Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Pengumuman Bupati Labuhanbatu Selatan No. 810/60/KPEG/2009 tentang Penerimaan calon pegawai Negeri Sipil daerah dari pelamar umum di lingkungan pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2009, akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 524 orang.

Demikian disampaikan Bupati Labuhanbatu Selatan R. Sabrina melalui Kabag Kabag Kepegawaian Tomy Amalona Harahap, S.Sos, MAP kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (26/10).

Sesuai dengan persetujuan rincian formasi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2009, dari 524 CPNS yang akan diterima alokasi formasi meliputi tenaga guru 139 orang (TK, SD, SMP, SMA dan SMK), tenaga kesehatan 102 orang dan tenaga teknis 168 orang

Untuk formasi tenaga guru  terdiri dari 4 orang guru TK Negeri, 33 orang guru kelas SD (S.1. PGSD/D II PGSD), 6 orang guru Penjaskes SD (S.1. Penjaskes/S.1. Olahraga), 7 orang guru Agama Islam SD (S.1. PAI/S.1. Agama Islam).

Untuk formasi tenaga guru SMP terdiri dari 5 orang guru Agama (S.1. PAI/S.1. Agama Islam), 5 orang guru pend. Kewarganegaraan (S.1. PPKN/S.1. Kewarganegaraan), 7 orang guru Bahasa Indonesia (S.1. Pend. Bahasa Indonesia/S.1. Bahasa Indonesia), 7 orang guru Matematika (S.1. Pend. Matematika/S.1. Matematika), 7 orang guru Bahasa Inggris (S.1. Pendidikan Bahasa Inggris/S.1. Bahasa Inggris), 5 orang guru Penjaskes (S.1. Penjaskes/S.1. Olahraga), 3 orang guru Fisika (S.1. Pendidikan Fisika/S.1. Fisika), 4 orang guru Biologi (S.1. Pendidikan Biologi/S.1. Biologi), 5 orang guru Sejarah (S.1. Pendidikan Sejarah/S.1. Sejarah), 5 orang guru Geografi (S.1. Pendidikan Geografi//S.1. Geografi) dan 5 orang guru Ekonomi (S.1. Pendidikan Ekonomi/S.1. Ekonomi).

Sedangkan untuk formasi tenaga guru SMA terdiri dari 4 orang guru Bahasa Indonesia (S.1. Pendidikan Bahasa Indonesia/S.1. Bahasa Indonesia), 3 orang guru Matematika (S.1. Pendidikan/S.1. Matematika), 2 orang guru Kimia (S.1. Pendidikan Kimia/S.1. Kimia), 3 orang guru Sejarah (S.1. Pendidikan Kimia/S.1. Kimia), 3 orang guru Sejarah (S.1. Pendidikan Sejarah/S.1. Sejarah), 3 orang guru Geografi (S.1. Pendidikan Geografi/S.1. Geografi), 2 orang guru Ekonomi/Akutansi (S.1. Pendidikan Ekonomi/Akutansi/ S.1. Ekonomi/Akutansi).

Selanjutnya 3 orang guru Sosiologi (S.1. Pendidikan Sosiologi/S.1. Sosiologi), 3 orang guru Fisika (S.1. Pendidikan Fisika/S.1. Fisika), 3 orang guru Penjaskes (S.1. Penjaskes/S.1. Olahraga), 1 orang guru Muatan Lokal (S.1. Pendidikan Pertanian/S.1. Pertanian), 1 orang guru Bahasa Inggris (S.1. Pendidikan Bahasa Inggri/S.1. Bahasa Inggris).

Dan untuk formasi guru SMK terdiri dari 2 orang guru Teknik Mekanik Otomotif (S.1. Pendidikan Teknik Mesin/S.1. Teknik Mesin), dan 1 orang guru Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (S.1. Pendidikan Teknik Elektro/S.1. Teknik Elektro).

Sedangkan formasi tenaga kesehatan dengan rincian 1 orang Dokter Spesialis (Dokter Spesialis Penyakit Dalam), 1 orang Dokter Spesialis (Dokter Spesialis Anak), 1 orang Dokter Spesialis (Dokter Spesialis Bedah), 1 orang Dokter Spesialis (Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), 1 orang Dokter Spesialis (Dokter Spesialis Anestesi, 9 orang Dokter Umum (S.1. Dokter Umum), 5 orang Dokter Gigi (S.1. Dokter Gigi), 23 orang Bidan (D.III. Kebidanan), 1 orang Perawat (S.1. Keperawatan).

27 orang Perawat (D.III Perawat), 7 orang Perawat Gigi (D.III. Perawat Gigi), 2 orang Apoteker (S.1. Apoteker), 2 orang Asisten Apoteker (D.III. Farmasi), 3 orang Analis Kesehatan Lingkungan (D.III. Analis Kesehatan), 1 orang Fisioterafi (D.III. Fisioterafi), 3 orang Sanitarian (D.III. Sanitarian), 5 orang Penata Gizi (D.III. Ahli Gizi), 1 orang Radiology (D.III. Penata Rontgen), 1 orang Anestesiology (D.III. Perawat Anestesi), 1 orang Petugas Rekam Medik (D.III. Rekam Medik), dan 6 orang Penyuluh Kesehatan (S.1. Kesehatan Masyarakat).

Untuk formasi Tenaga Teknis terdiri dari Tenaga Teknis Substansi yaitu, 6 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan (S.1. Hukum), 3 orang Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum (S.1. Hukum), 2 orang Penegak Perda (S.1. Hukum), 3 orang Pengawas Ketenagakerjaan (S.1. Hukum), 4 orang Auditor (S.1. Hukum), 1 orang Auditor (S.1. Ilmu Administrasi Negara), 2 orang Auditor (S.1. Akuntansi), 2 orang Penyuluh Keluarga Berencana (S.1. Hukum Islam), 2 orang Analis Kepegawaian (S.1. Ilmu Administrasi Negara), 2 orang Analis Kepegawaian (S.1. Psikologi), 3 orang Analis Organisasi Pemerintahan (S.1. Ilmu Pemerintahan).

Kemudian 1 orang Analis Tata Pemerintahan (S.1. Ilmu Administrasi Negara), 2 orang Analis Tata Pemerintahan (S.1. Ilmu Pemerintahan), 1 orang Pengelola Aset Daerah (S.1. Ilmu Administrasi Negara), 17 orang Penata Laporan Keuangan (S.1. Akuntansi), 3 orang Pengelola Rumah Tangga dan Perlengkapan (S.1. Manajemen), 14 orang Penyusun Program, Evaluasi dan Pelaporan (S.1. Manajemen), 1 orang Perencana (S.1. Agribisnis), 1 orang Perencana (S.1. Teknik Arsitektur), 1 orang Perencana (S.1. Ekonomi Pembangunan), 1 orang Pelaksana (S.1. Planologi), 2 orang Perencana (S.1. Perencanaan Wilayah), 2 orang Perencana (S.1. Teknik Sipil).

2 orang Statistisi (S.1. Statistik), 2 orang Penyusun Program Kegiatan dan Anggaran ( S.1. Ekonomi Pembangunan), 1 orang Penyusun Program Pengembangan (S.1. Ekonomi Pembangunan), 2 orang Penerjemah (S.1. Bahasa Inggris), 2 orang Pengendali Ekosistem (S.1. Agro Ekoteknologi (Ilmu Tanah)), 2orang Penggerak Swadaya Masyarakat (S.1. Agronomi), 2 orang Penggerak Swadaya Masyarakat (S.1. Koperasi), 2 orang Pengendali Hama Tanaman (S.1. Hama dan Penyakit Tanaman), 2 orang Analis Dampak Lingkungan (S.1. Biologi), 3 orang Analis Dampak Lingkungan (S.1. Kimia), 1 orang Analis Dampak Lingkungan (S.1. Teknik Kimia), 2 orang Pengawas Benih Tanaman (S.1. Budi Daya Pertanian),

2 orang Penyuluh Pertanian (S.1. Penyuluh dan Komunikasi Pertanian), 1 orang Penyuluh Pertanian (S.1. Agrobisnis), 2 orang Penyuluh Pertanian (S.1. Sosial Ekonomi Pertanian), 2 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian (S.1. Teknologi Hasil Pertanian), 1 orang Medik Veteriner (S.1. Dokter Hewan), 2 orang Pranata Komputer (S.1. Desygn Komunikasi Visual), 2 orang Pranata Komputer (S.1. Teknik Desain Grafis), 2 orang Pranata Komputer (S.1. Manajemen Informatika Komputer), 2 orang Pranata Humas (S.1. Hubungan Internasional), 2 orang Pranata Humas (S.1. Ilmu Komunikasi), 1 orang Pekerja Sosial (S.1. Kesejahteraan Sosial), 1 orang Penyuluh Sosial (S.1. Kesejahteraan Sosial), 1 orang Penyuluh Sosial (S.1. Sosiologi).

1 orang Analis Kesbang Politik (S.1. Ilmu Komunikasi), 2 orang Analis Kesbang Politik (S.1. Ilmu Politik), 1 orang Analis Kesbang Politik (S.1. Ilmu Sejarah), 2 orang Penyuluh Kehutanan (S.1. Kehutanan), 2 orang Analis Potensi Pariwisata (S.1. Pariwisata), 2 orang Penata Busana (S.1. Tata Busana), 2 orang Penyuluh Perikanan (S.1. Perikanan), 1 orang Pustakawan (S.1. Perpustakaan), 2 orang Penyuluh Peternakan (S.1. Peternakan), 1 orang Penata Ruang (S.1. Planologi), 1 orang Perancang Tata Bangunan dan Perumahan (S.1. Teknik Arsitektur), 2 orang Inspektur Kelistrikan (S.1. Teknik Elektro), 3 orang Pengendali Frekuensi Radio (S.1. Teknik Elektro), 2 orang Inspektur Pertambangan (S.1. Teknik Pertambangan).

1 orang Instruktur (S.1. Teknik Elektro), 1 orang Instruktur (S.1. Teknik Mesin), 2 orang Penyuluh Perindustrian dan Pertambangan (S.1. Teknik Industri), 2 orang Penyusun Program Pengembangan Sarana Industri (S.1. Teknik Industri), 4 orang Pranata Teknologi Informasi (S.1. Teknik Informatika Komputer), 1 orang Pengawas Kualitas Limbah (S.1. Teknik Kimia), 2 orang Pengendali Dampak Lingkungan (S.1. Teknik Lingkungan), 3 orang Penguji Mutu Barang (S.1. Teknik Manajemen Industri),2 orang Pengawas Kelaikan Kendaraan (S.1. Teknik Mesin), 2 orang Pengawas Operasional Alat Berat (S.1. Teknik Mesin) dan 4 orang Teknik Jalan dan Jembatan (S.1. Teknik Sipil).

