Awilham Manurung

Demokrat Paham Siapa PKS

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 3 May 2009 12:16:00 +0700

Itu wajar saja. Sosok partai militan selalu punya lawan dan kawan. Ini tidak aneh, sepanjang masa. Semua gerakan reformis selalu punya resistensi.

Isu wahabi menyeruak di PKS saat partai politik intensif menggalang koalisi. Sebagaimana diketahui, PKS akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan menyodorkan kadernya sebagai cawapres SBY. Apakah isu ini mengganggu?

Anggota Majelis Syura DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengakui pihak Partai Demokrat meminta klarifikasi perihal isu wahabi serta anti-NKRI di tubuh PKS. Isu ini jelas membuat gusar petinggi PKS.

Namun, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok, isu wahabi sama sekali tak merusak komunikasi politik yang kini tengah dibangun antara partainya dengan PKS.

“Kami paham siapa PKS dan Hidayat Nur Wahid. Saya tahu betul apa ideologi PKS dan apa wilayahnya,” tandasnya di Jakarta. Berikut wawancara lengkapnya:

Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengkhawatirkan isu soal wahabi bisa menganggu komunikasi politik yang sedang dibangun dengan Partai Demokrat. Apakah betul pihak Partai Demokrat mengklarifikasi perihal rumor wahabi di PKS?

Itu mungkin ada personal Partai Demokrat yang belum paham. Mungkin saja, yang belum faham saja. Kalau saya faham betul bahwa Hidayat Nur Wahid bukan wahabi.

Perihal SMS dan aspirasi yang masuk ke Anda terkait dengan resistensi publik, jika Hidayat Nur Wahid menjadi cawapres SBY?

Itu wajar saja. Sosok partai militan selalu punya lawan dan kawan. Ini tidak aneh, sepanjang masa. Semua gerakan reformis selalu punya resistensi.

Jadi sama sekali isu wahabi ini tidak mempengaruhi komunikasi politik PKS-Partai Demokrat?

Tidak.

Bagaimana dengan kekhawatiran PKS jika keputusan SBY dan Partai Demokrat dalam memilih cawapres kelak berpijak pada fitnah yang beredar seperti saat ini seperti tentang wahabi?

Insya Allah tidak. Keberatan wajar saja. Bukan hanya soal Hidayat Nur Wahid. Misalnya, SMS yang mohon juru bicara Tim Sembilan jangan Hayono Isman, jangan Ruhut Sitompul, itu juga masuk. Jadi SMS seperti itu biasa saja.

Dengan isu wahabi yang menerpa PKS, apakah secara institusional partai cukup faham?

Secara institusional Partai Demokrat faham, saya jaminannya. Saya kenal betul ideologi PKS, wilayahnya apa, sama sekali tidak merasa terancam. Tetapi saya juga paham jika ada orang takut, karena orang tersebut belum paham.

Dosa Besar Pemilu 2009

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 19 Apr 2009 12:53:00 +0700

Pencederaan hak-hak para pemilih itu adalah dosa besar Pemilu 2009 yang tak sekadar layak diratapi. Celakanya, sejumlah salah kaprah kita temukan dalam perbincangan tentang kisruh DPT. Pertama, kisruh DPT lebih banyak dipahami sebagai bencana administrasi. Ini jelas salah besar! Kisruh ini bukanlah bencana administrasi, melainkan pelecehan atas hak politik rakyat!

Mereka yang memahaminya sebagai sekadar perkara administratif tak paham bahwa bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis adalah terpenuhinya hak-hak politik para pemilih. Tanpa ini, pemilu cedera berat.

Adalah salah besar menjadikan hal ihwal administratif (tak tercatat dalam DPT) sebagai alasan untuk membunuh hak pilih seseorang. Semestinya administrasi harus tunduk, tersubordinasi, dibuat lentur, menyesuaikan diri untuk memenuhi hak-hak pemilih. Setiap orang yang punya bukti sah kependudukan semestinya beroleh kesempatan menunaikan hak pilihnya.

Kedua, kisruh DPT dipahami sebagai muasal persoalan. Sejatinya, kisruh ini adalah konsekuensi logis dari kekacauan administrasi kependudukan kita. Itu bukanlah sebab, melainkan akibat.

Tak satu pun dari empat presiden pada era reformasi yang berhasil menata administrasi kependudukan secara layak. Alhasil, tiga pemilu legislatif (1999, 2004, 2009), satu pemilu presiden (2004), dan lebih dari 450 pemilihan kepala daerah selama satu dasawarsa terakhir dicederai rendahnya kredibilitas data pemilih. Dicederainya hak pilih ratusan ribu —bahkan jutaan—calon pemilih dalam pemilu pada 9 April lalu adalah puncak dari kisruh permanen berulang-ulang itu.

Sejak awal reformasi sudah kerap kita dengar beragam rencana pembenahan administrasi kependudukan. Kita juga pernah mendengar rencana komputerisasi data kependudukan dan pemberlakuan nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk. Nyatanya, dalam perkara ini kita tak beranjak maju.

Ketiga, kisruh DPT dipahami sebagai buah kekeliruan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tentu saja KPU punya andil memfasilitasi tak terkelolanya kisruh itu. Namun, KPU bukan biang keladi sendirian. Menteri Dalam Negeri (yang membawahkan otoritas pendataan dan administrasi kependudukan) dan Presiden (sebagai penanggung jawab tertinggi pengelolaan administrasi pemerintahan) adalah pihak-pihak yang selayaknya ikut bertanggung jawab.

Maka, saya sungguh menyesalkan bahwa sampai dengan saat ini belum terdengar sepotong pun permohonan maaf dari KPU, Mendagri, maupun Presiden kepada setiap orang yang hak-hak politiknya dilucuti. KPU terkesan lebih senang membela diri, Mendagri alpa bahwa ia ikut bertanggung jawab, dan Presiden lebih sibuk menyiapkan jalan terlapang menuju termin kedua pemerintahannya.

Keempat, banyak partai politik berasumsi bahwa kisruh DPT menyebabkan mereka kalah. Padahal, sungguh sulit mengaitkan serta-merta kisruh itu dengan perolehan suara setiap partai. Tak ada satu teori pun yang bisa membuktikan bahwa kisruh ini menguntungkan secara konsisten partai tertentu dan merugikan partai yang lain. Kisruh ini pun akhirnya hanya sekadar topeng pemanis untuk menyembunyikan ketidaksiapan sebagian partai untuk kalah.

Dua perkembangan

Dari balik kisruh DPT, mencuat dua kemungkinan perkembangan: perlawanan warga negara atau kemarahan partai-partai.

Para calon pemilih yang hak politiknya dicederai punya alasan kuat untuk melakukan aksi kolektif menuntut pertanggungjawaban para pejabat publik terkait. Mereka berhak memperkarakan pelecehan hak-hak politik mereka melalui jalur hukum secara elegan, tanpa kekerasan, dengan melintasi sekat partai atau pilihan politik. Demokrasi harus memberikan jalan lapang bagi perlawanan semacam ini.

Tetapi, kita layak cemas. Yang lebih mengemuka justru kemarahan partai-partai. Kisruh DPT boleh jadi hanya dijadikan instrumen politik oleh partai-partai untuk memperkarakan hasil pemilu. Menolak hasil pemilu tentu boleh-boleh saja, tetapi adalah kanak-kanak menjadikan kisruh DPT sebagai alasan pembenar sebuah kemarahan membabi buta. Adalah tak bertanggung jawab menyamarkan ketidaksiapan kalah di balik isu pelecehan hak-hak politik rakyat.

Memanjakan kemarahan partai-partai, sambil keluar dari konteks persoalan sesungguhnya, hanya akan memperbesar dosa kita dalam Pemilu 2009. Padahal, alih-alih menambah dosa, semestinya saatnya sekarang kita bertobat, yakni dengan segera membenahi data kependudukan untuk pemilu presiden besok.

EEP SAEFULLOH FATAH Pemerhati Politik dari Universitas Indonesia

Bagi PKS Kampanye Tidak Pernah Berakhir

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Fri, 10 Apr 2009 09:21:00 +0700

Kenapa mereka mau berbuat demikian? Karena, mereka menginginkan perubahan segera terjadi di negeri ini. Mereka tidak mau lagi lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif dipenuhi oleh orang-orang yang bermental buruk alias politisi busuk.

Bagi partai lain kampanye terbuka mungkin sudah berakhir, tapi tidak demikian bagi partai bernomor 8 (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) ini. Bagi si nomor 8 ini, perjuangan terus dilakukan hingga mencapai hasil yang didambakan.

Para kader dan simpatisan PKS terus bergerilya di dunia maya, ranah yang tidak diatur oleh Undang-undang pemilu. Berbagai cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang terus dilakukan oleh kader dan simpatisan PKS.

Mereka mengajak orang-orang yang mereka kenal, termasuk penulis tentunya agar pada tanggal 9 April 2009 memilih PKS. Ini menunjukkan betapa hebat militansi dan kecintaan yang dimiliki oleh para kader partai yang menamakan dirinya Partai dakwah ini dan bersemboyankan Bersih, Peduli, Profesional.

Kenapa mereka mau berbuat demikian? Karena, mereka menginginkan perubahan segera terjadi di negeri ini. Mereka tidak mau lagi lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif dipenuhi oleh orang-orang yang bermental buruk alias politisi busuk.

Dalam pesan yang diterima penulis, Dewan Pengurus Pusat(DPP) PKS menghimbau agar seluruh kader dan simpatisan PKS yang memiliki account di Facebook, YM, dan Gtalk agar memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk mengajak orang-orang yang mereka kenal agar memenangkan PKS.

Bila teman anda ada 100 orang, maka anda telah berkampanye kepada 100 orang tersebut, subhanallah, demikian DPP PKS.

