Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Gigi Indonesia Kalimantan Barat

PENYELENGGARAAN PROGRAM KHUSUS DIPLOMA III KESEHATAN GIGI "LEGAL"

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Tue, 29 Jun 2010 03:33:00 +0000

Bismillaahirrahmanirrahiim

ppgikalbar.or.id-Pontianak, Menyikapi isu yang berkembang dan meresahkan mahasiswa Program Khusus (Kelas Non Reguler) Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak, dengan ini kami mewakili pihak JKG khususnya dan Poltekkes Kemenkes Pontianak umumnya, menyatakan bahwa

Penyelenggaraan Program Khusus (Kelas Non Reguler) Diploma III Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah LEGAL. Ijin Penyelenggaraan didasarkan pada

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. HK.07/IV/1/0041/2009

Dengan demikian, baik ijazah maupun pengakuan status Diploma III Kesehatan Gigi baik di pemerintahan dan atau pun masyarakat tidaklah diragukan dan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi Diploma III yang telah dimiliki, baik PNS maupun Non PNS.

Penting untuk diketahui bersama, bahwa pihak Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Poltekkes Kemenkes Pontianak membuka penyelenggaraan kelas khusus atau kelas Non Reguler berdasarkan IJIN PENYELENGGARAAN dari Kementerian Kesehatan RI (dahulu : Departemen Kesehatan RI). Tanpa diterbitkan ijin, maka JKG tidak akan berani membuka kelas khusus/ non reguler Diploma III.

Proses yang dilalui dalam pembentukan kelas non reguler ini adalah

Pengurusan ijin ke Dinas kesehatan Propinsi
Pengurusan ijin ke Departemen Kesehatan RI
Penerimaan mahasiswa
Seleksi penerimaan mahasiswa

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan, informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi sekretariat Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak

NIKE HARYANI, S.Si.T, MDSc Terpilih Secara Aklamasi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 18 Jun 2010 04:55:00 +0000

Bismillaahirrahmaanirrahiim

JKG Pontianak, 18 Juni 2010 kembali menjadi hari bersejarah dalam rangkaian perjalanan Jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Hari Jum'at, 18 Juni 2010 pukul 10.00, Nike Haryani, S.Si.T, MDSc, terpilih secara AKLAMASI setelah Ketua Panitia Pemilihan, drg. JOJOK HERU SUSATYO, M.Kes memberikan opsi kepada forum yaitu opsi 1. BERSEPAKAT untuk MENGESAHKAN LANGSUNG KETUA JURUSAN karena kandidat hanya 1 orang, 2. PEMILIHAN DENGAN MENCOBLOS KARTU SUARA. Para pemilih yang hadir sebanyak 12 orang bersepakat untuk menggunakan opsi yang pertama disaksikan 8 orang yang tidak memilih diantaranya Anggota Senat Poltekkes Kemenkes Pontianak, Bpk. Suharno, SKM, M.Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Gizi, Bpk. Agustiansyah, SKM, M.Kes dan Staf jurusan Kesehatan Gigi

Yang sangat menarik dan menjadi perhatian utama adalah MISI Utama dari Kajur Terpilih Ibu Nike Haryani, S.Si.T, MDSc yaitu menghasilkan Perawat Gigi yang Profesional, Mandiri, dan Akuntabilitas.

Profesional, maksudnya menghasilkan lulusan yang kompeten
Mandiri, adalah dapat bekerja dengan kemampuan sendiri atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dibidang kesehatan gigi tanpa harus bergantung pada profesi lain.
Akuntabilitas, adalah bertanggungjawab akan profesi yang dijalani.

Ketiga pilar utama inilah yang menjadi konsentrasi utama beliau dan diharapkan 2014 sudah dapat terwujud. SA

Beginilah Sang Penakluk Konstantinopel Memilih Imamnya

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Mon, 12 Apr 2010 05:40:00 +0000

Siapa yang sejak balighnya hingga sekarang pernah meninggalkan shalat Fardhu silakan duduk, maka tidak ada satupun di masjid itu yang duduk.
Siapa yang sejak balighnya hingga sekarang pernah meninggalkan shalat sunat Rawatib silakan duduk, lalu duduklah sebagian orang di masjid itu
Siapa yang sejak balighnya hingga sekarang pernah meninggalkan shalat sunat Tahajud silakan duduk, lalu duduklah semua orang yang ada di masjid itu kecuali dirinya sendiri.

Beliaulah amirul mukminin, berasal dari kekaisaran Turki Ottoman, penakluk Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan Istanbul, dan penakluk pasukan Raja Vlad III yang aslinya bernama Dracula dari Rumania dan membunuhnya. Sultan Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenal dengan Sultan Mahmud II, beliaulah sang Raja yang digambarkan oleh Rasulullah SAW

“Konstantinopel akan jatuh di tangan seorang pemimpin yang sebaik-baik pemimpin, tentaranya sebaik-baik tentara, dan rakyatnya sebaik-baik rakyat.”

Dengan demikian dalam mesjid itu, tinggallah ia sendiri yang berdiri dan akhirnya beliau yang menjadi imam sholat Jum'at

#### Renunganku#####

Betapa indahnya membaca dan mendengar kisah-kisah Pemimpin Islam jaman dahulu. Kualitas ruhaniah ke Tuhanan mereka membuat mereka layak menjadi seorang amir. Betapa indahnya jika saat ini, di negeri ini, pemimpin negeri ini memiliki "kesanggupan" menjadi imam sholat, maka tak diragukan lagi, ia adalah pemimpin yang benar-benar layak menjadi seorang pemimpin.

HOW TO : Blogspot sebagai hosting gratisan untuk domain berbayar

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Tue, 16 Feb 2010 02:01:00 +0000

Anda sudah punya blog? Artikel dan kontennya sudah banyak? Ingin punya domain sendiri yang berbayar dan ingin agar artikel, konten, serta tampilan domain berbayar Anda sama dengan blog Anda? Buat script web? Ribet, nda ngerti. Sewa hosting? Kemahalan!!! Maunya yang gratisan dan terpenting mirip banget dengan blog yang sudah ada.

Hmmm... jika blog Anda adalah ???????????.blogspot.com, maka Anda bisa punya web berbayar dengan tampilan, artikel, konten mirip dengan Blog*Spot Anda. Bahkan 100% sama, dan yang jelas.... Gratissss kecuali domain pribadi Anda yang harus Anda beli. So How To??? Gimana caranya???

