Perlindungan Konsumen

Tentang Kami

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sun, 17 Jan 2010 00:42:00 +0700

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dirumuskan mengacu pada filosofi pembangunan nasional Pancasila dan Dasar Negara. Undang-Undang Dasar 1945, dimana pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum, melekat upaya yang bertujuan memberikan perlindungan bagi rakyat Indonesia.

Pemerintah berkewajiban, berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Konsumen melakukan upaya pendidikan serta pembinaan kepada konsumen, terutama mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran sebagaian besar masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrumen yang sama diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dengan tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.

Piranti hukum Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan tidak untuk mematikan usaha para pelaku bisnis. Perlindungan konsumen justru membangun iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang/jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Lebih dari itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaanya memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yang masih menjadi roda perekonomian nasional.

Tips Menghadapi Debt Collector

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:26:00 +0700

Tips Menghadapi Debt Collector
Rahasia Menghadapi Debt collector
1.Debt Collector juga manusia, punya rasa takut seperti kita juga...jadi perlakukan DC sebagai sahabat dan yang terpenting
jangan terpancing emosi, tetap tenang meskipun yang datang ketempat anda orang-orang hitam besar
2.Anda bisa mengatakan pada mereka bahwa memang anda ada kesulitan keuangan sehingga anda juga bisa mengatakan ke mereka
akan segera melunasinya,maka dari itu jangan sering-sering di tagih yah pak, pasti saya bayar..katakan pada si DC tapi yang
sopan.
3.Jangan menghindar kalau ada telpon dari DC, katakan saja pada mereka keadaan anda. merekapun tidak bisa apa-apa
toh mereka hanya menjalankan tugas dari atasan (red.menghindari mereka datang ke rumah,kan malu..hehehe)
4.Bila Dc menginginkan pertemuan, silakan atur dengan mereka tapi anda harus punya prinsip "mereka manusia,hargai mereka, jangan takut pada mereka(red.supaya tidak ditekan),pastikan tugas mereka yaitu menagih anda sudah selesai sehingga laporan mereka ke atasan juga enak"
5. Jangan pernah memberikan barang anda seperti laptop, handphone dll karena itu percuma karena ada DC nakal. artinya
laptopnya masuk ke kantong mereka tidak disetorkan bank, pastikan anda membayar hutang ke bank.
6. Jangan pernah menandatangani suatu perjanjian diatas meterai dengan mereka.
7.Bila mereka melakukan kekerasa seperti: gebrak2 meja, atau bahkan meyakiti anda...silakan anda lapor pak RT atau paling
tidak ada saksi mereka melakukan hal tersebut ke anda (Red. mereka adalah suruhan dari bank, bank memiliki nama baik yang harus di jaga,bukan begitu?

sekian tips dari saya.
Tjandra Danny
www.kaskus.us
www.kartukreditbca.com

Pendidikan yang Melindungi Siswa sebagai Konsumen

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:24:00 +0700

Pendidikan yang Melindungi Siswa
Sebagai Konsumen
Oleh Dr. Suyatno, MPd (Universitas Negeri Surabaya)
Kalangan pendidikan, baik itu pengelola sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, sangat dinanti-nantikan untuk segera paham UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai lembaga pengelola jasa pendidikan, siswa merupakan konsumen yang perlu dilindungi sehingga terdapat kenyamanan dalam belajar.
Dalam Undang - undang perlindungan konsumen itu yang dimaksud dengan:
1.     Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
2.     Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3.     Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Lembaga pendidikan yang ada sekarang di Indonesia ini, sebagian besar, memanfaatkan keberlangsungannya dengan berorientasi pada imbal jasa. Siswa atau mahasiswa membayar atas ilmu yang diterimanya. Siswa sebagai konsumen dan lembaga pendidikan sebagai pelaku usaha. Lihat saja, untuk menjadi mahasiswa kedokteran saja, mahasiswa harus memberikan uang sumbangan 100 juta bahkan ada yang lebih. Uang sebesar itu tentunya juga harus imbang terhadap jaminan mahasiswa untuk menjadi dokter yang brilian.

Pada Pasal 2, diisyaratkan bahwa peserta didik sebagai konsumen pendidikan dilindungi agar:
a.     meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b.     mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c.     meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d.     menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e.     menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f.     meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sebagai konsumen, peserta didik mempunyai hak (Pasal 4 UUPK) sebagai berikut :
a.     hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
b.     hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.     hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d.     hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e.     hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f.     hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g.     hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.     hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i.     hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lembaga pendidikan hendaklah memperhatikan hak peserta didik sebagai konsumen di atas sehingga terjadi keberlangsungan pendidikan yang baik. Segala informasi yang dikeluarkan untuk menarik minat peserta didik haruslah dikemas dengan jujur, benar, dan akurat. Bukan malah sebaliknya, banyak sekolah atau perguruan tinggi yang menyebarkan brosur penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Lembaga pendidikan yang seperti itu tentunya akan di kenai UUPK ini.
Selain hak di atas, peserta didik sebagai konsumen mempunyai kewajiban sebagai berikut (Pasal 5).
a.     membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b.     beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c.     membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d.     mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan hak lembaga pendidikan sebagai pelaku usaha pendidikan sebagai berikut (pasal 6).
a.     hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b.     hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c.     hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d.     hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jas yang diperdagangkan;
e.     hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain nya.

Kemudian dalam pasal 7, lembaga pendidikan sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban:
a.     beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.     memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c.     memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d.     menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e.     memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f.     memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g.     memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pembelajaran di kelas pun hendaknya terjadi proses pembelajaran yang memberikan kenyamanan belajar siswa/mahasiswa. Bila tidak, guru sebagai bagian pelaku usaha pendidikan akan dikenai pasal 7 ayat c, yakni memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif Jadi, pembelajaran di kelas haruslah berjalan dengan menyenangkan, merata, dan berlangsung sesuai dengan hak siswa/mahasiswa sebagai pengguna jasa.

ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:21:00 +0700

ASPEK HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh Kolonel CHK Kusbandi., SH., M. Hum (Kakumdam V/Brawijaya)
Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, 1) baik materiel maupun spiritual yaitu dengan ketersedianya kebutuhan pokok; sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan) yang layak. Negara dengan segenap perangkatnya berkewajiban menyelenggarakan tercapainya kehidupan rakyatnya dengan Iayak atau sejahtera lahir dan batin. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warna Negara berhak untuk memperoleh hidup yang Iayak bagi kemanusiaan”. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu penyediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas sesuai standar dengan harga yang terjangkau masyarakat sebagai pihak konsumen pada umumnya.
Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil, di satu pihak, laju pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa membawa dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya Iebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen.
1 Lihat tujuan pembangunan Nasional sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 alinea keempat.
Akan tetapi, di lain pihak juga terdapat dampak negatif, yaitu dampak dan perkembangan teknologi, informasi dan informatika pada penyelahgunaan teknologi itu sendiri serta pelaku bisnis/pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab karena makin ketatnya persaingan, sehingga menjadi beban bagi masyarakat konsumen bahkan alam atau lingkungan yang tidak menguntungkan.
Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Prasasto Sudjatmiko menegaskan (4) empat contoh yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat yaitu, Konglomerasi, Kartel/Trust, Insider Trading dan persaingan tidak sehat/curang. 2) Sekurang-kurangnya ada (4) empat bentuk perbuatan yang lahir sebagai akibat dan tidak sehatnya praktek bisnis seperti diatas, yaitu menaikkan harga, menurunkan harga, menurunkan mutu, dumping, memalsukan produk dan lain sebagainya.

Dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting dengan demikian sekurang-kurangnya ada (4) empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu:
2 AdrianusMeliala, Praktik Bisnis Curang, Sinar Harapan, Jakarta, hal 140.
Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan UUD 1945, untuk menghindarkan konsumen dan dampak negatif penggunaan teknologi, sehingga dapat melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan guna menjamin sumber daya pembangunan yang bersumber dan masyarakat konsumen.

2.     Permasalahan.
     Dengan timbulnya berbagai permasalahan dan hubungan antara pelaku usaha dengan warga masyarakat selaku konsumen, maka bagaimanakah aspek penlindungan hukum dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3.     Pembahasan.
     Arus globalisasi dan perdagangan bebas karena kemajuan teknologi dan informasi telah mendorong ruang gerak arus transaksi barang/jasa melintasi wilayah negara (barang dan dalam negeri dan atau luar negeri) konsumen mempunyai kebebasan memilih, menggunakan kualitas barang/jasa sebagaimana yang diinginkan.

    Fenomena tersebut dapat berakibat kepada pelaku usaha dan konsumen tidak porpasional/tidak seimbang, konsumen pada posisi lemah, bahkan menjadi objek aktifitas bisnis guna meraup keuntungan yang sebesar - besarnya dengan segala cara bahkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: kiat-kiat dalam promosi, cara penjualan dan dengan tidak menerapkan perjanjian standar, dimana hal tersebut didasari atau tidak akan merugikan konsumen pada beberapa aspek. Adapun kelemahan-kelemahan konsumen adalah karena beberapa faktor antara lain : kesadaran akan haknya masih relatif rendah pendidikannya, sehingga undang-undang dijadikan sebagai landasan hukum bagi swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Sebagai person atau kelompok dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen secara universal. Pada saat tertentu dalam posisi yang lemah dan tidak aman seorang konsumen dapat menjadi korban sebagai akibat baik dan unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dan pihak pelaku usaha untuk berkompetitif namun tidak sehat. Maka diperlukan suatu perangkat perlindungan hukum yang bersifat universal sehingga mendapatkan kedudukan hukum yang proporsional atau hak dan kewajibannya antara konsumen dengan pelaku usaha.

Beberapa aspek hukum yang etrkait dengan perlindungan konsumen antara lain:
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Ketetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1931 tentang barang.
b.     Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
c.     Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal.
d.     Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
e.     Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian.
f.     Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
g.     Undang-undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
h. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
i.     Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
j.     Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan hidup.
k. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. 3)

Kebijakan perlindungan konsumen baik menyangkut hukum materiil dan hukum formil tentang penyelesaian sengketa konsumen.
3 Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.Ag, SH, M.Hum, Hukum Perlindungan Konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran, Nusa Media, Bandung, hal 19-20.