Sementara itu menurut salah seorang kader PKS di Batam, Ricky Indrakari, mengatakan 'serangan udara' akan efektif dengan tindak lanjut menggelar 'infantry darat' secara massive dengan himbauan agar masyarakat yang punya hak pilih tidak golput.

Nama Keluarga Cendana Dobel, Bilik Suara Jatuh Dua Kali

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Thu, 9 Apr 2009 11:05:00 +0700

Sebanyak 74 nama pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) tempat pemungutan suara (TPS) 02 Jalan Cendana, Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat, tercatat dua kali atau dobel.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS tersebut, Yetty Tandu, Kamis (9/4) pagi.

Sejumlah nama keluarga Cendana, keluarga besar mantan Presiden Soeharto, tercantum dalam nama-nama yang dobel tersebut.

Di antaranya, anak-anak dari putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, (yang tercatat di nomor 374), Dandi Nugroho, tercatat dua kali, yaitu pada nomor urut 199 dan 200. Adapun Danty Purnamasary tercatat pada nomor 203 dan 204.

Sejumlah nama lain yang tercatat dua kali adalah Danny Bimo Hendro Utama, Indra Rukmana, Siti Hardianti Hastuti, dan Sigit Harjudanto.

Hampir seluruh keluarga besar Soeharto tercatat dalam DPT di TPS 02, termasuk anak tunggal dari putri bungsunya, Siti Hutami, yaitu Wiratama Hadi Ramanta, yang baru berusia 19 tahun.

Di TPS 02 yang berlokasi di salah satu rumah warga, nomor 31, di Jalan Cendana, totalnya tercatat ada 472 pemilih, 74 pemilih di antaranya dobel dan lima orang pindah.

Hingga pukul 09.36 WIB lebih kurang 36 orang telah memberikan suaranya. Anak kedua Soeharto, Sigit Harjojudanto, termasuk satu di antaranya. Ia datang sekitar pukul 07.45 WIB.

Selama proses pemberian suara itu, dua kali bilik suara sempat jatuh akibat tertiup angin.

PKS Terima Rekor MURI untuk Kampanye Terbesar

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Wed, 8 Apr 2009 07:59:00 +0700

“Para kaderlah yang patut mendapat penghargaan ini, berkat mereka masyarakat mau ke Gelora tanpa harus dibayar,”

Kampanye putaran akhir yang diselenggarakan PKS DKI Jakarta pada 30 Maret 2009 memperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggaraan kampanye terbesar di Jakarta khususnya. Penghargaan rekor MURI tersebut disampaikan kepada penyelenggara, yaitu DPW PKS DKI Jakarta, Selasa (7/4) di Jakarta. Hadir dalam pemberian penghargaaan tersebut Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, Panitia Pelaksana Kampanye Adang Daradjatun dan Igo Ilham, hadir pula Jaya Suprana Ketua Umum MURI yang akan menyerahkan rekor tersebut.

PKS mendapatkan rekor MURI karena berhasil mengerahkan massa terbersar, untuk memadati Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta. Massa PKS tersebut berdatangan dari masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Padatnya massa PKS di Gelora BK diakui, baik oleh masyarakat maupun media, sebagai kampanye pemilu 2009 yang dihadiri massa paling besar, bila dibandingkan dengan kampanye partai-partai lain di lokasi yang sama.

Triwisaksana mengatakan penghargaan tersebut didedikasikannya untuk seluruh kader PKS di Jakarta. Menurutnya, tidak mungkin masyarakat begitu antusias mengikuti kampanye PKS bila tidak didahului kerja-kerja yang terus menerus dan tidak hanya menjelang Pemilu. “Para kaderlah yang patut mendapat penghargaan ini, berkat mereka masyarakat mau ke Gelora tanpa harus dibayar,” ujar pria yang biasa dipanggil Sani ini.

Sementara itu Adang Daradjatun yang pada kampanye akbar menjadi Ketua Panitia menyatakan bersyukur atas penghargaan rekor MURI ini. Menurut caleg PKS dari Dapil Jakarta 3 ini, masyarakat pasti bisa membedakan bahwa Gelora Bung Karno pada kampanye PKS penuh dengan lautan pendukung PKS, bukan sekedar iklan yang tampak dipenuhi padahal hanya manipulasi grafis semata. “InsyaAllah ini akan menjadi penyemangat kami untuk memenangkan kembali PKS di Jakarta pada Pemilu Kamis mendatang,” pungkas Adang.

Jangan Ada Lagi Politisi Busuk di Parlemen

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Tue, 7 Apr 2009 08:42:00 +0700

Dua tiga kucing berlari, tidak sama si kucing loreng. Dua tiga partai kucari, PKS nomor delapan yang kucontreng.

PK-Sejahtera Online:

Kalau bukan setetes tinta
Takkan ku gubah sebait puisi
Kalau bukan karena cinta
Takkan aku ada disini

Cantik kerudung putri melayu
Merangkai bunga di atas nampan
Kalau ingin Indonesia maju
Pilih PKS nomor delapan

Itulah dua bait puisi yang dibacakan oleh Ir. Tifatul Sembiring, Presiden Partai Keadilan Sejahtera(PKS) di hadapan ribuan massa kampanye putaran terakhir PKS yang bertempat di lapangan Mega Legenda, Batam, Ahad(5/4).

Sebelumnya Presiden PKS yang pintar berpantun ini juga melantunkan lagu iklan kampanye PKS. Seolah-olah ia tidak mau kalah dengan tim nasyid Shoutul Harokah yang hadir untuk menghibur dan memberi semangat ribuan kader dan simpatisan PKS.

Harapan itu masih ada, selagi kita bersama. Saatnya berikan yang kita punya tuk bangsa. Partai Keren Sekali, Pasti Koruptor Sebel, Partai Kalem dan Santun….

"Kalau pensiun nanti bisa jadi personel Shoutul Harokah,"katanya bersoloroh.

Dalam orasinya Tifatul mengatakan partai itu Garbage in-Garbage out(sampah yang masuk, sampah pula yang keluar). Jika sampah dimasukkan ke dalam partai, maka sampah pula yang akan masuk ke legislatif, eksekutif dan yudikatif.

“Hentikan, jangan ada lagi politisi busuk yang masuk ke Senayan(gedung DPR-RI), DPRD Provinsi, DPRD Kota dan DPRD Kabupaten,”katanya.

Oleh karena itu kata Tifatul, masyarakat jangan mau dibohongi lagi, kita lihat dulu partainya, track record-nya baru dipilih.

Tifatul menerangkan, dengan empat orang anggota Komisi IV DPR-RI dari PKS telah mengembalikan uang gratifikasi sejak 2005-2007 sebesar 2,7 miliar rupiah. “Uang hadiah, sogokan dan gratifikasi tersebut harus dikembalikan paling lambat 30 hari,”katanya.

Dari 54 kali pengembalian ke KPK, kata Tifatul, PKS telah mengembalikan sebanyak 51 kali, itu karena PKS bersih, peduli dan profesional. Sisanya sebanyak 3 kali dikembalikan oleh 23 partai. Ada partai yang mengembalikan uang gratifikasi hanya sebesar 800 ribu rupiah.

“Kalau kata orang Medan, jujur kali kawan kita itu,”lanjut Tifatul.

Setelah Tifatul Sembiring menyampaikan orasinya, mantan Walikota Batam, Drs. Nyat Kadir yang telah bergabung dengan PKS memberikan orasinya yang disertai dengan kuis pantun.

"Dua tiga kucing berlari, tidak sama si kucing loreng. Ayo lanjutkan, siapa yang bisa melanjutkan pantun saya akan diberi hadiah,"Kata Nyat penuh semangat.

Salah seorang peserta kampanye berhasil menjawab dengan benar lanjutan pantun yang telah dibacakan oleh Nyat Kadir. Dua tiga kucing berlari, tidak sama si kucing loreng. Dua tiga partai kucari, PKS nomor delapan yang kucontreng.

Dia mengatakan kehadirannya pada kampanye tersebut bukan sebagai seorang calon anggota legislatif baik DPRD Kota, Provinsi maupun DPR. Tapi, kehadirannya adalah untuk mendukung PKS memilih pemimpin yang bersih pada pemilu 2009.

"Saya bergabung dengan PKS, saya cinta dengan PKS dan saya tidak memilih partai-partai lain karena PKS punya motto Bersih, Peduli dan Profesional,"katanya yang disambut dengan teriakan takbir oleh massa kampanye.

Nyat menjelaskan bahwa PKS telah terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih. Indonesia tidak akan pernah mencapai kemakmuran, kesejahteraan kalau kita masih punya pemimpin-pemimpin yang kotor, katanya.

Sebelumnya Nyat Kadir dan Presiden PKS menyampaikan orasi politiknya, Ketua Dewan Pengurus Wilayah(DPW) PKS Provinsi Kepri, Wildan Hadi Purnama serta Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI), Said Iqbal yang juga calon anggota DPR-RI dari PKS juga menyampaikan orasi.

Said Iqbal dalam orasinya mengatakan bahwa PKS akan memperjuangkan upah yang layak bagi pekerja yang ada di Kepri, khususnya Kota Batam.

Pada kampanye tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan, Ahmad Mabruri, beberapa pengurus PKS Wilayah Kepri dan Kota Batam diantaranya H. Abdul Rahman, Lc(Ketua MPW PKS Provinsi Kepri), Ir. Ricky Indrakari(Ketua DPD PKS Kota Batam), kader PKS yang menjabat sebagai Wakil Walikota Batam, Ir. Ria Saptarika serta Aris Hardy Halim(Wakil Ketua DPRD Kota Batam).

PKS All Out

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sat, 4 Apr 2009 10:08:00 +0700

Kampanye putaran akhir ini sebagai wujud keseriusan PKS untuk mencapai target yang dicanangkan secara nasional 20%.

