Resolusi memuat beberapa poin kunci, antara lain: pemaknaan nasionalisme teritorial ke sosio-nasionalisme, pendekatan keamanan (security approach) menjadi dialog seluas-luasnya, dan pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai badan legislatif baru yang terdiri atas unsur perwakilan suku-suku, agama, perempuan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dan wakil-wakil dari partai politik hasil pemilihan umum.

Resolusi Partai Rakyat Demo… by Partai Rakyat Demokratik (PRD) on Scribd

Resolusi Partai Rakyat Demo… by Partai Rakyat Demokratik (PRD) on Scribd

Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) di Yogyakarta, dari tanggal 5-7 Agustus 2019. Mubes tersebut khusus membahas soal Papua.

Mubes bertema “Menangkan Pancasila di Bumi Papua” ini dihadiri oleh 300-an mahasiswa Papua, baik dari Papua dan Papua Barat maupun dari berbagai kota studi di Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi.

“Mubes ini memetakan berbagai persoalan di Papua sekaligus mencari jalan keluarnya,” kata Ketua Panitia Mubes, Alif Kamal, kepada berdikarionline.com, Rabu (7/8/2019).

Alif mengungkapkan, sebelum pelaksanaan Mubes, PRD juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah mantan aktivis asal Papua yang sudah berkiprah di pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, maupun gerakan sosial.

Lebih lanjut, kata Alif, Mubes yang membahas khusus persoalan-persoalan di Papua ini menghasilkan sebuah resolusi. Nantinya, resolusi itu akan diperjuangkan oleh PRD agar bisa menjadi kebijakan di bumi Papua.

“Memang menyelesaikan berbagai persoalan di Papua tak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kami yakin resolusi ini bisa membawa perubahan kalau dijalankan,” terangnya.

Dialog Seluas-Luasnya

Dalam sesi yang membahas situasi politik di Papua, Mubes menyoroti cara pandang pemerintah maupun sebagaian masyarakat Indonesia dalam melihat Papua.

“Pemerintah seringkali berlebihan merespon ekspresi politik masyarakat Papua, seakan semuanya itu separatisme. Padahal, bisa saja ekspresi protes itu karena ketidakpuasan terhadap kebijakan Negara,” terang Binbin Firman Tresnadi, pengurus Komite Pimpinan Pusat PRD yang menjadi pemandu diskusi di sesi ini.

Binbin menjelaskan, kesalahan penyimpulan semacam itu merupakan akibat cara pandang yang salah dalam melihat nasionalisme, seolah-olah NKRI itu hanya soal keutuhan teritorial.

“Nasionalisme mereka hanya bicara soal keutuhan teritori, sibuk mempertahankan jengkal tanah, tetapi abai dengan keutuhan nasib dan kehidupan manusia di atasnya,” jelasnya.

Padahal, kata Binbin, nasionalisme Indonesia dibangun di atas kesadaran akan kesamaan nasib, kehendak untuk bersatu, dan cita-cita bersama untuk membangun sebuah negara Merdeka yang adil dan makmur.

Ironisnya, lanjut dia, karena cara pandang yang salah itu, Negara selalu mengedepankan pendekatan militeristik terhadap setiap ekspresi politik masyarakat Papua, tanpa berusaha menilik akar masalahnya.

Karena itu, dalam Mubes itu, PRD mengusulkan dialog seluas-luasnya sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, termasuk menjembatani perbedaan cara pandang.

“Kita menuntut agar pendekatan militeristik dihentikan. Buka jalan untuk dialog seluas-luasnya, yang melibatkan semua elemen masyarakat Papua,” jelasnya.

Pemajuan Ekonomi dan Budaya

Mubes juga menyoroti persoalan ekonomi yang menyebabkan ketersingkiran secara ekonomi yang dialami oleh mayoritas masyarakat asli Papua.

Di satu sisi, ada perkembangan ekspansif dari kapitalisme yang mulai merambah seluruh Papua. Uang dan barang-dagangan pelan-pelan mendobrak cara-cara masyarakat Papua mengorganisasikan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat asli Papua, terutama yang di pedalaman dan pegunungan, masih menggantungkan hidupnya pada aktivitas berkebun, meramu (food gathering), beternak, menangkap ikan di sungai, dan lain-lain. Dan semua aktivitas masih bersifat subsisten. Relasi sosial dan pengorganisasian produksinya masih bersifat komunal.

