Tim Redaksi Sekitarkita menyadari bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai siapa Irshad Manji dan pemikirannya. Isu yang dihembuskan oleh pihak yang menolak adalah masalah liberalisme, orientasi seksual penulis, urusan legal formal tanpa memahami dengan jelas apa isi dari bukunya. Hampir semua yang menolak belum membaca buku tersebut.

Oleh karena itu, kami memberikan akses untuk mengunduh buku “Allah, Liberty and Love; Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan”

Ide dilawan dengan ide, buku dilawan dengan buku!

Silahkan unduh di sini

Stereotyping buruh perempuan seperti itulah yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, ketika ada perempuan bernama Marsinah mau melawan, mengorganisir kawan-kawannya maka jawabannya adalah pembungkaman dan pembunuhan. Apa yang dilakukan Marsinah harus dihentikan, karena akan mempengaruhi iklim investasi yang sedang diiming-imingi oleh tawaran keunggulan komparatif perburuhan Indonesia.

Namun membunuh Marsinah, tak dapat mencegah gerakan buruh di Indonesia untuk terus melawan. Pemogokan massal Great River dan Gajah Tunggal pada masa Orde Baru dimotori juga oleh aktivis-aktivis buruh perempuan.

Masalah pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan seperti cuti haid, cuti melahirkan dan hak-hak reproduktif lainnya selalu menjadi stimulus perlawanan buruh di tingkat pabrik.

Dalam perspektif feminist, pengalaman individual yang otentik di kalangan buruh perempuan menjadi pelatuk kesadaran kaum buruh perempuan (dan juga didukung buruh laki-laki) untuk menuntut hak-haknya.

Sepanjang masa Orde Baru hingga saat ini, salah satu tuntutan pokok yang selalu dilancarkan pada saat pemogokan buruh adalah pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan terkait cuti dan hak-hak reproduksinya.

Jika di ranah perjuangan hak-hak normatif perburuhan, isu-isu perempuan nampak mendominasikan namun dalam ranah perjuangan hak-hak politik yang diperjuangkan serikat buruh, tak banyak masalah perempuan terikut dalam tuntutan politik buruh.

Pun dalam internal kerja serikat buruh. Mayoritas serikat buruh menempatkan isu perempuan dalam divisi khusus, tetapi tidak menjadi pertimbangan kunci.

Pembacaan kritis terhadap statuta serikat buruh yang ada di Indonesia mayoritas tidak menggunakan pertimbangan gender balance dalam prinsip-prinsip kepemimpinannya. Bahkan ada kecenderungan untuk mendomestifikasi kerja-kerja divisi perempuan di serikat buruh.

Walau dalam beberapa serikat buruh (terutama yang non mainstream) banyak dipimpin oleh perempuan, namun itu bukan menjadi jaminan terdorongnya perspektif keadilan perempuan dalam gerak roda serikat buruh.

Gambaran tersebut diatas bukan berarti memperlihatkan bahwa tak ada geliat perempuan dalam gerakan buruh di Indonesia. Bahkan sebenarnya buruh perempuanlah yang menjadi gerbong utama gerakan buruh di Indonesia. Masalahnya terletak pada pola kepemimpinan dan agenda di serikat buruh yang masih gender-blind.

Geliat kaum perempuan dalam gerakan buruh Indonesia pernah menemukan jamannya. Aktivis gerakan buruh SK Trimurti bahkan pernah menorehkan kebijakan politik perburuhan yang pro perempuan. Pada saat SK Trimurti menjadi Menteri Perburuhan, beberapa Konvensi ILO terkait dengan hak-hak perempuan diratifikasinya.