Pertama: Pilih, registrasi, dan bayar domain pribadi Anda

Hal pertama yang Anda lakukan adalah punya domain pribadi yang sudah Anda beli dan telah diaktifkan. Bisa .com, .net, .org, .web.id, .or.id, dan lain-lain. Contoh, domain Persatuan Perawat Gigi Indonesia Kalimantan Barat adalah ppgikalbar.or.id dengan biaya pembelian/ tahun adalah Rp. 50.000,-. Ingat!!! Anda hanya perlu membeli nama domain, bukan layanan jasa webhosting.

Kedua: Update Pengaturan DNS

Hal kedua yang dilakukan adalah atur DNS pada pengaturan domain Anda. Jika pada domain management hanya terdapat fitur standar hosting DNS maka terlebih dahulu Anda gunakan jasa layanan DNS hosting gratis seperti afraid.org, easy dns, dan lain-lain. Daftarkan diri Anda pada salah satu penyedia layanan DNS hosting, misal di afraid.org. Kemudian arahkan DNS ke ns1.afraid.org, ns2.afraid.org, ns3.afraid.org, dan ns4.afraid.org. Setelah disimpan, atur lanjut di afraid.org. Daftarkan domain Anda pada afraid.org.

Untuk mengarahkan domain Anda ke Blog*Spot Anda, lakukan 3 hal berikut:

Buat CNAME record untuk blog domain Anda yang harus menggunakan subdomain misal www.ppgikalbar.or.id dengan pengaturan DNS, hubungkan ke ghs.google.com

Buat 'A' NAME record untuk domain naked Anda (http://ppgikalbar.or.id)

Penting untuk membuat 'A' record pada domain naked Anda, agar Google dapat mengarahkan kembali orang-orang yang menggunakan domain naked (ppgikalbar.or.id) Anda ke halaman blog Anda (www.ppgikalbar.or.id). Jika tidak Anda atur, maka pengunjung yang hanya mengetikkan ppgikalbar.or.id tanpa www. akan menerima pesan error

Ada 4 point 'A' yang bisa Anda gunakan dan dapat dilakukan pada Control Panel yang sama ketika Anda mengatur CNAME. Atur point 'A' tanpa menggunakan www. cukup dengan domain naked Anda (ppgikalbar.or.id). Keempat point 'A' tersebut adalah

216.239.32.21
216.239.34.21
216.239.36.21
216.239.38.21

Sampe disini pengaturan DNS Anda telah selesai.

Ketiga: Update pengaturan Blogger Anda
Masuk ke pengaturan blogspot Anda. Pada Setting | Publishing

Klik custom domain untuk mengarahkan domain naked Anda ke Blog*Spot Anda

Pada kotak masukkan nama domain Anda berikut subdomain. Misal www.ppgikalbar.or.id
Kemudian centang kotak redirect ppgikalbar.or.id to www.ppgikalbar.or.id

Selesai. Tunggu 1 x 24 jam. Dan domain Anda sudah siap. Buka browser Anda, dan ketikkan domain naked Anda (ppgikalbar.or.id). Tra la la.... :) Selamat mencoba

Perizinan Perawat Gigi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sun, 24 May 2009 11:53:00 +0000

Tentang rincian perizinan perawat gigi diatur dalam KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI 1392/Menkes/SK/XII/2001 Bab III PERIZINAN yang terdiri dari 5 pasal yang mengaturnya

Pasal 7

1. Perawat gigi dapat melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.

2. Perawat gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi maksimal pada 2 (dua) sarana pelayanan kesehatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

3. Perawat gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK).

4. Bentuk dan isi SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam formulir IV terlampir.

Pasal 8

1. SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:

a. Foto kopi ijazah pendidikan perawat gigi;

b. foto kopi SIPG yang masih berlaku;

c. surat keterangan sehat dari dokter;

d. pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

e. surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi;

f. rekomendasi dari organisasi profesi ( PPGI).

3. Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir V terlampir.

Pasal 9

Permohonan SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 10

1. SIK berlaku sepanjang SIPG belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui.

2. Pembaharuan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan:

a. foto kopi SIPG yang masih berlaku ;

b. foto kopi SIK yang lama;

c. surat keterangan sehat dari dokter

d. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar

e. surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan masih bekerja sebagai perawat gigi;

f. rekomendasi dari organisasi profesi ( PPGI).

Pasal 11

SIK hanya berlaku pada 1 (satu ) sarana pelayanan kesehatan .

Perawat Gigi, SIPG, SIK & Standar Profesi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sun, 24 May 2009 11:23:00 +0000

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Registrasi dan Ijin Kerja Perawat Gigi dirumuskan pengertian dari Perawat Gigi, SIPG, SIK & Standar Profesi yang tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Surat Ijin Perawat Gigi selanjutnya disebut SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi diseluruh wilayah Indonesia
Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertuli yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan
Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik

Kompetisi Blogging For the earth Gawai Blogger Kalimantan 2009

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Mon, 18 May 2009 00:34:00 +0000

BORNEO BLOGGER COMMUNITY - Tribune Institute nantang kamu-kamu nge-BLOG dengan tema “Blogging for the Earth”. Tuangkan tulisan, foto, atau desain pribadimu dalam sebuah BLOG.
Segera daftarkan blog kamu sebelum 15 Juni 2009 dan raih total hadiah jutaan rupiah plus merchandise TELKOM-WWF untuk blogger-blogger terbaik!

Tentang Kompetisi "Blogging for the Earth"

Tujuan Nge-Blog? PASTI selain untuk memasyarakatkan isu lingkungan dan anti narkoba, juga sebagai aksi konkret blogger untuk mengurangi dampaknya.Pendaftaran kompetisi dibuka dari sekarang dan ditutup tanggal 15 Juni 2009.
Pengumuman pemenang akan dilakukan bertepatan dengan Gawai Blogger, 20 Juni 2009

Ketentuan Umum lomba BLOG

Terbuka untuk Pelajar SMA, Mahasiswa dan umum.
Tema blog adalah tentang “Blogging for the Earth” (diwakili oleh salah satu posting dalam blog)
Sub tema:

Heart of Borneo* is My Heart
Tetap Ngeblog tanpa Narkoba
AKU DAN KALIMANTAN BARAT
Heart of Borneo, kawasan yang menjadi konsern utama WWF: Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.