    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdiri dan 15 bab dan 65 Pasal, sesuai kerangka sebagai berikut:
Bab I             Ketentuan Umum (Pasal 1).
Bab II             Asas dan Tujuan (Pasal 2 dan 3).
Bab III             Hak dan Kewajiban (Pasal 4 s.d 7).
Bab IV             Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Pasal 8 s.d 17).
Bab V             Ketentuan pencantuman klausa baku (Pasal 18).
Bab VI             Tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 19 s.d28).
Bab VII         Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29 dan 30).
Bab VIII         Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Pasal 31 s.d 43).
Bab IX             Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Pasal 44).
Bab X             Penyelesaian sengketa (Pasal 45 s.d 48).
Bab XI             Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 49 s.d 58).
Bab XII         Penyidikan (Pasal 59).
Bab XIII         Sanksi (Pasal 60 s.d 63).
Bab XIV         Ketentuan peralihan (Pasal 64).
Bab XV         Ketentuan penutup (Pasal 65

Sekilas tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:19:00 +0700

Sekilas tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia
Dalam praktek pekerjaan pemeriksaan di lapangan (audit field work) sering kita temukan istilah Fidusia dan Jaminan Fidusia seperti misalnya ketika melakukan pemeriksaan atas akun pinjaman bank maupun pinjaman dari perusahaan pembiayaan. Mungkin diantara kita ada yang belum begitu memahami istilah ini. Berikut sedikit pembahasan terkait dengan masalah Fidusia dan Jaminan Fidusia yang saya peroleh dari buletin Business News.

Pengaturan sebelum diundangkannya Undang-undang No. 42 tahun 1999
Ketika terjadi krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan akhir abad 19, telah terjadi pertentangan berbagai kepentingan. Krisis mana ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian yang melanda negara Belanda bahkan seluruh negara-negara di Eropa. Seperti telah disebut di atas kemudian lahirlah lembaga jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.
Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panenan yang akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitor.
Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia, diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hoogge-rechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Kasusnya adalah sebagai berikut :
Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Perdata. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignett karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.
Pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara constitutum possessorium sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Dalam prakteknya, dalam perjanjian jaminan fidusia diberi penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fldusia sebagai penyimpan.
Walaupun demikian, sebenarnya konsep constitutum posses-sorium ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau kita teliti dan cermati, hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi yang demikian. Misalnya tentang gadai tanah menurut hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap, dan untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap (pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tanah yang digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik melainkan sebagai penggarap.

Setelah adanya keputusan HGH itu, fidusia selanjutnya berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotek.

Perkembangan selanjutnya
Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.
Tidak hanya sampai di situ, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 tahun 1960) perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objeknya adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

BEBERAPA PENGERTIAN POKOK YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA
Pasal 1 Undang-undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi“.
Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti Pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam fiducia cum creditore contracta di atas.
Dalam kehidupan sehari-hari, sebelum berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999, selama ini kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk “fiduciaire eigendomsoverdracht” atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Kitab Undang-undang Perdata) yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.

Sumber : bulletin Business News 6464/12-5-2000

ANTISIPASI KEBERLAKUAN

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:16:00 +0700

ANTISIPASI KEBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh Tim Peneliti (BPKN - Badan Perlindungan Konsumen Nasional)
I.     Latar Belakang
    -     Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah berlaku sejak April 2000 namun tampak bahwa belum seluruh masyarakat menyadari bahwa UUPK sebenarnya juga memuat pengaturan terhadap penyedia jasa, baik komersial maupun profesional.
     -    Salah satu penyedia jasa profesional adalah penyedia jasa pendidikan. Penyedia jasa pendidikan ini meliputi individu pemberi jasa, seperti guru, dosen, maupun lembaga atau badan penyelenggara jasa pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Jadi, sebenarnya UUPK juga berlaku dan mengikat mereka ketika mereka memberikan jasanya kepada konsumen pendidikan, yakni siswa / peserta didik.
    -    Namun, hingga saat ini UUPK belum berlaku terhadap penyedia jasa pendidikan dan anak/peserta didik belum banyak yang memanfaatkan UUPK untuk memperoleh ganti rugi apabila mereka dirugikan ketika mereka menerima jasa pendidikan.
II.     Tujuan Penelitian
     Mengidentifikasi dan menganalisis :
     a.     Ketepatan pengkualifikasian penyedia jasa pendidikan sebagai Pelaku Usaha dan peserta/anak didik sebagai Konsumen menurut UUPK.
     b.     Manfaat dan hambatan pemberlakuan UUPK, atau secara Iebih luas pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen, dalam bidang pendidikan.
     c.     Berbagai alternatif pemberlakuan pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen bagi jasa pendidikan.
     d.     Beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen ataupun pendidikan untuk mengantisipasi pemberlakuan pendekatan tersebut di atas.

III.     Metode dan Pertanyaan-Pertanyaan Pokok Penelitian
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis berbagai sumber hukum primer (tertulis) di bidang Perlindungan Konsumen dan bidang Pendidikan yang relevan dengan dukungan studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa narasumber.

IV. Pemaparan Hasil Penelitian
A.     Hasil legal audit perundang-undangan di bidang pendidikan Dan berbagal sumber hukum diketahui bahwa:
    -    Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang yang tinggal di wilayah kedaulatan Indonesia (WNI maupun WNA).
    -    Jalur pendidikan: pendidikan formal, nonformal, dan informal.
    -    Jenis pendidikan: pendidikan umum, khusus, keagamaan, kejuruan, akademik, profesi, vokasi
    -     Jenjang pendidikan: pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar merupakan pendidikan wajib bagi setiap WNI dengan kewajiban pemerintah untuk membiayainya dengan dana dan APBN dan APBD.
    -     Penyelenggara pendidikan: pemerintah pusat dan/atau daerah, yayasan, organisasi swadaya masyarakat, atau orang perorangan / individu.
    -     Satuan pendidikan: sekolah, universitas, madrasah, lembaga kursus, dsbnya.
    -    Pendidik: guru, dosen, konselor, pamong belajar, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, yang selalu berupa individu.
    -    Peserta didik yang belajar di jalur pendidikan formal pada jenjang prasekolah disebut sebagai anak didik, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut siswa, pada jenjang pendidikan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan peserta didik yang belajar di jalur pendidikan luar sekolah disebut sebagai warga belajar.
    -    Perundang-undangan juga mengatur antara lain tentang:
         a.     hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat, orang tua, dan peserta didik
         b.     standar pendidikan nasional
         c.     tata cara pendirian dan bentuk-bentuk satuan pendidikan
         d.     pendanaan dan pengelolaan pendidikan
         e.     kurikulum pendidikan umum pada semua jenjang
         f.     penilaian proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan
         -    Warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh: pendidikan yang bermutu; pendidikan layanan khusus bila mereka tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, atau bila mereka merupakan kelompok masyarakat adat; pendidikan khusus bila mereka memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial, atau bila mereka memiliki kecerdasan dan bakat istimewa; dan peningkatan pendidikan sepanjang hayat.
        -    Orang tua peserta didik berhak untuk memilih jenis sekolah bagi anaknya dan untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya. Sebaliknya, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anaknya yang berada pada usia wajib belajar
         -    Kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah : memberikan Iayanan dan kemudahan; menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan tanpa diskrirninasi; dan menjamin tersedianya dana untuk program wajib belajar. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah adalah mengarahkan, membina, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
        -    Peserta didik berhak, antara lain, untuk mendapat: pendidikan agama sesuai agamanya dan pendidik yang seagama; layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya; beasiswa prestasi bagi mereka yang orang tuanya tak mampu membiayai; biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tak mampu membiayai.
        -    Sedangkan kewajiban pesenta didik adalah menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, serta menanggung biaya pendidikan, kecuali bila mereka dibebaskan1dari kewajiban mi karena alasan tertentu yang sah.
        -    Walaupun berbagai perundang-undangan mengenai pendidikan memuat cukup banyak isu melalui perumusan kaidah penilaku, kaidah kewenangan, dan kaidah kualifikasi, namun belum cukup menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas hak-hak peserta didik vis a vis penyelenggara pendidikan. Kalaupun ada ketentuan normatifnya masih juga belum jelas bagaimana mekanisme hukum yang dapat ditempuh warga negara dan/atau peserta didik untuk memaksa para penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan pada berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan agar memenuhi isi ketentuan normatif tersebut. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi kewajibannya pun juga tidak selalu ada dalam perundang-undangan di bidang pendidikan.
        -    Akibatnya, bila timbul kasus pelanggaran terhadap hak-hak peserta didik maka biasanya tidak ada penyelesaian tuntas secara hukum untuk menghukum si pelanggar hak. Sanksi maksimal yang mungkmn diterapkan hanyalah sebatas pada sanksi administratif berupa teguran / peringatan atau penurunan status akreditasi terhadap satuan pendidikannya. Akibatnya peserta didik, dan/atau orang tua/wali seningkali dirugikan dan berada pada posisi tawar yang lemah. Pengecualian terhadap hal mi hanya terjadi untuk misalnya pelanggaran oleh satuan pendidikan tinggi yang memberi gelar akademik atau gelar profesi tertentu pada lulusannya padahal satuan pendidikan tersebut sebenarnya tidak berhak untuk menyelenggarakan program pendidikan termaksud. Dalam hal seperti ini pasal 67 UU Sisdiknas memang menyebut dengan tegas ancaman sanksi pidana dan/atau sanksi denda.
         -    Sebagai contoh misalnya bagaimana mekanisme hukum yang harus ditempuh peserta didik danlatau orang tua untuk menuntut pemenuhan haknya untuk memperoleh pendidikan dasar tanpa dipungut biaya danlatau pendidikan yang bermutu tanpa perlakuan diskriminatif? atau pemenuhan hak-hak peserta didik / mahasiswa untuk misalnya mendapat layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, untuk mendapat beasiswa berprestasi, untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab, untuk memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar, untuk memperoleh nilai hasil belajar, untuk memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program studinya dan layanan kesejahteraan, dsbnya?
         -    Contoh lain, apa sanksi hukum terhadap satuan pendidikan dasar yang,
             (a).     memungut biaya pendidikan terhadap peserta didik padahal peraturan menyebut bahwa biaya pendidikan program wajib belajar ditanggung pemerintah, alias gratis
             (b).        memperlakukan peserta didik secara diskriminatif, termasuk menolak calon peserta didik karena alasan kelainan fisik atau mental
             (c).     melakukan kekerasan terhadap peserta didik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran
            (d).        kurikulum program pendidikannya tidak sepenuhnya konsisten dengan yang diwajibkan menurut perundang-undangan,
            (e).     tidak memenuhi persyaratan atau kualifikasi pendirian, atau
            (f).         tidak memenuhi standar nasional pendidikan, dsbnya.
-    Dalam praktik sebagaimana diberitakan oleh berbagai media surat kabar, ditemukan beberapa penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara, satuan pendidikan, tenaga pendidik, atau bahkan oleh pemerintah sendiri karena yang terakhir ini lemah atau gagal melakukan pengawasan, pembinaan, penjatuhan sanksi, dsbnya. Akibatnya jelas sekali bahwa peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau masyarakat luas telah dirugikan tanpa mengetahui upaya hukum apa yang dapat mereka tempuh untuk menuntut pemenuhan dan penegakan hak-hak di atas. Berdasarkan prinsip hukum umum, apabila ada kaidah hukum yang berupa kaidah perintah, kaidah larangan, atau kaidah kewenangan di dalam suatu perundang-undangan ternyata tidak dipenuhi, dipatuhi, atau dilanggar oleh subyek dan kaidah tersebut maka subyek hukum itu harus dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan sanksi dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Kemudian, apabila korban merasa telah dirugikan akibat dan pelanggaran hak itu, maka ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi dengan menggunakan prinsip perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata. Dalam hal ml berlaku dalil umum dalam Hukum Pembuktian yaitu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, artinya korbanlah (peserta didik, orang tua/wali) yang harus membuktikan bahwa telah terjadi kerugian yng dia derita akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat (ie. penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, atau tenaga pendidik). Dengan kata lain, beban untuk membuktikan apakah benar telah terjadi kesalahan pada perbuatan tergugat (yaltu telah melawan hukum atau tidak), dijatuhkan pada pihak penggugat / korban lepas dan fakta sosio-ekonomi penggugat yang mungkin dapat menjadi kendala baginya untuk dapat membuktikan datilnya itu.
-    Bertolak dan fakta di atas, maka dirasakan perlunya ada terobosan hukum untuk Iebih menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta didik yang umumnya selalu berada pada posisi tawar yang relatif Iebih inferior vis a vis penyelenggara pendidikan, baik Pemerintah maupun swasta, satuan atau institusi pendidikannya, dan tenaga pendidiknya. Terobosan hukum ini adalah kemungkinan untuk menerapkan pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen, melalui tentunya pranata UUPK, pada sektor jasa pendidikan. Dengan demikian, tujuan dan penerapan pendekatan hukum ini adalah untuk:
              1.         melindungi kepentingan atau hak-hak peserta didik dan/atau orang tua atau walinya dalam menjalani proses pembelajaran pada satuan-satuan pendidikan,
             2.         meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan nasional, bersama-sama dengan penerapan UU tentang Guru dan Dosen serta PP tentang Standar Nasional Pendidikan.
             3.         memperjuangkan hak konsumen untuk memperoleh pendidikan sebagai hak atas pemenuhan kebutuhan dasar (the right to basic needs).