PK-Sejahtera Online: Masa kampanye yang dibagi menjadi 2 putaran benar-benar dimaksimalkan oleh seluruh kontestan Pemilu 2009. Kampanye terbuka yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret sampai 5 April 2009 digunakan untuk show force kekuatan masing-masing Partai kepada masyarakat.

Kota Surabaya, sebagai barometer politik di provinsi Jawa Timur dan menjadi kota sentral di Indonesia Timur juga tidak pernah luput dari agenda-agenda kampanye terbuka kontestan Pemilu 2009.

Hampir seluruh partai politik peserta Pemilu memanfaatkan jadwal kampanyenya di Surabaya dengan berbagai acara yang menarik massa. PKS, yang mendapatkan jatah 2 kali kampanye terbuka, yaitu tanggal 25 Maret dan 5 April, juga berusaha memaksimalkan jadwal tersebut sebaik mungkin.

Kampanye nasional PKS Jawa Timur putaran kedua di kota Surabaya, sekaligus bertepatan dengan akhir masa kampanye pada tanggal 5 April 2009 yang akan dilaksanakan di stadion gelora 10 November Tambaksari rencananya akan dipadati oleh Puluhan Ribu kader dan simpatisan PKS Jawa Timur.

Acara ini rencananya akan diselenggarakan pukul 08.00 sampai pukul 12 siang. Acara ini akan dikemas dengan berbagai acara hiburan serta orasi politik. Beberapa Jurkam yang akan mengisi orasi politik di acara kampanye nasional PKS Jawa Timur ini antara lain DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA (ketua MPR-RI), H.Ir.Sigit Sosiantomo (ketua Wilda Jatim Bali sekaligus caleg no 1 DPR-RI Dapil Surabaya-Sidoarjo) serta Ja`far Tri kuswahyono, ST. (Ketua DPW PKS Jawa Timur).

Sebelumnya, mulai pukul 07.00 pagi, massa akan diberangkatkan secara serentak dari 10 titik di kota Surabaya dan Sidoarjo. Mereka akan memadati seluruh bagian di dalam Stadion Tambaksari Surabaya. Berbagai acara sudah disiapkan oleh panitia untuk menghibur massa yang datang. Kampanye nasional yang bertema : dukung PKS untuk DPR bersih, akan menjadi isu sentral yang diangkat yang akan melibatkan puluhan ribu massa ini.

BAND GIGI akan datang sebagai Bintang Tamu untuk turut memeriahkan pelaksanaan kampanye nasional PKS Jawa Timur ini. Selain akan dihibur dengan GIGI Band, beberapa klub nasyid lokal juga akan memeriahkan acara kampanye nasional ini.

“Kampanye putaran akhir ini sebagai wujud keseriusan PKS untuk mencapai target yang dicanangkan secara nasional 20%. Sedangkan untuk jawa Timur sendiri, PKS mentargetkan dapat meraih 15% kursi DPRD Jatim dan 200 kursi DPRD kabupaten Kota Se-Jawa Timur,” ujar Yusuf Rohana, ketua TPPW PKS Jatim.

“Dalam kampanye nanti, PKS akan menyediakan tempat penitipan anak. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak yang mungkin dibawa oleh orangtuanya tetap aman. Tempat penitipan anak akan ditempatkan di lapangan Mandu tambak Sari Surabaya,” pungkas Yusuf.

PKS Luar Biasa

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Thu, 2 Apr 2009 07:07:00 +0700

Apabila tahun 2009 ini pendidikan masih bayar, maka seluruh wakil rakyat PKS yang ada di DPRD Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat akan menelusuri hal tersebut guna mencari siapa yang "bermain-main" atau telah mengkorupsi biaya pendidikan

PK-Sejahtera Online: Kampanye PKS Kota Tangerang putaran terakhir (29/03) luar biasa. Sekitar delapan ribu Kader dan simpatisan PKS memutihkan lapangan Rawa Kambing Karang Tengah. Massa yang mulai berdatangan sejak pukul 08.00 pagi, langsung memadati lapangan yang tepat dipinggir jalan raya Ciledug Tangerang.Kontan saja lapangan bola tersebut, tidak cukup menampung jumlah massa yang sangatbanyak menyemut di lapangan bahkan membludak sampai ke pinggir lapangan..

Dalam kampanye terakhir ini, orasi politik disampaikan oleh para Caleg-caleg DPR RI dari PKS. Diantaranya Jazuli Juwaini, Yoyoh Yusroh, Indra, dan Warsito, Ph.D. Adapun panasnya terik mentari, dikalahkan oleh hiburan dari tim nasyid Al Izza, tim musik MG 16 pimpinan artis Anneke Putri dan Musisi jalanan Haji Mencong Ciledug Tangerang.

Dalam orasinya politiknya politikus PKS Jazuli juwaini menyinggung tentang kondisi alam Indonesia yang kaya raya, namun masyarakatnya miskin-miskin. Indonesia memproduksi sekitar 950.000 barel minyak perhari, namun minyaknya masih mahal. Pendidikan di Indonesia masih mahal, biaya kesehatan tak terjangkau rakyat miskin. Karena kebutuhan hidup selalu meningkat sedangkan pendapatan tak seimbang, maka setiap tahun jumlah masyarakat miskin semakin bertambah.

Lebih jauh Politikus PKS yang juga mahir berbahasa arab ini membeberkan APBN Indonesia 2009 yang besarnya luar biasa berjumlah 1.035 trilyun rupiah. Dari jumlah tersebut 215 trilyunnya adalah anggaran pendidikan. Karenanya menurut Jazuli, "Apabila tahun 2009 ini pendidikan masih bayar, maka seluruh wakil rakyat PKS yang ada di DPRD Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat akan menelusuri hal tersebut guna mencari siapa yang "bermain-main" atau telah mengkorupsi biaya pendidikan". Jazuli menambahkan, selain memperjuangkan pendidikan gratis fokus PKS dalam kabinet Indonesia berikutnya adalah memperjuangkan biaya kesehatan gratis bagi rakyat miskin.

Sementara itu, Yoyoh Yusroh menyoroti sigapnya kepanduan PKS yang telah ambil bagian dalam membantu korban musibah jebolnya tanggul Situ Gintung Cirende Tangerang Banten. Menurut salah satu politisi perempuan PKS ini "Sigapnya tim kepanduan PKS dalam musibah Situ Gintung adalah bukti bahwa PKS hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk melayani, meringankan beban sesama dan menjadi pelayan bagi ummat".

Selain itu Yoyoh bersyukur bahwa 10 tahun PKS hadir di parlement baik DPR RI, Provinsi dan daerah, belum satupun kader PKS yang melakukan praktik korupsi. Belum ada satupun anggota DPR RI dari PKS yang menyelip uang rakyat. "Saya berharap agar seluruh simpatisan dan kader PKS ikut mengawasi kinerja wakil-wakil rakyat dari PKS".

PKS Ingin SBY Jadi Presiden Lagi

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Tue, 31 Mar 2009 07:12:00 +0700

Survei internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan, kader ataupun simpatisan PKS ingin Soesilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi presiden RI dalam pemerintahan mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring seusai kesempatan terakhir kampanye akbar PKS untuk DKI Jakarta di Gelora Bung Karno, Senin (30/3). "Alasan mereka macam-macam. Namun, dominan karena kesuksesan pemerintah sekarang untuk swasembada beras dan dalam pemberantasan korupsi," ujar Tifatul.

Survei juga menunjukkan, kalangan bawah tidak ingin PKS berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar untuk pemerintahan mendatang. Para kader justru ingin PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Namun, ini kan baru masukan, bukan putusan. Nanti suara kader akan dipertimbangkan lagi di rapat Majelis Syuro," ujar Tifatul.

Sementara itu, tanggapan anggota Majelis Syuro PKS yang juga Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, juga bernada sama. Hidayat melihat hal itu masih menjadi bagian dari penjajakan partai kepada kader. "Beragam kemungkinan masih bisa terjadi," ujar Hidayat.

PKS Kota Depok Galang Dana Untuk Korban Situ Gintung

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Mon, 30 Mar 2009 10:54:00 +0700

DEPOK--Di tengah kampanye terbuka putaran kedua, para kader DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok mengadakan aksi kepedulian pada korban tragedi Situ Gintung. Mereka mengadakan lelang barang elektronik murah dan penggalangan dana sebelum kampanye dimulai.

''Uang yang telah terkumpul nantinya akan dihitung bersama usai kampanye dan diserahkan kepada korban musibah Situ Gintung melalui Posko Keadilan Sejahtera," terang Ketua DPD PKS Depok Mujtahid Rahman Yadi,di Lapangan Merah Jalan Juanda, Sukmajaya, Ahad (29/3). Sebelumnya, kader dan simpatisan PKS telah menyalurkan bantuan berupa ratusan pembalut wanita dan pakaian anak-anak ke lokasi bencana.

Barang yang dilelang berjumlah sekitar 15 barang yang masih baru seperti magic com, televisi, dispenser, radio, dan handphone berasal dari para caleg dan kader PKS. Menurut Yadi, para pembelinya harus berasal dari masyarakat umum non kader PKS.

Dari pantauan Republika harga awal yang ditawarkan benar-benar miring. Tak ayal, ratusan ibu-ibu berebutan menawar sebuah handphone GSM yang akhirnya dihargai Rp 89 ribu. ''Kapan lagi dapat barang baru dan murah," seru Suci yang berhasil membeli magic com seharga Rp100 ribu. Namun, hingga kampanye berakhir sore harinya, panitia kampanye tak mengumumkan berapa jumlah dana yang terkumpul.

PKS Menang, Uang Negara Aman

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 29 Mar 2009 06:32:00 +0700

Mahfudz Siddiq mengatakan walaupun baru 45 anggota dewan dari PKS di parlemen pusat, namun Fraksi PKS merupakan penyetor uang gratifikasi terbesar.

