Center for the Study of Inequality & Education, Indonesia

Menjadikan Indeks Prestasi, Indeks Kekuasaan

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Wed, 03 Mar 2010 05:15:00 +0000

Beberapa hari lagi ujian nasional diadakan. Anak-anak Indonesia akan (di/me)nentukan suratan takdirnya. Apakah mereka itu anak-anak bangsa 'pecundang' atau 'berprestasi.' Naturalisasi ketidakadilan sosial mulai diinternalisasikan dalam jiwa mereka. Proses domistikasi diawali.

Bukan hanya individu siswa, sekolah juga akan dihakimi, mana sekolah 'pecundang' dan 'unggulan'.

Ujian nasional merupakan hasil simplikasi ekstrim proses belajar dan mendidik di lingkungan sekolah kita. Proses belajar menjadi individu bermartabat yang begitu kompleks dimodifikasi menjadi 'kecerdasan' menjawab soal-soal ujian nasional.

Ujian, Pisau Bermata Dua

Ujian nasional sebagai penentu keberhasilan proses pendidikan dapat menjadi alat legitimasi sekaligus deligitimasi otoritas pemerintah.

Saat siswa-siswa berhasil mencapai tingkat kelulusan memuaskan, pemerintah akan berbangga mengklaim kesuksesan. Sebaliknya, apabila tidak tercapai, mereka berdalih dan melempar kesalahan pada guru dan sekolah.

Tak satu pun di antara dua kondisi ini, berhasil atau tidak, yang menguntungkan anak-anak Indonesia.

Perubahan di bawah Tekanan

Inisiasi perubahan sistem pendidikan sering lahir dari sebuah tekanan, bukan karena benar-benar ingin berubah, sehingga bentuk dan isi perubahan sering asal comot saja.

Pemerintah senantiasa melakukan perubahan sistem saat mendapat tekanan masyarakat sipil. Respons terhadap tekanan bervariasi berdasarkan kepentingan sosial, ekonomi dan politik pihak yang sedang memegang kekuasaan.

Pada tingkat regional dan global, pemerintah memperkenalkan perubahan berdasarkan tekanan kompetisi dari negara tetangga atau nasihat lembaga-lembaga asing. Dari tahun ke tahun, standar kelulusan ditingkatkan semata-mata karena dorongan nafsu bersaing dengan negara tetangga.

Dari masa ke masa, isi mata pelajaran diubah berdasarkan kebutuhan persaingan di tingkat global. Isi kurikulum ditetapkan berdasarkan tuntutan hasil studi antar bangsa, seperti TIMSS, PISA, atau PIRLS.

Pemerintah dan sebagian besar tokoh-tokoh pendidikan kita, khususnya mereka yang bermental managerial(ist) tidak memiliki kepekaan pada substansi pendidikan.

Walhasil, makin tinggi dana yang dikeluarkan untuk pendidikan, makin tinggi pula problematika sosial yang ada. Pengangguran dan kesenjangan sosial makin tinggi.

Data untuk Legitimasi, bukan untuk Informasi

Data kependidikan, termasuk hasil ujian nasional, digunakan semata-mata untuk melegitimasi kekuasaan. Tidak heran apabila perbincangan dan perdebatan yang terjadi setelah pengumuman hasil ujian hanya berputar pada apakah standar kelulusan secara nasional tercapai atau tidak.

Jenis data kependidikan lain yang disediakan pemerintah sama sekali tidak menyentuh tujuan dasar pendidikan, mencerdasakan dan memberikan jaminan keadilan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Sistem pendidikan kita telah melenceng jauh dari tujuan tersebut. Ukuran utama keberhasilan pendidikan sekarang selalu diterjemahkan ke dalam bahasa akuntansi dan ekonomi.

Sama halnya dengan kecerdasan yang diterjemahkan ke dalam kemampuan menjawab soal-soal kerdil makna, indikator keadilan hanya diartikulasikan dalam bentuk desparitas atar jenis kelamin, kota dan desa, serta tingkat partisipasi pendidikan.

Indeks-indeks miskin makna inilah yang digunakan melegitimasi keberhasilan dan otoritas kekuasaan.

Kapitalisasi Penderitaan Rakyat: Paripurna DRP Pun Dibuat Ricuh

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Tue, 02 Mar 2010 07:26:00 +0000

Ingin menulis coretan tentang 'mengapa hampir semua sekolah dan perguruan tinggi terbaik ada di Jawa', saya tiba-tiba baca berita 'wakil' rakyat sedang berkelahi. Wakil rakyat berkelahi, mahasiswa pun sedang main lempar-lemparan dengan para penjaga orang-orang yang selalu mengaku bekerja untuk rakyat itu.

Mengisap Darah Rakyat

Tidak puas mencuri duit rakyat atas nama penyelamatan ekonomi rakyat Indonesia, mereka terus melanjutkan drama kerakusan yang sangat menjijikkan.

Kita sebagai rakyat lemah harus sadar bahwa saat orang-orang itu mengatakan demi rakyat, jangan senang dulu. Sebenarnya yang mereka maksudkan 'rakyat' hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Hanya mereka yang punya kekayaan dan kekuasaan. Kalau mereka pura-pura peduli sama yang lemah, itu hanya sekedar retorika saja.

Iya, mereka terus mengisap darah rakyat.

Bagaimana tidak? Uang rakyat dipakai menyelematkan bank sekelompok orang kaya. Lalu, mereka saling lempar tanggungjawab. Saat berkelahi, uang rakyat kembali bisa dipakai dan demikian seterusnya.

Masalah dibuat untuk menjustifikasi penggunaan uang rakyat. Tetapi mereka selalu memakai istilah 'uang negara' supaya rakyat tidak merasa dirugikan. Setelah solusi ditemukan, masalah lain diciptakan.

Mereka pun pura-pura menyelematkan uang rakyat lewat rapat-rapat mewah antar teman dan sahabat karib sendiri.

Rakyat Cerdas itu Terus Saja Dibodohi

Rakyat pun menikmati tontonan itu tanpa sadar darah mereka terus dihisap.

Media cetak, internet, dan TV sangat lihai mengemas sandiwara mereka sehingga kita tidak merasa dirugikan.

Seakan-akan tontonan menarik itu adalah imbalan konsekuensi finansial yang mereka tanggung.

Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan mereka pura-pura saling berdebat, saling teriak, saling sikut, saling tonjok, dan seterusnya. Katanya semua ini demi rakyat.

Hari ini mereka mempertontonkan niat aslinya, mengisap habis darah rakyat.

Ternyata, pimpinan kawanan orang-orang yang selalu teriak atas nama rakyat itu masih ingin terus mengisap darah penderitaan rakyat. Mereka ingin drama pesta dansa di atas penderitaan rakyat diteruskan untuk selamanya.

Malang niang nasibmu rakyat Indonesia.

Bukan hanya biaya makan dan minum mereka yang harus kalian tanggung, biaya perkelahian mereka pun harus kalian tanggung.

Penderitaan kalian terus saja mereka sulap menjadi mega proyek kawanan orang-orang berdasi, sambil teriak untuk rakyat.

Sampai kapan harus menderita seperti ini.

Mengusahakan Kepala Sekolah dan Rektor yang Pengusaha

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Mon, 01 Mar 2010 10:56:00 +0000

Pendidikan kita dalam krisis!

Lihat saja, sekolah dan kampus tidak mampu melahirkan alumni kreatif. Sekolah dan kampus tidak mampu melahirkan warga berjiwa bisnis. Sekolah dan kampus gagal melahirkan alumni berkarakter buruh, yang senantiasa taat pada aturan kantor dan perusahaan.

Dalam studi transnasional, kemampuan anak-anak Indonesia dalam berbagai bidang-sains, matematika, IT dan bahasa-berada di bawah standar rata-rata internasional.

