Kendati terus ditentang terutama oleh komunitas perfilman Indonesia, UU Perfilman baru telah resmi menjadi bagian dari konstitusi negara Republik Indonesia. Satu-satunya perlawanan konstitusional yang tersedia kini adalah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi usaha terakhir itu kecil kemungkinannya untuk berhasil, karena substansi yang dipersoalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang lain.

Meski terasa pahit, UU Perfilman baru harus dihormati eksistensinya. Ia adalah produk hukum yang dilahirkan melalui proses politik yang konstitusional. Melecehkan konstitusi adalah pelanggaran hukum serius.

Dikhianati

Karena politik sejatinya adalah perang kepentingan, para pelaku industri perfilman harus mengakui telah kalah telak dalam perang kali ini. Namun, mengingat film adalah bagian dari peradaban manusia, pertempuran sama sekali belum usai dan akan terus berlangsung sepanjang sejarah bangsa ini. Artinya, perang-perang kepentingan semacam ini bakal terus terjadi di masa depan. Kalau tidak mau kalah lagi, kita – bukan cuma komunitas perfilman, tapi seluruh masyarakat yang percaya pentingnya kebebasan, pluralisme, dan penguatan civil society (prodemokrasi) – harus banyak belajar dari kekalahan kali ini.

Reformasi politik, antara lain dengan amandemen UUD 1945 dan revisi sejumlah undang-undang politik, telah melahirkan sistem politik yang mungkin belum ideal namun cukup adil dan terbuka. Tapi sistem politik yang relatif baik itu ternyata belum menjamin berlangsungnya proses politik yang juga baik.

Dalam pembahasan RUU Perfilman – seperti telah dan sedang terjadi dalam pembahasan RUU Pornografi, RUU Tipikor, RUU Rahasia Negara, dan lainnya – proses politik itu ternyata macet. (Baca juga Kami Tidak Percaya Negara, Kompas,12/09). Penyebabnya, institusi politik yang ada telah gagal memahami kepentingan para pelaku industri perfilman. Pemerintah lebih mengedepankan kepentingannya sendiri untuk mengontrol, dan DPR terlihat seperti lebih membela kepentingan kelompok antidemokrasi tertentu yang bakal diuntungkan dengan keluarnya undang-undang baru ini.

Artinya, dalam proses politik itu kita telah dikhianati oleh pemerintah dan DPR, yang kewajiban utamanya justru mengelola dan membela kepentingan bersama. Pengkhianatan itulah yang secara umum membuat partisipasi politik warga masyarakat mampet alias tidak tersalurkan.

Ketika institusi politik tidak lagi bisa dipercaya, maka kita mesti memperjuangkan kepentingan kita secara langsung. Kita harus melakukan perang kepentingan dengan tangan kita sendiri. Itu artinya, kita harus ikut berpolitik. Sekali lagi, bukan cuma kalangan perfilman, melainkan bersama-sama seluruh kelompok masyarakat prodemokrasi lainnya.

Berpolitik artinya membangun akses yang kuat ke dalam proses politik. Dari yang paling utopis (mendirikan partai prodemokrasi), sampai yang realistis seperti mendesakkan agenda politik kita sebagai bagian program partai-partai politik besar, memasukkan wakil-wakil kita dalam struktur institusi politik (partai, parlemen, pemerintah), merekrut tokoh-tokoh masyarakat sebagai duta kelompok, serta terus-menerus melakukan lobi dan kampanye – antara lain melalui film-film karya kita – guna memperluas basis dukungan.

Yang pasti, dengan berpolitik, sudah terbukti, kelompok Islam dan pengusaha, misalnya, lebih berhasil dalam memperjuangkan kepentingannya secara konstitusional. Hal itu terlihat dengan lahirnya banyak undang-undang dan kebijakan politik lain yang menguntungkan mereka, karena mengakomodasi dengan baik kepentingan kelompoknya.

Ruang Demokrasi

Di masa Orde Baru, demokrasi dikangkangi oleh pemerintah. Negara Orde Baru ibarat rumah besar yang dipagari tembok tinggi dan kokoh di sekeliling halamannya. Sebatas di halaman itulah demokrasi dipraktikkan, untuk menunjukkan kepada dunia seolah-olah ia masih ada di negara ini. Padahal, kita semua tahu, itu demokrasi semu karena rakyat di luar pagar cuma bisa menjadi penonton.

Reformasi 1998 berhasil meruntuhkan pagar tembok tersebut, hingga menyebabkan ruang demokrasi terbuka lebar, sampai memasuki ruang-ruang kehidupan pribadi seluruh warga negara. Sistem politik berubah lebih demokratis, karena semua orang kini berada di dalam ruang demokrasi yang sama. Kita semua tanpa kecuali bisa berpartisipasi dalam proses politik.

Konsekuensinya, jika kelompok kita mempunyai kepentingan bersama, kita sendirilah yang harus proaktif membela dan memperjuangkannya. Tidak cukup sekadar mengharap kebaikan pemerintah atau DPR. Dan itu menjadi tidak sederhana saat mulai bersinggungan dengan kepentingan kelompok lain. Misalnya, kepentingan kita akan kebebasan bisa bertabrakan dengan kepentingan kelompok antikebebasan.

Pada titik itulah kita perlu berpolitik. Terlebih lagi, jika lawan kita telah aktif berpolitik, dan kita tidak percaya pada proses politik yang sekarang berlangsung.

Sayang, perubahan paradigma politik itu belum sepenuhnya diikuti perubahan paradigma berpikir masyarakat. Kita masih menyakini paradigma lama bahwa politik cuma urusan pemerintah dan politikus. Seperti dulu, kita hanya duduk bersenang-senang menonton di luar pagar dan baru bereaksi keras tatkala kepentingan kita mulai terusik, padahal pagar tembok penghambat demokrasi itu sudah lama runtuh. Dan, ironisnya, kita sendiri yang ikut meruntuhkan. Lebih ironis lagi, kelompok-kelompok yang dulu menghalangi kita meruntuhkan tembok itu sekarang justru berhasil membangun akses yang kuat ke dalam proses politik.

Kita boleh saja berteriak-teriak mengatakan pengkhianatan pemerintah dan DPR dalam pembahasan berbagai RUU sebagai kejahatan negara. Kenyataannya, proses politiknya konstitusional, dan salah kita juga tidak mempunyai akses yang kuat ke dalam proses politik itu. Maka, marilah kita semua mulai berpolitik dengan cerdas.

———-

Foto ©JPPN

Sejak RUU disosialisasikan, sejumlah komponen komunitas perfilman Indonesia, dengan berbagai cara yang konstitusional dan saluran yang ada, telah menyatakan ketidaksetujuan atas sejumlah pasal. Antara lain, larangan membuat film dengan isi tertentu; pembatasan produser untuk menggunakan SDM dan teknologi tertentu yang dibutuhkan; pembuatan film harus dimulai dengan pendaftaran judul, cerita, dan rencana produksi; kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF) yang masih besar; pekerja film wajib memiliki sertifikat kompetensi dari organisasi profesi, lembaga sertifikasi profesi, atau perguruan tinggi; kegiatan peredaran, pemutaran, apresiasi, pengarsipan, dan ekspor-impor film diatur dengan peraturan menteri; serta sejumlah sanksi administratif dan ancaman pidana yang mengerikan.

Menanggapi perlawanan itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik (Kompas, 8/9) mengatakan ”(dengan UU Perfilman baru ini) kita akan menciptakan iklim yang baik untuk menumbuhkan perfilman Indonesia.” Ia juga menjamin, para sineas tidak akan dipersulit saat akan membuat film.

Komunitas Perfilman Tolak UU Perfilman

Tidak menumbuhkan

Namun, masa depan industri perfilman sebuah bangsa tidak bisa disandarkan pada optimisme dan jaminan seorang menteri. Industri besar ini memerlukan lapangan permainan dan aturan bermain yang jelas dan berkekuatan hukum. Padahal, teks dalam aturan baru yang kini menjadi perangkat hukum ini sudah keliru substansinya dan bias visi atau semangatnya.

Aktor/sutradara Slamet Rahardjo mengatakan, ”Substansi (UU Perfilman baru ini) malah mengatur, bukan menumbuhkan (industri perfilman).”

Substansi UU Perfilman itu jelas amat birokratis, eksesif, cenderung represif. Sementara semangatnya menafikan arus besar dalam komunitas perfilman Indonesia yang menghendaki agar urusan film dikembalikan sepenuhnya ke tangan orang film.

Hingga kini institusi tertinggi perfilman yang diakui pemerintah adalah Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN). Sesuai namanya, badan yang kini diketuai Deddy Mizwar ini hanya berwenang memberikan pertimbangan (nasihat, usul, rekomendasi, dan lainnya). Padahal, dengan kian kompleks dan cepatnya perkembangan situasi industri perfilman di dalam dan luar negeri, sudah saatnya orang- orang film mengatur diri sendiri dengan memberi kebebasan yang dibutuhkan untuk berproduksi dan mengelola institusi eksekutif, antara lain untuk menangani beberapa hal yang dalam UU Perfilman baru bakal diatur dengan izin dan peraturan menteri.

Aspirasi itu kian menguat melihat kenyataan, dengan segala keterbatasan sumber daya (manusia, organisasi, keuangan, dan lainnya) yang dimiliki, selama hampir sepuluh tahun terakhir, industri perfilman Indonesia perlahan-lahan bangkit dengan kekuatan sendiri. Dari produksi hanya dua film pada tahun 2001 hingga tumbuh menjadi 100 lebih film (2009).

Sementara peran pemerintah dalam kebangkitan itu amat terbatas: membiayai LSF, BPPN, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, beberapa kali perjalanan promosi ke festival film internasional, memungut pajak pertambahan nilai dan pajak tontonan. Karena itu, amat tidak lucu jika di tengah pertumbuhan yang kian pesat itu tiba-tiba pemerintah datang untuk mengambil kredit (dengan mengklaim sebagai pihak paling berjasa dalam pertumbuhan itu) dan mengatur-atur.

Macet

Yang lebih menyakiti hati, drama satu babak pengesahan UU Perfilman baru ini terlihat seperti panggung besar yang mempertontonkan kemacetan proses politik negara ini.

Bertahun-tahun sebelumnya, wacana untuk mengganti UU No 8/1992 tentang Perfilman sudah mengemuka. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sudah menjaring banyak masukan. Bahkan, BPPN, institusi yang dibentuk pemerintah, telah mengajukan RUU Perfilman yang lebih sesuai perkembangan zaman. Ternyata, semangat dan substansi RUU Perfilman yang dibahas DPR dan pemerintah berbeda dengan aspirasi yang diusulkan komunitas perfilman Indonesia.

Dalam pembahasan itu, DPR mengundang sejumlah wakil komunitas perfilman Indonesia untuk memberikan tanggapan dan masukan. Namun, lagi-lagi, tidak ada yang tahu persis sejauh mana tanggapan dan masukan itu diakomodasi. Yang pasti, permintaan paling utama untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU itu menjadi UU sebelum dibahas lagi bersama komunitas perfilman Indonesia tidak ditanggapi.

Macetnya proses politik itu membuat semua komunitas perfilman Indonesia kini kehilangan kepercayaan pada politik sebagai alat konstitusional buat memperjuangkan kepentingan bersama. Karena pemerintah, yang seharusnya mengelola kepentingan warga, tidak mau mendengar. DPR, yang semestinya menyalurkan aspirasi rakyat yang diwakili, tidak peduli.