Isi blog tidak boleh mengandung SARA, kekerasan atau pornografi.
Semua materi (baik foto atau tulisan) harus mencantumkan sumber aslinya jika bukan karya buatan sendiri dan seluruh isi menjadi tanggung jawab peserta.
Peserta lomba merupakan perseorangan/individu.
Seluruh peserta harus mencantumkan logo yang sudah disediakan untuk diletakkan pada blog masing-masing.

Kirim data pribadi (nama, alamat rumah, blog, phone kamu) sebagai konfirmasi keikutsertaan ke gawaiblogger@gmail.com

Ketentuan Khusus lomba Untuk tingkat SMA:

Peserta harus aktif melakukan seluruh aktivitas blog (membuat cerita, puisi, karangan, me-upload foto, memberikan kritik, saran, dll.).– Peserta boleh menggunakan template atau desain yang dibuat oleh orang lain.
Pelajar SMU di Kalimantan Barat.

Untuk Mahasiswa dan umum:

Peserta harus aktif melakukan seluruh aktivitas blog (membuat cerita, puisi, karangan, me-upload foto, memberikan kritik, saran, dll.).
Peserta boleh menggunakan template atau desain yang telah dibuat oleh orang lain, tetapi diutamakan buatan sendiri.
Tinggal di Kalimantan Barat.

Penilaian

Pemenang kompetisi " Blogging for the Earth" ditentukan berdasarkan kreatifitas blogger: isi (content), keaktifan dan "action" yang dilakukan.
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Tunggu apa lagi? Daftarkan blog kamu! Jangan lupa, pasang logo lomba-nya di blog kamu. Info lebih lanjut hubungi:
Supriadi (0561-7923137) atau Fifi (081522515797) atau e-mail ke gawaiblogger@gmail.com

Blogging For The Earth - Gawai Blogger Kalimantan 2009

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Thu, 14 May 2009 09:18:00 +0000

LATAR BELAKANG

Kalimantan, salah satu pulau terbesar yang memendam banyak asa. Kalimantan sebagai surga dunia yang menyimpan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Hutan tropis hanya dieksploitasi untuk illegal loging. Kekayaan hayati di hutan hampir punah seiring hilangnya satu-persatu spesies di hutan Kalimantan. Potensi tersebut tidak akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat bila tidak dikelola dan dipromosikan dengan baik.
Melihat kondisi tersebut dengan didasari kepedulian yang sama, BBC dan Tribune Institute menggagas suatu rencana aksi terpadu guna menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Borneo akan pentingnya kelestarian alam, di pandang dari berbagai sudut: ekonomi, sosial dan budaya.
Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan industri pariwisata maka tentunya ada keinginan besar mempromosikan dan mengenalkan potensi pariwisata alam Kalimantan Barat sebaik-baiknya ke seluruh dunia. Bila dahulu informasi tersebut disebarluaskan dari mulut ke mulut, radio, surat kabar, dan televisi, maka sekarang dengan kemajuan di bidang Teknologi Informasi, Internet menjadi pilihan utamanya. Medianya bernama blog.
Tumbuh kembangnya blog, menyebabkan interaksi yang terjadi menjadi dinamis. Promosi dan informasi mengenai kekayaan dan keindahan alam Borneo kian luas, dengan keterlibatan blogger. Saat ini saja, jumlah blogger di Indonesia mencapai 1 juta orang. Tak ayal, Blogger menjadi alat promosi dan komunikasi yang efektif bagi 1,4 milyar pengguna internet.
Gawai Blogger merupakan ajang kopi darat terbesar bagi Blogger di daratan Kalimantan (Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam). Kegiatan ini berupaya melahirkan aksi konkret dari Blogger bagi Kalimantan khususnya, dan dunia pada umumnya.

Rangkain Acara

Lomba Blog/Foto tingkat SMA/mahasiswa dan umum sekaligus peresmian Taman Pintar Alun-alun Kapuas (Mei– Juni 2009)
Blogger trip, Wisata Kapuas & Pontianak Tourism (H-1)
Seminar Internasional (Sabtu, 20 Juni 2009)

Tujuan Kegiatan

Timbulnya kesadaran (awareness) pelajar/masyarakat tentang urgensi kepedulian terhadap lingkungan.
Membangun & menciptakan kota Pontianak sebagai kota perdagangan/ jasa yang berbasis intelektualitas.
Promosi/Sosialisasi program-program kerja terkait isu lingkungan.
Tumbuhnya minat pada isu lingkungan dan membentuk komunitas-komunitas yang terlibat aktif.
Optimalisasi kekuatan internet sebagai media kampanye “wajah” Kalimantan di mata dunia melalui internet.

Pantau terus kegiatan Gawai Blogger Kalimantan 2009 di agregat borneo blogger atau di blog gawai blogger 2008

Panitia Gawai Blogger ‘09: Jl.Purnama Dalam No.2 Pontianak, west kalimantan Yaser – 0813 4524 2799, Mering – 0812 5624 789, Supriadi - 05617923137

Bagian & Struktur Gigi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sun, 10 May 2009 07:00:00 +0000

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Gigi yang terlihat dalam rongga mulut manusia berwarna putih kekuningan. Jika berlubang berwarna hitam. Sebenarnya, gigi mempunyai bagian-bagian dan struktur yang perlu kita ketahui

Bagian-bagian gigi:
Gigi terdiri dari 3 bagian yaitu mahkota (crown), leher gigi (cervix), dan akar gigi (root). Dari ketiga bagian ini bagian yang tampak oleh mata kita adalah mahkota dan terkadang leher gigi. Leher gigi akan tampak apabila gusi mengalami kerusakan seperti resesi gingiva atau penurunan gusi dari leher gigi yang disebabkan oleh karang gigi (calculus), cara gosok gigi yang salah, penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan lain sebagainya

Sedangkan secara struktur, gigi memiliki 4 struktur yaitu enamel, dentin, pulpa, dan sementum. Enamel adalah lapisan gigi paling luar, terkeras, termineralisasi paling tinggi dari seluruh substansi tubuh. 96% enamel terdiri dari mineral dan air, sisanya adalah materi organik. Enamel yang normal berwarna mulai dari kuning terang sampe putih keabu-abuan. Karena sifat enamel yang translucent, maka terkadang lapisan gigi dibawah enamel akan tampak sehingga memberikan efek warna yang senada dengan warna lapisan dibawah enamel terhadap enamel. Misalnya dentin berwarna kuning, sehingga enamel pun terefek berwarna kuning. Ketebalan enamel pun bervariasi. Daerah yang paling tebal ada pada daerah cusp mencapai 2,55 mm, sedangkan tertipis pada pertemuan enamel dengan cementum yaitu cementoenamel jungcion (CEJ). Lebih lanjut tentang sifat-sifat dari enamel akan dibahas pada artikel berikutnya.

