'Rauf Weblog'

Cara Mencari Ide Atau Gagasan

2009-04-21T07:48:00.000-07:00

Kita mungkin pernah atau sering mengikuti suatu forum diskusi, rapat, musyawarah ataupun sejenisnya. Kita mau tidak mau kita memberikan gagasan atau ide. Kita mungkin sering kali susah untuk mendapatkan suatu ide yang tepat.

Dan tips dari saya untuk memikirkan dan memberikan gagasan pada suatu forum diskusi;
1. Berfikir Positif.
Guna untuk kita berfikir lebih ringan dan mudah.
2. Berdiam Sejenak.
Guna untuk kita merefreshkan pikiran dan membuat pikiran kita lebih jernih
3. Makan dan Minum Yang Bergizi.
Guna untuk mengisi perut kita yang lapar (tentunya). Dan guna untuk membuat lebih
bersemangat dalam berfikir.
4. Melupakan Sementara Masalah Pribadi.
Tidak mungkin kan kita berfikir untuk memberikan gagasan tentang masalah
yang dibahas dalam forum diskusi dengan pikiran kita, misal mengenai hutang.Kan
ga mungkiin??....
5. Pintar Dalam Menanggapi Pendapat Orang Lain.
Kita harus pintar menanggapi pendapat orang lain. Misalnya kita tidak setuju
dengan pendapat tersebut. Kita dapat menggunakan kalimat - kalimat yang tidak
menyinggung perasaan. Contoh: "Saya setuju dengan pendapat anda, tetapi alangkah
baiknya seperti ini..........".

Mungkin hanya seperti itu tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi anda.

My Draw On Corel

2009-04-06T21:26:00.000-07:00

Prayer Text

2009-04-06T21:16:00.000-07:00

PRAYER TEXT MONDAY ENGLISH LANGUAGE CEREMONY

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Bissmillahirrohmairrohiim
Rodlitubillahi robba,
Wabil islaamidiina
Wabi muhammadin nabiyya wa rosula

•Oh Allah, oh our god, on this day we praising thanks for presence of you Allah, cuz just your enjoying and your grant from above, we can gathering in here for Monday ceremony.
•Oh Allah the almost grand, place for we sheltering, protect we from all danger, and also give strength born and mind to be we can going on the struggle passing education.
•Oh Allah holy the most, place for we serving, accept our charitable and struggle, and also include as our religious service charitable.
•Oh Allah the most forgiver, forgive our sin, our parents, and our teacher, and also leaders and education combatan in our country.
•Oh Allah all powerful, place for we ask, give we your guide so that we can walking on your straight road.
•Oh Allah the most wisdom, allow our hope.

Robbanaa atina fiddunya hasanah, wa fil aakhiroti hasanah waqina adzaabannar
Alhamdulillahirobbil ‘aalamin.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Akhlaqul Karimah

2009-04-06T21:13:00.000-07:00

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi
pekerti atau kelakuan. Dalam Bahasa Arab kata akhlak (akhlaq) di
artikan sebagai tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Meskipun
kata akhlak berasal dari Bahasa Arab, tetapi kata akhlak tidak
terdapat di dalam Al Qur'an. Kebanyakan kata akhlak dijumpai dalam
hadis. Satu-satunya kata yang ditemukan semakna akhlak dalam al
Qur'an adalah bentuk tunggal, yaitu khuluq, tercantum dalam surat al
Qalam ayat 4: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya:
Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang
agung. Sedang¬kan hadis yang sangat populer menyebut akhlak adalah
hadis riwayat Malik, Innama bu'itstu liutammima makarima al akhlagi,
yang artinya: Bahwasanya aku (Muhammad) diutus menjadi Rasul tak lain
adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia.

Perjalanan keilmuan selanjutnya kemudian mengenal istilah-istilah
adab (tatakrama), etika, moral, karakter disamping kata akhlak itu
sendiri, dan masing-masing mempunyai definisi yang berbeda.

Menurut Imam Gazali, akhlak adalah keadaan yang bersifat batin dimana
dari sana lahir perbuatan dengan mudah tanpa dipikir dan tanpa
dihitung resikonya (al khuluqu haiatun rasikhotun tashduru 'anha al
afal bi suhulatin wa yusrin min ghoiri hqjatin act_ fikrin wa
ruwiyyatin. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang
baik dan buruk dari suatu perbuatan. Dari definisi itu maka dapat
difahami bahwa istilah 17 •

akhlak adalah netral, artinya ada akhlak yang terpuji (al akhlaq al
mah¬mudah) dan ada akhlak yang tercela (al akhlaq al mazmumah). Ketika
ber¬bicara tentang nilai baik buruk maka muncullah persoalan tentang
konsep baik buruk. Dari sinilah kemudian terjadi perbedaan konsep
antara akhlak dengan etika.

Etika (ethica) juga berbicara tentang baik buruk, tetapi konsep baik
buruk dalam ethika bersumber kepada kebudayaan, sementara konsep baik
buruk dalam ilmu akhlak bertumpu kepada konsep wahyu, mes¬kipun akal
juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Dari segi ini maka
dalam ethica dikenal ada ethica Barat, ethika Timur dan seba¬gainya,
sementara al akhlaq al karimah tidak mengenal konsep regional,
meskipun perbedaan pendapat juga tak dapat dihindarkan. Etika juga
sering diartikan sebagai norma-norma kepantasan (etiket), yakni apa
yang dalam bahasa Arab disebut adab atau tatakrama.

Sedangkan kata moral meski sering digunakan juga untuk menye¬but
akhlak, atau etika tetapi tekanannya pada sikap seseorang terhadap
nilai, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau
perilaku susila. Jika etika itu masih ada dalam tataran konsep maka
moral sudah ada pada tataran terapan.Melihat akhlak, etika atau moral
seseorang, harus dibedakan antara perbuatan yang bersifat tempe¬
ramental dengan perbuatan yang bersumber dari karakter kepriba¬
diannya. Temperamen merupakan corak reaksi seseorang terhadap
berbagai rangsang yang berasal dari lingkungan dan dari dalam diri
sendiri. Temperamen berhubungan erat dengan kondisi biopsikologi
seseorang, oleh karena itu sulit untuk berubah. Sedangkan karakter
berkaitan erat dengan penilaian baik buruknya tingkahlaku seseorang
didasari oleh bermacam-macam tolok ukur yang dianut masyarakat.
Karakter seseorang terbentuk melalui perjalanan hidupnya, oleh karena
itu ia bisa berubah.

Persahabatan

2009-04-06T20:55:00.000-07:00

Persahabatan itu adalah ikatan perasaan kasih sayang antara beberapa insan yang dapat saling berbagi, setia, saling menolong, saling memberi, dan bisa menjalani hidup senasib dan sepenanggungan. Persahabatan bisa diibaratkan seperti anjing penjaga rumah dengan majikanya. Karena walaupun dalam keaadaan apa saja majikanya, anjing penjaga tetap setia menjaga rumah dan majikanya. Persahabatan bisa diibaratkan seperti mata dengan tangan kita. Karena disaat tangan kita terluka, mata kita langsung merespon untuk menangis kesakitan. Dan disaat mata menangis, tangan pun merespon untuk menghapus air mata. Persahabatan itu pasti ada suka dan duka. Adakalanya kita senang. Adakalanya juga kita sedih. Disaat senang sahabat ada disamping kita. Disaat sedih sahabat juga disamping kita untuk menemani dan menenangkan agar tidak sedih. Kadang kita dapat menganggap mereka sahabat kita. Tetapi pengakuan mereka, mereka tidak menganggap kita sebagai sahabatnya. Dan mungkin mereka merasa kita dijadikan mereka sebagai musuh. Sebenarnya kita kan tidak menginginkan adanya musuh. Musuh dalam selimut. Kebanyakan itu terjadi dalam kehidupan persahabatan. Sebenarnya kita tidak perlu membahasnya. Apabila kita tidak menginginkan adanya permusuhan tapi mereka menjadikan kita sebagai musuh. Kita lebih baik diam saja. Nanti mereka akan sadar dengan sendirinya. Permusuhan itu sangat jelek didalam kehidupan kita. Tapi permasalahan seperti itu juga dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Tapi tidak gampang menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Karena paling sulit menentukan kapan akan melaksanakan musyawarah. Mungkin akan susah menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita hanya bisa mengharap akan adanya penyelesaian masalah tersebut.

Ketika Cinta Bertasbih

2009-01-30T21:23:00.001-08:00

DOWNLOAD

Fallin in Love (English)

2009-01-11T18:41:00.000-08:00

I think I'm in love for the first time
And it's making my heart confused
Tell me what exactly happened
How I wonder it will be

You're touching my heart and my soul
While your hands in my hands indeed
Tell me what exactly happened
makes me feel I'm drowning too deep
Seems weird for me
I will never let this feeling ends

If You were mine
Wanna share all ups and downs
I'm gonna be around
And forever it would be

Cause I'm falling in love
I'm falling in love
Yes, I'm falling in love
I'm falling in love
I'm falling in love with You

MUSE Biography

2008-11-11T18:05:00.000-08:00

Muse, grup band asal Inggris ini dibentuk pada tahun 1994, di Devon, Inggris. Muse berangotakan Matthew Bellamy (vokalis, gitaris, pianis), Dominic Howard (drummer), dan Chris Wolstenholme (bassis). Setelah peluncuran album mereka yang keempat, Morgan Nicholls juga sering tampil dalam konser Muse sebagai keyboardis dan backing vokal.

Band ini menggabungkan berbagai aliran musik, antara lain aliran klasik, modern, dan bahkan latin pada lagu-lagu mereka.

Ketenaran tak diraih dengan mudah. Pada awal pemunculannya, banyak orang di industri musik Inggris menganggap musik Muse terlalu mirip dengan Radiohead. Namun, perusahaan Amerika Serikat, Maverick Records merealisasikan Muse tampil beberapa kali di Amerika Serikat, kemudian mengontrak mereka pada tahun 1998.

Sepulangnya dari Amerika, Taste Media mendapatkan kontrak untuk Muse di perusahaan-perusahaan rekaman di Eropa dan Australia. John Leckie, yang menjadi produser album untuk Radiohead, Stone Roses, "Weird Al" Yankovic dan The Verve, dijadikan produser album pertama Muse, SHOWBIZ.

Peluncuran album ini diikuti dengan penampilan pendukung band Foo Fighters dan Red Hot Chili Peppers di Amerika Serikat. Pada tahun 1999 dan 2000 Muse bermain pada festival-festival musik besar di Eropa, serta tampil juga di Australia, dan mengumpulkan banyak penggemar baru di Eropa Barat.

ORIGIN OF SYMMETRY, album ke-2 Muse, dirilis pada 18 June 2001. Album ini berisi musik yang lebih berat dan gelap, dengan suara bass Wolstenholme, yang berat dan terdistorsi.

Pada album kedua, Muse bereksperimen dengan alat-alat musik yang tidak lazim digunakan, seperti organ gereja, Mellotron dan tulang binatang. Muse lebih banyak memakai suara tinggi Bellamy, dengan alunan arpeggio gitar, dan piano yang terdengar jelas, yang terinspirasi dari gerakan Romantisme, khususnya musikus Rusia Sergei Rachmaninov.

Setelah album ini, Muse merilis HULLABALOO SOUNDTRACK pada 1 Juli 2002, DVD yang berisi penampilan mereka di Le Zenith di Paris tahun 2001.