Maka, ketika dalam sidang paripurna Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengetuk palu, Selasa (8/9), sekelompok warga negara Indonesia yang ada dalam industri perfilman Indonesia saat itu juga kehilangan kepercayaan kepada negaranya sendiri.

(TOTOT INDRARTO, Kritikus Film)

——

Dimuat di Kompas, Sabtu, 12 September 2009, halaman 7 (Opini)
Foto ©portaltiga.com

Dunia sekarang telah menjelma menjadi ruang sosial raksasa tak bersekat, di mana remeh-temeh, bisik-bisik, pergunjingan, dan sebangsanya, berlangsung secara terbuka dan masif. Media massa pun kini bersemangat melayani hasrat sosial itu laiknya infotainmen: ikut-ikutan bergunjing, berspekulasi, menyebar berita tanpa konfirmasi, seringkali hingga melanggar batas-batas privat. Konsep human interest dalam pemberitaan telah berkembang sedemikian jauh sampai menyerupai operasi intelejen yang menelanjangi orang bila perlu sampai mengurusi isi celana dalamnya.

Dan Jacko adalah korban terbesar dari — sebutlah — kemajuan zaman tersebut. Maka tak heran, Jacko jugalah yang melakukan perlawanan paling hebat dengan membangun benteng pertahanan diri secara gila-gilaan — semata buat melindungi hak-hak privatnya, agar bisa menjalani kehidupan dengan normal seperti manusia lain. Sebuah perlawanan yang boleh dibilang sia-sia, karena justru memancing spekulasi dan pergunjingan yang jauh lebih besar.

Itulah sebabnya. sejak awal mengetahui kabar kematian Jacko dari Twitter, beberapa menit setelah bangun tidur Jumat (26/5) pagi, saya praktis tidak tertarik mengikuti pemberitaan soal tersebut. Satu-satunya berita yang saya baca sampai habis cuma headline Kompas, Sabtu (27/5), berjudul “Jacko Telah Tiada” karena ditulis by line oleh Bre Redana. Dan betul dugaan saya, berita itu menarik karena ditulis oleh Bre berdasarkan pengetahuan pribadi dan interpretasinya sendiri, alias bukan sekadar rajutan dari sekumpulan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber. Pemberitaan di radio dan televisi cuma saya ikuti sekadar buat menikmati lagu-lagu dan klip video Jacko yang memang tidak pernah membosankan.

Intinya, saya menolak mengikuti spekulasi dan pergunjingan perihal kehidupan pribadi dan dugaan kematian Jacko. Karena saya ingin terus membiarkan Jacko menjadi mitos, dan seumur hidup mengenangnya sebagai mitos.

Ya, mitos Michael Jackson sebagai King of Pop yang sesungguhnya. Dialah satu-satunya penghibur yang popularitasnya sedemikian dahsyat sampai seluruh penghuni bumi — kecuali yang benar-benar hidup terisolasi — bisa bebas dari pengaruh atau persentuhan dengannya.

Ketika album Thriller (1982) melontarkan nama dan karier Jacko ke langit tertinggi yang sampai kapan pun rasanya tidak mungkin disamai oleh bintang-bintang lain, saya masih anak SMA Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat. Sebagaimana umumnya anak-anak Indonesia, masa SMA adalah periode penting di mana kita sedang paling banyak menyerap pengaruh dari luar. Saya tak pernah menyadari seberapa besar pengaruh Jacko pada diri saya, tapi saya masih ingat betul bagaimana kebesaran Jacko mengepung bahkan mengejar-ngejar kehidupan para remaja saat itu. Bukan cuma dalam konteks musik dan hiburan, tapi sampai ke wilayah — katakanlah — gaya hidup. Tim bola basket (radio) Prambors, misalnya, yang memang terkenal sangat sadar penampilan, ketika itu selalu melakukan pemanasan sebelum bertanding dengan iringan lagu Beat It.

Sebagai Sang Raja, Jacko adalah “penguasa tertinggi” budaya dan industri pop yang sama sekali tidak memalukan. Orang-orang yang suka sinis pada kesenian pop karena menganggapnya ecek-ecek, banal, dan manipulatif, harus mengecualikan Jacko. Sebab, kualitas atau pencapaian estetika anak ketujuh dari sembilan bersaudara keluarga Jospeh Jackson ini memang istimewa, jauh dari ecek-ecek. Baik sebagai pencipta lagu, penyanyi, maupun performer.

Dengan kehidupan yang oleh media dikesankan sangat steril dan terisolasi, entah bagaimana Jacko bisa menyerap trend, energi, dan konteks zaman yang terus berubah seperti terepresentasi dalam melodi dan lirik lagu-lagu ciptaannya. Komposisi yang sering bersudut pandang melankolis (Leo Kristi dan Iwan Fals juga begitu!), namun sungguh jauh dari kesan gelap, murung, pesimistik, dan tertekan, sebagaimana mestinya ekspresi manusia yang terasing. Justru sebaliknya, jangan-jangan ia sebetulnya memiliki kehidupan normal yang nyaman dan penuh kebahagiaan, atau setidaknya bisa selalu berbahagia di dalam sangkar emas yang dibangunnya sendiri.

Seandainya benar kehidupannya tidak normal dan Jacko tidak nyaman dengan dirinya, sampai berulang kali merusak diri dan kehidupannya sendiri seperti senantiasa dicitrakan oleh media, bagaimana ia dapat melahirkan karya-karya hebat, berkolaborasi secara harmonis dengan pemusik-pemusik normal macam Quincy Jones (beberapa album), Stevie Wonder (I Can’t Help It), Lionel Richie (We Are the World), Eddie van Hallen (Beat It), dan banyak lagi lainnya.

Bila kita selalu percaya menjadi penyanyi bagus tidak cukup bermodal bakat, bagaimana pula Jacko bisa memiliki vokal lentur dan bening bak suara malaikat baik ketika menyanyikan lagu lembut (Human Nature) maupun lagu penuh amarah (Leave Me Alone), mulai dari suara rendah (The Way You Make Me Feel) sampai suara melengking (Scream), juga kontrol suara yang stabil saat bernyanyi sembari berjingkrak-jingkrak di panggung, tanpa pernah berlatih keras mungkin selama berjam-jam setiap hari.

Bagi saya, itulah misteri paling besar dan paling menarik dari Jacko, yang sayangnya justru tidak menarik — mungkin karena dianggap tidak memiliki nilai jual — bagi media. Bagaimana sesungguhnya ia terus menerus mengasah, memacu, bahkan menyiksa diri, saat mencipta lagu, menyanyi, merancang musik, dan memproduksi album-albumnya. Bagaimana pula hiruk-pikuk, kerumitan, kecerewetan, konflik, dan kerja keras Jacko saat menyiapkan dan memproduksi klip-klip video dan pertunjukan panggung yang selalu menakjubkan.

Saya tidak percaya, gelar King of Pop, fanatisme miliran penggemar di seluruh dunia, penjualan ratusan juta kopi, ganjaran ratusan penghargaan (19 grammy, 40 billboard, 22 American Music, 56 RIAA, 12 World Music, 13 Guinness World Record, dll) hanya dari 10 album studio dan satu album live, juga klip video dan pertunjukan dahsyat itu, bisa dihasilkan dengan mudah tanpa bakat istimewa, ketangguhan hati, kebesaran jiwa, kecerdasan otak, kucuran keringat, tetesan airmata, bahkan cipratan darah. Rekayasa industri dan pencitraan, secanggih apapun, cuma mampu menciptakan “sukses” dan “popularitas instan” — bukan “sukses luarbiasa” dan “popularitas abadi” seperti Jacko.

Karena itulah, sekali lagi, saya ingin terus membiarkan Jacko menjadi mitos, dan seumur hidup mengenangnya sebagai mitos.

Ketimbang membaca pemberitaan soal kematian Jacko, saya lebih suka melihat berita ratusan ABG berkumpul selama berjam-jam di bawah jendela hotel tempat Jacko menginap. Lalu, ketika Sang Raja melongok sejenak di jendela sambil melambaikan tangannya, serentak terdengar teriakan histeris dan tangisan dari kerumunan tersebut.

Seperti itulah Jacko di mata saya. Seperti itulah saya ingin mengenang Jacko. Sebagai raja pop terbesar yang tak pernah dan tak boleh disentuh. Sebagai mahabintang yang sangat istimewa. Sebagai mitos. Bukan manusia biasa seperti saya dan Anda. Titik.

Bahwa faktanya sampai hari ini perfilman Indonesia melulu mengolah tema dan cerita yang begitu-begitu saja, itu memperlihatkan masih sangat dominannya pengaruh dan kepentingan para pemilik modal. Tekanan semacam itu jugalah yang selalu dirasakan oleh setiap sutradara baru yang ingin masuk ke industri, terutama di jalur mainstream.

Itulah kenyataan yang dihadapi Fajar Nugros, anak muda berlatar pendidikan Fakultas Hukum, suka menulis cerita, belajar secara independen langsung di lapangan (membuat film dokumenter, film pendek, video clip), dan belakangan magang di Kineworks-nya Hanung Bramantyo. Terbiasa independen, pasti tidak mudah baginya memahami dan mengakomodir berbagai resep komersial dari produser. Padahal itu juga bukan resep yang pasti manjur. Seperti kata Deddy Mizwar suatu ketika, “Kalau ada yang mengaku tahu cara membuat film yang pasti laku, saya mau membelinya dengan harga berapa pun!”

Fajar sudah benar ketika memilih tema yang paling dikenal dan dipahaminya, yaitu kehidupan anak-anak muda. Dan ia juga selamat karena berhasil mengompromikan keinginan (semua sutradara waras) untuk membuat film yang punya signature (pribadi) dan tuntutan komersial dari produser, dengan materi cerita yang kemudian difilmkan sebagai Queen Bee. Ini memang cerita remaja, yang dibuat dengan perspektif dan gaya remaja, namun sedikit berbeda karena dicampur dengan kisah dari panggung politik yang justru tidak disukai remaja pada umumnya.

Queenita Siregar (Tika Putri) genap 17 tahun, usia yang berarti banyak bagi seorang gadis. Itulah titik penting yang menjadi pintu gerbang memasuki dunia dewasa: mempunyai KTP, bisa ikut memilih dalam pemilu, dan memperoleh kebebasan dalam banyak hal, yang sebelumnya cuma berhenti sebagai angan-angan. Antara lain kebebasan buat dugem dan pacaran (kendati banyak juga sih yang masih dilarang ortunya).

Tapi justru di titik itu pula Queen langsung kehilangan kebebasannya. Ayahnya, Rachmat Siregar (Mathias Muchus), diumumkan sebagai calon presiden RI. Kehidupannya langsung berubah. Sepasang anggota Paspampres kini menguntit ke manapun putri tunggal calon petinggi negara itu pergi. Pengawalan Paspamres dalam film ini digambarkan berlebihan sampai terasa karikatural, hingga membuat dunia remaja Queen sangat terganggu. Bahkan saking berlebihannya, penonton juga sampai ikut terganggu. ;)

Queen sendiri, sebagaimana remaja pada umumnya, tidak peduli dan tidak tertarik dengan aktivitas politik Rachmat. Sampai sebuah kebetulan menyatukan ayah dan anak yang sudah ditinggal mati ibunya sejak kecil itu. Queen memerlukan tambahan modal buat usaha kaos oblongnya dan sang ayah menyanggupi dengan syarat sang putri mau terlibat dalam kampanye politiknya. Sejak saat itu Queen ikut berkampanye dan berkontribusi, mulai dari memberi saran, membuatkan desain kaos, sampai membuka koneksi dengan sejumlah anak muda pelaku industri kreatif.