Sedangkan Formasi Tenaga Teknis Administrasi Terdiri dari 26 orang Pengadministrasi Keuangan (D.III. Akuntansi), 5 orang Penyiap Bahan Penyusun Program Kegiatan (D.III. Ekonomi/Keuangan), 2 orang Pengendalian Mutu Lingkungan (D.III. Kimia Analis), 2 orang Pengendali Mutu Lingkungan (D.III. Kimia Industri), 34 orang Operator Data Komputer (D.III. Manajemen Informatika Komputer), 1 orang Juru Masak (D.III. Perhotelan dan Pariwisata), 1 orang Pengelola Objek dan Daya Tarik Wisata (D.III. Perhotelan dan Pariwisata), 3 orang Analis Pajak (D.III. Perpajakan), 3 orang Pelaksana Teknis Kelistrikan (D.III. Politeknik Elektro), 2 orang Pengatur Operasional Alat Berat (D.III. Politeknik Mesin), 2 orang Administrasi Perawatan dan Perbengkelan (D.III. Politeknik Mesin), 3 orang Pengatur Tata Bangunan (D.III. Politeknik Sipil), 20 orang Pramuacara/Sekretaris (D.III. Sekretaris), 3 orang Pengolah Data Pertanian (D.III. Statistik), 2 orang Pengelola Makanan dan Minuman (D.III. Tata Boga), 3 orang Pengawas Lapangan Industri dan Terapan (D.III. Teknik Industri) dan 3 orang Arsiparis (D.III. Kearsipan).

Selain mengajukan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dengan tinta warna hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas kertas bermaterai Rp 6.000. yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan, turut dilampirkan lampiran foto copy sah ijazah yang telah dilegalisir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sebanyak 2 lembar dan Pas Photo hitam putih ukuran 3 x4 cm sebanyak 6 lembar.

Untuk memudahkan pemberkasan kelengkapan lamaran, berkas lamaran untuk formasi guru dimasukkan dalam map berwarna kuning, formasi tenaga Kesehatan dimasukkan kedalam map berwarna merah, formasi tenaga Tenis S.1. berwarna Biru dan formasi tenaga Teknis D.III. dimasukkan kedalam map berwarna Hijau.

Lebih lanjut Tomy Amalona Harahap, S.Sos, MAP menyampaikan pengumuman penerimaan CPNSD dari Pelamar Umum dimulai dari tanggal 26 Oktober s/d 9 Nopember 2009, untuk pendaftaran dimulai tanggal 30 Oktober s/d 135 Nopember 2009. “Bagi para pelamar yang ingin mengetahui lebih jelas tentang Pengumuman ini, agar dapat melihatnya di papan pengumuman Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 03 Kotapinang,” ujarnya.

Bupati Labuhanbatu melalui surat no 810/2657/bkd/2009 menerima calon pns daerah dari pelamar umum. itu, sebagai implementasi dari surat menpan no179.P/M.PAN/9/2009.
formasi yang ada masing-masing tenaga guru sebanyak 119 orang. formasi kesehatan 159 orang dan tenaga teknis sebanyak 158 orang. untuk guru sd tersedia lowongan untuk sebanyak 49 orang. rinciannya, guru kelas 15 orang. guru penjaskes 13 orang dan guru agama islam 6 orang. untuk guru smp sebanyak 25 orang. terdiri dari, guru agama islam 5 orang. PPKN 1 orang. guru olahraga 3 orang. guru IPA 5 orang. bahasa inggris 3 orang. guru IPS 1 orang. guru agama kristen 2 orang.guru bahasa indonesia 2 orang. matematika 1 orang. guru TIK 1 orang. sementara untuk SMA sebanyak 27 orang. masing-masing untuk guru agama islam 4 orang. PPKN 2 orang, bahasa indonesia 4 orang, bahasa inggris 4 orang, Olahraga 4 orang, matematika 4 orang. Sosiologi 1 orang. Geografi 1 orang. Fisika 2 orang. Biologi 1 orang.
Untuk SMK sebanyak 18 orang. yakni, guru agama islam 1 orang. bahasa indonesia 2 orang, bahasa inggris 2 orang, matematika 2 orang. olahraga 1 orang.fisika 2 orang. komputer 2 orang. guru mesin otomotif 3 orang. teknik elektro 1 orang. hasil pertanian 1 orang.
dan, untuk formasi kesehatan sebanyak 159 orang, diantaranya dokter spesialis anak, spesialis tht dan spesialis patologi anatomi masing-masing 1 orang. untuk dokter umum 13 orang. dokter gigi 5 orang. perawat 2 orang. penyuluh kesehatan masyarakat 1 orang. epidemiolog kesehatan 1 orang. ahli gizi 2 orang. analis kesehatan 4 orang. penata anestesi 3 orang. bidan 14 orang. perawat 89 orang. sanitarian 4 orang. nutrisionis 5 orang. asisten aopteker 11 orang. penata laboratorium kesehatan 2 orang.
sedangkan untuk tenaga teknis 158 orang. masing-masing, perancang peraturan perundang-undangan 4 orang. penyusun abraksi hukum 10 orang. perencana (teknik sipil) 3 orang. auditor 3 orang. penata teknis tata bangunan dan perumahan 2 orang. pengawas teknis sistem kelistrikan 1 orang. pengawas ketenagakerjaan 1 orang. pengujimutu barang 1 orang. penyelidik bumi 2 orang. penyuluh pertanian 3 orang. perencana (planalogi) sebanyak 1 orang. penata ruang 2 orang. analis potensi kepariwisataan 1 orang. pengendalian dampak lingkungan (kimia) 1 orang, (lingkungan) 3 orang. auditor (akuntansi) 7 orang. pengendali keuangan 11 orang. pengendali ekosistem hutan 3 orang. perencana pengembangan keolahragaan 1 orang. penerjemaah sastra inggris 1 orang. pengawas mutu pakan ternak 1 orang. pengawas benih ikan 1 orang. arsiparis perpustakaan 1 orang. pustakawan 1 orang. verifikator keuangan 36 orang. pranata komputer 47 orang. penyuluh pajak daerah 5 orang. pengadministrasian umum 3 orang. statistik 2 orang.
syarat usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. pendaftaran dibuka mulai tanggal 30 oktober sampai 13 nopember 2009. dan, pelaksanaan ujian 25 nopember 2009. pengumuman hasil 27 desember 2009.
setiap lamaran harus ditulis dengan tinta hitam dan ditandatangini sendiri oleh pelamar, diatas kertas materai Rp6000. disertai dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir. phaspoto 3×4 hitam putih sebanyak 5 lembar.

Kejujuran anggota legislatif melapor kekayaannya layak dipertanyakan, menyusul setelah dilantiknya 50 orang anggota DPRD Labuhanbatu periode
2009-2014.

Demikian juga wakil rakyat sebelumnya terkesan masih enggan melaporkan kekayaan masing-masing. Dri 45 orang anggota legislatif periode sebelumnya juga belum melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, Pejabat penyelenggara negara – termasuk anggota DPR, DPD, DPRD – wa¬jib
melaporkan kekayaannya ke¬pada Komisi KPK di awal, di tengah, dan masa akhir jabatan.

Anggota dewan wajib melaporkan pundi-pundi kekayaannya ke KPK secepat¬nya setelah diberikan lembaran isian la¬poran harta kekayaan pe¬nye¬lenggara negara (LHKPN). Soalnya, dalam aturan jelas disebutkan bahwa pejabat wajib melaporkan pundi-pundi ke¬ka¬yaannya.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), dijelaskan, dalam me¬lak¬sana¬kan tugas pence¬gahan KPK ber¬¬we¬¬nang melaksanakan lang¬kah atau upaya pencegahan, yaitu mela¬kukan
pendaftaran dan peme¬rik¬saan terhadap la¬po¬ran harta kekayaan penye¬leng¬gara negara.

Selain itu dalam Undang-Un¬dang Susduk DPR, MPR, DPD dan DPRD, Nomor 22 Tahun 2003, pasal 29 disebutkan, ang¬gota DPR wajib, memberikan per¬tanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Direktur Eksekutif Elsaka Sumut Efendi Panjaitan mengatakan laporan kekayaan tersebut katanya sebagai bukti kejujuran wakil rakyat. “Ini ujian awal untuk membuktikan kejujuran para anggota dewan seperti yang dijanjikan pada masa kampanye,” ujarnya.

Jika tidak dilaporkan berarti para anggota dewan yang terhormat secara moral, telah menghianati sumpah dan janjinya. Kalaupun melakukan pelaporan tetapi ada sebahagia hartanya tidak dilaporkan juga termasuk pembohongan. “Oleh karena itu peran masyarakat sangat diperlukan jika ada para dewan tidak melaporkan dan menyembunyikan kekayaannya,” tegasnya.

Masyarakat, tambah Panjaitan, dapat menyampaikan temuan itu ke KPK. “Agar  dapat diusut,” tandasnya.

Memang, jika pada periode 2004-2009 lalu, kalangan dewan sebelumnya melakukan pelaporan kekayaan dengan difasilitasi oleh pihak penyelenggara pemilu setempat. Dengan didistribusikannya lembaran formulir seri A. Ketika itu, KPUD setempat bekerja sama dengan Kantor Penyelenggara Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat membagi formulir isian ketika calon legislatif (caleg) ingin mendaftarkan diri.

“Ya, kami melakukan koordinasi dengan KPPN untuk mendistribusikan formulir itu,” ujar Suhari Pane Ketua KPUD Labuhanbatu.

Caleg di Pemilu Legislatif  (Pileg) 2009 lalu, tambahnya, tidak mendapatkan formulir isian tersebut. Pasalnya, eksistensi KPPN sudah tidak ada lagi. Kepada anggota dewan yang berakhir masa tugasnya juga, kata Suhari, sejatinya juga mengisi formulir seri B. “30 hari sebelum berakhir masa tugas juga mesti mengisi formulir seri B,” ujarnya.

