Sebahagian orang mungkin mencemooh, ”Orang protes, ngomong, cari kesalahan itu gampang. Kasi solusi dong, itu baru cerdas!”. Saya jawab, ”maaf brow.. saya cuma bisa lihat saja, karena saya hanya orang goblok, gak taulah harus berbuat apa apa. Kalau gak berkenan, gak usah dibaca saja, ini cuman persepsi saya tentang keadaan Bali saat ini.”

Sebagai barometer adalah kota Denpasar. Suatu ketika, saya belanja di sebuah warung pribumi di bilangan kota denpasar, seorang ibu rumah tangga ditemani anaknya asyik ngobrol dengan pemilik warung. Ibu itu berkata ”bos, ada yang cari tanah? Lima are, 2M global, langsung owner orang Bali”. Pemilik warung menjawab, ”oh ya, saya ada buyer kuat, dari kalimantan”. Saya terkejut dan berpikir bahwa jual beli lahan saat ini sudah sangat akut, bahkan ibu-ibu rumah tanggapun ikut-ikutan jadi maklar tanah. Di satu sisi memang keuntungan yang didapat sangatlah menggiurkan, semua butuh uang untuk hidup, namun di sisi lain bahwa tanah Bali kian tergerus dan berpindah tangan ke orang-orang non pribumi.

Dari beberapa sumber informasi yang pernah saya baca, data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 total lahan sawah di Bali tercatat seluas 81.931Ha, sedangkan pada tahun 2012 total lahan sawah tercatat 81.625 Ha. Ini berarti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari 2009 s/d tahun 2012 tercatat alih fungsi lahan sawah sebesar 306 Ha (0,37%) atau sekitar 76,5 Ha/tahun. (http://distanprovinsibali.com/lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan/). Dan di kota Denpasar, dalam lima tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan sawah dari 2.717 hektar menjadi 2.519 hektar atau berkurang 198 hektar. (http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=79517).

Luas wilayah Kota Denpasar 127,98 km² atau 127,98 Ha. Dari luas tersebut diatas tata guna tanahnya meliputi Tanah sawah 5.547 Ha dan Lahan Kering 10.001 Ha. Lahan Kering terdiri dari Tanah Pekarangan 7.714 Ha, Tanah Tegalan 396 Ha, Tanah Tambak/Kolam 9Ha, Tanah sementara tidak diusahakan 81 Ha, Tanah Hutan 538 Ha , Tanah Perkebunan 35 Ha dan Tanah lainnya: 1.162 Ha. (http://www.denpasarkota.go.id/index.php/selayang-pandang/2/Kondisi-Geografi).

Pemerintah dalam hal ini bisa saja mempertahankan jumlah lahan tersebut diatas, namun yang tidak bisa dihindari adalah bahwa kepemilikan tanah di Bali berpindah kepada non pribumi. Apalagi harga tanah di Bali tiap tahun naiknya 400%, perubahan harga tanah di Bali tidak hitungan bulan atau tahun, tapi menit. (http://finance.detik.com/read/2013/03/15/121115/2194947/1016/). Dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun ke depan, bisa dibayangkan terjadi arus perubahan kepemilikan lahan di kota Denpasar. Dan warga pribumi akan terpinggirkan, bermukim di pinggiran kota atau bahkan tidak memiliki rumah lagi alias indekos.

Jikalau hal ini tidak segera disadari oleh krama Bali, suatu saat nanti hanyalah bangunan-bangunan yang berstempel adat sajalah yang masih berdiri di tengah-tengah kota, sedangkan krama adatnya tinggal jauh di pinggiran kota. Banjar adat yang ada di tengah-tengah kota, namun krama adatnya tinggal terpisah jauh dari areal simbol adat tersebut. Setiap Hari Raya Keagamaan, umat Hindu akan sembahyang ke Kota. Pura-pura simbol keagamaan akan ramai ketika hari raya saja, karena warga tidak lagi tinggal di sekitar Pura. Nah, bagaimana solusinya?? Itulah yang harus dipikirkan saat ini. ***(PND)

Masyarakat Pulau Sorga percaya dengan ikatan Hukum Karma yang bersifat kekal. Setiap orang tanpa kecuali, tidak terelakkan dari pahala perbuatannya. Tentu yang membedakan adalah waktu, cepat atau lambat.

Hukum Karma Phala adalah hukum yang bersifat universal, artinya bahwa Kharma Phala akan diterima oleh siapapun dan tidak memandang hubungan keluarga maupun status sosial dalam masyarakat.