PK-Sejahtera Online: Di tengah sengatan terik matahari, ribuan kader dan simpatisan PKS Kota Batam tidak bergeser mengikuti serangkaian acara kampanye perdana yang dipusatkan di Lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal pada Kamis (26/3).

Suara takbir ‘Allahu Akbar’ dijadikan kata sambutan untuk konvoi massa tiap Kecamatan yang memasuki lokasi acara secara bergelombang. Massa kemudian dibakar semangatnya oleh lantunan grup Nasyid Izzatul Islam bersama para orator yang mengambil tema tentang reformasi dewan, korupsi dan trafficking.

Dalam orasinya, Mahfudz Siddiq mengatakan walaupun baru 45 anggota dewan dari PKS di parlemen pusat, namun Fraksi PKS merupakan penyetor uang gratifikasi terbesar. “PKS mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, terang Mahfudz yang disambut pekikan takbir massa Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menerangkan, jika dengan 45 wakil rakyat saja mampu mengembalikan uang gratifikasi terbesar, maka Insya Allah jika anggota parlemen PKS berjumlah 20 persen maka pasti akan lebih banyak lagi uang negara yang diselamatkan dan disalurkan sesuai keperuntakannya.

“Maka jangan salah pilih. Jika ingin negara aman dari korupsi, PKS adalah pilihan yang sudah terbukti”, seru Ketua Tim Operasi Tim Pemenangan Pemilu Nasional ini Senada dengan Mahfudz, Shohibul Iman pun menyoroti bobroknya moralitas anggota dewan. Capres PKS ini mengatakan target nasional PKS untuk 2009 adalah 20 persen, untuk itu jika ingin mewujudkan parlemen yang berkualitas, maka jangan ragu untuk memilih PKS nomor delapan, ujarnya.

Dalam orasinya, Abdul Rahman, Lc mengatakan ”Koruptor itu tak lebih daripada teroris”. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepri ini menerangkan, prilaku koruptor itu menghancurkan dan merugikan banyak orang. Koruptor itu juga menghancurkan tatanan ekonomi yang mengakibatkan rakyat banyak dirugikan oleh segelintir orang. “Maka yang paling pas, hukuman bagi para koruptor adalah seumur hidup”.

Caleg DPR RI, Herlini Amran, menyoroti parahnya kasus trafficking. Menurutnya Indonesia adalah sarang terbesar kasus penjualan perempuandan anak-anak. Dan Kepri adalah lumbung trafficking. Perempuan dan anak-anak adalah aset besar negeri ini. Maka tidak ada alasan bagi setiap warga bangsa ini untuk memerangi bahaya trafficking. “Tidak ada alasan lain, kecuali mendukung setiap upaya pemberdayaan perempuan seutuhnya lahir dan batin, dunia dan akhirat. “Hidup Perempuan”,

Contreng No 8

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sat, 28 Mar 2009 03:49:00 +0700

Jangan tertipu oleh iklan, jangan tertipu oleh janji. Lihatlah faktanya. Tonton berita. Baca koran. Searching google. Anda akan tahu siapa yang JUJUR dan lebih layak DIPERCAYA. Dan faktanya ada dihadapan Anda saat ini. Saya ringkaskan untuk Anda. Tapi kalau Anda tidak percaya kepada saya dan mau mencari beritanya sendiri itu lebih baik lagi.

Satu lagi yang penting, Saya tidak mengatakan PKS adalah kumpulan malaikat yang tidak pernah salah. Saya hanya mengatakan PKS relatif lebih BERSIH dan lebih PEDULI dibanding parpol lain. Jadi kalo dicari-cari kesalahannya pasti ada juga kesalahan PKS.

TERBUKTI BERSIH
1. PKS mengembalikan gratifikasi 1,9 M
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Nah menurut pasal 12 B ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Nah di bawah ini adalah parpol di DPR yang melaporkan gratifikasi:
- PKS : 1,9 Milyar
- Golkar: 15,8 juta
- PDK : 5 juta
- PKB : 1 juta

Sungguh aneh. Jumlah PKS yang tidak sampai 10% bisa mengembalikan 1,9 milyar sedangkan sisanya yang 90% hanya mengembalikan 21,8 juta. Ternyata parpol lain beralasan mereka tidak melaporkan karena mereka tidak menerima gratifikasi, mereka menolak gratifikasi dari awal.

Fakta anggota legislatif PKS yang mengembalikan gratifikasi ini sempat menjadi buah bibir di media nasional. Di antaranya Suryama yang dibahas kompas dan Suswono yang dibahas detik.com.

2. PKS mengembalikan uang suap
Diantara 50 anggota Komisi IV DPR yang diduga menerima suap terkait alih fungsi hutan di Tanjung Api-Api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, semua anggota FPKS sudah mengembalikan uang tersebut. Bahkan Uang dikembalikan pada tahun 2006, jauh sebelum kasus tersebut terungkap. Perhatikan bahwa semua fraksi di DPR terlibat kecuali fraksi PKS.

3. PKS sering menjadi juru kunci terbongkarnya kasus KORUPSI
Diantaranya Jalaluddin Asy Syatibi juru kunci kasus suap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan. Dan Ahmad Zarkasih terkait dugaan korupsi walikota Bengkulu. Bahkan Ahmad Zarkasih malah dimasukkan penjara terkait laporannya.

TERBUKTI PEDULI
Di bawah ini adalah berita yang saya kumpulkan terkait bukti nyata bahwa anggota DPR dari PKS adalah yang lebih PEDULI dan lebih SENSITIF dengan
nasib rakyat.

1. Terkait Gempa di Yogyakarta
Anggota dewan dari PKS tercatat paling banyak menyumbangkan gajinya kepada korban bencana. FPKS mennyumbang 5 genset untuk korban bencana gempa DIY-Jateng dan anggota DPR PKS menyumbang 100 % gaji buat korban Gempa.

2. PKS sering tidak mengambil uang yang merupakan haknya
Tercatat anggota DPR PKS menolak dana upah pungut PAD. Mereka juga pernah menolak mobil dinas baru. Dan menolak tunjangan BBM 10jt/bulan. Padahal jika diambilpun itu tidak melanggar hukum karena diatur undang-undang namun itulah bukti kalau anggota DPR dari PKS lebih SENSITIF. Hari gini nolak uang?

Selain anggota DPR PKS yang peduli, kader-kader PKS pun selalu terdepan dalam membantu masyarakat. Baik dalam kegiatan sosial kemasyarakatan maupun dalam penanggulangan bencana.

Berita-berita di bawah ini juga menepis anggapan jika PKS hanya peduli masalah Palestina dan tidak peduli masalah bangsa. Karena kenyataannya aksi solidaritas Palestina PKS hanya secuil jika di bandingkan aksi solidaritas kepada satu bangsa. Di sini saya berikan faktanya, kamu bisa menilai sendiri.

1. Terkait banjir seluruh Indonesia
-PKS Dirikan 152 Posko Banjir di 5 Wilayah DKI Jakarta
-Cegah Banjir, PKS Jateng Bangun 100 Sumur Resapan
-1.500 Relawan PKS Bantu Korban Banjir di Wilayah Jatim
-Tim Relawan P2B PKS Jakarta, Siaga Banjir
-PKS Dirikan Delapan Posko Bantuan Banjir di Sinjai
-PKS Jateng Evakuasi Korban Tsunami

2. Terkait tsunami Aceh
-PKS Kelola 150 ribu Lebih Pengungsi di Aceh
-PKS Kirim Relawan ke Aceh
-PKS Kirim Relawan Perempuan ke NAD
-PKS Jadi Buah Bibir Masyarakat Medan
-PKS Aceh Tampung Korban Tsunami
-PKS Himpun Rp 11 Milyar Untuk Korban Tsunami Aceh
-The Washington Post : Misi Kemanusiaan PKS Menuai Simpati

3. Terkait gempa Yogyakarta
-Relawan PKS Tewas Tenggelam di Kali Opak, Bantul
-PKS Kirim 1.000 Relawan
-1.000 Relawan PKS Bersihkan Puing Bangunan di Bantul
-PKS Bantu 300 Kantong Darah Untuk Yogya
-Gempa Yogya Sejumlah Parpol Turunkan Relawan
-PKS Buka Dompet Peduli Yogyakarta di Monas
-PKS Buka Posko Bantuan Gempa Yogyakarta
-DPW PKS Jakarta Terapi 150 Anak Korban Gempa Yogya
-Bersihkan Puing Gempa, PKS Jateng Berangkatkan 1.500 Relawan

Ayo kita ramaikan TPS tanggal 9 Maret 2009 dengan mencontreng no 8.

PKS enggan berkoalisi dengan PDIP

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Wed, 25 Mar 2009 05:52:00 +0700

Sebagian besar kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan berkoalisi dengan PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri dalam pilpres mendatang. Hal itu diungkapkan Presiden PKS, Tifatul Sembiring di Muara Enim, Sumatra Selatan, Selasa (24/3).

"Kami sudah meminta respon dari ribuan kader PKS yang ada di seluruh Indonesia. Hasilnya 70% kader PKS merasa keberatan kalau nantinya PKS melakukan koalisi dengan PDI-P," tegas Tifatul.

Namun Tifatul menampik anggapan bahwa PKS tidak ingin mengusung calon presiden perempuan. "Sama sekali tidak ada dalam pikiran kami meskipun secara substansial Islam memang lebih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin. Makanya, siapapun yang menjadi pasangan dalam koalisi

tersebut, kami siap. Selain mendengarkan hasil respon dari kader kita tersebut, Ibu Mega sudah menjadi ketetapan final di PDI-P untuk dimajukan sebagai capres. Itu yang sudah tidak bisa diganggu gugat," tegas Tifatul.