Fuad Siregar Sekretaris dewan DPRD Labuhanbatu mengakui  belum menerima formulir atau laporan harta kekayaan anggota legislative yang lama dan baru dilantik.Dia mengatakan pihak KPUD setempat yang menangani hal itu. “Belum ada diterima. Informasinya KPU yang menangani,” tandasnya. (fajar)

Berdalih Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dibagi pemerintah pusat kepada kabupaten pemekaran, Pemkab Labuhanbatu merasa tak perlu memberikan dana pendamping pemekaran ke kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

“Tak dibagi lagi,” ujar Hasban Ritonga, Sekdakab Labuhanbatu.

Menurut dia, dana sebesar Rp10 miliar bagi daerah otonom baru pemekaran dari Kabupaten
Labuhanbatu itu, tidak akan diberikan, karena DAU sebesar Rp600 miliar bagi Labuhanbatu sudah dibagikan langsung oleh pemerintah pusat kepada daerah pemekaran Kabupaten Labuhanbatu,yakni Kabupaten Labusel dan Labura.

“Pemerintah pusat sudah langsung  membagi 3 DAU Labuhanbatu sebesar Rp600 miliar itu,” ujarnya.

Meski ada ancaman pemotongan DAU bagi Kabupaten Labuhanbatu Induk dari pemerintah pusat jika dana  pendamping daerah pemekaran sebesar Rp10 miliar itu tidak diberikan  kepada dua daerah pemekaran kabupaten ini, Pemkab Labuhanbatu berkukuh tidak akan mengalokasikan dana pendamping dengan alasan DAU sudah dibagi pemerintah pusat kepada daerah otonomi baru.

Dia terkesan tidak khawatir jika DAU Labuhanbatu dipotong, karena Dinas Pendapatan ketiga kabupaten ini sudah diundang dan dipertemukan di Jakarta oleh pemerintah pusat.  “Pertemuan tersebut untuk mencari  solusi bagaimana penyelesaian dana pendamping pemekaran ini,” paparnya.

Menurut Hasban, pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Induk memang berbeda dari kabupaten lain di Indonesia yang melakukan pemekaran. Kabupaten Labuhanbatu dimekarkan dan menghasilkan dua kabupaten  baru, Labusel dan Labura, DAU-nya langsung dipotong pemerintah pusat dan  dibagi ke daerah pemekaran itu.

Sementara itu,di kabupaten lain  di Indonesia yang dimekarkan, DAU tidak dipotong langsung oleh  pemerintah pusat dan masih diserahkan utuh kepada kabupaten induk untuk  selanjutnya diberikan kepada kabupaten hasil pemekaran.

“Kami tidak mampu lagi membayar dana pendamping itu. Kalau itu tetap dibayar Kabupaten Labuhanbatu Induk, anggaran jadi defisit,” ujarnya.

Hasban menambahkan, pemotongan DAU langsung menjadi tiga yang dilakukan  pemerintah pusat kepada Pemkab Labuhanbatu kemungkinan bukan karena  ketidakpercayaan kepada pemerintah setempat. Menurut  Hasban,kemungkinan hal itu disebabkan pemerintah pusat ingin membuat terobosan baru bagi Kabupaten Labuhanbatu.

Sementara itu, Pjs Bupati Labusel R Sabrina kepada wartawan menyatakan, jika Pemkab  Labuhanbatu tidak merealisasikan dana pendamping pemekaran sebesar Rp10 miliar itu, mereka tetap akan memperolehnya dari pemotongan DAU Pemkab Labuhanbatu Induk yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

“Jadi sebenarnya kalaupun tidak ditransfer Pemkab Labuhanbatu kepada Pemkab Labusel, kami tetap memperoleh dana pendamping pemekaran itu,” tandasnya.(fajar)

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Labuhanbatu menyurati pihak KPU Pusat agar melakukan simulasi teknis pengisian anggota DPRD Labuhanbatu, Labusel, dan Labura.

Jika legislatif di dua kabupaten pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu itu tidak segera memiliki anggota dewan, sangat berpotensi terjadinya  kegagalan dan keterlambatan pelaksanaan Pilkada di daerah itu.

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimulai dari keluarnya surat dari DPRD setempat terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. “Diawali adanya surat dewan tentang akhir jabatan kepala Daerah,” ujar Ketua KPUD Labuhanbatu Suhari Pane.

Slanjutnya, kata dia, surat tersebut harus ditindak lanjuti oleh kalangan KPUD setempat untuk
melaksanakan agenda tahapan Pilkada. “Kami sudah surati pihak KPU pusat,” ujar Suhari.

Selain serangkaian pelaksaan Pilkada, kata suhari, surat bernomor  270/3608 itu,  mengharapkan agar dilakukan simulasi sebelum dikeluarkan peraturan teknis pengisian anggota dewan.

Mengingat tingginya dinamika yang terjadi dalam proses pengisian anggota dewan, paparnya, perlu dilakukan kordinasi dan simulasi teknis pengisian DPRD pemekaran. “Simulasi dapat dilakukan sebelum KPU Pusat mengeluarkan putusan peraturan tentang pedoman teknis pengisian DPRD pemekaran,” ujarnya.

Jika proses pengisian dan pelantikan kalangan dewan di Labusel dan Labura terkendala, tambahnya, dampaknya sangat luas antara lain keterlambatan pembangunan dan kurangnya pengawasan dari legislative terhadap  eksekutif.

Padahal, kata dia, Nopember 2009 sudah memasuki tahapan Pilkada. Jika Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbaru Selatan (Labusel) belum memberikan informasi, maka penilaiannya,
Labuhanbatu akan lebih bersiap diri untuk suksesi tahapan pelaksanaan Pilkada.

KPUD setempat, tambahnya, segera melakukan persiapan-persiapan  pelaksanaan Pilkada untuk Labuhanbatu. “Dalam waktu dekat KPUD Labuhanbatu akan melakukan rapat pleno menetapkan jadwal kegiatan Pilkada di kabupaten (induk) ini,” tandasnya. (fajar)

Anggota DPRD Labuhanbatu melakukan silaturahmi ke Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) tanpa sepengetahuan kesekretariatan dewan setempat.

Padahal, dengan jumlah  sebanyak itu, sejatinya pihak sekretariat dewan mendapatkan laporan tujuan dan rencana perjalanan tersebut. “Tidak ada laporan ke sekretariat,” ujar Fuad Siregar Sekretariat DPRD Labuhanbatu, Rabu (7/10) lalu.

Fuad justru tidak mengetahui samasekali agenda para wakil rakyat tersebut mendatangi pihak eksekutif daerah otonom baru itu.”Mungkin mereka mau silaturahmi,” ujarnya.

Memang, dia mengakui, tidak ada agenda khusus atau persoalan penting atas kehadiran belasan anggota DPRD  di gedung DPRD setempat. “Paling agenda kerja internal dewan difraksi-fraksi untuk membentuk komisi,” bebernya.

Jappar siddik, salah seorang anggota DPRD yang turut dalam kunjungan tersebut mengatakan kimjungan itu hanya silaturahmi dengan para eksekutif Labusel. Alasannya, papar dia, selain ingin memberitahukan anggota dewan yang berasal dari daerah  pemilih (Dapil) pada Pileg 2009 sebelumnya, juga ingin saling mengenalkan diri. “Kami kesana hanya silaturahmi dan berkenalan dengan SKPD [satuan kerja perangkat daerah]setempat,” ujarnya.

Jappar mengakui, seharusnya anggota dewan yang melakukan silaturhmi tersebut sebanyak 12 orang. Akan tetapi, lanjut dia, hadir hanya 6 orang. “Dari Dapil II ada 12 orang anggota dewan, namun yang bersedia hadir hanya 6 orang,” tandasnya.

Sementara itu, Milhan Kabag Humas Setdakab Labusel ketika dikonfirmasi menyebutkan jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 12 orang. Kunjungan anggota dewan bukan merupakan undangan Pemkab Labusel.Mereka yang berkunjung sebanyak 12 orang.”.

Informasi yang beredar kunjungan silaturahmi tersebut terkait pembicaraan belum terealisasinya penyerahan dana dari pihak Pemkab Labuhanbatu kepada Pemkab Labusel senilai Rp10 miliar. Dampaknya, pembangunan di kabupaten beribukotakan Kotapinang tersebut ditengarai
terbengkalai.

Front Putra Daerah (Fropuda) Labuhanbatu menyikapi silaturahmi kunjungan anggota dewan terserbut dengan nada heran.  Zainul Hasibuan, ketua Fropuda menaruh keheranan. Sebab, sehari sebelum keberangkatan ke Labusel, kalangan dewan getol menyoroti proyek penyediaan alat kesehatan (Alkes) di dinas Kesehatan Labusel, dan akan mempertanyakan hal itu kepihak Pemkab Labusel. Akan tetapi, lanjut dia, setelah pertemuan diduga agenda mengalami perubahan.

“Kami baca di berbagai media mereka menyoroti tender alkes di Labusel. Akan tetapi, kenyataannya anggota dewan hanya melakukan silaturahmi saja.”(fajar)

Pemkab Labuhanbatu terus melakukan inventarisir asetnya di dua kabupaten yang dimekarkan. Sampai saat ini menjelang setahun pemekaran kedua daerah otonomi baru itu, belum satupun aset yang diserahterimakan.

“Saat ini masih tahap verifikasi. Pemkab Labuhanbatu masih melakukan pendataan,” ujar Sekretaris Daerah (Sekdakab) Labuhanbatu, Hasban Ritonga.

Dia mengatakan, Pemkab Labuhanbatu sebagai kabupaten induk dengan kedua pihak Pemkab Labura dan Labusel telah melakukan beberapa kali rapat terdapu dalam mengkoordinasi penyerahan aset tersebut.
Batas waktu penyerahan aset kepada kedua daerah otonomi baru, paparnya, sudah harus rampung paling lama tiga tahun. “Akan tetapi tampaknya bisa rampung lebih cepat. Lebih cepat kan lebih baik,” ujarnya.

Salah satu tugas yang diamanahkan pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) saat melantik kedua Pjs Bupati Labura dan Labusel adalah melakukan pendataan aset Pemkab Labuhanbatu di kedua kabupaten baru itu, yakni aset bergerak dan tak bergerak. Seperti di Labusel yang terdiri
dari 5 kecamatan. Gedung kantor kecamatan, kantor kepala desa, dan gedung puskesmas. Serta, ditambah beberapa kenderaan roda empat dan kenderaan operasional roda dua.

Demikian halnya Kabupaten Labura. Daerah yang mekar pasca 15 Januari 2009 lalu, memiliki 8 kecamatan. Gedung kantor kecamatan, kantor kepala desa, gedung puskesmas, dan beberbagai aset Pemkab Labuhanbatu lainnya.