Struktur kedua dari gigi adalah dentin. Dentin merupakan lapisan kedua setelah enamel. Dentin adalah sebuah tulang - suatu substansi yang terbentuk dari sel odontoblast yang merupakan pembentuk terbesar dari struktur gigi. Dentin terletak di bawah enamel pada bagian mahkota, dan di bawah sementum pada bagian akar serta mengelilingi pulpa. 70% dari dentin adalah hydroxylapatite, 20% bahan organik, dan 10 % air.

Struktur ketiga adalah pulpa. Pulpa diselimuti oleh dentin. Di dalamnya terdapat jaringan lunak berupa syaraf-syaraf dan pembuluh darah serta sel odontoblast.

Struktur keempat adalah sementum. Merupakan bagian terluar dari gigi bagian akar. Menyelimuti dentin. Terbentuk oleh sel cementoblast. Lebih lembut dibandingkan enamel, tipis dan berwana kuning

Syarat Pembuatan SIPG & SIK

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sun, 03 May 2009 08:06:00 +0000

SYARAT PEMBUATAN SURAT IJIN PERAWAT GIGI (SIPG)

FOTO KOPI IJAZAH PERAWAT GIGI
SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER
PAS FOTO UKURAN 4X6 cm SEBANYAK 2 LEMBAR

SYARAT PEMBUATAN SURAT IJIN KERJA PERAWAT GIGI (SIK)

FOTO KOPI IJAZAH PENDIDIKAN PERAWAT GIGI
FOTO KOPI SURAT IJIN PERAWAT GIGI
SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER
PAS FOTO UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 2 LEMBAR
SURAT KETERANGAN DARI PIMPINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG MENYEBUTKAN TANGGAL MULAI BEKERJA SEBAGAI PERAWAT GIGI
REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI (PPGI)

Registrasi dan Ijin Kerja Perawat Gigi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sun, 03 May 2009 05:33:00 +0000

Registrasi dan Ijin Kerja Perawat Gigi di atur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001. Beberapa point penting dalam Kepmenkes tersebut adalah tentang PEKERJAAN PERAWAT GIGI yang tertuang dalam BAB IV pasal 12 - 21.
Selengkapnya tentang Kepmenkes Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 dapat dilihat di sini atau download di sini

Rekam Medik Sebagai Bukti Hukum

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sun, 03 May 2009 04:41:00 +0000

Latar belakang masalah

Dalam undang-undang praktik kedokteran ditegaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindak dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Lebih lanjut ditegaskan dalam Permenkes no. 269/MENKES/PER/III/2008 pada pasal 13 ayat (1) bahwa rekam medis dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran oleh MKDKI, penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi bagi profesi kedokteran. Pada sisi lain dalam pasal 2 ayat (1) Permenkes tersebut ditegaskan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik dalam penjelasan pasal 46 ayat (3) bahwa penggunaan teknologi informasi elektronik dimungkinkan dalam pencatatan rekam medis. Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan antara lain apakah pencatatan dengan tertulis dan elektronik sama kekuatan hakumnya? Apakah alat bukti hukum berupa dokumen tercatat/tertulis dan elektronik sama saja kekuatan hukumnya? Apakah perintah undang-undang praktik kedokteran dengan memungkinkan secara elektronik maka rekam medis secara tertulis dapat diabaikan atau tidak diperlukan?

Pembahasan
Apa yang ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) Permenkes/PER/III/2008 yang memungkinkan dipilihnya dua cara, yaitu rekam medis ditulis secara lengkap “atau” dengan menggunakan elektronik. Artinya bahwa rekam medis dapat saja memilih salah satu cara tersebut tertulis atau elektronik. Bahwa pilihan ini sebagaimana dikemukakan dalam Permenkes mengandung konsekuensi hukum yang berbeda, yang nantinya akan berakibat kedudukan rekam medis sebagai alat bukti juga terjadi perubahan fundamental dan berakibat hukum yang tidak sama.

Bila diamati apa yang diatur dalam kitab Undang-Undang Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata (HIR) tidak ada satu ketegasan mengatur bahwa catatan elektronik ditempatkan sebagai alat bukti utama. HIR pasal 164 menegaskan bahwa alat-alat bukti terdiri dari, bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Begitu pula dalam Hukum Acara Pidana pasal 184 menegaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan kedua ketentuan atau peraturan tersebut diatas, tidak satupun yang menempatkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti utama. Oleh karena itu, bilamana rekam medis yang tadinya tertulis dalam bentuk dokumen lengkap masuk pada alat bukti utama karena bentuknya sebagai bukti surat pada Hukum Acara Perdata dan bukti surat pada Hukum Acara Pidana. Bila konsekuensi pihak jatuh pada bentuk elektronik, konsekuensinya bahwa kedudukan sebagai alat bukti utama menjadi tidak utama. Konsekuensi inilah akan juga mempengaruhi atas keputusan-keputusan hakim nantinya, karena sebagaimana kita ketahui rekam medis adalah catatan dokumen-dokumen pemeriksaan, pengobatan tindakan dan pelayanan yang nantinya sangat diperlukan atau satu-satunya alat bukti tertulis bagi hakim. Secara yuridis pula dapat dikatakan bahwa undang-undang praktik kedokteran tidak dapat dikatakan mengamanatkan dapatnya menjadi pilihan tertulis atau elektronik, hal ini terlihat pencatatan dimungkinkannya secara elektronik hanya ditempatkan pada penjelasan undang-undang tidak pada batang tubuh undang-undang.