Kebersamaan itu membuat mereka semakin dekat dan menumbuhkan sikap saling percaya, yang sebelumnya tidak ada, terutama dari sang ayah. Rachmat lantas menghujani Queen dengan hadiah-hadiah yang bahkan tidak pernah diminta. Salah satu pemberian tersebut belakangan membuat Queen tertipu oleh cowok yang berlagak mau jadi pacarnya. Peristiwa penipuan itu malah berbalik menyudutkan Queen sebagai penipu atau koruptor kecil, dan karena diekspos media bakal menghancurkan peluang politik Rachmat.

Tiba-tiba film berubah menjadi seperti film detektif. Queen sendirian nekat membongkar penipuan yang sudah berbalik merusak nama baik ayahnya. Braga (Reza Rahardian), cowok itu, memergoki aksi Queen dan menyanderanya dengan pistol (duh!). Dan….. Dan…..

Suspens ala detektif seperti itu memang efektif buat mendaki anak tangga menuju klimaks. Namun, karena intensinya yang tinggi buat menciptakan ketegangan, ia jadi cenderung melecehkan logika, termasuk menafikan karakter yang sudah susah payah dibangun dari awal. Dan itu sudah dimulai sejak drama “cerita detektif” ini dibangun, yaitu ketika berita penipuan yang katanya dilakukan Queen menyebar di media.

Buat apa, misalnya, Queen repot-repot menyembunyikan penipuan yang dialami kepada ayahnya (di saat hubungan mereka sudah sangat dekat) dan malah mau jadi detektif sendiri dengan banyak risiko, apalagi buat gadis urban 17 tahun? Padahal, seandainya fakta itu dijelaskan terbuka di media, justru bakal makin meningkatkan citra baik keluarga sang calon presiden. Apalagi pelaku penipuannya jelas, setidaknya sudah berkali-kali berkencan dengan Queen, dan mestinya sudah diskrining oleh Paspampres.

Toh, tanpa itu pun, Queen Bee sudah kehilangan gagasan besarnya, yang sebetulnya menarik. Yaitu, agar orang-orang tua mulai memberi kepercayaan lebih besar pada anak-anak muda (setidaknya setelah berusia 17), baik di dalam rumahnya sendiri maupun dalam dunia politik.

Saya bilang kehilangan, karena kepercayaan yang mulai diberikan oleh Rachmat kepada Queen lebih banyak dimanfaatkan oleh sang ayah buat menunjang karir politiknya. Bukan buat menjadikan Queen lebih leluasa menikmati masa remajanya dan lebih eksis di lingkaran pergaulannya sendiri. Dan itu malah mengokohkan premis yang sesungguhnya mau dilawan: bahwa karir politik ayah (terutama jika mau jadi presiden) adalah segala-galanya, alias jauh lebih penting dibanding kehidupan anak gadis 17 tahun.

Yang lebih gawat, gagasan besar Fajar buat mengubah Indonesia dengan dukungan anak-anak muda kreatif, sebagaimana dikatakan Rachmat dalam pidato kemenangan yang mengutip pidato Bung Karno, cuma sebatas retorika. Ia tidak sedikit pun — selain melalui dialog, presentasi, dan pidato — memperlihatkan kepada penonton bagaimana anak-anak muda kreatif itu bisa dan bakal mengubah masa depan Indonesia.

Fajar jadi tampak tidak yakin pada gagasannya sendiri. Seandainya ia melalui film ini mau membuka mata banyak orang mengenai potensi anak muda buat memajukan dunia politik dan kehidupan bangsa secara umum, saya rasa ia perlu memikirkan ulang hingga lebih yakin lagi pada gagasannya. Sebab, kita tidak mungkin mengubah dunia tanpa keyakinan.

Selain itu, Fajar mesti lebih percaya pada kekuatan gambar. Show. Don’t tell.

Kecenderungan cuma menuturkan dan bukan memperlihatkan (dengan gambar) seperti itu memang terlihat di banyak bagian. Kita tahu, misalnya, Queen ternyata anak yang susah diatur dan sebagainya dari adegan rapat anggota Pampampres, bukannya dari adegan-adegan yang memperlihatkan hal itu.

Begitu juga, selain rapat, aktivitas politik dan kampanye Rachmat Siregar yang lain tidak cukup tergambarkan. Akibatnya, jika Fajar juga bermaksud memberi pendidikan politik kepada remaja, ia berhasil. Maksudnya, berhasil mengkonfirmasi para remaja penonton film ini bahwa, seperti persepsi mereka selama ini, dunia politik Indonesia memang asli “Enggak banget!”

Saya khawatir penonton remaja itu bukan cuma makin malas mengikuti apalagi terlibat dalam politik, tetapi juga jadi malas menonton Queen Bee. :)

————

Queen Bee | 2009 | Produksi: Million Pictures | Produser: Bernhard Subiakto, Salman Aristo, Rendy Wahyu Prasetio | Production Supervisor: Hanung Bramantyo | Skenario: Ginatri S. Noer | Sutradara: Fajar Nugros | Pemain: Tika Putri (Queenita), Mathias Muchus (Rachmat Siregar), Oka Antara (Secret Service), Reza Rahardian (Braga), Sarah Sechan (Silvi), Jajang C. Noer (Mak Cik), Anizabella Lesmana (Vla), Marsha Natika (Okta)

————

Teman-teman itu tahu, saya memang tidak tertarik mengikuti solidaritas sosial kelas menengah di internet yang makin hari makin absurd itu. Absurd, karena menurut saya wacana yang berkembang sudah bias dan tidak proporsional lagi. Seorang teman, sekjen partai kecil yang berkoalisi dengan salah satu pasangan capres-cawapres, tiga hari lalu di status Facebook-nya menyebut kasus ini merupakan dampak kebijakan neoliberalisme. Bahkan DPR yang kabarnya kekurangan waktu merampungkan tugas legislasinya (antara lain UU KPK) malah seperti kurang kerjaan sampai mau memanggil direksi RS Omni Internasional segala.

Saya juga melihat massa (baca: kerumunan banyak orang) di internet semakin mirip dengan massa di dalam dunia nyata: makin mudah terbakar dan kehilangan akal sehat. Seperti, sekadar contoh dari peristiwa aktual, mahasiswa Universitas YAI dan UKI Jakarta yang Kamis (4/6) lalu tawuran sampai menyebabkan beberapa gedung di dalam kampus terbakar.

Melodrama Megawati dan Prita

Dalam kasus Prita ini sebetulnya terdapat tiga persoalan berbeda, yang memang saling berkaitan namun tidak bisa dicampuradukkan.

Persoalan pertama adalah konflik horisontal antara pasien dengan rumah sakit dan dua dokter yang merawatnya. Saya tidak tahu secara mendetail apa yang sesungguhntya terjadi (kecuali garis besarnya dari e-mail Prita), tapi yang pasti perselisihan itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak juga dibawa ke sidang profesi kedokteran (jika memang terdapat malpraktek), sehingga pasien yang tidak puas kemudian meluapkan kemarahan dalam e-mail pribadi yang dikirim ke beberapa temannya.

Karena e-mail tersebut ternyata beredar luas, rumah sakit dan dua dokter yang dalam e-mail itu disebut telah melakukan penipuan merasa nama baiknya dicemarkan. Lagi-lagi saya tidak tahu persis proses mediasi yang telah dilakukan, dan lagi-lagi saya cuma tahu perselisihan kedua ini juga tidak bisa diselesaikan dengan baik, karena di media pengacara Risma Situmorang mengatakan Prita tidak bersedia menarik pernyataan dalam e-mailnya.

Dari sini muncul persoalan kedua, yaitu konflik horisontal berikutnya. Prita Mulyasari (kali ini sebagai penulis e-mail) dituntut secara perdata dan pidana oleh RS Omni Internasional serta Dokter Hengky Gozal dan Dokter Grace Hilza (kali ini sebagai pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya karena dalam e-mail Prita disebut telah melakukan penipuan).

Harap dicatat, ini bukan lagi perselisihan antara pasien dengan rumah sakit dan dokter. Sebab, materi perkara atau substansi perselisihan yang akan diuji dan dibuktikan dalam persidangan nanti bukannya “Apakah RS Omni, Dokter Hengky, dan Dokter Grace melakukan kesalahan dalam pengobatan dan perawatan?”, melainkan “Apakah isi e-mail Prita mencemarkan nama baik RS Omni, Dokter Hengky, dan Dokter Grace?”

Prita Mulyasari bisa saja diganti dengaan Totot Indrarto, RS Omni Internasional diganti Warung Nasi Uduk Bang Amir, Dokter Hengky dan Dokter Grace diganti Chef Hasan dan Chef Tuti. Toh esensi perselisihannya tetaplah sama. Ada pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya, ada upaya mediasi yang gagal, dan pengadilanlah pilihan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan. Begitulah memang yang umumnya terjadi di manapun di atas dunia ini.

Beres? Ternyata belum. Prita yang mestinya hanya dituntut dengan pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik, ancaman hukuman 9 bulan)  dan pasal 311 KUHP (fitnah, ancaman hukuman 4 tahun), ternyata juga didakwa dengan pasal 27 UU ITE (penyebaran informasi elektronik yang memuat pencemaran nama baik, ancaman hukuman 6 tahun).  Karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, selama proses persidangan Prita ditahan di LP Wanita Tangerang.

Sebentar. Apa bedanya pasal 310 dan 311 KUHP? Jika di depan banyak orang Anda bilang saya penipu, meskipun kenyataannya saya benar-benar penipu, Anda tetap bisa dihukum dengan pasal 310. Namun, jika di pengadilan Anda tidak bisa membuktikan bahwa saya penipu, Anda juga bisa dihukum dengan pasal 311. Kendati begitu, KUHP juga mengatur bahwa dakwaan pencemaran nama baik dan fitnah itu bisa gugur jika dilakukan untuk kepentingan umum — sebuah pengecualian yang justru tidak ada dalam UU ITE.

Sementara pasal 27 UU ITE mengatur soal penyebaran informasi elektronik. Karena pasal-pasal hukum adalah teks yang memerlukan konteks, yang dimaksud “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik” secara teknis adalah spam atau e-mail yang dibuat dengan tujuan (alamat penerima) terbuka alias undisclosed recipients. Padahal, e-mail Prita cuma ditujukan kepada beberapa temannya (disclosed recipients). Artinya, Prita bakal sulit dijerat dengan pasal itu, sehingga tetap membutuhkan KUHP.

Dalam UU ITE yang terancam hukuman justru orang-orang yang telah membuat e-mail tersebut menjadi disclosed recipients. Tentu saja polisi dan kejaksaan tidak mau bersusah-payah menyelidiki siapa sesungguhnya penyebar e-mail tersebut. Karena itulah banyak yang mencurigai pasal tersebut dipakai sekadar sebagai “barang dagangan” polisi dan jaksa buat menahan orang yang dituduh mencemarkan nama baik.