Kedua Pjs Labura dan Labusel belum berhasil dihubungi via selular terkait hal itu. Sehingga, belum diketahui secara pasti apakah telah melakukan verifikasi terhadap  aset yang disebut pihak Pemkab Labuhanbatu tersebut. (fajar)

Pemkab Labuhanbatu membutuhkan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) baru 436 orang. Kebutuhan PNS tersebut akan direkrut melalui seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) yang  segera dilakukan.
Adapun masing-masing formasi yang membutuhkan adalah, untuk pendidikan guru sebanyak 119 orang, kesehatan 159 orang, dan tenaga teknis 158 orang.

Sesuai surat Menpan nomor 179.P/M.PAN/9/2009 tentang persetujuan perincian CPNS di Labuhanbatu, untuk pengisian guru di sekolah dasar (SD), SLTP, SMA serta, di SMK. Terdiri dari guru matapelajaran Bahasa Indonesia, Agama Islam, Agama Kristen, Matematika, IPA, IPS dan guru Olahraga.

Sementara formasi kesehatan, untuk rekrut tenaga dokter spesialis anak, THT dan patologi anatomi masing-masing satu orang.
Sedangkan, untuk dokter umum membutuhkan 13 orang, ahli gizi 5 orang dan sarjana keperawatan sejumlah 2 orang serta kesehatan masyarakat dan epidemilog masing-masing hanya satu orang.

Tenaga kesehatan untuk diploma III masing-masing DIII gizi sejumlah 2 orang, analisis sejumlah 4 orang, anestesi sejumlah 3 orang dan bidan dibutuhkan sejumlah 14 orang serta keperawatan sejumlah 89 orang.

Untuk formasi teknis dibutuhkan sejumlah 158 orang diantaranya sarjana hukum, sipil, elektro, pertanian, planologi, pariwisata, kimia, ekonomi akuntansi, peternakan dan sarjana perpustakan. Sedangkan untuk diploma, masing-masing DIII akuntansi, perpajakan dan administrasi.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Labuhanbatu Nasrullah  mengatakan, hasil itu merupakan permohonan pihak Pemkab Labuhanbatu sebelumnya ke kementerian pendayagunaan aparatur negara (Menpan) dalam memenuhi jumlah tenaga PNS yang dibutuhkan. “Ya, jumlah itu merupakan usulan sebelumnya,” ujarnya.

Ditambahkanya, rencana pengisian tersebut mengingat banyaknya kebutuhan jumlah PNS saat ini. Sebab, pasca pemekaran daerah itu menjadi 3 kabupaten menyebabkan banyaknya tenaga PNS yang didrop ke kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura) sebelumnya. Dan, kata dia, dibanding penerimaan PNS pada 2008 lalu, jumlah penerimaan pada 2009 mengalami peningkatan.

Sementara itu, Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam rencana perekrutan dan seleksi CPNSD setempat belum menerima surat pemberitahuan dari Menpan. Padahal, daerah otonomi yang baru mekar tersebut membutuhkan tenaga-tenaga pengabdi negara. Sedangkan, permohonan kebutuhan jumlah PNS sudah disampaikan kepihak kementerian. “Belum ada surat dari Menpan untuk seleksi CPNS di Labusel,” ujar Pjs Bupati Labusel, Sabrina melalui telepon selularnya.

Pemkab Labusel, katanya sangat membutuhkan tambahan sedikitnya 2000-an tenaga PNS. Itu, akan dapat dipenuhi dengan beberapa kali melakukan seleksi dan rekrutmen tenaga PNS. “Mudah-mudahan dengan beberapakali penerimaan CPNS akan dapat dipenuhi,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya agar penerimaan CPNS untuk Labusel dapat dilakukan serentak dengan daerah lainnya. Sehingga, tetap melakukan koordinasi dengan pihak Menpan di Jakarta. “Kita usahakan seleksi PNS serentak dengan daerah lainnya,” ujarnya.

Keterlambatan menerima surat Menpan tersebut, kata Sabrina, karena terjadinya perbedaan permintaan jumlah PNS dengan yang dialokasikan. “Ya, kita meminta setidaknya penerimaan sejumlah 500-an orang,” tuturnya.

Diantaranya, papar dia, formasi tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tenaga teknis dan juga meminta dalam penyeleksiannya juga memberi kesempatan tamatan SLTA sederajat. “Tamatan SMA juga akan diberi kesempatan mengikuti seleksi,” tandasnya.(fajar)

Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Labuhanbatu Selatan (Labusel) senilai Rp7,3 miliar dari APBD Tahun 2009 di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat diduga  tidak sesuai aturan karena hingga kini belum memiliki Kepala Dinas (Kadis).

Sorotan dan kritikan, datang dari anggota DPRD Labuhanbatu,  Budiansyah.  Dia mengatakan pengadaan alkes di Labusel belum bisa dilaksanakan karena penetapan dan pengangkatan Kadis Kesehatan sebagai pengguna anggaran proyek Rp7,3 miliar tersebut belum dilaksanakan.

“Kadisnya belum ada. Akan tetapi, proyek sudah ditenderkan Dinas Kimprasda Labusel. Siapa pengguna anggaran dalam proyek ini,” tanya anggota dewan itu.

Menurut dia, sebelum dilakukan lelang proyek, pemkab seharusnya terlebih dahulu menetapkan kepala dinas kesehatan sebagai pengguna anggaran.

Bahkan, sesuai informasi yang diterimanya, kata Budiansyah, di Labusel belum ada Dinas Kesehatan. “Mengapa Kadis Kimprasdanya sudah melakukan tender proyek.”

Sementara, anggota DPRD Labuhan Batu Zainal Harahap mengatakan akan mempertanyakan hal itu kepada pejabat setempat.
Rencananya, kata Zainal, dia bersama 6 anggota DPRD yang berasal dari Labusel akan langsung mempertanyakan tender proyek yang dilakukan Dinas Kimprasda di Dinas Kesehatan.

“Kami akan mempertanyakan langsung kepada dinas terkait soal proyek itui. Apa ada payung hukumnya. Tanpa ada kadis sebagai pengguna anggaran dilakukan tender,” katanya.

Zainal mengatakan, selain mempertanyakan proyek pengadaan alkes tersebut, rencananya juga mempertanyakan uang lauk paung para PNS yang belum dibayarkan.

“Kami akan mempertanyakan uang lauk pauk PNS yang belum dibayarkan,” tegasnya.

Soalnya, tambah dia, seharusnya dana tersebut telah dibayarkan oleh Pemkab Labuhanbatu. “Apakah sudah dibayarkan atau tidak,” papar Zainal.
Sementara itu Kadis Kimprasda Labusel ketika dikonfirmasi soal tender alkes tersebut tidak berhasil. (fajar)

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu, menghimpun dana untuk korban bencana alam gempa Pariaman, Sumatra Barat. Kegiatan menghimpun dana ini, dilakukan seusai melaksanakan acara halal bi halal di kantornya, Sabtu (3/10)siang.

Penghimpun dana awal dilakukan anggota KPUD Labuhanbatu Syam Hasri. Dengan mengajak segenap jajaran sekretariat dan KPUD bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Akhirnya, dengan menjalankan kotak kotak amal memanfaatkan kardus mie instan, dari kalangan sekretariat, personil KPUD, PPK dan beberapa wartawan yang hadir dalam acara itu berhasil terkumpul dana relatif  lumayan.

“Meski jumlahnya tidak seberapa, namun nilai kepeduliannya ada. Itu sangat berarti,” ujar Syam Hasri.

Rencananya, uang yang terkumpul itu, akan dikirimkan langsung kepada Posko Bantuan Bencana Alam Pariaman, melalui
rekening bank.

Aksi sosial serupa juga terlihat dibeberapa tempat. Kalangan ormas dan parpol juga melakukan penggalangan dana bantuan untuk korban gempa Sumbar.

Salahsatunya, pihak Partai Keadilan Sejatera (PKS) Labuhanbatu. Melakukan aksi kemanusiaan penggalangan dana turun ke jalan selama 3 hari.  Dalam aksi tersebut PKS peduli terhadap permasalahan yang menimpa saudaranya di Sumbar. “Kita merasa prihatin. Gempa Sumbar adalah bencana nasional. Dan, PKS membaca misi kemanusian dengan bahasa cinta,” kata Sekretaris PKS Labuhanbatu Mulkan.

Dalam pengalangan dana dibeberapa titik jalanan di kota Rantauprapat itu, PKS katanya, mampu  mengumpulkan dana sekitar Rp11.100.000. Dan, segera akan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan di lokasi bencana.(fajar)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) masih belum jelas, karena kedua pemerintah otonom baru tersebut, samasekali belum memberikan laporan persiapan keuangann untuk Pilkada April 2010.

Akibatnya, kemungkinan besar pelaksanaan secara serantak dengan kabupaten Labuhanbatu tidak dapat dilaksanakan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu Syam Hasri menegaskan ada beberapa hal yang menyebabkan pilkada di dua daerah otom baru itu dengan daerah induk tidak bisa dilaksanakan karena sampai saat ini belum membuat anggaran dana untuk pilkada.
“Hanya Pemkab Labuhanbatu yang sudah memastikan anggaran untuk  persiapan Pilkada itu,” ujarnya di Rantauprapat Sabtu (4/10).

Dia mengatakan Nopember 2009 sudah memasuki tahapan Pilkada. Jika Labura dan Labusel belum memberikan informasi keuangan, maka hanya Labuhanbatu yang siap melaksanakan Pilkada.

“Sedangkan dua kabupaten pemekaran, hingga kini belum ada informasi, apakah mereka sudah mengajukan itu atau belum ke Provinsi Sumatra Utara,” tuturnya.

Pihak KPUD setempat, tambahnya, segera melakukan persiapan tahaan Pilkada untuk Labuhanbatu. “Dalam waktu dekat KPUD Labuhanbatu akan melakukan rapat pleno menetapkan jadwal kegiatan Pilkada di kabupaten (induk) ini,” tandasnya.

Sebelumnya, disebutkan, pihak Pemkab Labuhanbatu telah mempersiapkan dana pada APBD  sebesar Rp8 miliar.

Ketua KPUD Labuhanbatu Suhari Pane dana awal untuk pilkada mendatang sebanyak Rp2,5 miliar sudah ditetapkan di P-APBD Kabupetan Labuhanbatu tahun anggaran 2009 ini.