Pada edisi Februari 2006, Q Magazine menempatkan album ORIGIN OF SYMMETRY pada urutan 74 dari 100 album terbaik sepanjang masa menurut penggemar.

Album ke-3 Muse, bertajuk ABSOLUTION dirilis pada 29 September 2003. Album ini masih mencampur unsur klasik dengan gaya hard-rock mereka pada lagu-lagu seperti Butterflies and Hurricanesdan Ruled by Secrecy. ABSOLUTION mengusung tema yang lebih gelap - tentang akhir dunia.

Dengan kritik keras di Inggris dan adanya kontrak baru di Amerika, Muse melenggang dengan tur pertama mereka di stadium inernasional. Selama sekitar setahun, Muse mengunjungi Australia, Selandia Baru, Ameriak Serikat, Kanada dan Perancis. Mereka juga merilis lima single yaitu Time Is Running Out, Hysteria, Sing for Absolution, Stockholm Syndrome, dan Butterflies and Hurricanes.

Muse memenangkan penghargaan kategori "Best Live Act" pada BRIT Awards tahun 2005. Tanggal 2 Juli 2005, Muse berpartisipasi pada konser Live 8 di Paris, mereka menampilkan Time Is Running Out dan Hysteria.

Muse meluncurkan album keempat mereka, BLACK HOLES AND REVELATIONS, tanggal 3 Juli 2006. Berbeda dari album sebelumnya, album ini menampilkan jenis mucik yang lebih beragam, mulai dari klasik sampai techno. Bersamaan dengan peluncuran album, Muse jg merilis single pertama mereka, Supermassive Black Hole, yang langsung menghuni nomer 4 di tangga lagu Inggris.

Muse memulai tur promosi album mereka di BBC Radio 1’s One Big Weekend. Setelah tampil di beberapa program TV, mereka melanjutkan tur promosi album di Eropa dan Amerika Utara. Selama tur, Muse juga merilis 2 single lagi, yaitu Starlight dan Knights of Cydonia.

Muse mengawali tahun 2007 dengan tur ke Asia Tenggara dan Australia. Indonesia adalah salah satu negara yang dikunjungi oleh Muse pada tanggal 23 Februari 2007. Konser Muse diadakan di Istora Senayan, Jakarta dan dihadiri 7.000 penggemarnya.

Surat Wasiat Amrozi

2008-11-09T18:21:00.001-08:00

Bismillahirahmanirrahim

Surat pernyataan

Wahai saudara kami kaum Muslimim. Dengan rencana eksekusi terhadap diri kami, kami menyatakan:
1. Kami menyerahkan urusan kami sepenuhnya kepada Allah Rabbul alamin.
2. Haram atas kami menerima dan pasrah atas keputusan hukum thaghut (QS: Annisa 4.00) Dan kami menolak keputusan untuk mengeksekusi kami selama-lamanya.
3. Jika allah ta’ala mentaqdirkan kami harus mati lantaran peluru thaghut, maka kami tetap tentang perbuatan munkar dan biadad itu, walaupun dengan waktu yang sama kami wajib bersabar atas taqdir Allah Ta’ala.
4. Kepada saudara kami mukminin khususnya kaum mujahidin di manapun berada, wajib atas kalian menyatakan perang dan membunuh individu-individu yang terlibat eksekusi ini, seperti SBY& JK, Andi Mattalata, Hendarman Supandji, AH Ritonga, seluruh hakim dan jaksa kaum musyrikin, hindu, kafirin Kristen dan munafiqin serta tim eksekutor budak-budak kafir Amerika dan sebagainya.
5. Para pendukung eksekusi seperti Hasyim Muzadi yang menjual nama NU dan munafiqin lainnya, wajib diperangi dan dibunuh, sebagaimana no 4 di atas.
6. Kepada saudara kami kaum mukminin khasnya para mujahidin di manapun berada terutama amir kami dalam jihad, asy-syaikh Usamah bin Ladin dan asy-syaikh Aiman Azh-Zhawahiri dan saudara kami para mujahidin yang berada di Indonesia, kalian wajib menuntut balas darah dengan darah, nyawa dengan nyawa terhadap seluruh pihak yang terlibat membunuh kami, baik mereka masih memegang jabatan maupun tidak. Baik kaum mujahidin berkuasa atau belum berkuasa.
7. Jika seandainya kami dengan taqdir Allah Ta’ala jadi dibunuh oleh polisi thaghut. Insya allah tetesan darah kami akan menjadi lentera bagi kaum mukminin dalam melangsungkan jihad dan mengobarkannya dan akan menjadi api pemusnah terhadap orang-orang kafir dan kaum munafiqin.
Doakan kematian kami khusnul khatimah dan syahid fe sabilillah, amin.

Dari kami yang mengharap rahmat Allah, ridha-Nya dan ampunan-Nya.
Muklas, Imam Samudra, Amrozi

LP Batu Nusakambangan

03 Syaban 1429
05 Agustus 2008 M

Surat Wasiat Amrozi

2008-11-09T18:21:00.000-08:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak

2008-09-29T01:54:00.000-07:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PENGADILAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang ;

b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;

c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengkhususan pengadilan anak berada dilingkungan peradilan umum dan dibentuk dengan UU;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk UU tentang peradilan anak.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945;
2. UU NO. 14 Tahun 1970 tentang Penentuan-penentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Tahun 1970 No. 74, Tambahan Lembaran Negara NO. 2951 );

3. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ( Lembaran Negara Tahun 1986 No. 20, Tambahan Lembaran Negara No. 3327 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaskud dengan :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal adalah :
a. Anak yang melakukan tindak Pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

3. Anak didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah anak didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa dirumah Tahanan Negara, cabang rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu.

5. Penyidik adalah Penyidik anak.

6. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak

7. Hakim adalah hakim anak

8. Hakim Banding adalah hakim banding anak.

9. Hakim Kasasi adalah Hakim kasasi anak.

10. Orangtua Asuh adalah Orang yang secara nyata mengasuh anak, selaku orangtua terhadap anak.

11. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

12. Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian khusus kepada masalah Anak Nakal.

13. Penasihat Hukum adalah penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Secara Pidana.

Pasal 2

Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum.

Pasal 3

Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, mengutuskan, dan menyelesaikan perkara anak sebagimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 4

(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 5

(1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

(2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuh, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai Toga atau pemakaian dinas.

Pasal 7

(1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa ke sidang bagi orang dewasa.

(2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesiadiajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Pasal 8

(1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

(3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orangtua, wali, atau orangtua asuh, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3) orang-orang tertentu atas ijin hakim atau mejelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5) Pemberitaan mengenai perkara anak melalui sejak penyidikan sampai saat sebelum mengucapkan putusan pengadilan menggunakan sidang singkatan dari nama anak, orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.

(6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapakan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB II
HAKIM DAN WEWENANG SIDANG ANAK

Bagian Pertama
Hakim

Pasal 9

Hakim ditetapkan berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 10

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

a. Telah berpengalaman sebagai Hakim dipengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan

b. Mempunyai minat, perhjatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 11

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dapat dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera pengganti.

Bagian Kedua
Hakim Banding

Pasal 12

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan .

Pasal 13

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Banding.

Pasal 14

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

(3) Hakim banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Pasal 15

Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan didalam daerah hukumnya agar Sidang Anak diselenggarakan sesuai dengan undang-undang ini.

Bagian Ketiga
Hakim Kasasi

Pasal 16

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

Syarat-syarat yang berlaku untuk Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku pula untuk Hakim Kasasi.

Pasal 18

(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.

(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan Hakim Majelis.

(3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Pasal 19

Pengawasan tertinggi atas Sidang Anak dilakukan oleh Mahkamah Agung

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali

Pasal 20

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orangtua, wali, orangtua asuh, atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bagian Kelima
Wewenang Sidang Anak

Pasal 21

Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

BAB III
PIDANA DAN TINDAKAN

Pasal 22

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
a. pidana penjara;
b. pidana kurungan;
c. pidana denda; atau
d. pidana pengawasan.

(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

(4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

a. mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh;
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25

(1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29

(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

(4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

(5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.

(8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.

(9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

(2) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembagatempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari :
a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; dan
c. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 34

(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a bertugas :

a. membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
b. membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hruf b, bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 35

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pekerja Sosial diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 38

Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial.
Pasal 39

(1) Pekerja Sosial Sukarela harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

(2) Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

BAB V
ACARA PENGADILAN ANAK

Bagian Pertama
Umum

Pasal 40

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undangundang
ini.

Bagian Kedua
Perkara Anak Nakal

Paragraf 1
Penyidikan

Pasal 41

(1) Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :

a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa ; atau
b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

(1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.

(2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

(3) Proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Paragraf 2
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

(1) Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum

(6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan ditempat khusus untuk anak dilingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau ditempat tertentu.

Pasal 45

(1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

(2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

(4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46

(1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkanke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim disidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tigapuluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding disidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi Hukum.

Pasal 49

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi Hukum.

Pasal 50

(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alas an yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Perpanjangan penahanan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :

a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri;
c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Setelah 30 (tiga puluh ) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi Hukum.

(6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada ;

a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan;
b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding.

Pasal 51

(1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan Hukum dari seorang atau lebih penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberikan kepada tersangka dan orangtua, wali, atau orangtua asuh, mengenai hak memperoleh bantuanh Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .

(3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 52

Dalam memberikan bantuan Hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetapterpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Paragraf 3
Penuntutan

Pasal 53

(1) Penuntutan terhadap Anak Nakal dilakukan oleh penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

(3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 54

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum AcaraPidana.

Paragraf 4
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 55

Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, menuntut Umum, penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, wali, atau orangtua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.

Pasal 56

(1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi;

a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak; dan

b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 57

(1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orangtua, wali, atau orangtua asuh, penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orangtua, wali, atau orangtua asuh, penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
(2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orangtua, wali, atau orangtua asuh, penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
Pasal 59

(1) Sebelum mengucapkan putusannya Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

BAB VI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN ANAK

Pasal 60

(1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

(2) Anak yang ditempatkan dilembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

(1) Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapibelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
Pasal 62

(1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurangkurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Kemasyarakatan.

(3) Pembahasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya.