Mengenai adanya tawaran dari Partai Demokrat, Tifatul mengatakan masih akan menunggu keputusan dari Majelis Syuro. "Kalau memang ingin melakukan koalisi dengan partai lain, tentu saja kita terbuka asalkan track record partai tersebut sesuai dengan keinginan kita," katanya.

Untuk perolehan suara sendiri, lanjut dia, PKS menargetkan 20% perolehan suara dapat diraup. Karena itu, dirinya meminta semua kader PKS untuk terus melakukan sosialisasi agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Kader PKS, Satu-satunya Yang Kembalikan gratifikasi ke KPK

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Wed, 18 Mar 2009 09:25:00 +0700

Lebih bersyukur lagi karena satu orang kader itu menjadi satu-satunya anggota DPRD II Sumenep yang mengembalikan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski jumlahnya kecil bagi sebagian orang, tapi itu sangat berarti karena telah menghentikan praktek penyimpangan kekuasaan yang berlangsung di Sumenep selama ini,” jelas Caleg DPR RI untuk Dapil Jawa Timir XI (Madura).

PK-Sejahtera Online: [Sumenep, 16/3/2009] Soal gratifikasi ternyata masih ditanggapi berbeda oleh pejabat publik, terutama mereka yang berada di daerah..Contohnya di Kabupaten Sumenep, dari 45 anggota DPRD II ternyata hanya1 (baca: satu) orang yang mengembalikan gratifikasi sepanjang masa dinas hampir lima tahun. Hal itu terungkap dalam “Dialog dan Ikrar Antikorupsi” di gedung PKPRI Sumenep, Ahad (15/3) pagi. Acara yang dihadiri 500 orang warga lintas partai dan kelompok itu menampilkan pembicara: Drs. Sapto Waluyo (Anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS), H. Nur Asyur (Anggota DPRD II Sumenep), Drs. Mohammad Saleh (Inspektur Kabupaten Sumenep), KH Muh. Yasin, MHI (Ketua MUI Sumenep).

“Kami bersyukur memperoleh 1 kursi DPRD di Kabupaten Sumenep. Itu tanda kepercayaan masyarakat,” ujar Sapto. ”Lebih bersyukur lagi karena satu orang kader itu menjadi satu-satunya anggota DPRD II Sumenep yang mengembalikan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski jumlahnya kecil bagi sebagian orang, tapi itu sangat berarti karena telah menghentikan praktek penyimpangan kekuasaan yang berlangsung di Sumenep selama ini,” jelas Caleg DPR RI untuk Dapil Jawa Timir XI (Madura).

Anggota DPRD Sumenep itu bernama Nur Asyur, yang baru menjabat wakil rakyat sejak Agustus 2008 lewat pergantian antar waktu. Dalam dua bulan pertama tugasnya di gedung parlemen lokal, Nur mengalami dan menyaksikan praktek yang menggelisahkan hatinya: pemberian insentif dari pejabat eksekutif yang menjadi mitra kerja DPRD dalam setiap rapat atau kunjungan kerja. “Jumlahnya mungkin tidak seberapa, hanya Rp 1-3 juta per kepala. Tapi, kalau dilakukan rombongan (5-10 anggota Komisi DPRD) dan secara rutin, maka bisa dikalkulasi dana daerah yang keluar untuk tujuan menyimpang itu,” papar Nur. Dalam suatu rapat atau kunjungan Komisi DPRD, pejabat Dinas Pemda harus menyiapkan Rp 25-30 juta dana pelicin agar kebijakan/programnya disetujui wakil rakyat.

Karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS, serta dilarang oleh UU Antikorupsi, maka Nur berangkat ke Jakarta pada bulan Oktober untuk mengembalikan gratifikasi yang diperoleh sebagai anggota DPRD. “Saya sempat bingung saat itu, karena tidak pernah berkunjung ke kantor KPK. Atas petunjuk Pak Sapto, maka saya bisa mengontak Direktur yang menangani masalah gratifikasi.. Bersama saya ikut antri mantan Menteri yang akan diperiksa dan beberapa pejabat DPRD dari daerah lain yang mau melapor. Mereka membawa amplop yang tebal-tebal, sementara saya hanya menyerahkan amplop senilai Rp 2,5 juta,” Nur bercerita, yang disambut tawa riuh para hadirin.

”Petugas KPK bertanya, apa cuma sebesar itu gratifikasi yang diterima? Saya jawab, ya karena baru bertugas dua bulan. Lalu ditanya lagi, berapa ongkos dari Sumenep ke Jakarta? Saya bilang, lebih besar sedikit dari dana yang dikembalikan, karena saya harus naik pesawat mengejar waktu sebelum batas akhir satu bulan masa pelaporan,” kisah Nur dengan lugu. Petugas KPK menerima dana itu dan memberikan tanda terima. Di masa yang akan datang, KPK memberikan kemudahan agar Nur dapat menulis laporan dari Sumenep dan mengirim dana gratifikasi via rekening khusus KPK. Dengan begitu kewajiban sebagai pejabat publik yang amanah dapat dilaksanakan, tanpa keluar ongkos tambahan.

Inspektur Kabupaten Sumenep, Mohammad Saleh, mendukung inisiatif kecil anggota DPRD asal PKS. Hal itu menandakan bahwa upaya pembentukan zona antikorupsi di kalangan birokrasi mungkin direalisasikan. ”Walau hanya satu orang anggota DPRD, tindakan itu mempengaruhi institusi secara keseluruhan. Apalagi, jika PKS nanti mendapat dukungan besar dan bisa membentuk satu fraksi, maka dampak kebijakan bisa lebih luas lagi,” Saleh menegaskan. Ia mengimbau agar anggota DPRD dari partai lain melakukan tindakan serupa, pencegahan korupsi mulai dari diri sendiri dan dari hal yang kecil. “Tindakan Nur Asyur harus didukung, bukan malah dicemooh atau diisolasi, karena lingkungan yang permisif akan membuat korupsi lebih merajalela,” Saleh menyimpulkan.

Praktek korupsi, menurut Saleh, bisa bermula dari pejabat eksekutif yang ingin memuluskan program dan anggaran dinasnya agar disetujui DPRD. Namun, bisa juga karena anggota DPRD yang meminta atau mendesakkannya. Banyak kebutuhan politik yang tidak dapat dipenuhi secara wajar, misalnya, dana kampanye yang sangat besar atau permintaan konstituen yang bertubi-tubi. Politisi yang amanah akan berusaha mencari akal untuk mendapat dana halal, sementara politisi nakal akan mencari siasat untuk menyimpangkan uang rakyat.

”Di situlah, masalah gratifikasi memperlihatkan urgensinya. Harus dicegah sejak dini, sebab kemungkaran kecil yang dibiarkan akan semakin membesar, lalu dianggap sebagai kebiasaan yang tidak bermasalah,” kata Kiai Muhammad Yasin dari MUI Sumenep. Kiai Yasin salut kepada kader PKS yang bersusah-payah mengembalikan dana haram. Itu sesuai dengan peringatan Nabi Muhammad Saw dalam suatu hadits yang mengecam tindak pengkhianatan terhadap amanah publik. ”Sesungguhnya fasilitas wakil rakyat sudah lebih dari mencukupi. Mereka mendapat gaji yang besar, tunjungan perumahan atau kendaraan, bahkan asuransi kesehatan untuk diri dan keluarganya. Belum lagi, tunjangan dinas untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan, di masa reses, masih dibiayai negara untuk berkunjung ke daerah pemilihan.”

Sebagai bentuk komitmen kolektif, seluruh Caleg PKS dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten membacakan ”Ikrar Antikorupsi”. Sebenarnya ikrar tertulis telah ditanda-tangani semua caleg PKS di seluruh Indonesia di atas kertas bermaterai, saat mereka mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, karena itu merupakan syarat yang ditetapkan PKS secara nasional. Namun, ikrar itu dibacakan ulang di hadapan publik, agar masyarakat bisa mengawasi praktek setiap caleg di daerah masing-masing. Ikrar sederhana, meski tak mudah mewujudkannya, karena godaan ada di mana-mana.

PKS Penuh Manuver

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Mon, 16 Mar 2009 11:26:00 +0700

Munculnya kembali iklan PKS di televisi yang menggambarkan tentang perpecahan dan konflik di kalangan elit politik, semakin memperkuat posisioning PKS sebagai partai yang penuh dengan manuver tak terduga.

Ini bukanlah kali pertama PKS menciptakan hal kontroversial, sebelumnya juga PKS telah beberapa kali menayangkan iklan yang out of the box. Banyaknya kritikan dan juga cercaan dari berbagai kalangan, mulai dari para lawan politiknya, pengamat, hingga kalangan elit politik ternyata justru membuat PKS malah semakin berani dalam menghadang badai tersebut.

Simak saja pernyataan Ketua Fraksi PKS di DPR yang mengeluarkan statement, bahwa PKS tak akan menghentikan penayangan iklannya, kecuali kalau ada elit politik yang benar-benar merasa keberatan barulah akan dipertimbangkan (inilah.com,16/2).

Sebenarnya apakah maksud PKS dalam melakukan penayangan iklan yang kontroversial tersebut? hal inilah yang akan saya coba untuk ulas secara singkat melalui kacamata pemasaran.

Pemasaran, sebagaimana yang didefinisikan oleh Kotler adalah "Suatu proses dimana individual atau kelompok memperoleh apa yang diinginkannya melalui penciptaan, penawaran, dan penukaran nilai dari produk dan jasa dari satu ke yang lainnya", sedangkan apa yang dipasarkan lazim disebut produk.