“Memang kalau dana awal sudah ada penetapan dalam P-APBD tahun 2009. Sedangkan dana seluruhnya diperkirakan mencapai Rp8 miliar dibutuhkan untuk pilkada nanti. Itu termasuk estimasi putaran kedua,” katanya.

Dana sebanyak itu, kata Suhari, digunakan sebagai anggaran untuk logistik, honorarium petugas PPK, KPPS/TPS hingga penyelesaian tahapan pemilu sampai berakhir.

“Kita juga sudah mengirim usulan yang sama tentang anggaran pilkada di Labusel dan Labura. Tetapi belum ada diberitahu bagaimana realisasinya,” papar Suhari. (fajar)

Untuk mengisi DPRD daerah pemekaran perlu pemahaman lengkap tentang bunyi Pasal 29 dan Pasal 317 UU N0. 10/2008 dan Pasal 348 UU No 27/2009. Khususnya, mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) yang dibentuk setelah Pemilu.

Yos Batubara dari Komite Pemilih Indonesia (TePI) Labuhanbatu memberikan tanggapan seputar ‘kegelisahan’ pimpinan parpol mengenai pengisian keanggotaan DPRD di kabupaten pemekaran.

“Pasal 317 UU No 10/2008 menyebutkan untuk Pemilu Tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang Dapil bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004,” ujarnya kepada pers di Rantauprapat Minggu (4/10).

Sebagaimana diketahui, lanjutnya, kendati Kabupaten Labuhanbatu telah resmi dimekarkan pada Juli 2008, namun dalam pelaksanaan Pemilu 2009 jumlah Dapilnya masih tetap seperti Pemilu 2004. Dengan kata lain, lanjut dia, tidak terjadi penambahan atau pengurangan ulang Dapil. “Itu sebatas pertukaran gabungan kecamatan di beberapa Dapil,” ujarnya.

Kordinator TePI Labuhanbatu ini memprediksi, potensi sengketa yang bakal timbul pada tahapan ini nantinya antara lain parpol mempersoalkan pembagian Dapil dan sengketa jumlah kursi untuk Dapil. “Saat ini potensi sengketa tersebut sudah kelihatan,” tuturnya.

Berdasarkan pengalaman, kata Yos, dalam melakukan penetapan Dapil, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi acuannya adalah prinsip pokok dalam penetapan Dapil. Seperti, Pertama, semua Dapil merupakan satu kesatuan.  Kedua, sebisa mungkin menghasilkan jumlah kursi populasi per kursi yang setara.

Ketiga, memerhatikan batas administrasi yang ada. Keempat,memerhatikan batas alamiah (sungai, danau, gunung), jalur transportasi dan komunikasi. Kelima, memerhatikan kesamaan latar belakang agama, etnis, sejarah, budaya, dan status ekonomi.

“Dalam penyusunan Dapil nanti, TePI Indonesia Labuhanbatu mengharapkan agar jangan melupakan kecamatan-kecamatan dan bagian dari wilayah cakupan kecamatan semula seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No 62/1991, PP No 01/1996, PP No 43/1999, dan atau lainnya,” tegasnya.

KPU Pusat, kata dia, sedang menggodok aturan tehnis pengisian keanggotaan DPRD di daerah pemekaran. Diprediksi isi peraturan tersebut tidak akan berbeda jauh dengan Peraturan sebelumnya. (fajar)

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhanbatu memperkirakan dana untuk pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) tahun depan termasuk estmasi dua putaran sedikitnya Rp8 miliar.

Ketua KPUD Labuhanbatu Suhari Pane mengatakan dana awal untuk pilkada mendatang sebanyak Rp2,5 miliar sudah ditetapkan di P-APBD Kabupetan Labuhanbatu tahun anggaran 2009.

“Memang kalau dana awal sudah ada penetapan dalam P-APBD tahun 2009. Sedangkan dana seluruhnya diperkirakan mencapai Rp8 miliar, termasuk estimasi putaran kedua,” katanya Kamis (1/10).

Menurut dia, dana sebanyak itu akan digunakan sebagai anggaran logistik, honorium petugas seperti, petugas PPK, KPPS/TPS hingga penyelesaian tahapan pemilu sampai berakhir.

Sedangkan dana perkiraan anggaran di dua Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan hingga saat ini, katanya, pemkab setempat belum memberi jawaban tentang usulan KPU atas anggaran pilkada.

“Kami sudah mengirim usulan yang sama tentang anggaran pilkada di Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara. Akan tetapi, belum ada jawaban bagaimana realisasinya,” papar Suhari.(fajar)

Proyek pembangunan Kolam Renang di Kelurahan Janji, Rantauprapat terkesan ditelantarkan. Pasalnya, pembangunan fondasi kolam renang berbiaya Rp 2 miliar dananya bersumber dari APBD 2006 dan 2007 lama tak terdengar lanjutan pengerjaannya.

Dampaknya, fisik pondasi bangunan berbentuk cor yang sudah ditumbuhi semak belukar. Anggota DPRD Labuhanbatu Jappar Siddik Nasution menjawab wartawan mengatakan, dia berharap supaya pondasi bagunan proyek kolam renang yang terletak di pintu masuk Kota Rantauprapat jangan sampai terlantar. “Jangan jadi tempat sarang biawak,” ujarnya.

Dia berjanji katanya dalam waktu dekat, pihaknya akan menelusuri proyek pembangunan tersebut. “Apakah terdapat indikasi kolusi. Bila nanti ditemukan ada indikasi penyalahgunaan wewenang, maka akan dimintakan penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak terkait,” tegasnya.

Kecurigaan Jappar cukup beralasan. Soalnya, dana senilai Rp2 millira tersebut, hanya mampu membangun tiang pondasi. Dia menyebutkan selama hampir dua tahun belakangan ini, proyek pembangunan kolam renang itu tidak ada perubahan. Akibatnya, lanjut dia, dapat dipastikan semak belukar semakin tinggi di lokasi pembangunan kolam renang tersebut. Sehingga, fondasi yang berbentuk cor itu nyaris tidak terlihat lagi.

Proyek pembanguan pondasi kolam renang itupun diduga keras terjadi ketidakseimbangan dana yang dialokasikan dengan realisasai fisik. Sebab pembangunan tiang fondasi kolam renang tersebut memakan biaya hingga Rp2 miliar hanya untuk pembangunan puluhan fondasi berbentuk cor.

Humas Pemkab Labuhanbatu Sugeng saat dikomfirmasi wartawan mengatakan dirinya belum bisa memberikan keterangan secara teknis, sehingga memerlukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan.

“Sebaiknya untuk menjawab itu saya koordinasikan dulu dengan pihak terkait karena yang menangani proyek kolam renang itu Dinas Kimprasda,” katanya.

Sebelumnya diawal masa kerja Kapolres Labuhanbatu Toga Habinsaran sudah sempat memerintahkan Kasat rsekrim dimasa AKP Marajungjung Siregar untuk mencari data proyek pembangunan pondasi kolam renang itu. Namun, hingga saat ini belum ada kabar tindaklanjut dari perintah Kapolres. Sebab, tidak lama kemudian Kasat Reskrim dimutasikan ke Poldasu. (fajar)

Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Labuhanbatu terancam dipotong 25% karena pengesahan APBD terlambat.

Ketua DPRD Labuhanbatu Abdul Roni Harahap menyampaikan itu saat embuka pelantikan 50 anggota DPRD Labuhanbatu masa bakti 2009-2014 di Aula dewan setempat, Jumat (25/9).

Menurut ketua PPP Labuhanbatu itu, apabila RAPBD 2010 Labuhanbatu tidak dapat disahkan hingga Desember 2009, maka DAU akan dipotong 25%.

Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menkeu RI Nomor S-62/ MK 07/2009 perihal peringatan keterlambatan penyampaian APBD 2009. “Kalau itu sampai terjadi, tentu sangat merugikan Labuhanbatu karena banyak program pembangunan yang akan terhambat di daerah ini.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu HT Milwan mengharapkan anggota dewan yang baru dapat mengesahkan RAPBD 2010 pada 2009 ini, karena keterlambatan pengesahan akan merugikan Labuhanbatu karena DAU bakal terpangkas.

BARU
Sebanyak 50 anggota DPRD Labuhanbatu periode 2009-2014 sudah dilantik dan diberikan pembekalan. Para anggota DPRD yang dilantik adalah Ellya Rosa Siregar, Rahmadi, Nurmaya Sofa Tanjung,Meika Riyanti Siregar, M Yamin Sihombing, David Siregar Indra SB Simatupang(Partai Golkar).

Fery Andika Dalimunthe, Sawal Effendi Hasibuan, Ramlan Rambe, Hari Harmoko, Lumba Munthe, Abdi S Ginting, Lahmuddin Hasibuan (Partai Demokrat). Zainal Harahapm Aminuddin Manurung, Augustinus Simamora, Pangonal Harahap, Asni Zahara Pohan, Mahluddin Pasaribu (PDI Perjuangan).