Kesimpulan
Kedudukan rekam medis secara dokumen tertulis sebagai alat bukti dalam hukum, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum acara perdata sama-sama menempatkan pada alat bukti utama. Hal ini sejalan dengan undang-undang praktik kedokteran bahwa rekam medis dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen, adapun cara-cara elektronik yang dimungkinkan berdasarkan penjelasan undang-undang praktik kedokteran hanya membantu memudahkan secara administrasi, tetapi tidak merubah kedudukan sebagai alat bukti utama.

Daftar Pustaka
• Undang undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
• Permenkes nomor 269/Menkes Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
• Kitab Undang Undan Hukum Acara Pidana;
• Kitab Undanmg Undanmg Hukum Acara Perdata (RBG/HIR);
• Sukarno Abumert, Perkembangan Hukum Acara perdata, 2001.

Dr. Sabir Alwy,SH.

Disalin dari Biro Hukum & Organisasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia Online tentang Rekam Medik

Halitosis

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sun, 03 May 2009 02:25:00 +0000

Pengertian

Halitosis atau oral malodor adalah bau mulut yang tidak sedap. Halitosis secara umum sangat mengganggu interaksi sosial. Dewasa ini banyak produk-produk yang dikeluarkan untuk mengatasi bau mulut. Sayangnya produk-produk yang beredar dipasaran tersebut hanya menghilangkan bau mulut sesaat karena tidak menghilangkan penyebab bau mulut itu sendiri

Penyebab dan Faktor Resiko

Penyebab halitosis adalah bau unsur-unsur kimia yang tidak sedap yang dihasilkan dari infeksi bakteri baik oleh karies gigi maupun penyakit jaringan penyangga gigi, pemakaian obat-obatan yang menyebabkan mulut kering, kebersihan gigi dan mulut yang buruk seperti akumulasi plak dan debris yang terjebak diantara gigi. Unsut-unsur kimia penyebab bau mulut diantaranya adalah hydrogen sulphide (H2S) dan methyl mercaptan (CH3SH)yang dihasilkan dari perusakan protein oleh bakteri. Protein ini sebagian besar berasal lapisan sel-sel yang ada di mulut.

Halitosis bisa juga disebabkan dari hidung maupun tenggorokan atau keadaan gastro intestinal yang tidak baik. Penyakit sistemik seperti diabtes mellitus juga menjadi faktor resiko terjadinya bau mulut. Perokok berat dan bahan makanan yang berbau tidak sedap juga dapat membuat mulut menjadi berbau tidak sedap setelah mengkonsumsinya.

Perawatan

Menjaga kebersihan seperti menyikat gigi dan lidah, penggunaan dental floss untuk daerah interdental, mengobati penyebab infeksi dalam mulut seperti karies, gingivitis, periodontitis, membersihkan karang gigi, mengobati penyakit yang terjadi pada hidung dan tenggorokan, serta gastro intestinal. Intinya adalah menghilangkan penyebab dari bau mulut. Kunjungi dokter gigi atau perawat gigi Anda secara teratur untuk pemeriksaan gigi agar terdeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit yang terjadi di dalam mulut. Dokter gigi atau perawat gigi akan memberikan nasihat-nasihat apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi bau mulut ini.

Sumber

Robin Orchardson http://www.answers.com/topic/halitosis
http://www.healthscout.com/ency/68/220/main.html

Kingsoft Office: Apliksi Pengganti Office yang Mirip Dengan Ms Office

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Sat, 02 May 2009 05:55:00 +0000

Bismillaahirrahmanirrahim
Ada begitu banyak aplikasi office yang ditawarkan dibelantara dunia multimedia. Umumnya masyarakat kita sudah terbiasa dengan aplikasi keluaran dari microsoft mulai dari Operating System sampai dengan aplikasi-aplikasi software memang rerata dibuat untuk lingkungan kerja Windows. Akan tetapi, biaya yang mahal dari lisensi software-software ini membuat kebanyakan kita menggunakannya secara illegal.

Belakangan mulai marak perkembangan Open Source, GNU, maupun aplikasi gratisan lainnya yang umumnya dikembangkan bersama oleh pengguna. Aplikasi office gratisan seperti open office, PSPP, GIMP, dan lain sebagainya adalah aplikasi-aplikasi yang dibuat sedemikian rupa agar mempunyai fungsi yang sama dengan aplikasi-aplikasi berbayar.
Sayangnya, tidak semua aplikasi ini bisa dimengerti oleh pengguna antara lain karena tampilan yang berbeda dan letak fungsi-fungsi tools yang juga tidak sama. Open Office misalnya, walaupun bisa menjalankan file yang dibuat oleh aplikasi Microsoft Office akan tetapi karena tampilan yang berbeda dan cara perlakuan untuk pengaturan yang juga berbeda membuat pengguna malas untuk memanfaatkan apliksi tak berbayar ini.
Menjawab hal ini, Kingsoft Research, perusahaan dari CIna mengeluarkan aplikasi Office yang mirip sekali dengan Microsoft Office mulai dari tampilan sampai dengan pengaturan. Bisa dikatakan aplikasi kembaran. Meski begitu, jika ingin menikmati fitur yang wah dari aplikasi ini kita juga harus rela merogoh isi kantong untuk membeli lisensi aplikasi ini walau harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan Microsoft Office. Anda dapat membeli Kingsoft Office 2009 seharga $59. Bandingkan dengan harga Microsift Office 2007 yang berkisar dari $80 - $591. Namun, kita tidak perlu kecewa karena ternyata Kingsoft berbaik mengeluarkan versi gratisan yang tidak trial. KSO personal. Silakan download disini
Berikut adalah screen shoot dari Kingsoft Office

Mengubah icon smiley pada Cbox

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 01 May 2009 14:18:00 +0000

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Belajar dari ahli kandungan dr. Didi, SpOG, bukannya belajar cara membantu persalinan tapi belajar menambahkan smiley pada shoutbox. Hehehe. Tadinya pake oggix karena ada smiley buat nembak-nembak tapi nda ngerti setting tampilannya. Mesti dah nambah panjang ke bawah kalau semakin banyak shout yang masuk. Jadinya, googling gimana bisa cutomize smiley di shoutbox yang hanya punya smiley ala kadarnya.
Asumsi, kita menggunakan CBOX. Masuk ke control panel cbox lalu pilih options smiley. Akan keluar tampilan seperti ini.Nah, Anda tinggal menambahkan link link smiley yang ingin Anda gunakan pada shout box Anda. Klik new row setiap kali ingin menambahkan icon baru. Jangan lupa klik save. INGAT!!!! Jangan klik apply karena akan menghapus semua icon termasuk icon default yang Anda miliki. Selamat mencoba