(4) Dalam pembahasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

(5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 63

Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 64

Pelaksanaan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Perkara Anak Nakal yang pada saat berlakunya undang-undang ini :

a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini;

b. sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Pengadilan Anak yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 66

Putusan hakim mengenai perkara Anak Nakal yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 67

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 3

TAFSIR BARU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

2008-09-29T01:46:00.000-07:00

TAFSIR BARU PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting
dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan tidak
mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi
atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan
yang berlaku di kalangan masyarakatnya.
Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di
dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman, keberbedaan itu tidak hannya antara
satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang
lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi
perbedaan pengaturan perkawianan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan
karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.
Keadaan dan kondisi di suatu daerah misalkan akan turut mempengaruhi
pengaturan hukum (perkawinan) di daerah tersebut. Misalnya di negara Indonesia,
bangsa yang plural dan heterogen. Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan
multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui
sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain.
Sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa Islam dipeluk oleh sebagian besar
bangsa Indonesia (88,2 % dari 145 juta penduduk), disusul Protestan (5,8 %), Katolik (3
%), Hindu (2,1 %), dan Budha (0,9 %). Keragaman pemeluk agama di Indonesia
ternyata telah ikut membentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berbagai
aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut
tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan
sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan
disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Demikianlah ternyata keadaan
di suatu negara telah mempengaruhi bagi terbentuknya suatu hukum/aturan di negara
tersebut.
Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji bersama di masa modern
dan kontemporer ini adalah persoalan pengaturan hukum keluarga di negara-negara
muslim, di Indonesia misalkan terjadi kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau
tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di
Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mencoba mencermati salah satu bentuk kontroversi
dalam menafsirkan sah atau tidaknya pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang
perundang-undangan di Indonesia.
2
B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Perundang-Undangan Perkawinan
Di Indonesia
Pembahasan dalam bagian ini mencoba menelaah peraturan mengenai
perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan produk pemerintah di Indonesia.
Terkait dengan hal tersebut maka tulisan ini akan mencoba menelusurinya dalam
Peraturan Perkawinan Campuran/Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad
1898 Nomor 158 (GHR), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Untuk mengetahui secara lebih mendetail tentang pengaturan perkawinan beda
agama di Indonesia, dalam uraian berikut akan dipaparkan peraturan-peraturan yang
terkait dengan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.
Dalam Peraturan Perkawinan Campuran/Regeling op de Gemengde Huwelijken,
Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR), beberapa ketentuan tentang perkawinan beda
agama adalah sebagai berikut:
Pasal 1 :
Pelangsungan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk
pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran.
Pasal 6 ayat (1) :
Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas
suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang selalu disyaratkan.
3
Pasal 7 ayat (2) :
Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan
halangan pelangsungan perkawinan.
Beberapa pasal di atas secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama
bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk
mencegah terjadinya perkawinan.
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai
landasan perkawinan beda agama adalah pasal 2 ayat (1), pasal 8 huruf f dan pasal 57.
Pasal 2 ayat (1) berbunyi :
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
Sedangkan pasal 8 huruf f berbunyi:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.
Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi :
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing
dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.
4
Terhadap ketiga pasal di atas muncul beberapa penafsiran yang berbeda yang
mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman tentang perkawinan beda agama di
Indonesia sebagaimana akan dijelaskan pada uraian di bawah.
Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur
tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan
wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum
Islam menyatakan sebagai berikut:
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
karena keadaan tertentu;
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria
lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki
(muslim) dengan wanita non-muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab). Jadi
pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang
dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Sedangkan pasal 44
menyatakan sebagai berikut:
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria
yang tidak beragama Islam.
5
Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan
pria non-muslim baik termasuk kategori Ahl al-Kitab maupun tidak termasuk kategori
Ahl al-Kitab.
Terakhir pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:
(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang
dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri
yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan.
Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap
calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan
beda agama.
C. Beberapa Pandangan Atas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia
Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada penelaahan terhadap
pandangan-pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia dikaitkan dengan
peraturan mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan yang mengatur
tentang perkawinan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka tulisan ini akan
mencoba menelusuri pandangan-pandangan tersebut dan mengkaitkannya dengan
peraturan perkawinan beda agama yaitu dalam Peraturan Perkawinan
6
Campuran/Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR),
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia.
Para pakar hukum berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama dalam
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hal ini disebabkan karena undangundang
tersebut tidak menyebut secara tertulis/tekstual/eksplisit (expressis verbis)
mengenai perkawinan beda agama. Pada garis besarnya ada tiga pandangan tentang
perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undangundang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
a. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap
undang-undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f)
yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama
adalah tidak sah dan batal demi hukum.
b. Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat
dilangsungkan, sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran.
Menurut pendapat ini titik tekan Pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak
pada “dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Oleh
karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang
memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara
dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda
7
agama dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan
Campuran.
c. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda
agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-undang Perkawinan maka
peraturan-peraturan lama selama Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya
dapat diberlakukan. Dengan demikian maka masalah perkawinan beda agama harus
berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.
Sehubungan dengan pandangan kelompok ketiga ini menarik untuk dicatat bahwa
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya No. KMA/72/IV/1981
tanggal 20 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri secara tegas menyatakan:
1). Merupakan suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang
serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah
pemeluk agama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang berbeda satu dengan lainnya.
2). Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu
hubungan dalam memebnetuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui
proses perkawinan, di mana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
3). Meskipun demikian dapat dicatat bahwa Pasal 66 Undang-undang Perkawinan
memungkinkan S.1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang
Undang-undang Perkawinan belum mengatur hal-hal yang berhubungan
dengan perkawinan campuran dimaksud.
Di samping ketiga pendapat di atas ada pula yang berpandangan bahwa Undangundang
Perkawinan perlu disempurnakan sebab ada kekosongan hukum tentang
8
perkawinan beda agama. Pentingnya penyempurnaan Undang-undang tersebut
disebabkan karena beberapa hal yaitu, pertama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak mengatur perkawinan beda agama, kedua, masyarakat Indonesia adalah
masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan,
ketiga, persoalan agama adalah menyangkut hak asasi seseorang, dan keempat,
kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab
akan dapat mendorong terjadinya perzinaan terselubung melalui pintu kumpul
kebo/samen leven.
Mayoritas kelompok muslim di Indonesia berpandangan bahwa Undang-undang
perkawinan tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda
agama dalam Undang-undang tersebut sebab mereka berpendapat bahwa Undangundang
Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama dengan
tegas dan jelas.
Mencermati pendapat-pendapat di atas penulis memiliki pendapat yang
berbeda yaitu bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut
penyusun -sejalan dengan pendapat M. Idris Ramulyo dan Watik Pratiknya-memang
tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim
ataupun antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, namun Undangundang
tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama
dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
9
Kesimpulan ini didasarkan pada pengamatan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) dan pasal
8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
Sedangkan pasal 8 huruf f berbunyi:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
g. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.
Dari bunyi pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai sah atau
tidaknya sebuah perkawinan diserahkan kepada aturan yang terdapat dalam agama atau
kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
Sedangkan salah satu sebab dilarangnya perkawinan adalah adanya hubungan antara
dua orang yang menurut agama dilarang kawin. Dengan demikian maka undang-undang
ini tidak mengatur tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim
dan secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut kepada
aturan yang terdapat dalam agama atau kepercayaan yang dianut.
Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c dan pasal 44 secara eksplisit mengatur
tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan
wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum
Islam menyatakan sebagai berikut:
10
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
karena keadaan tertentu;
d. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria
lain;
e. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
f. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Pasal 40 huruf c di atas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki
(muslim) dengan wanita non-muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab). Jadi
pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang
dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Sedangkan pasal 44
menyatakan sebagai berikut:
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria
yang tidak beragama Islam.
Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan
pria non-muslim baik termasuk kategori Ahl al-Kitab maupun tidak termasuk kategori
Ahl al-Kitab.
Terakhir pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:
(3) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang
dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri
yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan.
11
Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap
calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan
beda agama.
Pengesahan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan Instruksi Presiden
Instruksi No.1 Tahun 1991 dan tidak mengggunakan undang-undang memunculkan dua
pandangan yang berbeda mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, di
kalangan Ahli Hukum ada yang mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam
berkekuatan mengikat (imperatif) dan ada yang mengatakan tidak mengikat (fakultatif).
Argumen yang diajukan kelompok pertama yang menyatakan bahwa
Kompilasi Hukum Islam berkekuatan mengikat (imperatif) adalah bahwa meskipun
Inpres tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 juncto TAP MPR No. V/MPR/1973 namun
Instruksi Presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan Keputusan Presiden, dan
keduanya mempunyai posisi yang sama dengan Undang-Undang. Oleh karena itu
Kompilasi Hukum Islam mempunyai kekuatan mengikat secara imperatif.
Argumen lain yang diajukan adalah bahwa dalam konsideran Instruksi Presiden
No.1 Tahun 1991 dinyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di
Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah
menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam,
12
yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum
Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh
Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya
dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan
masalah-masalah di bidang tersebut.
c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam
huruf a perlu disebarluaskan.
kata sebagaim pedoman dalam konsideran di atas menurut Abdurrahman
-sebagaimana dikutip oleh A. Rafiq- harus dipahami sebagai tuntutan atau petunjuk
yang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam
menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan
perwakafan.
Adapun argumen yang diajukan oleh kelompok kedua yang menyatakan bahwa
Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat (fakultatif) adalah bahwa Inpres tidak termasuk
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam TAP MPRS
No. XX/MPRS/1966 juncto TAP MPR No. V/MPR/1973, dengan demikian maka
Kompilasi Hukum Islam tergolong hukum yang tidak tertulis sebab Inpres tidak
termasuk dalam rangkaian tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara positif
di Indonesia.
Argumen lain yang diajukan adalah bahwa dalam konsideran point b Instruksi
Presiden No.1 Tahun 1991 dinyatakan:
13
bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi
Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan
sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
kata-kata dapat dipergunakan sebagai pedoman menunjukkan bahwa kompilasi
Hukum Islam tidak mengikat secara imperatif. Oleh karena itu para pihak dapat
menjalankannnya dan dapat pula meninggalkannya, sesuai dengan kebutuhan dan
keperluannya. Dengan demikian maka pedoman di sini memiliki pengertian
bersifat fakultatif. Oleh karenanya dalam praktek, orang yang mengeyampingkan
Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipersalahkan telah melanggar hukum.
D. Perkawinan Antara Muslim Dengan Non Muslim Dalam Wacana Agama
Dalam konsep konvensional maupun kontemporer (modernis) perkawinan wanita
muslimah dengan laki-laki non muslim telah disepakati keharamannya. Adapun pernikahan
antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah masih terdapat perbedaan di kalangan
Ulama. Sebagian ketentuan tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non
muslim diuraikan sebagai berikut:
1. Hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita bukan ahli Kitab
Mazhab Syafi’i –sebagaimana ditulis oleh Dr. Wahbah az-Zuhailiberpendapat
bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli
kitab seperti watsani, majusi, penyembah matahari atau bulan, murtad adalah tidak sah
(batal) berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221. As-Syirazi dalam al-
14
Muhazzab menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan orang
perempuan yang bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah berhala
dan orang murtad berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221.
Sedangkan al-Malibari menyebutkan bahwa syarat wanita yang dapat dinikah adalah
wanita muslimah atau kitabiyyah Khalishah.
Al-Jazairi menyebutkan bahwa berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 maka
laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik apapun bentuk
kemusyrikannya kecuali kalau ia masuk Islam. Ketentuan ayat di atas ditakhsis oleh
surat al-Maidah ayat 5 yang menunjukkan bahwa wanita ahl al-Kitab boleh dinikahi,
walaupun mereka mengatakan bahwa al-Masih adalah Tuhan. Wahbah az-Zuhaili
menyebutkan bahwa tidak halal bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah atau
wtsaniyyah yaitu wanita yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ulama
Hanafiyyah dan Syafi’iyyah dan selain mereka menyamakan orang murtad dengan
musyrik. Kesimpulannya adalah telah terjadi kesepakatan tentang tidak halalnya
menikahi wanita yang tidak memiliki kitab seperti watsaniyyah dan Majusiyyah.
Ibnu Rusyd -dalam fasal tentang penghalang menikah sebab kafirmenyatakan
bahwa para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi
wanita watsaniyyah. Sejalan dengan Ibn Rusyd, Hasbi ash-Shiddieqi menyebutkan
bahwa hukum tentang tidak bolehnya menikahi wanita watsaniyah (penyembah
berhala) telah disepakati oleh Imam Mazhab.
15
2. Hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita ahli Kitab
Bolehnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli Kitab telah
disepakati oleh semua Imam Mazhab. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa para Ulama telah
sepakat tentang bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyyah yang merdeka.
As-Syirazi dalam al-Muhazzab menyebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi
wanita merdeka ahl Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang yang masuk agama
mereka sebelum adanya tabdil/penggantian. Sedangkan al-Malibari menyebutkan
bahwa kemusliman dan keahlikitaban adalah syarat bagi wanita yang dapat dinikahi
oleh laki-laki muslim. Al-Jazairi menyebutkan bahwa wanita ahli kitab yang boleh
dinikahi tidak disyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab, berbeda menurut as-
Syafi’iyyah dan Hanabilah yang mensyaratkan kedua orangtuanya harus ahli kitab.
Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa Ulama telah sepakat terhadap
bolehnya menikahi wanita kitabiyyah yaitu wanita yang meyakini agama samawi
seperti Yahudi dan Nasrani. Sedang yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahlu at-
Taurah dan Injil. Mengenai halalnya menikahi wanita kitabiyyah tidak ada syarat
apapun menurut Jumhur sedangkan menurut Ulama Syafi’iyyah halalnya menikahi
Israiliyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama Yahudi sebelum dinasah dan
adanya perubahan, apabila terjadi keraguan tentang hal tersebut, menikahi israiliyyah
juga tidak halal. Sedangkan halalnya menikahi wanita nashraniyyah dengan syarat awal
moyangnya masuk agama tersebut sebelum dinasah dan sebelum terjadinya
16
tahrif/pengrubahan. Menurut Wahbah pendapat jumhur yang tidak mensyaratkan
apapun bagi kebolehan menikahi wanita kitabiyyah adalah lebih rajih dibanding
pendapat As-Syafi’iyyah.
Dalam pandangan muslim modernis yang dalam tulisan ini merujuk kepada
pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Mengenai perkawinan lakilaki
muslim dengan wanita musyrikah menurut Muhammad Abduh sebagaimana
dinukilkan oleh Rasyid Ridha adalah diperbolehkan selain wanita musyrikah Arab, hal ini
dilatar belakangi oleh penafsirannya terhadap kata Musyrikah dalam surat al-Baqarah ayat
221, ia secara tegas menyatakan bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki
Muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan-perempuan Musyrikah Arab.
Jadi menurut pendapat ini seorang Muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari
bangsa non-Arab seperti Cina, India dan Jepang (sebab masuk dalam kategori ahli kitab).
Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyyah adalah
diperbolehkan, hal ini didasarkan pada ayat 5 surat al-Maidah:
اليوم أ حل ل كم الطيبات وطمام ال ذين أوتوا الكتاب حل ل كم و طعام كم حل ل هم و
المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, Makanan (sembelihan) orangorang
yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi
mereka (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.”
17
Menurut Abduh ahl al-Kitab mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Shabiun.
Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa ahl al-Kitab mencakup Yahudi, Nasrani,
Majusi, Shabi’un, Hindu, Budha, Kong Fu Tse (Kong Hucu) dan Shinto. Dalam
menetapkan keahlikitaban satu ummat, Ridha menggunakan kriteria memiliki kitab suci
dan atau mengikuti nabi yang dikenal, baik dalam tradisi agama Ibrahim maupun bukan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa muslim modernis memandang bahwa
diperbolehkan terjadinya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim
yang masuk dalam cakupan makna ahl al-Kitab dan wanita itu tidak termasuk musyrikah
Arab. Dengan demikian menurut pandangan ini maka laki-laki muslim Indonesia boleh
menikah dengan wanita non muslim yang beragama Yahudi, Nasrani/Kristen, Hindu,
Budha, Kong Hucu, Shinto, Majusi dan Shabi’un.
E. Kesimpulan
Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi kelompok yang yang
meyakini bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf c yang secara eksplisit melarang
terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non muslim (baik Ahl al-
Kitab maupun non Ahl al-Kitab) adalah bersifat imperatif maka pernikahan beda agama di
Indonesia tidah sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan batal demi
hukum. Sedangkan bagi kelompok yang meyakini bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 40
huruf c yang secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim)
18
dengan wanita non muslimah (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab)adalah bersifat
fakultatif maka sah atau tidaknya perkawinan beda agama menurut peraturan perundangundangan
di Indonesia diserahkan sepenuhnya pada peraturan yang ada pada agama (Islam)
tinggal apakah memakai pandangan muslim konvensional ataukah pandangan muslim
modernis.
19