Raja Aman, Rahmat Budiansyah Ritonga, Ali Akbar Hasibuan, Rudi HartonoAhmad Husin Situmorang (PBR), Ponimin, A Sonari, Zainal Bahri Munthe,Dainuri Harahap, Jamilah (PPP. Amran Pasaribu, Zefri Zamril, EdiSusanto Ritonga, Gunawan Hutabarat (Hanura. Rahmad Edi, SyahmatNoor, Akhmad Hidayat Ritonga (PAN. Muhammad Nur Tanjung, Puji Hartoyo, Barmawi Harahap(PKS) Oloan Sihotang, Ronald Matio Siahaan (PPRN. Jappar Siddik, Hamdan Ritonga (PBB. Yusrial Suprianto (PKB. G Mayanto (Partai Patriot. Marisi Ulises Hasibuan(PNBKI).Sutan Nafsan Nasution (PMB), Justron Marbun (PKDI) dan Rudi I.R. Saragih (PKPB).(fajar)

Ruas jalan rusak tidak saja membuat gerah pengendara sepeda motor, pengemudi mobil dan warga. Pada Senin (7/9) sejumlah calon anggota DPRD, pimpinan partai politik (parpol), pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), tokoh masyarakat dan pemuda, turun ke Jalan Binaraga Kota Rantauprapat, Labuhanbatu, yang rusak berat untuk menabur benih ikan lele dumbo di genangan air yang ada di badan jalan.
Pengendara yang melintas pun penasaran dan ingin mengetahui kegiatan warga yang tumpah ramai-ramai di badan jalan yang berjarak puluhan meter dari Kantor Camat dan Kantor Danramil Rantau Utara itu.
“Ada apa ya ramai-ramai di jalan itu. Nggak seperti biasanya orang ngumpul di jalan rusak itu,” tanya pengendara kepada warga ketika melintas menuju ke arah Hutaginjang.
Ternyata sejumlah calon anggota DPRD seperti Marisi Hasibuan, Jappar Siddik, Lahmuddin, pengurus parpol Ir Reymond dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), M Syarif dari Partai Demokrat, PNBKI, PBB, Nonik dari Partai Patriot Pancasila, Daslan Simanjuntak MSI dari PPPI, Thien Gunawan dari PPI, Nelson Manalu dari Partai Buruh. Turut hadir pengurus HKTI Bina Ginting, tokoh masyarakat Hakim Lubis dan tokoh pemuda melakukan aksi tabor benih ikan lele dumbo dan membentang poster-poster di jalan rusak yang berjarak sekitar 50 meter dari Kantor Lurah Cendana.
Penaburan benih ikan lele tersebut sebagai bentuk protes keras kepada Pemkab Labuhanbatu yang membiarkan jalan itu rusak dan paritnya tumpat, sehingga jika hujan membuat air tergenang di jalan. “Sudah hampir tiga tahun jalan ini rusak. Sering pula orang jatuh naik sepeda motor di sini,” ungkap Legimin, warga setempat.
Kondisi jalan Binaraga, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, semakin tidak nyaman dilintasi karena sudah sering menelan korban.
“Saya lihat jalan ini sama sekali tidak rencana untuk memperbaikinya. Masalahnya hanya parit tumpat,” kata Hakim Lubis, tokoh masyarakat yang juga mantan Lurah Cendana.
Calon anggota DPRD (caleg terpilih) Jappar Siddik Nasution, mengatakan aksi yang mereka gelar terkait dengan agenda pemkab yang sedang membahas Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2010.
“Pembahasan APBD TA 2010 sebaiknya ditunda, jangan tergesa-gesa sehingga perbaikan jalan rusak parah terabaikan,” tukas Jappar.
Dia mengharapkan rekan-rekannya anggota DPRD yang terpilih dari pada Pileg 9 April 2009 rela dan iklas memperjuangan aspirasi rakyat. Hal senada diungkapkan Marisi Ulises Hasibuan SH selaku calih PNBKI, Lahmuddin Hasibuan calih Partai Demokrat dan Ir Bina Ginting wakil ketua HKTI Labuhanbatu.
Lurah Cendana, Irwan, yang ditemui di kantornya, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan jalan rusak itu melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). “Sudah kita usulkan melalui Musrenbang. Rencananya tahun ini akan diperbaiki,” kata Irwan saat itu.(MB)

Koalisi Partai Politik Peduli APBD (KP3- APBD) Labuhanbatu menilai, pengesahan APBD Labuhanbatu TA 2010 yang direncanakan sebelum Idul Fitri tahun ini sarat kepentingan dan merupakan pelacuran politik.
“Jika pihak eksekutif dan legislatif memaksakan pengesahan APBD Labuhanbatu menjadi peraturan daerah (perda), maka sama saja ada indikasi-indikasi kepentingan dan layaknya pelacuran politik dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat,” kata Juru Bicara KP3-APBD Marisi Hulises Hasibuan didampingi para rekannya di Labuhanbatu, Senin (7/9).
KP3-APBD menyatakan sikap agar menunda pengesahan APBD 2010, mengingat waktu yang singkat. “Jika disahkan, terindikasi kepentingan ekonomis bagi pengambil keputusan. Sehingga, kepentingan utama dikorbankan,” imbuhnya.
Selain itu, yang akan melakukan pengawasan APBD 2010 adalah anggota DPRD hasil pemilu 2009. Maka sangat logis pembahasan dan pengesahan Perda APBD 2010 dilakukan oleh dewan nantinya.
Mereka menilai pengesahan APBD 2010 jangan dijadikan alat politik menjelang Pilkada tahun 2010. Pasalnya, kata dia masih banyak pekerjaan rumah (PR) lainnya yang mau dibahas.

Contoh, proyek fisik tahun 2007 dan 2008 masih ada yang belum diselesaikan rekanan. Bahkan, SK bupati tentang perpanjangan pekerjaan, dinilai semua fraksi melanggar Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. “Lebih baik itu dulu yang diselesaikan,” tambah Marisi.
\Menanggapi hal ini, pihak Pemkab Labuhanbatu dan DPRD setempat membantahnya. Wakil Ketua DPRD dr Rizal Sani mengatakan, memungkinkan untuk dilakukan pembahasan R-APBD Tahun 2009. Memang diwacanakan, tetapi belum ada diputuskan didalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus).
“Kita belum membahasnya. Itu mesti melalui keputusan Panmus. Kondisi dan situasi saat ini tidak memungkinkan, kita baru mau membahas Perubahan APBD 2009 yang masih tanggungjawab kita. Bagaimana mungkin itu, paripurna tadi saja di skors akibat tidak kourum dan yakinlah tidak ada yang dipaksa-paksa di sini,” terang Rizal Sani.
Wakil Bupati Labuhanbatu H Sudarwanto mengatakan hal yang sama. Untuk itu perlu peninjauan situasi dan kondisi sebagai bahan pertimbangan.
Menurutnya, belum pernah dibicarakan dan tidak perlu tergesa-gesa membahas R-APBD TA 2010. Sikap KP3-APBD akan dijadikan pertimbangan menyusun APBD 2010.
“Kita bangga dengan koalisi partai. Kita berniat agar APBD menyentuh kepentingan masyarakat sampai desa. Penyusunan APBD acuannya Undang-Undang. Namun, perlu peninjauan situasi dan kondisi untuk dijadikan bahan pertimbangan. Jangan khawatir,” katanya.(MB)

Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2009 telah mengunjungi delapan kecamatan. Terakhir di Kecamatan Rantau Selatan, yakni di Mesjid Al Huda Simpang Empat Kelurahan Padang Pasir, Rantau Selatan, Sabtu (5/9).
Dalam kesempatan itu, Bupati Labuhan Batu HT Milwan mengajak warganya memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai momen membersihkan hati.

“Alangkah meruginya orang yang berburuk sangka. Memfitnah dan menghasut orang lain di bulan puasa ini. Dan, orang-orang seperti itu hatinya telah beku,” kata Milwan sembari menjelaskan penyakit iri, dengki dan hasut dapat membuat hati jadi tidak mampu menerima dan memantulkan hal-hal baik.
Milwan juga mengajak dan mengetuk pintu hati warga masyarakat yang mampu untuk bersedekah. “Ingatlah rahmad yang diberikan Allah kepada kita, jadikanlah itu ibadah untuk bekal kita diakhirat,” ujarnya.
Sementara ceramah agama yang disampaikan al ustadz H Abdul Halim Hasan Hasibuan mengulas tentang pelaksanakan sholat tarawih dan witir. Serta mengajak para jemaah untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadhan dengan memperbanyak amal ibadah baik itu melalui sholat sunnat, membaca ayat suci Al Qur’an maupun bersedekah.(MB)

Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) mencanangkan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta berbasis Sistem Administrasi dan Informasi Kepedudukan (SIAK) di Balai Pertemuan Kantor Bupati Labusel.

Kepala Dinas Catatan Sipil Labusel, Amran Utheh, melaporkan, pelaksanaan program SIAK berdasarkan PP No.37 Tahun 2007. Kab Labusel tidak lagi memakai program Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK), tetapi langsung keprogram SIAK.

Amran menjelaskan, tadi malam,  perbedaan SIMDUK) dan SIAK. Program lama jangka waktu berlakunya KTP tiga tahun, sedangkan program baru berlaku lima tahun. Kemudian program lama KK dan KTP dimohonkan warga dan diketahui Kades/Lurah, kemudian warga langsung ke Dinas Kependudukan, dicetak dan ditanda tangani camat dengan tanda tangan scan. Ini artinya, camat dan Kadis Kependudukan tidak bisa mengawasi terbitnya KK dan KTP, tetapi dengan sistem SIAK ini tidak demikian. Dengan tandatangan tinta  basah dan stempel basah.

Pj Bupati Labusel, R Sabrina, mengatakan  agar penerbitan KK dan KTP kepada masyarakat Labusel dari segi biaya supaya  dipermudah. Selama ini, tegasnya, tepat waktu urusan KTP Rp10 ribu, dan tidak tepat waktu Rp20 ribu. Oleh karena itu, Labuhanbatu Selatan (Labusel) harus lebih rendah yakni tepat waktu: KTP Rp5 ribu sedangkan tidak tepat waktu Rp 10 ribu.

Bupati minta kepada masyarakat wajib KTP, akhir 2009 agar memiliki KTP Labusel. Labusel sudah memiliki kode wilayah tersendiri.

Diingatkan 2010 dilaksanakan Pilkada Labusel. Oleh itu seluruh masyarakat Labusel diimbau  untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan, tegasnya.