Depkominfo: Aksi Prita Mulyasari Sesuai UU Perlindungan Konsumen

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:12:00 +0700

Depkominfo: Aksi Prita Mulyasari Sesuai UU Perlindungan Konsumen
Jakarta, Kominfo Newsroom -- Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menegaskan, tindakan Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhan atas jasa sebuah layanan publik bukanlah merupakan penghinaan.
Kep ala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Minggu (7/6) mengatakan, Prita yang mengungkapkan keluhan terhadap suatu layanan publik melalui email merupakan hak dari seorang konsumen.
Menurut dia, hal itu adalah sah sesuai dengan yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf d.

Pasal itu berbunyi ''Hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.''

''Oleh karena itu, unsur `tanpa hak` sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi, sehingga Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus ini,'' katanya.
Secara khusus pihaknya menyampaikan sikap simpati yang mendalam atas musibah yang diderita oleh Prita Mulyasari.
Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut: ''Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.''
''Pasal tersebut memuat unsur `dengan sengaja` dan `tanpa hak`. Unsur tersebut menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan pasal ini,'' katanya.

Menurut Gatot, sejak berlakunya UU ITE, Departemen Kominfo telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat, mengingat peraturan perundang-undangan ini memiliki domain baru yang sifatnya sangat virtual.
''Sosialisasi tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan. Di samping itu, kepada warga masyarakat juga diberikan hak dan kesempatan untuk mengevaluasi, mencermati, dan mengkritisi UU tersebut pasal demi pasal sekiranya terdapat substansi yang bertentangan dengan UUD 1945,'' katanya.
Kesempatan tersebut, telah dimanfaatkan oleh beberapa warga masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 27 UU tersebut, namun kemudian dalam keputusannya pada tanggal 5 Mei 2009, Mahkamah Konstitusi menolaknya. (Antara News/id)

http://www.endonesia.com

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:09:00 +0700

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:
    * Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
    * Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821
    * Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
    * Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
    * Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
    * Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
    * Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
http://id.wikipedia.org

Lembaga Jaminan : Bangunan diatas Tanah Milik Orang lain

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:05:00 +0700

Lembaga Jaminan : Bangunan diatas Tanah Milik Orang lain
KAJIAN YURIDIS

Pengikatan Jaminan Berupa Bangunan yang Dibangun Diatas Tanah Milik Pihak Lain

Kasus Posisi
BANK sedang melakukan restrukturisasi atas debiturnya dimana salah satu obyek yang menjadi jaminan kredit adalah bangunan milik debitur yang dibangun di atas tanah milik pihak lain dan belum dilakukan pengikatan jaminan.

Permasalahan
Apakah lembaga jaminan yang dipergunakan untuk mengikat bangunan di atas tanah yang berbeda kepemilikannya ?

Dasar Hukum
Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT)
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pembahasan
Pembebanan Hak Tanggungan menurut UUHT
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu

Persyaratan yang yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai objek Hak Tanggungan (Bab II UU Hak Tanggungan) antara lain :
    * Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yang dijamin adalah berupa uang.
    * Termasuk hak yang wajib didaftar dalam Daftar Umum karena harus memenuhi syarat spesialitas dan publisitas.
    * Mempunyai sifat yang dapat dipindah tangankan karena apabila debitur cidera janji, benda yang dijaminkan akan dijual di depan umum.
    * Memerlukan penunjukkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan syarat diatas mengenai objek Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 jo Pasal 27 UU Hak Tanggungan dan Penjelasan Umum angka 5 bahwa yang merupakan objek Hak Tanggungan adalah :

Yang ditunjuk oleh UUPA sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA (Pasal 4 ayat (1) UUHT) yaitu Hak Milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha (Pasal 33) dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39).
    * Yang ditunjuk oleh UURS (Pasal 27 UUHT jo. Pasal 12 dan 13 UURS).
    * Rumah Susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara (Pasal 12 ayat (1) a UU Rumah Susun jo. Pasal 27 UUHT berikut penjelasannya).
    * Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berdiri di atas tanak Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara (Pasal 13 huruf a UU Rumah Susun jo. Pasal 27 UUHT berikut penjelasannya).
    * Yang ditunjuk oleh UUHT (Pasal 4 ayat (2) UUHT).
    * Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Dimungkinkan pula pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tanah tersebut yang tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah (dimiliki oleh orang lain) dengan syarat pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh pemiliknya (pemilik tanah maupun pemilik bangunan/tanaman dsb) atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik (Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 UUHT).

Pembebanan Fidusia menurut UU Fidusia
Pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Fidusia menyatakan bahwa :

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Dari perumusan tersebut, dapat diketahui bahwa yang diserahkan dan dipindahkan dari pemiliknya kepada kreditor (pemegang fidusia) adalah hak kepemilikan suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada kreditor.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Fidusia, objek jaminan Fidusia meliputi benda bergerak dan tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, dengan syarat bahwa kebendaaan tersebut ”dapat dimiliki dan dialihkan”, sehingga dengan demikian objek Jaminan Fidusia meliputi :
    * Benda bergerak yang berwujud;
    * Benda bergerak yang tidak berwujud;
    * Benda bergerak yang terdaftar;
    * Benda bergerak yang tidak terdaftar;
    * Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
    * Benda tidak bergerak tidak tertentu, yang tidak dibebani dengan Hipotik;
    * Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan.

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf c UU Fidusia disebutkan uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya sehingga debitur yang ingin menjaminkan bangunan harus memiliki bukti kepemilikan atas bangunan yang berdiri pada tanah yang disewa tersebut.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

    * Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
    * Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh)M3 atau lebih;
    * Hipotik atas pesawat terbang; dan
    * Gadai.

Berdasarkan penjelasan butir 5 diatas jelaslah bahwa bangunan yang dibangun diatas tanah sewa tersebut secara peraturan wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas sehingga dalam pengikatannya tidak dapat menggunakan lembaga Jaminan Fidusia, akan tetapi melalui lembaga Jaminan Hak Tanggungan.

Pendapat Para Ahli terkait Permasalahan di atas
Pendapat beberapa ahli hukum diantaranya diwakili oleh pendapat Rachmadi Usman, SH. MH. dalam bukunya berjudul ”Hukum Jaminan Keperdataan”, dalam menerjemahkan dan mengintepretasikan pengertian yang terkandung dalam Pasal 3 huruf a UU Fidusia berikut penjelasannya adalah berbeda.
Pendapat tersebut pada intinya menyatakan bahwa terhadap bangunan yang terpisah kepemilikannya dengan tanah tempat berdirinya bangunan tersebut dapat dilakukan pengikatan secara Fidusia, berdasarkan bunyi Penjelasan Pasal 3 huruf a UU Fidusia sebagai berikut (dikutip) :

”Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan berdasarkan UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.”

