“Dalam melakukan kunjungan, pasangan Anies-Sandi mendatangi semua kalangan dan tidak pilih-pilih,” cetus Lieus saat dihubungi Okezone.

Lieus menjelaskan alasannya untuk mendukung Anies-Sandi karena mampu merangkul semua kalangan masyarakat dan bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Lieus, Anies-Sandi tidak melihat keberagaman sebagai alasan. Seperti beberapa waktu lalu, dirinya menemani pasangan nomor urut 3 ini untuk melakukan kunjungan ke daerah Pluit, Jakarta Utara, di mana banyak terdapat warga Tionghoa.

Dirinya menyadari, Anies-Sandi merupakan sosok yang pas dan sangat dibutuhkan untuk memimpin DKI Jakarta sehingga akan membawa ke arah yang lebih baik lagi.

Tidak hanya itu, Hasnaeni juga optimis akan di dukung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Berdasarkan nama-nama yang sudah mendaftarkan diri ke PDIP, ada lima nama yang mengerucut, termasuk Hasnaeni yang saat ini sudah disetorkan kepada Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri.

Dilansir dari berita Okezone

Hari ini KPU DKI mengundang pimpinan parpol untuk membahas dua hal sesuai dengan UU pemilih yang masuk ke dalam pemuktahiran, seperti tata cara pencalonan dan syarat pencalon. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Abraham Lunggana atau biasa disapa H Lulung hadir dalam pertemuan koordinasi tersebut. KPU DKI saat ini sedang mempersiapkan pemuktahiran untuk daftar pemilih pada 8 Sepetember-7 Oktober 2017.

Adapun untuk pendaftaran pasangan calon yang akan dilaksanakan antara 19-21 September 2016, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pasangan calon yang dilakukan hingga 25 September 2016. Kemudian, KPU DKI akan melakukan penetapan pasangan calon dan nomor urut pada 22 Oktober 2016. Sedalangkan pelaksanaa Pilgub DKI 2017, dilaksanakan pada 15 Februari.

Sumarno mengaku bahwa saat ini ada partai yang sedang bersengketa, yaitu PPP. Oleh karena itu, KPUD akan menerima berkas pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI jika kepengurusan partai yang sedang bersengketa telah melakukan penyerahan persyaratan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada 19 sampai 25 September 2016.

Sementara itu, Sumarno menjelaskan, KPUD menunggu arahan KPU Pusat yang akan memutuskan kepengurusan partai yang memang sudah diakui hukum. Sehingga, partai dapat memberikan satu suara untuk pencalonan di Pilgub 2017.

Dikutip dari berita Okezone

Sidang perdana ini diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016. Sidang dijadwalkan dimulai di ruang sidang MK sekira pukul 11.00 WIB.

Dia mengatakan, seharusnya Ahok tahu diri karena gugatannya sebagai petahana adalah membawa kepentingan pribadi, bukan sebagai pejabat publik. Habiburokhman pun yakin Ahok tidak akan memenangkan pengajuan ini. Sebab, ini bersifat pembuktian undang-undang.

Status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai pelaporan uji materi perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengenai cuti selama masa kampanye dipertanyakan. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, yang ikut mengawal sidang perdana perkara tersebut di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan bahwa argumentasi konstitusional yang disampaikan Ahok untuk mengajukan uji materi ini sangat lemah, dalam Pasal 70 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang digugat gubernur petahana (Ahok) sudah sangat sesuai dengan UU, konstitusi, dan UUD 1945. Dalam ayat itu dijelaskan tentang aturan bahwa petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya selama masa kampanye.

Politikus Gerindra itu juga menyebutkan bahwa akan sangat berbahaya apabila petahana tidak mengambil cuti saat masa kampanye. Mengingat dapat memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya sebagai pejabat negara.

Sementara mantan Bupati Belitung Timur itu sudah sampai ke Gedung MK dan langsung masuk ruang tunggu tanpa memberikan pernyataan apa pun ke para awak media.

Dimuat dari berita Okezone

Dalam Tweetnya, Ratna Sarumpaet sering melayangkan protes dan meminta tanggapan orang nomor satu di Jakarta itu. Ratna juga menyoroti kasus pembelian sebagaian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, penggusuran warga yang kerap dilakukan Ahok dan reklamasi Teluk Jakarta.

“Kemampuannya baru kelas kepala proyek dan dia korup,” kicau Ratna melalui akun Twitter @RatnaSpaet.

Sementara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menganggap hal itu sesuatu yang biasa.

“Kalau nyindir mah sudah sering, dikutuk, dicaci maki, sudah sering aku. Sudah biasa lah,” kata Ahok.

“Enggak apa-apalah aku sudah kebal,” pungkasnya.

Dilansir dari berita Okezone