Di sinilah muncul persoalan ketiga, yakni konflik vertikal antara Prita dengan negara, yang direpresentasikan oleh sistem perundangan yang amburadul dan aparat penegak hukum yang berlebihan. Pertama, karena jaksa melakukan penahanan tanpa pertimbangan subyektif yang sebetulnya diatur KUHP (terdakwa bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana). Kedua, karena Prita didakwa dengan KUHP dan UU ITE sekaligus. Padahal, selain UU ITE sifatnya lex specialis, delik hukumnya juga sama (pencemaran nama baik). Bukankah negara tidak bisa mendakwa orang dengan KUHP dan UU Korupsi sekaligus, walaupun sama-sama untuk menghukum pencuri uang negara?

Tentu saja, saya juga marah melihat — lagi-lagi — penegakan hukum dipermainkan oleh aparat penegaknya sendiri. Saya tahu Kejaksaan Agung kemudian mengeksaminasi kasus ini, tapi saya juga tahu tidak akan terjadi perubahan berarti karena kebiasaan di lingkungan kejaksaan untuk menghukum kesalahan anggotanya “secara adat”. Reaksi cepat Jaksa Agung itu pun semata karena kasus ini sampai menarik perhatian bos besarnya, Presiden SBY.

Cause di Facebook

Di luar konflik vertikal Negara vs Prita tersebut, saya tidak melihat ada masalah serius yang perlu dipersoalkan. Konflik horisontal RS/Dokter vs Pasien dan Omni/Hengky/Grace vs Prita merupakan perselisihan umum yang biasa terjadi di mana-mana. Simaklah kolom surat pembaca di berbagai media dan Anda bakal menemukan begitu banyak keluhan konsumen. Rajin-rajinlah membaca berita di berbagai media dan Anda akan melihat begitu seringnya terjadi kasus penuntutan karena pencemaran nama baik.

Karena itulah, saya tidak mau bersikap sok moralis yang seolah-olah paling paham etika dengan ikut-ikutan menghujat RS Omni, Dokter Hengky, dan Dokter Grace cuma berdasar e-mail sepihak dari Prita. Toh mereka bukan baru kemarin berpraktik dan — jauh sebelum dan setelah merawat Prita — telah merawat ratusan pasien lain dengan baik. Sebaliknya, karena itu pula saya tidak mau mempersoalkan cara-cara yang dilakukan Prita dalam mengekspresikan ketidakpuasannya. Bahkan jika ia melakukan penuntutan ke sidang profesi kedokteran dan pengadilan umum dengan UU Perlindungan Konsumen atau KUHP. Saya kira yang dituntut juga siap menghadapi tuntutam itu.

Ketidakpuasan, kekecewaan, bahkan kemarahan, adalah hal biasa yang kerap dialami konsumen. Saya pun sering mengalaminya, dan sering pula marah, juga sering sampai hampir kehilangan kontrol.

Namun, di sisi sebaliknya, mereka yang sehari-hari bekerja di bidang jasa, lebih khusus lagi yang menangani keluhan pelanggan, juga memiliki segudang pengalaman menghadapi ribuan pengeluh dengan ribuan perangai berbeda, mulai dari yang sopan sampai paling kurang ajar. Apalagi belakangan, seperti dituturkan seorang teman istri saya yang mempunyai usaha jasa, konsumen makin mudah marah dan sedikit-sedikit mengancam menulis e-mail atau surat pembaca. Ia biasanya menanggapi dengan, “Silakan lakukan apa yang dianggap terbaik. Tapi pastikan apa yang ditulis adalah fakta.”

Fakta. Dan hanya fakta. Terbukti, perkara fakta itu pula yang membuat kasus ini meledak dan direspons tidak proporsional. Prita merasa hanya mengeluh dan menulis fakta. Tapi RS Omni, Dokter Hengky, dan Dokter Grace menganggap itu bukan sekadar keluhan dan fakta, melainkan tuduhan penipuan yang sudah mencemarkan nama baik mereka. Dalam proses mediasi, kedua pihak bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Deadlock.

Perbedaan pendapat, persepsi, atau intepretasi — apalagi terhadap tulisan — juga sesuatu yang manusiawi dan biasa terjadi. Saya, misalnya, selalu ingin menulis kritik film yang fokus dan lugas, namun ada saja pembaca yang menganggap tulisan saya keras dan sadis. Maka, jika yang satu bilang “keluhan” dan yang lain bilang “pencemaran nama baik”, lalu keduanya tidak bisa berkompromi, biarkan pengadilan yang memutuskan siapa yang benar. Kita tak usahlah ikut-ikutan jadi hakim, apalagi main hakim sendiri.

Toh, seperti sudah saya singgung di atas, setidaknya KUHP menyediakan beberapa pilihan bagi hakim buat memutuskan apa yang menurutnya paling benar. Jika Prita cuma terbukti mencemarkan nama baik, hukumannya jauh lebih ringan (umunya cuma percobaan) dibanding jika pengadilan bisa membuktikan bahwa itu fitnah. Prita bahkan bisa bebas jika dinilai tidak mencemarkan nama baik para penggugat, atau mencemarkan nama baik tapi dianggap melakukannya untuk kepentingan umum.

Berbeda dengan konflik vertikal dengan negara, dalam konflik horisontal setiap warga masyarakat mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setara. Jika rumah sakit dan para dokter bisa menuntut, pasien atau konsumen juga bisa menuntut balik, baik dengan delik malpraktek dan perlindungan konsumen maupun pencemaran nama baik juga. Meskipun, yang terbaik menurut saya adalah menyelesaikannya baik-baik secara kekeluargaan, agar tidak sampai melibatkan negara.

Sederhana. Biasa saja. Tidak ada yang istimewa.

Ia kemudian berkembang tidak sederhana, tidak biasa, dan jadi istimewa karena mulai bercampur dengan sejenis prasangka kelas atau sentimen sosial yang berujung pada penghakiman. RS Omni, Dokter Hengky, dan Dokter Grace tidak lagi dilihat sebagai sesama warga masyarakat yang tengah mencari keadilan, melainkan dianggap representasi pemilik modal yang sombong, arogan, tidak punya moral, suka menindas, dan seterusnya.

Meskipun tidak pernah mau mengakui, kita pada dasarnya memang masyarakat yang diam-diam terus menyimpan kecemburuam kelas dan sosial. Sentimen dan penghakiman yang kini dialamatkan ke RS Omni, Dokter Hengky, dan Dokter Grace sejatinya juga masih terus dialami oleh banyak orang lain di ruang publik. Apabila Anda memiliki mobil mewah dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor, saya jamin, tanpa mau peduli duduk perkaranya, gerombolan orang di pinggir jalan dan solidaritas pengguna sepeda motor yang berhenti untuk membantu atau sekadar menonton, langsung bakal menyalahkan Anda. Cuma karena Anda punya mobil mewah, itu berarti Anda kaya, mentang-mentang, sok, arogan, dan seterusnya. Apalagi jika Anda keturunan China dan baru kembali dari luar negeri sehingga Bahasa Indonesia Anda masih terpatah-patah.

Bisa jadi karena orang kaya — begitu pun sebuah rumah sakit berlabel “internasional” — dianggap punya kekuasaan (yang diperoleh dari kekayaannya yang melimpah) buat “membeli” hukum dan keadilan. Taruhlah itu benar, menurut saya persoalannya kemudian sudah berubah menjadi konflik vertikal negara melawan warga negaranya. Karena di sini yang melakukan represi adalah negara, melalui  sistem adan aparat penegak hukumnya.

Kebebasan adalah kekuasaan

Terakhir, soal isu kebebasan yang kembali ramai diwacanakan dalam kasus ini. Saya setidaknya tiga kali menyinggung soal kebebasan (ini, ini, dan ini), sehingga malas mengulang lagi.

Tapi mari kita melihat soal kebebasan ini dalam konteks sejarahnya di Indonesia. Selama ini isu kebebasan selalu merupakan pertarungan kuasa antara negara dengan warganya. Untuk memperkuat dan melestarikan kekuasaannya, pemerintah Orde baru melalui sistem perundangan dan aparatnya sedemikian rupa merepresi kebebasan warganya. Kini, setelah sebelas tahun reformasi berlangsung, berbagai pengekangan kebebasan itu semakin melemah.

Dibanding dulu, kini kita relatif menggenggam kebebasan yang jauh lebih besar dalam banyak hal. Bandingkan konten media (termasuk blog) hari ini dengan 20 tahun lalu. Justru belakangan muncul peraturan baru (UU Pornografi dan UU ITE) yang bertendensi mengurangi lagi kebebasan yang baru mulai kita nikmati, dan sedihnya itu justru merupakan produk dari DPR baru yang katanya sudah lebih merepresentasikan keterwakilan rakyat dibanding DPR Orde Baru. Namun soal ini nanti akan saya tulis dalam posting tersendiri.

Nah, mungkin karena masih baru mengalami iklim kebebasan, kita kerap gagap. Masih suka terjatuh-jatuh seperti bayi baru belajar berjalan. Yang paling terasa: kebebasan kini relatif tidak lagi banyak memicu konflik vertikal dengan negara, tetapi justru berpotensi menciptakan konflik horisontal antar sesama warga.

Karena — barangkali belum sepenuhnya disadari — kebebasan sejatinya adalah kekuasaan. Maka, kebebasan yang besar sama artinya dengan kekuasaan yang besar. Jika tidak digunakan dengan hati-hati, kekuasaan yang besar itu bisa melukai bahkan membunuh orang lain. Apalagi, di manapun juga, atau dalam bentuk apapun juga (media massa, internet, dll), kebebasan selalu harus dinegosiasikan dengan kebebasan yang juga dimiliki orang lain.

Sungguh, saya tidak bisa membayangkan ada kebebasan (baca: kekuasaan) absolut yang bisa digunakan sesuka hati kita sendiri tanpa menghormati kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain.

Semua tahu, jalan adalah fasilitas publik (milik pemerintah datau developer) yang bebas digunakan oleh semua orang. Jadi Anda boleh memarkir mobil di mana saja selama tidak ada tanda S atau P dicoret. Benar-benar boleh di mana saja? Tentu saja, dalam praktiknya, tidak! Karena, meskipun tidak ada UU yang mengatur, Anda tidak boleh memarkir di tempat yang bisa menyebabkan jalan tersumbat hingga tak bisa dilewati mobil lain, atau di depan pintu halaman rumah orang.

Seandainya Anda, karena tak peduli pada hak orang lain, tetap memarkir mobil di depan pintu rumah saya, lalu saya meminta memindahkannya karena mobil saya hendak keluar rumah, Anda wajib melakukannya. Jika Anda tidak bersedia dengan alasan itu jalan milik umum, jangan gusar kalau kemudian saya melapor kepada Hansip buat mengusir mobil Anda. Apabila karena itu Anda marah, tetap tidak mau memindahkan mobil, lalu mengajak puluhan teman Anda berkumpul di sekitar mobil sambil memaki-maki Hansip dan saya, juga menuntut hak agar semua orang boleh memarkir mobil di mana saja tanpa kecuali, itu namanya anarki. Bukan lagi kebebasan.

Saya merasa, jika saya berniat membela keadilan dengan pikiran dan sikap yang tidak adil, apa bedanya saya dengan FPI, yang suka menegakkan moral dengan pikiran dan cara-cara yang tidak bermoral?

——–

Foto melodrama ©The Jakarta Post

Saat terjaga menjelang stasiun Pondokranji, saya lihat ada pesan masuk di BB Messenger. Dari Okto: Ulang tahun di kereta ya…. Wah, sudah sepuluh menit lewat dari tengah malam. Setelah ngobrol sebentar dengan Okto, saya menulis status baru di FB: Totot Indrarto is blogger terkenal sejak 28 April 2004.