Retorika seperti inilah yang menjejali dunia pendidikan Indonesia sekarang.

Masyarakat mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Pemerintah terdesak, lalu menawarkan solusi yang sering tidak sejalan dengan tujuan dasar pendidikan nasional itu sendiri: mencerdaskan dan membebaskan.

Kepala Sekolah dan Rektor Pengusaha

Entah apa yang terjadi dengan paradigma pendidikan kita. Dulu, kepala sekolah dan rektor merupakan representasi figur berpengetahuan. Mereka disegani bukan karena menguasai teori dan praktek bisnis.

Anak didik menghormati dan menghargai mereka bukan karena mereka naik kendaraan mewah dan tinggal di rumah bak istana.

Sekarang, sudah menjadi nilai umum bahwa kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi wajib memiliki kapasitas kewirausahaan dan managerial.

Barometer kapasitas dan keberhasilan mereka sudah disamakan dengan standar kesuksesan seorang pimpinan perusahaan.

Sekolah dan kampus, layaknya sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai produk bisnis, menjadi tempat mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam berbagai bidang. Ukuran keberhasilan mereka ditentukan oleh tingkat keterserapan alumni mereka dalam berbagai bidang usaha.

Sekolah dan kampus yang melahirkan orang-orang sadar akan hak dan kewajiban sosialnya tidak lagi dianggap. Masyarakat tidak lagi butuh pada orang-orang peduli identitas dan budaya sepanjang kepedulian itu tidak mendatangkan instant cash. Bahkan, kalau tiba saatnya nanti sekolah dan kampus seperti itu ditutup saja.

Kapitalisasi Kurikulum

Kurikulum pun diarahkan pada bidang studi yang memiliki nilai ekonomi, lalu dibalut dengan istilah kren human capital.

Proyek kapitalisasi ilmu pengetahuan dilakukan secara besar-besaran dengan janji pemerataan dan keadilan sosial. Mereka yang bersuara sumbang dicap kurang berjiwa nasionalis. Mereka yang menentang dianggap tidak mengikuti tren global.

Padahal, mereka para designer kapitalisasi pengetahuan itulah yang tidak nasionalis dan terhipnotis para penikmat keuntungan di balik proyek globalisasi.

Neoliberalisme global bukan sekedar sebuah momen, tetapi juga sebuah proyek besar yang didesain secara terstruktur.

Lihat saja! Setelah Indonesia menjadi negara 'demokratis', berbagai pihak aktif mengkritik sistem pendidikan kita. Mereka ingin produk pendidikan kita memiliki jiwa kewirausahaan, mereka ingin anak-anak kita berjiwa kreatif, dan mereka ingin anak-anak kita berkarakter 'baik' dan 'jujur'.

Sayangnya, guna mewujudkan semua itu. Pejabat jajaran Diknas, kepala sekolah dan para pimpinan perguruan tinggi makin sering duduk bersama para pengusaha atau 'pendidik' berjubah pengusaha.

Konsep pendidikan dan kurikulum dirumuskan bersama para pengusaha. Kewirausahaan, kreativitas dan karakter baik yang mereka maksudkan adalah hal-hal yang dapat menguntungkan para penguasa dan pemilik modal.

Tidak heran, makin tinggi klaim mereka atas keberhasilan demokrasi, makin tinggi juga tingkat kesenjangan sosial. Makin tinggi klaim keberhasilan pemerintah, makin tinggi juga tingkat pengangguran dan angka bunuh diri. Makin tinggi klaim pertumbuhan ekonomi, makin tinggi juga tingkat penggusuran dan perampasan hak-hak rakyat kecil.

Makin tinggi protes rakyat, individu rakyat kecil makin disalahkan.

Pemiskinan Studi Sosial

Bidang studi sosial, budaya, dan agama yang sulit dikonversi ke dalam nilai ekonomi dipertahankan bukan demi penyempurnaan dan kesempurnaan potensi multidimensional kemanusiaan. Melainkan untuk mengontrol ruang gerak warga.

Peserta didik diperkenalkan pada kurikulum sosial, budaya dan agama bukan untuk menjadi individu kritis dan produktif. Malainkan untuk melindungi kemapanan tatanan sosial. Sebuah tatanan yang dikonstruksi secara sepihak oleh mereka yang menguasai sumber-sumber material.

Boleh kreatif dan produktif, tetapi jangan sampai mengancam kemapanan tatanan sosial. Kreativitas dan produktivitas kapitalis.

Sekolahku, Kampusku, Negeriku "Melacur"

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Sat, 27 Feb 2010 06:12:00 +0000

Seandainya tidak pernah ada pendidikan massal (mass education), banyak warga lemah dari rumah "Indonesia" yang tidak akan pernah menikmati pendidikan; lalu dicap penduduk primitif.

Andaikata rumah Indonesia sebelum terbentuknya dirancang menjadi negeri, pemimpin dan rakyatnya suka "melacurkan" diri, Indonesia tidak akan pernah ada.

Andaikata para pendiri rumah Indonesia tidak memberi janji bahwa Indonesia perlu diadakan guna melawan penjajahan dan ketidakadilan di muka bumi ini, nenek moyang saya tidak akan pernah bersedia menjadi penghuni rumah ini.

Sekolah dan Kampusku "Melacur"

Masuk sekolah dan kampus makin mahal karena rumah "Indonesia" yang pernah disepakati dan dijanjikan tidak lagi menjadi acuan bersama.

Penghuni rumah "Indonesia" itu telah memilih melupakan kesepakatan awal bersama.

Hilangnya komitmen pertama ini membuat sekolah dan kampus lupa diri. Mereka tidak lagi menempatkan diri sebagai bagian dari alat bantu mewujudkan rumah Indonesia yang pernah disepakati bersama.

Penghuni rumah Indonesia tidak lagi memiliki kesetiakawanan. Mereka telah memilih melupakan pesan lama, "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing".

Penghuni dan kelompok membangun rumah masing-masing. Mereka membentengi rumah masing-masing, tidak memberi akses masuk pada kawan-kawan lama yang pernah menyepakati tujuan mengapa rumah ini harus ada.

Gedung-gedung sekolah dan kampus pun berubah menjadi pintu-pintu gapura yang sangat kokoh. Pintu-pintu itu tidak mudah diakses setiap orang. Tingkat kesulitan akses pun bervariasi sesuai dengan tingkat kenyamanan yang dijanjikan.

Ukuran nyaman atau tidaknya pun sangat naif. Lihat saja konstruksi bangunan dan pernak pernik teknologinya. Lihat saja para pelayan yang ada di dalam. Makin canggih dan cantik mereka itu, makin tinggi tarif masuknya.

Mereka berlomba-lomba mempercantik diri, lalu mengiklankan diri, demi mendapatkan pelanggan berkantong dan berkumis tebal.

Mereka juga tahu, dari cara berbicara, berpakaian, berjalan, Anda berkantong tebal atau tidak.

Mereka benar-benar lupa janji dan kesepakatan dulu, "Mari membangun rumah Indonesia, tempat berlindung dan bersenang-senang bersama."

Indonesiaku "Melacur"

Indonesia, para petinggi dan orang kayanya tidak lagi peduli dengan penderitaan rakyat. Bumi, udara, air dan jiwa mereka kuasai untuk kepentingan dan kesenangan sendiri. Teriaknya, untuk seluruh rakyat rumah Indonesia. Kenyataannya, hanya untuk kami yang berkuasa dan anak cucu kroni kami.

Nusantara dengan segala isinya pun dilacurkan pada anak bangsa sendiri yang berkantong tebal, berotot keras, dan bersenjata lengkap atau pada bangsa lain.