“Dalam kapitalisme, semua mensyaratkan relasi jual-beli, dengan uang sebagai alatnya. Untuk itu, orang dipaksa terintegrasi dalam sistim kapitalisme, entah menciptakan usaha sendiri atau menjual tenaga kerja sebagai buruh,” ujar Rudi Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal KPP-PRD selaku pemantik diskusi di sesi ekonomi.

Faktanya, sangat sedikit orang asli Papua yang terserap dalam industri jasa, manufaktur maupun pertambangan. Sebagian lagi terserap menjadi pegawai negeri atau birokrasi, yang mengisi pemerintahan di Papua.

Merujuk ke data resmi (BPS, 2017), hampir 70 persen masyarakat Papua (asli/pendatang) bekerja di sektor pertanian dan kehutanan. Sekitar 25 persen di sektor jasa. Sementara di sektor industri hanya di kisaran 5 persen. Situasi ini tidak berbeda jauh dengan Papua Barat.

Masalahnya, kata Rudi, di tengah kapitalisme yang ekspansif dan mengedepankan persaingan bebas, Negara tidak hadir memagari hak-hak dasar masyarakat asli Papua.

“Yang terjadi, negara justru memfasilitas ekspansi kapitalisme, sekalipun itu menabrak hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Kesalahan kedua, lanjut dia, Negara tidak serius melakukan pembangunan manusia di Papua. Buktinya, tiga kunci untuk kemajuan dan pengembangan diri manusia, yakni pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi, justru berjalan sangat lambat di Papua.

Karena itu, dalam resolusinya, PRD mengajukan tiga jalan untuk memajukan masyarakat asli Papua. Pertama, membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Papua melalui kebijakan pendidikan gratis. Selain itu, PRD menekankan perlunya mobilisasi umum sukarelawan pengajar, baik pegawai negeri, aktivis/pekerja sosial, pelajar/mahasiswa, dan lain-lain, ke seluruh pelosok Papua. Selain itu, PRD juga mengajukan konsep “guru keliling” untuk mengatasi persoalan daerah yang terisolir.

Kedua, membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya bagi masyarakat asli Papua dengan menggratiskan layanan kesehatan dan memperluas infrastruktur kesehatan hingga kampung-kampung. PRD juga menganggap perlu pendidikan kesehatan massal untuk melahirkan “kader-kader kesehatan” yang akan menjadi ujung tombak penanganan kesehatan rakyat tingkat pertama. Selain itu, PRD akan memperjuangkan terwujudnya “satu marga, satu dokter”, untuk memastikan setiap warga Papua bisa mengakses layanan kesehatan.

Ketiga, untuk pemberdayaan ekonomi, PRD mendesak Negara untuk mengakui hak-hak masyarakat adat Papua atas sumber daya alam, seperti tanah, air, hutan, dan lain-lain.

Selain itu, untuk memagari hak-hak masyarakat asli dari gempuran kapitalisme, PRD mendesak penghentian pemberian semua izin investasi hingga selesai penataan ulang hak-hak masyarakat adat terhadap hak atas tanah, hutan, air, dan lain sebagainya.

Untuk urusan kebudayaan, Mubes menghasilkan beberapa keputusan, seperti memastikan semua regulasi, baik nasional maupun lokal, harus menghargai budaya dan tradisi masyarakat Papua, pemajuan kesetaraan gender, dan mendorong setiap pahlawan dari Papua menjadi nama jalan atau fasilitas publik di daerah luar Papua.

Dewan Rakyat Papua

Mubes juga menilai, kelembagaan politik yang ada di Papua saat ini, termasuk Otonomi Khusus (Otsus), tidak berhasil membuat orang asli Papua menjadi pengambil keputusan atas berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupannya sehari-hari.

Penyebabnya ada dua. Pertama, kelembagaan politik Otsus, yang hari ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP), tidak menyentuh basis sosial masyarakat Papua, yaitu suku-suku dan marga-marga.