Penulis: Wahyu Susilo
Sumber: Geliat Gerakan Buruh Perempuan Indonesia

• Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 dan masih berlangsung hingga tulisan ini diterbitkan
• Lumpur ini berasal dari sumur pengeboran Banjar Panji-1 milik PT. Lapindo Brantas
• PT. Lapindo Brantas dimiliki oleh keluarga Abu Rizal Bakrie
• Peristiwa ini kemudian dikenal dengan lumpur Lapindo. Sementara beberapa pihak menggunakan lumpur Sidoarjo. Pengunaan istilah ‘lumpur Sidoarjo’ dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kesan pertanggung-jawaban Lapindo
• Menurut Warta Ekonomi,  pada tahun 2008 aset keluarga Bakrie,  pemilik PT. Lapindo Brantas meningkat 83,66% atau sekitar Rp 42,9 Trilyun.
• “Yah ini jadi sudah disaster. Jadi negara harus mulai ikut memikirkan ini,” kata Menteri ESDM Poernomo Yosgiantoro mengutip ucapan SBY, usai sidang kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/11/2006).¹
• Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibentuk berdasarkan pada Keppres. Nomor 13 Tahun 2006
• Pada  APBNP 2012, pemerintah mengalokasikan dana 1,3 triliun untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan penanganan Lapindo.²
• Total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang.³
• Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007, menetapkan bahwa Lapindo Brantas bertanggung jawab membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur lapindo.⁴

1. www.detik.com
2. Tempo.co – Duit APBN untuk Lapindo, Kata Ical Itu Tanggung Jawab Pemerintah
3. Kebijakan Penanganan Lumpur Lapindo
4. Tempo.co - Negara Menanggung Ganti Rugi Lapindo

Cara polisi membubarkan diskusi sangat bermasalah dan cenderung menebar ancaman. Polisi tidak menangkap massa yang masuk dan mencoba mengganggu diskusi, justru  tindakan yang diambil polisi adalahh mengakomodir tuntutan massa dan meneruskan aspirasinya untuk membubarkan diskusi.

Diskusi ini bersifat ilmiah dan merupakan bagian dari hak konstitusi warga negara untuk memperoleh informasi , berkumpul dan berpendapat yang dijamin dalam  Undang-Undang Dasar 1945. Alasan kepolisian bahwa acara ini illegal karena tidak memiliki ijin keramaian adalah alasan yang tidak berdasar dan  telah melecehkan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar  1945. Polisi melakukan pelanggaran dengan membiarkan para penyerang yang mengaku ormas (FPI, FORKABI dan FBR) untuk memasuki wilayah privat (pekarangan) orang lain, mengeluarkan ancaman-ancaman maupun pernyataan kebencian, dan melakukan pengrusakan. Bukan hanya membiarkan, Kepolisian bahkan telah bertindak aktif sewenang-wenang melanggar hak konstitusi warga dengan membubarkan kegiatan ini.

Dengan ini kami menyatakan:

1. Mengutuk tindakan polisi, dalam hal ini Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Adri Desas Puryanto, S.H yang membubarkan paksa acara diskusi.
2. Menyesalkan cara polisi membubarkan diskusi yang mengancam tidak akan memberi perlindungan keamanan jika diskusi masih  berlangsung.
3. Menegaskan kembali bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi dijamin konstitusi.

[Siaran Pers bersama ini dibuat oleh; Komunitas Salihara, YLBHI, ELSAM, LBH Jakarta, KontraS, Perkumpulan Ekitas Indonesia, JIL, Our Voice, AJI Jakarta, Suara Perempuan Indonesia, Penerbit Rene Book, Perempuan Mahardika, KEMI, Peace Women Across the Globe dan SEJUK]

Kronologisnya dapat dilihat di sini

18.00
Sekuriti Salihara mendapat SMS dari Intel Polsek Pasar Minggu yang meneruskan SMS permintaan penghentian paksa diskusi dengan Irshad Manji. Bunyi SMS-nya “Mohon dihentikan santapan rohani dari Irshad Manji, tokoh lesbian dari Kanada, karena akan diserang oleh umat Islam.”

Panitia menawarkan untuk mengundang perwakilan FPI untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan Irshad Manji secara langsung. Salah seorang dari FPI mengatakan bahwa akan datang massa dari daerah lain. Sambil menunjukkan SMS dari telepon genggamnya yang menginformasikan akan datang massa dari daerah lain.
Emily Rees seorang teman Irshad, diminta untuk digeledah tasnya oleh Kapolsek dan meneruskan kepada stafnya. Petugas memeriksa passport Emily dan melihat beberapa foto yang diambil Emily.

18.30
Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Adry Desas Puryanto, SH, dengan jaket coklat, tidak memakai seragam, datang ke Salihara bersama rombongan. Rombongan itu ditemui M. Guntur Romli, Hening (panitia) dan sekuriti Salihara. Tidak beberapa lama datang pula panglima FPI Jakarta Selatan, Heri. Kemudian datang salah seorang RT Salihara, Khaeruddin. Mereka minta acara digagalkan. Mereka menuntut Irshad Manji tidak bicara.