Globalisasi menjadi kata pemanis menghalalkan segala cara.

Plagiarism Quotient: Minus Budaya, Kaya Retorika

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Thu, 18 Feb 2010 11:42:00 +0000

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan praktek plagiat seorang professor dalam berbagai tulisan yang dipublikasikan dalam koran nasional berbahasa asing.

Tak pelak lagi, berita tentang pelanggaran etika akademik ini menjadi buah bibir dan sorotan tajam berbagai pihak. Ada yang memberi dukungan moral atau memojokkan, ada pula yang berusaha bersikap netral.

Mereka yang memberi dukungan, rata-rata dari kalangan yang memiliki afiliasi kepentingan dengan pelaku. Sementara yang memojokkan, mereka yang menyimpan rasa anti terhadap praktek plagiat yang selama ini banyak dilakukan kalangan akademisi. Yang bersikap netral, mereka yang berusaha bijak dalam menyikapi kasus ini dalam perspektif sosial dan budaya lebih luas.

Retorika Etika Ilmiah, tanpa Sejarah

Kata plagiat dan konotasi negatif yang menyertainya bukan barang baru dalam dunia akademik di Indonesia. Namun demikian, kepekaan publik terhadap praktek melanggar etika akademik ini fenomena baru.

Lain halnya dengan kondisi di negara-negara maju, seperti Amerika, Eropa dan Australia. Tekanan pemberlakuan sanksi bagi pelaku telah berkembang seiring dengan makin tingginya tingkat komersialisasi atau komodifikasi pengetahuan.

Seiring dengan proses kapitalisasi berbagai sektor kehidupan, ilmu pengetahuan yang sebenarnya milik semua orang-semua orang bisa mengaksesnya-berubah menjadi barang "dagangan". Hasil kreasi pikiran dalam bentuk buku pun diserupakan dengan barang, hak ciptanya harus dilindungi.

Perlu dipahami bahwa praktek plagiat tidak sama dengan pelanggaran hak cipta atau pembajakan karya intelektual. Plagiat lebih pada persoalan etika keilmuan dimana ilmuan satu diharapkan menghargai karya ilmuan lain. Sehingga, saat mengutip karya orang lain, bahkan karya sendiri, seseorang secara moral diharuskan mencantumkan nama dan sumber sebagai bukti kejujuran dan ungkapan terima kasih pada pemilik ide utama.

Artinya, isu plagiat terkait langsung masalah asli atau tidaknya karya seseorang. Asli atau tidaknya karyat tersebut menjadi indikator utama kontribusi seorang ilmuan dalam bidangnya masing-masing.

Adanya tindakan plagiat yang dilakukan seorang professor dan dianggap sebagai isu serius kalangan publik merupakan sejarah baru bagi perkembangan etika keilmuan di Indonesia. Perkembangan ini tentu saja terkait dengan proses modernisasi yang semakin melegitimasi keberadaan ilmu pengetahuan sebagai komoditi bernilai ekonomi.

Norma anti plagiat dan nilai ekonomi ilmu pengetahuan tidak terkait langsung. Etika mengakui karya orang sudah ada sebelum ilmu pengetahuan diperdagangkan. Akan tetapi, perubahan status ilmu pengetahuan menjadi komoditi ekonomi makin memperkuat tekanan mempermasalahkan segala tindakan yang dianggap melanggar etika pengutipan karya tulis orang lain.

Mencerahkan sebelum Menghukum

Praktek plagiat dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan ilmiah publik oleh seorang praktisi akademik. Tindakan ini serupa tetapi tidak sama dengan seorang pejabat yang menyelewengkan kekuasaan, lalu merugikan kepentingan publik. Hanya saja, dampak ekonomi dan politiknya tidak sepadan. Tetapi efek etika dan budayanya hampir serupa. Tidak heran apabila isu ini mulai dipermasalahkan seiring dengan semakin tingginya kepekaan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang pejabat publik.

Seorang ilmuan dituntut untuk memiliki integritas pribadi dan sosial. Ilmuan harus jujur pada dirinya dalam melakukan aktivitas akademiknya. Di samping itu, dia juga harus jujur pada lingkungan sosialnya. Sehingga konsistensi etika pribadi dan temuan ilmiahnya berjalan selaras.

Maraknya praktek plagiat dalam dunia akademik Indonesia tidak terlepas dari budaya bangsa Indonesia yang secara umum masih sangat sulit menjaga keselarasan antara kata dan laku. Dengan demikian, 'menghukum' tanpa disertai proses 'mencerahkan' lewat pendidikan bukan langkah terbaik untuk saat ini.

Sangat tidak adil 'menghukum' seorang penjahat ilmu yang hidup bersama kawanan penjahat ilmu. Tentu saja pandangan seperti ini tidak dapat diberlakukan bagi penjahat ekonomi dan politik, karena tindakan korupsi mereka memiliki dampak ekonomi secara langsung pada hajat hidup orang banyak. Tidak sekedar dampak moral.

Anehnya, baik kejahatan ekonomi, politik, dan etika keilmuan sama-sama hanya ramai pada tingkatan retorika. Perlawanan terhadap berbagai bentuk kejahatan ini justru semakin memperkuat daya tahannya; bagaikan membunuh ular berkepala seribu, bahkan sejuta. Memenggal salah satu kepala melahirkan ribuan kepala lain yang bisanya makin ganas.

Akhirnya, kita sendiri bagaimana? Apakah kita ini sudah memahami dan memiliki jiwa anti plagiat. Sejalan dengan prinsip 'mencerahkan' sebelum 'menghukum', saya berbagi quiz plagiarism. Semoga ular-ular yang berpihak pada nasib rakyat juga ikut tumbuh subur.

Ketika Perguruan Tinggi Menjadi "Mall"

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Sun, 07 Feb 2010 06:52:00 +0000

Empat orang mahasiswa muka ceria di tahun ajaran baru menunggu sang professor menyampaikan materi kuliah di hari pertama. Setengah jam kemudian, mahasiswa itu gelisah dan memutuskan berangkat bersama mencari tahu tentang kabar sang professor yang tak kunjung datang.

Tiba di bagian kemahasiswaan, terdengar berita bahwa kelas "favorit" itu dibatalkan karena jumlah mahasiswa "pembelinya" tidak mencukupi batas minimal yang ditetapkan pihak universitas.

Ketiga mahasiswa tersebut diarahkan menemui langsung sang professor di ruang kerjanya. Muka suram, mata berkaca-kaca tergambar dari raut wajah sang professor yang selama ini selalu terlihat ceria. Professor yang dikenal cerdas dan kredibel dalam bidangnya itu berkali-kali mengucapkan kata "maaf".

Rupanya, dia tak menyangka bahwa mata kuliahnya tidak laku "terjual".

Kepuasan Paling Penting

Mata kuliah dalam sistem pendidikan yang menganut sistem pasar tak ubahnya barang pajangan di pusat-pusat belanja. Hanya barang yang manarik selera pembeli akan laku. Laku atau tidaknya pun ditentukan banyak faktor.

Tetapi aspek yang paling menentukan adalah tingkat kenikmatan dan kepuasan.

Apabila masyarakat pembelinya terdiri dari orang-orang berekonomi lemah, berselera tinggi, yang dicari barang paling murah dengan harapan kualitas tinggi. Pelanggan berduit mencari barang yang punya nilai dan cita rasa yang menggambarkan kelas sosialnya.

Rupanya mata kuliah pun demikian. Mahasiswa punya kecenderungan memilih mata kuliah yang mudah dapat nilai. Soal kualitas urusan belakang. Apalagi, mata kuliah yang berkualitas biasanya susah dapat nilai baik. Kalau pun bisa dapat nilai baik, harus bekerja keras. Akibatnya, sebaik apapun kualitas suatu mata kuliah; diajarkan seorang professor punya kredibilitas tinggi dalam bidangnya, tidak akan laku terjual. Sebab, dianggap tidak dapat mendatangkan kesenangan maksimal.