UU RI no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2008-09-22T17:57:00.000-07:00

UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

(1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29

(1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI

KUASA ASUH

Pasal 30

(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana di¬maksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan

c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.

(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

(1) Orang tua angkat wajib membe¬ritahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

(1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

(2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tang¬gung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempat¬an yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan sikap dan kemam¬puan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

c. pengembangan rasa hormat terha¬dap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

(2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeli¬ha¬raan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

a. anak yang menjadi pengungsi;

b. anak korban kerusuhan;

c. anak korban bencana alam; dan

d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pemba¬ngunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

(3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo

Penjelasan ...

P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembang¬annya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambil¬an keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan peng¬aniayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4235

SEL

2008-09-11T22:18:00.000-07:00

Sel ialah satu unit kehidupan. Semua benda hidup samada jenis haiwan atau tumbuhan dibina oleh sel. Sel-sel ini berkumpul dan bergabung dengan adanya bahan antara sel diantaranya untuk membina tisu seperti otot, tulang rawan dan saraf. Dalam keadaan tertentu beberapa tisu bergabung dan membina organ seperti kelenjar, pembuluh darah, kulit dal lain-lain.
Terdapat dua jenis sel asas iaitu Prokariot dan Eukariot. Sel Prokariot adalah kecil i.e. organisma satu sel (e.g. bakteria). Sel Eukariot terdapat terutamanya sebagai komponen dalam organisma multiselular. eg. sel haiwan dan tumbuhan.
Sel-sel dalam badan berasal dari progenitor atau stem cells dan menjadi khusus untuk satu atau lebih fungsi seperti untuk pengecutan, pengaliran rangsangan, perembesan, penyerapan atau perlindungan. Proses pemghasilan sel-sel khusus ini dipanggil pembezaan sel (cell differentiation).

Struktur sel
Setiap sel yang tipikal terdiri daripada dua bahagian, iaitu nukleus dan sitoplasma. Nukleus merupakan komponen pusat pada sel dan terpisah dari sitoplasma oleh sampul nukleus. Sitoplasma adalah bahagian sel yang mengelilingi nukleus. Ia dibendungi oleh membran plasma.
Sitoplasma dibentuk oleh 3 komponen utama, iaitu organel, rangkuman dan sitosol atau matriks sitoplasma.

1. Organel
dua jenis, iaitu organel bermembran dan organel tak bermembran.
Organel bermembran ialah struktur-struktur subsel yang mempunyai sistem membrannya tersendiri. Organel ini merupakan komponen tetap pada sel dan mengandungi enzim yang memainkan peranan dalam aktiviti metabolisma. Contoh: alat Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria dan lisosom.
Organel tak bermembran ialah komponen sitoplasma yang mempunyai struktur dan fungsi yang berlainan daripada organel bermembran dan rangkuman. Ia tidak mempunyai sistem membrannya yang tersendiri dan tidak ikut serta secara langsung dalam aktiviti metabolisma sel. Contoh: mikrotubul, filamen sitoplasma, mikrofilamen dan setriol.

2. Rangkuman
Rangkuman ialah struktur-struktur sitoplasma yang boleh didapati sama ada dalam bentuk bermembran atau tidak. Tidak seperti organel, penempatannya dalam sel adalah untuk sementara dan biasanya terdiri daripada himpunan pigmen, protein, karbohidrat atau lipid. Contoh: pigmen dalam melanosit, protein dalam sel plasma, lipid dalam sel lemak dan karbohidrat dalam sel hepar.

3. Matriks sitoplasma atau sitosol
Matriks sitoplasma merupakan bahan amorfus (tiada bentuk) yang membenami organel dan rangkuman sel. Ia dibentuk oleh bahan-bahan seperti enzim, berbagai-bagai jenis protein, nutrien dan garam logam.

Membran plasma.
Membran plasma ialah selaput yang membendungi sel dan memisahkan sel dengan persekitaran luar. Ia dibina oleh bahan-bahan seperti lipid, protein dan karbohidrat. Membran plasma penting keraan ia mengawal bahan-bahan yang masuk dan keluar sel.
Dibawah mikroskopik electron, membran plasma terdiri dari tiga lapisan: protein, fosfolipid, protein. Lapisan yang paling luar dan lapisan yang paling dalam adalah protein, manakala lapisan tengan adalah fosfolipid.

Organel bermembran
i. Retikulum endoplasma
RE kasar atau bergranul
RE licin atau tak bergranul
RE kasar kerana terdapat unit-unit ribosom pada permukaan external membrannya.

Ribosom adalah zarah yang berasal daripada nukleolus dan dibina oleh asid ribonukleik dan protein. Ia memberikan sifat basofilik kepada sitoplasma.
RE licin tidak mempunyai ribosom pada permukaannya. RE licin banyak terdapat dalam sel-sel hepar dan kelenjar adrenal.
Fungsi
RE kasar berperanan dalam proses-proses:
i. sintesis protein (sel pankreas, sel plasma)
ii. sintesis lipid (sel usus, sel hepar)
RE licin berperanan dalam proses:
i. sintesis steroid (sel kelenjar adrenal)
ii. kontraksi dan pengenduran sel otot (fungsi retikulum sarcoplasma)
iii. pendetoksinan dadah (sel hepar)
iv. sintesis glikogen (sel hepar)
ii. Alat Golgi

Alat Golgi adalah struktur yang dibina oleh beberapa sak panjang yang kelihatan tersusun secara berperingkat. Dihujung sak-sak ini terdapat vesikel. Alat Gogi mempunyai dua permukaan, iaitu permukaan cekung dan permukaan cembung.
Fungsinya:
i.- sintesis polisakarida
ii- sebagai tapak bungkusan kepada pembentukan granul-granul yang menghasilkan glikoprotein atau lipoprotein

iii. Mitokondrion
Berbentuk sfera atau lurus. Terdapat enzim didalamnya. Ia merupakan organ pernafasan kepada sel.

iv. Lisosom
Lisosom adalah struktur-struktur kecil, berbentuk sfera dan bermembran. Ia merupakan organel sitoplasma yang mengandungi berbagai-bagai jenis enzim hidrolisis. Boleh dikelaskan kepeda lisosom primer dan lisosom sekunder.

v. Peroksisom
Organel bermembran, saiz diantara mitokondria dan lisosom. Kaya dengan enzim spt. asid D-amino oksidase. Terlibat dalam proses metabolisma sel.
Organel tidak bermembran

i. Sentriol
Struktur pendek yang mempunyai bentuk seperti selinder. Terletak berdekatan dengan nukleus. Lazimnya terdapat secara berpasangan.

ii. Mikrotubul
Struktur panjang dan lurus yang dibentuk oleh protein.
iii. Filamen sitoplasma
Struktur halus dan panjang didalam sitoplasma. Mempunyai ciri khas iaitu boleh mengecut. Banyak terdapat dalam sel otot eg. filamen aktin dan miosin.