Pada mulanya mereka menganggap bahwa acara ini diselenggarakan oleh para waria. Ketika disampaikan bahwa acara tersebut adalah bedah buku, mereka lalu mengubah tuntutan bahwa tidak boleh menyelenggarakan acara untuk orang asing. Mereka juga menuntut surat izin. Polisi meminta acara ditunda sampai surat-surat izin selesai.

19.26
Moderator membuka acara. Sambutan disampaikan Goenawan Mohamad. Lalu, Irshad Manji memulai paparan materi diskusi.

19.55
Kapolsek menginturupsi diskusi. Panitia mengajak peserta untuk tenang dan kembali berdiskusi

19.57
Kapolsek interupsi dan memaksa untuk memberi pernyataan di hadapan peserta diskusi. Acara kemudian dihentikan dan memberikan kesempatan kepada Kapolsek bicara.

“Asalamualaikum, Saya ini Kapolsek Pasar Minggu, jadi malam ini, saya ingin menyampaikan informasi sehubungan dengan kegiatan hari ini;
Pertama, Saya dapat SMS dari warga setempat atas kegiatan ini, bahwa warga setempat keberatan dengan acara ini, Rt dan Rw juga hadir.

Kedua, keberatan atas acara ini, oramas-ormas ini juga. (peserta diskusi memprotes keterangan polisi) ada FBR, Forkabi, FPI, ini keberatan juga. Dan terakhir setelah saya datang ke sini, ternyata kegiatan ini tidak ada izinnya, izin RT dan RW dan pihak kepolisian, karena narasumbernya dari orang asing. Kalau ada orang asing seharusnya ada izinnya dari Polda, Pores, dan Polsek. Itu izin normatifnya, UU No. 2 tahun 2002; pasal 13 tentang tugas pokok ini.

Dari 3 informasi ini, saya berhak mem-pending acara ini. Aturan normatif ini. Keberatan sudah ada. Apa saya tidak berhak? (Peserta diskusi memprotes.) Saya sudah mengamankan, mengarahkan panitia, karena narasumber orang asing. (Protes peserta diskusi.) Saya sudah izin dengan panitia tapi panitia tidak kooperatif dengan saya.”

19.58
Pagar Salihara mulai dijebol oleh massa bersorban putih sambil berteriak-teriak “Allahu Akbar!” “Bubarkan!”

20.15
Kapolsek memberi waktu selama sepuluh menit dengan ancaman, jika dalam waktu sepuluh menit acara tidak dibubarkan, maka ia mengancam akan pulang. Acara diskusi pun diakhiri.

20.31  
Massa mulai masuk ke dalam ruang diskusi dengan meneriakkan takbir, Allahuakbar, karena peserta diskusi belum membubarkan diri. Kemudian, Kapolsek ngotot untuk membubarkan peserta diskusi.

20.33
Mengikuti seruan Ulil Abshar Abdalla, bahwa Irshad Manji sebagai tamu, maka sebagian peserta beramah-tamah  dengan Irshad, dan sebagian lain duduk-duduk di sekitar ruang diskusi.

20.40
Karena masih ada diskusi informal, seorang polisi memerintahkan untuk membuka pagar Salihara. Dan beberapa orang menggunakan helm, masuk ke dalam ruangan diskusi dan diusir oleh sekuriti Salihara.
Peserta diskusi tidak mau membubarkan diri dan massa juga terus berkumpul di pelataran Salihara.

20.41
Massa masih berkumpul dan berteriak-teriak. Kapolsek didampingi beberapa polisi lain, berteriak-teriak untuk membubarkan acara. Kemudian Irshad Manji naik ke lantai 3.
Polisi pun mengusir peserta diskusi, “pulang kalian semua!” dengan nada tinggi dan peserta diskusi membantah seruan polisi. Polisi mengancam, jika peserta tidak membubarkan diri, peserta akan diangkut ke kantor polisi. Namun peserta menimpali, “tidak takut!!!”.

21.42
Ada kabar bahwa Irshad Manji akan pulang dengan dikawal polisi. Massa terus berteriak-teriak mengusir Irshad Manji dan menarik spanduk acara.