Kesenangan maksimal bagi mahasiswa adalah proses belajar yang tidak membebani sama sekali. Pada saat yang sama, tidak sulit mendapatkan nilai sangat baik.

Mata kuliah dengan karakter seperti itulah yang laku dalam "pusat belanja ilmu" di perguruan tinggi.

Dagangan di Mall Bernasib Lebih Baik

Di akhir tahun, pusat-pusat belanja biasanya mengobral barang-barang lama yang tidak laku sepanjang tahun. Tetapi, mata kuliah yang tidak laku sepanjang tahun tidak mungkin diobral seperti itu.

Bagi professor yang tidak laku mata kuliahnya tidak punya pilihan lain kecuali tidak mengajar. Dua tiga kali jualannya tidak laku, pasti terancam dipecat dari tempat kerja.

Berlajar dari peristiwa seperti ini, mungkin kita perlu melakukan inovasi sistem yang mampu menyeimbangkan antara kemuliaan ilmu dan hedonisme pasar.

Enakan Jadi Bandar Narkoba dan Koruptor !

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Thu, 14 Jan 2010 08:36:00 +0000

Ditemukannya istana mewah dua gembong kejahatan, pengedar narkoba dan makelar kasus korupsi di salah satu penjara di ibu kota sebuah negara paling kaya; alam, budaya dan agamannya, benar-benar "mengasyikkan". Lagi-lagi uang dan kekuasaan menunjukkan kedahsyatannya mengubah ruang tembok "penjerahan," neraka dunia, menjadi sebuah istana nan menyenangkan.

Terbayang seorang guru; pikiran dan batinnya terkoyak-koyak menyaksikan ketidakadilan telanjang penguasa dan elit ekonomi rakyat berpunya atas mereka yang lemah papa. Di tengah tangisan dan pekikan derita guru dan rakyat lemah seantero bumi pertiwi terjepit beban ekonomi, hewan-hewan manusia berkuasa dan berduit mempertontonkan keangkuhan dan kesombongan menikmati surga dunia. Penjara, miniatur neraka Tuhan pun, mereka sulap lalu benar-benar menjadi surga dunia.

Sementara itu, orang-orang lapar lemah, bukan hanya yang bodoh, tetapi juga yang cerdas, senantiasa disuguhi ancaman Tuhan dan manusia agar menjadi pribadi-pribadi taat hukum Tuhan dan negara. Hukum Tuhan dipadu hukum manusia bermetamorfosis menjadi hukum negara yang mengikat menyiksa bagi yang lemah. Ketaatan pun menjelma jadi penghambaan bagi kepentingan orang berkuasa dan berduit.

Puncak Ketidakadilan

Guru, orang tua, dan murid sering turun jalan memanfaatkan segala cara mencari keadilan. Hanya saja, mereka tidak pernah sanggup karena nurani atau kelemahan memakai cara-cara kotor. Sebelum berpikir melakukan sesuatu di luar aturan Tuhan dan negara, mereka sudah diancam. Kalau pun ada di antara mereka yang berani berbuat aneh-aneh, maka serangan ancaman akan datang dari segala arah.

Mereka berteriak suara lantang menyuarakan penderitaan dan kepedihan karena tidak mampu bersekolah mendapatkan pendidikan berkualitas sama dengan teman-teman mereka yang berkuasa dan berduit.

Tetapi bagi yang berkuasa dan berduit, mereka dapat mendapatkan segala-galanya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, lalu berteriak "TEGAKKAN DEMOKRASI, BERPOLITIK SECARA AKUNTABLE dan TRANSPARAN!".

Haruskah kita berdiam seribu bahasa, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kita inginkan di negeri seribu adat, adab, dan agama ini sebagaimana Artalita, maling rakyat, dan Aling, maling sosial, melakukannya?

Ujian Nasional Dipertahankan, Guru dan Sekolah Tidak Dipercaya

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Sun, 10 Jan 2010 19:24:00 +0000

Menteri Pendidikan Nasional Muh. Nuh beberapa saat lalu pernah mengeluarkan berbagai argumen mempertahankan pelaksanaan Ujian Nasional. Salah satu argumen yang mengemuka dalam pernyataannya, "Apabila UN ditiadakan, maka sama saja kita kembali ke era 70-an saat proses ujian dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru sehingga semua siswa lulus."

Dari argumen ini tersurat bahwa guru-guru kita sekarang dalam hal profesionalisme sama saja dengan kolega mereka di era 70-an. Disamping itu, argumen ini mengesankan ketidakpercayaan pemerintah pada kapasitas guru dan sekolah untuk mengelola pendidikan dengan baik sehingga intervensi negara diperlukan.

Tradisi UN yang dijadikan patokan penentuan kelulusan perserta didik di sekolah-sekolah merupakan perampasan hak legal dan hak sosial guru untuk mendidik anak-anak Indonesia.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dengan sangat jelas menegaskan bahwa pendidikan sekolah kita mengacu pada prinsip managemen berbasis sekolah. Artinya, semua proses pengajaran dan pendidikan mulai dari A sampai Z merupakan tanggungjawab sekaligus hak guru dan sekolah.

Secara filosofi, prinsip ini didasarkan pada semangat reformasi yang bertujuan melahirkan masyarakat demokratis lewat proses mendidik.

Sayangnya, pemerintah hanya ingin melepaskan tanggungjawab finansial, tetapi bersikukuh memasung pikiran dan kreativitas guru serta murid lewat mekanisme UN. Lihat saja, betapa susahnya memasukkan poin-poin pendanaan untuk menjadi tanggungjawab pemerintah dalam produk perundang-undangan pendidikan, mulai dari Pasal 31 UUD 45 sampai pada UU BHP No. 9 Tahun 2009.

Akibatnya

Intervensi negara secara tidak proporsional atas proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah kita dalam bentuk Ujian Nasional akan berakibat fatal terhadap output pendidikan di kemudian hari. Proses pendidikan yang intinya bertujuan memanusiakan "manusia" lewat pengembangan kreativitas, baik guru maupun murid/siswa, tidak akan berjalan dengan baik.

Guru dan sekolah, meskipun berpikir melahirkan manusia-manusia kreatif, tidak mungkin lagi punya waktu mewujudkan tujuan pendidikan melahirkan manusia-manusia yang bertanggungjawab, baik pada diri maupun masyarakatnya. Energi dan pikiran akan mengarah sepenuhnya pada soal-soal ujian yang sama sekali asing dari realitas bermakna yang mereka alami.

Guru dan murid secara sistematis mengalami proses objektifikasi yang mengasingkan (alienasi) mereka dari hakikat pembelajaran dan pendidikan. Mereka harus melupakan apa yang mereka senangi dan idekan demi mengabdi pada struktur dan konten pengetahuan sangat kaku yang diwajibkan negara lewat aparaturnya (baca: Depdiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan).

Bukan Sekedar Efisiensi, tetapi juga Legitimasi

Ujian Nasional sering dipahami sebagai bentuk birokratisasi untuk mengefektifkan managemen hirarki sumber daya manusia. Ujian menjadi alat skrining guna memisahkan antara anak bangsa yang "berkualitas" dan "tidak berkualitas". Mereka yang gagal tes diarahkan untuk menjadi "budak" bagi mereka yang lolos tes. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang lulus itu benar-benar lebih potensial dari pada mereka yang tidak lulus. Hanya saja secara kebetulan apa yang diujikan tidak pernah diminati oleh mereka yang tidak lulus.