Tur PPGI Kota Pontianak ke Singkawang

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Thu, 30 Apr 2009 13:38:00 +0000

Bismilaahirrahmanirrahiim

PPGIKALBAR : Alhamdulillah akhirnya Tur PPGI Kota Pontianak ke Kota Singkawang tepatnya Pantai Pasir Panjang I hari ini 4 April berjalan dengan baik. Tur yang sedianya diadakan dalam rangka pelepasan kepengurusan DPC Kota Pontianak dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru dihadiri oleh Ketua DPC periode 2005-2008: Ibu Juraidah beserta jajarannya dan Ketua DPC terpilih periode 2008-2011 Ibu Syf. Latifah beserta jajarannya juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD PPGI Kalbar; Bapak Damhuji, S.Si.T, MPH beserta jajarannya dan tentunya para perawat gigi yang tergabung dalam DPC PPGI Kota Pontianak.

Keberangkatan dimulai pada pukul 6 pagi di Kantor Walikota Pontianak. Tadinya niat mau menghitung jembatan yang ada antara Pontianak & Singkawang, tapi malah ketiduran karena malam minggunya tidur jam 3-an. Sampai di sungai duri pun kami istirahat sejenak kemudian melanjutkan perjalanan pukul 9. Hemm, ada sedikit kemacetan karena ada perbaikan jembatan. Sampai di lokasi tujuan sekitar pukul 10. Kami turun dan langsung menggelar tikar untuk kemudian memulai acara inti.

Acara diisi dengan Sambutan dari Ketua DPC PPGI periode 2005-2008 Ibu Juraidah, yang dilanjutkan dengan sambutan dari ketua DPC PPGI periode 2008-20011 Ibu Syf. Latifah kemudian doa bersama dan makan siang. Setelah makan siang panita menggelar beberapa permainan seperti barongsai, membawa bola dengan sumpit dan telunjuk, cium getah dan lain-lain yang dipandu oleh Ibu Ratna. Permainan ini mengakrabkan setiap anggota bahkan yang belum pernah kenal sekalipun hingga akhirnya semua kelelahan, bukan karena permainannya yang membuat lelah tapi tertawanya membuat perut sakit. Demikian yang diungkapkan oleh Sekum DPP PPGI Kalbar; Bpk. Budi Suryana.

Cuaca mendung yang diiringi rintik hujan membuat kami harus bergerak pulang lebih awal dari jadual yang direncanakan. Lebih kurang pukul 2.30 pm kami pun meninggalkan Pantai Pasir Panjang I dan Kota Singkawang **tercinta** dan tiba di Pontianak pas adzan maghrib. Direncanakan akan ada tur kembali dalam waktu dekat ini dan diharapkan DPC Kota tujuan tur dapat ikut bergabung. Semoga

Inggris Kekurangan Dokter Gigi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Thu, 30 Apr 2009 13:15:00 +0000

PPGI KALBAR - Jakarta (ANTARA News) - Jumlah dokter gigi di Inggris terus berkurang, alhasil sekarang semakin banyak orang di negeri itu yang mendadak jadi “dokter pribadi” untuk diri sendiri, pada kondisi ekstrem mereka bahkan mencabut giginya sendiri sebagai langkah penyelesaian sakit giginya. Menurut satu penelitian terbaru yang dirilis Sawal pekan ini, menurunnya jumlah dokter gigi pemerintah di Inggris telah membuat semakin banyak orang yang mengambil tindakan-tindakan yang ekstrem. Selain mencabut gigi sendiri, orang Inggris juga menggunakan lem super untuk memasang kembali gigi palsu mereka yang copot.
Hal itu lebih diminati daripada pergi ke dokter gigi yang praktik swasta. Penelitian itu bahkan mendapati ada seorang yang mencabut 14 giginya sendiri dengan menggunakan alat sederhana berupa tang. Dokter gigi di Inggris sekarang semakin banyak yang praktik swasta, sekitar 78 persen pasien dokter-dokter praktik swasta mengaku mereka terpaksa berobat ke sana karena tidak bisa menemukan layanan dokter gigi NHS (Layanan Kesehatan Nasional), sementara hanya 15 persen dari pasien yang menyebutkan alasan dokter praktik swasta berkualitas lebih baik daripada dokter pemerintah. Dikutip dari AFP, “Ini adalah temuan yang tidak nyaman untuk semua pihak, dan ini juga pertanyaan serius buat para politisi dari para pasien,” kata Sharon Grant dari Komisi Pasien dan Pelibatan Publik dalam Kesehatan. Secara keseluruhan, dari total 5.000 pasien di Inggris, 6 persen di antaranya telah berusaha berobat ke dokter gigi praktik swasta. Dan satu dari tiap 5 responden mengaku tidak pergi ke dokter gigi dengan alasan biaya yang mahal. Angka yang lebih mencengangkan dari penelitian ini adalah bahwa ternyata setiap pagi di Inggris ada 3 orang yang mencabut giginya sendiri. Lalu, bagaimana dengan reaksi para dokter gigi? Ternyata, mereka juga khawatir dengan kecenderungan tersebut. Sekira 58 persen dokter gigi mengaku kontrak dokter gigi yang mulai diberlakukan tahun lalu telah membuat kualitas layanan kesehatan gigi menurun. Sementara 84 persen menduga mereka telah gagal mempermudah para pasien mendapatkan layanan kesehatan gigi. Hampir separuh dokter gigi yang disurvei (45 persen) mengaku tidak lagi melayani pasien NHS, sedangkan 41 persen lainnya mengaku kelebihan beban kerja. Penelitian juga mendapati bahwa 29 persen dokter gigi mengaku klinik tempat mereka bekerja kesulitan merekrut dokter gigi baru. “Penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem layanan gigi NHS telah menyebabkan banyak pasien terbengkalai sangat parah,” kata Grant. “Nampaknya banyak pasien yang terpaksa memilih layanan dokter praktik swasta karena tidak ingin kehilangan rasa percaya terhadap dokter gigi mereka, atau karena mereka tidak bisa mendapatkan layanan dokter gigi dari NHS,” demikian Grant. (*) Copyright © 2007 ANTARA, 17 Oktober 2007 01:52, http://www.antara.co.id