Nukleus
Nukleus merupakan organel yang penting sekali kepada sel. Semua sel mempunyai nukleus kecuali platelet dan RBC. Terdapat sel yang mempunyai dua nukleus seperti sel otot jantung dan multinukleus seperti sel otot rangka, osteoklas. Dari segi morfologi, nukleus terdiri daripada:
i. sampul/membran nukleus
ii. kromatin
iii. nukleolus
iv. nukleoplasma

Sampul nukleus
Merupakan struktur yang dibina oleh dua lapisan unit membran. Dibeberapa kawasan disepanjang sampul ini, lapisan membran dalamnya didapati berterusan dengan lapisan membran luar. Keadaan ini menyebabkan terbentuknya beberapa liang nukleus. Liang ini direntasi oleh satu diafragma nipis yang dibentuk oleh protein. Pemindahan diantara bahan-bahan nukleus dengan sitoplasma berlaku melalui liang ini.

Kromatin
Gelungan bebenang daripada asid deoksiribonukleik (DNA) dan protein asas (histon). Di dalam nukleus, granul-granul kromatin kelihatan lebih padat di bahagian berdekatan dengan membran nukleus dan juga disekitar nukleus.

Nukleolus
Struktur yang berbentuk sfera, tidak bermembran dan kaya dengan RNA dan protein asas. Ia merupakan tapak untuk sistesis asid ribonukleik ribososm (r-RNA) dan asid ribonukleik pemindah (t-RNA). Satu nukleus boleh mengandungi lebih dari satu nukleolus.

Nukleoplasma
Bahan amorfus nukleus. Merupakan komponen yang mengandungi bahan-bahan seperti protein, metabolit dan ion.

Vadrumm Medley

2008-08-22T18:11:00.000-07:00

2008-08-22T17:57:00.000-07:00

SMA Muhammadiyah membuka program kelas baru yang bernama ICT Class (Information Communication And Technology. Kelas ini berisi kurang lebih 20 siswa. Yang setiap siswa diberi sebuah laptop. Kelas berfull AC, OHP, satu LCD Screen, 1 Komputer guru, dll. Kelas ICT ini diproyeksikan masuk bidang science.

Selain ICT Class, SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar membuka kelas siap kerja. Kelas siap kerja ini diberi bekal keterampilan dalam segala hal. Ada perakitan komputer, tehnikal HP,dll

Untuk informasi lebih lanjut klik www.smamuh1kra.sch.id

Jaringan Dasar Hewan

2008-08-22T17:41:00.000-07:00

JARINGAN DASAR HEWAN

Tujuan : Mengenal tipe-tipe jaringan dasar yang ditemukan pada hewan.

PENDAHULUAN
Tubuh hewan terdiri atas jaringan-jaringan atau sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan mereka mempunyai fungsi yang spesifik. Sebagai contoh, otot-otot jantung yang bercabang menghubungkan sel-jantung yang lainnya. Percabangan tersebut membantu kontraksi sel-sel dalam satu koordinasi (Campbell et al. 1999). Ilmu yang mempelajari jaringan disebut histologi. Jaringan didalam tubuh hewan mempunyai sifat yang khusus dalam melakukan fungsinya, seperti peka dan pengendali (jaringan saraf), gerakan (jaringan otot), penunjang dan pengisi tubuh (jaringan ikat), absorbsi dan sekresi (jaringan epitel), bersifat cair (darah) dan lainnya. Masing-masing jaringan dasar dibedakan lagi menjadi beberapa tipe khusus sesuai dengan fungsinya. Padasaat perkembangan embrio, lapisan kecambah (germ layers) berdiferensiasi (dengan proses yang disebut histogenesis) menjadi empat macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf.
1. Jaringan Epithelium
Jaringan epitel terdiri atas satu atau banyak lapis sel, yang menutupi permukaan dalam dan luar suatu organ. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm, mesoderm atau endoderm. Di bagian tubuh luar, epitel ini membentuk lapisan pelindung, sedangkan pada bagian dalam tubuh, jaringan epitel terdapat disepanjang sisi organ. Jaringan epitel dibedakan berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel penyusunnya, yaitu (1) epithelium satu lapis (simple epithelium). Epithel ini terdiri atas sel-sel berbentuk pipih, kubus, dan silindris (batang). Epithelium pipih selapis ditemukan antara lain pada lapisan endotel pembuluh darah. Epithelium bentuk kubus ditemukan pada kelenjar
tyroid dan pembuluh darah. Epithel berbentuk silindris (batang) ditemukan pada lambung dan usus. (2) Epithelium berlapis banyak (stratified epithelium) yang dibentuk oleh beberapa lapis sel yang berbentuk pipih, kuboid, atau silindris. Epithelium ini dapat ditemukan pada kulit, kelenjar keringat, dan uretra. Beberapa lapisan pada epitheliun ini dapat berubah menjadi sel-sel yang memanjang dan disebut epithelium transisional. Epitel transisional ditemukan pada kandung kemih (vesica urinaria). Disamping itu, terdapat epithelium berlapis banyak semu (pseudostratified epithelium) yang ditemukan pada trakea.
Epitel pipih berlapis, seperti yang terdapat di pemukaan kulit kita, mampu melakukan mitosis dengan cepat. Sel-sel baru hasil mitosis menggantikan sel-sel permukaan yang mati. Epitel ini juga sebagai pelindung oragan terhadap abrasi oleh makanan yang kasar, seperti yang ditemukan pada esofagus. Sebaliknya, epitelium pipih selapis berukuran tipis dan lemah, yang cocok untuk pertukaran material dengan cara difusi. Epitel ini ditemukan pada dinding kapiler darah dan alveoli paru-paru (Campbell et al. 1999).
2. Jaringan Ikat
Jaringan ikat berfungsi untuk menunjang tubuh, dibentuk oleh sel-sel dalam jumlah sedikit. Jaringan ikat terdiri atas populasi sel yang tersebar di dalam matrik ekstraseluler. Secara embriologi, jaringan ikat berasal dari lapisan mesoderm. Se-sel tersebut mensistesis matriks, dengan anyaman serat yang tertanam di dalamnya (Campbell et al. 1999). Jaringan ikat ini dapat dibedakan menjadi (1) jaringan ikat longgar dan (2) jaringan ikat padat, (3) jaringan lemak, (4) jaringan darah, (5) kartilago, dan (6) tulang.
Diantara enam tipe jaringan ikat, jaringan ikat longgar paling banyak ditemukan di dalam tubuh kita. Di dalam matriks jaringan ikat longgar ini hanya sedikit ditemukan serabut. Serabut penyusun jaringan ikat ini berupa kolagen. Fungsi utama jaringan ikat longgar adalah pengikat dan pengepak material, dan sebagai tumbuhan bagi jaringan dan organ lainnya. Jaringan ikat longgar di kulit membatasi dengan otot (Campbell et al. 1999).
Jaringan ikat padat/fibrous mempunyai matriks yang banyak mengandung serabut kolagen. Jaringan ini membentuk tendon sebagai tempat perlekatan otot dengan tulang, dan ligamen sebagai tempat persendian tulang dengan tulang (Campbell et al. 1999).
Jaringan lemak mengandung sel-sel lemak. Jaringan ini digunakan sebagai bantalan, dan melindungi tubuh, serta sebagai penyimpan energi. Setiap sel lemak, mengandung tetes lemak yang besar. Didalam jaringan lemak, matriks relatif sedikt (Campbell et al. 1999).
Darah adalah jaringan ikat yang tersusun sebagian besar cairan. Matriks darah disebut plasma, yang tersusun oleh air, garam mineral, dan protein terlarut. Sel darah merah dan putih tersuspensi di dalam plasma. Darah ini berfungsi utama dalam transpor substansi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Disamping itu, darah juga berperan dalam sistem kekebalan (Campbell et al. 1999).
Kartilago adalah jaringan ikat yang membentuk material rangka yang fleksibel dan kuat, terdiri atas serabut kolgen yang tertanam di dalam matriks. Kartilago banyak ditemukan pada bagian ujung tulang keras, hidung, telinga, dan vertebrae (ruas-ruas tulang belakang) (Campbell et al. 1999).
Tulang keras (bone) merupakan jaringan ikat yang kaku, keras, dengan serabut kolagen yang tertanam di dalam matriks (Campbell et al. 1999). Didalam matriks sel tulang terdapat kalsium yang dapat bergerak dan diserap oleh darah. Hal ini merupakan peran penting tulang dalam proses homeostasis kadar kalsium dalam darah. Sel tulang (osteosit) terdapat di dalam ruang yang disebut lakuna. Lakuna ini mengandung satu atau beberapa osteosit. Penjuluran yang keluar dari osteosit disebut kanalikuli. Kanalikuli dari satu sel berhubungan dengan sel lainnya, sebagai bentuk komunikasi sel. Satu osteon terdiri dari sejumlah lamela konsentris yang mengelilingi kanal sentral (kanalis Haversi). Pada individu yang masih hidup, kanal sentral ini berisi pembuluh darah.
3. Jaringan Otot
Secara embriologi, jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang memanjang atau berbentuk serabut yang dapat berkontraksi karena
adanya molekul miofibril. Pada vertebrata, secara tipikal mempunyai tiga jenis otot, yaitu otot skelet (rangka), otot jantung (cardiac), dan otot polos (Campbell et al. 1999).
Otot skelet berstruktur bergaris melintang, berfungsi untuk menggerakkan rangka. Otot ini bersifat sadar (voluntary), karena mampu diatur oleh kemauan kita. Serabut ototnya mempunyai banyak nukleus yang terletak ditepi. Otot rangka mempunyai garis melintang yang gelap (pita anisotrop) dan garis terang (pita isotrop).
Otot jantung merupakan otot bergaris melintang dan bercabang. Sifat otot ini tidak sadar (involuntary), karena kontraksinya tidak bisa diatur oleh kemauan kita. Nukleus terletak ditengah sel. Pada bagian ujung sel, terdapat sambungan rapat, yang membentuk struktur pembawa sinyal untuk kontraksi dari satu sel ke sel lainnya selama denyut jantung (Campbell et al. 1999).
Otot polos berbentuk seperti spindle. Kontraksi otot polos lebih lambat dinbbandingkan otot skelet, namun mereka mampu kontraksi dalam waktu lebih lama. Otot polos bersifat tidak sadar (involuntary), seperti otot jantung. Otot polos ditemukan pada banyak organ tubuh, diantaranya terdapat pada dinding pembuluh darah dan melapisi organ dalam seperti usus dan uterus. Membran plasmanya disebut sarkolema dan sitoplasmanya sering disebut sarkoplasma. Sitoplasma yang mengandung miofibril dengan ketebalan mencapai 1 mikron.
4. Jaringan Saraf
Jaringan saraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) dan pada sistim saraf tepi. Ada dua macam sel, yaitu sel saraf (neuron) dan sel pendukung (sel glia). Neuron mengandung badan sel, nukleus, dan penjuluran atau serabut. Satu tipe penjuluran tersebut adalah dendrit, yang berperan dalam menerima sinyal dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Tipe penjuluran sel saraf yang lain, disebut akson (neurit), yang berperan dalam meneruskan sinyal dari badan sel ke neuron lainnya. Beberapa akson berukuran sangat panjang, yaitu memanjang dari otak sampai ke bagian bawah abdomen (panjang 1/2 meter atau lebih). Transmisi sinyal dari neuron ke neuron lainnya umumnya dilakukan secara kimia. Selain neuron, ditemukan juga sel pendukung, seperti sel glia. Sel glia
merupakan sel yang menunjang dan melindungi neuron. Sel-sel pendukung umumnya berperan dalam melindungi dan membungkus akson dan dendrit, sehingga membantu mempercepat transmisi sinyal (Campbell et al. 1999).
ALAT DAN BAHAN
Alat dan Bahan :
1. Mikroskop cahaya
2. Preparat awetan epitelium pipih, kubus, dan kolumner selapis.
3. Preparat awetan jaringan ikat.
4. Preparat awetan otot polos, skelet, dan jantung.
5. Preparat awetan jaringan saraf.
CARA KERJA
Preparat Epitelium.
1. Mintalah preparat epitelium pipih, kubus, dan kolumner selapis pada asisten anda dan dengan menggunakan mikroskop, amati preparat dengan perbesaran lemah (10X10), kemudian dengan perbesaran kuat (10X40).
2. Gambar hasil pengamatan anda baik dengan perbesaran lemah dan perbesaran kuat. Dengan perbesaran kuat, amati setiap tipe epitelium : bentuk sel, jumlah inti, letak inti, dan ciri morfologi lainnya. Lengkapi gambar anda dengan keterangan.
Preparat Tulang Padat.
1. Mintalah preparat tulang padat pada asisten anda dan dengan menggunakan mikroskop, amati preparat dengan perbesaran lemah (10X10), kemudian dengan perbesaran kuat (10X40).
2. Gambar hasil pengamatan anda baik dengan perbesaran lemah dan perbesaran kuat. Dengan perbesaran kuat, amati satu buah sistem osteon, yang terdiri atas lakuna, kanal sentral, lamela tulang, kanalikuli, dan kanalis Haversi. Lengkapi gambar anda dengan keterangan.
Preparat Otot Polos.
1. Mintalah preparat otot polos pada asisten anda dan dengan menggunakan mikroskop, amati preparat dengan perbesaran lemah (10X10), kemudian dengan perbesaran kuat (10X40).
2. Gambar hasil pengamatan anda dan beri keterangan selengkapnya.
Preparat Otot Skelet.
1. Mintalah preparat otot skelet pada asisten anda dan dengan menggunakan mikroskop, amati preparat dengan perbesaran lemah (10X10 ), kemudian dengan perbesaran kuat (10X40).
2. Amati preparat otot serat melintang irisan membujur dan irisan melintang, dengan menggunakan perbesaran kuat tentang bentuk sel yang berupa serabut dan adanya inti, garis gelap (anisotrop) dan garis terang (isotrop). Dimanakah letak intinya?
3. Gambar preparat anda dan beri keterangan selengkapnya.
Preparat Otot Jantung.
1. Mintalah preparat otot jantung pada asisten anda dan dengan menggunakan mikroskop, amati preparat dengan perbesaran lemah (10X10 ), kemudian dengan perbesaran kuat (10X40).
2. Amati preparat anda dengan menggunakan perbesaran lemah dan kuat dan bandingkan dengan preparat otot rangka.
3. Gambar preparat anda dan beri keterangan selengkapnya.
Preparat Jaringan Saraf.
1. Mintalah jaringan saraf pada asisten anda dan dengan menggunakan mikroskop, amati preparat dengan perbesaran lemah (10X10), kemudian dengan perbesaran kuat (10X40).
2. Gambar hasil pengamatan anda baik dengan perbesaran lemah dan perbesaran kuat. Dengan perbesaran kuat, amati satu neuron : badan sel, inti, akson, dan dendrit. Lengkapi gambar anda dengan keterangan.