Sehingga menurut pendapat tersebut apabila pemilik tanah tidak ingin (baca : tidak mau) tanahnya diikat dengan Hak Tanggungan sehubungan dengan keinginan pemilik bangunan untuk membebani bangunannya dengan Hak Tanggungan, maka yang dapat ditempuh oleh pemilik bangunan adalah menjaminkan bangunan miliknya dengan Jaminan Fidusia.
Pendapat yang demikian ini menurut hemat kami sudah keluar dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam UU Hak Tanggungan maupun UU Fidusia serta lebih mengartikan Penjelasan Pasal 3 huruf a UU Fidusia secara letterlijke dan justru mengabaikan bunyi Pasal 3 huruf a UU Fidusia itu sendiri.
Pengertian ”tidak dapat dibebani Hak Tanggungan” dalam bunyi pasal dimaksud bukanlah dalam pengertian si pemilik tanah tidak mau dibebani Hak Tanggungan, namun pengertiannya adalah belum adanya ketentuan hukum yang dapat dipergunakan untuk mengatur pengikatan terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Maksud pembentuk undang-undang adalah sebagai antisipasi dari perkembangan dan kemajuan zaman yang memungkinkan terciptanya bangunan-bangunan atau benda yang secara yuridis tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Bentuk bangunan atau benda yang ada saat ini dan tidak dapat dibebani Hak Tanggungan kiranya seperti rumah caravan, rumah knockdown, dsb.
Salah satu aspek yuridis lainnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai ketentuan adanya kewajiban untuk mendaftarkan bangunan atau benda tersebut untuk memenuhi asas publisitas, yaitu kepastian hukum untuk mengetahui siapa pemilik dari bangunan atau benda-benda dimaksud. Apabila secara yuridis kewajiban untuk mendaftarkan dimaksud melekat pada bangunan atau benda tersebut, maka tidak ada jalan lain selain membebani bangunan atau benda tersebut dengan lembaga Jaminan Hak Tanggungan. Ketentuan inilah yang diabaikan oleh pendapat ahli hukum tersebut di atas.
Lalu bagaimana jika si pemilik tanah tempat berdirinya bangunan atau benda tersebut tidak mau dibebani Hak Tanggungan ? maka tiada lain kondisi tersebut menyebabkan tidak terjadinya Hak Tanggungan. Hal ini sama berlaku apabila kreditur yang menyerahkan tanah miliknya sebagai jaminan, namun tidak mau dibebani Hak Tanggungan, maka de facto tidak terjadinya Hak Tanggungan.
Oleh sebab itu, maka jelaslah bunyi Pasal 3 huruf a UU Fidusia pada bagian akhir dari kalimatnya yang berbunyi ”……sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.”

Kesimpulan dan Saran
Bangunan yang berdiri diatas tanah yang tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah (dimiliki oleh orang lain) dapat dijadikan agunan dengan dibebani Hak Tanggungan sepanjang pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan tersebut dilakukan dengan penandatanganan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh pemiliknya (pemilik tanah maupun pemilik bangunan/tanaman dsb) atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya.
Ketentuan tersebut diatas menjadi acuan bagi tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan jika kepemilikannya berbeda dengan pemilik tanah, sehingga pembebanan Hak Tanggungan dilakukan oleh pemilik tanah bersama-sama dengan pemilik bangunan dan/atau tanaman dan/atau hasil karya dan/atau mesin-mesin tersebut, keduanya bertindak selaku Pemberi Hak Tanggungan.
Sehubungan dengan adanya syarat dalam pembebanan atas bangunan yang berada di atas tanah milik orang lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa, maka yang perlu diperhatikan adalah perjanjian sewa menyewa antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan, dimana dalam perjanjian sewa menyewa tersebut terdapat klausula yang mengatur mengenai tanah yang disewa tersebut dapat diikat Hak Tanggungan dalam rangka untuk membebani bangunan yang berdiri diatasnya dengan Hak Tanggungan. Apabila klausula tersebut tidak ada dalam perjanjian sewa, maka dengan persetujuan para pihak dapat dilakukan addendum / amandemen (perubahan) atas perjanjian sewa untuk memasukkan klausula dimaksud.

Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah mengenai jangka waktu pemberian kredit, dimana jangka waktu pemberian kredit tidak boleh lebih lama dari pada jangka waktu sewa tersebut.

… and justice for all …
Penyusun : Achmad Susetyo dan Ni Putu Eka Prihatini
http://kasusperbankan.wordpress.com

Repotnya Bersengketa dalam Transaksi Syariah

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 12:01:00 +0700

Repotnya Bersengketa dalam Transaksi Syariah
Pilih Arbitrase atau Pengadilan ?
Bila mencermati setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai produk dan kegiatan yang tercakup dalan ekonomi Syariah, maka sebagian besar Fatwa DSN mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah. Hanya fatwa yang terkait dengan kegiataan pendanaan (Funding) yang tidak mencantumkan ketentuan tentang Badan Arbitrase Syariah. Secara prinsip, dimasukannya ketentuan Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa adalah pemikiran yang baik. Pelaku usaha Syariah akan memperoleh perlindungan hukum dari arbiter-arbiter Badan Arbitase yang sangat mengerti skim ekonomi Syariah.
Dalam kontek Ushul Fiqih, sebuah Fatwa dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan muamalah. Apakah yang diperbolehkan atau dilarang oleh Fatwa, akan menjadi pedoman pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan ekonomi (syariah). Pedoman tersebut menjadi terlegitimasi dan berhak menyandang ‘produk sesuai syariah’ ketika seluruh pelaksanaan kegiatan ekonomi telah sesuai dengan Fatwa.
Sedangkan apa yang dilarang oleh Fatwa maka menjadi pantangan atau larangan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tersebut. Implikasinya ketika suatu kegiatan ekonomi tidak sejalan dengan Fatwa, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak lagi berhak menyandang ‘Produk sesuai Syariah’. Dikaitkan dengan adanya ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa DSN, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha bisnis ekonomi Syariah untuk menggunakan lembaga Badan Arbitrase Syariah bagi tempat penyelesaian sengketa dan perselisihan bagi para pelaku usaha Syariah.
Namun demikian, tidak mudah bagi Para Pelaku Usaha Syariah untuk memilih arbitrase Syariah sebagai tempat ideal untuk menyelesaikan sengketa. Kendala pertama adalah keterbatasan keberadaan Arbitrase Syariah di seluruh wilayah Indonesia. Tidak semua provinsi memiliki Badan Arbitrase Syariah. Akibatnya para pihak akan kembali menggunakan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa. Untuk kendala pertama ini, nampaknya Basyarnas sebagai satu-satunya Badan Arbitrase Syariah di Indonesia terus berupaya untuk mendirikan Badan Arbitrase Syariah di Tanah Air.
Kendala kedua adalah Badan Arbitrase tidak memiliki perangkat atau dasar hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses pengosongan atas sebuah bangunan sengketa misalnya. Putusan Badan Arbitrase (baik Syariah ataupun tidak) harus diikuti dengan permohonan ke Pengadilan Negeri (yang penarapan hukumnya sangat konvensional) untuk kemudian dilakukan proses hukum selanjutnya (sita, lelang, pengosongan,dll). Karenanya pihak-pihak bersengketa harus melalui dua lembaga yang berbeda (Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Negeri) untuk dapat menyelesaikan sengketanya.
Kendala ketiga adalah dari sisi eksekusi atas jaminan Bank. Sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat tanah yang telah dibebankan Hak Tanggungan, tidak perlu diajukan proses gugatan (baik melalui Pengadilan Negeri maupun Badan Arbitrase) yang memerlukan tahapan pembuktian yang sangat lama, namun cukup mengajukan permohonan penetapan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karenanya peran Badan Arbitrase dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tidak diperlukan dan dapat dikesampingkan.
Namun masalah menjadi muncul, ketika nasabah macet tersebut mengajukan gugatan bantahan atas permohonan eksekusi lelang tersebut, dengan mengajukan alasan misalnya hutang nasabah kepada bank syariah tidak sebesar yang dimintakan bank syariah atau alasan-alasan lain yang direkayasa. Atas upaya hukum Nasabah tersebut, Pengadilan Negeri biasanya akan menghentikan proses eksekusi lelang, untuk kemudian memeriksa keberatan nasabah tersebut dengan membentuk majelis hakim lengkap. Maka bergulirlah gugatan bantahan tersebut menjadi perkara gugatan biasa di Pengadilan Negeri yang memerlukan proses yang lama dan berjenjang. Proses inilah yang justru mengenyampingkan peran Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa Pelaku Usaha Syariah.
Dapat saja dalam persidangan gugatan bantahan tersebut, Bank Syariah menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa transaksi Syariah terebut. Karena dalam akad pembiayaan telah ditentukan tempat penyelesaian sengketa adalah Badan Arbitrase Syariah. Namun demikian, hal tersebut memerlukan waktu yang lebih lama (juga biaya tentunya) sampai Majelis Hakim menentukan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kasus ini. (itupun bisa di Banding dan di Kasasi). Lalu dimulailah persidangan baru di Badan Arbitrase Syariah. Sungguh amat melelahkan tentunya bagi pihak yang bersengketa.
Dalam suatu kesempatan Penulis pernah menuturkan kepada Ketua Mahkamah Agung tentang repotnya bersengketa dalam transaksi syariah. Juga diusulkan agar Pengadilan Agama saja yang mengambil peran Pengadilan Negeri sekaligus sebagai tempat menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Dari sisi Syariah, para Hakim di PA tentunya sedikit banyak mengerti mengenai kaidah-kaidah syariah. Saat itu, Bapak Ketua MA yang bijak memahami kesulitan para lembaga keuangan syariah, namun demikian Undang-Undang yang mengatur saat ini masih belum dapat mengakomodir keinginan pelaku syariah. DPR telah mengesahkan UU Pengadilan Agama? Semoga saja, UU Peradilan Agama yang baru dapat mengakomodir keinginan tersebut. Sehingga kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir.