Produk sendiri bukan hanya terdiri dari dua jenis, barang (goods) ataupun jasa (service), namun dapat pula berupa ide, orang, organisasi, bahkan termasuk juga partai politik. Tiap-tiap jenis produk mempunyai cara pemasaran yang berbeda dan tak dapat disamakan strategi pemasarannya, begitu pun dengan bagaimana memasarkan partai politik. Jika dianalogikan, partai politik sebenarnya sama dengan perusahaan yang menghasilkan output. Jika output perusahaan adalah barang atau jasa, maka output parpol dapat berupa program kerja, kader yang berkompeten, ataupun sebagai media penampung aspirasi masyarakat.

Sifat intangibility dari produk parpol inilah yang kemudian membuat parpol sebenarnya dapat digolongkan sebagai services. Dalam memasarkan produknya, parpol mempunyai cara dan strategi pemasaran yang berbeda dengan yang lainnya, inilah yang kemudian kita kenal sebagai kampanye.

Firmanzah, dalam bukunya Marketing Politik menyebutkan bahwa ada dua jenis kampanye, yaitu kampanye pemilu yang hanya dilakukan menjelang pemilu dan kampanye politik yang sifatnya jangka panjang dan terus menerus.

Ada berbagai macam bentuk kampanye, mulai dari bakti sosial, menggelar seminar, konser, pemasangan spanduk di jalan-jalan, hingga kampanye elektronika yang menggunakan radio, televisi atau internet sebagai medianya.

Semua bentuk kampanye tersebut dilakukan untuk satu tujuan yang sama, yaitu mempromosikan partai politik yang bersangkutan, agar masyarakat dapat terbujuk untuk mengalihkan pilihannya pada partai politik tersebut.

Terkait dengan iklan kampanye PKS yang kontroversial, jika dipandang dari strategi marketing sebenarnya itu merupakan salah satu strategi yang sudah cukup lama digunakan. Bentuk promosi yang kontroversial sebetulnya merupakan salah satu cara paling efektif dan tentu saja efisien dalam memperkenalkan suatu produk, if you want to be popular, you have to be controversial.

Dikatakan efektif karena mampu untuk mengundang atensi publik secara berlebihan, dan efisien karena biasanya cost yang dikeluarkan relatif kecil.

Coba saja kita tengok PKS pada iklan Hari Pahlawannya beberapa waktu lalu, hanya dengan durasi iklan yang tak sampai 30 detik dan waktu penayangan yang cuma 3 hari, ditambah pula dengan waktu penayangan yang bukan pada saat primetime, namun mampu untuk menarik perhatian segala lapisan masyarakat bahkan hingga satu bulan lamanya.

Tidak hanya itu, beberapa stasiun televise hingga menayangkan suatu acara dialog yang khusus membahas iklan tersebut. Sedangkan ditinjau dari segi biaya, iklan PKS termasuk iklan yang membutuhkan paling sedikit biaya (Rp 1-2 miliar) jika dibandingkan dengan iklan-iklan dari parpol lainnya.

Selain itu, jika kita perhatikan dengan saksama, di semua iklannya PKS tak pernah memberikan janji ataupun iming-iming kepada masyarakat yang menjadi target pasarnya. Hal ini tentu saja berbeda dengan iklan-iklan parpol lain yang cenderung mengiming-imingi sesuatu kepada masyarakat, seperti sembako murah, perbaikan ekonomi, perbaikan nasib petani dan lainnya.

Lalu mengapa PKS tidak berani untuk memberikan janji kepada khalayak? Jawabannya mudah,karena PKS merupakan partai dakwah dan tabu bagi PKS untuk mengumbar janji.

PKS Bukan Partai Orang Terkenal

Apa jadinya PAN tanpa Amien Rais, PDIP tanpa Megawati (keluarga Soekarno), Demokrat tanpa SBY, Gerindra tanpa Prabowo, Hanura tanpa Wiranto nantinya, apakah partai-partai ini bisa bertahan karena jika dilihat partai-partai ini hanyalah mengandalkan ketokohan.

Tapi partai-partai ini tidak kehilangan akal, kakek/nenek/orangtuanya meski tidak menjadi pimpinan di partai itu. Begiut juga anak/cucu para tokoh diberi tempat yang nyaman di partai tersebut sehingga ketokohan dari orang tuanya masih dapat dipergunakan meski si anak/cucu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan leluhurnya.

Dan bisa-bisa sebuah partai akan menjadi milik keluarga besar si tokoh tersebut sampai kapan pun. Golkar dulunya mengandalkan Soeharto, setelah hilang partai ini lebih mengandalkan para pengusaha, pemilik stasiun tv dan orang-orang yang terkenal karena orang tuanya juga.

Tapi ada beberapa partai yang tidak tergantung dengan tokoh, ambil salah satu contoh missal PKS, partai ini tidak memiliki tokoh yang terkenal karena unsur keturunan atau kekayaannya namun mereka mampu mencetak tokoh - tokoh yang layak dan kredibel. Sebelumnya siapa yang mengenal Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, Nurmahmudi, Anis Matta dll.

Jadi sangatlah benar jika PKS disebut partai pencetak tokoh tapi tidak menggantungkan dirinya dengan tokoh yang bersangkutan. PKS, partai yang mengandalkan jaringan dan sel-sel yang siap setiap saat untuk turun dan bekerja ketika diperlukan seperti bencana alam.

Kader-kader PKS di didik bahwa setiap yang mereka kerja adalah amal yang akan mendapat pahala dari Allah. Menyingkirkan duri di jalanan saja mendapatkan pahala yang sangat besar apalagi menyelamatkan aset-aset NKRI dari orang-orang yang hanya ingin memuaskan nafsu pribadinya. Itu akan menyelamatkan 200 juta penduduk Indonesia dari tindak korupsi dan kebocoran-kebocoran anggaran yang selama ini terjadi.

Resep Jaring Suara PKS

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Mon, 16 Mar 2009 10:58:00 +0700

“Ada pesan mulia di balik penerbitan buku ini, bahwa kartini-kartini masa kini selain dituntut mampu piawai berkiprah di mimbar politik, seharusnya juga tetap trampil iris-iris brambang di dapur,”ujarnya.

PK-Sejahtera Online: Menjelang massa kampanye terbuka, politik uang dan politik bingkisan sembako gratis merak terjadi di DIY. Naasnya, Panwaslu dibuat pilu tak berdaya menindaknya. Demikian pekan lalu, beberapa media mengungkap kasus pelanggaran nyata di depan mata ini. Akan tetapi, Bidang Kewanitaan DPD PKS Kota Yogyakarta ternyata menempuh cara kreatif yang unik dalam mendulang suara. Sayap pejuang perempuan PKS yang dikomandoi Ibu Siti Nurlaela, S.Pd. ini memilih menerbitan dan menyebarkan buku Aneka Resep dan Tips Sehari-Hari ke masyarakat melalui Pos WK yang tersebar di berbagai kampung di Kota Gudeg ini.

Buku Resep ini sengaja dibuat mirip dengan buku resep yang biasa dijual “secara kacangan” di bus-bus dan di terminal-terminal Kota. Hanya saja covernya lebih tebal dan lebih meyakinkan serta isinya dicetak menggunakan kertas hvs 70 gram sehingga sangat sayang jika dibuang. Pada sisi bawah sampul muka buku ini tercetak jelas logo PKS standar dengan tulisan mengoda “POS WK (Pos Wanita Keadilan), Bersama Menuju Sejahtera”.

Pada sampul depan bagian dalam buku ini ditulis penjelasan tentang Pos WK dan 6 Pokok Programnya. Sementara, di halaman pertamanya dicantumkan pantun sponsor yang menggelitik, “Roti Bolu Selai Madu, Nomer Wolu Partai Pilihanku!”.

Isi “Buku Resep Roti Bolu” ini lumayan variatif, diantaranya berisi resep kue seperti: bolu kukus pelangi, bolu pisang, kue garpu, sagu keju, coconut crepes, pancake fruit mix, cake wortel, ginger cookies dan resep masakan seperti: omelet sayur, rawon daging komplit, pencok lele, bakso tahu kuah, telur tersembunyi, jagung manis masak udang, orak-arik tahu ikan alias tahu rasa lele, serta sate sapi bungkus. Di samping itu, buku ini juga berisi tips sehari-hari ibu rumah tangga, seperti: membuat lemari es tetap harum, membersihkan wajan gosong, mendeteksi kebocoran gas, menyimpan gula merah, merawat wadah plastik, sehat melalui kamar mandi, merawat alat dapur, dan menghilangkan bau dengan baking soda.

Cerdasnya lagi, pada halaman-halaman akhir buku ini dicantumkan pula profil singkat para caleg perempuan dari Dapil 1 hingga Dapil 5 untuk DPRD Kota Yogyakarta, caleg perempuan Dapil Kota untuk DPRD Propensi DIY, dan caleg perempuan Dapil DIY untuk DPR RI. Buku ini menjadi multifungsi, karena pada sampul belakang bagian dalamnya juga diberi Petunjuk Cara Memilih dalam Pemilu 2009. Bukan itu saja, pada sampul belakang buku ini ditulis puisi kredo Pos WK, di antaranya penggal baitnya berbunyi, “Kami mengajak dunia, memandang segalanya lebih indah, mewarnai hari dengan pelangi, bahwa kami di sini menjadi berguna bagi semua....”

Mengapresiasi langkah kreatif Kewanitaan DPD PKS Kota ini, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM DPW PKS DIY, Suprih Hidayat, S.Sos. mengatakan, dirinya acungkan jempol buat para penggagas ide tersebut.

“Ada pesan mulia di balik penerbitan buku ini, bahwa kartini-kartini masa kini selain dituntut mampu piawai berkiprah di mimbar politik, seharusnya juga tetap trampil iris-iris brambang di dapur,”

Presiden PKS Tifatul Sembiring di Karo, Saya Tidak Yakin Terjadi Koalisi Mega-JK

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Mon, 16 Mar 2009 09:58:00 +0700

Tanah Karo (SIB). Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Tifatul Sembiring tidak yakin akan terjadi koalisi Mega-JK. Penandatanganan lima butir kesepakatan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, kemarin, bukan jaminan akan terjadi koalisi.