Description Of Mangkunegaran

2008-08-22T17:37:00.000-07:00

GENERAL DESCRIPTION
OF ISTANA MANGKUNEGARAN SURAKARTA

1. Location of Istana Mangkunegaran
Mangkunegaran Palace is located in the center of Surakarta, or more familiar with Sala, in a district named Banjarsari. “Sleepless City”, Cultural Center”, “city of Batik”, and many other names and terms are called by people to describe the city of Surakarta. Solo or Surakarta is one of the attractive stopovers for tourists.
Beside it is not far from Yogyakarta, specialized district, it has various attractive tourism resort it visit as follows:
a. Kraton Kasunanan Surakarta
b. Istana Mangkunegaran
c. Radya Pustaka Museum
d. Triwindu Antique Market
e. Klewer Batik Market
f. Wuryaningratan Batik Gallery
g. Sangiran Museum
h. Sukuh Temple
i. Cetho Temple
j. Grojogan Sewu
One of the most interesting sights in this city is Istana Mangkunegaran that is often called, “Puro Mangkunebaran”. The palace, which is called “puro”, is a large building typical of the ancient Javanese style of aristocratic painting ornament and carving. The Palace was the dwelling place of Mangkunegaran falimilies descendant. The spirit of Javanese culture can be strongly perceived in terms of location, building and some actives that can he still witnessed up to now.
The palace area is situated at a quarter of four streets, Ronggowarsito Streets at the front, R.A. Kartini Streets at the right side, and Teuku Umar Streets at the left side and R.M. Said at the back side.
Mangkunegaran II began its construction at the end of the 18th centuries and it was completed in 1866 since then it has under gone several renovations; yet it still remains true to its original design, reflecting the Princess of the past.
Since the re-ign of Mangkunegoro VIII the palace was opened for public and organized as a tourism bureau in 1968. The idea was firsty tuned up from Prince Mangkunegoro Vlll who likes to correspond with l'breign Friends and to entertain them to visit palace. The palace is also completed by receptionist oil -ice, library, carriage gallery, art shops and public facilities to support the tourism
- Bureau.

2. The Short History of Mangkunegaran Palace
Talk about the Mangkunegaran Palace was build or usual called Puro Mangkunegaran in Surakarta City it is mean to effort about struggle of Raden Mas Said or famous with Pangeran Sambernyawa is the man who builds Praja ManZ!kuiicLaran (or called Ilic Mangk(incguru I).
Raden Mas Said was born in Kartosuro Palace in 17 April 1725 when he was 16 years olds. It is start the China rebellion against the Dutch at the end spread to everywhere and influence the attitude of Mataram people with the Dutch. When Susuhunan Pakubuana II (the authority of Surakarta Palace) takes side the Dutch, so the people attack the palace.
Raden Mas said that still young with his brother and his friends merge with the people against the Dutch. In 1741 they leave the palace and go to Nglareh country in Wonogiri. In Nglaroh country, Raden Mas Said troops more arrogant and strong because the people support his struggle. Because the suggestion ol'I'atih Kudanawarsa, IZadcn Mas Said merge with Sunan Kuning in
Randulawang to againts together. Because of his struggles, he is famous with Pangeran Sambernyawa (Prince who spread the death). He also merge with his parent in law. Kanjeng Pangeran Mangkubumi and he leads the troops againts the Dutch which is allied with Sultan Hamengkubuana I.
Raden Mas Said struggles that lasted about 17 years (1740 - 1757) was only backed up by small troops but they had great fighting spirit as well as rapid movement. Pangeran Sambernyawa determination and success in every fight cased a stir in Dutch side.
Even the Dutch fortification fell down, and it made Nicolas Hartingh (in Dutch Residence of Yogyakarta) so restless that he asked for Susuhunan Pakubuana I help to call and convince Pangeran Sambernyawa, who doubled that invitation from the beginning, to run the government at Surakarta.
However, he eventually came to that {palace and met Susuhunan Pakubuana II, who is his own uncle. Then on Saturday, Legi, Jumadilawal 5, the year of Alip and cycle of 8 years Kuntoro, Javanese Calendrical reckoning 1638 or March 17, 1757. Peace treaty was made among three parties Pakubuana 111, Raden Mas Said, and Sultan Hamengkubuana who was represented by vice Regent Danurejo at Kalicacing. Salatiga. With this treaty, finally Raden Mas Said can be successfully persuaded to stop his rebellion. Account to this treaty, Raden Mas Said post on was equal with other kings position and Susuhunan Pakubuana III, the single of Raden Mas Said take place 17 years (1740 - 1757) with the troops which can move fastly and strong. As for the title of this government ruling was “Kanjeng Gusti Pangeran Adipaii Aryo Mangkunegoro”. Some exceptions were stated in treaty that he was not allowed to: 1. Sit upon the throne
2. Establish Balai Winata
3. Have his own city square
4. Raise a pair of Banyan tree
Those are meant to distinguish his authority from the kings of Kasunnanan Surakarta Palace and Kings of Kasultanan YoQVakarta Palace. And for land under Praja Mangkunegaran's authority included Kaduangland, Nglaroh, Wiroko, Hariboyo, Hangkuboyo, Kedu. Sambuyan Gunung Kidul, Northern Pajang and in the south of Solo - Kartasura road and Mataram. Due to Pangeran Sambernyawa who's struggle againts DutCh li>r 17 years (1740 -- 1517) Indonc”ia
government honored him first level Bintang M.A. and considered him as National Hero.

3. Who AccuP-ed the Tahta Praja Mangkunegaran ?
Praja Mangkunegaran is since Raden Mas Said can persuasion to stop the war by signing Salatiga treaty. That was the time when some of throne holders, successfully promoting Mangkunegaran during their reign, appeared. Based on Istana Mangkunegaran rule, at throne holder or Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro must be appointed democratically by the whole families of the palace.
The substitutes of kings who has stepped down must be Mangkunegoro descendent. Who are considered by palace capable of becoming head of the
families and people. Those who were trusted to hold the throne in Istana Mangkunegaran are followed.
a. KAGPAA Mangkunegoro I
Maiden name : Raden Mas Said, when he served in Kartasura his name is Raden Mas Suryokusumo, when he conducted rebellion againts Kraton and VOC, his nick name is Pangeran Sambernyawa. He is the founder of Mangkunegaran and ruled from 1757 to 1795.
b. KGPAA Mangkunegoro II
Maiden name : R.M. Sulomo, grandchild of Mangkunegoro I, he was born as the son of Kanjeng Pangeran Adipati Prabuwijaya. I)uring his reign political silualiun changed, VUC dispc;rsc;d, I lindia t.3clanda ruling was established, then it was replaced by England: ruli ng under Raffles.
Dutch ruling returned, the Diponegoro battle was raging. Under that uncertain situation, Mangkunegoro li felt necessery to consolidare by separating from Kraton Surakarta and declaring independence. During his reign the blocker as Istana Mangkunegaran building was establishing gradually in the ruling period from 1795 to 1825.
, c. KGPAA Mangkunegoro III
Maiden name : R.M. Sarengat, grandchild of Mangkunegoro II and son of Pangeran Notokusumo. After consolidation of Mangkunegoro II and implementing well-organized foundation of administration, Karanganyar and Wonogiri regencies, were established. The daily ruling was entrusted to a vice regent. This government ruled from 1825 to 1853
d. KGPAA Mangkunegoro IV
Maiden name : R.M. Sudiro, after becoming grown up, his name is Gondokusumo. He is grandchild of Mangkunegoro III and Mangkunegoro V is his cousin.
The stability of economy. During his reign, the wealth of the palace was multiplied abundantly as the result of establishing coffee and tea factories, rice grain milling, etc. He ruling was from 1853 to 1881.
e. KGPAA Mangkunegoro V
Maiden name : R.M. Prangwedono. His program were improving the solidarity among kinship, applying Tri Darma to face social and economic crisis happened at the moment. He reigned from 1881 to 1896.
f. KDPAA Mangkunegoro VI
Maiden name : R.M. Surono, son of Mangkunegoro IV or brother of Mangkunegoro V.
His program was restoring the leadership reforming the attitude and ways of doing. Improving the effectiveness in spending this fund to develop and restoring every aspect, starting to promote confidence of Mangkunegaran to both inside on the country. He ruled fro, 1896 to 1916.
g. KGPAA Mangkunegoro VII
Maiden name : Notosuparto, son of Mangkunegoro V.
His program is to develop Mangkunegaran in the field education and culture in order to expand to the other countries. During his reign, Mangkunegaran regained its top of victory and greatness in the line with development of century twenties. The moment was considered by people as “Active social movement”> he reign was from 1916 - 1944.
h. KGPAA Mangkunegoro VIII
Maiden name : R.M. Suroso Noto Suparto.
He was 18 years old he was inaugurated. He is the founder as tourism Bureau of Istana Mangkunegaran Surakarta. He ruled from 1944 t0 1987¬
i. KGPAA Mangkunegoro IX
Maiden name : Sudjiwo Kusumo, son of Mangkunegoro VIII. ' He is the king who is still ruling. He is from 1989 - present.