Pencanangan ini dihadiri seluruh Kades, camat dan Kadis/Jawatan masing- satuan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pencanangan SIAK ini ditandai dengan penekanan tombol printer, serta pemutaran film berdurasi 12 menit, mengenai mekanisme penerbitan KK dan KTP. (W)

Sengketa lahan antara masyarakat dan kelompok tani Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu dan Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan (Labusel), dengan PT Umbul Mas Wisesa (UMW), dibicarakan di kantor bupati Pemkab Labuhanbatu, Rabu (2/9).
Pembahasannya berlangsung alot. Pertemuan itu juga molor setengah jam dari waktu yang dijadwalkan sebelumnya sesuai surat undangan.
Pukul 11.30 WIB, pertemuan yang dihadiri masyarakat pemilik tanah dan manajemen PT UMW baru dimulai dan dipimpin Wakil Bupati Labuhanbatu H Sudarwanto sebagai Ketua Tim 9 (Sengketa Tanah) didampingi Asisten (I) Tata Praja Drs Karlos Siahaan MSi, Kabag Pemerintahan Hamzah Rambe SH, Kabag Pertanahan Ali Sakti Sormin SE dan perwakilan Pemkab Labusel.
Manajer PT UMW, Ir Timbul Sinaga mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya akan menyelesaikan persoalan apapun di lapangan sebagai ganti rugi atas lahan yang mereka klaim seluas 6000 hektare.
”Tetapi dalam hal kebijakan, saya tidak bisa memutuskan setiap persoalan yang timbul dalam pertemuan ini sebab saya masih punya pimpinan,” ujarnya.
Wabup H Sudarwanto heran mendengar penjelasan manajer PT UMW. ”Kok yang dituntut perusahaan 6000 hektare, kenapa ganti rugi juga seluas 6000 hektare. Macam mana pula persoalan sengketa tanah ini? Maunya kita bicara sesuai dengan data,” ungkap H Sudarwanto.
Menurut Wabup, hasil survei pendataan di lapangan, kemarin, lokasi lahan petani yang terletak di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah, ternyata ada beberapa titik diserobot perusahaan. Lahan itu, milik Paber Butarbutar seluas 9 hektare, Bimantoro yang kini diklaim perusahaan sebagai lokasi konservasi hutan seluas 150 hektare, H Suhardi Sitorus 70 hektare, Herman Simanjuntak dengan luas 25 hektare, Basir seluas 140 hektare, Pairin 12 hektare, H Endang 22,5 hektare dan Tony sekira 30 hektare.
Lahan masyarakat yang diduga diserobot PT UMW di Desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat, tambah Wabup, yaitu; milik Andi Ahun 100 hektare (bersertifikat), A Ciong 100 hektare, Kombes Drs Didit Prabowo SH SIK seluas 50 hektare, Sanusi 2 hektare, termasuk lahan Mahfud, Manahan, Imam Permana, Rudy dan Freddy Simangunsong.
Asisten Tata Praja Drs Karlos Siahaan menengarai areal PT UMW sebenarnya sesuai dengan yang diberikan seluas 6000 hektare, rencananya mau di-HGU-kan, namun harus disesuaikan dengan yang di lapangan.
”Apakah ada tanah warga yang diserobot perusahaan dan kena garis peta yang akan mau diusulkan? Jika ada harus diselesaikan perusahaan dengan petani difasilitasi tim sengketa tanah,” ujar Karlos, seraya menyebut, secara administrasi, lahan petani yang tidak masuk HGU perusahaan dipersilakan untuk dikelola masing-masing petani.
Khusus sengketa tanah yang berada di Desa Tanjung Mulia, yang kini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana ada petani yang tanahnya masuk dalam rencana HGU perusahaan, yaitu milik Andi Ahun seluas 16 hektare, TB Siahaan seluas 4,9 hektare, A Cio seluas 100 hektare, akan ditinjau kembali.
“Kita akan buat peta yang bersih sehingga masyarakat tidak dirugikan dan perusahaan pun tidak terganjal usulan HGU ke pusat. Sebab, tidak mungkin ada sertifikat dalam sertifikat yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.
Patok BPN untuk PT UMW, jelas Karlos, bukan menjadi tolok ukur hak milik, tetapi menunjukkan keberadaan izin lokasi yang diberikan Bupati Labuhanbatu.
Di akhir pertemuan, Tim Sengketa Tanah berencana menggelar pengukuran dan pendataan ulang lahan dalam waktu dekat bersama dengan petani dan manajemen PT UMW. (s25/d)

Bisnis ilegal crude palm oil (CPO) kembali marak di Labuhanbatu. Khususnya, di beberapa titik di kawasan jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Labuhanbatu.
Akibatnya, beberapa kalangan menuding pihak kepolisian diduga tidak bekerja optimal. Dan, jika pihak kepolisian tidak segera melakukan razia besar-besaran, maka Kapoldasu akan diusulkan ganti ke Kapolri di Jakarta.
Pasalnya, beberapa kali bisnis cairan hitam itu menjadi pergunjingan kalangan. Dan bahkan, beberapa kali pula pihak ‘pasukan berseragam coklat’ itu menggelar razia.

Namun, terkesan terjadi ‘kucing-kucingan’. Dimana, ketika polisi lengah, praktek ilegal itu kembali menjalankan bisnis hitamnya.
Untuk menyelamatkan produk ekspor Indonesia ke pasaran dunia dan menjaga nama baik dipihak buyer, maka Kapoldasu dan perangkatnya hingga ke Polres dan Polsek-Polsek se Labuhanbatu agar menggelar razia besar-besaran.

“Polisi mesti serius melakukan razia,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, terkait praktik ilegal tersebut.
Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Aspakino) Indonesia kepada wartawan, mengaku kecewa dan menolak keras adanya dugaan penampungan CPO ilegal di Labuhanbatu.

Sekretaris Aspakindo Asmar Arsjad, belum lama ini mengungkapkan hal itu. Aktivitas tak resmi itu, dipastikan akan berdampak pada penurunan kwalitas CPO Indonesia.

“Dampaknya ke depan akan menurunkan mutu CPO Indonesia yang akan di eksport ke Luar Negeri,” katanya. (MB)

Sial benar nasib Juang Daulay, warga Mailil, Kecamatan Bilah Barat, Labuhanbatu. Teman akrabnya yang menumpang di rumahnya, tega melarikan istrinya tercinta saat dirinya sedang melaksanakan ibadah shalat tarawih di mesjid tidak jauh dari gubuk miliknya.
“Entahlah, sial kali aku Bang. Waktu aku tarawih, istriku sudah nggak di rumah. Ternyata lari sama temanku yang menumpang di rumah ini. Padahal, temanku itu pun sudah punya istri. Kok tega kali kawan itu sama aku. Apa kurang baik aku sama dia?”keluh Juang saat ditemui wartawan, Jumat (4/9) di Rantauprapat.
Dikatakannya, dirinya bekerja di kebun milik Haji Pontas Harahap. Beberapa bulan bekerja, temannya bernama Ucok Manis datang bersama istrinya meminta tolong agar menumpang di rumahnya. Entah bagaimana kisahnya, beberapa pekan kemudian temannya tersebut melarikan istrinya yang telah memberikannya seorang putra.
“Saya gak nyangka Ucok Manis sanggup melakukan itu. Padahal, begitu tulus hati saya membantu mereka. Namun apa yang dibalas atas kebaikan saya. Air susu dibalas air tuba,” ucap Juang lirih menyesali nasibnya.
Diungkapkannya, tidak pernah terpikir olehnya kalau kejadian tersebut menimpanya. Pengakuannya, dirinya sangat mencintai istrinya. Bahkan hingga saat ini, kendati istrinya telah diketahuinya memendam asmara dengan Ucok.
“Saya sangat mengharapkan kepulangan istri saya, Aseh. Taulah Bang, anak kami masih umur enam bulan. Seumur ini sangat butuh perhatian seorang ibu,” terang Juang.
Pemilik kebun, Pontas Harahap yang mendampingi, hanya berupaya memberi nasihat sebagai penyegar kepada Juang. Pontas mengatakan, dalam perkawinan harus diingat janji yang terucap. Agar menjadi pegangan untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang timbul dalam bahtera rumah tangga.
Dikatakannya, anak-anak sebagai tanda bukti cinta mereka, sehingga perlu dijaga.  Apalagi Juang masih sangat berharap kepada istrinya. Pontas juga berharap agar Aseh, istri karyawannya, sadar dan kembali ke rumah untuk berkumpul kembali bersama anak serta swami tercinta.
“Saya juga sangat berharap agar Aseh pulang. Karena swaminya masih menerimanya dengan tulus tanpa mengungkap kejadian itu,” tukas Pontas. (MB)

Hidup ini indah, jika sesama umat saling membantu dan saling menolong. Si miskin akan merasa terayomi oleh uluran tangan si kaya yang dermawan. Si lemah dapat menjalani titian hidup berkat topangan yang lebih mampu. Sebagai makhluk hidup berkoloni sosial, manusia terus membutuhkan bantuan pihak lainya.
Dalam konteks saling membantu sesama, agama juga mengharuskan hal itu. Dan, disisi ekonomi, peranan dan bantuan kepada sesama dapat diwujudkan dengan mengulurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan.
Zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam. Secara harfiah zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syari’ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.
Zakat menjadi salahsatu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
“Zakat termasuk dalam kategori ibadah. Seperti, shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia,” ujar Bupati Labuhan Batu HT Milwan pada acara safari Ramadhan Pemkab Labuhan Batu, Kamis (3/9) di Masjid Al Qodar Jalan Torpisangmata Kecamatan Rantau Utara.
Pada prinsipnya, kata dia, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya. Baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Dan, beberapa jenis zakat. Salahsatunya, zakat fitrah.

“Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan,” ujarnya. Besaran Zakat ini, katanya, setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
Dalam hidup ini, kata Milwan, harus saling kasih mengasihi. Berbuat kebaikan dan saling tolong menolong antar sesama. Kemudian, jadikan semua perbuatan itu sebagai ibadah. “Sebaik-baiknya manusia dapat bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu diingatkan, kepada sesama agar membayarkan zakat. Bagi yang tidak membayar sampai batas waktunya, maka orang itu sama dengan ‘perampok’,” ketusnya.
Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Penuh pengampunan dan bulan yang indah untuk mengasah ilmu agama.
Sebab, di bulan Ramadhan Al Quran diturunkan dan adanya malam lailatul qadar. “Untuk itu kita harus menyadari sudah sampai sejauhmana kadar keimanan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan,” imbuhnya.
Milwan juga mengimbau, agar mampu memperbesar rasa sabar dan ikhlas selama menjalankan ibadah puasa. Sehingga, akan mampu membangun karakter manusia yang berbudi luhur. Seimbang antara IQ, EQ dan SQ.
“Di bulan puasa ini penuh pendidikan. Kita harus perbanayak sabar dan ikhlas. Kedua kata ini mudah diucapkan. Tapi, sulit untuk dikerjakan. Namun, jika berhasil maka akan membawa kebaikan sejati,” paparnya.
Dari itu, kata Milwan mencapai semuanya diawali dengan jangan saling memfitnah, berburuksangka, menghujat dan mencerca orang lain, “Hati-hati kita bergaul dengan sesama manusia,” kata Milwan mengingatkan. (MB)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius menangani dan menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi di pemerintah kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu . Sebab, kasus korupsi yang diduga melibatkan orang nomor satu di kabupaten itu (HTM) sudah memasuki tahap kronis.

Demikian diungkapkan direktur eksekutif Pusat Kajian Strategis Labuhanbatu (PUSKALAB) Insan Khoirul Qolbi Pane, Presiden Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Nur Bain dan Ketua Satuan Mahasiswa (Satma) Ika Bina Hamdan Sihat Sihombing.