Hosting di blogspot

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Thu, 30 Apr 2009 13:05:00 +0000

Bismillaahirrahmaanirrahiim
PPGIKALBAR - Mencari domain gratisan memang mudah, mencari hostingan gratisan juga mudah. Namun kemudahan tentu berbuntut dengan konsekuensi yang harus diterima. Mencari domain gratisan yang dipakai lama plus hostingan yang full feature agaknya sulit. Setelah pertama kali PPGI Kalbar nangkring di wordpress.com dengan alamat di http://ppgikalbar.wordpress.com yang ternyata minim fitur, lalu kemudian mencoba untuk membuat domain gratisan dari co.cc yang beralamatkan http://ppgikalbar.co.cc dengan hosting di blogspot, itu pun kemudian mendapatkan peringatan bahwa masa gratisan domain Anda akan segera berakhir.
Bingung kembali mencari yang domain gratisan kemana dengan fitur yang bisa dipermak akhirnya kembali ke blogspot. Akan tetapi menggunakan alamat baru dengan akun baru karena hostingan sebelumnya menggunakan akun pribadi admin. Pada akhirnya, semoga kedepan PPGI Kalbar bisa membeli domain agar tidak berganti-ganti. Sehingga pengunjung pun tidak dibuat bingung dengan berubah-ubahnya domain dan hostingan. Kepada pembaca, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Salam PPGI Kalbar. Maju Perawat Gigi Indonesia!!!

Undang-undang

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 02 May 2008 05:51:00 +0000

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 679/MENKES/S/IV/2003 TENTANG REGISTRASI DAN IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1419/MENKES/PER/X/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1239/MENKES/PER/XII/2007

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 496/MENKES/SK/IV/2005 TENTANG PEDOMAN AUDIT MEDIS DI RUMAH SAKIT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

JABFUNG PRANATA LABKES

KEP MENKES RI NOMOR 237/MENKES/SK/IV/1997

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 867/MENKES/PER/VIII/2004 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK TERAPIS WICARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG KESEHATAN

PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

PERATURAN PRESIDEN NO. 47 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

Sejarah

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 02 May 2008 05:44:00 +0000

Agenda Kegiatan

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 02 May 2008 03:33:00 +0000

Buku tamu

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 02 May 2008 03:33:00 +0000

Struktur Organisasi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 02 May 2008 03:32:00 +0000

Visi & Misi

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Fri, 02 May 2008 03:30:00 +0000

Hukum Kesehatan

noreply@blogger.com (ppgikalbar) — Thu, 03 May 2007 04:20:00 +0000

I. Pendahuluan

Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan.

Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak dapat dielakkan. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Paradigma ini dikenal dalam kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat.

Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat maka segala kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungan dan secara terus menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Secara ringkas untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan hukum kesehatan, apa yang menjadi landasan hukum kesehatan, materi muatan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, dan hukum kesehatan di masa mendatang. Diharapkan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik secara teoritikal maupun praktikal terhadap keberadaan hukum kesehatan. Untuk itu dilakukan kajian normatif, kajian yang mengacu pada hukum sebagai norma dengan pembatasan pada masalah kesehatan secara umum melalui tradisi keilmuan hukum.

Dalam hubungan ini hukum kesehatan yang dikaji dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan tiga lapisan ilmu hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Selanjutnya untuk memecahkan isu hukum, pertanyaan hukum yang timbul maka digunakan pendekatan konseptual, statuta, historis, dogmatik, dan komparatif. Namun adanya keterbatasan waktu maka kajian ini dibatasi hanya melihat peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

II. Batasan dan Lingkup Hukum Kesehatan

Van der Mijn di dalam makalahnya menyatakan bahwa,

“…health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well as the applications of general civil, criminal, and administrative law”.(1)

Lebih luas apa yang dikatakan Van der Mijn adalah pengertian yang diberikan Leenen bahwa hukum kesehatan adalah

“…. het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekking heft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgelijk, administratief en strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtsregels omvat niet alleen wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en literatuur bronnen van recht kunnen zijn”.(2)

Dari apa yang dirumuskan Leenen tersebut memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid). Rumusan tersebut dapat berlaku secara universal di semua negara. Dikatakan demikian karena tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan saja tetapi mencakup kesepakatan/peraturan internasional, asas-asas yang berlaku secara internasional, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin.
Di sini dapat dilukiskan bahwa sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan doktrin. Dilihat dari objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid).
Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Jayasuriya mengidentifikasikan ada 30 (tiga puluh) jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan.(3)
Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan yang dikandung didalamnya pada asasnya adalah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai. Jayasuriya bertolak dari materi muatan yang mengatur masalah kesehatan menyatakan ada 5 (lima) fungsi yang mendasar, yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan.(4)

“... biological, behavioral, environmental, health system, socio economic, socio cultural, aging the population, science and technology, information and communication, gender, equity and social justice and human rights” (5)

III. Landasan Hukum Kesehatan

Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan pada asasnya hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).(6)

Sejalan dengan hal tersebut Roscam Abing mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.(7)

Demikian juga Leenen secara khusus, menguraikan secara rinci tentang segala hak dasar manusia yang merupakan dasar bagi hukum kesehatan.(8)

IV. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan

Sebenarnya dalam kajian ini akan disajikan menyangkut seluruh lingkup hukum kesehatan, namun keterbatasan waktu, maka penyajian dibatasi pada materi muatan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan seringkali dikatakan sebagian masyarakat kesehatan dengan ucapan saratnya peraturan. Peraturan dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan berbagai ketentuan internal bagi profesi dan asosiasi kesehatan. Agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh maka digunakan susunan 3 (tiga) komponen dalam suatu sistem hukum seperti yang dikemukakan Schuyt.(9) Ketiga komponen dimaksud adalah keseluruhan peraturan, norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem pengertian, betekenissysteem, keseluruhan organisasi dan lembaga yang mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya, organisaties instellingen dan keseluruhan ketetapan dan penanganan secara konkret telah diambil dan dilakukan oleh subjek dalam komponen kedua, beslisingen en handelingen.