Artikel kiriman dari sabahat LUKITA TRI PRAKARSA, SH, MSi (Red) selaku kontributor dalam blog ini
Penulis adalah Praktisi Hukum & Ekonomi Syariah yang bermukim di Melbourne *Tulisan ini merupakan pengalaman dan pendapat pribadi
http://irmadevita.com

Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perpsektif Islam

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:57:00 +0700

Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perpsektif Islam
Perlindungan atas Konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam.Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia).
Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.
Telaah atas perlindungan konsumen muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, bahwa konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang dan dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (Konsumen Muslim) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pertanyaan yang muncul adalah sejauhmanakah tingkat pemahaman serta kepedulian masyarakat atas hak mereka untuk mendapatkan barang yang baik dari segi fisik dan juga halal? Kedua, bahwa Pemerintah Indonesia sudah harus melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen-konsumen yang mayoritas beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik. Bagaiamanakah peran negara untuk melindungi masyarakat muslim di Indonesia untuk mendapatkan kualitas fisik barang serta kehalalan barang tersebut?Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik telah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 168:

"Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu"

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka terdapat garis hukum, yaitu:
pertama, bahwa perintah ditujukan bagi manusia, tidak saja kaum muslim kedua, bahwa manusia diwajibkan memakan makanan yang halal dan baik ketiga, bahwa menolak perintah untuk memakan makan yang halal-dan baik berarti telah mengikuti langkah-langkah seta yang merupakan musuh utama manusia.

Konsep makanan berdasarkan ayat itu tidak sekedar halal, baik dari cara memperolehnya, mengolahnya, hingga menyajikannya. Tetapi makanan juga harus baik, baik secara fisik yang diharapkan tidak mengganggu kesehatan yang mengkonsumsinya. Yang menarik adalah bahwa konsep makanan juga berkait dengan nilai ketuhanan, bahwa ketika kita menolak memakan makanan yang halal dan baik, maka Allah menganggap telah mengikuti jejak langkah setan, padahal setan adalah musuh nyata manusia. Lalu bagaimanakah makanan yang halal dalam Islam?

Allah menyatakan tentang kehalalan pangan tertuang dalam Quran Surah Al Maidah (5) ayat 3:
"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala..."

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat kita klasifikasikan atas segi fisik hewan, meliputi: bangkai, darah, dan daging babi. Serta klasifikasi atas cara atau proses, meliputi: hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang tercekik, hewan dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk dan hewan diterkam binatang buas. Selain itu juga perlu diperhatikan aspek tujuan pelaksanaan konsumsi, yaitu dilarangnya mengkonsumsi panganan yang ditujukan untuk berhala. Secara fisik hewan: bangkai, darah, dan daging babi merupakan zat yang secara tegas diharamkan. Zat pangan yang halal akan menjadi haram jika proses serta tujuan konsumsi tidak sesuai dengan norma hukum yang tertuang dalam Surah Al-Maidah ayat 3 ini.

Permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah sejauh mana pemahaman masyarakat Islam Indonesia atas hak mereka untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik? Apakah sertifikasi makanan yang telah dilakukan oleh MUI telah menyentuh hingga masyarakat pedagang kaki lima? Menarik untuk dikaji secara mendalam adalah berkaitan pula dengan peranan negara untuk melindungi masyarakat muslim dalam kaitan dengan hak-hak konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia masih belum menyentuh permasalahan ini, mengingat fokus masih terbatas pada sisi fisik barang serta jasa dan masih belum menyentuh pada kehalalan. Tingkat kehalalan rupanya diatur oleh lembaga tersendiri yaitu POM MUI padahal sesungguhnya ini merupakan hal yang harus terintegrasi. Konsumen Muslim yang sangat besar di Indonesia seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah membentuk sebuah lembaga perlindungan konsumen muslim.

http://www.uai.ac.id

Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:54:00 +0700

Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);mengumumkan hasil kajian dan analisis mengenai kebijakan pemerintah di bidang pangan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Kajian BPKN ini bekerjasama dengan Seafast Center IPB,
tujuan kajian tersebut antara lain mempelajari penanganan kasus-kasus pangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi BPKN kepada Pemerintah tentang kebijakan perlindungan konsumen di bidang pangan.
Kajian dilakukan sebagai pelaksanaan tugas BPKN berdasarkan amanat UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dikaitkan dengan hak konsumen mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
Kajian terhadap kasus-kasus pangan di lapangan ditemukan 4 (empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsinya, yaitu :

1. 1. Keracunan makanan dapat terjadi karena rusak dan terkontaminasi atau tercampur dengan bahan berbahaya
   2. 2. Penggunaan bahan terlarang yang mencakup :
         1. a. Bahan Pengawet
         2. b. Bahan Pewarna
         3. c. Bahan Pemanis
         4. d. Bahan-bahan tambahan lainnya
   3. 3. Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan (PP 69 Tahun 1999) beserta Permenkes.
   4. 4. Produk-produk industri makanan dan minuman yang kadaluarsa.

Secara singkat hasil kajian terhadap empat masalah tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Kasus-Kasus Keracunan Pangan

Sebagian besar kasus keracunan makanan berasal dari jasa boga (katering). Data nasional yang dirangkum Badan POM selama 4 tahun terakhir juga menjelaskan, bahwa industri jasa boga dan produk makanan rumah tangga memberikan kontribusi yang paling besar (31%) dibandingkan dengan pangan olahan (20%); jajanan (13%) dan lain-lain (5%).

Data dari Badan POM tentang kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan dari tahun 2001-2006 menunjukkan peningkatan baik dari jumlah kejadian maupun jumlah korban yang sakit dan meninggal. Walaupun demikian, korban meninggal ditengarai mungkin hanya 1 % saja sesuai dengan perkiraan WHO.

Sepanjang tahun 2006 (per-tanggal 23 Agustus 2006) dilaporkan jumlah KLB mencapai 62 kasus dengan 11.745 orang yang mengkonsumsi makanan dan 4.235 orang jatuh sakit serta 10 meninggal. Tahun 2005 terjadi 184 KLB, 23.864 orang yang mengkonsumsi makanan, 8.949 orang jatuh sakit serta 49 orang meninggal.
Berdasarkan penyebab terjadi KLB (per-23 Agustus 2006) 37 kasus tidak jelas asalnya, 11 kasus disebabkan mikroba dan 8 kasus tidak ada sample. Pada tahun 2005 KLB yang tidak jelas asalnya (berasal dari umum) sebanyak 95 kasus, tidak ada sample 45 kasus dan akibat mikroba 30 kasus.

Data tersebut menggambarkan bahwa kesadaran konsumen jauh dari yang diharapkan, termasuk diantaranya keharusan membaca label sebelum menjatuhkan pilihan untuk membeli. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus. Salah satu media yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak atau mendorong konsumen untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan, artinya konsumen harus memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya. Dalam kasus keracunan makananan akhir-akhir ini terkesan dianggap biasa saja dan tidak ada pemikiran atau kesadaran untuk melaporkannya ke instansi yang berwenang.

Penggunaan Bahan Terlarang

Hasil kajian dan analisa BPKN juga masih menemukan adanya penggunaan bahan terlarang dalam produk makanan sebagai berikut :

   1. a. Ditemukan penggunaan bahan-bahan terlarang seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis dan lainnya yang bukan untuk pangan (seperti rhodamin B dan methanil yellow). Ada dua kategori bahan pengawet yang biasa dipakai pelaku usaha, pertama bahan pengawet yang tidak boleh dipergunakan sama sekali dan kedua, bahan yang boleh digunakan tapi sudah berada di atas ambang batas yang telah ditentukan.
   2. b. Penyalahgunaan bahan kimia berbahaya lainnya juga ditemui pada produk pangan, terutama penggunaan formalin, dan boraks. Pemakaian formalin terutama ditemui pada produk pangan berasam rendah seperti mie basah, tahu, ikan asin dan ikan segar.
   3. c. Penyalahgunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi dosis yang diizinkan antara lain ditemui pada penggunaan pemanis buatan (sakarin dan siklamat).

Mengenai penggunaan BTP sendiri sampai saat ini belum ada angka yang pasti. Data Badan POM di 5 provinsi pada tahun 1999-2001 menunjukkan bahwa sekitar 89,8% produk pangan mengandung BTP yang terdiri dari 35,6% produk pangan mengandung boraks, 41,2% mengandung formalin, 10,4% mengandung pewarna Rodhamin B dan 1,9% mengandung pewarna Amaran.

Hukuman bagi pelaku usahapun masih terlalu ringan, misalnya yang terbukti bersalah hanya divonis penjara 3-6 bulan, sedangkan dendanya hanya Rp. 200.000,-. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim dan jaksa hanya KUHP atau peraturan daerah. Sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pelanggan terhadap kesehatan konsumen dapat dikenakan hukuman maksimal 5 tahun berikut denda hingga Rp 2 milyar.

Penyimpangan Ketentuan Label

Penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang paling banyak ditemui adalah :

   1. a. Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf latin, terutama produk impor.
   2. b. Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan
   3. c. Tidak mencantumkan waktu kadaluarsa
   4. d. Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih
   5. e. Tidak ada kode barang MD, ML atau P-IRT dan acuan kecukupan gizi yang tidak konsisten.
   6. f. Tidak mencantumkan alamat produsen/importir (bagi produknya)

Hasil kajian menemukan bahwa masalah label kurang mendapat perhatian dari konsumen dimana hanya 6,7% konsumen yang memperhatikan kelengkapannya. Khusus menyangkut keterangan halal sebagai bagian dari label, data lembaga pemeriksa halal (LP-POM MUI) menyebutkan saat ini baru sekitar 15% dari produk pangan di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal. LP POM MUI telah menerbitkan 3.742 sertifikat halal untuk sekitar 12.000 produk pangan. Sementara itu, industri pangan di Indonesia mencapai lebih dari satu juta, dimana sekitar 2000 diantaranya merupakan industri besar dan sisanya merupakan industri kecil dan menengah.

Produk Pangan Kadaluarsa

Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket. Produk makanan olahan yang ditemukan antara lain makanan kaleng dan beku (daging, bakso, ikan, nugget). Kasus-kasus peredaran makanan kadaluarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru.