Rupanya, berbagai pihak sekarang tidak lagi mempertanyakan dampak efisiensi ujian. Dampak itu seakan-akan sudah taken for granted sebab baik yang pro maupun kontra menjadikan faktor efisiensi sebagai salah satu acuan dasar argumentasi.

Dengan demikian, guna mengubah kondisi ini perlu ada gerakan deligitimasi otoritas negara mengintervensi proses evaluasi hasil belajar di luar logika efisiensi, lalu mengalihkannya pada isu sosial dan politik.

Politisasi Profesi Guru

Sayangnya, guru-guru Indonesia yang sangat potensial memainkan peran perubahan secara terus menerus mengalami proses depolitisasi sehingga sikap kritis mereka mati ditelan produk undang-undang dan aturan atas nama profesionalisme dan daya saing.

Sekarang, arah, tujuan, proses dan hasil pendidika kita kembali kepada guru, murid dan masyarakat sipil. Sepanjang mereka tidak memiliki kekuatan efektif melawan legitimasi intervensi pemerintah, maka sepanjang itu pula kita tidak mampu mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia, yaitu memerdekan manusia lewat proses pendidikan yang menjunjung tinggi kreativitas manusia; tidak mengabdi pada kepentingan politik sesaat yang bernama "persaingan global".

Pernakah kita berpikir, "Apa dan siapa saja yang diuntungkan oleh globalisasi pendidikan?; Mampukah Ujian Nasional mengantar kita meraih posisi terpandang di kancah global?"

Belajar “Yes”, Ujian “No”

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Tue, 29 Dec 2009 06:37:00 +0000

Belajar “Yes”, ujian “No”. Demikian kira-kira gambaran suasana batin para siswa, guru, dan orang tua siswa yang akhir-akhir ini sering menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem evaluasi pendidikan di Indonesia.

Ada tiga elemen utama, menurut Oslon (2009), yang dapat mendorong seseorang menjadi suka belajar, yaitu kemandirian, penghargaan sosial, serta keseimbangan antara rasa tegang dan lega (h. 39). Ironisnya, tradisi ujian nasional yang disalahgunakan mengancam perkembangan ketiga elemen tersebut dalam sistem dan budaya pendidikan kita.

Dilarang Kreatif

Akhir-akhir ini masyarakat pendidikan kita sangat antusias menyambut gagasan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa. Inisiatif ini menjawab kritikan berbagai pihak atas rendahnya tingkat kemandirian lulusan perguruan tinggi Indonesia sehingga melahirkan banyak sarjana pengangguran.

Menghubungkan antara tingkat kreativitas dengan kealpaan materi kewirausaan merupakan ide yang terkesan simplistik dan reduktif. Logika ini sama naifnya dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan lewat penguatan pelaksanaan ujian terstandarisasi (standardized test) secara nasional.

Lulusan perguruan tinggi kita banyak yang menganggur bukan hanya karena kewirausahaan tidak diperkenalkan sejak dini kepada mereka. Sistem dan mekanisme pendidikan kitalah yang telah mematikan semangat kemandirian dan kreativitas hampir setiap anak Indonesia sejak menginjakkan kaki di sekolah.

Anak yang tadinya terbiasa berpikir bebas, tiba-tiba menjadi penurut dan penakut setelah bertemu dengan ibu dan bapak guru di sekolah. Rasa takut dan tidak percaya diri memuncak saat mereka harus mengikuti ujian penentuan kenaikan kelas dan kelulusan.

Ujian merenggut esensi belajar yang mereka pahami sebelum masuk sekolah. Sejak balita, mereka terbiasa mengeksplorasi dunia sekelilingnya dan memilih secara bebas obyek yang mereka senangi untuk dikenali. Sekolahlah yang menjauhkan mereka dari dunia kreativitas dan kebebasan yang pernah dimilikinya.

Dalam menjalani ujian nasional, adalah kesalahan fatal bagi siswa untuk menyalurkan kreativitasnya dalam kemandirian. Sedikit saja mencoba berpikir di luar kerangka dan teknik menjawab soal-soal, mereka akan menyesal dalam kegagalan setelah hasil tes diumumkan. Akumulasi suasana belajar dan tes yang mengekang selama bersekolah akhirnya mencabut hampir semua esensi kemanusiaan yang senang belajar dari mereka. Lalu, mengapa kita terus berharap melahirkan manusia-manusia cerdas dari sistem seperti ini?

Hanya individu super kreatif dan mampu berbuat di luar pengaruh lingkungan sekolah yang sanggup membuat perbedaan dalam suasana pendidikan seperti ini.

Siswa atau Sekolah yang Bobrok?

Ujian nasional terus dipertahankan dengan dalih monitoring perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Anehnya, pemerintah yang seharusnya bertanggungjawab penuh kepada rakyat atas pelaksanaan pendidikan, justru menempatkan rakyat sebagai subyek yang mesti memikul akibatnya. Saat siswa gagal mencapai batas minimal nilai kelulusan, mereka secara individu atau kolektif dicap sebagai orang atau kelompok gagal dan bobrok yang tidak patut disekolahkan.

Tuntutan besar untuk berprestasi tinggi dalam sistem penyaringan dan evaluasi yang mematikan kreativitas telah berakibat fatal pada masa depan anak-anak sekolah.

Sikap suka mencontek dan membuka catatan saat ujian menjadi sebuah kemestian dalam pikiran mereka. Mereka pada dasarnya anak yang senang belajar. Akan tetapi sebuah tuntutan prestasi lewat mekanisme yang kurang menyenangkan telah membuat mereka menolak menjalani ujian.

Sungguhpun demikian, karena mau tidak mau proses ini harus dilalui, tidak sedikit di antara mereka melakukan tindakan penyelamatan dengan cara-cara yang kurang terpuji. Idealnya, mereka melewati proses ini dengan rasa tertantang, sehingga berakhir dengan rasa lega setelah perolehan hasil.

Mereka yang terjerambab dalam kegagalan karena tidak mampu melewati dinamika yang kurang menyenangkan ini berubah menjadi pribadi-pribadi pemberontak, tidak percaya diri, dan terisolasi. Sementara mereka yang berhasil melewatinya menjadi individu-individu yang memiliki komitmen rendah pada masyarakat.

Walhasil, mereka akan mudah terjebak ke dalam praktek-praktek sosial tidak terpuji, seperti korupsi dan pelanggaran HAM di masa dewasa nanti. Di sisi lain, penghargaan sosial atas sebuah prestasi menjadi kurang bermakna sebab secara umum kategori “berprestasi” dibangun dalam suasana sosial yang tidak sehat.

Andaikata semua proses dijalani secara menyenangkan, mereka yang sukses akan menghargai hasil kerja kerasnya. Sementara mereka yang gagal akan berpikir reflektif dan tidak segan-segan mencoba kembali.

Sekolah Impian

Sekolah impian sering diidentifikasi sebagai sekolah mewah dan mahal. Padahal sekolah mewah dan mahal bukan sebuah jaminan bagi terciptanya generasi kreatif mandiri. Sekolah mewah bukan pula jaminan terciptanya proses belajar yang menyenangkan.

Pada dasarnya, sekolah yang kita impikan adalah sekolah yang menyenangkan sehingga merangsang kecintaan pada belajar. Sekolah seperti itu dapat diciptakan dengan memperhatikan beberapa faktor pendukung.

Pertama, struktur dan budayanya didesain untuk mendukung kompleksitas kognisi siswa. Kedua, memberdayakan fasilitas teknologi informasi untuk memperkuat kolaborasi siswa dalam proses belajar. Ketiga, memberdayakan guru-guru berpengalaman lewat program mentoring bagi guru-guru baru. Terakhir, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kognisi supaya kita dapat mengoptimalkan potensi anak didik yang beragam.

