Mantri Pajak

Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Fri, 23 Sep 2011 03:42:00 +0000

Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri (world wide income).

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:
>>> untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
>>> untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
>>> untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-
undang Pajak Penghasilan, dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.

Jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Jumlah tertentu tersebut dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan, dan tidak dapat dimintakan restitusi.

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
b. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri; dan
c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri tersebut diatas dilakukan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ref. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002

Perlakuan PPN Atas Jasa Charter Pesawat Udara

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Mon, 13 Jun 2011 05:40:00 +0000

Dari hasil searching aturan – aturan PPN mengenai Jasa Charter Pesawat Udara ditemukan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997 tentang Perlakuan PPN atas Jasa Charter Pesawat Udara, isi surat tersebut sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor THR - 0898 tanggal 26 Nopember 1997 perihal seperti tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami berikan penegasan bahwa jasa charter pesawat terbang termasuk sebagai jasa persewaan barang bergerak, bukan termasuk jasa angkutan udara. Dengan demikian apakah pesawat tersebut oleh penyewanya akan digunakan untuk penerbangan di dalam negeri/ke luar negeri atau digunakan untuk tujuan lain, tetap terutang PPN sesuai dengan Pasal 4 huruf c dan e Undang-undang PPN 1984.

===> “jasa persewaan” dalam penjelasan pasal 1 huruf e UU PPN bahwa termasuk dalam pengertian Jasa yaitu semua kegiatan pelayanan dan pekerjaan jasa, antara lain jasa angkutan, borongan, persewaan barang bergerak, persewaan barang tidak bergerak, hiburan, biro perjalanan, perhotelan, jasa notaris, pengacara, akuntan, konsultan, kantor administrasi, dan komisioner.

===> “digunakan untuk penerbangan di dalam negeri/ke luar negeri atau digunakan untuk tujuan lain, tetap terutang PPN” harus hati-hati dalam memahami pernyataan tersebut diatas, jangan sampai jasa air charter baik itu yang dilakukan di dalam negeri / ke luar negeri atau untuk tujuan lainnya secara membabi buta seluruhnya dikenakan PPN.

Beberapa variasi transaksi dan pengenaan PPN yang bisa terjadi :

1)===> Pemberi dan Penerima Jasa Air Charter bertempat kedudukan di dalam daerah Pabean, atas transaksi tersebut dikenakan PPN sepanjang konsumsi (penyerahan jasa) dilakukan di dalam daerah pabean.

2)===> Pemberi Jasa bertempat kedudukan di dalam daerah pabean sedangkan penerima jasa bertempat kedudukan di luar daerah pabean dikenakan PPN sepanjang konsumsi (penyerahan jasa) dilakukan di dalam daerah pabean.

3)===> Pemberi Jasa bertempat kedudukan di luar daerah pabean sedangkan penerima jasa bertempat kedudukan di dalam daerah pabean, sepanjang atas pemanfaatan (konsumsi) jasa dari luar daerah pabean tsb dilakukan dalam daerah pabean di kenakan PPN.

4)===> Pemberi dan Penerima Jasa Air Charter bertempat kedudukan di dalam daerah Pabean, atas transaksi tersebut tidak dikenakan PPN apabila konsumsi (penyerahan jasa) dilakukan di luar daerah pabean.

5)===> Pemberi Jasa bertempat kedudukan di dalam daerah pabean sedangkan penerima jasa bertempat kedudukan di luar daerah pabean tidak dikenakan PPN apabila konsumsi (penyerahan jasa) dilakukan di luar daerah pabean.

6)===> Pemberi Jasa bertempat kedudukan di luar daerah pabean sedangkan penerima jasa bertempat kedudukan di dalam daerah pabean, apabila atas pemanfaatan (konsumsi) jasa dari luar daerah pabean tsb dilakukan tidak di dalam daerah pabean tidak dikenakan PPN.

Mengapa variasi nomor 4, 5, dan 6 tidak dikenakan PPN ?

Dalam Penjelasan Umum Undang – Undang PPN. “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Dari Penjelasan Umum diatas jelas diketahui bahwa prinsip dasar pemungutan PPN yang dianut UU PPN adalah prinsip Tempat Tujuan, karena PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

Ketika atas konsumsi jasa sebagaimana variasi transaksi nomor 4, 5, dan 6 dikonsumsi di luar daerah pabean maka atas hal tersebut tidak dikenakan PPN.

Dibagian akhir tulisan ini saya melihat bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-3480/PJ.531/1997 tanggal 15 Desember 1997 tentang Perlakuan PPN atas Jasa Charter Pesawat Udara harus dipahami lebih hati-hati, dan tidak dengan serta merta dijadikan dasar hukum pengenaan PPN terutama menyangkut transaksi lintas batas (cross border transaction) pabean.

Ref:

UU PPN

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-3480/PJ.531/1997

http://afdalzikri.wordpress.com/2011/04/20/ppn-transaksi-lintas-batas-menurut-uu-ppn/

Bingung Menentukan Apakah Suatu Transaksi Terutang PPN ?

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 08 Jun 2011 02:28:00 +0000

Ada sms masuk dari nomor +62852292418XXX ternyata dari seorang sahabat semasa SMA (beta, sorry bos ada 2 kawan lainnya dengan panggilan sama ), mungkin karena sering berganti handset sehingga kontak nomor nya hilang atau mungkin kawan satu ini juga yang memang berganti nomor, saya sempat tidak mengenalinya dan hampir saja tidak acuh akan sms ini, kebiasaan kalau ada telepon atau sms dari nomor yang tidak dikenal tanpa signature tak pernah saya tanggapi.

Isi sms nya seperti ini “kalau aku jualan ebook, software, mp3 atau benda2 softcopy lainnya. Kena PPN nggak ? tengkyu man. (beta)”

Pertanyaan gampang dengan jawaban yang gampang juga sebenarnya yaitu berupa optional antara kena PPN dan tidak, tetapi untuk menjawab pertanyaan optional seperti ini diperlukan beberapa langkah yang tidak sesederhana jawabannya.

Langkah pertama, Ref. Ketentuan Pasal 4 UU PPN dan Penjelasannya.
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Transaksi yang dilakukan jualan ebook, software, mp3 atau benda2 softcopy lainnya, kita klasifikasikan kedalam kategori a s.d h diatas termasuk kategori yang mana ? jualan ebook, software, mp3 atau benda2 softcopy lainnya = penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. (asumsi kawan ini adalah pengusaha yaitu pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan)

Didalam penjelasan Pasal 4 UU PPN dinyatakan bahwa penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Langkah kedua, pastikan apakah syarat – syarat pengenaan PPN tersebut diatas dipenuhi atau tidak ?

(Asumsi penyerahan dilakukan didalam daerah pabean dan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.) ebook, software, mp3 atau benda2 softcopy lainnya merupakan barang berwujud yang memiliki sifat sebagai barang bergerak.

Apakah barang berwujud tersebut merupakan Barang Kena Pajak ? atau termasuk kedalam kelompok barang yang tidak dikenakan PPN (negarive list) ? Tidak dipungut PPN ? atau mendapat fasilitas pembebasan PPN ?

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – undang PPN.

Selanjutnya Ref. Ketentuan Pasal 4A UU PPN dan Penjelasannya , Barang yang tidak dikenakan PPN dikelompokan menjadi :

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Ref. Beberapa peraturan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas :

a. Kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu dalam daerah pabean (contoh : kawasan berikat, ETP, dan TBB)
b. Penyerahan BKP / JKP tertentu (penyerahan antar instansi pemerintah, bukan PKP kepada Pemungut)
c. Impor BKP tertentu (Perlengkapan Militer, Barang Untuk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, ibadah, sosial)
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
e. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

Ref. Beberapa peraturan Pembebasan PPN

a. Impor atau penyerahan BKP / JKP tertentu (contoh : buku pelajaran, kitab suci)
b. Impor dan penyerahan BKP Strategis (listrik, air bersih)

ebook, software, mp3 atau benda2 softcopy lainnya tidak termasuk dalam negative list, PPN tidak dipungut dan Pembebasan PPN.

Sehingga ====> ebook, software, mp3 atau benda2 softcopy lainnya = Barang Kena Pajak
Atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dikenakan PPN.

Langkah – langkah tersebut diatas bisa dimanfaatkan untuk menentukan jenis – jenis transaksi lainnya apakah dikenakan PPN atau tidak ? Semoga bermanfaat.

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Thu, 17 Feb 2011 04:11:00 +0000

Setelah berhibernasi sekian lama, saya coba hidupkan kembali blog ini, masih tetap dengan spirit dan keinginan menjadikannya sebagai kanal informasi praktis seputar masalah perpajakan.

Pertumbuhan jumlah wajib pajak yang sangat besar terutama selama diterapkannya kebijakan 'sunset policy' dua tahun yang lalu, perlu segera dikelola dengan memberikan edukasi perpajakan bagi wajib pajak - wajib pajak baru ini, terutama wajib pajak orang pribadi yang mengalami pertumbuhan paling besar.

Dalam tulisan ini, kita akan coba sampaikan bagaimana penghitungan pajak penghasilan terutang bagi Wajib Pajak (Orang Pribadi) Kawin Pisah Harta dan/atau Memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (Isteri memiliki NPWP Sendiri).

Kita tilik Ketentuan Pasal 8 Ayat 2 dan 3 Undang - Undang Pajak Penghasilan, berikut ini :

(2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

(3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Dalam pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Kawin Yang Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, baik SPT Tahunan WP (Suami) maupun SPT Tahunan Isteri, harus melampirkan dalam penghitungan tersendiri berupa Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak Kawin Yang Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri.

Contoh Lembar Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang.

A. Jumlah Penghasilan Netto Suami : Rp 482.400.000
B. Jumlah Penghasilan Netto Isteri : Rp 141.000.000
C. Jumlah Penghasilan Netto Suami dan Isteri (A+B) : Rp 623.400.000
D. PTKP ( K/I/1) : Rp 34.320.000
E. Penghasilan Kena Pajak ( C-D) : 589.080.000
F. PPh Terutang : Rp 121.724.000
G. PPh Terutang Suami ( A/C X F ) : Rp 94.192.585
H. PPh Terutang Isteri ( B/C x F ) : 27.531.415

Saat Terutang PPN Atas Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan dan/atau BKP Yang Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Fri, 02 Oct 2009 01:59:00 +0000

Ketika suatu perusahaan dibubarkan bukan berarti 'bubar' sudah potensi pajak nya, salah satu potensi dan kewajiban perpajakan yang melekat ketika suatu perusahaan dibubarkan yaitu terhutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan/atau persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi.

Untuk menentukan saat terutang pajak atas hal tersebut diatas juga harus diperhatikan saat pembubaran perusahaan terjadi, perusahaan dikatakan bubar ketika secara nyata-nyata perusahaan sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau perusahaan sengaja dibubarkan oleh pemiliknya, bisa juga perusahaan baru bisa dikatakan bubar ketika secara yuridis formal terpenuhi misalnya ditandatanganinya akta pembubaran perusahaan oleh Notaris dan penetapan Pengadilan yang menyatakan suatu perusahaan dibubarkan.

Jadi kapan (saat) atas kejadian tersebut terutang pajak ?

Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan/atau persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat terjadi lebih dahulu diantara saat :

1. ditandatanganinya akte pembubaran perusahaan oleh Notaris;
2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan;

4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut secara nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data dan atau dokumen yang ada.