Pengawasan Lemah

Pelaksanaan pengawasan di lapangan dirasakan masih sangat lemah, padahal perangkat peraturan perundang-undangan dalam perlindungan konsumen sudah cukup memadai. Karena itu, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada agar terjalin koordinasi yang efektif antar instansi terkait. Akibat belum adanya harmonisasi selama ini, pelaksanaan kontrol di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisis kebijakan pemerintah di bidang perlindungan konsumen, BPKN menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :
1. Petunjuk teknis dalam rangka implementasi PP 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan PP 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan perlu disosialisasikan secara terus menerus dan berkelanjutan.
Perlu dilakukan pengkajian pada kebijakan/peraturan pangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi yang terkait dengan kebijakan pangan (Dep. Perindustrian, Dep. Perdagangan, Dep. Pertanian dan Badan POM).

2. Pemda melalui dinas-dinasnya sebagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan upaya yang terus menerus untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan perlindungan kepada konsumen dalam hal keamanan pangan. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya termasuk di bidang keamanan pangan yang di-akibatkan masih kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah.

3. Untuk mencegah keracunan pangan yang banyak ditemukan pada usaha jasa boga dan makanan jajanan, instansi yang berwenang di tingkat daerah (dinas terkait) perlu terus melakukan pembinaan serta pengawasan yang intensif. Perlu penyusunan program dan kegiatan berkaitan dengan keamanan pangan oleh dinas yang berwenang di daerah, termasuk program penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan usaha jasa boga.
4. Pemerintah baik di Pusat maupun daerah perlu selalu berkoordinasi melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap produk pangan, terutama yang diproduksi oleh usaha kecil dan menengah karena sangat rawan dari aspek keamanan pangan akibat mudah rusak dan mudah terkontaminasi mikroba yang berbahaya. Juga perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif secara periodik terhadap peredaran produk pangan yang sudah kadaluarsa dan menyalahi peraturan pelabelan.

5. Khusus bagi produk pangan impor perlu dilakukan pencegahan dini sejak di entry point (pelabuhan) terutama terhadap ketentuan label dan ketentuan lain yang diwajibkan antara lain mencantumkan label berbahasa Indonesia, nama dan alamat importir serta spesifikasi teknis produk dalam kemasan.

6. Para pelaku usaha baik sebagai produsen, pedagang/distributor maupun importir turut bertanggung jawab dalam penerapan ketentuan Pemerintah khususnya mengenai label pangan antara lain kewajiban pencantuman kadaluarsa serta label berbahasa Indonesia.

7. Masih kurangnya penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera pada kasus-kasus pelanggaran terhadap ketentuan berlaku berkaitan dengan pangan oleh pelaku usaha.

8. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mendapat kewenangan melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); yakni turut mengawasi barang beredar di pasar bersama-sama pemerintah perlu ditingkatkan dan disosialisasikan secara terus menerus.
Sementara fungsi peran dan BPSK selaku badan yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen termasuk sengketa akibat kerugian mengkonsumsi pangan perlu diefektifkan.

BPKN merupakan lembaga yang dibentuk tahun 2004 oleh pemerintah dan berada langsung di bawah Presiden. Tugas BPKN antara lain mengkaji berbagai kebijakan perlindungan konsumen, menyusun dan memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, serta menerima pengaduan dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usaha

http://www.ina.go.id

Beberapa Kiat Menghadapi Krisis

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:52:00 +0700

Beberapa Kiat Menghadapi Krisis
Oleh: Hartati Nurwijaya*

Beberapa menit yang lalu, saya agak kaget dan menjurus ke panik. Laptop baru saya jatuh dan masih menyala. Hendak diklik tidak bisa. Keyboard hang dan tombol untuk mematikan pun hang. Sempat terpikir untuk menelepon sebuah nomor yang sering diiklankan di televisi. Nomor untuk bertanya apa saja seputar masalah laptop dan PC.

Namun, saya urungkan niat. Sebab, menelepon nomor tersebut harus membayar beberapa euro per menitnya. Beruntung saya masih punya PC, sehingga langsung saya cari solusinya. Tidak dapat menemukan solusi di website merek laptop saya. Akhirnya, saya bertanya melalui Yahoo Answer. Hanya 2 menit, saya sudah mendapat jawaban, dan laptop dapat dimatikan dengan cara menekan tombol start-nya selama 10 detik.

Pengalaman saya di atas, saya ceritakan karena kita semua masih dan akan terkena dampak resesi dunia. Walau harga minyak mentah turun, tetapi harga kebutuhan bahan pokok tetap melambung. Ingin memakan nasi pulen dan harum harganya dua kali lipat dari harga beras pera (beras yang keras dan tidak harum).

Tidak ada anggota masyarakat dunia yang dapat lari dari resesi ekonomi. Adapun yang lari adalah dua orang miliarder dari Inggris dan Jerman. Mereka bunuh diri akibat tidak kuat menerima kenyataan bahwa perusahaannya bangkrut.

Bangkrut! Kata yang sering kita ucapkan. Bahkan, kalau kita ingin merendah atau mencoba menghindari peminjam uang. Sering terdengar perkataan, “Aah gue lagi bangkrut nih, lagi bokek!” Anda tidak ingin bangkrut, saya dan semua orang di mana pun tidak ingin bangkrut. Oleh karena itu, kita harus membuat cash flow penggunaan uang kita.

Agar tidak bangkrut, hindari membeli barang yang tidak bermanfaat. Hanya karena ada undangan pesta, maka Anda ingin membeli baju baru. Sekali pakai sudah disimpan. Di zaman resesi, orang yang bijak tidak akan menggunakan uangnya untuk membeli benda yang tidak urgent. Biarkan dana Anda mengendap di bank atau di bawah lipatan baju.

Singkirkan rasa gengsi di zaman resesi ini. Tahan nafsu Anda untuk membeli, bahkan kredit sangat dilarang.

Jika Anda harus menggunakan uang untuk keperluan penting dan mendesak, coba berpikir ulang. Apakah masih ada jalan lain agar pengeluaran bisa dihemat? Jangan mudah tergoda rayuan promosi toko atau merek tertentu. Di Belgia saja, pernah diiklankan membeli mobil satu dapat dua. Akibat masyarakat tidak berminat membeli mobil baru. Bahkan, banyak pengguna kendaraan pribadi di Eropa beralih ke kendaraan umum, seperti kereta api cepat dan bus umum.

Ibu rumah tangga biasanya yang sering kesulitan mengatur uang belanja. Sejak resesi menghantam dunia, saya langsung memangkas pengeluaran. Walaupun, suami saya adalah seorang pegawai negeri dan tidak ada ancaman bangkrut atau dipecat. Tetapi, akibat harga kebutuhan pokok mahal, saya coba mengubah pos-pos pengeluaran uang.

Misalnya, dana potong rambut dan ke salon dihilangkan. Saya potong sendiri rambut ketiga anak saya. Bahan kosmetik wanita yang bisanya mahal. Saya pangkas juga dengan cara hanya memakai kosmetik jika diperlukan saja. Biasanya, saya memasak masakan beberapa jenis. Saya kurangi jumlah menu, namun menu tetap harus sehat. Sebab, menu tersebut masih diimbangi dengan buah-buahan. Menggunakan air dan listrik seperlunya saja, agar tagihan dapat dibayar.

Prinsip saya, dalam zaman resesi ini, adalah menyelamatkan kondisi keuangan keluarga, agar jangan sampai dampak krisis—yang kadang membuat orang stress—menyerang kami. Biasakan bersyukur setiap hari dan berhati-hati dalam pengeluaran. Jika Anda terbiasa melihat televisi, coba hindari saat ada tayangan iklan di televisi. Sebab menurut penelitian, banyak ibu rumah tangga dan anak-anak terpengaruh oleh iklan televisi.[hnp]

http://www.andaluarbiasa.com

Kartu Kredit - Sebuah Tanggung Jawab

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:47:00 +0700

Kartu Kredit - Sebuah Tanggung Jawab
Pada jaman yang seba modern sekarang ini, setiap orang pasti memiliki paling tidak 1 buah kartu kredit. kebanyakan orang bisa mendapatkannya dengan mudah, banyak ditemui sales kartu kredit di mall ataupun kenalan anda, bahkan terkadang untuk membuatnya tidak dibutuhkan dokumen-dokumen yang seharusnya diperlukan contoh: slip gaji.
Artikel ini akan mencoba untuk memberi arahan ataupun petunjuk bagaimana cara terbaik dalam menggunakan kartu kredit, sehingga anda tidak terlilit hutang yang anda tidak mampu untuk membayarnya.

Bayar setiap bulan tepat pada waktunya
Kebanyakan kartu kredit memberikan anda tenggang waktu 2 minggu dalam pembayaran setiap bulannya. Pengguna yang pandai bisa menggunakan untuk hal ini dalam mengatur pengeluaran mereka, dengan menggunakan "uang gratis" untuk beberapa minggu dan membayarnya penuh pada akhir bulan.

Tetapi yang patut diwaspadai adalah, sering kali kartu kredit digunakan lebih banyak daripada yang telah direncanakan. Masalah timbul jika tagihan akhir bulan tidak dibayarkan sepenuhnya. Ketika itu terjadi bunga akan dikenakan atas sisa hutang anda, dan akan sangat cepat ter-akumulasi. Jadi tanamkan pada diri anda, seberapa besar yang anda ingin gunakan dan jangan pernah untuk melanggarnya.

Tanyakan tingkat bunga secara reguler
Perusahaan kartu kredit sangat pesat sekali berkembang belakangan ini. Tentu saja pelanggan lebih diuntungkan, selain banyak pilihan juga para perusahaan menawarkan hal-hal menarik seperti bunga rendah ataupun hadiah-hadiah setelah kartu kredit disetujui. Pastikan anda menanyakan bunga kartu kredit anda secara reguler. Mungkin saja sudah lebih rendah dari pertama anda membuat.

Batasi hanya 1 kartu kredit
Membatasi diri dengan hanya memiliki 1 kartu kredit memang sangat sulit tetapi juga menyenangkan dan menguntungkan. Dengan memiliki 1 kartu kredit anda bisa pengeluaran anda dalam 1 laporan keuangan saja. Mungkin jika anda telah memiliki istri/suami anda bisa berbagi pengunaan (model kartu tambahan) sehingga anda berdua bisa memonitor pengeluaran dengan mudah. Jangan pernah tertipu tawaran-tawaran menarik dari toko tempat anda belanja, sering kali kartu kredit dari toko memiliki tingkat bunga yang sangat tinggi dan akan merugikan anda.