r11UM%_.lXL 1.”1N L111V1'N “r 13 1 2111'N It
MANGKUNEGARAN

1. The Block of Istana Mangkunegaran
Puro/Istana Mangkunegaran, strictly speaking in princely house rather -than a palace, is built on kraton model but a small scale. It share the primary architectural features of Pendopo Ageng, Paringgitan, Dalem Ageng, Bale Peni and Bale Warm. The whole enclosed by an outer fortified wall. Like the principal Surakarta and Yogyakarta Kratons. Puro/Istana Mangkunegaran, underwent several modifications during the peak years of the Colonial Presence in Central Java and exhibits European decorative feature typical of the period.
Ifwc enter the blocks ol'Istana Manbkunc;l;aran, we will go in to 302,50 m x 308,25 m size of building.
The area of the whole building is 93.396 m2 and it is Javanese architecture building with ornament and some collection of items that show highly artistic culture of Javanese.
The blocks of the palace was built gradually by Mangkunegoro H from 1804 to 1866. basically, the building of Istana Mangkunegaran is divided into two, these are the part of the palace, to which the public is allowed to visit and the private parts of the ones opened for tourists according to the decree of KGPAA Mangkunegoro VII 1968. mainly the building includes three main parts, those are: Pendopo Ageng, Paringgitan, Dalem Ageng.

2. Pendopo Ageng
The first gate of the Kraton opens onto the Pamedan, a training field for the soldiers of Mangkunegaran legion. The former stables and barracks are located on the eastern side of the pamedan. The second gate leads into the inner courtyard which is dominated by the 3.500 sq, meter. Pendopo Ageng (Great Pendopo) which with a capacity of five to ten thousand people, was a for many years the largest in all Indonesia.
Pendopo Ageng Istana Mangkunegaran has wide called Pamedan Mangkunegaran, located to south of the palace gate. Among the given rooms, the
most front of the room lies “Pendopo” in where the traditional ceremony i s conducted, and it is also used to perform traditional dances.
The shape of Pendopo building is Joglo, the square wooden columns which support the Joglo roof were carved from trees grown in the Mangkunegaran forest in the hills of WonoI;iri. The entire structure was built without the use of nails. The predominant colors of that palace are yellow and green, young rice plant colors of the Mangkunegaran family. Special shape of Central Java building, it has four pillars (Saka Guru or main pillars) of 40 cm, made of log of teak tree. The height of the main pillars is 10. 50 m. While pillars of building is 16 m. The front part of this Great Pendopo Ageng is decorated with beautiful lamps derived from Holland.
The floor of Pendopo Ageng is 62.50 meters long and 51.60 meters wide, and the Italian marble floor was put in. the roof is made of hundreds of siraps (teak wood tiles) in 1925. the top of the roof is 16.70 meters from the ground. There is Gamelan set (instrument of the Javanese classical orchestra) in the south - west side of Pendopo Ageng which is named Kyai Kanyut Mesem, that means those who hear the gamelan sound will be shaken up to enjoy it. This gamelan is hundreds of years, the oldest, most complete, and the most frequently played Gamelan in the Mangkunegaran Palace.
The gamelan is popular in culture circles of Java as well aboard, is played on Wednesdays to accompany traditional dance rehearsals. Originally audiences were seated crosslegged on the floor of the Pendopo Ageng. Chairs were introduced only in the late 19th century, during the reign of Mangkunegoro VI.
In addition of this gamelan, these are three other sets of gamelan arranged in Pendopo Ageng, those are :
a. Munggang
b. Corobalen
c. Kodok Ngorek
This gamelan is sounded only for certain ceremonies such as : a. King inauguration
b. Wedding
c. Circumcision
d. Respected guests visit and many others
The decoration of the ceiling, in the middle of the Pendopo Ageng was painted in 1937 and is called Kumudhowati, the work of Liem To Hien (China).
The designer and the artist were from other countries, the painting has Javanese batik style called as Modang (fire/flame motif) one of the most popular Javanese patterns. Along the edge of the painting can be seen the Javanese version of the Zodiac and the paints of Compass (pictured the “Attribute -s and Weapons of the Dewas/Good”).
The center of the painting, picture the eight mystical color which symbolize magical powers. It has function to protect-againts negative things. The function of Pendopo, besides for dance and gamelan performance, it is also used for reception the Joglo shape without any all open shows the king characteristic to protect people impartially.
The second main building of the palace is called paringgitan. The room where the royal family receives official guest. This word derived from the word “Para” (Place) and “Ringgit” (Puppet). There fore it means this room is also used for Wayang (Puppet), Kulit (leather) performances. The show puppet plays depicting episodes from the Mahabarata and the Ramayana, the major epics of South's Asia and India literature. The Kelir (screen) spans the front door, the big main door. The Dalang (puppeteer) sits cross legged in front of the screen manipulating the puppets and speaking the parts of each character. The Blencong (oil lamp) hangs behind the screen in the I)alcrn nbcng (“fhc third main building of the palace). The members of the palace watch this performance from Dalem Ageng, the most glorious building. The door, at the middle, of this room is wide opened right behind the screen of the show, while the guests and common people can watch in front of the screen.
The shape of Paringgitan building is “Kutuk Ngambang” with 21,50 x 17,50 size or totally 375,25 m2. In this room, some painting of late Basuki Abdullah can be seen, these are : “Gusti Putri” (the Queen of Mangkunegoro
VII), and paintings of Mangkunegoro VIIi and Mangkunegoro VIL (Basuki Abdullah the well-known Solonese Painter).
In additional to the paintings mentioned above, there also two paintings,
. with the same size as the real model, of Kanj'eng Putri Mangkunegoro IX and KGPAA Mangkunegoro IX (the present there King and Queen), in front of the paintings, on the wall there are two half-century bronze statues of KGPAA Mangkunegoro VII and Queen. The porch of Paringgitan is decorated with several Chinese and Italian statues.

4. Dalem Ageng
Dalem Ageng is the main building of the palace that is considered as sacred and holy. To go into Dalem Ageng from Paringgitan, we pass three doors, the main door is right in the center and opened when there are special ceremonies.
Some tourists usually pass the left door of all Javanese houses is constructed in the Limasan Architectural style with eight Saka Guru (Pillars). Its size is 383,75 m2. Room which traditionally housed the royal bridal bed and which now serves as a museum.
In the inners room, there is place that is called Krobongan/Peranen-it is used to put the offering two Dewi Sri (The Goddess of rice) who had family ties with Mangkunegoro to present according to the legend. The Goddess of Grain and fertility but later was brought in-to the house and made into a bridal bed. There are two wooden statues in front of the Krobongan called Loro Blonyo. These statues symbolize well being.
The Dalem Ageng is only used for traditional ceremonies for the wedding of the Prince's daughters and funerals of family members. These ceremonies are held in front of the Krobongan or Petanen with the guests sitting on the floor. Neither gamelan music nor dances are ever performed in the Dalem Ageng. After a ceremony, when there are dances to be seen and gamelan to be heard, guests are requested to go to the Pendopo.
In the Dalem Ageng, the roof is with put a ceiling and the wood work is made to look like sunbeams; the sunlight shine in directly through the roof tiles, revealing the main architectural lines and on the frame of the house.
The function of Dalem Ageng, recently us not the place to conduct sacred ceremonies, but also the place as tile museum in where some collection of things
hundred years, before the place was established. The Dalem is also used to display a priceless collection of relics, found in the Surakarta area, skillfully by the late Mangkunegoro VII, and neatly arranged in cupboard and glass showcases. These relic consist of gold an bronze articles from the Hindu, Majapahit (1293 - 1478) and Mataram (1586 - 1755) periods and constitute one of the rarest collection of high cultural and archeological value in Indonesia. Some of pieces on display; large, gold Budhistic rings with sacred Mantra inscriptions; a gold chasity belt might have belonged to a queen's fabulous collection of gold coins and other objects from the Majapahit Kingdom; gold kerises and Javanese dagger handles; bronze Bodhisattva statues; ancients oil lamps; temple bells; bronze work and the other curious. Gold-plated dresses are also displayed in the Dalem Ageng in the Dalem Ageng along with gold ampilan articles, articles carried by young girls have to walk behind the Prince and Princess at special traditional ceremonies.
In this part of the palace, there is a collection of portraits of the many Mangkunegoro Princes hanging on the wall.
Chapter III
OTHER BUILDINGS

Beside the main building' Pendopo Ageng, Paringgitan, and Dalem Ageng, there are still other rooms for various necessities of the families in the palace, such as the dwelling palace of Mangkunegoro families behind the middle part of Dalem Ageng. This place is quite just like a nobleman owned house in the village, inside the park grow some trees and bush as natural preserve as well, with tens of kinds of birds, and classical European models statues. Unfortunately the area is private one.

l. Pracimoyoso
After observing Dalem Ageng, we can continue to go into park and Pracimoyoso. Pracimoyoso is the dinning room and function as family meeting room with modern architecture mixed with traditional style to be harmony. Going into Pracimoyoso, we can feel calm and impressed. The interior design is unique, and items that exist there show high values and taste.
In this room, the first tings to be seen are the rooms decorated with lace large mirrors on the wall of the room. Beside the mirrors, in the middle of the room hangs a crystal lamp. Unfortunately, this room can only be seen from outside and it is allowed to go in.
At the veranda of Pracimoyoso, there are several table and chairs sets and cupboards with the pictures of the big Mangkunegoro family. There are also foreign guests picture of Queen Yuliana and her husband (Dutch) and Queen Fabiolla and her husband (Belgium). When they visit the palace, as the sign ol'
- good relationship made between two kingdoms.
In the dinning-room of Pracomoyoso, these is glass will with picture, describing the daily life of Javanese society long time ago. This beautiful mirror was the work of art by a Dutch named Mr. Karsten. At the edge of the table in the dinning room there is also a carving of ivory, describing the story of Ramayana. They say
that this carving was made by a Balinese for thirty years. So no wonders of' this beautiful of carving is very amazing.

2. Bale Peni
This area was the dwelling place of Mangkunegoro families descendant, it is located beside Dalem Ageng. Bale Pen] is the part of the palace, to which the
public or visitors is not allowed to visit and private part of the palace, where only ' apartments for the Princes.
But it can be seen from Bale Warm, because it is not allowed to go in. between Bale Peni and Bale Warm, there are some classical European modeled statues and collection of mask used for dancing from various areas of Indonesia. Next to Bale Peni is the gamelan finishing.