Ketika orang lain cuma tahu atau ingat hari ulang tahun saya, pasti cuma sayalah satu-satunya orang yang ingat bahwa pada saat bersamaan blog kesayangan ini juga berulang tahun. Tapi banyak teman di FB kurang paham, yang salah satunya — kebetulan bukan blogger, tapi golfer entah ber-handicap berapa — berkomentar: ...statusnya agak umuk tapi terbukti… yo wesss….

Hahaha. Maaf, Mas Amrie, dan teman-teman lain. Status itu — terutama frasa “terkenal” — sebetulnya cuma gojekan kere (harfiah: guyonan rakyat jelata) di antara teman-teman blogger. Maka, sesama kere… eh, blogger, komentarnya lebih bisa nyambung alias sama kere-nya.

Kata Paman Tyo: setuju! inilah pakde, blogger idola saya, guru saya… pokoknya top tenan pisan beneran. Padahal, bahkan blogger yang baru tadi pagi bikin blog pun tahu, beliaulah idola dan guru semua blogger. Atau, komentar dari Mas JaF, blogger yang jadi ekspatriat di Jepang: 68 persen benar! Frasa “68 persen” itu juga salah satu idiom gojekan kere para blogger, yang bersumber dari ucapan pakar telematika terkenal itu.

Masih dalam rangka gojekan kere itu juga, Paman Tyo yang memang terkenal hiperaktif dan hiperkreatif membuatkan dua karya grafis berupa sampul majalah dan desain kaos spesial sebagai hadiah ulang tahun buat saya.

Paman Tyo memang sahabat yang luarbiasa. Dari entah berapa ratus kali obrolan kami, ia bisa mengingat dengan baik semua hal penting dari pikiran atau ucapan saya. Hebatnya lagi, ia juga selalu melakukan hal yang sama terhadap semua temannya yang berjibun itu. Kutipan-kutipan itulah yang kemudian — seperti biasa juga — ia tuliskan lagi seperti dalam sampul majalah dan desain kaos buatannya ini. Tentu, dengan tambahan gojekan kere khasnya, seperti “Prof. Totot Indrarto” dan “Calon Gubernur Banten.”

Ketika blog ini mulai dibuka persis lima tahun lalu, sebagai hadiah ulang tahun ke-4o buat diri sendiri, saya masih terlalu bodoh untuk menyadari risikonya. Bahwa, begitu menancapkan eksistensi kita di ranah internet, pada saat itu pula kita mesti siap menjadi terkenal. Yang saya maksud “terkenal” ialah lebih banyak yang mengenal kita ketimbang kita mengenal orang lain.

Dengan demikian, “blogger terkenal” adalah istilah yang redundant. Sebab, menjadi blogger otomatis membuat kita terkenal. Seperti kutukan yang tidak mungkin dielakkan. Setelah lima tahun ngeblog, alias jadi terkenal, saya akhirnya bisa belajar mengelola keterkenalan atau popularitas yang tidak kita kehendaki itu dengan lebih baik. Setidaknya, saya sudah terbukti berhasil menjadi tidak seterkenal Paman Tyo, Ndoro Kakung, Enda Nasution, atau seleblog lainnya.

Nasib itu — menjadi terkenal tanpa kita kehendaki — belakangan semakin menjadi gejala umum yang dirasakan semakin banyak orang. Baiklah kita sebut fenomena itu sebagai “demokratisasi popularitas.” Kini kita tidak perlu menjadi penulis sehebat Paman Tyo, tetapi cukup memiliki akun FB (yang seperti blog, berarti eksistensi di ranah internet), kita langsung menjadi sama terkenalnya dengan Paman Tyo.

Popularitas atau keterkenalan sekarang menjadi kemewahan demokratis yang bisa dengan mudah dimiliki semua orang. Bukan lagi kemewahan eksklusif milik segelintir elite, atau orang-orang sepesial dengan bakat atau kemampuan spesial.

Yang agak merisaukan saya, FB, mungkin karena kemudahan dan kekuatan jaringannya, mulai menggerus eksistensi blog. Banyak teman mulai jarang mengisi blognya, karena lebih suka menulis Notes di FB. Kian hari kian banyak blog terlantar, atau diterlantarkan pemiliknya.

Saya sendiri, insya Allah, akan terus menulis hanya di blog ini. Kendati pun jumlah komentar yang masuk menurun sangat drastis, bukan berarti blog ini tidak pernah lagi dikunjungi tamu. Saya tahu persis, banyak teman dan keluarga saya yang sejak dulu menjadi pembaca blog ini tetap suka berkunjung rutin ke sini. Tapi memang saya — memanfaatkan fitur yang disediakan FB — mengimpor setiap posting di blog ini menjadi Notes di FB.

Toh, di usia yang kelima tahun ini, saya tetap bangga dan bahagia menjadi blogger. Dan saya berhasil menjadi blogger yang setia hanya pada blog ini saja, alias tidak pernah memiliki blog di tempat lain, seperti dilakukan oleh blogger lain dengan berbagai tujuan. Saya bahkan memiliki akun Twitter dan Plurk cuma sekadar buat memperkaya konten blog ini. Perhatikan di sidebar kanan blog ini.

Karena itulah, pada kolom About Me di FB saya mendeskripsikan jatidiri saya: Blogger sejak 2004. Ini serius, bukan gojekan kere, jadi tidak ada tambahan “terkenal.” :)

Selamat ulang tahun ke-5, blogku sayang….

Update 28-04-2008, 23:41:

Gojekan kere paling gres dari Paman Tyo. Iklan ucapan selamat dengan catatan:

Mangayubagya sahabat nan posmo-urban dalam rangka yang mana daripada sedang merayakan hari ulang tahun ke -45.

Salam kamso.
Panitia

Ketika itu saya menjawab, “Tugas kami cuma menilai dan membandingkan 49 film peserta FFI 2008. Di tengah penjurian saya mengatakan, juri tahun ini sangat beruntung. Kenapa? Kali ini relatif banyak film bagus, karena dibuat dengan sikap independen, alias tidak melulu berorientasi komersial. Ternyata film-film itu memang mendominasi nomine dan pemenang. Jika film-film itu tidak mengikuti FFI 2008, jangan-jangan Ayat-ayat Cinta yang ditonton 3,7 juta orang akan menjadi pemenang. Sebaliknya, jika film-film itu menjadi peserta FFI 2007, jangan-jangan Nagabonar Jadi 2 juga tidak menang.”

Independensi dalam berkarya, apa boleh buat, masih merupakan kunci penting keberhasilan estetika sebuah film. Pada film-film yang dibuat dengan sikap independen, gagasan atau narasi besarnya terasa merupakan pergulatan pemikiran yang mendalam, bahkan obsesi, dari pembuatnya. Hal itu umumnya terepresentasikan pada pemahaman yang baik atas detail permasalahan dan konteks realitas yang diangkat. Ia, dengan kata lain, berhasil menjadi film yang bagus karena mampu merepresentasikan kenyataan hidup sehari-hari masyarakatnya. Bukan kenyataan yang dibuat-buat, atau seolah-olah nyata, alias artifisial.

Ironisnya, kebanyakan film Indonesia justru terasa sangat berjarak dengan kenyataan sehari-hari. Sebagian gagal karena pembuatnya tidak cukup memahami kehidupan, dan sebagian terbesar karena memang takut pada realitas. Penyebabnya, film masih dianggap sekadar klangenan atau hiburan ringan yang menyenangkan, bagai kembang gula. Padahal, realitas — tidak seperti mimpi atau bualan — lebih sering tidak menyenangkan.

Film Indonesia terakhir yang bisa mewakili gambaran keberhasilan tersebut di atas adalah Romeo Juliet karya Andibachtiar Yusuf, yang sebelumnya membuat sejumlah film dokumenter dan salah satunya, The Conductors, menjadi Film Dokumenter Terbaik FFI 2008. Seperti di film-film dokumenternya, Yusuf dengan berani dan terampil menampilkan realitas yang mengerikan di balik gemerlap kompetisi sepakbola nasional yang digelar PSSI hampir sepanjang tahun sejak lima belas tahun lalu. Sebuah borok lama penuh nanah yang seolah ditutup-tutupi, atau malah sengaja dibiarkan terus, atas nama kepentingan yang jauh lebih besar: industri sepakbola nasional yang mengakumulasi perputaran modal ratusan milyar rupiah.

Ranggamone Larico (Edo Borne) adalah Jakmania, penggemar fanatik tim sepakbola Persija (Jakarta). Adapun Desi Kasih Purnamasari (Sissy Prescillia) anggota Viking, kelompok pendukung fanatik Persib (Bandung). Taruhlah kita percaya masih ada cinta pada pandangan pertama, Rangga dan Desi langsung kesetrum setelah saling bertatapan mata saat kelompok mereka sedang tawuran di jalan.

Meskipun sama-sama menjomblo, dan jarak Jakarta-Bandung kini cuma dua-tiga jam perjalanan bis atau kereta, asmara Rangga dan Desi bukanlah kisah cinta yang mudah dan indah. Sebab, baik Rangga maupun Desi berada persis di tengah pusaran permusuhan abadi Jakmania dan Viking. Kedua kubu bukan cuma saling membenci, namun juga selalu saling menyerang, bahkan tak segan saling membunuh setiap kali bertemu. Sesuatu yang tidak pernah bisa diusut asal-muasalnya, dan tidak mudah pula dicari penyelesaiannya.

Rangga sehari-hari membuka toko merchandising The Jak, dan menyebabkan seluruh kehidupan sosialnya berkisar di antara sesama Jakmania. Sementara kakak Desi, Suparman (Alex Komang), adalah tetua Viking, yang rumahnya (berhias logo besar Persib) menjadi salah satu posko bobotoh Bandung. Maka, dengan mudah cinta backstreet Rangga dan Desi terbongkar oleh para anggota Jakmania dan Viking. Kedua anak muda ini dianggap pengkhianat dan mendapat ganjaran sesuai “hukum adat.” Dengan persetujuan ibu Desi, mereka kemudian menikah diam-diam. Toh itu tetap tidak menyelesaikan persoalaan.

Yusuf, yang juga anggota Jakmania dan pernah dikeroyok bonek Persebaya (Surabaya) sampai kepalanya bocor, tampak masih terus menyimpan dan meneriakkan kegelisahannya. Kekerasan ini sebetulnya untuk apa? Kenapa tidak pernah ada otoritas yang mau peduli, kecuali polisi yang cuma paham bahwa kekerasan bisa diselesaikan dengan kekerasan juga? Sampai kapan, atau sampai harus jatuh berapa banyak korban jiwa lagi, kekerasan yang sia-sia ini, termasuk permusuhan Jakmania dan Viking, bakal berakhir?

Dan ia — meskipun juga tidak tahu persis cara mengurai benang kusut itu, sama seperti kita — tidak datang dengan gagasan kosong. Seperti sudah diperlihatkan dalam The Conductors, ia setidaknya mempunyai model bagus buat dicontoh: Aremania. Kelompok pendukung Arema (Malang) itu juga sangat fanatik pada klubnya, namun sangat mencintai kedamaian dan perdamaian. Bercermin pada Aremania, yang memang dianggap supporters sepakbola terbaik di Indonesia, sejatinya fanatisme adalah satu hal dan kekerasan serta anarkisme adalah hal yang berbeda, alias gak nyambung. Yang pertama adalah antusiasme dan kegembiraan, sementara yang kedua cuma sekadar agresivitas dan eskapisme.