Kedua, MRP—yang diharapkan menjadi penyambung lidah masyarat asli Papua—tidak punya kewenangan dan kekuasaan layaknya lembaga legislatif murni. Akibatnya, ketika banyak masyarakat Papua yang mengadukan nasibnya ke MRP, lembaga ini tak bisa berbuat banyak.

Karena itu, melalui Mubes ini PRD mengajukan konsep Dewan Rakyat Papua (DRP) sebagai pengganti model kelembagaan politik lama (DPRP dan MRP).

DRP versi PRD adalah sebuah badan perwakilan yang punya fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. DRP terdiri dari perwakilan partai politik, suku/marga, perempuan dan agama. DRP ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwakilan DRP dari Parpol adalah perwakilan yang diajukan oleh partai politik dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Sementara perwakilan suku/adat, perempuan dan agama tidak melalui Pemilu, melainkan proses musyawarah mufakat.

Perwakilan suku/adat dipilih melalui musyawarah-mufakat di sukunya masing-masing. Untuk DRP tingkat Kabupaten/Kota, setiap suku berhak mengirimkan minimal satu orang wakil sesuai jumlah populasi yang diwakili. Sementara perwakilan DRP tingkat Provinsi dipilih melalui proses musyawarah-mufakat dewan antar suku di masing-masing kabupaten/kota.

Perwakilan agama dipilih dan ditunjuk melalui proses musyawarah-mufakat di forum keagamaan masing-masing. Sementara perwakilan perempuan direkomendasikan oleh organisasi perempuan, lalu diputuskan lewat mekanisme musyawarah-mufakat.

Menurut Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, yang terpenting dari DRP adalah pengakuan dan pengakomodasian suku/marga untuk terlibat dalam kehidupan politik di Papua.

“Ada banyak persoalan yang dialami masyarakat tiap suku, tetapi tak ada yang menyalurkannya. DRP mewadahi suku-suku itu agar mereka bisa berbicara dan menyusun kebijakan yang sesuai suara akar rumput,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Agus Jabo, berbeda dengan MRP yang lemah kewenangan, lewat DRP perwakilan suku/adat, agama dan perempuan akan punya kewenangan sebagai badan perwakilan.

Dia berharap, dengan konsep DRP, masyarakat asli Papua bisa berdaulat secara politik, sehingga bisa merumuskan dan memutuskan kebijakan yang membawa Papua pada kehidupan yang lebih baik.

Mahesa Danu

Sumber: http://www.berdikarionline.com/resolusi-prd-untuk-papua-dari-dialog-seluas-luasnya-hingga-dewan-rakyat-papua/

Musyawarah Besar yang digelar 5-7 Agustus 2019 dengan tema “Menangkan Pancasila di Bumi Papua” itu telah merumuskan serta memutuskan sejumlah resolusi. Baik resolusi politik, ekonomi dan sosial budaya, sebagai jalan keluar terhadap persoalan khususnya Papua.

Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa ada hal-hal penting dalam resolusi itu yang mendesak harus diselesaikan antara lain untuk Bidang Politik, Pemerintah dan Masyarakat Indonesia harus mengubah cara pandang atas persoalan Papua dengan prinsip Sosio Nasionalisme yaitu kebangsaan dan kemanusiaan.

“Pemerintah harus melakukan dialog pastisipatif seluas-luasnya dalam menyelesaikan setiap persoalan. Negara harus mengakui tanah adat dan masyarakat adat sebagai bentuk kekhususan Papua, dengan melibatkan perwakilan suku di samping perwakilan dari unsur perempuan, agama dan partai politik di dalam kelembagaan otonomi khusus, yaitu Dewan Rakyat Papua, baik di tingkat propinsi maupun kota/kabupaten,” ujar Jabo.

Resolusi di bidang ekonomi, Jabo mendesak negara memastikan akses rakyat Papua terhadap faktor-faktor produksi. Terutama tanah dan modal usaha, dengan mendorong reforma agraria yang menguntungkan rakyat, perlindungan terhadap tanah adat dan membatasi izin pemanfaatan tanah untuk perkebunan berskala luas.