Pastikan limit sesuai dengan kemampuan
Limit dari sebuah kartu kredit sangat berperan besar dalam perencanaan keuangan anda. Sangat lumrah jika perusahaan pembuat kartu kredit menawarkan anda dengan limit yang jauh diatas kemampuan anda. Ini adalah salah satu strategi mereka supaya anda lebih banyak berbelanja, dan pada akhirnya tidak mampu untuk membayar semua sehingga terkena bunga.

Cobalah berhitung... tambahkan total pengeluaran bulanan anda dengan berapa yang akan anda tabung. Jika hasilnya lebih kecil daripada limit kartu kredit anda, cobalah hubungi perusahaan kartu kredit tersebut untuk mengurangi limit kartu kredit anda.

Mengenai keamanan kartu kredit
Carding atau kejahatan kartu kredit sudah mulai marak belakangan ini. Mungkin saja data kartu kredit anda sudah dimiliki oleh penjahat. Setiap perusahaan pembuat kartu kredit pasti memiliki beberapa fitur keamanan kartu kredit. Pastikan anda menanyakan kepada mereka apa saja yang mungkin anda perlukan, dan jangan sungkan untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Beberapa cara untuk mengurangi resiko kartu kredit anda digunakan oleh penjahat. Kebanyakan tips yang diberikan merupakan hal yang wajar, contohnya: jangan pinjamkan kartu kredit anda kepada siapapun ataupun simpan lembaran tagihan atau pin ditempat yang tidak diketahui orang lain. Satu hal yang sangat penting untuk diketahui ialah terdapat identifikasi nomor pada bagian belakang kartu kredit anda, pastikan bahwa nomor itu hanya anda yang tahu.

Kemudian jika anda sering berbelanja online, pastikan bahwa website tempat anda membeli barang sudah dilengkapi dengan security domain seperti verizon. Jika anda mengetahui bahwa kartu kredit anda telah di gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, langsung hubungi perusahaan pembuat kartu kredit anda untuk meng-konfirmasi hal tersebut.

Kartu kredit sangat mudah dan nyaman digunakan untuk berbelanja, tetapi harus diingat bahwa kartu kredit adalah hutang. Anda harus membayarnya dikemudian hari. Jadi gunakanlah sebanyak yang anda mampu membayarnya. Kartu kredit adalah sebuah tanggung jawab. Jika anda sudah bisa mengatur pengeluaran kartu kredit anda, kami yakin anda pasti sudah bisa mengatur semua pengeluaran anda dengan baik.

http://www.boleh.net.id

Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Solusi

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:44:00 +0700

Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Solusi
Kendala utama yang dihadapi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendapatkan dana dari luar, khususnya kredit, adalah ketidakmampuan dan ketidak-siapan mereka untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan. Para pengusaha kecil dan mikro yang umumnya berpendidikan rendah tidak memiliki asset yang dapat dijadikan jaminan (agunan), salah satu persyaratan yang berlaku umum untuk mendapatkan kredit dari bank.
Meskipun para pengusaha kecil dan mikro banyak yang memiliki tanah, yang harganya mungkin jauh lebih tinggi dari nilai kredit yang mereka butuhkan, namun tanah tersebut umumnya masih berupa asset mati, karena masih berstatus tanah girik, belum diurus sertifikat ke kantor pertanahan. Selain itu, para pengusaha kecil dan mikro juga mempunyai kendala tidak terbiasa dengan pengurusan kredit di bank yang harus mengisi berbagai formulir, menyiapkan proposal kredit dan sebagainya.

Sementara itu, pihak perbankan sendiri lebih memprioritaskan penyaluran kredit kepada pengusaha menengah ke atas yang lebih siap untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan. Bagi bank, tentunya lebih efisien memberikan kredit kepada seorang pengusaha besar Rp 1 m ilyar, ketimbang menyalurkan kepada 100 orang pengusaha mikro, yang masing-masing hanya membutuhkan Rp 10 juta.
Pada sisi lain, pihak perbankan justru berlomba-lomba untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menabung di bank, bahkan dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Akibatnya, dana masyarakat disedot oleh bank, termasuk dana milik para pengusaha kecil dan mikro serta petani di desa-desa, untuk kemudian disalurkan pada pengusaha besar di kota-kota.
Kendala lain dalam penyaluran kredit kepada para pengusaha kecil dan mikro, serta warga masyarakat ekonomi lemah pada umumnya adalah belum terbangunnya budaya dan perilaku simpan pinjam yang benar. Hal itu disebabkan kegiatan lembaga simpan pinjam belum menjadi salah satu sistem ekonomi dan sekaligus menjadi satu nilai di lingkungan masyarakat. Masyarakat menilai biasa saja jika ada warga yang sengaja tidak membayar kredit, atau bahkan ramai-ramai ikut tidak membayar kredit.

Kita tidak mungkin mengharapkan pihak perbankan mengubah ”aturan mainnya” untuk memudahkan para pengusaha kecil mikro mendapatkan fasilitas kredit. Berbagai ketentuanbaku perbankan mengharuskan seluruh bank untuk melaksankan secara ketat ketentuan teknis perbankan yang berlaku. Oleh sebab itu, para pengusaha kecil mikro haruslah mencari alternatif lain untuk memecahkan maslah permodalan yang mereka hadapi.

Seiring dengan semangat reformasi, pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi rakyat untuk memperkuat posisi mereka melalui wadah badan usaha koperasi. Untuk itu, pemerintah telah mencabut berbagai ketentuan yang menghambat dan menghalang-halangi rakyat untuk berkoperasi, misalnya keharusan untuk bergabung pada Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 18 Tahun 1998, yang berisi pencabutan terhadap Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan KUD, dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan badan usaha koperasi.

Peluang bagi pengembangan KSP sangat besar, karena pemerintah sangat memerlukan adanya lembaga-lembaga keuangan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dan mengelola secara efektif dana-dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, pemerintah menyadari bahwa sebagian dari asset nasional berupa permodalan haruslah dialokasikan untuk pengusaha kecil dan mikro.
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), secara internasional disebut Credit Union, merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, shingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan .
Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai ”kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan”.

Sedangkan pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 27/ Reformat 2007 adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil. Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalian atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa Koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh KSP haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasr koperasi simpan pinjam rumusan Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama credit union pada pertengahan abad ke-19, yaitu :

    * Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja
    * Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja
    * Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.

Prinsip KSP ala Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha simpan pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSP haruslah ada suatu kesadaran dan tekad yang kuat untuk membangun KSP secara swadaya, dimana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara :

    * Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah
    * Hanya menyimpan (menabung) uang di KSP, setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di KSP.
http://cerita-bunyamin.blogspot.com

Agenda Nasional Pembangunan Perlindungan Konsumen

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:41:00 +0700

Agenda Nasional Pembangunan Perlindungan Konsumen

Sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional serta rencana pemerintah jangka menengah 2004-2009, antara lain mengarahkan perlunya upaya pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen. Upaya tersebut secara sinergi dan simultan dilakukan melalui program pemberdayaan konsumen, penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pengawasan barang beredar dan jasa serta kemetrologian.
Dalam konteks pemberdayaan konsumen, penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen, yang terkait juga dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha, terdapat 10 sasaran kebijaksanaan yang ingin dicapai yang terbentuk dari 1 (satu) tujuan pokok dan 9 (sembilan) sasaran yaitu :
Tujuan Pokok: Terpenuhinya harapan konsumen
Konsumen pada hakekatnya melakukan transaksi dengan beberapa harapan, terutama dalam memperoleh produk atau layanan yang sebaik-baiknya dalam hal kualitas, jumlah serta harga yang kompetitif, dan dengan kondisi-kondisi yang sebaik-baiknya. Konsumen juga memiliki harapan yang mendasar mengenai produk atau jasa yang dikonsumsinya memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan keamanan.

9 Sasaran :
Konsumen Mempunyai Akses yang Efektif Terhadap Informasi
Konsumen yang cerdas dan mandiri karena memiliki informasi yang benar, cenderung lebih kritis dan efektif bertransaksi. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan aksestabilitas masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan transaksi.
Kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha

Kepercayaan konsumen terhadap pasar bersifat saling memperkuat, dimana pasar yang ”bersahabat” dengan konsumen akan membangun kepercayaan konsumen dan sebaliknya. Kepercayaan tersebut pada gilirannya menimbulkan efek bola salju yang positif, baik bagi kalangan pelaku usaha maupun konsumen. Untuk itu diperlukan keberadaan regulasi, hukum dan lembaga perlindungan konsumen yang berkredibilitas dan dipercaya oleh konsumen dan mereka yang beraktifitas di pasar.

Akses Pemulihan yang Efektif

Konsumen mempunyai akses pemulihan ( redress ) yang responsif dan penanganannya efektif dalam menghadapi pengaduan mereka. Keberadaan jalur, mekanisme-prosedur, dan instrumen hukum perlindungan konsumen yang memadai akan membawa pada perilaku konsumen yang kritis, berani dan mandiri. Akses ini meliputi antara lain: jalur komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha, akses layanan pengaduan atau penyelesaian sengketa serta pemenuhan ganti rugi melalui mediasi atau arbitrasi secara non litigasi, termasuk akses melalui lembaga peradilan.

Masyarakat, Pranata Masyarakat dan Dunia Usaha proaktif dalam upaya Perlindungan Konsumen

Pemerintah memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat, pranata masyarakat dan dunia usaha agar dapat membangun perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

Data dan Informasi yang cukup untuk perencanaan dan perumusan kebijakan

Keberadaan data dan informasi yang memadai, akurat serta berkredibilitas adalah keharusan bagi pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat. DPK bersama stakeholder perlindungan konsumen lainnya perlu melakukan inventarisasi, kalibrasi dan analisa data dan informasi dalam upaya bersama memberdayakan konsumen.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas prinsip perlindungan konsumen yang disepakati

Upaya perlindungan konsumen mensyaratkan keterlibatan yang didasari prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang disepakati oleh segenap stakeholder perlindungan konsumen (masyarakat, dunia usaha, akademisi, lembaga konsumen, media massa dan pemerintah).