Mereka menyampaikan hal itu terkait kabar adanya beberapa anggota KPK yang turun ke Labuhanbatu untuk menemui Bupati HT Milwan.

Insan mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, KPK sudah bolak-balik ke Rantauprapat, namun tidak diketahui perkembangannya. Padahal, bukti yang sudah ada di tangan KPK saat ini sudah cukup.

“Kita minta KPK jangan lagi melama-lamakan dan mempermainkan penuntasan kasus ini,” ujar Insan yang juga ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut ini.
Dijelaskannya, indikator adanya tindakan korupsi di Pemkab Labuhanbatu jelas terlihat dari banyaknya pemberitaan di media massa , unjuk rasa warga dan adanya laporan dari LSM.

Namun, akibat penegak hukum di daerah ini (tingkat Sumut dan           Labuhanbatu) lemah sehingga dapat dimanfaatkan para pejabat yang korup. Padahal, jika aparat penegak hukum konsekuen dengan sumpahnya untuk memerangi tindakan melawan hukum seperti korupsi, daerah ini akan bersih dan rakyat dapat menikmati kekayaan alamnya.

“Labuhanbatu termasuk sarang korupsi. tapi yang kami herankan begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan bupati Milwan tak ada yang tuntas. Parahnya, Milwanpun semakin gagah saja kelihatan,” sebutnya. (W)

Direktur eksekutif Pusat Kajian Strategis Labuhan Batu (PUSKALAB), Insan Khoirul Qolbi Pane, mengimbau seluruh masyarakat di Labuhan Batu bersatu padu dan setia terhadap segala bentuk penyelewengan uang rakyat. Kekayaan alam di kabupaten ini, jangan dibiarkan dinikmati segelintir orang.

“Rakyat harus melawan. Kita disebut kabupaten petro dolar, tapi banyak jalan di daerah ini yang rusak parah dan rakyatnya banyak yang nganggur,” ungkapnya, sore ini.

Insan mengungkapkan, HTM diduga telah melakukan korupsi sebesar Rp36 miliar dana APBD 2006. HTM juga telah menyelewengkan jabatannya dengan pemutasian ratusan guru kepala SD, banyak proyek yang tidak diselesaikan, bahkan proyek tahun anggaran 2008 sama sekali tidak dikerjakan.

HTM juga diindikasikan melakukan komersialisasi dan bisnisasi jabatan di jajaran pemerintahan dan melakukan pemerasan dengan dalih “fee” proyek terhadap pelaku rekanan (kontraktor).

Selain itu, sebut Insan, HTM juga diduga telah mengamburkan uang miliaran rupiah dengan pemberian beasiswa kepada 24 mahasiswa asal Labuhanbatu ke luar negeri yang diambil dari Pendahuluan APBD. Tindakan HTM tersebut dinilai tidak adil karena hanya mengikutsertakan mahasiswa anak pejabat dan keluarga kaya lainnya.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh presiden Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK), Nur Bain, HTM, telah melakukan penggarapan hutang lindung di Kecamatan Labuhanbilik dan Panai Tengah untuk kepentingan bisnis di tahun 2005 serta diduga menggelapkan gaji guru fungsional yang masing-masing Rp100.000 selama dua tahun untuk 6.800 tenaga guru.

“Kita tahu Deputi Pendidikan Sosialisasi Masyarakat KPK Wuryono Prakoso dang anggota KPK lainnya telah turun ke Labuhanbatu, dan kita harapkan KPK konsisten dan segera menyeret HTM ke pengadilan Tipikor,” pungkas Nur Bain. (W)

Pj Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Drs H Daudsyah MM, Kamis (3/9) menerima kunjungan Ka BKKBN Sumut Indra Wirdhana SH MM. Pertemuan yang dihadiri Assisten Umum H Bidar Alamsyah SH dan Kakan Pemberdayaan Perempuan Labura Dra Nursaadah itu dimanfaatkan untuk membahas bagaimana agar program KB di Sumut dan Labura berhasil.
Ka BKKBN Sumut Indra Wirdhana SH MH di pertemuan itu memaparkan bagaimana kondisi KB di Sumut kini. Di kesempatan tersebut, Indra Wirdhana juga menyampaikan sejumlah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BKKBN Sumut dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dicapai.
Katanya, agar program KB di Sumut dan Labuhanbatu Utara berhasil, diharapkan Pj Bupati Labura membantu program kerja KB di Labura karena keberhasilan KB di Labura merupakan keberhasilan KB di Sumut.
Diakuinya, program KB di Sumut saat ini belum sesuai pengharapan dan hal itu terjadi karena minimya tenaga kerja lapangan. Minimnya atau kurangnya tenaga kerja lapangan di BKKBN Sumut karena banyak pegawai BKKBN telah ditarik ke instansi lain.
Merespon pengharapan tersebut, Pj Bupati Drs H Daudsyah MM spontan menyatakan Pemkab Labura siap mendukung program KB Sumut dan program KB Labura karena program KB merupakan bagian dari program kerja Pemkab Labura.
Untuk merealisasikan dukungan terhadap keberhasilan KB di Sumut dan Labura, Pemkab akan memasukkan program KB ke dalam APBD Labura 2010. Selain program itu, agar keberhasilan KB cepat terwujud Pemkab berupaya menaikkan eselon para pengelola KB di Labura.(CHF/d)

Pendapat akhir seluruh fraksi DPRD Labuhanbatu pada sidang paripurna menyetujui Laporan pertanggungjawaban (LPj) Nota Keuangan Ranperda atas pelaksanaan APBD Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008, namun Fraksi Demokrat menyarankan apabila terdapat tindak pidana atas keluarnya SK bupati diserahkan kepada pihak berwenang.
Sidang paripurna DPRD Labuhanbatu, Kamis (3/9) siang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Zainal Harahap itu berjalan lancar, meski Fraksi Demokrat menyorot tajam beberapa “borok” Pemkab Labuhanbatu.
Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Supeno Hariadi mengatakan, meski menyetujui anggaran 2008 yang diteruskan pekerjaannya tahun anggaran 2009 secara administrasi merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

“Sedangkan apakah ada tindak pidana akibat dari surat keputusan tersebut kami serahkan kepada pejabat berwenang,” katanya.
Pendapat Fraksi PPP dibacakan Fatulmach menyampaikan, pihaknya menyetujui LKPj Nota Keuangan Ranperda pertangungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 dengan catatan sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan.
Fraksi PPP dalam sarannya menyoroti persoalan sejumlah kegiatan proyek tahun 2008 yang belum selesai, bahkan terdapat kegiatan proyek tahun sebelumnya yakni tahun anggaran 2007 yang belum selesai pengerjaannya. “Kami minta dengan sangat kepada Pemkab dan instansi terkait untuk menyelesaikannya pada tahun anggaran sedang berjalan (2009),” kata Fatulmach.
Untuk itu Fraksi PPP meminta supaya pembangunan setiap tahunnya dikaji lebih matang, profesional dan efisien serta tetap berkoordinasi dengan instansi yang lain, sebagai contoh yang nyata, proyek jalan raya Sigambal, Bandardurian dan lainnya.
Sementara Fraksi PDIP yang semula getol menyoroti pada pandangan umum fraksi terkait persoalan penggunaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2008, Pemkab hanya mampu menyerap anggaran belanja sebesar 74,61 persen dari jumlah yang direncanakan, tidak lagi menyinggung apa yang disoroti sebelumnya.
Dahlan Bukhori dalam sidang paripurna tanggapan akhir fraksi mengatakan PDIP menyetujui Laporan pertanggungjawaban (LPj) Nota Keuangan Ranperda atas pelaksanaan APBD Labuhanbatu tahun anggaran 2008 dengan catatan sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan. (S18/q)

Bupati Labuhan Batu HT Milwan mengimbau seluruh warganya untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Karena, mengejar kehidupan akhirat bukan berarti harus meninggalkan kehidupan di dunia, dan sebaliknya.
“ Kejarlah duniamu. Seolah kau akan hidup seribu tahun lagi. Tapi, jangan lupa akhiratmu. Karena, jika itu hal terbaik bagi orang-orang yang berpikir. Sebagai manusia normal, berpikir tentang kehidupan di dunia. Namun, jangan lupa dalam hidup dan kehidupan ini berpikir untuk akhirat,” ujar Bupati kepada ratusan jemaah shalat tarawih di Mesjid Nurul Iman Desa Sei Sentosa, Rabu (2/9) lalu ketika melakukan kunjungan Safari Ramadhannya ke Kecamatan Panai Hulu, Labuhan Batu.
Karena itu, menurut Milwan, sangat penting untuk selalu menjaga hubungan baik antar sesama manusia (hablum minannas). Karena, sebagai makhluk sosial tetap saling membutuhkan.
Pergunjingan, fitnah dan saling berburuk sangka adalah tindakan tidak terpuji. Maka, Milwan mengingatkan, ketika bersilaturahmi sesama manusia, untuk memperhatikan adab kesopanan dan berbudi baik.
Selain itu, kata dia, umat juga perlu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Memperbanyak infaq dan sedekah merupakan bekal persiapan di akhirat. “Jadikanlah semua itu ibadah,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Milwan juga memberikan santunan berupa tali asih kepada 70 orang anak. Kegiatan Tim Safari Ramadhan Pemkab Labuhan Batu yang dipimpin langsung Bupati HT Milwan ini diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya Buka Puasa Bersama, Sholat Magrib, Isya, Tarawih dan Sholat Witir berjamaah.

Kemudian diisi pula dengan ceramah agama yang disampaikan ustadz dan penyerahan bantuan untuk kenaziran dari Pemkab Labuhan Batu yaitu uang tunai sebesar Rp 5 juta ditambah dengan 50 kg gula pasir dan dua kaleng kopi. (MB)

Aktivitas mafia crude palm oil (CPO) di sepanjang jalan lintas sumatera (Jalinsum) Labuhanbatu, semakin menggila. Siang malam, jumlah mafia yang semakin menjamur, bermain dalam skala besar-besaran. Disinyalir mendapat signal lampu hijau dari aparat setempat.
Seperti halnya di Desa Buluh Cina dan Perbaungan, tidak berapa jauh dari Mapolsek Bilah Hulu. Lapak mafia tersebut tepat berada di tikungan manis dan jalan landai di jalinsum. Puluhan truk-truk tangki yang sedang “dirampok” di lapak tersebut, sangat menyolok.

SELENGKAPNYA