Sumber : Pasal 13 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002

Aspek Pajak atas Pinjaman Tanpa Bunga : Klinik Mantri Pajak (4)

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 05 Aug 2009 03:54:00 +0000

Dalam praktek umum sebuah perusahaan, perolehan pinjaman tanpa bunga merupakan hal yang mungkin dan dapat terjadi, setelah terlebih dahulu melalui "deal - deal", kesepakatan dan catatan kedua belah pihak yang bertransaksi.

Pihak pemberi pinjaman tanpa bunga ini umumnya berasal dari para pemegang saham perusahaan tersebut atau dari pihak - pihak yang memiliki keterikatan dan hubungan istimewa dengan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, dan sangat jarang terjadi berasal dari pihak lain diluar perusahaan.

Pinjaman perusahaan tanpa bunga dari para pemegang saham, atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan dapat dianggap wajar dari aspek perpajakan dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila :

1. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa milik pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
2. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.
3. Pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dalam keadaan merugi.
4. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka atas pinjaman tersebut dilakukan koreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar.

Sumber :
Disarikan dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-165/PJ.312/1992

Klinik Mantri Pajak (3) : Mengisi Status dan Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 10 Jun 2009 02:15:00 +0000

Mengisi Status dan Jumlah Tanggungan Keluarga untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),bagi sebagian Wajib Pajak (WP) sering tidak mendapatkan perhatian , akibatnya banyak ditemukan data Status dan Jumlah Tanggungan Keluarga untuk PTKP tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya ketika dilakukan penelitian dan penelusuran dalam proses pemeriksaan.

Hal - hal berikut ini harus dijadikan titik perhatian ketika akan mengisi Status dan Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP :

Status ditentukan menurut keadaan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri dalam tahun takwim yang bersangkutan.

Jumlah tanggungan keluarga yang berhak mendapatkan pengurangan PTKP, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Wajib Pajak, siapa saja yang berhak menjadi tanggungan tersebut ? berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang - undang PPh dapat disimpulkan bahwa tambahan tanggungan diberikan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.Jumlah tanggungan keluarga tersebut ditentukan menurut keadaan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri dalam tahun takwim yang bersangkutan.

Bagi karyawati dengan status kawin, PTKP yang dapat dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri (TK/0) kecuali ada keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun takwim yang bersangkutan. Dalam hal demikian, maka PTKP yang dapat dikurangkan selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi karyawati status tidak kawin, PTKP yang dapat dikurangkan selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Penjelasan :

(K/I/...)	berarti status kawin, isteri mempunyai penghasilan, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
(PH)	berarti status Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan.

K/0	berarti status kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga;
TK/0	berarti status tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga atau karyawati status kawin yang suaminya menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun takwim ybs;
K/1,...	berarti status kawin dan mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 (satu) orang;dan seterusnya
TK/1,...	berarti status tidak kawin tetapi mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 1 (satu) orang; dan seterusnya.
HB/...	berarti Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

BPK Kembali Tegaskan Keinginan Audit Pajak

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Mon, 25 May 2009 02:50:00 +0000

Keinginan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit penerimaan pajak kembali ditegaskan Ketua BPK Anwar Nasution "UU itu kan buatan manusia bukan buatan Tuhan" tegasnya beberapa hari yang lalu, Anwar Nasution memandang perlunya dilakukan amendemen UU Perpajakan yang telah membatasi ruang gerak BPK dalam melaksanakan tugas mengaudit penerimaan pajak.

Keinginan Ketua BPK ini didukung penuh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginanjar Kartasasmita, "DPD akan mendukung kewenangan BPK sampai tuntas dan tidak separuh-separuh. BPK harus bisa mengamati sisi penerimaan dan belanja secara menyeluruh"

Sengketa kewenangan audit penerimaan pajak ini bukanlah sengketa baru antara BPK dengan DJP, Tahun 2008 yang lalu sengketa ini sudah diputus di Mahkamah Konstitusi dengan putusan menolak "uji materi" atas UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disengketakan oleh BPK.

Hak dan kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap penerimaan negara melekat pada lembaga tinggi negara ini berdasarkan ketentuan konstitusi negara kita, oleh karena itu Undang - Undang Perpajakan pun harus mengakomodir dan menyesuaikan dengan ketentuan ini.

Kita lihat isi dari UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 34

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui
atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;atau

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Akses BPK untuk melakukan audit terhadap penerimaan pajak sebenarnya telah diakomodir oleh Undang - Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34 Ayat 2a huruf b diatas, bahwa untuk kepentingan negara kerahasiaan jabatan petugas pajak berdasarkan undang - undang perpajakan menjadi gugur apabila ada interest perpajakan (pemeriksaan pajak, data, informasi,bukti dll) dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara ( BPK ).

Akses ini tentunya dengan "sopan santun" dan "ketok pintu" terlebih dahulu terhadap tuan rumah, artinya diperlukan izin secara tertulis dari Menteri Keuangan, hal inilah yang sampai sekarang ini belum bisa diterima oleh BPK, keharusan adanya izin tertulis dari Menteri Keuangan inilah yang dianggap membatasi ruang gerak dan akses BPK dalam melakukan audit penerimaan pajak, BPK merasa kewenangan konstitusionalnya dilanggar dan dibatasi dan BPK selaku lembaga tinggi negara enggan dan merasa tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah yang akan dilakukan test case maupun audit terkait masalah penerimaan pajak.

BPK menginginkan akses tanpa batas bahkan sampai data - data dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak "Wajib Pajak menjadi tidak memiliki kepastian dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, ketika WP telah dilakukan pemeriksaan oleh DJP tidak menutup kemungkinan WP juga masih akan menghadapi BPK yang sewaktu - waktu akan melakukan pemeriksaan terhadap hak dan kewajiban perpajakannya" seolah - olah dengan hal ini menjadikan Wajib Pajak seperti ladang perebutan pemeriksaan antara DJP dan BPK, pada akhirnya WP sendiri yang akan dirugikan.

Setelah uji materi UU KUP yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tahun lalu, dan setelah adanya MoU antara DJP dan BPK mengenai pemeriksaan penerimaan pajak sebagai solusi yang saling menguntungkan, karena Ditjen Pajak dapat menjalankan fungsinya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, sedangkan BPK dapat melakukan fungsinya sebagai auditor eksternal pemerintah. Apakah BPK masih dan akan selalu bersengketa dan mempermasalahkan hal tersebut ?

Menurut hemat saya MoU yang telah disepakati antara BPK dan DJP harus tetap menjadi pegangan kedua belah pihak dengan dasar saling menghormati dan menghargai, DJP memiliki hak konstitusi begitupun dengan BPK, apabila hal tersebut terus menerus disengketakan akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi kedua institusi negara ini. DJP harus bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan harus "bersih" dalam melakukan tugasnya menghimpun penerimaan negara dari pajak, begitupun dengan BPK dapat menjalankan hak dan kewengannya sebagai auditor eksternal pemerintah, melakukan audit terhadap penerimaan negara dari pajak dengan cara terjun langsung dan akses terhadap wajib pajak bukan satu-satunya cara dan tidak menjamin BPK bisa melakukan audit pajak secara optimal, DJP saja yang sudah bertahun - tahun berpengalaman dalam audit pajak dengan berbagai cara dan inovasi serta modernisasi dan penerapan kode etik didalamnya masih belum bisa optimal melakukannya.

Selamat berkarya bagi segenap kalangan di BPK dan DJP, jadilah lembaga negara yang bersih !

Otak Atik Pasal 36B, 36C,dan 36D

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Mon, 18 May 2009 02:03:00 +0000

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sudah dan sedang berlaku sampai saat ini, sangat positif, sangat fair, dan memberikan kedudukan hak dan kewajiban yang seimbang antara Wajib Pajak dan Fiskus kalau kita tidak mau mengatakan pro WP, bisa dimaklumi karena amandemen yang dilakukan sampai dengan terlahirnya Undang-undang ini kasat mata terlihat dilandasi semangat untuk mereduksi kewenangan pemerintah - djp - yang sangat besar dalam Undang - undang KUP sebelumnya.

Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D

yang berbunyi sebagai berikut :

pasal 36B

(1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal

Pajak.

(3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai

Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh komite Kode Etik yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36C

Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36D

(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Masalah Kode Etik bukan lagi masalah baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kode etik sudah diterapkan di lingkungan djp secara bertahap dimulai sekitar tahun 2002 ditandai dengan pendirian KPP Wajib Pajak Besar sebagai tonggak awal modernisasi yang terus bergulir dan rampung secara nasional akhir tahun 2008 tentunya dengan penerapan kode etik bagi seluruh pegawai djp.

Komite Pengawas Perpajakan sebagai amanat Undang - undang sampai saat ini belum juga terbentuk, dasar dan atas pertimbangan apa komite tersebut belum terbentuk ini masih menjadi pertanyaan, tetapi desakan terbentuknya komite ini terus menerus disuarakan masyarakat wajib pajak karena komite yang akan terbentuk nanti bisa menjadikan hak dan kedudukan wajib pajak semakin kuat dengan terwakilinya di komite tersebut.

Hal terakhir masalah Insentif bagi DJP atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sama dengan nasib Komite Pengawas Perpajakan, tatacara pemberian insentif bagi DJP belum juga ada peraturan pelaksanaannya sebagai salah satu amanat dari Undang - undang KUP.

Kalau masalah Komite Pengawas Perpajakan banyak sekali suara masyarakat yang terdengar melalui corong pengusaha, pengamat perpajakan termasuk para anggota dpr, nasib Insentif DJP nyaris tak terdengar, bahkan di lingkungan internal djp sendiri untuk membicarakannya saja kita hanya bisa "bisik - bisik", ada tidak ya ? kapan ya ? , kalau masalah ada tidak nya pasti "ada" inikan sudah menjadi amanat Undang - undang , tetapi kalau membicarakan kapan hal tersebut akan terealisasi masih abu - abu sampai sekarang, menurut hemat saya kalau hanya "bisik - bisik" pimpinan djp dan pimpinan depkeu sepertinya tidak akan mendengar hal itu ! saya mengharapkan ada suara yang lebih lantang dan keras dari internal djp atau dukungan (sebuah keniscayaan) dari masyarakat, pengamat perpajakan dan anggota dpr untuk ikut menyuarakan hal ini, dengan suara yang lebih keras dan lantang serta dukungan berbagai pihak, hal ini akan semakin cepat direspon dan terealisasi , Amin.

Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Mon, 27 Apr 2009 06:45:00 +0000

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara mitra P3B yang efektif akan memberikan manfaat untuk menghilangkan dan mengeliminir pengenaan pajak berganda internasional salah satunya dengan membatasi pengenaan pajak di negara tempat penghasilan bersumber.

Dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda masih sering terjadi perbedaan pendapat baik antara wajib pajak dengan fiscus, antara wajib pajak satu dengan lainnya maupun antara fiscus sendiri, hal seperti ini harus segera direduksi untuk memberikan kepastian sebagai dasar pemungutan pajak dan penerapan P3B.

Dari penelusuran terhadap berbagai peraturan berkaitan dengan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda, berikut poin - poin penting yang harus diperhatikan :

1. Dalam P3B diatur ketentuan-ketentuan tentang pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah atau pembebasan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap beberapa jenis penghasilan yang dibayar atau terutang oleh pihak yang membayar penghasilan yang berkedudukan di Indonesia kepada Wajib Pajak luar negeri yang berkedudukan di negara-negara treaty partner.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.

b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya.

c. Surat Keterangan Domisili tidak diperlukan bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan yang secara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan. Bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan tersebut langsung diterapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan P3B yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat bank atau lembaga keuangan yang tidak disebutkan secara tegas dalam P3B, tetapi berdasarkan persetujuan Competent Authority Indonesia dan negara treaty partner yang bersangkutan disetujui sebagai badan yang penghasilannya dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26, maka bank atau lembaga keuangan tersebut diperlakukan sama dengan bank atau lembaga keuangan yang secara tegas disebutkan dalam P3B, yaitu tidak diperlukan Surat Keterangan Domisili.