Kebijakan, proses produksi, dan distribusi barang serta jasa tidak menjadi sumber/jalur stressor terhadap integritas perlindungan konsumen

Integritas perlindungan konsumen pada hakekatnya berhulu pada kebijakan dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya ekonomi yang terkait dengan suatu barang dan jasa, pola dan metode produksi serta distribusinya.

Lembaga perlindungan konsumen yang berdaya guna

Kelembagaan perlindungan konsumen yang kuat akan menjadi mitra Pemerintah sekaligus masyarakat dalam upaya pemberdayaan, penegakan hukum sekaligus penasehat atau pertimbangan kebijakan pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga-lembaga konsumen perlu meningkatkan peran dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bermitra dengan pemerintah.

Lalu lintas barang dan/atau jasa di/ke/dari Indonesia terpantau dan terkendali

Asas keselamatan, kesehatan dan keamanan manusia menjadi asas tertinggi dalam kebijakan perlindungan konsumen. Epidemi lintas batas negara bangsa seperti kasus mad cow (sapi gila) atau avian influenza (flu burung) merupakan contoh terkini vitalnya kemampuan pantau dan kendali barang/jasa ini bagi kemashalatan bangsa.

http://pkditjenpdn.depdag.go.id

INDAHNYA HUTANG PIUTANG

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:17:00 +0700

INDAHNYA HUTANG PIUTANG

Sudah dua minggu ini Pardi susah memejamkan mata. Bukan lantaran banyak nyamuk, atau kasurnya nggak empuk tapi karena utang. Kalo siang, hati jadi was-was mau melangkah ke luar rumah. Mau lari percuma, semuanya serba susah. Yang ada dipikiran cuma gimana caranya bayar utang. Utangnya sich cuma 100 ribu, tapi kalo memang uang di dompet nggak cukup, gimana? Terpaksa, jurus terakhir dikeluarkan. Jurus pertahanan level pendekar : ”tutup lobang gali lobang.”

Disisi lain, Sartono kudu marah-marah. Uang yang dipinjamkan ama tetangga nggak balik-balik. Yang susah malah istrinya, karena Sartono marah-marahnya di rumah. Soale mau nagih-terus juga nggak enak. “Pekewuh,” katanya. Nasib buat si peminjam karena Sartono mengumbar aibnya (yang suka menunda-nunda bayar utang) sama tetangga yang lain.
Inilah sekilas potret kita. Mungkin sebagian kita sekarang ada diposisi Pardi yang terhimpit utang? Atau mungkin sebagian kita lagi ada diposisi Sartono yang suka ngasih utang (punya piutang)? Atau mungkin bersamaan, dalam satu-waktu ada diposisi Pardi dan Sartono? Soal utang-piutang itu sudah biasa. Kalo kita nggak punya duit dan lagi ‘kepepet’ ya kudu ngutang. Terus, kalo memang tetangga lagi butuh duit dan kita lagi ada duit, ya dipinjemi. “Gitu aja kok repot,” kata Gusdur.
Bagi umat Islam, utang-piutang merupakan bentuk muamalah iqtishadiyah yang mubah (boleh) untuk dilakukan. Tips-tips jitu telah disajikan oleh Rasulullah Saw. Bagi orang yang punya utang, Rasulullah Saw memberi isyarat, “Barang siapa berhutang sedangkan ia benar-benar berniat akan melunasinya, maka Allah akan menugaskan sekelompok malaikat untuk menjaganya dan mendoakan baginya sehingga ia dapat melunasinya.” Niat mengembalikan, inilah yang sering lalai saat pinjam duit. Biasanya yang ada pinjem duluan, soal ngembalikan belakangan. Saran Rasulullah Saw dalam hadis itu, bagi orang yang pinjem duit mesti punya kesungguhan untuk mengembalikan. Misalnya saja, pinjem duit 100 ribu. Harus dicicil 10 kali selama sepuluh hari.
Sebenarnya, kemauan untuk membayar utang merupakan wujud syukur. Bersyukur karena Allah telah memudahkan jalan riziki (lewat pinjaman) ketika pas dihimpit kesulitan keuangan. Selain itu, kesungguhan untuk membayar utang juga merupakan wujud ucapan terima kasih kepada orang yang memberi pinjaman. Karena dialah yang membantu dan membuat hati lega ketika pas lagi butuh duit. Dalam suatu hadis muttafiq alaih diriwayatkan bahwa ada orang yang belum sempat memberikan uapah kepada buruhnya, kemudian upah itu dibelikan ternak dan setelah menjadi banyak, buruh itu menerima upah itu tetapi telah menjadi ternak yang banyak sekali jumlahnya yang kemudian diserahkan kepada buruh itu oleh majikannya, dan majikan itu dinilai sebagai orang yang ikhlas dan pemegang amanat yang terpercaya. Jalan keluar yang lain ialah kalau di tempat anda ada badan yang mengelola harta umat Islam yang dimasa dulu bernama Baitul Maal Lilmuslimin, dapat dititipkan kepada badan tersebut. Atau kalau memang telah lama tidak didapati alamatnya dan anda yakin tidak akan ditagih lagi, serahkan saja pada lembaga sosial Islam untuk dapat dimanfaatkan dengan niat anda telah mengembalikan hutang anda kepada Fulan tersebut.”
Melihat kasus di atas, pantaslah jika Rasulullah Saw memberi nasehat, “Yang terbaik di antara kamu ialah yang terbaik dalam cara pelunasan hutangnya.” Jadi, kewajiban utama bagi peminjam adalah melunasi utangnya
Kalo diposisi si pemberi utang, pasti kesannya positif. Orangnya punya duit, baik hati, suka membantu, tabah kalo susah nagihnya, dan sederetan kebaikan lainnya. Tapi, ini khusus untuk si pemberi pinjaman tanpa bunga (bukan renternir/QS. Al-Baqarah 2: 278) Minjemin duit nggak pakai bunga tapi tetep minta jaminan (QS. Al-Baqarah 2: 283). Khusus di posisi ini, Rasulullah Saw memberikan kabar gembira, ”Barang siapa memberikan pinjaman satu dinar sampai waktu tertentu, maka akan dicatatkan baginya pahala sedekah, setiap harinya, sampai saat waktu pembayaran. Dan apabila telah sampai waktu pembayarannya, lalu ia mengundurkannya setelah itu, maka akan dicatat baginya setiap harinya pahala atas pinjaman itu.”
Kenyataannya, para pemberi pinjaman sering di cap jelek (negatif) oleh masyarakat. Kesan negatif itu muncul karena si pemberi pinjaman sering: (1) membebankan bunga pada uang pokok utang (seperti renternir), dan (2) cara menagihnya sangat menyakiti hati peminjam. Untuk kasus ini, al-Qur’an memberikan solusi yaitu ”...bagimulah pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak teraniaya.” (QS. Al-Baqarah 2: 279). Artinya, pemberi pinjaman hanya meminta uang pokoknya saja tanpa bunganya. Yang kedua, hadis melalui Ibn Majah, Ibn Hibban dan al-Hakim dari Umar serta Aisyah, ”Ambillah hakmu dengan cara secukupnya dan seadil-adilnya, sepenuhnya ataupun tidak, niscaya Allah akan menghisabmu dengan hisab yang ringan.” Kata seadil-adilnya dapat diwujudkan dalam bentuk perkataan (waktu menagih) yang ahsan kariman.
Selain itu, Al-Ghazali dalam Kitab Adab al-Kasb wa al-Ma’asy menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah menyaksikan seorang laki-laki terus-menerus membuntuti seorang lainnya untuk menagih utang. Maka Rasulullah Saw mengisyaratkan kepadanya agar ia bersedia mengurangi setengah dari jumlah utang tersebut. Dan subhanallah, si pemberi utang menyetujuinya. Pengurangan utang tersebut dilakukan karena si peminjam dalam kondisi muflis (bangkrut).
Ketika peminjam belum mampu mengembalikan duit yang ia pinjam, maka si pemberi pinjaman memberi perpanjangan waktu. Mungkin, sebagian orang berpikir kalo itu merugikan si pemberi pinjaman. Iya, merugikan kalo ukurannya cuma duit di dunia, tapi jika ukurannya pahala akherat maka akan lain urusannya. Hadis melalui Muslim memberikan kabar gembira yaitu, ”Barang siapa memberi kesempatan kepada si penghutang yang dalam kesulitan untuk mengundurkan waktu pelunasan hutangnya, atau meringankan perhitungan baginya, maka Allah Swt akan memudahkan bagi hisabnya kelak di hari kiamat.”
Jadi idealnya, utang-piutang akan menjadi indah dan berjalan lancar jika peminjam tersenyum pas dapat duit pinjaman dan orang yang meminjami akan tersenyum pas duitnya dikembalikan. Kedua pihak sama-sama tersenyum. Jika semua ini dapat dilakukan, maka utang-piutang akan menjadi indah. http://spiritualfinancial.blogspot.com/2008/04/indahnya-hutang-piutang.html

LPK JAWA TIMUR

noreply@blogger.com (LPK Jawa Timur) — Sat, 12 Dec 2009 11:10:00 +0700

LPK JAWA TIMUR
Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur atau disingkat LPK JATIM sudah berkiprah sejak UUPK di undangkan sekarang telah beranak pinak menjadi banyak cabang dan atau perwakilan di seluruh Jawa Timur bahkan perkembanganya sangat luar biasa dengan berbagai logo yang menunjukan ciri khas daerah. dengan prinsip open sequare LPK dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri secara swadaya artinya setelah mengetahui dan menerima Diklat dari Induknya dapat mandiri bahkan merubah logonya sesuai potensi daerah. LPK Jatim juga menginisiasi berdirinya LPK diseluruh Indonesia, sehubungan permintaan dari seluruh stake holder LPK maka LPKSM di Indonesia disatukan menjadi satu wadah dalam satu bendera LPK Nasional Indonesia yang anggotanya lebih beragam logo dan bendera tidak masalah yang penting satu kesatuan dibawah LPKSM lebih lanjut dapat diakses di www.perlindungankonsumen.or.id