Dalam Romeo Juliet, Yusuf dengan cerdas menjadikan kota Malang dan Aremania sebagai simbol perdamaian dan spirit kekeluargaan yang tulus: sebuah tempat terbaik di dunia bagi Rangga dan Desi. Sejengkal surga di mana mereka diterima, dihargai, dilindungi, dan dibebaskan menikmati keindahan cinta yang memang telah menjadi hak mereka.

Parallel cut to cut kemeriahan pertandingan sepakbola Arema vs. Persib dengan kegairahan hubungan seks Rangga dan Desi adalah bagian terbaik dalam film ini. Sebuah metafora bagus yang memperlihatkan bahwa dunia seharusnya — jika semua penghuninya mau berhati luas seperti Aremania — bisa menjadi ruang suci yang menyediakan keleluasaan bagi semua orang buat menikmati kebahagiaan masing-masing. Dan bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya sangat personal, sehingga tidak perlu saling mengganggu, atau dicampuradukkan dengan kepentingan orang atau kelompok lain.

Sebagai orang dalam, mesti diakui Yusuf mempunyai insight yang bagus buat merekonstruksi kegilaan dan kebrutalan para penggemar sepakbola yang terasa absurd buat orang lain. Tapi karena itu pula ia terlena sampai berpanjang-panjang pada beberapa adegan perkelahian. Sebaiknya ia lebih mendalami karakter Rangga dan Desi, terutama sisi personalnya. Atau, seperti dalam The Jak, film dokumenternya yang lain, sedikit menggali situasi macam apa yang telah melahirkan peradaban sekeras itu. Jika anarkisme itu dianggap penyakit sosial, mereka hanyalah korban, bukan sumber penyakitnya. Antara lain, karena pemerintah tidak pernah memikirkan dan mengatasi dampak sosial akibat gencarnya pembangunan fisik yang dilakukan.

Toh, biarpun jauh dari “ilmiah”, Yusuf berusaha menjelaskan melalui banyak idiom (dialog, setting, properties, atribut, dan grafiti), betapa fanatisme dan kekerasan supporters sepakbola itu bagi mereka memang sesuatu yang ideologis, bahkan eksistensialis. Namun, eksistensialisme yang absurd itu justru bisa dibaca sebaliknya: bahwa mereka sebetulnya adalah orang-orang yang sangat insecure, baik secara personal maupun sosial. Dalam bahasa awam: mereka “sakit.”

Dan orang paling bodoh pun tahu, orang-orang “sakit” memerlukan diagnosa dan pengobatan “dokter.” Kenyataannya, alih-alih ditangani dengan pendekatan psikologi sosial, misalnya, negara lebih suka mengurusnya dengan pentungan, sepatu lars, popor senjata, water canon, peluru karet, dan sejenisnya, sebagaimana tersaji di bagian awal Romeo Juliet. Akibatnya, seumur-umur mereka hanya mengenal satu bahasa, yaitu bahasa kekerasan. Sayang, bagian ini juga tidak banyak dieskpos di sepanjang film.

Ada hukum besi yang tak pernah boleh dilupakan: kekerasan cuma bakal melahirkan kekerasan lain. Cinta Rangga dan Desi menjadi tumbalnya. Di sini wilayah personal yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh siapa pun menjadi korban dari lingkaran kekerasan yang justru dilestarikan oleh negara, karena ketololannya sendiri.

Tapi itu tak perlu membuat kita kehilangan kepercayaan pada cinta. Bukankah cinta hanya berarti jika diperjuangkan, dibangun, dan dirawat dengan baik? Rangga dan Desi sudah memperjuangkan dan sedang mencoba membangun cinta mereka. Meskipun ternyata gagal, cinta mereka tidak bisa dibilang gagal. Karena itu, tetaplah percaya pada cinta.

Yang salah – tidak seperti dipercaya banyak orang, sebagaimana terwakili oleh Suparman yang juga pernah mencintai gadis Jakmania namun tidak berani memperjuangkannya – bukanlah “cinta terlarang” yang mereka jalani, melainkan situasi yang melingkupinya. Dan situasi sosial yang telah membuat Desi merana seumur hidup itu mesti segera diakhiri, harus sama-sama dicarikan penyelesaiannya.

Romeo Juliet sudah menggugatnya. Bukan lewat cerita penuh khotbah dengan tipologi hitam-putih, tetapi melalui estetika film yang terjaga — kendati masih banyak kelemahan artistik (sinematografi inkosisten dan suka sembrono, editing kasar di beberapa bagian, dan tata artistik yang sering merekonstruksi realitas tanpa interpretasi). Beberapa kekurangan itu menyebabkan musik Ananda Sukarlan yang luar biasa bagus karena interpretatif dan sangat terukur gagal menyatu dengan keseluruhan film guna membangun suasana yang dingini.

Apapun, Romeo Juliet menurut saya bukanlah sekadar kisah cinta yang diberi latar perseteruan dua kelompok supporters sepakbola. Atau sebaliknya, dramatisasi sisi gelap sepakbola Indonesia yang diberi pemanis kisah cinta. Setidaknya, Yusuf berhasil mengaduk-aduk keduanya menjadi kesatuan yang solid, sebagai sebuah ekspresi estetik berisi gagasan besar, pesan jelas, dan konteks sosial kuat.

Tentu saja, sebuah film tidak bisa mengubah keadaan. Terlebih lagi film di Indonesia, yang selalu dianggap terpisah dari realitas dan dinamika masyarakatnya. Karena kenyataan sosial tidak pernah berani diangkat dan dipersoalkan dalam film-film Indonesia mutakhir, akibatnya film juga tidak pernah dipercaya sebagai representasi kenyataan sosial. Maka, setiap kali ada orang memberi contoh baik dari film, kita selalu bilang, “Ah, itu kan cuma film!”

Bagaimana agar film kita kembali menjadi situs sosial dan budaya paling faktual sebagaimana terjadi sampai di era 1980-an, yang bisa merepresentasikan wajah manusia Indonesia dengan segala persoalannya, barangkali pesan dari puisi Rendra di tahun 1974 ini jadi relevan untuk diingat lagi oleh semua pembuat film yang berkarya dengan sikap independen:

Orang-orang harus dibangunkan
Kesaksian harus diberikan
Agar kehidupan bisa terjaga

Terlepas dari suka atau tidak suka (sebab selera sangatlah subyektif), kita mesti berterima kasih kepada si anjing pembuat film ini (siapa pun ia sebenarnya) karena sudah membangunkan kita, memberi kesaksian (mungkin dengan risiko dikeroyok lagi), dan terutama memuliakan film sebagai produk budaya buat berbagi gagasan dan konteks, alias bukan semata medium hiburan buat mencari duit.

————

Romeo Juliet | 2008 | Produksi: Bogalakon Pictures | Produser/Skenario/Sutradara: Andibachtiar Yusuf | Pemain: Edo Borne (Rangga), Sissy Prescillia (Desi), Alex Komang (Suparman), Ramon Y. Tungka (Agus), Epi Kusnandar (Soleh), Norman Akyuwen (Debul)

————

Dalam lingkup kecil saja, di lingkungan RW tempat tinggal saya, dari 300-an warga yang (seharusnya) mempunyai hak pilih, ternyata hanya 100-an yang masuk dalam DPT. Jika kekacauan semacam ini terjadi juga di tempat lain, mari kita membuat hitung-hitungan sederhana. Taruhlah rata-rata separuh pemilih dalam pemilu 2004 namanya lenyap dalam DPT 2009, berarti cuma ada 50% x 145 juta (total pemilih 2004) = 72,5 juta pemilih. Ditambah pemilih baru yang diperkirakan 30 juta, berarti pemilu kali ini cuma diikuti 102,5 juta pemilih. Tapi, ajaibnya, dalam SK No. 164/SK/KPU/2009 tanggal 7 Maret 2009, KPU menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar untuk Pemilu 2009 adalah 171.265.442 orang.

Jumlah itu berarti kurang lebih sama dengan total pemilih dalam pemilu 2004 dikurangi pemilih yang meninggal dunia dan ditambah pemilih baru. Artinya, hak pilih saya dan sekitar 100-an warga RW saya yang hilang ternyata tidak benar-benar hilang. Masalahnya, ke mana suara kami berpindah, siapa yang menggunakannya, dan terutama digunakan buat mencontreng partai apa? :)

Tapi, tunggu dulu. Saya tidak mau, dan tidak pernah mau, ikut-ikutan menuduh telah terjadi kecurangan dalam bentuk “pencurian suara untuk digunakan memenangkan partai tertentu secara sistemik.” Anda yang berprasangka buruk, silakan cari bukti yang kuat dulu, alias jangan asal tuduh.

Satu orang namanya bisa masuk dalam dua DPT

Seperti sudah sama-sama kita ketahui, asal muasal kekacauan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang mangharuskan KPU menyusun DPT berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri), yang berasal dari data kependudukan yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Padahal, kalau basis data yang digunakan adalah DPT Pemilu 2004, yang waktu itu disusun berdasarkan data BPS dan BKKBN yang dimutakhirkan langsung di lapangan, hasilnya akan jauh lebih baik.

Ada yang tidak logis, bahkan misalkan data Depdagri itu memang lambat di-update. Keluarga saya menetap di rumah ini, membuat KK dan KTP, sejak 1996. Taruhlah data itu terakhir dimutakhirkan pada 1995, sehingga nama saya belum ada. Lalu bagaimana ceritanya tetangga yang baru pindah lebih kemudian dari saya namanya bisa masuk DPT?

Tapi sudahlah. Saya lebih tertarik pada kejadian yang dialami Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, yang seluruh anggota keluarganya tidak tercatat dalam DPT. Setelah dicek, ternyata penghuni rumah dinas gubernur yang ditempatinya dalam DPT masih tercatat nama Mardiyanto dan keluarganya. Padahal, Mardiyanto sudah sejak 29 Agustus 2007 dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri dan tentu saja pindah ke Jakarta.

Mendagri Mardiyanto sendiri diketahui ikut mencontreng di Jakarta. Berarti, namanya tercatat dua kali di DPT. Dengan kata lain, kekacauan penyusunan DPT Pemilu 2009 rupanya terjadi langsung di depan hidung Mendagri. Kalau ia, sebagai menteri yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, hanya diam dan menganggap ini bukan persoalan serius, tentu saja kita mesti ikut diam juga. Setidaknya, saya deh yang akan begitu. ;)

—–

Ditulis untuk Politikana, Diskusi 2.0 Politik, Pemilu Indonesia

Pemilu aneh, karena rakyat yang tidak pernah kapok berharap Indonesia jadi lebih baik malah terwakili oleh oportunis yang (dari waktu ke waktu) semakin brengsek. Mirip dengan fenomena infotainmen, yang selalu mengaku mewakili keingintahuan publik dengan menyiarkan pelbagai pemberitaan yang kelewat batas mengenai selebriti. Padahal — karena masyarakat sesungguhnya tidaklah senista itu — ia cuma merepresentasikan kebodohan dan kebrengsekan dirinya sendiri, yakni para pembuat infotainmen itu.