3. Surat Keterangan Domisili

a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat Competent Authority.

b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut.

c. Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili.

4. Dalam penerapan P3B yang telah berlaku, perlu diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang
menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

a. Jasa yang dilakukan di luar Indonesia oleh penduduk negara treaty partner.

1). Berdasarkan P3B yang telah berlaku, pada umumnya imbalan atas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam P3B dengan Jerman,Luxembourg, Swiss dan Pakistan, khususnya yang berhubungan dengan pemberian jasa teknik, manajemen dan konsultasi yang dilakukan di Indonesia,dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 meskipun pemberi jasa tidak mempunyai BUT di Indonesia. Besarnya PPh Pasal 26 tersebut adalah dengan Jerman sebesar 7,5%, dengan Luxembourg sebesar 10%, dengan Swiss sebesar 5%,dan dengan Pakistan sebesar 15%.

2). Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan berdasarkan jangka waktu (time test) yang berlaku di masing-masing P3B.
- Dalam hal persyaratan jangka waktu untuk adanya BUT di Indonesia dipenuhi maka atas imbalan jasa tersebut dikenakan pajak di Indonesia dan dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal jangka waktu mengenai adanya BUT tidak dipenuhi maka atas imbalan jasa tersebut tidak dapat dikenakan Pajak di Indonesia,kecuali yang dibayar atau terutang kepada penduduk Jerman,Luxembourg, Swiss dan Pakistan. Hak pemajakannya dilakukan oleh negara treaty partner tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

3). Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk negara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalan jasa tersebut.

b. Pembayaran premi asuransi ke luar negeri.

Atas pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di Selandia Baru, Australia, Malaysia dan Arab Saudi, serta di negara-negara yang belum mempunyai P3B dengan Indonesia, dipotong PPh Pasal 26 sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 624/KMK.04/1994 tanggal 17 Desember 1994. Atas pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di negara treaty partner lainnya tidak dipotong PPh Pasal 26.

c. Dividen yang dibayar atau terutang ke luar negeri melalui Custodian.

1). Berdasarkan asli Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam butir 3 yang ditunjukkan Custodian dan fotokopi diserahkan kepada emiten, atas dividen yang dibayar atau terutang oleh emiten dipotong PPh Pasal 26 sesuai dengan tarif menurut P3B yang berlaku.

2). Atas dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak luar negeri penduduk negara yang tidak mempunyai P3B dengan Indonesia, dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto.

d. Beneficial Owner

Khusus untuk penghasilan dividen, bunga, dan/atau royalti, P3B mengatur bahwa negara tempat sumber penghasilan dapat mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara tersebut. Namun dalam hal penerima penghasilan adalah beneficial owner, maka pengenaan pajak di negara tempat penghasilan bersumber tidak boleh melebihi persentase tertentu (P3B).

Yang dimaksud dengan beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. Dengan demikian, apabila penerimaan penghasilan dividen, bunga dan/atau royalti bukan beneficial owner, maka sesuai dengan ketentuan P3B, negara tempat penghasilan bersumber dapat mengenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di negara tersebut.

Untuk mendeteksi kebenaran Beneficial Owner hal-hal berikut perlu untuk diperhatikan :

a. Yang dimaksud dengan "beneficial owner" adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

b. Dengan demikian, maka "special purpose vehicles" dalam bentuk "conduit company", "paper box company","pass-through company" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian "beneficial owner" tersebut di atas.

c. Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan "beneficial owner" sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Dividen, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan.

sumber :

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Nomor SE - 03/PJ.03/2008

SE-04/PJ.34/2005

Mengapresiasi Aparat Pajak

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Thu, 02 Apr 2009 01:22:00 +0000

Apresiasi dan penilaian positif mengenai pajak dalam hal ini lebih khusus Direktorat Jenderal Pajak oleh media massa sesuatu yang sangat jarang terjadi kalau boleh kita mengatakannya sebagai berita yang sangat langka, selama ini media selalu mewartakan pajak baik institusi maupun aparatnya hanya dari satu sisi yaitu sisi negatif.

Berbeda dengan hari ini ketika saya membaca Media Indonesia berita positif bertajuk Mengapresiasi Aparat Pajak menjadikan editorial ini edisi yang sangat spesial, sudah lama kerja keras para pimpinan Ditjen Pajak dan aparat dibawahnya untuk merubah wajah pajak yang katanya berwajah buruk menjadi wajah yang lebih cerah penuh semangat dan optimisme tinggi seiring angin perubahan di Direktorat Jenderal Pajak yang sampai sekarang terus menerus digulirkan.

Apresiasi seperti ini sangat diperlukan untuk menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan diri serta merupakan daya pendorong yang sangat kuat bagi jajaran Ditjen Pajak bahwa perubahan yang selama ini dilakukan sudah berada dalam jalur yang benar.

Sekali lagi apresiasi ini sangat besar artinya bukan hanya untuk aparat pajak semata tetapi untuk masyarakat wajib pajak dan masyarakat secara keseluruhan sebagai sebuah modal sosial seperti yang diwartakan Media Indonesia.

Mengapresiasi Aparat Pajak
Media Indonesia, 2 April 2009

Ada dua hal yang patut dicatat dari proses penyerahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan orang pribadi yang berakhir Selasa (31 / 3). Pertama, antusiasme para wajib pajak untuk menyerahkan SPT sangat tinggi. Kedua, pelayanan yang diberikan aparat Direktorat JenderaJ (Ditjen) Pajak juga sangat baik. Kita patut gembira dengan kenyataan tersebut. Gembira karena belum pernah ada dalam sejarah Republik ini para wajib pajak berbondong-bondong mendatangi kantor pajak hingga mencapai ribuan orang.

Kita juga bersuka ria karena pelayanan yang diberikan Ditjen Pajak sepadan dengan kegairahan para wajib pajak. Mereka melayani, membimbing, dan merespons segala kebutuhan wajib pajak melalui berbagai cara.

Peristiwa tersebut bisa menjadi modal sosial bagi bangsa ini menuju perekonomian yang lebih matang dan beradab. Yakni perekonomian yang ditandai oleh makin meningkatnya kesadaran warga akan kewajiban mereka. Pula, ditandai sikap tanggap dan melayani dari birokrasi.

Itulah yang terjadi di negara-negara maju. Kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi karena mereka paham betul bahwa pajak menjadi tiang penyangga perekonomian negara. Birokrasi juga melayani publik dengan saksama sebagai bagian dari kontraprestasi atas uang yang dibayarkan rakyat.

Maka, modal sosial seperti itu harus terus dikembangkan di negeri ini. Itu sudah terbukti sejak program sunset polio/ digulirkan. Program penghapusan sanksi pajak tersebut terbukti menambah jumlah wajib pajak sangat signifikan.

Pada akhir 2007, jumlah wajib pajak terdaftar baru 5,3 juta orang. Namun, hanya dalam tempo 14 bulan, yakni pada pertengahan Februari 2009, jumlah wajib pajak terdaftar melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 12,1 juta orang.

Selain mendongkrak jumlah daftar wajib pajak, sunset polio/ melambungkan pendapatan negara. Pada 2007, penerimaan negara dari sektor pajak baru mencapai Rp49l triliun. Setahun kemudian, penerimaan negara dari pajak naik signifikan sebesar 32". menjadi Rp658,7 triliun.

Angka tersebut merupakan pencapaian terbesar dari Ditjen Pajak sejak enam tahun terakhir. Tidak mengherankan jika rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto juga naik, dari 12,4% pada 2007 menjadi 14,1% pada 2008.

Amat gamblang terlihat bahwa kerja cerdas yang inovatif dari Ditjen Pajak yang dipimpin Darmin Nasution menghasilkan dua kesuksesan sekaligus, yakni kesuksesan kuantitatif dan kualitatif.

Kesuksesan kuantitatif dibuktikan dengan kenaikan penerimaan pajak. Kesuksesan kualitatif tecermin dari kegairahan luar biasa dari wajib pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan menyerahkan SPT.

Karena itu, apresiasi yang tinggi parut dialamatkan kepada para wajib pajak dan jajaran Ditjen Pajak. Terobosan seperti sunset policy harus terus digalakkan agar rasio penerimaan pajak terus meningkat sehingga APBN kita aman.

Kini, tinggal bagaimana pemerintah membelanjakan uang rakyat dari pajak tersebut secara tepat dengan prioritas utama untuk rakyat. Bukan untuk tujuan politis ataupun memoles citra untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Pemeriksa Pajak Masih Kurang ?

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Tue, 31 Mar 2009 01:32:00 +0000

Ditrjen Pajak Masih Kekurangan Petugas Pemeriksa

Kontan Online, 30 Maret 2009

JAKARTA. Ada banyak faktor yang menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak masih belum juga optimal. Salah satunya, jumlah petugas pemeriksa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang tidak sebanding dengan wajib pajak yang sudah mencapai angka 12,7 juta.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, idealnya rasio jumlah petugas pemeriksa pajak seperti di negara-negara lain, yakni sebanyak 30% sampai 35% dari total jumlah pegawai pajak. "Kalau kami masih di bawah 10%," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dengan rasio yang tidak lebih dari 10%, artinya jumlah petugas pemeriksa pajak di Indonesia hanya sekitar 3.400 orang saja. Soalnya, jumlah pegawai Ditjen Pajak saat ini ada 34.000 orang.

Padahal, menurut Darmin, satu orang petugas pemeriksa dalam setahun maksimal cuma bisa menangani delapan kasus doang. "Kami perlu waktu untuk memeriksa kasus. Namun, kami terus melakukan rekrutmen," ujar Darmin lagi.

Darussalam, pengamat pajak Universitas Indonesia, melihat, Ditjen Pajak tidak hanya harus menambah jumlah petugas pemeriksa pajak. Mereka juga mesti meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak untuk mendapatkan penerimaan yang optimal.

Sebetulnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perpajakan Hariyadi B. Sukamdani menyatakan, sebetulnya Ditjen Pajak bisa meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak lewat sistem pajak online. "Ini untuk menutup kekurangan petugas pemeriksa sehingga mereka dapat lebih optimal bekerja," katanya.

Martina Prianti

Satu lagi atensi dari boss besar Pak Darmin terhadap pemeriksa pajak, atensi terhadap realita yang ada sekarang sekaligus fungsionalisasi pemeriksa pajak dalam rencana strategis DJP kedepannya.

Tersirat dari pernyataan beliau para pemeriksa pajak diharapkan menjadi salah satu faktor terpenting optimalisasi penerimaan pajak, untuk itu proses rekruitment terus berlanjut sampai saat ini.

Apakah dengan rekruitmen dalam arti menambah jumlah pemeriksa pajak hal ini bisa terwujud ?

Dengan porsentase jumlah pemeriksa pajak terhadap seluruh jumlah pegawai pajak yang mencapai 30% sd 35% seperti contoh yang terjadi dibeberapa negara merupakan salah satu bentuk ideal yang diharapkan, tetapi akan menjadi sia-sia apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pemeriksaan itu sendiri seperti yang diungkapkan Pak Darussalam diatas.

Dengan peningkatan kualitas pemeriksaan maupun kualitas pemeriksa pajak itu sendiri, inovasi tekhnik dan juga trik pemeriksaan pajak akan bermunculan dengan sendirinya karena terdapatnya persaingan menghasilkan pemeriksaan dengan kualitas tertentu.