Suatu saat ketika Karma buruk menghampiri manusia, yang akibat pertolongan orang lain maka yang bersangkutan terlepas sementara dari jadwal hukuman duniawi.

Namun manusia akan menjalani kewajiban Hukum Karma sebagai hutang pada reinkarnasi berikutnya. Generasi anak, cucu bahkan cicit tidak steril dari pengaruh atmosfer hutang Karma leluhurnya.

Pemerintah Pulau Sorga dinahkodai oleh paket Gubernur dan wakil terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Program-program unggulan tepat sasaran tentu saja menjadi terobosan yang dijalankan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah.

Alhasil kemiskinan merosot, tidak ada rakyat mati karena kelaparan dan penyakitan, uang rakyat untuk rakyat, kebodohan menipis, UMKM meroket dan semua rakyat miskin miliki rumah layak huni. Lain kata tidak ada lagi rakyat yang menderita alias Hukum Karma menjadi tidak efektif lagi pada kehidupan saat ini. Dan restrukturisasi  hutang Karma-pun terjadi.

Jika kita berpegang pada keyakinan bahwa tiada makhluk yang terbebas dari Hukum Karma, tidak ada posisi tawar bagi manusia dalam pengadilan Karma, mengandung pengertian bahwa kemiskinan, penderitaan, kemelaratan niscaya berulang kembali pada generasi-generasi berikutnya di pulau Sorga.

Dan hal tersebut akan menjadi konsekuensi dan tanggung pikul Pemerintah Pulau Sorga yang akan datang.

Suatu ketika timbul pertanyaan besar dalam benak kita, “bagaiamana caranya membangun masyarakat Pulau Sorga yang adil, makmur dan sejahtera  jikalau makmur hanya saat ini kemudian miskin lagi pada generasi berikutnya?”

Jika dan hanya jika kita sepakat maka pembangunan akan berhasil apabila dilakukan seimbang material dan spiritual, jasmani dan rohani, atau sekala lan niskala. Pengentasan kemiskinan dan kebodohan secara material hendaknya dibarengi peningkatan ahlak, budi dan perbuatan dalam ranah rohani spiritual sehingga mengkikis dosa dalam ikatan-ikatan Karma yang membelenggu manusia.

Hutang Karma mungkin tidak dapat dihindari, namun harus dibayar dengan perbuatan-perbuatan luar biasa oleh manusia saat ini dan niscaya generasi mendatang tidak terbebani oleh neraka dunia.

***

Istilah profesionalisme berasal dari kata professio, dalam Bahasa Inggris professio memiliki arti sebagai berikut: A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching, engineering, writing, etc. (Webster dictionary,1960:1163) (suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental daripada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulisan, dll).

Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc yang secara komprehensif memilki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang orang yang memilki kemampuan tertentu pula (Pamudji,1985).

Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Korten & Alfonso (1981) dalam Tjokrowinoto (1996:178) yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement), merencanakan, mengkordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi”.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping anggota TNI dan Anggota POLRI (UU No 43 Th 1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999).

Birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi. Dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Weber (1864-1920), bahwa Birokrasi adalah organisasi dimana kekuasaan sepenuhnya berada ditangan para pejabat resmi yang memenuhi persyaratan keahlian (technical skills).

Sebagai suatu organisasi modern, birokrasi pada dasarnya memiliki lima elemen dasar sebagai berikut: satu, the strategic-apex, atau pimpinan puncak yang bertanggungjawab penuh atas berjalannya roda organisasi: dua, the middle-line, pimpinan pelaksana yang bertugas menjembatani pimpinan puncak dengan bawahan: tiga, the operating-core, bawahan yang bertugas melaksanakan pekerjaan pokok yang berkaitan dengan pelayanan dan produk organisasi: empat, the technostructure, atau kelompok ahli seperti analis, yang bertanggungjawab bagi efektifnya bentuk-bentuk tertentu standardisasi dalam organisasi: lima, the supportstaff, atau staf pendukung yang ada pada unit, membantu menyediakan layanan tidak langsung bagi organisasi (Mintzberg,1983:11).

Dalam perspektif administrasi publik Indonesia dikenal berbagai macam patologi yang membuat birokrat atau aparat tidak professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan berinovasi. Patologi ini terjadi sebagai konsekuensi dari keseluruhan perilaku dan gaya manajerial yang sering digunakan oleh manajemen puncak (the strategic-apex) pada hirarki organisasi publik. Gaya manajerial dan leadership yang bersifat feodalistik dan paternalistik berpengaruh besar terhadap kinerja organisasi (Siagian,1994:44) sehingga jajaran birokrasi tingkat menengah dan bawah takut untuk melakukan dan mengambil langkah langkah baru dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Rendahnya keinginan melakukan perubahan dan inovasi dalam hal ini juga disebabkan oleh gaya manajerial yang tidak kondusif bagi terciptanya birokrasi yang responsive dan inovatif.

Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat diatas memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparatur memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara prima maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Kemampuan untuk beradaptasi menurut pendapat tersebut merupakan jawaban terhadap dinamika global yang tumbuh dan berkembang secara cepat. Pesatnya kemajuan teknologi merupakan salah satu diantara dinamika global yang membuat birokrasi harus segera beradaptasi jika tidak ingin ketinggalan zaman dan terbelakang dalam hal kemampuan. Kemampuan beradaptasi merupakan jawaban bagi dinamika global yang tidak pasti sehingga dalam menjalankan tugasnya, aparat tidak lagi terikat secara kaku kepada petunjuk-dan teknis-pelaksanaan tapi terikat kepada apa yang ingin dicapai oleh organisasi (organizationmission). Fleksibilitas aparat dalam menjalankan tugas dan berorientasi kepada hasil dan visi yang ingin dicapai oleh organisasi merupakan langkah positif untuk meninggalkan cara kerja yang kaku dan reaktif.

Kantor Menpan tahun 2002 menemukan dan mengidentifikasi adanya Pola Pikir Negatif (Pola Pikir Tetap) PNS yang tercermin dalam bentuk 24 hambatan atau permasalahan perilaku budaya kerja paratur pemerintahan, yaitu pola pikir Negatif (Tetap) seorang PNS yaitu :

1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah.

2. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan.

4. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan.

5. Pelaksanaan wewenang dan tangung jawab aparatur saat ini belum seimbang.

6. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur.

7. Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKN  meluas pada pegawai, dunia usaha dan masyarakat.

8. Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya.

9. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah.

10. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya.

11. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan.

12. Kepekaan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah.

13. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi.

14. Budaya suap bukan hal yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja.

15. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan.

16. Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasa sama dengan unit lain.

17. Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan.

18. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.

19. Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat.

20. Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai.

21. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan.

22. Sistem seleksi (rekruitmen) yang masih kurang transparan.

23. Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi yang negatif.

23. Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.

24. Mengubah pola pikir (Juni Pranoto, 2007) berarti berusaha menggeser pola pikir negatif (tetap) tersebut, menjadi pola pikir positif (berkembang).

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa untuk kelancaran penyelengggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada penyempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil.

Dari uraian panjang lebar diatas, profesionalisme pada tingkat puncak hierarki wajib dipenuhi guna membentuk system kerja yang professional, minimal seorang pimpinan mengetahui baik secara teknis disamping secara manajerial seluk beluk pekerjaan yang diemban oleh lembaganya. Seyogyanya seorang leader dibentuk dari tingkat bawah dan linier dalam bidangnya, bukan asal comot pimpinan yang sering terjadi dalam birokrasi akibat peraturan mutasi PNS yhang masih bias. Dengan demikian seorang pimpinan sebuah lembaga mampu menciptakan pola kerja yang sesungguhnya, tidak hantam kromo dan mengetahui efektifitas pola kerja bawahan hingga terpelihara situasi kerja yang ideal, nyaman, masuk akal dan manusiawi.

Dalam beberapa kurun waktu, kita mencatat bahwa beberapa daerah pernah dipimpin oleh pemimpin genius yang entrepreneurship, apakah itu lurah atau camat, bupati, walikota bahkan gubernur. Mereka membawa program-program mutakhir hasil cloning dari daerah maju yang notabene rakyatnya genius pula. Keseluruhan program tentunya berbasis ekonomi atau dengan kata lain harus punya duit dulu baru bisa maju.

Prinsipnya, agar pembangunan dapat berjalan, rakyat mesti berduit dulu, barulah kemudian rakyat akan membangun dirinya sendiri secara mandiri. Pemimpin dalam hal ini adalah mengarahkan dan membina program-program yang telah berjalan.

Pimpinan yang genius mesti dibantu oleh pembantu-pembantu yang super pula. Karena ritme pimpinan harus mampu diimbangi oleh bawahannya dalam melaksanakan pembangunan hingga ke level bawah. Namun faktanya di lapangan, pimpinan melangkah 10 kali, bawahan baru melangkah 5 kali alias ketinggalan. Mungkin saja karena tidak semua bawahan itu sempurna atau semua bawahan pada genius sehingga semua suka main perintah dan tidak ada yang mau bekerja.