Pemilu ini juga aneh, bukan cuma karena saya, Okto, dan Princess yang sejak 1996 mempunyai KK dan KTP resmi, hingga selalu terdaftar dalam pemilu/pilkada sebelumnya, kali ini tidak mendapat hak pilih. Lebih dari itu, di RW saya dari 300-an warga yang seharusnya ikut mencontreng, cuma 100-an yang masuk DPT. Jika dalam satu RW lebih dari separuh nama pemilih lenyap, sementara menurut KPU total pemilih di seluruh Indonesia sekitar 171 juta (dibanding 145 juta pada pemilu 2004), lalu siapa yang mencuri dan menggunakan hak pilih kami?

Lebih aneh lagi jika parpol yang kalah nanti menyalahkan kekacauan itu sebagai kecurangan penyebab kekalahannya, seolah-seolah semua nama yang lenyap dari DPT bakal memilih parpolnya. Maaf Pak, Maaf Bu, “kekacauan” dan “kecurangan” adalah dua hal yang berbeda. Eh, tapi bisa sama juga sih, tergantung prasangka di dalam otak kita. ;)

Kekacauan dalam pemilu kali ini menurut saya bukan semata bersumber dari ketidaksiapan KPU, sebagaimana tudingan parpol dan ditulis media. Melainkan, karena penyebab yang lebih mendasar dari sekadar perkara teknis penyelenggaraan, yaitu ketidakpercayaan kita pada sistem informasi modern.

Kita adalah orang-orang yang lebih suka bertanya pada orang lain ketimbang membaca buku manual setiap kali memiliki gadget atau peralatan elektronik baru. Kita lebih yakin dengan informasi tukang ojek daripada melihat peta (bahkan setelah seorang Jerman berbaik hati membuatkannya untuk warga Jabodetabek). Kita pun lebih percaya ramalan paranormal dibanding setumpuk data hasil riset pasar. Tapi memang keterlaluan sangat apabila institusi suprastruktur modern seperti pemerintah tidak kunjung mempercayai sistem informasi modern.

Presiden Soeharto, yang berhasil membangun kaki tangan gurita hingga pelosok negeri, sejak dulu juga tidak pernah percaya pada sistem administrasi yang dibangunnya sendiri. Maka, setiap kali pemilu, pemerintah mesti melakukan pendataan ulang dan membuat daftar pemilih baru. Dan itu terus berlanjut hingga negara ini memiliki empat presiden baru — naga-naganya bakal sampai presiden ke-10 — padahal di sekeliling kita teknologi komputer dan internet berkembang dalam lompatan kuantum.

Komputer pada awalnya memasuki kehidupan manusia sebagai mesin otomatisasi. Setelah network atau jaringan antarkomputer ditemukan, ia mulai berperan sebagai sistem informasi. Sementara internet sejatinya adalah jaringan digital berskala raksasa, sangat andal, dan relatif murah. Artinya, internet adalah juga infrastruktur sistem informasi (dan komunikasi) berskala raksasa, sangat andal, dan relatif murah.

Bayangkan betapa mudah, efektif, dan bermanfaatnya jika pemerintah mau membangun sistem informasi kependudukan Indonesia di atas infrastruktur tersebut. Di zaman internet ini kita tidak lagi membutuhkan mainframe server segede dinosaurus cuma buat menyimpan data 200-300 juta penduduk Indonesia. Google, sebagai contoh, mengunduh dan menyimpan isi seluruh halaman situs internet di seluruh dunia “cuma” pada 450.000 server kecil yang tersebar di 25 lokasi berjauhan.

Informasi setiap penduduk disimpan dan diidentifikasi dengan satu NIK atau Nomor Penduduk yang unik berbasis tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. KK dan KTP dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan data tersebut, sehingga tidak bakal terjadi satu orang bisa memiliki dua atau tiga KTP.

Status sebagai warga Kecamatan A Provinisi B otomatis terhapus jika orang tersebut pindah dan membuat KTP di Kecamatan C Provinsi D. Nama dan nomornya otomatis terhapus jika keluarganya meminta surat keterangan kematian. Status pernikahannya otomatis berubah jika KUA atau Catatan Sipil menerbitkan surat nikah atau surat cerai. Begitu seterusnya, hingga untuk membuat DPT, KPU tinggal menyortir data tersebut sesuai kriteria atau persyaratan peserta pemilu.

Berbasiskan data kependudukan itu pula polisi mengeluarkan SIM dan STNK, Kantor Imigrasi membuat paspor, Kantor Pajak menerbitkan NPWP, polisi dan pengadilan menerakan pelanggaran lalulintas/pidana/perdata yang dilakukan, notaris mencatatkan kepemilikan saham perusahaan atau pembelian rumah dan properti lain, bahkan operator telepon mendaftarkan kepemilikan nomor telepon, dan lain sebagainya.

Eksistensi negara baru benar-benar ada jika memiliki informasi akurat dan transparan mengenai seluruh penduduknya: tempat tinggal terakhir, status pernikahan, anggota keluarga, nomor SIM/paspor/NPWP, mobil/properti/saham perusahaan yang dimiliki, jumlah pajak yang disetorkan, catatan perjalanan ke luar negeri, rekaman kriminal dan pelanggaran lalulintas, nomor telepon yang dimiliki, dan lain-lain. Karena, sistem informasi seperti itu akan sangat memudahkan negara menjalankan tiga fungsi pentingnya: melayani publik, melindungi hak dan kepentingan warganegara, serta mempersempit ruang buat berbagai praktik kejahatan.

Rekam jejak setiap orang yang mau jadi pejabat publik, termasuk caleg, misalnya, wajib dipublikasikan buat diperiksa bersama kelayakannya. Selain itu tentu sangat banyak manfaat lain sistem informasi modern ini terutama bagi rakyat sebagai stakeholder terbesar negara. Setiap warganegara, dengan demikian, dapat benar-benar merasakan keberadaan negara.

Sebaliknya, tanpa itu, yang ada hanyalah negara abal-abal.

Jadi jangan heran apabila sejak dulu banyak orang — termasuk kini kawan saya Iwan Piliang, yang sedang menverifikasi kasus kematian David Haryanto, mahasiswa NTU yang dinyatakan bunuh diri oleh pemerintah Singapura — berteriak dan mengeluh: di mana negara ketika warganya mendapat persoalan?

Sesungguhnya, negara memang tidak pernah ada, Wan. Yang ada cuma pemerintah yang sibuk melakukan akrobat politik (buat berbagi kekuasaan, supaya tidak diganggu lawan-lawannya), yang setiap lima tahun sekali ingat pada rakyatnya.

Sebagai “pemilih bimbang” (versi Kompas), atau “pemilih tak punya pilihan yang layak dipilih” (versi saya), saya selama ini memang baru sekadar window shopping belaka. Karena itu menarik juga ketika Ndoro Kakung melalui Plurk mengundang para bloggers buat mengikuti pertemuan terbuka dengan Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerindra. Setelah dua jam terperangkap kemacetan Jakarta, sebelum memutuskan turun dari taksi di tengah jalan untuk naik ojek, akhirnya sampai juga saya di Amigos, Bellagio Mall, Mega Kuningan, buat ikut masuk dan melihat-lihat isi toko Sang Kandidat.

Saya tiba di Amigos persis ketika Prabowo mulai menjelaskan program kerjanya, yang ternyata berlangsung setengah jam lebih. Kemudian dilanjutkan tanya-jawab, di mana ia tetap mendominasi pembicaraan. Alih-alih ngobrol santai seperti yang direncanakan, acara malah jadi arena kampanye. Teman-teman blogger mulai gerah dengan sikap dominan Prabowo, karena, sebagai manusia digital, mereka (kecuali di Pesta Blogger, tentu saja ;) tidak suka dikuliahi, terbiasa interaktif dan bebas berpendapat, juga tidak menyukai seremoni ala Orde Baru seperti terjadi di ujung acara. Saya sendiri, biarpun capek juga (dan beberapa kali “tersesat”) menyimak penjelasan dengan banyak asumsi, simplifikasi, dan jargon itu, sejak awal niatnya memang kepingin melihat-lihat isi toko Pak Jenderal.

Jadi, buat saya oke-oke saja, meskipun jadi tak punya waktu ngobrol dengan Ndoro Kakung dan teman-teman blogger lain karena mesti segera pulang mengejar kereta api terakhir pukul 22.50 dari stasiun Sudirman.

Ndoro Kakung, Prabowo Subianto, Iwan Piliang

Kendati tetap kesulitan memahami secara mendetail, tapi saya mulai bisa merekonstruksi visi Prabowo jika terpilih sebagai presiden kelak. Sebagai neonasionalis garis keras, ia percaya betul bangsa ini bisa bangkit dengan kekuatan sendiri. Maka, Indonesia di bawah kepemimpinannya tidak akan lagi tergantung pada utang luar negeri, tidak perlu menjual BUMN, bahkan secara implisit disinggung tidak perlu ada lagi pajak yang membebani rakyat seperti PPN, buat membiayai APBN.

Kuncinya, menurut Prabowo, karena kita memiliki kekayaan nasional luar biasa besar (jumlahnya lupa karena tidak saya catat), yang selama ini dihamburkan-hamburkan oleh pemerintah (mengalir luar negeri, dipakai menyubsidi pengusaha kakap dan orang kaya, dikorupsi, dll) hingga membuat negera bangkrut. Belum lagi, masih menurutnya, kita memiliki sumber daya alam luar biasa kaya, yang juga merupakan potensi kekayaan nasional yang luar biasa besar, namun belum dieksplorasi maksimal. Salah satunya bibit aren, bahan dasar pembuatan bioethanol, yang bakal dijadikan energi alternatif pengganti bensin secara nasional seperti telah sukses dilakukan di Brasil.

Sebuah gagasan yang mesti dikaji lebih mendalam. Di Amerika Serikat (AS), pengembangan bioethanol masih banyak ditentang karena menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius (akibat pembakaran ladang, erosi tanah, kerusakan keanekaragaman hayati, penggunaan air dalam jumlah besar), mengganggu ketahanan pangan (petani beralih ke bioethanol yang lebih menguntungkan), dan terjadinya global warming paradox (membabat hutan sebagai lahan untuk bioethanol).

Sebagi presiden kelak, Prabowo bakal menghentikan penghamburan-hamburan kekayaan nasional tersebut sekaligus mengeksplorasi sumber daya alam yang kita miliki. Lantas, dengan menggunakan BUMN sebagai lokomotif, ia akan mengoptimalkan segenap kekayaan nasional itu terutama buat menggerakkan perekomonian di akar rumput yang selama ini dimarjinalkan.

Hingga di sini saya cukup bisa menangkap janji Prabowo — seperti juga disebutkan dalam iklan-iklan kampanyenya — bahwa ia menawarkan kepemimpinan nasional yang membawa”terobosan baru” atau “paradigma baru.” Itulah rupanya yang membuat Permadi, Soekarnois PDIP yang menyeberang ke Gerindra, menyebutnya sebagai Soekarno Kecil.

Namun, di saat bersamaan, saya justru melihat tanda-tanda bakal semakin menguatnya peran negara sebagai otoritas pengendali perekonomian bangsa. Tiba-tiba saya seperti mendapat “mimpi buruk” tentang bakal datangnya kembali era otoritarianisme negara. Apalagi lebih dari sekali malam itu Prabowo menyebut kunci keberhasilan Singapura dan China terletak pada kempimpinan yang kuat (baca: otoriter).