Tidak hanya penerapan sistem pajak online tetapi inovasi dan tekhnik - tekhnik pemeriksaan lain akan semakin beragam seiring juga dengan perkembangan dan inovasi lain dunia usaha yang terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan pajak, cara pembelajaran dan peningkatan kualitas pemeriksaan pajak dengan sistem berkesinambungan akan sangat diperlukan untuk menghadapi segala keterbatasan dan ketertinggalan seperti sekarang ini.

Untuk mencapai hal ini tidak bisa dibebankan terhadap para pemeriksa pajak semata, sangat dibutuhkan dukungan dan sokongan baik dari internal institusi maupun wajib pajak, sudah bukan rahasia lagi pemeriksaan di lembaga apapun dan di manapun juga sudah sangat dekat dengan yang namanya godaan dan iming - iming.

Institusi DJP tentunya sudah memasang alarm sebagai antisipasi kemungkinan terburuk sekalipun, pengawasan dan rambu-rambu sudah sangat jelas disitu ada reward dan punishment nya.

Otokritik terhadap DJP sebagai institusinya orang pajak agar bisa secara konsisten menerapkan punishment sesuai aturan yang ada, tetapi bukan hanya sisi ini saja yang dikedepankan , sisi reward dan penghargaan juga tidak harus dinomor duakan, karena kedua-dua nya sama - sama memiliki peran dan urgensinya yang sama.

Hasil inventarisir dan otokritik kebijakan terhadap pemeriksa pajak di lingkungan DJP berikut ini ( masalah angka kredit pemeriksa pajak tidak konsisten dijalankan sesuai aturan yang berlaku, secara berjamaah melanggar ketentuan tersebut dengan dalih kebijakan, pola mutasi dan promosi pemeriksa pajak seperti apa yang ada di DJP ? saya sendiri dan saya yakin sebagian besar pemeriksa pajak tidak tahu akan hal ini, Tunjangan tambahan sebagai fungsional pemeriksa pajak di DJP tidak pernah dibayarkan apa maksud semua ini apakah ini juga pelanggaran aturan secara berjamaah dengan dalih kebijakan ), sudahlah ini memang menjadi realita yang ada sekarang terkait pemeriksa pajak, mudah-mudahan peningkatan kualitas pemeriksaan pajak juga diikuti dengan peningkatan kualitas unsur-unsur lain penunjang pemeriksaan pajak.

Klinik Mantri Pajak (2) : Penyesuaian Fiskal Positif

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 25 Mar 2009 06:23:00 +0000

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial ( di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak ) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial.

Pertama harus mengerti apa itu penghasilan neto komersial ?

Penghasilan Neto Komersial adalah penghasilan neto menurut prinsip akuntansi komersial/keuangan Indonesia, yakni semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha di Indonesia, termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak, dikurangi dengan pengeluaran / biaya-biaya sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial Indonesia yang dianut secara taat azas, sebelum dilakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal berdasarkan UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Kedua tujuan dilakukannya penyesuaian fiskal positif dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) berdasarkan Undang - undang PPh dan peraturan pelaksanaannya.

Ketiga penyesuaian fiskal positif bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial.

Berikut ini penyesuaian fiskal positif yang harus dilakukan :

Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh, pengeluaran perusahaan untuk pembelian / perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi / keluarga, biaya premi asuransi pribadi / keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada : piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi ( financial lease ), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan ( benefit in-kind ) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip taxability and deductibility, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan / minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya ( seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal ), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajarantersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip taxability and deductibility, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh, Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas sahamsaham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip taxability and deductibility, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.

Penyesuaian terhadap selisih penyusutan dan amortisasi komersial diatas penyusutan dan amortisasi fiskal.

Penyesuaian berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Penyesuaian berdasarkan ketentuan umum Pasal 4 dan Pasal 6 UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal :
• terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
• terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
• terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap ( BUT ) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif

Pajak Belum Menjadi "Jualan" Parpol

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 25 Mar 2009 01:14:00 +0000

Hari-hari penuh warna cuap-cuap poitika mulai kita rasakan mendekati hari H pencontrengan calon anggota legislatif, orasi terbuka dengan mendatangkan banyak masa mulai menjadi pemandangan rutin, debat politik, parodi politik, penyampaian program visi dana misi menjadi sajian utama dan menjadi "jualan" parpol untuk sebanyak-banyaknya menjaring pemilih, dari yang paling serius sampai yang paling konyol dari yang fanatik sampai yang paling apatis, pesta demokrasi yang menjadi keprihatinan saya dan mungkin beberapa dari kita.

Isu apa yang menjadi "jualan" parpol dan para caleg legislatif kita? sudahkah kita secara jeli sebelum melakukan pencontrengan memperhatikan "jualan" apa yang dibawa para caleg, sudahkan kita masyarakat sadar pajak memperhatikan ada berapa banyak parpol dan para calegnya mengangkat masalah pajak dalam kampanye nya ?

Suatu hal yang sudah sangat lumrah di berbagai negara yang mandiri dalam pembiayaan keuangan negaranya, isu pajak menjadi isu sentral dan sangat sensitif dalam kampanye legislatif maupun presedensial, seseorang bisa terpilih dan menjadi wakil suatu daerah pemilihan dengan program pajak yang dibawanya, bahkan seseorang bisa jatuh dan mundur dari kedudukannya karena program dan isu perpajakan yang mereka tawarkan salah sasaran.

Sedemikian sensitif dan eratnya masalah pajak dan politik kekuasaan di berbagai negara mandiri secara finansial tersebut menunjukan betapa pentingnya pajak sebagai penyumbang dan tonggak utama kemadirian negara, betapa tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat seiring dengan manfaat dari pajak yang bisa dirasakan, menjadikan masyarakat lebih rasional dan lebih peduli, para pelaku politik kekuasaan akan diuji dan dimintakan program - program mereka mengenai masalah perpajakan, mereka harus siap naik bahkan jatuh dari kekuasaan karena isu pajak yang mereka bawa.

Bagaimana dengan kita, apakah pajak sudah menjadi penyumbang dan tonggak kemandirian bangsa kita? secara angka dan porsentase memang demikian, pajak menjadi sumber penerimaan terbesar APBN setelah penerimaan dari Migas yang semakin lama semakin tidak menghasilkan karena sifat alamiahnya yang tidak terbarukan.

Tetapi apakah masalah pajak sudah sedemikian penting dan sensitif sehingga parpol dan para caleg, para pelaku politik kekuasaan di negara ini menjadikannya isu sentral dan faktor penting mereka untuk naik dan mencegah kejatuhan mereka dari kursi kekuasaan.

Sepertinya tidak demikian, masalah pajak tidak banyak diangkat bahkan sangat sedikit media mewartakan masalah ini, dari angka dan porsentase pajak memang sudah menjadi penyumbang utama dan tonggak kemandirian negara secara finansial, tatapi tidak menjadikannya perhatian utama karena tidak sadar dan tidak pedulinya kita akan masalah pajak ini, manfaat dari pajak yang belum terasa atau tidak terasa secara langsung menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran dan kepedulian, coba kita lakukan verifikasi apakah semua parpol peserta pemilu yang menurut undang - undang perpajakan merupakan Subyek Pajak sudah mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP ? Apakah semua calon anggota legislatif yang nama dan titelnya telah memenuhi memori kita setiap melintas jalan mereka semua memiliki NPWP ? Apakah peredaran uang yang sangat besar dalam pesta demokrasi ini telah diverifikasi asal usulnya, apakah penyumbang dan simpatisannya tersebut menyertakan NPWP dari setiap sumbangan dan partisipasi mereka.

Kita masyarakat sadar pajak tidak banyak berharap pajak akan menjadi "jualan" utama para politisi ini, kewajiban perpajakan yang sudah diamanatkan dalam undang-undang dimana para politisi ini terlibat didalamnya, tidak seratus persen ditaati apalagi dijadikan "jualan" utama, alih- alih menjadi role model ketaatan, kepedulian dan kesadaran sebagai wajib pajak mereka seakan - akan menghindari masalah pajak dalam kampanyenya.

Klinik Mantri Pajak (1) : Penyesuaian Fiskal

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Mon, 16 Mar 2009 01:38:00 +0000

Klinik Mantri Pajak : Penyesuaian Fiskal merupakan seri pertama dari klinik mantri pajak yang Insya Allah akan terus disambung dengan seri-seri berikutnya, dalam klinik mantri pajak kita akan mengkaji masalah perpajakan dari sisi materi, isi, dan obyektivitasnya untuk membedakan dengan postingan – postingan lainnya yang lebih mengedepankan berita, info, opini dan ragam perpajakan.

Materi dari klinik mantri pajak ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan perpajakan yang saya miliki, untuk itu kritik dan saran serta koreksi sangat saya nantikan.

Isi dan konten yang ada merupakan sumbangsih untuk kemajuan dunia perpajakan bukan dimaksudkan sebagai bahan rujukan, tidak mewakili instansi manapun termasuk Direktorat Jenderal Pajak tempat saya berkarya.

Penyesuaian Fiskal merupakan tahapan yang harus dilakukan ketika akan menghitung dan memperhitungkan pajak dengan cara melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Komersial yang telah disusun berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (Akuntansi Keuangan) menjadi Laporan Keuangan Fiskal (Akuntansi Pajak) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Penyesuaian dilakukan karena adanya perbedaan penggunaan metode akuntansi dan atau perlakukan metode akuntansi yang berbeda antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak, perbedaan tersebut dapat bersifat sementara (time difference) dan tetap (permanent difference), perbedaan sementara dapat terjadi seperti penilaian Inventory dari LIFO ke FIFO, metode penyusutan komersial ke metode penyusutan fiscal, sedangkan perbedaan tetap dapat terjadi seperti pengeluaran – pengeluaran yang secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya (non-deductible item) dan penghasilan yang bukan obyek pajak (non-taxable item).

Berikut item – item sebagai contoh penyesuaian fiskal :

Penyesuaian Fiskal Positif :

Biaya yg dibebankan / dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

Jumlah yg melebihi kewajaran yg dibayarkan kepada pemegang saham / pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan

Harta yang dihibahkan, Bantuan atau Sumbangan

Pajak Penghasilan

Gaji yg dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yg modalnya tidak terbagi atas saham

Sanksi Administrasi

Selisih Penyusutan Komersial diatas Penyusutan Fiskal

Selisih Amortisasi Komersial diatas Amortisasi Fiskal

Biaya yg ditangguhkan pengakuannya

Penyesuaian Fiskal Positip Lainnya

Penyesuaian Fiskal Negatif :

Selisih Penyusutan Komersial dibawah Penyusutan Fiskal

Selisih Amortisasi Komersial dibawah Amortisasi Fiskal

Penghasilan yg ditangguhkan pengakuannya

Penyesuaian Fiskal Negatip Lainnya

Matematika Unik dalam Penghitungan Pajak

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Thu, 12 Mar 2009 02:49:00 +0000

Ada beberapa penghitungan matematika sederhana dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sering terlewatkan terutama dilakukan oleh wajib pajak baru yang masih awam dan belum begitu akrab dengan seluk beluk dunia perpajakan.

Contoh sederhana saja mengenai pengenaan tarif pajak pasal 17 UU PPh yang bersifat progressif kecuali mulai tahun 2009 untuk WP Badan dikenakan tarif tunggal. Dalam menghitung tarif progressif ini jelas ada layer dan batasan tertentu dikenakan tarif tertentu juga, dan hal ini harus dengan penjelasan berkali-kali melakukannya ‘pengalaman pribadi’ .