“Membangun koperasi rakyat, baik koperasi pertanian, perikanan maupun industri kecil dengan dukungan modal, teknologi,manajemen dan jaminan pasar,” ujarnya. Pemerintah juga perlu membangun industri olahan yang berbasis sumber daya alam Papua. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung perekonomian masyarakat Papua.

Resolusi di bidang budaya, yakni dengan menjunjung tinggi filosofi masyarakat Papua bahwa tanah adalah “Mama”, atau Ibu. Memajukan kehidupan seni dan adat Papua, menjadikan pahlawan asal Papua menjadi nama-nama jalan, gedung dan fasilitas publik lainnya di seluruh Indonesia.

Sebelum menutup pembicaraan, Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa untuk masalah Nduga harus diselesaikan secara damai serta demokratis dengan cara berdialog dengan tetua yang ada yaitu ketua-ketua Suku.

“Dalam hal ini PRD siap untuk menjadi mediator,” ujar Jabo.

Sekretaris Jendral PRD, Dominggus Octavianus Kiik mengatakan resolusi dari Musyawarah Besar Pemuda dan Mahasiswa Papua ini akan menjadi jalan keluar terhadap persoalan Papua.

Adapun Ketua Panitia Mubes Alif Kamal menyatakan bahwa peserta Mubes di Yogya ini adalah mahasiswa dan pemuda Papua yang telah mengikuti Pendidikan Politik Dasar PRD, perwakilan dari kota-kota di seluruh Indonesia. (atx/adn)

Sumber: https://kumparan.com/tugujogja/tutup-mubes-di-jogja-prd-rumuskan-sejumlah-resolusi-untuk-papua-1rcZLUIZUVF

Bahwa kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) tanggal 22 Juli 2019 secara nasional, dengan tema “Ini Jalan Kita Ke Depan: Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila!” telah menghadapi gangguan-gangguan dari aparat negara serta pihak-pihak lainnya berupa penurunan bendera di Jakarta dan Tuban, pelarangan kegiatan diskusi di Kendari, dan pembubaran paksa di Malang dan Surabaya.

Untuk itu Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) memandang perlu menyampaikan sikap dan klarifikasi sebagai berikut:

1. Mengecam aparatus negara yang telah gagal memberikan jaminan keamanan dan melindungi kegiatan damai dan demokratis dari PRD. Ada indikasi di beberapa daerah aparat negara justru tunduk atau ambil bagian dalam tindakan yang melanggar kaidah dasar berbangsa dan bernegara dengan berbagai tindakan sebagaimana disebutkan di atas.

2. Bahwa selama ini PRD sering menyelenggarakan kegiatan politik terbuka seperti diskusi, seminar dan lain sejenisnya dengan melibatkan berbagai pihak, tetapi tidak pernah menghadapi gangguan seperti hari ini.

3. Tidak benar desas-desus dan hoax yang mengatakan bahwa PRD sebagai partai terlarang yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. PRD adalah partai yang diakui oleh negara melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.UM.06.08-164 tanggal 24 Februari tahun 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik. PRD juga disahkan sebagai partai peserta pemilihan umum tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 1999.

4. Tuduhan bahwa PRD adalah reinkarnasi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dihembuskan oleh rezim Orde Baru yang anti-demokrasi sebelum reformasi tahun 1998. Pihak-pihak yang sekarang mengangkat narasi yang sama merupakan elemen-elemen anti demokrasi sebagaimana Orde Baru.

5. PRD memandang persoalan nasional yang mendasar saat ini adalah liberalisme ekonomi yang menghasilkan kesenjangan sosial dan enyuburkan sektarianisme. Hal tersebut bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termaktub Pancasila sebagai dasar negara. Dalam berbagai kesempatan PRD terus mengkampanyekan Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial (dengan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945), dan Menangkan Pancasila dari gempuran liberalisme.

6. Bahwa persoalan bangsa seperti disebut di atas harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu PRD menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menghindari konflik horizontal. Mari kita memperkokoh persatuan nasional. Kami juga menyerukan kepada negara untuk segera mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian Pernyataan Sikap dan Klarifikasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 22 Juli 2019

Komite Pimpinan Pusat
Partai Rakyat Demokratik
(??? ???)