21.43
Rombongan polisi dipimpin Kapolsek dan seorang yang mengaku intel, datang ke atas bertemu panitia dan meminta Irshad Manji keluar dari Salihara. Panitia mendapat info, Irshad bisa keluar dari pintu belakang. Polisi menginginkan Irshad keluar dari pintu depan. Panitia menolak karena ada saran dari polisi bahwa Irshad akan dibawa ke Polres.

21.40
Polisi dan panitia turun mengajak peserta untuk membubarkan diri. Peserta diskusi tidak mau membubarkan diri

21.45
Rombongan polisi dipimpin oleh Kombes (Pol) Imam Sugianto, M.Si, Kapolres Jakarta Selatan, naik ke lantai 3, bertemu Nong, Robi tetap dengan usulannya ingin mengamankan Irshad. Panitia sudah menjelaskan ke Irshad, namun Irshad tidak mau meninggalkan Salihara, selama peserta diskusi belum meninggalkan Salihara. Karena Irshad mau bergabung dengan peserta diskusi dan tidak meninggalkan diskusi.

21.46
Ulil bernegosiasi dengan Kapolres, dan terjadi kesepakatan, Irshad keluar didampingi dengan lawyer dan tidak ke kantor polisi, namun ke tempat yang ditentukan panitia dan polisi.

21.58
Irshad Manji setuju dan turun bersama Ulil dikawal polisi dan berhenti di bawah sesaat memberikan pernyataan dikawal ketat oleh polisi. Kemudian bergegas meninggalkan Salihara dikawal mobil polisi. Massa intoleran terus-menerus meneriakkan makian dan kata-kata kasar terhadap Irshad Manji.

Sumber: OurVoice

Pendapat Suryadharma tersebut disambut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Ali (kompas.com 5/3/2012). Bagi Marzuki berpakaian tak pantas, seperti rok mini, mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual. Penjelasan ini mirip dengan Undang-Undang Pornografi dan aturan berpakaian di sejumlah daerah yang diklaim bertujuan untuk melindungi perempuan.

Benarkah kebijakan tersebut menghindari perempuan dari kekerasan seksual?

Apakah memang berpakaian terbuka merupakan penyebab perempuan dilecehkan secara seksual?

Logika penis
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perendahan manusia (dehumanisasi). Suatu tindakan termasuk kekerasan seksual jika eksistensi tubuh seseorang diobjekan paksa secara seksual padahal harapan ketubuhannya saat itu bukan untuk dijadikan objek seksual. Pelaksanaannya bisa berupa perlakukan fisik, ucapan maupun pikiran (psikis). Khusus kekerasan seksual secara fisik biasa disebut perkosaan—tak hanya pemaksaan yang menyertai kontak alat kelamin.

Di dalam masyarakat patriarki heteroseksual kekerasan seksual biasanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Mengunggulkan penis budaya ini telah membentuk penilaian ketubuhan manusia berdasarkan sudut pandang laki-laki semata. Karena terbukanya tubuh perempuan bisa merangsang, maka tubuh perempuan menjadi permasalahan. Tapi sudut pandang perempuan terhadap tubuh laki-laki tak pernah dilibatkan dalam menilai tubuh laki-laki yang terbuka di ruang publik. Penggunaan penis dalam berpikir inilah yang menilai tubuh perempuan layak direndahkan. Perempuan yang berpakaian terbuka di ruang publik disalahkan karena cenderung membuat penis berdiri. Sebaliknya, jika di ruang publik laki-laki berpakaian terbuka, hal ini tak disalahkan karena tak membuat penis berdiri.

Sudut pandang patriarki heteroseksual yang merendahkan tersebut diwajarkan oleh Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo. Laki-laki yang biasa dipanggil “Foke” ini berkomentar: “bayangkan saja kalau orang naik mikrolet duduknya pakai rok mini, kan agak gerah juga. Sama kayak orang naik motor, pakai celana pendek ketat lagi, itu yang di belakangnya bisa goyang-goyang.”¹.

Logika otot: tirani mayoritas
Selain itu, saat laki-laki mewajarkan kekerasan seks secara fisik terhadap perempuan berpakaian terbuka, saat itu otot telah menyingkirkan otak dalam berpikir tindak. Perempuan yang biasanya lemah secara fisik dijadikan objek kekerasan seks. Ada dominasi fisik antara laki-laki sebagai pelaku terhadap perempuan sebagai korban.