Berikut ini beberapa hal lain terkait penghitungan matematis dalam penghitungan pajak :

1. Untuk menampilkan nilai harus tanpa nilai desimal
Contoh :
a. Dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00).

b. Dalam menuliskan seribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 1.125 (BUKAN 1.125,50)

2. Besarnya nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh.
    Contoh :
    Penghasilan Netto                          Rp 12.568.315
    Pengurang Penghasilan Netto        (Rp 4.320.000)
    Penghasilan Kena Pajak                 Rp 8.248.000

3. Contoh dalam penghitungan PPh Pasal 21 apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

    a. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
    b. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
    c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4

d. Sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26

4. PTKP Harian untuk pegawai harian adalah PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

Aturan matematis diatas tampak sederhana tetapi implikasi akibat tidak ditaatinya hal tersebut akan berdampak pada pertanggungjawaban jumlah pajak yang telah dihitung, disetor , dan dilaporkan.

Ekstensifikasi Pajak dan Sepak Bola

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 11 Mar 2009 03:20:00 +0000

Sepak bola sebagai olah raga terpopuler di nusantara raya kita berharap akan terus maju dan berkembang, peluncuran Liga Super Indonesia tahun lalu tak pelak merupakan tonggak sejarah baru persepakbolaan Indonesia menuju era professional.

Bagaimana sepakbola professional itu ? Para pakar bola di negeriku Indonesia tercinta ini telah berulangkali mengulas membahas dan membedahnya - beuh bahasanya - dari mulai infrastruktur stadion yang harus sudah berstandar fifa badannya sepak bola dunia, masalah status badan hukum klub peserta, aturan transfer pemain, perwasitan dan hal - hal lainnya.

Semua itu dilakukan untuk mengangkat prestasi sepakbola kita dari keterpurukan bukan ? Jawabannya Ya pasti, Sepak bola professional berarti juga sepak bola dengan penuh rasa tanggung jawab, tanggungjawab terhadap prestasi itu sendiri tanggungjawab terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap negara tentunya.

Apa salah satu bentuk pertanggungjawaban itu ? pastinya membayar pajak - ujung ujung nya masalah pajak juga - baik itu kewajiban pajak klub peserta yang sudah berbadan hukum, maupun perorangan termasuk pemain, pengurus, wasit, dan bagian pendukung lainnya yang menerima dan memperoleh penghasilan dari sepak bola.

Coba baca berita di kompas online tentang ekstensifikasi pajak berikut ini :

Potensi Pajak dari Persib Rp 2,1 Miliar
Rabu, 11/3/2009 | 04:39 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Potensi pajak para pemain tim sepak bola Persib Bandung ditaksir mencapai Rp 2,1 miliar per tahun. Mereka diminta untuk tertib membayar pajak karena sebagian pemain Persib belum melaksanakan kewajibannya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees Heru Widayanto, di Bandung, mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi pajak kepada para pemain Persib, Selasa (10/3) pukul 09.00-11.00. Sosialisasi itu diharapkan dapat menimbulkan kesadaran membayar pajak.

"Hasilnya belum tahu. Saya sedang menunggu. Angka potensi itu berdasarkan analisis. Itu baru Persib. Belum tim-tim lainnya di Jawa Barat," kata Heru. Pemain berbagai klub sepak bola selain Persib juga diharapkan dapat membayar pajak.

"Respons dari sosialisasi, pemain Persib malah berharap bisa mengetahui kewajibannya, surat pemberitahuan itu apa, dan lain-lain. Justru kami diundang," ujarnya. Heru mengatakan, anggaran tahunan tim-tim sepakbola lain di Jabar akan dilihat untuk diketahui potensi pajaknya.

Selain sepak bola, atlet-atlet lain yang berpotensi membayar pajak seperti tenis, bulu tangkis, dan basket juga akan diupayakan melaksanakan kewajibannya. "Gaji mereka kan besar. Mudah-mudahan perolehan dari pajak bisa meningkat," ungkap Heru.

Jadi bagi segenap insan sepak bola di negeri ini angkatlah prestasi sepak bola kita setinggi-tingginya dan jangan lupakan kewajiban kita yang lain PAJAK !

Bagaimana Menjadi WP Non Efektif (NE)

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Tue, 10 Mar 2009 06:54:00 +0000

Ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan yang baru saja terjaring dan memperoleh hak nya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak "Bos ane kan cuma karyawan gak punya penghasilan apa - apa selain gaji, pajak udah dipotong kantor, musti punya NPWP juga yak gawatttt " , " kalau gw udah pensiun gimana kewajiban pajak nya mesti lapor juga gak ?", "misalnya usaha gw bangkrut mit amit, gimana pajaknya frend ?"

Tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari beberapa kawan diatas, dalam tulisan kali ini saya mencoba secara singkat mengulas bagaimana seseorang mendapatkan haknya memperoleh NPWP, bagaimana kewajiban perpajakannya setelah itu dan dalam kondisi seperti apa WP menjadi WP Non Efektif

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Apa saja persyaratan Subyektif dan Persyaratan Obyektif itu ?

1. Persyaratan Subyektif

Subjek pajak dalam negeri :
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam     suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran     Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri :
a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Persyaratan Obyektif
Secara nyata-nyata telah menerima dan atau memperoleh penghasilan

Wajib Pajak yang telah mendapatkan haknya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, juga harus menunaikan semua kewajiban perpajakannya ada hak maka disitu ada kewajiban, baik berupa melakukan pembayaran pajak, memasukkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan.

Sebagaimana kita ketahui tidak semua wajib pajak terdaftar patuh memenuhi semua kewajiban perpajakannya, penyebabnya bisa bermacam-macam antara lain karena non-aktif, bubar, meninggal dunia dan sebagainya, dan dari kenyataan tersebut telah timbul berbagai istilah seperti WP aktif, WP efektif, WP non Aktif , WP non efektif dan WP karantina yang dapat membingungkan petugas pajak maupun wajib pajak dengan klasifikasi seperti ini.

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran yang dapat menyulitkan administrasi maka diberikan penegasan bahwa administrasi pajak hanya mengenal istilah WP efektif dan WP non efektif.
1. Yang dimaksud dengan WP efektif adalah WP yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi      kewajiban menyampaikan SPT masa dan SPT Tahunan sebagaimana mestinya.
2. Adapun WP non efektif adalah WP yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. WP yang selama dua tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berupa melakukan pembayaran pajak, memasukkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan.
    b. WP meninggal dunia / bubar :
       - WP Orang Pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya (belum dilampirkan Surat Keterangan/Akte Kematian).
      - WP Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari Instansi yang berwenang atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman).
  c. WP yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun telah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk untuk itu.
  d. WP yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian/pengamatan tidak menunjukan adanya kegiatan usaha lagi.

Apabila WP telah masuk dalam kriteria WP non efektif seperti tersebut diatas, WP dapat mengajukan permohonan menjadi WP non efektif ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan administrasi perpajakan.

Apabila status WP telah berubah menjadi WP non efektif (NE), WP tersebut tetap terdaftar dalam master file wajib pajak tetapi secara system tidak turut diperhitungkan sehingga :

1. Tidak dilakukan Surat Tegoran sekalipun WP tidak memasukkan SPT Masa atau SPT Tahunan ;
2. Tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak dikeluarkan STP atas Sanksi Administrasi karena tidak memasukkan SPT ;
3. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan tingkat kepatuhan dan efektifitas pembayaran  pajak Wajib Pajak.

WP NE kembali menjadi WP efektif apabila melakukan salah satu kewajiban perpajakan, yaitu ;

- Memasukkan SPT Masa atau SPT Tahunan
- Memasukkan pembayaran pajak
- Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak
- Diketahui Alamat WP khusus WP NE karena tidak diketahui alamatnya.

Sumber :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.23/1998 tanggal 24 Agustus 1988
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1998 tanggal 27 Juli 1988

Bikinnya Gampang Tapi Menghapusnya Susah , Benarkah NPWP Seperti Itu ?

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 04 Mar 2009 04:30:00 +0000

Jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar pada tanggal 31 Desember 2007 hanya berjumlah 5,5 juta menjadi 12,7 juta NPWP terdaftar pada tanggal 29 Pebruari 2009, peningkatan yang sangat signifikan hanya dalam waktu satu tahun dua bulan terakhir, keberhasilan ini tentu juga keberhasilan dari Sunset Policy atau secara sederhana kita mengatakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas pajak kurang bayar.

Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pendaftaran NPWP bagi mereka yang belum terdaftar, maupun melakukan pembetulan SPT bagi mereka yang sudah memiliki NPWP sebelumnya.

Tata cara pendaftaran NPWP selama masa sunset policy maupun setelah sunset policy berakhir prosedurnya sama sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 .

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 2
(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
(3) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.
(4) Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
(5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai PKP, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
(6) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang:
a. memilih sebagai PKP; atau
b. Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya.
(7) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
Pasal 3

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2) Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selain mendaftarkan diri ke KPP/KP4/KP2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendaftarkan diri ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) melaporkan usahanya ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
(4) Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Pasal 4
(1) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP dan/atau permohonan pengukuhan PKP ke KPP/KP4/KP2KP.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a) KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP; atau
b) KP4/KP2KP memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP,
paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP setelah semua persyaratan lengkap diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak, standar waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP paling lama adalah 1 (satu) hari kerja.

b. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 37a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa dalam rangka Sunset Policy, standar waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP paling lama adalah 1 (satu) jam.

c. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-65/PJ/2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak standar waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP diupayakan selesai dalam 1 (satu) jam.

Secara umum untuk mendapatkan NPWP itu sangat gampang dan prosesnya cepat, bahkan ketika kita berada di pusat – pusat perbelanjaan dimana terdapat pojok pajak disitu pula kita bisa langsung daftar dan mendapatkan NPWP khusus untuk wajib pajak perseorangan hanya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk.

Bagaimana hal nya ketika kita akan menghapus NPWP ?

Penghapusan NPWP secara formal administrasi harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya maupun atas hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh Petugas Pajak.
Berikut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.04/2007 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 09/PJ.04/2007
TENTANG
PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA
PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan atas Penghapusan NPWP/Pencabutan PKPsebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin dan Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dapat dilakukan berdasarkan:
a. Permohonan Wajib Pajak atau Kuasanya; atau
b. Hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh Petugas Pajak.
2. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dapat dilakukan melalui:
a. Pemeriksaan rutin; atau
b. Pemeriksaan Untuk Tujuan lain.
3. Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP didahului dengan pemeriksaan rutin dalam hal:
a. Wajib Pajak Badan atau BUT yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha;
b. Wajib Pajak Badan atau BUT dilikuidasi, termasuk Kerjasama Operasi atau Joint Operations yang telah berakhir masa kerjasama operasinya;
c. Wajib Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
4. Dalam hal penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dilakukan melalui pemeriksaan Rutin pemeriksaan tersebut dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, likuidasi, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun-tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur pemeriksaan khusus.
5. Tim Pemeriksa harus mencantumkan pajak yang masih harus dibayar dan membuat usulan tentang penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dalam Laporan Pemeriksaan Pajak hasil Pemeriksaan Rutin (Bab Kesimpulan dan Usulan Pemeriksa).

6. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dilakukan antara lain dalam hal:
6.1. Wajib Pajak Orang Pribadi:
a. Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum dibagi;
b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
c. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Wajib Pajak;
d. Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu yang penghasilannya di bawah PTKP;
e. Bendahara Pemerintah/Bendahara Proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bendahara;
f. Telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
6.2. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
6.3. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
7. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor.
8. Mengingat Pemeriksaan Tujuan Lain pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, bagi KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, maka pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau pegawai selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang memiliki keahlian dibidang pemeriksaan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
9. Tatacara Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain dalam rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP tetap dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain.
10. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa harus mengirimkan usulan Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP kepada Kepala KPP c.q. Kepala Seksi TUP atau Kepala Seksi Pelayanan dengan menggunakan format sebagaimana terdapat Lampiran 1.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2007
Direktur Jenderal,
ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Ketika mendengar kata Pemeriksaan Pajak sudah terbayang bagaimana susahnya harus mempersiapkan data dan dokumen kelengkapan yang akan diminta pemeriksa , tidak semua dari kita ini kan memiliki kepedulian terhadap data maupun dokumen penting menyangkut aspek perpajakan.

Belum lagi tekanan mental ketika proses pemeriksaan apakah selama ini kita telah melakukan kewajiban perpajakan secara benar ?

Mungkin ada benarnya juga ungkapan seorang kawan kalau NPWP itu mendapatkannya gampang tapi susah ketika menghapusnya, seperti itulah prosedurnya yang berlaku saat ini, apakah nanti akan terjadi perubahan, saya secara pribadi yakin ke arah sana , sehingga kita bisa mengatakan mendapatkan NPWP maupun menghapusnya sama- sama mudah dan sangat cepat.

Bunuh Diri karena Dikejar-Kejar Orang Pajak

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Mon, 02 Mar 2009 02:18:00 +0000

Ada berita tentang pajak yang sedikit berbeda dengan berita-berita seputar perpajakan kita seperti biasanya, kali ini beritanya bukan lagi masalah tarif pajak, sunset policy, atau npwp sebagaimana selalu kita dengar akhir – akhir ini di media massa.

Beberapa media cetak sebut saja kompas dan warta kota ikut memuat berita ini, bahkan warta kota edisi sabtu 28 Pebruari 2009 memuatnya di halaman depan dengan judul yang sangat provokatif Bunuh Diri karena Dikejar-Kejar Orang Pajak .

Judul berita tersebut menurut saya terlalu tendensius menyangkut petugas pajak mungkin tujuannya supaya menarik perhatian orang untuk membacanya.

Di berita tersebut disebutkan korban adalah konsultan yang meninggal bunuh diri karena dikejar-kejar orang pajak dan bos sebuah perusahaan menyangkut jasanya dalam membuat laporan pajak.

Menurut saya keterlibatan petugas pajak tidak secara langsung terhadap peristiwa tersebut, pihak pajak mungkin dalam hal ini sudah masuk ke tahap penagihan pajak atau mungkin baru saja di tahap penetapan besarnya pajak atau mungkin baru tahap pemeriksaan bahkan penelitian, itupun berhubungan dengan perusahaan dimana korban memberikan jasanya. Yang ''mengejar-ngejar" konsultan tersebut justru pihak perusahaan yang merasa dirugikan bukan petugas pajak.

Saya tidak mengerti bagaimana seorang konsultan bisa dituntut sebuah perusahaan untuk mengganti kekurangan pajak tersebut, dalam melakukan pekerjaan seorang konsultan hanya bertanggung jawab terhadap laporan pajak berdasarkan data dan dokumen yang diberikan oleh klien diluar itu kalau ternyata ada data dan dokumen lain dikemudian hari yang ditemukan, seorang konsultan tidak ikut bertanggungjawab, apabila dia salah dalam membuat laporan pajak ini menunjukan konsultan tersebut seorang yang tidak professional.

Atau ada indikasi konsultan tersebut "mentender"/‘membeli’ (praktek illegal) jasa pelaporan pajak perusahaan tersebut sebesar Rp.XX atau U$. XX all in termasuk pajak terhutang perusahaan plus fee jasa konsultan, dan perusahaan tidak tahu menahu yang penting terima beres dengan urusan pajak sesuai kesepakatan tersebut. Ketika jumlah pajak yang terhutang menjadi lebih besar menurut petugas pajak, Perusahaan tidak mau bertanggungjawab dan konsultan lah yang harus menanggung semua itu.

Aya aya wae !

http://megapolitan.kompas.com/read/xml/ 2009/02/28/ 08185591/ bunuh.diri. karena.dikejar- kejar.orang. pajak.

Bunuh Diri karena Dikejar-Kejar Orang Pajak
Sabtu, 28 Februari 2009 08:18 WIB

TANJUNGDUREN, SABTU
— Polsektro Tanjungduren menarik kesimpulan, tragedi berdarah di rumah pasangan muda Andre-Lusiana di Jalan Salak Barat II, Tanjungduren, Jakarta Barat, dipicu kepanikan Andre karena dikejar-kejar orang dari bagian pajak perusahaan.Andre yang berprofesi sebagai konsultan pajak, salah menyusun laporan pajak hingga dituntut menanggung selisih pajak sebesar ratusan juta rupiah. Akibat tertekan, Andre sempat mengajak istrinya, Lusiana (23), mati bersama. ”Dari bukti dan keterangan saksi-saksi, kami berkesimpulan Andre bunuh diri. Awalnya, ia mengajak istrinya mati bersama, tapi istrinya menolak dan melawan,” kata Kapolsektro Tanjungduren Kompol Joni Iskandar, Jumat (27/2) siang.Menurut Joni, mengutip keterangan saksi, Kamis (26/2) sore, Andre curhat kepada Lusiana tentang pekerjaannya. Pria berusia 26 tahun itu mengatakan, dirinya dikejar-kejar petugas pajak dan bos sebuah perusahaan swasta yang memakai jasanya dalam membuat laporan pajak. ”Dia melakukan kesalahan dalam menyusun laporan sehingga perusahaan itu harus membayar pajak lebih besar. Perusahaan itu tidak mau tahu dan meminta Andre bertanggung jawab,” ujar Joni.Awalnya, Andre merahasiakan masalah pekerjaan itu kepada sang istri. Pada Kamis sore, Andre mengeluh kepada Lusiana dan mengajak pasangan hidupnya tersebut mati bersama. ”Agar istrinya tidak ditagih kekurangan uang pajak itu, Andre mengajaknya mati bersama,” kata Joni.Menurut Joni, Andre kemudian mengikat tangan dan kaki istrinya. Lalu, Andre menganiaya Lusiana dengan golok sehingga wanita itu mengalami luka sayat. Bahkan, dua telinga Lusiana nyaris putus. Selain menganiaya sang istri, Andre juga melukai dan membakar dirinya sendiri.Lusiana meronta-ronta hingga ikatan di tangan dan kakinya mengendur. Dia lalu lari ke rumah ketua RT setempat dan melaporkan bahwa suaminya tewas. Di awal keributan, adik Lusiana, Timneng, berusaha melerai. Namun, gadis itu akhirnya menyingkir dan mengurung diri di kamar.Seperti diberitakan, Andre tewas mengenaskan di rumahnya di Jalan Salak Barat II, RT 10 RW 05 Tanjungduren. Rumah berlantai dua ini dikontrak Andre sejak setahun lalu. Andre dan Lusiana baru dua tahunan menikah dan belum dikaruniai anak.Saat menolong pasangan muda ini, warga sempat bingung karena Andre tewas dengan luka mengenaskan dan Lusiana pun terluka parah. Warga ada yang menduga, Andre dan Lusiana cekcok lalu berkelahi. Sementara itu, Timneng—saat itu—belum bisa dimintai keterangan karena syok. (tos)

Jangan Takut Lapor SPT Tahunan Tidak Diterima Petugas Pajak

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Fri, 27 Feb 2009 06:53:00 +0000

Kegiatan Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan merupakan rutinitas dan juga merupakan hajatan besar DJP (Kantor Pelayanan Pajak), bagi Wajib Pajak tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan kemudahan ketika anda menyampaikan kewajiban melaporkan SPT Tahunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Tatacara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan merupakan sebuah terobosan dari DJP dalam rangka memberikan kemudahan dan pelayanan kepada para Wajib Pajak.

Apa yang istimewa dari Perdirjen ini ?

1.

Tempat untuk melaporkan SPT Tahunan lebih banyak pilihan -Tempat Pelayanan Terpadu di KPP, atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box-, apabila kita terdaftar di KPP A dan melaporkan SPT Tahunan di KPP B atau di Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box bukan lagi persoalan dan SPT tetap diterima.

2.
SPT Tahunan yang akan disampaikan dimasukan kedalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama Wajib Pajak, NPWP,Tahun Pajak,Status SPT (N/KB/LB) dan No Telepon.
3.
Petugas TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box langsung memberikan tanda terima SPT tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT.
4.
Apabila SPT Wajib Pajak tidak lengkap berdasarkan penelitian kelengkapan SPT, Wajib Pajak harus melengkapinya dalam jangka waktu 30 hari sejak Surat Permintaan Kelengkapan SPT, apabila jagka waktu tersebut terlewati SPT dianggap belum diterima.

Wajib Pajak yang tahun - tahun sebelumnya pernah melaporkan SPT Tahunan pasti akan merasakan pelayanan yang lebih mudah dan cepat ketika melaporkan SPT Tahunan , SPT yang masuk akan langsung diberikan tanda terima spt tanpa dilakukan penelitian kelengkapan spt, sedangkan penelitian kelengkapan spt dilakukan setelah proses penerimaan spt selesai.

Untuk lebih jelasnya berikut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-19/PJ/2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 19/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 185/PMK.34/2007 tentang tentang Tata Cara Penerimaan
dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan;

Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740);

2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4893);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk
dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang
Harus Dilampirkan;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.34/2007 tentang tentang
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan,
Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.34/2007 tentang tentang
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
7.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 179/PJ/2007 tentang Tempat
Lain yang Dapat Digunakan Untuk Menerima Surat Pemberitahuan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor 11/PJ/2009;
8.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2008 tentang Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi beserta
Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor 7/PJ/2009;
9.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-
Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang
Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang harus Dilampirkan dalam
Surat Pemberitahuan;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1.
Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan
adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun
pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk
SPT Tahunan Pembetulan.
2.
SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT
Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
3.
SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan
lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran
khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.
4.
e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang
semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap
dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat
Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta
keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara
elektronik.
5.
e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang
dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi
atau Aplication Service Provider (ASP).
6.
Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT
adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP
termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan.