3. Bale Warni
Bale Warm is located next to Dalern Ageng. The public is allowed to visit it. The area where only apartments for princesses. In this place we can see beautiful garden, with tens ol'various kind ol'birds, planted with Ilowering trees and ornamental shrubs.
There are some portraits of the royal family hanging on the wall and arranged on the table. And Masks are arranged in cupboard. The inner garden is a beautiful sanctuary with caged song hirds, classical P;urcrpcan statuary, colorful butterflies and fountains playing in the sunshine.
Opening on to the garden is the Beranda Dalem (Inner Verandah), an eight-side room with chandeliers and fine European furniture. Ornate gilt-framed mirrors line the walls. Leading off the inner verandah is a dining room with stained glass windows depicting Javanese scenes, and the princesses' dressing room and elegant tiled bathroom.
Bale Peni and Bale Warm, this part of the kraton, used to day as the residence of the current royal family, has retained the tranquil atmosphere of a noble country house.
4. Library
A lasting vestigate of the Kraton's part is the fine library, which is now housed in the upperstorey of the Kraton's administrative (Kantor Dinas Urusan Istana) wing on the left side of the Pamedan. It was established in 1867 MangkunegorolV.
This library is still used by student and historians. They can find some books in various language, some collections of historical photos, and some datas about plantation as well as the other possessions of Mangkunegaran.
The library with the heavy wooden shutters thrown open to admid shafts o t' white sunlight, is still used by historians and students seated at desk among the
rows of shelving stacked with leather-bound Javanese manuscripts, books, an extensive collection plantations and other land holdings.
At the end of the room, there is a room carts collection. This room is located next to Kantor Dinas Biro Pariwisata. These carts are used for special ceremonil.a, such as; wedding, Kings Inauguration, circumcision, and so on. Yellow and green, the colors symbolized fertility is dominating the carts' colors
Chapter IV ARCHEOLOGICAL REMAINS COLLECTION .
Traditional buildings, for example palaces, were mostly situated in Java island where The Hindu and Buddha Kingdoms existed. Those palaces are important assets in tourism sectors. Now days, most of them are organized as tourism objects there fore people can enjoy them. By keeping their historical and cultural nuance, palaces become interesting tourism object. They provide cultural attractions like traditional cerrnnonv processions, traditional danrrti and huhheis hCrli0rmancrs. Jav,inrsk classical orchestra, and also traditional foods and beverages. Tourist can enjoy not only the architectural building and the archeological remains but also the traditional performances.
In Mangkunegaran Palace has things or archeological remains that used in the past by Mangkunegaran and a half thing come from Buddhist and Hinduism are before the palace was build up and the things which come from around people. And the other collection come from foreign which is a gift from the country that Mangkunegaran know such as miniature from Princes Yuliana, a drinks tools from Belgy, crystal tools from Cekoslovakia, Sword from eastern country, samurai from Japan and other things. The purpose of collection to prove that we have high class culture from the post, with this collection, to try to make a live this generation to know our country habits.
And hope make the truth that the archeological remains as supernatural thing which can make lucky or sad, but it's as archeological remains with play a rule in study about history and culture things are :
1. Carriage
King of carriage which is exist are :
a. Kyai Con&okanto (the grandeus carriage)
Made in year 1850 - 1860
b. 2 Kinds of Berline carriage
made in year 1880 - 1900
made in Holmes Derby, London.
c. Galsslaundover Carriage
Made in year 1890 - 1900
d. Laundurt carriage
Made in after 1980 e. Borouchet carriage

2. Gold collection
a. Gold Buddhist rings with sacred Mantra in Scrimption
b. A gold chasity belt, which might have belonged to a queen's fabulous,
collection of coins and other objects from the Majapahit Kingdom.
c. Gold kerises and Javanese dagger handles d. Gold-plate dresses e. Finger rings
f. Bracelet rings
g. Rings and car rings h. Bracelet and ankled
i. Necklace or gold chain
_j. Body decoration k. Currency
l. Other things
- To ceremony
- Jewelry
- Ancient inscription, and use unknown
3. Statues collection
a. Stone statues
b. Bronze Bodhisattva c. Metal Statues
4. Weapon
a. Lance b. Keris c. Sword d. Kujang
5. Metal tools are :
a. Lamps (oil lamp)
b. The blencong (oil lamp) hangs behind the screen in the Dalem Ageng;.
c. Talam for the priest
d. Geta for the priest
e. Hangs bells, temple bells
f' License angklo
g. Holy water earthern cooking pot
h. Scoop
i. Mirror
j. Buddhist Atribute
6. Basuki Abdullah painting and photos
In the Paringgitan there are some paintings by Basuki Abdullah (the well known Solonese painter)
a. Gusti Putri (The Queen of Mangkunegoro Vlll)
b. Gusti Ratu Timur (The Queen of Mangkunegoro VII)
c. Painting of Mangkunegoro VII and Mangkunegoro VIII d. And many other photos of The Royal family.
7. Mask
The rare collection of masks used for dancing from various areas of Indonesia (Surakarta, Yogyakarta, Bali, Madura, Bandung and Malang) 8. Other things
a. A piece building fragment or temple and glazed porcelain. b. Appreciation or sign of respect
c. Dance clothes
d. Crystal collection
e. Calligraphy, Beber Puppets
And the other things in palace which the writer unknown.

Kalorimeter

2008-08-22T17:16:00.001-07:00

I. Tujuan
Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk energi kebentuk energi yang lain. Di alam ini banyak terdapat jenis energi, antara lain : energi kimia, energi listrik, energi kalor, energi potensial gravitasi, energi kinetik dan lain-lain. Pada percobaan kali ini akan dilakukan pengkonversian energi dari energi listrik menjadi energi panas dengan menggunakan kalorimeter. Dalam peristiwa tersebut dapat ditentukan nilai kesetaraan antara energi listrik dengan energi kalor.
Setelah melakukan percobaan, mahasiswa diharapkan mampu :
1. Menentukan besarnya energi listrik yang dilepaskan dalam kalorimeter.
2. Menentukan besarnya neregi alor yang diterima kalorimeter.
3. Menentukan nilai kesetaraan kalor – listrik

II. Dasar Teori
Pada percobaan kali ini berhubungan dengan dua bentuk energi yakni enegi kalor dan listrik. Energi listrik dihasilkan oleh suatu catu daya pada suatu resistor dinyatakan dengan persamaan :

Dimana W = energi listrik ( joule )
v = Tegangan listrik ( volt )
i = Arus listrik ( Volt )
t = waktu / lama aliran listrik ( sekon )
Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikan suhu zat dinyatakan dengan persamaan :

Dimana Q = Jumlah kalor yang diperlukan ( kalori )
m = massa zat ( gram )
c = kalor jenis zat ( kal/gr0C)
ta = suhu akhir zat (0C)
t = suhu mula-mula (0C)
Dalam percobaan ini eneri listrik yang dilepaskan akan diterima oleh air dan kalorimeter. Berdasarkan azas Black bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima, maka energi listrik yang dilepaskan akan diterima oleh air dalam kalorimeter dankalorimeter itu sendiri, sehingga akan terjadi perubahan panas pada air dan kalorimeter.
Adapun besarnya nilai kesetaraan kalor listrik dapat dinyatakan dengan persamaan :

Dimana v = Tegangan listrik ( volt )
i = Arus listrik ( Volt )
t = waktu / lama aliran listrik ( sekon )
mk = massa kalorimeter kosong dan pengaduk ( gram )
ck = kalor jenis kalorimeter ( kal/gr0C)
ma = massa air dalam kalorimeter ( gram )
ca = kalor jenis air ( kal/gr0C)
ta = suhu akhir zat (0C)
t = suhu mula-mula (0C)

III. Metode Eksperimen
A. Alat dan Bahan
1. Kalorimeter listrik 1 buah
2. Thermometer 2 buah
3. Neraca 1 buah
4. Catu daya listrik DC 1 buah
5. Amperemeter 1 buah
6. Voltmeter 1 buah
7. Kabel penghubung 1 set
8. Stopwatch 1 buah

B. Prosedur Percobaan
Set percobaan

1. Pasanglah rangkaian listriknya seperti gambar diatas dan beritahukan kepada Assisten lebih dahulu untuk diperiksa sebelum rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan.
2. Setelah diperiksa, dihubungkan dengan sumber tegangan, maka aturlah arusnya kira- kira 2 Ampere, kemudian Anda matikan lagi saklarnya.
3. Timbanglah calorimeter kosong ( bejana dalam ) dan pengaduk. Catalah massa calorimeter kosong.
4. Isilah calorimeter dengan air secukupnya ( kumparan tercelup ) dan timbanglah kembali sehingga massa sairnya diketahui. Catat massa air dalam calorimeter.
5. Pasanglah calorimeter yang sudah berisi air. Ukur suhu air dan calorimeter dan catalah hasil pengukuran Anda.
6. Nyalakan catu daya dan hidupkan stopwatch. Catatlah penunjuk tegangan dan arus setiap 2 manit dan aduklah terus air dalam calorimeter dengan pengaduk.
7. Setelah temperature naik sekitar 100 C hentikan aliran aliran listrik. Catalah suhu air, lama pengaliran listrik.
8. Ulangi langkah 4 – 7 dengan massa air yang berbeda.

V. Tabulasi Data
Percobaan ke :
No v
( volt ) i
( ampere) t
(sekon ) mk (gram) ma (gram) t
(0C)
ta
(0C)

VI. Daftar Pustaka
1. Dr. Sutrisno, Seri Fisika Dasar, Mekanika Bab 2 dan 6.
2. FW. Sears, Mechanic, Heat & Sond, Bab 5 dan Bab 11.
3. Halliday dan Resnick, Fisika I, Bab 5.

Cara Memainkan Bass Genre Funk

2008-08-20T23:22:00.000-07:00

Pertama saya panjatkan syukur kepada allah S.W.T yang telah melimpahkan nikmat, anugerah, dan bakat bass pada saya.
Sebelum kita menginjak kepokok, saya bertanya "Apakah anda berminat untuk memainkan bass secara spontan??". Pada umumnya yang kita lihat, musik-musik zaman sekarang sangat kurang sekali mengembangkan lagu mereka dengan irama bass. Coba anda memainkan bass secara spontan atau main skill secara sendiri, anda akan merasakan irama-irama indah nada rendah. Dan anda akan ketagihan memainkan bass. Dengan dasar itu anda akan bisa memainkan bass secara spontan. Seumpama apabila anda memainkan sebuah lagu anda akan merasakan "Tanganku kok rasanya gatal apabila bermain bass secara biasa saja", secara spontan anda mengembangkan irama bass tersebut.
Begitu pula bermain bass bergenre funk. Coba anda lihat atau dengarkan musik dari musisi-musisi funk seperti Bondan Prakoso, Flea (RHCP), Marcuss Miller, dll. Anda akan terperanga dengan skill-skill mereka. Pada intinya bermain bass bergenre funk itu secara feeling. Dengan perasaan dan menghayati sebuah irama-irama bass. Dan kita harus berslogan "Music for soul". Dengan slogan itu kita bisa termotivasi untuk mengembangkan skill kita. Funk adalah sebuah genre musik yang diciptakan dari irama-irama yang memadukan feeling dan keteraturan.
Mungkin hanya ini yang bisa saya ketik. Atau bisa menghubungi saya via friendster http://www.friendster.com/thefunkbassist2008 Terima kasih....