Paradigma pendidikan menyenangkan ini sebenarnya bukan konsep baru, akan tetapi kita sampai sekarang masih jalan di tempat dalam realisasinya. Kita terlalu banyak mengeluarkan pikiran, energi dan dana untuk hal-hal yang sebenarnya bukan inti dari pendidikan yang kita idealkan.

Reference:
Olson, Kirsten (2009). Wounded by School: Recapturing the Joy in Learning and Standing Up to Old School Culture. New York: Teacher College Press.

Campaigns against Free Market in Education: A Case of Law No. 9 Year 2009 Pertaining to Education Legal Entity in Indonesia

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Tue, 15 Dec 2009 12:08:00 +0000

This study examines the dynamics of collective actions undertaken by different groups against the new education Law No. 9/2009, entailing transformation of the educational institutions into independent legal entities.

How did state and social movements engage each other in the process of educational policy making? What arguments are introduced by the state and its challengers in the process of engagement? What factors have been playing roles in boosting social movement actions, and how these actions have shaped the current formation of the law?

Issues, arguments, media coverage and challenges faced by the opposition groups are examined, using theories of political and cultural processes partially embedded in the global perspective. Content analysis on sixty three online newspaper articles is undertaken. Strength and weakness of the opposition, in addition, is investigated to identify some causes of its success or failure.

The study demonstrates that the interaction among opponents and exponents of this law involves complex political and cultural processes. Neoliberal ideas promoting market-oriented system of education are contested through public spaces generated by media and social interactions. The aim of the opponents to overturn this new law, that is assumed to be neoliberal, and market-oriented in nature, is constrained externally on the global level and internally on the national level. These social movement opponents, however, partially succeeded in shaping its final formulation.

Keywords: education, Indonesia, social movement, globalization, neoliberalism

Full article ...

Politik Ujian Nasional

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Fri, 11 Dec 2009 05:16:00 +0000

Menyusul surat keputusan MA yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan UN, banyak pihak mendesak pemerintah segera menjalankan isi keputusan tersebut dengan meniadakan UN. Selanjutnya, menyerahkan penentuan kelulusan siswa kepada otoritas guru di sekolah masing-masing. Sebaliknya, pemerintah berkukuh melanjutkan UN, setidaknya untuk tahun 2010 ini.

Mengapa pemerintah selama ini senantiasa berteguh hati mempertahankan pelaksanaan UN? Apa susahnya menghentikan tradisi birokratis ini? Ada tiga alasan normatif yang sering terlontar. Pertama, UN merupakan alat evaluasi paling efektif untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sekaligus menjadi media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Kedua, UN adalah konsekuensi logis dari setiap proses pembelajaran yang selalu berakhir dengan ujian. Ketiga, UN merupakan amanat Undang-Undang Sisdiknas.

Alasan Sosiologis

Namun demikian, ada beberapa alasan sosiologis, sebenarnya, yang membuat pemerintah berat meninggalkan tradisi UN ini. Pertama, meskipun bersifat terbuka universal untuk semua orang, pendidikan di sisi lain memiliki dimensi tertutup eksklusif. Sisi akhir ini lalu diterjemahkan dalam bentuk UN. Lewat mekanisme ini, seleksi sosial terjustifikasi di mana hanya yang terbaik dan memiliki kemampuan rata-rata akan sanggup melewatinya.

Kedua, mekanisme penyaringan rasional tersebut menguntungkan pemerintah baik dari sisi pendanaan maupun dalam hal selera. Dari sisi pendanaan, pemerintah dapat menekan jumlah peserta didik, khususnya pada jenjang lebih tinggi yang memerlukan dana lebih besar, sesuai dengan estimasi daya finansial yang tersedia.

Dari aspek “selera”, pemerintah akan senang hati menyambut dan merangkul mereka yang menunjukkan prestasi lewat mekanisme ujian, tanpa harus memperlihatkan sikap memihak pada golongan tertentu secara eksplisit. Mereka adalah simbol keberhasilan dan kemajuan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah. Sementara itu, jeritan dari mereka yang gagal kadang tertutupi suara kejayaan dari mereka yang dinobatkan sebagai orang-orang berprestasi.

Ketiga, banyak tenaga ahli terdidik tersebar di kantor-kontor dinas pendidikan, mulai dari pusat sampai daerah, dalam bidang evaluasi dan tes. Mereka memiliki budaya intelektual dan organisasi yang tidak dapat terpuaskan kecuali dengan UN. Keahlian mereka telah termanifestasi dalam berbagai produk kebijakan, aturan dan perundang-undangan di bidang pendidikan. Mengubah sistem evaluasi pendidikan berarti mengancam posisi budaya dan politik mereka yang secara implisit telah terselubung ke dalam sistem dan budaya pendidikan kita.

Untung Rugi UN

Apakah meniadakan UN dan mengembalikan evaluasi dan penetapan kelulusan siswa kepada guru di sekolah masing-masing tidak berisiko? Menyikapi keputusan MA sebaiknya kita lebih hati-hati dan bijak. Untung rugi kedua pilihan tersebut mesti dikaji secara mendalam.

Mengembalikan ujian dan penetapkan kelulusan siswa kepada guru di sekolah masing-masing dipandang sebagai pilihan terbaik oleh beberapa pihak.

Pertama, langkah ini, menurut mereka, sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas yang menempatkan sekolah sebagai basis managemen pendidikan dan pengajaran. Sehingga dengan demikian guru-gurulah yang benar-benar mengetahui bakat dan kemampuan akademik para siswa; lalu ini meligitimasi hak dan kewajiban mereka menguji dan menetapkan kelulusan siswa. Kedua, UN yang selama ini digunakan sebagai alat penentu kelulusan siswa dianggap membawa dampak sosial dan psikologis pada anak didik, khususnya yang tidak lulus.

Tetapi perlu diingat bahwa mengembalikan ujian dan penentuan kelulusan kepada otoritas guru berpotensi membawa konsekuensi sosial yang tak terduga.

Evaluasi dan tes kemampuan akademik merupakan sebuah disiplin ilmu sekaligus seni yang perlu dikuasai setiap guru. Guna mendesain sebuah instrumen evaluasi yang bermakna dan akurat, seorang guru tidak akan mampu melakukannya tanpa pembekalan memadai. Apakah guru-guru kita telah memiliki keterampilan cukup untuk menjalankan fungsi ini dalam setiap bidang studi? Selanjutnya, apabila guru-guru kita pada masing-masing sekolah belum memiliki kemampuan yang relatif setara dalam seni evaluasi dan tes, maka mengalihkan tugas evaluasi dan penentuan kelulusan siswa dapat berakibat kurang baik dalam tiga hal.

Pertama, kualitas seleksi sekolah tertentu dapat dipertanyakan oleh sekolah lain yang merasa lebih baik sehingga bagi siswa yang harus, karena kondisi tertentu, transfer ke sekolah lain terbengkalai.

Kedua, orang tua siswa yang merasa kurang puas dengan hasil ujian dan evaluasi anaknya akan berkonfrontasi langsung dengan sekolah bahkan guru terkait. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi mengingat sistem sosial dan budaya kita yang masih memiliki kemampuan rendah dalam menyelesaikan konflik. Akibatnya, banyak guru yang tidak bisa menjalankan fungsinya secara profesional dalam menguji dan mengevaluasi kemampuan siswa mereka.

Ketiga, apabila kekisruhan seperti ini sering terjadi maka tidak menutup kemungkinan tes dan penentuan kelulusan akan diambil alih oleh lembaga independen non pemerintah atau swasta. Apabila ini terjadi di masa mendatang, akibatnya bagi rakyat dari sisi finansial dapat dibayangkan. Proses pendidikan kita akhirnya secara utuh diserahkan kepada pasar, mulai dari proses belajar sampai pada evaluasi dan penentuan kelulusan.