“Keputusan koalisi PDI-Golkar itu belum ada. Termasuk lima butir poin kesepakatan itu tidak ada menyebut koalisi secara letterlux (terang-terangan),” ujar Tifatul didampingi anggota DPR-RI Anshory Siregar ,anggota DPRD SU Timbas Tarigan dan Ketua DPD PKS Karo Karyawan Tarigan kepada wartawan, Jumat (13/3) usai rapat tertutup dengan kader di Sekretariat DPD PKS Karo Kabanjahe.

“Saya sendiri masih belum yakin akan terjadi koalisi Mega-JK,” tambah Tifatul. Alasannya, bila keduanya berkoalisi maka salah satu harus menjadi Cawapres. Padahal Jusuf Kalla sendiri sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Capres. Menurut Tifatul, untuk menjadi Cawapres, peluang Jusuf Kalla justru lebih besar bersama SBY dibandingkan dengan Mega. “Kalau dia (Jusuf Kalla-red) sebagai cawapres, ia jauh lebih aman dengan SBY, ketimbang dengan Megawati,” kata Tifatul.

Tifatul juga menyatakan hingga saat ini PKS belum menjalin koalisi dengan Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, PPP dan PKB. “Pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi atau komunikasi politik saja. Keputusan koalisi ditentukan usai Pemilu legislatif nanti,” tegasnya. Dari PKS, kata Tifatul, pihaknya mencalonkan delapan Capres yang berasal dari kader PKS sendiri. Capres PKS dibagi atas empat kategori, yakni Sumatera yang dicalonkan Tifatul Sembiring dan Irwan Prayitno (Ketua Komisi X DPR RI), Jawa Barat Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah Pusat), Suharna Suryapranata (Ketua MPP PKS) dan Sohibul Siman (Ketua DPP Bidang Ekuintek PKS), Jawa Tengah dan Jawa Timur Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR) serta Indonesia bagian Timur Salif Segaf Al Jufri (Dubes Indonesia untuk Arab Saudi) dan Anis Matta (Sekjen PKS).

“Itu adalah calon-calon dari PKS. Kita lemparkan keluar. Siapa nanti yang paling tinggi ratingnya, itulah nanti yang akan dicalonkan termasuk kombinasi Jawa dan Non Jawa dan sebagainya. Itu yang akan kita perhitungkan,” ungkapnya. Terkait pencalonan dirinya sebagai Capres, Tifatul tidak membantah hal tersebut. “Semua kader itu siap. Kami siap dilontarkan kemana saja,” katanya. Dikatakannya, pada Pemilu legislatif kali ini PKS menargetkan 20 persen perolehan suara atau sekitar 135 kursi. Usai pertemuan tersebut, Tifatul bersama rombongan menunaikan Shalat Jumat di Masjid Agung Kabanjahe dan selanjutnya meletakkan batu pertama menara masjid tersebut.

Jangan Coba-coba Remehkan PKS

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Mon, 16 Mar 2009 09:40:00 +0700

Fraksi-PKS Online: Hidayat Nur Wahid jadi kandidat calon wakil presiden? Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa diremehkan kekuatannya. Karena itu, jika meraih 20% kursi di parlemen, mereka akan mengajukan calon presiden sendiri.

Zulkieflimansyah, anggota DPR dari PKS mendukung sikap Hidayat yang tegas menyatakan bahwa wacana yang menduetkan dirinya sebagai kandidat cawapres dari partai lain telah merendahkan partainya. "Sebagai kader PKS, wajar kami tidak mau dinomorduakan. Kami optimistis PKS bisa meraih 20% kursi di parlemen,'' kata dosen Pasca Sarjana FEUI itu.

Zul dan Hidayat sependapat bahwa Pemilu Legislatif belum dimulai, tapi PKS sudah divonis hanya layak menyodorkan cawapres. "Hal ini tidak elok. Bisa saja justru PKS yang meraih 20% suara," kata mantan calon gubernur Banten itu.

Hidayat sendiri tak menunjuk langsung pihak yang ditudingnya telah merendahkan PKS. Sebab, wacana tentang duet Hidayat dengan Jusuf Kalla, yang disokong para pengurus daerah Partai Golkar sebagai calon presiden, juga didukung Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta.

Anis mengatakan pasangan Kalla-Hidayat memenuhi kriteria yang dipakai PKS, karena merupakan kombinasi tokoh asal Jawa dan luar Jawa. Keduanya juga dianggap pas sebagai simbol tokoh beraliran nasionalis dan Islam. "Golkar-PKS itu nasionalis-Islam. Kami masih berpegang pada parameter itu," ujarnya.

Menurut Anis, duet Kalla-Hidayat akan menjadi pasangan tangguh untuk membendung laju Susilo Bambang Yudhoyono. "Kedua pasangan akan sama-sama kuat."

Dalam hal ini, Zulkieflimansyah yakin Hidayat bakal menjadi capres PKS jika parpol ini meraih 20% kursi parlemen. "Kami di PKS melihat Hidayat kandidat terkuat, meski bisa saja PKS secara kolektif mengajukan nama lain," tutur doktor ilmu ekonomi lulusan Glasgow, Inggris itu.

Zul mendorong agar semua kader PKS menolak jika PKS dinomorduakan, alias jadi cawapres belaka. Wacana menjadikan PKS sebagai nomor dua itu dikhawatirkan menimbulkan demoralisasi spirit kader PKS untuk maju dan menang. Sebagaimana Hidayat, Zul menilai gagasan menduetkan dirinya dengan Kalla hanyalah usulan pribadi, dan bukan sikap resmi partai. Bahkan, nama Hidayat juga kerap disandingkan dengan para calon presiden seperti Yudhoyono atau Megawati Soekarnoputri.

Zul yang Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu sering menegaskan partainya akan mengajukan Hidayat sebagai capres bila perolehan suara pemilu lebih dari 20%. "Ada beberapa hal yang harus dikaji dari opsi-opsi yang ada," katanya tentang kemungkinan lain yang akan ditempuh PKS.

Kalangan PKS menyatakan, Wapres JK pun harus lolos dari fit and proper test jika ingin meminang kader PKS sebagai cawapresnya. Artinya, tak mudah jadi capres PKS. "Begitu kiranya dan harap maklum," kata Zul.

Ketua MPR: Hukum Caleg Mengecewakan!

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Mon, 16 Mar 2009 09:34:00 +0700

Fraksi-PKS Online: Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengajak masyarakat, terutama pemilih muda untuk menghukum para caleg yang kinerjanya mengecewakan masyarakat, dengan cara tidak memilih mereka.

"Hukum mereka. Jangan pilih mereka, pilih yang lain yang masih memberikan harapan dan lebih baik," katanya saat memberikan sambutan pada Dialog Pemuda Tingkat Nasional yang diadakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga di Jakarta, Jumat (6/3).

Untuk itu, Hidayat meminta kaum muda untuk tidak menjadi golput (tidak mengunakan hak pilih), karena dengan tidak menjadi golput maka pemuda bisa ikut melakukan perubahan.

Perubahan, katanya, bisa dilakukan dengan tidak memilih caleg yang telah mengecewakan masyarakat, tidak reformis dan sering melanggar aturan. "Hukum mereka," katanya.

Pada acara yang dihadiri oleh Menegpora Adhyaksa Dault, Hidayat mengatakan, banyak masyarakat yang kecewa dengan kinerja elit politik. Namun, katanya, tidak benar bahwa semua elit politik tersebut buruk. "Saya yakin masih banyak juga yang bagus," katanya.

Kepada para pemuda, Hidayat meminta mereka menggunakan hak pilihnya agar terjadi perubahan. "Saya kira kekecewaan dapat diobati," katanya.

Apalagi, ujarnya Hidayat, saat ini caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Hidayat mengatakan, suara mereka sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, Hidayat menceritkan bahwa saat pemilihan Ketua MPR, dia hanya beda dua suara dengan saingan terdekatnya. "Jika ada tiga suara yang tidak ikut maka saya tidak ada di sini sebagai Ketua MPR," katanya.

Sementara itu, Adhyaksa Dault meminta para pemuda meningkat dialog di antara mereka atau dengan pihak lainnya untuk menambah wawasan mereka dan cara berpikir mereka.

Simpati Publik, Berkah bagi PKS

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Mon, 16 Mar 2009 09:29:00 +0700

Fraksi-PKS Online: Akrobat politik PKS kembali menjadi buah bibir. Kali ini, gara-gara aksi jalanan menentang agresi Israel ke Palestina, parpol Islam itu terjerat masalah hukum. Dengan tudingan telah melakukan pelanggaran kampanye, Presiden PKS Tifatul Sembiring pun dijadikan tersangka. Musibah atau berkah?

Tidak sedikit analis politik yang memprediksi kondisi ini akan dimanfaatkan PKS untuk mendulang simpati publik. Kesan PKS sebagai partai terdholimi dan tertindas, diyakini bakal mendulang keuntungan bagi PKS.

Bagaimana PKS menyikapi potensi pencitraan positif bagi partai pimpinan Tifatul Sembiring ini? Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah menegaskan, jika itu terjadi maka akan jadi berkah perjuangan. "Wallahu a'lam. Tapi kalau berdampak positif, ya itu berkah dari perjuangan," kata Fahri kepada INILAH.COM, Rabu (14/1) di Jakarta. Berikut ini wawancara lengkapnya:

Banyak analis menduga penetapan Presiden PKS sebagai tersangka akan membalikkan arah simpati public dan jadi pencitraan positif bagi PKS, misalnya dengan isu PKS sebagai partai tertindas?