Langkah awal yang hendak dilakukan dalam pembangunan model ini adalah menggelontorkan sejumlah uang kepada rakyat atau kantong-kantong miskin pedesaan. Kemudian barulah pembangunan mulai dilaksanakan dari tingkat desa dan melebar ke area perkotaan. Membangun SDM terlebih dahulu dilanjutkan dengan usaha mandiri meningkatkan taraf hidup sesudahnya. Namun pernahkah terpikirkan bahwa apa yang dipikirkan oleh si pemberi modal sama dengan si penerima modal? Terkadang karena uang, mereka hanya tersenyum dan meng-iyakan apa yang dikatakan pimpinannya tanpa memiliki arah dan inovasi kedepannya. Yang penting dapat uang dan lainnya urusan belakangan. Apakah seorang pemimpin genius mengetahui akan hal tersebut?

Tujuan mulia pemimpin super tidak mampu diterjemahkan oleh lingkungan yang idiot. Pembangunan lanjutan tidak akan bisa berjalan mulus karena situasi dan kondisi rakyat yang benar-benar tidak bisa mengikuti ide-ide genius pemimpinnya. Ketika pemimpin tersebut harus digantikan oleh pimpinan baru yang kurang genius saat masa jabatannya telah habis, maka pembangunan tidak akan sampai pada tujuan akhirnya alias mandeg (discontinue) dan digantikan oleh sistem yang baru. Situasi akan berulang lagi dari awal (back to zero).

Ketika kita berpikir efisiensi, sebaiknya masa kepemimpinan seorang genius leader harus diperpanjang terlepas dari segala aturan yang masih bisa direvisi agar tujuan utama dari pembangunan tercapai. Demokrasi bukan untuk memutus rencana pembangunan di tengah jalan, namun hendaknya melanjutkan pondasi-pondasi fundamental yang telah berdiri. ***

Kualitas anak-anak pedesaan jauh lebih bagus dibandingkan anak yang hidup di kota. Jika seorang anak desa mendapat peringkat di sekolahnya tentulah memang betul-betul anak mumpuni. Karena dengan fasilitas dan dukungan minimal, ia mampu berprestasi maksimal. Berbekal tekad untuk menggapai prestasi adalah modal utama anak-anak di desa. Kecerdasan dan kepintaran akan menjadi permanen dan melekat pada diri si anak.

Lain halnya dengan anak-anak di perkotaan, mereka berprestasi dengan dukungan, fasilitas dan kemudahan dari para orang tua yang berduit. Untuk menjadi anak yang berprestasi, anak-anak kota dipacu dengan beragam bimbingan belajar dan sumber belajar yang gampang mereka dapatkan. Alhasil, lahirlah anak-anak kota yang pintar karbitan, dipaksa untuk pintar.

Dari sekian banyak pengalaman yang penulis rasakan. Dalam sebuah perguruan tinggi di kota besar, mahasiswa yang berasal dari desa cenderung lebih menonjol dibandingkan mahasiswa asli perkotaan. Pada fase ini, kentara sekali kualitas kecerdasan yang lebih baik dimiliki oleh anak-anak dari desa.

Sekolah filial bisa dikatakan tambang, karena menjadi sumber dari tokoh-tokoh sukses dan piawai saat ini. Bahkan mungkin Soekarno sekalipun juga berasal dari sekolah tempoe doeloe yang untuk saat ini bisa dikatakan sekolah filial. ***

Jelas dalam bayangan saya, sebuah pulau kecil minim lahan, penduduk membengkak dan kesenjangan sosial tinggi, namun banyak dilirik investor. Benteng pulau ini tentu saja pada ikatan struktur budaya dan tradisi lokal turun temurun yang disebut ”Adat”.