Sebagai kesimpulan, sebaiknya kita terus mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki dan meratakan kualitas pendidikan dan pengajaran di seluruh penjuruh tanah air. Pokok permasalahan UN yang sekarang berkembang, baik pada pihak yang pro maupun kontra ada pada tingkat kualitas sarana dan prasarana pendidikan kita. Pada saat yang sama, kita bersama pemerintah berusaha melakukan proses transisi secara berlahan, tanpa harus terburu-buru, mengembalikan ujian dan penentuan kelulusan peserta didik kepada guru di sekolah.

Apabila ini tidak dilakukan secara hati-hati, jangan sampai peristiwa seperti pengalihan beberapa universitas negeri menjadi BHMN pada masa lalu terulang lagi. Akibatnya, rakyat yang susah, makin sulit mengakses pendidikan yang baik.

Leadership and Change: An Interview with a Boarding School Leader from Indonesia

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Wed, 09 Dec 2009 06:05:00 +0000

This essay is an analytical report on an interview with a boarding school leader from Indonesia on October 29 and November 2, 2009. The main issues raised in the interview were what he had attempted to do for his organization, how and why he thought his action had contributed to the success of his organization. While reflecting on his information, concepts of change, transition and leadership, especially from Bridges (2003) and Burke (2008), are taken into account.

Context

This boarding school consists of junior and senior high school level (i.e. from K7 to K12). All students, boys and girls, live in the school housing that is adjacent to the school building. Although they are co-educated, they live in separated dorm buildings. The environment is predominantly Islamic. It is worth noting that most of the boarding schools in Indonesia are Islamic schools. However, this typical schooling system predates the advent of Islam in Indonesia.

Conceptual Lens

There are two main perspectives in relation to organizational change as a transition. First, it is so-called “demand system” where forces in the environment prepare the way to the occurrence of organization change. This process, according to Beckhard and Harris (1987) as quoted in Burke (2008) involves three distinct conditions, namely the present state where the organization currently is, the transition state, and the future state (p. 145). At the personal level, this model is similar to the transition modal advanced by Bridges (2003) where he presents the “current situation” as the letting go stage, the “transition state” as the neutral zone, and the “future” as the new beginning (p. 100).

Why change? Burke (2008) explains that content of “change usually (not always) begins when the organization’s leaders are confronted with some event or shift in the organization’s external environment (p. 136).” Bridges (2003) on the other hand implies that sometimes organization is led by people who are “change addicted” (p. 103). According to him, to have this kind of leadership is dangerous. There should be a balance between leadership-centered change and system demand or environment-oriented change in order to generate productive transition. Change is otherwise only “change for change”; that might be destructive both at the individual and organizational level. However, according to D. Neubauer (Oct 12, 2009) , it is unwise for a leader to wait for a striking crisis to initiate change.

Who and how to lead the change? Taking the notion of change as a function of leadership, rather than a function of external factors such as economic conditions and historical forces, Burke (2008) argues that “leadership matters” (p. 226). Kotter and Heskett (1992, quoted in Burke 2008) goes even further by asserting that “the single most visible factor that distinguishes major cultural changes that succeed from those that fail is “competent leadership” (p. 226). D. Neubauer in his presentation (Oct 12, 2009) also stresses strongly that it is very important to have “competent leadership” in order to succeed to go through change, especially in the moment of crisis. On the other hand, Perry’s presentation (Nov 17, 2009) implies that a competent leader can be seen from the way he/she functions in the time of transition process. A leader should locate him/herself as a facilitator in a sense that he/she ought to be able to make for each one’s task to be accomplished easier.

These ideas embody what is called “transformational leadership” representing how an executive leader or top leader “articulates and brings together the external environment with the organizational mission, strategy, and culture and then provides a vision for the future: the destination, the change goal(s)” (Burke 2008: 225-6). Thus, top leadership is best, according to Zaccaro (2001, quoted in Burke 2008), to be defined in four primary conceptual perspectives, i.e. conceptual complexity, behavioral complexity, strategic decision making, and visionary and inspirational leadership. A top leader must be capable of responding to the organization that operates in highly complex environment; behaving in a variety of ways in a variety of situations; monitoring the environment, analyzing potential problems, seeking opportunities, forming policies and strategies, and implementing and then evaluating these policies and strategies; and developing a vision that will focus and motivate collective action by followers in the organization (p. 236-38).

What was happening?

For decades, the school capacity had been improving by virtue of the extended community support due to the social charisma of its leader. However, this support started shrinking once this leader passed away and a new leader took over his position. This coming leader did not carry the same charisma with his predecessor due to his social and political actions that did not represent the core vision of the organization. Consequently, the school lost “trust” and did not manage to attract enough students to maintain its operation.

Before it totally died off, in December 2004 tsunami disaster created a new environment. There were many children who lost their parents needed an alternative shelter to survive. Consequently, society members around the school turned their attention to the process of saving and helping each other and felt united by the disaster. In their efforts to save children, this school had played a significant role to become a humanitarian center. There were many deprived children brought to the school housing. Once the recovery process of the affected went on and was almost completed, the society members started thinking about the future of those children sheltered in the school. From this point, the leader who was my interviewee stepped in to initiate change within this school organization. Community members and he had been spending about three months to figure out problems and to envision a new direction for the future of this school.

It seems that there was an environmental force that became a catalyst of change for the school. This force, as Beckhard and Harris’s demand system model implied, had prepared the way for the school as an organization to change. However, this force had hardly meant anything if there was no internal crisis in this school and no one had taken a momentous action to shape the texture of change required. So, it was very clear that school had only two choices, namely dying out or initiating an action to correct its “ill” direction. Then, tsunami disaster came to make a breakthrough where people had to move as quickly as possible to make change.

Full article ...

Lerner's Way: Making Women's History Visible

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Sun, 22 Nov 2009 06:48:00 +0000

Lerner’s The Creation of Patriarchy Volume One is a study of the relationship of women and men to the making of the history, from pre-civilization to 400 B.C. Lerner develops some theoretical perspectives around relationship between women and men that leads to the creation of patriarchy. She argues that it is impossible to provide adequate explanations with this issue without using a historical lens that appreciates processes, multi-causality and denial of universality.

Conceptual Notes

Gerda Lerner (1986) argues strongly that women are essential and central to creating society; they are and always have been actors and agents in history. However, history only records half of humankind experiences; women past and interpretation are omitted from history (p. 5). It is strange that men and women, according to her, have experienced exclusion and discrimination on class conflict based. But, no men has been excluded and discriminated due to the “sex” identity. Her idea reminds us of Marx’s notion of the ruling class and history. “In every epoch the ideas of the ruling class are the ruling ideas, that is, the class that is the ruling material power of society is at the same time its ruling intellectual power” (Marx and Engels 1994: 129).

Women’s exclusion is, for Lerner, a socially constructed process where different forces interact and reinforce across ages. That is, she believes, the contradictive experiences of women will release them from this exclusion.

“The contradiction between women’s centrality and active role in creating society and their marginality in the meaning-giving process of interpretation and explanation has been a dynamic process, causing women to struggle against their condition” (Lerner, p. 5)

Lerner applies the notion of “dialectic” and “struggle” in her trying to explain women condition. This idea is very much influenced by the idea of “dialectical process” and “class struggle” suggested by Marx.

In the outset of the Communist Manifesto, he asserts that “the history of all hitherto existing society is the history of class struggles (Simon, p. 157)” where different systems of society change dialectically over time.

This does not mean that Lerner applies this logic bluntly without any innovation and extension. She criticizes one-sided approach to the social inquiry as Marx does in his study of capitalism (Lerner, p. 55).