Ketua Umum
Agus Jabo Priyono

Sekretaris Jenderal
Dominggus Oktavianus

Informasi selengkapnya dapat dibaca pada tautan berikut: http://www.berdikarionline.com/ketua-umum-prd-kemerdekaan-barulah-titik-awal/

Bertepatan dengan peringatan Hari Lahirnya yang ke-22, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar ziarah kebangsaan ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Minggu (22/7/2018).

Kegiatan yang melibatkan ratusan kader dan simpatisan PRD ini dimulai dengan melakukan refleksi kebangsaan di halaman kompleks Makam Bung Karno.

Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono menyampaikan tiga pelajaran penting yang patut diwarisi dari Bung Karno.

“Yang pertama, dari muda hingga masa tuanya mengabdikan seluruh hidupnya untuk pembebasan bangsa dan tanah air,” kata Agus.

Yang kedua, lanjut dia, Bung Karno mewariskan konsep, teori dan ajaran yang menjadi bintang arah bagi perjuangan bangsa Indonesia.

“Pancasila, salah satu warisan Sukarno, digali dari dalam bumi dan sejarah masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Yang terakhir, Agus menyebut Bung Karno sebagai seorang tokoh pejuang yang konsisten dengan keyakinannya.

“Dari muda hingga tua, dia konsisten dengan keyakinannya. Bahkan ditumbangkan karena keyakinannya itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menyoroti beberapa perkembangan politik dan ekonomi di tanah air. Mulai dari persoalan polarisasi politik yang mengeras jadi gontok-gontokan, yang mengancam kesatuan bangsa.

Dia juga menyinggung ketimpangan ekonomi yang berpotensi memecahkan bangsa ini. Haluan ekonomi liberal, yang mendominasi kebijakan ekonomi Indonesia setengah abad ini, berkontribusi atas melebarnya ketimpangan ekonomi.

“Karena itu, PRD menyerukan agar ada perubahan haluan ekonomi, dari liberal-kapitalistik menjadi ekonomi Pancasila, gotong-royong,” tegasnya.

Terakhir, Agus menegaskan bahwa PRD akan terus berjuang untuk memperjuangkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

“Mari, Bung, mari kita bumikan Pancasila yang benar, yang berdasarkan gotong-royong,” tandasnya.

Usai refleksi, ratusan anggota PRD ini memanjatkan doa di dekat pusara Bung Karno.

Selain berziarah ke makam Bung Karno, ratusan anggota PRD ini juga mengunjungi Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno sewaktu masih di Blitar.

Di Istana Gebang, kader dan simpatisan PRD juga menggelar “syukuran” untuk memperingati 22 tahun deklarasi partai berlambang bintang dan gerigi ini.

Sumber: http://www.berdikarionline.com/di-makam-bung-karno-ketum-prd-ada-3-hal-yang-bisa-kita-ambil-dari-bung-karno/

Hari Minggu, 11 Maret 2018, Posko Nasional Menangkan Pancasila kembali menggelar parade yang dinamai “Parade Menangkan Pancasila”. Parade kedua ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia.

Sedikitnya 800-an orang berpartisipasi dalam Parade yang mengambil rute dari depan Kedubes Amerika Serikat menuju Pintu Selatan Monumen Nasional ini.

Koordinator Posko Nasional Menangkan Pancasila Ahmad Rifai menjelaskan, Parade Menangkan Pancasila merupakan bentuk gerakan koreksi agar penyelenggaraan Negara benar-benar sesuai dengan Pancasila.

Selanjutnya….

Jakarta, Gatra.com – Posko Menangkan Pancasila menggelar parade “Turunkan Harga Kebutuhan Dasar, Menangkan Pancasila!”.  Aksi tersebut dimulai dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) dan berakhir di Patung Arjuna Wiwaha (patung kuda), Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus).

Sumber: https://www.gatra.com/nusantara/nasional/305574-pmp-gelar-parade-turunkan-harga-kebutuhan-dasar-rakyat