7.
Pojok Pajak/Mobil Pajak/Tempat Khusus Penerimaan Surat
Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat
digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
8.
Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca
oleh Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
9.
Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT Tahunan/e-SPT
Tahunan yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak.
10. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian
SPT dan perekaman SPT.
11. Penelitian
SPT atau e-SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan atau e-SPT Tahunan dan
lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan
penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk
menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT
yang diterima tidak lengkap.
12. Validasi adalah kegiatan penelitian kebenaran data/informasi atas SPT
Tahunan yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi e-SPT.
13. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan
cara antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning).
14.
Loading adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital dari media
elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di
Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 2

SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:

1.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama atau alamat Wajib Pajak
tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
2.
SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
3.
SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri
dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Orang Pribadi ditandatangani
oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian
dari Instansi yang berwenang;
4.
Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
5.
SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa
SSP yang sesuai;
6.
SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir Baku
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1. atau III.2. atau III.3. atau
III.4 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
7.
SPT/e-SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan
dan/atau Dokumen Yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b pada
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
8.
Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun" dalam SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
9.
Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan
Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan
tetapi diisi tidak lengkap;

10. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran
Lampiran III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b pada
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang diisi tidak lengkap;
11.
e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media
elektronik, tetapi hanya menyampaikan SPT Induk hasil cetakan tanpa
disertai media elektronik;
12.
e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media
elektronik, tetapi SPT Induk berdasarkan data digitalnya tidak sesuai
dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
13.
Loading atas e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan
menggunakan media elektronik tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem
Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak;
14.
e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media
elektronik tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi
tidak lengkap;
15.
e-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing tetapi elemenelemen
data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;
Pasal 3

(1)
Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan
melalui:
a.
Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau
Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box terdekat;
b.
Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke
Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
c.
e-filing melalui ASP.
(2)
Penyampaian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam
amplop tertutup dengan menulis:
-Nama Wajib Pajak;
-NPWP;
-Tahun Pajak;
-Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
-Nomor Telepon.
Pasal 4

Terhadap SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi kegiatan:

a.
Penelitian SPT; dan
b.
Perekaman SPT.
Pasal 5

(1) SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak
diberikan tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.
(2)
Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Wajib Pajak yang tidak
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut kepada Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB)
paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima.
Pasal 6

(1)
Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian paling lama dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) kecuali untuk SPT Lebih
Bayar paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)
Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1),
SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,
Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
(3)
Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak wajib
menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana
Wajib Pajak terdaftar.
(4)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT
Tahunan, maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (1) dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib
Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT
Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.
(5)
Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap,
dilakukan perekaman.
(6)
Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan
sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak
SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.
Pasal 7

(1)
Tata cara penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini.
(2)
Tanda Terima SPT dan daftar formulir kelengkapan SPT Tahunan/e-
SPT Tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran
III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal 8

(1)
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku maka
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tentang Tata
Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan KEP-36/PJ/2004 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Denganberlakunyaperaturanini ketentuanlain mengenaitata cara
penerimaandanpengolahanSurat PemberitahuanTahunantetapberlakusepanjangtidakbertentangan.

Pasal9

PeraturanDirekturJenderalPajakini mulaiberlakupadatanggal1 Maret
2009.

Dahsyat Nih Pak Darmin

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Fri, 27 Feb 2009 02:43:00 +0000

Wah dahsyat nih Pak Darmin, dalam rangka pembinaan dan penegakan disipilin di lingkungan DJP , tanggal 23 Pebruari 2009 kemarin Pak Darmin a.k.a Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-18/PJ/2009 tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diikuti dengan SE-19/PJ/2009 tentang Kewajiban Mentaati Jam Kerja dan Memanfaatkan Waktu Kerja Bagi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Ini baru namanya ketegasan setelah selama ini pak mantri dan kawan-kawan kroco lainnya di lingkungan dalam DJP selalu ragu menafsirkan masalah aturan kedisiplinan pegawai terutama aturan jam kerja dan absensi.

Surat Edaran ini seakan-akan menegaskan kembali apa yang selama ini menjadi keragu-raguan sekarang menjadi terang benderang, antar teman yang tadinya saling curiga, saling melontarkan isu bahkan iri dengan atasan gara-gara masalah absensi, mulai saat ini sudah ada peraturan yang jelas dan mengikat dan mudah-mudahan kita tidak ragu lagi sobat.

Terus terang pak mantri juga pernah mamanfaatkan ketidakjelasan aturan kedisiplinan ini dulu:) sumpah deh! Banyak caralah bisa kita lakukan misalnya datang jam 7 kabur baru ke kantor jam 4, atau kita manfaatin surat tugas sekalian kabur (pc) , dan lain-lain modus nya ha ha ... tobat! tobat! tobat!

Pak Mantri lampirkan nih SE nya untuk kita baca, teliti, renungkan dan yang penting siapkan mental untuk menjalankannya. Berjoeang Sobat !!!

SURAT EDARAN
Nomor SE- 18 /PJ/2009

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugas terkait dengan ketentuan jam kerja dan pemanfaatan waktu kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembinaan dan penegakan
disiplin pegawai di lingkungan DJP, setiap unit kerja Eselon III wajib menyampaikan Laporan
Bulanan Ketertiban Pegawai dan Laporan Penegakan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-173/PJ/2007 tentang Sistem, Bentuk, Jenis
dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2008 kepada unit kerja
Eselon II masing-masing. Selanjutnya setiap unit kerja Eselon II wajib membuat dan
menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai dan Laporan Penegakan
Disiplin Pegawai dari setiap unit kerja di lingkungan kerjanya dan mengirimkannya ke Bagian
Kepegawaian Kantor Pusat DJP paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

2. Pembinaan dan penegakan disiplin sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
15/KMK.01/UP.6/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Dalam Lingkungan
Departemen Keuangan Republik Indonesia agar diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan
DJP yang melakukan pelanggaran berupa:

a. tidak masuk kantor tanpa ijin/alasan yang sah selama 2 (dua) hari atau lebih, baik berturut-
turut maupun tidak berturut-turut dalam periode 1 (satu) bulan; atau

b. terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya dengan atau tanpa ijin/alasan
yang sah sebanyak lebih dari 5 (lima) kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut
dalam periode 1 (satu) bulan; atau

c. tidak mentaati ketentuan jam kerja atau meninggalkan tempat pekerjaan tanpa ijin/alasan
yang sah.
Contoh:

1. YZ adalah pelaksana pada KPP ABC yang melakukan presensi dengan mesin finger print pada pukul 07.25 WIB. Selanjutnya YZ meninggalkan kantor tanpa ijin (misalnya pergi untuk makan pagi, fitness, belanja, dan mengantar anak) dan kembali ke kantor pukul 09.00 WIB.

2. XY adalah Kepala Seksi pada KPP DEF yang melakukan presensi dengan mesin finger print pada pukul 06.30 WIB. Pada pukul 09.00 WIB, XY meninggalkan kantor tanpa ijin/alasan yang sah dan kembali ke kantor pada pukul 15.00 WIB.

3. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya yang disebabkan
adanya situasi khusus/kejadian luar biasa seperti banjir, gempa bumi atau kebakaran, dapat
dikecualikan dari pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dengan membuat
surat pemberitahuan terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya yang disetujui
oleh atasan langsung (formulir terlampir).

4. Pegawai yang tidak masuk kantor karena alasan penting wajib membuat ijin tertulis yang disetujui
oleh atasan langsung mengenai alasan yang bersangkutan tidak masuk kantor (formulir
terlampir).

5. Dalam hal pegawai yang tidak masuk kantor telah memberitahukan kepada atasannya antara lain
melalui short message service (SMS), telepon, faksimile, atau sarana komunikasi lainnya maka
pegawai tersebut dianggap telah minta ijin atau memberikan alasan yang sah, namun demikian
ijin tertulis sebagaimana tersebut pada angka 4 tetap harus dibuat paling lambat pada hah kerja
berikutnya.

6. Pembinaan dan penegakan disiplin terhadap pegawai dilaksanakan sebagai berikut:
a. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2
huruf a dan b, diberikan Peringatan Tertulis Pertama.
b. Pejabat yang berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung) dapat
melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemanggilan dan mengingatkan pegawai
sebelum pegawai yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk diberikan Peringatan Tertulis
Pertama. Upaya pembinaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pembinaan
Tertulis (formulir terlampir).
c. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2
huruf c, pejabat yang berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung)
agar melakukan upaya pembinaan dengan melakukan pemanggilan dan mengingatkan
pegawai yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pembinaan Tertulis.
Apabila pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran tersebut, pejabat yang
berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung) wajib memberikan
Peringatan Tertulis Pertama kepada pegawai yang bersangkutan.

7. Dalam hal pejabat yang berwenang memberikan Peringatan Tertulis Pertama (atasan langsung)
tidak memberikan Peringatan Tertulis Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam),
atasan pejabat tersebut wajib memberikan Peringatan Tertulis Pertama kepada pejabat yang tidak
memberikan Peringatan Tertulis Pertama.

8. Tahapan pembinaan selanjutnya berupa pemberian Peringatan Tertulis Kedua dan Peringatan
Tertulis Ketiga terhadap pegawai yang masih melakukan pelanggaran setelah diberikannya
Peringatan Tertulis Pertama, dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985.

9. Kepala Subbagian Umum Kepegawaian pada Sekretariat DJP, Kepala Subbagian Tata Usaha
pada Kantor Pusat DJP, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Kepegawaian pada Pusat
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kepala Subbagian Kepegawaian pada Kantor
Wilayah DJP, dan Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pelayanan Pajak, wajib berperan aktif
dalam penegakan disiplin terkait dengan ketentuan jam kerja dan pemanfaatan waktu kerja pada
unit kerjanya masing-masing.

10. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-04/PJ./UP.90/2004 tentang Pembinaan Disiplin Pegawai dinyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bendaharawan Jangan Anggap Enteng Pajak

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 18 Feb 2009 07:57:00 +0000

Jangan Anggap Enteng Kewajiban Pajak Bendaharawan

Mengapa ini menjadi keprihatinan pak mantri ? mengapa harus kita kritisi ?

Dalam dua bulan ini pak mantri baru menyelesaikan pemeriksaan terhadap dua wajib pajak rekanan bendaharawan pemerintah, kedua-duanya selalu bermasalah di Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

Faktur Pajak dibuat tetapi tidak lengkap yang mengakibatkan menjadi FP Cacat sesuai dengan Pasal dengan Pasal 13 Ayat 5 UU PPN jo Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 30/10/2006, Mengakibatkan dikenakannya sanksi Pasal 14 Ayat 4 KUP.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tidak pernah dibuat oleh Bendaharwan mengakibatkan kredit pajak atas pph pasal 23 yang telah dilakukan pemotongan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dibuatnya bukti potong tersebut walaupun sudah dilakukan pembayaran.

Ini hanya contoh dari dua Wajib Pajak saja, bagimana dengan wajib pajak rekanan bendaharawan pemerintah yang lain ? Sangat mungkin kejadian akan seperti ini.

Bagaimana sebenarnya kewajiban perpajakan bagi para bendaharawan ini, berikut pak mantri lampirkan panduan praktis perpajakan bagi para bendaharawan (sumber dari taxbase)

PANDUAN PRAKTIS PERPAJAKAN

BAGI BENDAHARAWAN PEMERINTAH

I. Bendaharawan Sebagai Pemungut Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN/APBD, ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 21/26 danPasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.ï¿½

II. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pendaftaran dan Penghapusan

Bendaharawan Pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat Bendaharawan tersebut berada.

Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai WP adalah:

- Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran

- Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor )

- Fotocopy SK Penunjukan sebagai Bendahara

Dalam hal terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan:

- Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) Bendahara baru

- Fotocopy SK Penunjukan sebagai Bendahara yang baru

Apabila Bendaharawan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut ternyata institusinya bubar, terjadi perubahan organisasi atau proyeknya telah selesai, maka dimintakan penghapusan NPWP dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen-dokumen pendukungnya.

Pembayaran dan Pelaporan

Bendaharawan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan ke KPP. Batas waktu pembayaran dan pelaporan adalah sebagai berikut:

III. Kewajiban Bendaharawan atas PPh

Bendaharawanberkewajiban untuk:

- memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji/honor

- memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang

- memotong PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa

- memotong PPh Pasal 26 atas imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang diterima Wajib Pajak luar negeri

Bendaharawan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas:

- pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos;

- pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

IV. Kewajiban Bendaharawan atas PPN&PPnBM

Atas pengadaan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, bendaharawan wajib memungut PPN & PPnBM.