Kita tidak pernah merencanakan aksi itu, kecuali ada persitiwa Gaza. Dari dulu PKS bukan merekayasa, tapi itu memang tradisi setiap ada kedhaliman, terutama di Palestina. Selain berpijak pada UUD 1945, ini juga karena hubungan diplomatik yang tertutup dengan Israel. Makanya selalu kita merespons langsung. Jadi kita tidak rekayasa.

Kita dituduh kampanye. Item-itemnya tidak jelas. Kalau kampanye itu dalam rangka pemilu. Nah aksi kita bukan dalam rangka pemilu. Dulu saat agresi ke Palestina, tanpa ada pemilu, PKS juga tampil seperti saat ini.

Dalam demo kemarin, juga tidak ada caleg yang mengatakan ‘Pilihlah saya!'. Aksi itu dilakukan di jalanan, bukan di gedung sebagaimana disebutkan dalam UU Pemilu. Bawaslu ngaco! Mereka ga mengerti. Harusnya mengerti. Ini emosi dunia yang ditangkap oleh PKS.

Bagaimana dengan dijadikannya Presiden PKS sebagai tersangka?

Kita tidak ada masalah. Silakan saja bikin macam-macam, kita tidak takut kalau cuma menghadapai yang begini-begini.

Apakah bisa PKS akan mendapat simpati publik atas status Presiden PKS saat ini? Karena jika dibandingkan antara isu Palestina dengan pelanggaran kampanye oleh PKS, publik jauh lebih terfokus pada isu Palestina, artinya potensi untuk mengeksploitasi status Presiden PKS terbuka lebar?

Kita membuat respons saja. Apa yang merupakan tanggapan atau serangan kepada kita, kita hanya menaggapi saja. Tanggapan ini kita buat proporsional saja.

Kita mengajari teman-teman jangan keliru memandang aksi PKS. Tapi reaksi mereka berlebihan. Seperti tuduhan Komnas Perlindungan Anak bahwa melibatkan anak-anak dalam kampanye. Itu bukan kampanye kok. Anak-anak ikut bapak dan ibunya, bayi saja aman. Itu untuk memastikan juga, pemimpin Ibu Kota tidak usah gelisah. Meski ratusan ribu orang PKS turun, tidak akan berdampak apa-apa.

Bagaimana peluang status tersangka Presiden PKS diolah menjadi citra positif bagi PKS?

Kita merespons saja, tuduhan seperti itu, kita jawab. Serangan seperti itu ya kita jawab.

Bagaimana dengan potensi itu yang memang besar untuk diolah?

Itu wallahu a'lam. Kalau itu berdampak positif, kita anggap berkah dari perjuangan saja.

Tapi saat demo hari Minggu lalu, PKS sama sekali tidak membawa atribut pemilu. Apakah memang PKS sadar demo 2 Januari lalu memang melanggar aturan kampanye?

Itu komobinasi saja. Kita sih merasa tidak bersalah, kita jalan terus saja.

Kader PKS Layak Memimpin Bangsa

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 15 Mar 2009 12:18:00 +0700

INILAH.COM, Makassar - Partai Keadilan Sejahtera mengklaim memiliki kader-kader andalan yang memenuhi semua syarat untuk memimpin bangsa. Oleh karenanya, kata Sekjen PKS Anis Matta, sudah saatnya bangsa Indonesia dipimpin oleh politisi kader PKS.

Menurut Anis, ada dua syarat agar sebuah bangsa dapat memimpin dunia, yaitu harus ada pemimpin dan juru bicara. "Kedua syarat ini ada di Indonesia, dan dengan mudah didapatkan dalam diri kader-kader PKS," kata Anis di acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di GOR, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sabtu (14/3).

Karena itu, katanya, kemenangan PKS akan membuat Indonesia menjadi barometer peradaban semua bangsa. Sebab, kemenangan PKS di Indonesia dinilainya sebagai kemenangan nilai-nilai kemanusiaan.

"Kemenangan partai ini juga berarti kemenangan nilai-nilai universal di seluruh dunia. Sehingga semua yang kita lakukan untuk meraih kemenangan di negeri ini adalah bagian dari pekerjaan besar memenangkan peradaban dan nilai kemanusiaan di bumi ini," papar Anis.

Lebih lanjut, ia meyakini bahwa Allah SWT mendidik bangsa Indonesia dengan cara yang unik dan terbaik. Bahwa semua krisis yang melanda negeri ini adalah salah satu cara untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, dewasa, dan disegani di dunia.

"Karena itu, yang layak memimpin bangsa ini adalah orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang senantiasa bersujud," ujarnya. [nuz]

http://pemilu.inilah.com/berita/2009/03/15/90705/kader-pks-layak-memimpin-bangsa

Piagam Deklarasi

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 15 Mar 2009 12:12:00 +0700

Bismilllahirrahmaanirrahiim

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin.

Jakarta, 20 April 2002

Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera

(Drs. Almuzzammil Yusuf)
Ketua Umum

(Drs. Haryo Setyoko)
Sekretaris Jenderal

DAFTAR NAMA PENDIRI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Abdullah
Achyar Eldine, SE
Ahmad Yani, Drs.
Ahmadi Sukarno, Lc., MAg
Ahzami Samiun Jazuli, MA, DR
Ali Akhmadi, MA
Arlin Salim, Ir
Bali Pranowo, Drs
Budi Setiadi, SKH
Bukhori Yusuf , MA
Eddy Zanur, Ir, MSAE
Eman Sukirman, SE
Ferry Noor, SSi
H. Abdul Jabbar Madjid MA
H.M Ridwan
H.M. Nasir Zein, MA
Harjani Hefni, Lc
Haryo Setyoko, Drs
Herawati Noor, Dra
Herlini Amran, MA
Imron Zabidi, Mphil
Kaliman Iman Sasmitha
M. Iskan Qolba Lubis, MA
M. Martri Agoeng
Muttaqin
Mahfudz Abdurrahman
Martarizal, DR
Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR
Muhammad Aniq S, Lc.
Muhammad Budi Setiawan, Drs
Muslim Abdullah, MA
Musoli, MSc, Drs
Musyafa Ahmad Rahim, Lc
Nizamuddin Hasan, Lc
P. Edy Kuncoro, SE. Ak
Ruly Tisnayuliansyah, Ir
Rusdi Muchtar
Sarah Handayani, SKM
Susanti
Suswono, Ir
Syamsu Hilal, Ir
Umar Salim Basalamah, SIP
Usman Effendi, Drs
Wahidah R Bulan, Dra
Wirianingsih, Dra
Yusuf Dardiri, Ir
Zaenal Arifin
Zufar Bawazier, Lc
Zulkieflimansyah, DR.

PRINSIP KEBIJAKAN

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 15 Mar 2009 11:52:00 +0700

Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah da'wah rabbaniyah yang rahmatan lil'alamin, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah da'wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya.

1. Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral)

Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, meman dangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

2. Al-Ishlah (Reformatif)

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

3. Al-Syar'iyah (Konstitusional)

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (hablun min Allah) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (hablun min al-nas). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (al-istimsak) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan konprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibiltas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisir amanah dan melawan kedhaliman.

4. Al-Wasathiyah (Moderat)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (ummatan wasatha). Simbol moralitas msyarakat Islam tersebut melahirkan prilaku, sikap, dan watak moderat (wasathiyah) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Al-wasathiyah yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek nazhariyah (teoritis) dan ‘amaliyah (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan tasyri ‘iyah (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun tashawwur (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (tatakrama), tasyri' dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten)

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap geraknya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur`an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinyuitas (al-istimrar) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip al-numuw wa al-tathawwur (pertum-buhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

7. Al-Tadarruj wa Al-Tawazun (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikaan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (tadarruj dan tawazun) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.

8. Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip al-awlawiyat dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip al-awlawiyat dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya mashlahah ummah menjadi dasar dan prisip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan perioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

9. Al Hulul (Solusi)

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

10. Al-Mustaqbaliyah (Orientasi masa depan)

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

10. Al-'Alamiyah (Bagian dari da'wah sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat ‘alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah ‘alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat ‘alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah..

Visi dan Misi

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 15 Mar 2009 11:49:00 +0700

VISI

Visi Umum:

"SEBAGAI PARTAI DA'WAH PENEGAK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM BINGKAI PERSATUAN UMMAT DAN BANGSA."

Visi Khusus:

PARTAI BERPENGARUH BAIK SECARA KEKUATAN POLITIK, PARTISIPASI, MAUPUN OPINI DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MADANI.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI

Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.
Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas

PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

orang.dusun@yahoo.com (Awilham Manurung) — Sun, 15 Mar 2009 11:13:00 +0700

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H)

Sejarah

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) [2] dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.
Pada 30 Mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905) menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accoord) hasil Pemilu 1999.
20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.
3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
8 Juni 2002 PKS menjadi salah satu partai yang menandatangani dokumen bersama dengan 15 pimpinan parpol lainnya yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen di Hotel Sahid, Jakarta. Dokumen bersama ini juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD.
Pada bulan Maret hingga Juni 2003 tercatat aksi-aksi PK yang mendukung aksi-aksi PKS.
2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).
3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.
Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010.
Pada bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 bersamaan dengan sukarelawan lainnya PKS pun ikut mengirimkan banyak sukarelawan untuk membantu penanganan bencana alam dan rekonstruksi ke Aceh.
26 Maret 2007 PKS secara resmi mencalonkan Adang Daradjatun dan Dani Anwar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk pilkada 2007. Pasangan ini kalah dari pasangan Fauzi-Prijanto yang menurut KPU meraih 58,59% suara, sedangkan Adang-Dani memperoleh 41,41%.
9 Juli 2008 PKS memperoleh nomor urut 8 dalam PEMILU 2009 melalui Pengundian Nomor Urut Partai yang diadakan secara resmi oleh KPU