Logika otot yang menekankan kekuatan fisik cenderung memihak hal yang bersifat kuantitas. Benar/salah suatu hal dinilai dari seberapa banyak pendukungnya. Alhasil penghormatan masyarakat kita terhadap pilihan individu amatlah rendah. Jika seorang “the Viking” dipukuli karena mengenakan baju biru Persib di permukiman warga Jakarta, yang disalahkan si “the Viking”. Jika pengendara BMW melintasi permukiman kumuh lalu mobilnya dihancurkan warga, yang disalahkan adalah si pengendara. Jika di pasar ada orang dijambret perhiasannya, yang disalahkan adalah si pemakai perhiasan.

Masyarakat pun berkesimpulan sama saat perempuan mengalami kekerasan seksual. Tindak kekerasan ini diwajarkan karena perempuan tak mengikuti penilaian orang banyak. Pendapat mayor masyarakat kita cenderung menyalahkan si korban. Keberpihakan dalam konflik didasari oleh jumlah. Karena korban adalah minoritas, kelakuannya dinilai tak menghormati masyarakat.

Logika penis dan otot tersebut yang membentuk GTPPP. Sebuah kebijakan yang jauh panggang dari api. Masalah berpikir dalam bertindak malah diselesaikan dengan mengatur pihak yang menjadi objek dari kesalahan. Laki-laki bisa melecehkan perempuan secara seksual karena memakai penis saat berpikir lalu menempatkan kekuatan fisik sebagai variabel absah dalam memenuhi keinginan.

Menindak pelaku
Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi bukan karena perempuan berpakaian terbuka atau tertutup. Tingkat kekerasan seksual sangat tinggi justru cenderung terjadi di negara yang warga perempuannya berbudaya pakaian tertutup. Di Mesir misalnya, Menurut Mesir Center for Women’s Right, yang mengorganisir konferensi, 83 persen perempuan Mesir dan 98 persen perempuan asing di Mesir telah mengalami pelecehan seksual².

Selain karena budaya patriarki heteroseksual yang menilai tubuh perempuan sebagai sumber nafsu, tingginya tingkat kekerasan seksual di suatu negara pun disebabkan karena rendahnya upaya tindakan hukum bagi pelaku. Ini disebabkan karena penindak hukum pun memakai penis dan otot dalam berpikir. Saat ada pengaduan kekerasan seksual, komentarnya adalah: “salah sendiri pakaiannya terbuka” atau “salah sendiri memberhentikan angkot di tempat yang sepi?”

Ada dominasi patriarki heteroseksual berdasar penis dan otot di masyarakat. Perempuan yang dilemahkan secara sistem budaya ada di dalamnya. Menyelesaikan masalah kekerasan seksual bukan melalui aturan yang menindak cara berpakaian perempuan. Justru yang harusnya ditindak adalah pelaku kekerasan. Perempuan telah dijadikan objek kekerasan oleh si pelaku karena perempuan dianggapnya sebagai pihak lemah. Karena itu, memakai otak dengan menindak tegas pelaku kekerasan seksual adalah bentuk jalannya hukum yang berpihak pada kaum lemah, kaum perempuan.

Penulis: USEP HASAN SADIKIN, Kontributor Sekitarkita | Twitter: @usephasans

1. tempo.co 17/8/2011
2. voa-islam.com, 16/12 2009

• Komnas Perempuan mencatat 105.103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 384 lembaga pengada layanan sepanjang pada tahun 2010.¹
• Jawa adalah wilayah dengan korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi, disusul Sumatera dan Kalimantan.²
• Di Indonesia, setiap hari 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.³
• 50 persen kasus kekekerasan seksual di Indonesia adalah perkosaan.⁴
• Di Kanada, hanya 10% kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Polisi.⁵
• Setiap menit, 1,3 perempuan dewasa diperkosa di Amerika Serikat⁶
• Saat terjadi konflik di Rwanda, tercatat antara 250.000 sampai 500.000 perempuan diperkosa. Dalam perang, perkosaan digunakan sebagai salah satu senjata.⁷
• Setiap 17 detik, satu orang perempuan diperkosa di Afrika Selatan. Jumlah ini tidak termasuk kasus perkosaan terhadap anak.⁸
• Berdasarkan data Bank Dunia, Perempuan yang berumur antara 15-44 tahun lebih berisiko jadi korban perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga daripada kanker, kecelakaan, perang atau malaria.⁹
• 1 dari 3 perempuan di dunia dianiaya, dipaksa berhubungan seks atau bentuk lainnya oleh pasangannya selama masa hidupnya.¹⁰

1. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2010
2. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2010
3. Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani Topik Khusus tentang Perkosaan, Komnas Perempuan
4. Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani Topik Khusus tentang Perkosaan, Komnas Perempuan
5. Statistic, http://www.fraserhealth.ca/your_health/sexual_health/sexual_assault/statistics
6. Fact and Myth Concerning Sexual Assault, http://www.stanford.edu/group/svab/myths.shtml
7. Violence against Women – Facts and Figures, http://saynotoviolence.org/issue/facts-and-figures
8. Rape Statistics – South Africa & Worldwide 2011 – http://www.rape.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=875
9. Violence Against Women: Facts and Background – http://www.whiteribboncampaign.co.uk/node/218
10. Violence Against Women: Facts and Background – http://www.whiteribboncampaign.co.uk/node/218

“Pemaksaan secara fisik, contohnya perkosaan”. Enggar, SMA N 6, Jakarta Selatan

“Kekerasan yang dilakukan seseorang atau kelompok, tapi kekerasannya itu menyangkut harga diri seseorang. Contohnya, yang anak kecil diculik itu terus alat kelaminnya di silet-silet.” Salsabila, MAN 1, Jakarta Selatan

“Segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan dan terambil kehormatan dan harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak (verbal, gerak tubuh, pandangan mata, dsb).” ERD, Karyawan swasta

Nah, bisa diliat dari beberapa jawaban masyarakat ternyata berbeda-beda pandangannya mengenai kekerasan seksual.

Tidak ada definisi yang pasti, namun berdasarkan dari peristiwa dan pengalaman kekerasan seksual dapat dirumuskan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, dan setiap tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya merupakan suatu tindak kriminal yang harus ditindak.¹

Dari hasil pendokumentasian  Komnas Perempuan menyatakan ditemukan ada 14 bentuk yang merupakan kekerasan seksual, diantaranya:

1. perkosaan;
2. pelecehan seksual (verbal, gerak tubuh, pandangan mata);
3. eksploitasi seksual ;
4. penyiksaan seksual;
5. perbudakan seksual;
6. intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perksoaan;
7. prostitusi paksa;
8. pemaksaan kehamilan;
9. pemaksaan aborsi;
10. pemaksaan perkawinan;
11. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
12. kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi gender.²

Nah, sekarang udah ada gambaran kan ya tentang apa itu kekerasan seksual? Seenggaknya dengan tahu bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas, kita jadi gak ragu lagi untuk melawan atau melaporkannya jika itu terjadi sama diri kita atau orang-orang yang kita kenal. Memang kebanyakan kekerasan seksual dialami oleh perempuan, tetapi sebenarnya kekerasan seksual bisa dialami oleh laki-laki juga. Intinya, kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja; tidak mengenal jenis kelamin, umur dan latar belakang sosial.

Penulis: Wulan, Kontributor Sekitarkita | twitter: @cewulans

1. Kekerasan Seksual:Kenali dan Tangani, Komnas Perempuan
2. Kekerasan Seksual:Kenali dan Tangani, Komnas Perempuan

Membaca sejarah melalui film memberikan ruang kebebasan untuk berpikir kritis. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, kegiatan ini menjadi semangat berbagi. Berbagi pengetahuan perempuan dan belajar dari pengalaman kolektif perempuan sebagai parameter keadilan pemerintah terhadap rakyatnya.

Kelompok Tutur Perempuan bekerjasama dengan Komunitas sekitarkita.com dan Youth Network mengadakan pemutaran film Sang Penari dan Diskusi “Perempuan Kita: Penuturan Sejarah ’65 Lintas Generasi” pada:

Hari/ tanggal : Sabtu, 28 April 2012
Pukul: 15.00 – selesai
Tempat: Kineforum, Taman Ismail Marzuki.
Pembicara:

1. Nani Nurani (Penari dan penyanyi Istana pada masa Presiden Soekarno; Korban ’65)
2. Ruth Indiah Rahayu ( Aktivis Perempuan)
3. Faris Panghegar (Mahasiswa FISIP UI/ Pemenang Lomba Essay ’65)

Kegiatan ini tidak dipungut biaya. Silahkan hadir

Salam,
Kelompok Tutur Perempuan
sekitarkita.com
Youth Network

Unduh posternya di sini