Bendaharawan tidak melakukan pemungutan PPN & PPnBM atas:

1. Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM

2. Untuk Pembebasan Tanah

3. Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan

4. BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA

5. Rekening Telepon

6. Jasa Angkutan Udara yang diserahkan perusahaan penerbangan

7. Untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN

Barang dan Jasa yang mendapat fasilitas Dibebaskan adalah:

- BKP Tertentu dan JKP Tertentu (PP 146/2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 38/2003)

- BKP Strategis (PP 12/2001 sebagaimana telah diubah dengan PP 46/2003)

- Beberapa BKP yang dibebaskan dari Bea Masuk (231/KMK.03/2001 sebagaimana telah diubah dengan616/PMK.03/2004)

V. Petunjuk Pembayaran Gaji/Honor

Secara umum, pada saat bendaharawan melakukan pembayaran berupa gaji/honor harus dilihat terlebih dahulusumber dana dan kemudian penerima penghasilan tersebut

Sumber dana dapat bersumber dari:

- APBN/APBD

- Non APBN/APBD

Penerima Penghasilan terdiri atas

- Pejabat Negara/PNS/ABRI

- Non Pejabat Negara/PNS/ABRI

Apabila sumber dananya berasal dari selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah ketentuan

pemungutan/pemotongan yang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir uang lembur, Imbalan Prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana diatur dalam PP 45 Tahun 1994.

Apabila penerima penghasilan tersebut Non Pejabat Negara/PNS/ABRI, maka tata cara pemotongan/ pemungutan adalah tata cara yang berlaku umum (Kepdirjen Pajak KEP-545/PJ./2000 jo. Perdirjen Pajak No. 15/PJ/2006), sedangkan apabila dibayarkan kepada Pejabat Negara/PNS/ABRI, berlaku ketentuan khusus (PP 45/1994).

Atas Penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/ABRI yang dananya berasal dari APBN/D dilakukan pemotongan yang bersifat final dengan tarif 15% kecuali bagi PNS golongan II/d ke bawah atau ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, tidak dilakukan pemotongan PPh.

VI. Petunjuk Pengadaan Barang

Kewajiban perpajakan bagi Bendaharawan atas pengadaan barang adalah:

- Pemotongan PPh Pasal 22 (tarif 1,5%)

- Pemungutan PPN dan PPnBM

VII. Petunjuk Pengadaan Jasa

Kewajiban perpajakan bagi Bendaharawan atas pengadaan jasa adalah:

- Pemotongan PPh Pasal 23/26

- Pemungutan PPN

Perlu diperhatikan bahwa, atas pengadaan jasa tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 22 melainkan pemotongan PPh Pasal 23/26 dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku tergantung jenis jasanya (KEP-170/PJ/2002).

VIII. Petunjuk Pengadaan Barang dan Jasa Atas Proyek yang Dananya Berasal dari Hibah / Pinjaman Luar Negeri

Proyek yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri mendapat perlakuan khusus yaitu:

- PPN & PPnBM Tidak Dipungut

- PPh Ditanggung Pemerintah

- Terhadap proyek yang hanya sebagian dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, maka PPN & PPnBM Tidak Dipungut dan PPh Ditanggung Pemerintah hanya atas bagian yang dibiayai hibah/pinjaman luar negeri.

Bagaimana mengisi form 1721 A1 ketika Pegawai Pindah Sebelum Akhir Tahun Pajak

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Mon, 09 Feb 2009 00:26:00 +0000

Formulir ini digunakan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/JHT yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP, dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dapat menyampaikan Formulir 1721-A1 dengan menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Formulir ini tidak perlu diisi oleh Bendaharawan Pemerintah, PT Taspen atas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun atau THT/JHT pegawai negeri dan pejabat negara, serta PT Asabri atas pembayaran pensiun kepada penerima pensiun atau THT/JHT pegawai negeri sipil dilingkungan TNI/POLRI.

Dalam pengertian pegawai tetap termasuk Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap.

Yang dimaksud dengan Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua (THT)/Jaminan Hari Tua (JHT) adalah THT/JHT yang dibayarkan secara bulanan atau teratur
Hati – hati ketika mengisi form 1721 A1 terutama ketika pegawai pindah sebelum akhir tahun pajak, ada penghitungan yang sedikit berbeda dalam mengisi form ini ketika seorang pegawai pindah kerja dari satu cabang ke cabang lainnya atau ke dan dari kantor pusatnya dalam satu pemberi kerja, ketika pegawai pindah kerja ke perusahaan lain maupun ketika pegawai berhenti bekerja .

Titik kritisnya terutama dalam form 1721 A1 Angka 16 (Jumlah Peghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun/Disetahunkan), Coba diperhatikan petunjuk pengisian form 1721 berikut :

Angka 16
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh
PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
Bagian ini diisi dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :
Apabila masa perolehan penghasilan meliputi 1 (satu) tahun takwim, yaitu Januari s.d. Desember, bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 14.
Apabila masa perolehan penghasilan meliputi masa kurang dari 1 (satu) tahun takwim, maka :
a. Dalam hal pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan dipindahkan ke kantor pusat atau cabang lainnya dari pemberi kerja yang sama, oleh Pemotong Pajak yang lama diisi dengan hasil perhitungan sebagai berikut :
jumlah pada Angka 9 dikurangi dengan jumlah pada Angka 13 kemudian disetahunkan.
Contoh :
Misalnya masa perolehan penghasilan adalah Januari s.d. Mei 2005 (5 bulan).
Apabila diketahui bahwa :
- Jumlah pada Angka 7 adalah Rp 30.000.000,00
- Jumlah iuran pensiun pada Angka 12 adalah Rp 100.000,00
- Jumlah gratifikasi pada Angka 8 adalah Rp 10.000.000,00, maka :
- Jumlah biaya jabatan pada Angka 10 adalah Rp 540.000,00 (meskipun 5% x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.500.000,00, namun jumlah paling tinggi yang diperbolehkan adalah 5 x Rp 108.000,00 = Rp 540.000,00),
- Jumlah biaya jabatan pada Angka 11 adalah Nihil, karena jumlah pada Angka 10 telah mencapai jumlah paling tinggi yang diperbolehkan.
- Untuk mengisi Angka 16 dihitung sebagai berikut :
- (Jumlah pada Angka 7 dikurangi dengan jumlah pada Angka 10 dikurangi dengan jumlah pada Angka 12) yang disetahunkan adalah Rp.70.464.000,00, yaitu 12/5 x (Rp 30.000.000,00 - Rp 540.000,00 - Rp 100.000,00).
- Jumlah pada Angka 8 dikurangi jumlah pada Angka 11 adalah Rp 10.000.000,00, yaitu Rp 10.000.000,00 dikurangi Nihil.
Dengan demikian jumlah yang diisikan pada Angka 16 ini adalah Rp 80.464.000,00, yaitu Rp. 70.464.000,00 + Rp. 10.000.000,00.
b. Dalam hal pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan :
1. Berhenti menjadi pegawai, namun tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau
2. Berhenti menjadi pegawai karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia,
maka Angka 16 ini oleh Pemotong Pajak yang lama diisi dengan jumlah sesuai dengan jumlah pada Angka 14.
c. Dalam hal pegawai yang bersangkutan:
1. Pada akhir masa perolehan penghasilan berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau
2. Berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia, atau
3. Pegawai dari luar negeri (expatriate) yang baru berada di Indonesia dalam tahun takwim yang bersangkutan,
maka Angka 16 ini diisi dengan jumlah pada Angka 9 dikurangi dengan jumlah pada Angka 13 kemudian disetahunkan.
Contoh butir 1, 2 dan 3 adalah sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas.
d. Dalam hal pegawai yang bersangkutan adalah pegawai baru (benar-benar baru mulai bekerja), yang pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia, pada Angka 16 ini diisi dengan jumlah sesuai dengan jumlah pada Angka 14.
e. Dalam hal pegawai yang bersangkutan adalah pindahan dari kantor pusat atau cabang lainnya dari pemberi kerja yang sama atau pegawai baru karena pindahan dari pemberi kerja lain, atau baru pensiun, pada Angka 16 ini oleh Pemotong Pajak yang baru diisi dengan hasil penjumlahan jumlah pada Angka 14 dengan jumlah pada Angka 15.

Apakah anda sudah benar – benar mengisi form ini sesuai petunjuknya, apa akibatnya ketika form ini kita isi salah ?

Seorang teman memita bantuan saya mengisi spt tahunan pph orang pribadi form 1770 S, form 1721 A1 dari januari s.d April dari PT.X dan form 1721 A1 dari Mei sd Desember dari PT.Xa (masih satu pemberi kerja), setelah saya teliti dari pemotong pajak lama PT.X salah mengisi angka 16 form 1721 A1 karena tidak disetahunkan, begitu juga pemotong pajak baru tidak mengisi angka 15 Penghasilan Netto dari masa sebelumnya.

Dengan kondisi ini SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S teman saya ini menjadi Kurang Bayar, Nah bagaimana ini ? temen satu ini padahal tidak memiliki sumber penghasilan lain selain sebagai karyawan dan merasa semua kewajiban perpajakannya telah dipotong
dan disetorkan perusahaan, karena kesalahan seperti ini dia merasa dirugikan dan harus membayar lebih banyak lagi.

Mengisi form 1721 A1 ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, ada detil yang harus kita perhatikan supaya kejadian serupa tidak terulang dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Mencermati Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

noreply@blogger.com (rahman.sur) — Wed, 04 Feb 2009 08:19:00 +0000

Mencermati Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Pasal 14 UU No 36 Tahun 2008

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) merupakan sebuah pilihan, fasilitas dan juga kemudahan.

Wajib pajak sebelum memutuskan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan netto harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan menghasilkan laba usahanya dalam kurun periode satu tahun tersebut, dan membandingkannya dengan porsentase norma penghitungan penghasilan netto yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan.

Sebagai ilustrasi wajib pajak orang pribadi pedagang barang kelontong di Jakarta kemampuan labanya sebesar rata – rata 40% dari omzet setahun, dibandingkan porsentase norma sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 (sampai saat ini peraturan tersebut masih berlaku) sebesar 30%, lebih rendah 10% dari rata – rata kemampuan menghasilkan laba.

Wajib Pajak boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan netto untuk menentukan nett income dan kemudian menentukan pajak terhutangnya, ada loss margin dari nett income 10% yang seharusnya dikenakan pajak, apakah wajib pajak melanggar aturan ? TIDAK  TAX AVOIDENCE

Tapi disinilah yang harus dicermati, atas margin income yang belum dikenakan pajak tersebut apabila digunakan atau dimanfaatkan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, akan menjadi entry point temuan pemeriksaan ketika terhadap wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan pajak.

Satu hal lagi yang harus dicermati dan kadang-kadang menjadi hal yang disepelekan baik oleh wajib pajak maupun fiscus, kewajiban formal memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak penggunaan norma penghitungan penghasilan netto dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, apa yang terjadi di kantor pajak sekarang ini, wajib pajak baru melanyampaikan pemberitahuan tersebut bersamaan dengan penyampaian spt tahunan ada juga yang sama sekali tidak memberikan pemberitahuan, tetapi hal itu tidak dipersoalkan oleh fiscus, tidak dianggap penting dan lewat begitu saja.

Wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dianggap menyelenggarakan pembukuan, apa konsekuensinya? Wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan karena ketika menerapkan norma hanya melakukan pencatatan  Atas hal ini wajib pajak terancam sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan pasal 13 Ayat 3 hurdf a Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Netto merupakan suatu kemudahan tetapi harus juga dicermati konsekuensi dari hal tersebut, bagaimanapun juga penerapan pembukuan dalam menghitung laba rugi dan posisi usaha hasilnya jauh lebih akurat dan lebih mudah dipertanggungjawabkan baik untuk kepentingan pajak maupun kelangsungan usaha.
Demikian sekedar berpendapat.