Layaknya daerah-daerah seantero nusantara, sebuah pulau berlabel Province dalam suatu Negara wajib dipimpin seorang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur. Hubungan harmonis kedua pemimpin cukup melahirkan kebijakan-kebijakan populer bagi masyarakat pulau, walau tak seorangpun berani menjamin apakah semua individu merasakan faedah kepemimpinan tersebut. Manusiawi, karena pemimpin yang baik pasti tidak akan mampu memuaskan semua orang. Namun hal yang sangat mengejutkan, tatkala menjelang berakhirnya suatu fase kepemimpinan dan peluang terbuka kembali sebagai calon pemimpin, mereka akan ber-pecah belah mengunggulkan diri masing-masing dan memanfaatkan celah-celah kesempatan dan keuntungan. Wajar sajalah.., manusia gitu looh…

Untuk lulus jadi bakal pemimpin, kualitas individu yang mumpuni itu pasti. Namun untuk lolos sebagai pemimpin mesti memerlukan banyak tangan. Pertama adalah ”kaki tangan” ibaratnya massa loyalis yang dapat dikendalikan. Kedua ”panjang tangan” dengan maksud bahwa sebagai pemimpin harus memiliki sensitivitas yang baik terhadap masalah sekeliling dan alergi yang cerdas terhadap masalah politik. Ketiga ”buah tangan” yaitu apa yang telah kita kerjakan bagi kepentingan masyarakat. Terakhir adalah uluran ”tangan tuhan”, karena manusia hanya bisa berusaha dan tuhanlah yang meng-eksekusi.

Dari sekian banyak calon pemimpin di Propinsi ”daun kelor”, harus diakui bahwa tidak ada kesempatan buat si miskin menjadi pemimpin, karena semua kaya-kaya. Meski seorang pintar se-langit jika miskin ya harap minggir.

Faktanya terungkap ketika KPK membeberkan daftar kekayaan cagub-cawagub Provinsi ”Daun Kelor”, tak satupun orang  melarat, bekas orang miskin ya mungkin.. Setiap kandidat mengantongi kekayaan diatas 1 Miliar bahkan puluhan miliar. Jelas, salah satu barometer seorang pemimpin ya pasti kaya.

Kita berbicara diluar konteks intelektualitas individu, karena memang tidak mungkin dipungkiri bahwa wawasan dan inteligensi adalah syarat utama sebagai leader. Namun akan lebih menawan dan adil jikalau si miskin berkesempatan yang sama seperti si kaya dalam memeperoleh peluang menjadi cagub-cawagub di Pulau ”Daun Kelor”. Astungkara.

Kelompok-kelompok klan yang terbentuk ibarat kantung-kantung suara bagi politisi yang jeli melihat celah dan kelemahan sistem klan di Bali. Lobi – lobi politik tentu akan lebih mudah dan bahkan tak terbantahkan ketika tokoh sebuah partai politik juga pemimpin sebuah soroh/klan/marga di Bali. Apalagi ketika klan tersebut juga memiliki pertalian dengan klan lainnya yang se-level. Maka politik praktis ibarat virus yang dapat meng-infeksi sampai ke akar-akar sebuah piramida soroh di Bali yang hidup dalam benteng adat yang kuat dengan sekali sentuhan saja. Sekuat apapun benteng adat kita di Bali, kelemahan-kelemahan sistem soroh ibarat kuda troya yang memecah Bali secara internal. Waspadalah..!!

1. Download Dudonan hal 1
2. Download Dudonan hal 2
3. Download Dudonan hal 3
4. Atau baca selengkapnya dibawah ini :

Berbagai kasus kebijakan (dari A sampai Z) terpublikasi sangat cepat, satu persatu dan bergantian tanpa menunggu jalan keluar kasus sebelumnya. Pihak eksekutif seakan terpecah belah, ketika Gubernur baru menjelaskan detail masalah malah Wagub sudah membuat keputusan. ”Kalau Gubernur ke barat, Wagub ke timur, rakyat rugi” Bahkan Pimpinan Legislatif ikut memanaskan situasi ditambah LSM yang cuap-cuap main protes seperti yang terjadi pada kasus hutan Mangrove belakangan ini. Untuk apa main keroyokan??

Alangkah bijak jika setiap kasus dibahas secara internal dulu, Gubernur, Wagub, Ketua DPR, bahkan Ketua DPRD dengan internal anggotanya untuk mendapatkan formula yang tepat dalam menjalankan kebijakan. Bukankah kita orang Bali yang tidak alergi untuk berkomunikasi dan duduk bersama dalam memecahkan masalah demi ajeg Bali.

Sebaliknya jika pembuat kebijakan dikeroyok habis-habisan dan kepentingan politik yang diutamakan maka setiap masalah tidak akan mendapatkan jalan keluar sesuai mekanisme aturan.

Rakyat Bali sangat berharap iklim pemerintahan kembali kondusif, semua pihak yang bersaing agar menahan diri sampai 2013 nanti. Silahkan perang nanti ketika masa jabatan habis. Mau bersaing Pilgub 2013, durusang, dan semua terserah masyarakat yang memilih. (pnd)