Dalam komponen pertama yang dimaksudkan adalah seluruh peraturan, norma dan prinsip yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan. Bertolak dari hal tersebut dapat diklasifikasikan ada 2 (dua) bentuk, yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa dan ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Hubungan antara keduanya adalah ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan serta sarana kesehatan hanya mengikat ke dalam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Menurut inventarisasi yang dilakukan terhadap ketentuan yang dikeluarkan penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan terdapat 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat menetapkan dan yang bersifat mengatur.

Dari sudut pandang materi muatan yang ada dapat dikatakan mengandung 4 (empat) obyek, yaitu:

Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan;
Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;
Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan;
Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan.

Apabila diperhatikan dari ketentuan tersebut terkandung prinsip perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.(10)

Selanjutnya dari ketentuan yang ada dalam keputusan dan peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan serta sarana kesehatan adalah mencakup kode etik profesi, kode etik usaha dan berbagai standar yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

Apabila diperhatikan prinsip-prinsip yang dikandung dalam ketentuan ini mencakup 4 (empat) prinsip dasar, yaitu autonomy, beneficence, non maleficence dan justice.(11) Sebelum memasuki komponen kedua, perlu dibahas terlebih dahulu komponen ketiga mengenai intervensi yang berupa penanganan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur.

Komponen ini merupakan aktualisasi terhadap komponen ideal yang ada dalam komponen pertama. Bila diperhatikan isi ketentuan yang ada dimana diperlukan penanganan terdapat 4 (empat) sifat, yaitu:

Perintah (gebod) yang merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
Larangan (verbod) yang merupakan kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.
Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.(12)

Tindakan penanganan yang dilakukan apakah sudah benar atau tidak, kiranya dapat diukur dengan tatanan hukum seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yaitu apakah masih bersifat represif, otonomous atau responsive.(13) Selanjutnya dengan komponen kedua tentang organisasi yang ada dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu organisasi pemerintah dan organisasi / badan swasta.

Pada organisasi pemerintah mencakup aparatur pusat dan daerah serta departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Pada sektor swasta terdapat berbagai organisasi profesi, asosiasi dan sarana kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Dari susunan dalam 3 (tiga) komponen tersebut secara global menurut Schuyt bahwa tujuan yang ingin dicapat adalah (14):

Penyelenggaraan ketertiban sosial;
Pencegahan dari konflik yang tidak menyenangkan;
Jaminan pertumbuhan dan kemandirian penduduk secara individual;
Penyelenggaraan pembagian tugas dari berbagai peristiwa yang baik dalam masyarakat;
Kanalisasi perubahan sosial.

V. Hukum Kesehatan di Masa Mendatang

Hermien Hadiati Koeswadji mencatat bahwa dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada perlu terus ditingkatkan untuk (15):

Membudayakan perilaku hidup sehat dan penggunaan pelayanan kesehatan secara wajar untuk seluruh masyarakat;
Mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
Mendorong kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan;
Memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan;
Mengendalikan biaya kesehatan;
Memelihara adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan penyedia pelayanan kesehatan;
Meningkatkan kerjasama antara upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat melalui suatu bentuk pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang secara efisien, efektif dan bermutu serta terjangkau oleh masyarakat.

Untuk itu dukungan hukum tetap dan terus diperlukan melalui berbagai kegiatan untuk menciptakan perangkat hukum baru, memperkuat terhadap tatanan hukum yang telah ada dan memperjelas lingkup terhadap tatanan hukum yang telah ada.

Beberapa hal yang perlu dicatat disini adalah yang berkaitan dengan:

Eksistensi Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional yang telah ada harus diperkuat dan harus merupakan organisasi yang independen sehingga dapat memberikan pertimbangan lebih akurat;
Perlu dibangun keberadaan Konsil untuk tenaga kesehatan dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan berbagai standar yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam dunia kedokteran dan kedokteran gigi telah dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Perlu dibangun lembaga registrasi tenaga kesehatan dalam upaya untuk menilai kemampuan profesional yang dimiliki tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Bagi tenaga dokter dan dokter gigi peranan Konsil Kedokteran Indonesia dan organisasi profesi serta Departemen Kesehatan menjadi penting;
Perlu dikaji adanya lembaga Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan. Dimana untuk tenaga medis telah dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
Perlu dibangun lembaga untuk akreditasi berbagai sarana kesehatan.

VI. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan diatas, hukum kesehatan merupakan cabang ilmu hukum yang baru. Untuk itu masih terbuka kesempatan yang luas bagi para ahli hukum melakukan berbagai pengembangan dengan tujuan tersedianya perlindungan yang menyeluruh baik untuk masyarakat penerima pelayanan kesehatan maupun tenaga dan sarana kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Kajian dapat dilakukan baik secara sektoral maupun dimensional melalui inter dan multidisiplin.

CATATAN KAKI
(1) Van der Mijn, 1984, ”The Development of Health Law in the Nederlands”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari ”Issues of Health Law”, Tim Pengkajian Hukum Kedokteran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI bekerja sama dengan PERHUKI dan PB IDI, Jakarta, hal 2.
(2) H.J.J. Leenen, 1981, Gezondheidszorg en recht, een gezondheidsrechtelijke studie, Samson uitgeverij, alphen aan den rijn/Brussel, hal 22.
(3) D.C.Jayasuriya, 1997, Health Law, International and Regional Perspectives, Har-Anand Publication PUT Ltd, New Delhi India, hal 16-28.
(4) Ibid, hal 33.
(5) Genevieve Pinet, 1998, “Health Challenges of The 21st Century a Legislative Approach to Health Determinants”, Artikel dalam International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve, hal 134.
(6) Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 22.
(7) Roscam Abing, 1998, “Health, Human Rights and Health Law The Move Towards Internationalization With Special Emphasis on Europe” dalam journal International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve, hal 103 dan 107.
(8) HJJ. Leenen, 1981, Recht en Plicht in de Gezondheidszorg, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn/Brussel.
(9) Schuyt, 1983, Recht en Samenleving, van Gorcum, Assen, hal 11-12.
(10) Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
(11) Lihat Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 1994, Oxford University Press, New York, hal 38.
(12) Bruggink, 1993, Rechtsrefleeties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, Kluwer, Deventer, hal 72.
(13) Philipie Nonet dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition, Toward, Responsive Law, Hasper Torch Books, New York.
(14) Schuyt, op.cit, hal 19.
(15) Hermin Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 17-18.

Oleh : Faiq Bahfen

Disalin dari Biro Hukum & Organisasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia Online tentang Hukum Kesehatan