Terobosan baru Prabowo itu memang tidak lazim di tengah perubahan dunia yang perekonomiannya justru semakin terbuka, menyatu, dan digerakkan oleh pasar. Artinya, Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto malah bakal menjadi anomali globalisasi.

Maaf Jenderal, IMHO, masa kejayaan Jepang dan Korsel, dengan perekonomian tertutup dan overprotective, boleh dibilang sudah memasuki sunset. Bahkan negara-negara eks-komunis yang belum sempat makmur namun masih mewarisi otoritarianisme negara, sudah benar-benar bangkrut.

Sementara India dan China, dua macan baru Asia, yang lebih pas dijadikan model untuk Indonesia (ketimbang Singapura, Malaysia, atau Kolumbia) karena besaran wilayah dan penduduknya, justru mulai menuai keberhasilan karena lebih mengandalkan kekuatan SDM, mengurangi peran negara (sebatas sebagai pemasok kebutuhan pokok rakyat, penyedia infrastruktur, dan pemungut pajak), serta membuka diri terhadap perekonomian global. Tiga hal yang, ironisnya, antitesis dari visi Prabowo.

Intinya, masing-masing negara kini tidak perlu memenuhi sendiri semua kebutuhan rakyatnya seperti dulu (sampai mesti membuat pabrik pesawat terbang segala ;), namun sebaliknya, dengan kekuatan SDM yang khas dan kesiapan infrastrukturnya, bisa berperan besar memenuhi kebutuhan negara lain bahkan masyarakat dunia. India dan China, dalam contoh ini, perekonomiannya kini bergerak luar biasa cepat bukan dari kantungnya sendiri (yang masih berisi recehan seperti kita), melainkan karena kucuran devisa dan aliran modal yang sangat deras terutama dari AS. Kenapa bisa mengalir ke India dan China, tapi tidak ke Indonesia? Jawabnya, ya itu, karena mereka memiliki SDM dan infrastruktur yang benar-benar siap.

Outsourcing di India

Bahkan banyak rakyat India sendiri, terutama kelas menengah, menganggap bangsanya baru merdeka tahun 2000, bukan 1947 seperti dicatat sejarah. Itu karena pada tahun 2000-lah kebangkitan perekonomian India bermula, ketika jutaaan insinyur dan teknisi komputer India dipercaya melakukan outsourcing perbaikan jutaan komputer di seluruh AS agar terhindar dari bencana Y2K.

Sejak saat itu — bermodal SDM cerdas, berpendidikan bagus, fasih berbahasa Inggris, dan didukung infrastruktur kabel serat optik bawah laut berpita luar biasa lebar — puluhan juta rakyat India kebanjiran pekerjaan outsourcing dari AS. Kini boleh dibilang hampir semua pekerjaan teknis dan rutin, yang terlalu mahal dikerjakan orang AS sendiri, dikirim dan dikerjakan jarak jauh dari India. Tidak lagi sebatas yang berkaitan dengan komputer dan internet, tetapi juga layanan telepon pelanggan (call centre) berbagai industri jasa (provider telepon, airlines, dll), penyusunan laporan keuangan, laporan pajak, pembuatan presentasi, bahkan jasa kursus pelajaran jarak jauh buat anak-anak sekolah.

Rezeki outsourcing tersebut bukan cuma memberi kemakmuran ekonomi, melainkan juga keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan baru yang membuat rakyat India sanggup membangun usaha-usaha baru seperti yang dilakukan bule-bule di AS yang semula dibantunya.

Offsourcing di China

Adapun China mulai menggeliat setelah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2001. Itu artinya, sejak saat itu China telah menjadi negara dengan standar perdagangan dan perpajakan sama persis dengan banyak negara lain di dunia. Industri-industri besar AS pun, dengan niat agar bisa menikmati pasar China yang luar biasa besar sekaligus melakukan efisiensi besar-besaran, ramai-ramai merelokasi pabriknya ke China.

Serupa dengan India, rezeki offsourcing yang dinikmati China ini terjadi karena tersedianya SDM yang melimpah, murah, disiplin, memiliki etos kerja keras, serta didukung infrastruktur yang hebat. Dengan berbagai cara, termasuk investasi besar-besaran di sejumlah negara Afrika, China semakin hari semakin mampu memenuhi sendiri kebutuhan BBM-nya. China juga telah berhasil menyediakan listrik buat seluruh rakyat dan di semua wilayah dengan efisien, melalui dua pembangkit raksasa dari dua sungai terbesar serta ratusan pembangkit bertenaga batubara dan sumber daya alam lokal lainnya.

Dan sama seperti India juga, rakyat China menikmati kemakmuran ekonomi sekaligus mendapat keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang semula tidak dimilikinya. Maka, fenomena Lenovo mengambil alih IBM akan kian sering terjadi, dan menjadikan China sebagai kekuatan yang setara dengan AS. Sebagaimana dulu kaum terpelajar Indonesia disekolahkan oleh Belanda buat melestarikan kolonialisme, tapi malah menjadikan mereka sama cerdas dengan sang guru, dan kemudian melawannya.

Kembali ke kampanye, eh… pertemuan Prabowo dengan bloggers.

Tekad Prabowo untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan kekayaan nasional tentu saja sangat bagus. Akan lebih bagus lagi jika kemudian hasilnya dimanfaatkan tidak sekadar buat membagi gula-gula (model BLT atau microcredit ala Grameen Bank?) pada rakyat kecil. Melainkan buat memberdayakan bangsa melalui peningkatan kualitas SDM (pendidikan, pelatihan, dll) dan pembangunan infrastruktur (listrik, energi murah, jalan, transportasi murah, dll) — termasuk membenahi berbagai perundangan yang kacau-balau dan menghapus segala distorsi penyebab ekonomi biaya tinggi (korupsi, nepotisme, sumbangan keamanan, pungutan liar, dll).

Dua hal itulah yang, dalam pengalaman mutakhir India dan China, bakal menjadi lahan tumbuhnya enterpreneurhip sejati, sekaligus penyedot investasi dan devisa dari pemilik modal di seluruh dunia, guna menciptakan puluhan juta lapangan kerja baru sekaligus memberi jaminan pasar buat produk atau jasa yang dihasilkan. Artinya, bagaimana menjadikan Indonesia bagian dari perekonomian global dengan kekuatan setara, hingga bisa menjadi konsumen sekaligus produsen berbagai kebutuhan masyarakat dunia.

Barangkali karena ingin menegaskan posisinya sebagai alternatif absolut, Prabowo tidak sedikit pun mengapresiasi kemajuan dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pendapatan pajak oleh pemerintahan SBY. Malam itu ia bahkan seperti menganggap remeh bahaya laten korupsi dan “pencurian” hak negara melalui penggelapan pajak, antara lain dengan menyebutkan bahwa pengenaan PPN justru melemahkan daya saing produsen nasional.

Korupsi, menurut Prabowo, terjadi cuma karena pendapatan yang kurang, hingga bisa mudah diberantas dengan menaikkan gaji. Padahal kita tahu, korupsi paling mengerikan justru dilakukan oleh orang-orang kaya raya.

Dalam soal korupsi saya lebih setuju pada disertasi Saya Sasaki Shiraishi (1997), yang pada 2001 dibukukan oleh The Ford Foundation dan Kepustakaan Populer Gramedia dengan judul “Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik.” Antropolog Jepang ini awalnya datang dan menetap di sebuah keluarga Indonesia buat meneliti mengapa film-film animasi Jepang sangat digemari anak-anak Indonesia, yang sama sekali tidak memiliki kedekatan kultural. Di tengah jalan ia malah lebih tertarik mempelajari kesamaan pola kekerabatan dalam keluarga Indonesia, yang dilihatnya sangat unik, dengan praktik politik yang dijalankan oleh Orde Baru.

Menurut Shiraishi, kekerabatan keluarga Indonesia seperti miniatur sistem politik Orde Baru yang bersifat kekeluargaan (politico-familial). Politik kekeluargaan itulah yang membonsai institusi hukum, politik, dan ekonomi, karena segala persoalan bisa diatasi oleh sosok Bapak yang dipersepsi sebagai sumber kebaikan, kehangatan, dan penjamin harmoni “keluarga”. Itu juga yang menyebabkan mengapa, meskipun merasa tertindas, masyarakat tidak mau melawan secara frontal.

Pola kekerabatan seperti itulah yang kemudian menyuburkan tumbuhnya nepotisme dan korupsi selama Orde Baru, jauh lebih dahsyat dari sebelum-sebelumnya. Nepotisme didasari pada kepercayaan bahwa anggota keluarga selalu lebih bisa dipercaya, sebab pasti akan menyimpan rapat-rapat segala kekurangan atau keburukan anggota keluarga yang lain. Sementara korupsi semakin menjamur akibat si Bapak, yang kemudian diamini dan diteladani oleh anggota keluarganya, menganggap jabatan dan fasilitas yang dimiliki sebagai akses pribadi yang bisa digunakan sesuka hati.

Jadi rupanya sejak kecil anak-anak dalam keluarga Indonesia tidak penah diajari, sehingga tidak pernah bisa membedakan, yang mana “hak pribadi” dan yang mana “hak orang/pihak lain.” Ketika membutuhkan mobil untuk sebuah acara keluarga, seorang istri meminta suaminya menggunakan mobil kantor dengan alasan sang suami sudah lama bekerja di perusahaan itu. Tidak ada satu pun anggota keluarga yang keberatan, karena menganggap itu memang hak si bapak dan usulan si ibu juga tidak salah.

Korupsi, untuk gampangnya, adalah mengambil hak orang/pihak lain yang bukan haknya. Ironisnya, anak-anak Indonesia, di dalam keluarganya masing-masing, sejak kecil ternyata malah dididik untuk membenarkan dan melakukan korupsi. Maka jangan heran jika semua pelaku korupsi yang tertangkap selalu menganggap dirinya sedang apes, dan bukannya memang bersalah. Begitu pun pendapat semua anggota keluarganya.

Buat saya hal itu sangat mengerikan, sehingga memerlukan bukan cuma komitmen tetapi juga usaha-usaha nyata dalam penegakan hukum. Tapi juga bukan berarti dengan menembak mati satu koruptor dengan satu peluru seperti di China, sebagaimana diceritakan Prabowo malam itu. Saya tak ingat konteks pernyataan itu, hingga tak bisa memahaminya sebagai isyarat apa. :)

Apapun, terima kasih pada Prabowo dan timnya, juga Ndoro Kakung dan kawan-kawan, yang sudah memungkinkan acara malam itu terselenggara. Saya jadi tahu lebih jelas visi dan pikiran-pikiran calon presiden yang sedang naik daun ini. Jauh lebih jelas dibanding yang saya pahami dari kandidat-kandidat lain, yang mungkin memang tidak punya visi dan pikiran-pikiran yang jelas.

Silakan memilih Prabowo jika visinya yang sangat neonasionalis itu cocok dengan Anda, atau tidak memilihnya jika tidak cocok. Lalu, saya sendiri akan memilih apa/siapa dalam pemilu April dan Agustus mendatang?

Dua hari lalu seorang sobat blogger mengirim pesan lewat Blackberry. “Saya memilih untuk tidak lupa,” tulisnya. Ya, Non, saya juga selalu memilih itu setiap kali dihadapkan pada pilihan: memilih untuk tidak lupa. Karena saya selalu percaya, ingatan adalah salah satu anugerah terbesar manusia.