On the other hand, she incorporates Weber’s ideas of meanings through metaphor and symbols, and ideas of status and power to explain different historical phenomena.

Interestingly, she rejects the inquiry that starts from the assumption that women are “victims” of their powerlessness. For her, both women and men are the “victims” of their own history. Both “men and women have suffered exclusion and discrimination” (p. 5).

In addition, she defines power as any level and any kind of ability to “participate” in social process as she puts it that “it is remarkable that in societies which had subordinated women economically, educationally, and legally, the spiritual and metaphysical power of goddesses remained active and strong (p. 142)”.

This notion of power goes beyond what Weber said as a “chance of a man or of a number of men to realize their own will in a communal action even against the resistance of others who are participating in the action” (Gerth and Mills 1968: 180).

Full article ...

Korupsi sebagai Penyimpangan Sosial: Berkaca pada Kasus Bibit-Chandra dan Antasari

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Tue, 10 Nov 2009 11:15:00 +0000

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ada oknum penegak hukum yang terlibat dalam praktek korupsi. Drama kasus Bibit-Chandra dan Antasari yang melibatkan beberapa penegak hukum telah terungkap sedikit demi sedikit. Williardi Wizard telah mengakui di depan hakim bahwa dia berada di bawah tekanan para penyidik untuk menjerumuskan Antasari. Sebelumnya, TPF yang dibentuk SBY juga telah mengajukan rekomendasi yang intinya melemahkan penuntutan pihak kepolisian kepada Bibit dan Chandra.

Pada dasarnya, semua orang dilahirkan sama dalam hal potensi atau kapasitas melakukan kebaikan dan keburukan, keshalehan dan kejahatan, serta tindakan bertanggungjawab dan korup.

Tidak semua tindakan baik atau buruk memiliki efek sosial luas dan tinggi. Ada perbuatan yang dianggap tercelah, tetapi tidak berdampak luas, seperti bunuh diri di ruang tertutup. Akan tetapi, apabila perbuatan buruk atau baik itu dilakukan oleh pejabat publik, kemungkinan besar berdampak luas, baik langsung maupun tidak langsung pada masyarakat.

Korupsi dalam artian menyelewengkan tanggungjawab yang dilakukan pejabat publik tentu akan berdampak sangat luas, menjangkau seluruh lapisan sosial.

Lalu mengapa korupsi begitu marak di kalangan pejabat publik di Indonesia?

Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan konsekuensi logis dari sistem politik represif yang pernah dijalankan regim Suharto selama 30 tahun lebih. Ada juga yang berpendapat bahwa ini merupakan akibat pengalaman historis bangsa Indonesia yang pernah mengalami masa penjajahan. Namun demikian, penjelasan ini tidak dapat serta merta menjawab pertanyaan kita. Seandainya regim Suharto dan penjajah merupakan biang kerok perilaku sosial yang menyimpang ini, maka kepergian mereka akan diikuti kepergian perilaku korup tersebut.

Korupsi merupakan fenomena yang sangat kompleks dan mengakar dalam sistem budaya dan sosial kita. Tetapi, ini bukan berarti bahwa pada dasarnya kita semua sebagai individu memiliki perilaku korup.

Sebagian peneliti di bidang sosiologi kriminal menemukan bahwa seseorang atau sekelompok orang berubah menjadi penjahat, bukan berarti bahwa orang-orang itu tidak memiliki kapasitas baik. Banyak di antara mereka berubah menjadi "jahat" karena memiliki pengalaman bersentuhan dengan komunitas jahat. Artinya, setiap orang berpotensi untuk melakukan kejahatahan sosial, seperti korupsi, tatkala hidup dalam lingkungan yang mendukung terjadinya penyimpangan.

Dalam konteks ini, dapat dijelaskan bahwa seorang pejabat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lain-lain sangat rawan jatuh ke dalam tindak korupsi sepanjang lingkungan kerja mereka bergelimang dengan perilaku korup.

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa lembaga kepolisian, misalnya, tidak memiliki, selama ini, sistem rekrutmen yang sehat. Untuk menjadi seorang anggota kepolisian, masyarakat umum sudah tahu bahwa mereka harus menyediakan dana pelicin (korupsi).

Bahkan fenomena seperti itu, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, ada di seluruh institusi pemerintahan. Hanya saja, posisi tawar penegak hukum dalam kerangka kekuasaan dan status sosial, khususnya di kalangan orang-orang yang berkepentingan, lebih tinggi. Sehingga daya tawar nilai korupsinya juga cukup tinggi.

Saat Anda diperdengarkan oleh seseorang, "Paman saya seorang jaksa, hakim, polisi, tentara", maka rasa "takut" itu tiba-tiba timbul. Karena Anda sadar benar bahwa sebagian dari orang-orang yang berada dalam institusi ini punya "power" dan terkadang power itu sanggup meluluhlantahkan "hukum." Terlebih lagi apabila Anda berasal dari kelas sosial kecil.

Bagi masyarakat kecil, dalam keadaan normal saja, dimana hukum ditegakkan Anda sulit mendapatkan hak saat bersengketa dengan pihak tertentu. Menjalani prosedur hukum butuh pikiran dan dana. Apatah lagi saat Anda berhadapan dengan hukum yang dapat dimainkan pihak tertentu.

Lalu mengapa masyarakat umum menerima perilaku seperti itu tanpa sikap kritis?

Masyarakat kita sudah lama hidup dalam situasi dimana mereka tidak dituntun untuk mendefinisikan korupsi secara jelas. Bahkan, bisa jadi konsep korupsi dalam sistem hukum kita tidak sejalan dengan norma-norma sosial yang mereka jalankan selama ini. Bagi mereka, melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme adalah hal yang "wajar." Sampai dekade belakangan ini, sistem sosial kita mengalami pergeseran dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka (modernisasi).

Namun demikian, definisi korupsi masih saja kabur dalam alam pikiran masyarakat. Sementara itu, di sisi lain, mereka harus memahami apa itu korupsi secara tegas dan jelas untuk turut serta dalam penegakan hukum. Dari sini, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, akan tetapi harus diikuti dengan akselerasi pencerahan secara besar-besaran kepada masyarakat tentang konsep dan sikap yang jelas atas praktek korupsi.

Masyarakat harus dibantu dan dituntun untuk menjalani masa transisi sosial dan hukum yang terjadi sekarang di negara kita.

Sepanjang itu tidak dilakukan, maka penegakan hukum dalam bidang korupsi akan berjalan terseok-seok sebab akan senantiasa terjadi "kerjasama yang saling menguntungkan" antara masyarakat umum yang kurang tercerahkan dengan lembaga penegak hukum.

Ini bukan berarti kita meremehkan kecerdasan anak bangsa kita, hanya saja kecerdasan yang mereka miliki secara umum tidak simetris dengan ide dan konsep hukum yang berlaku sekarang.

Mampukah sistem pendidikan kita melakukan itu?

Pada dasarnya mampu, tetapi sudah menjadi hukum sosial, "murid dan siswa yang baik-baik dan memiliki komitmen akan berubah menjadi jahat" apabila lingkungan pendidikan mereka tidak mendukung. Dengan demikian, budaya plagiat, mencontek, gosip tanpa dasar, reward tanpa alasan, hukuman tanpa dasar, dan prestasi tanpa kerja harus dilenyapkan dari lingkungan pendidikan kita.

Sebagai bangsa yang bertuhan, sebenarnya kita punya modal besar untuk mewujudkan itu. Hanya saja hidayah tuhan belum datang sebab kita belum pernah serius melakukannya. Kita masih takut kehilangan power yang bertengger di atas perilaku dan praktek korup.

Guru masih menyelewengkan soal ujian karena takut dipecat!

Murid masih mencontek dalam ujian karena takut tidak lulus, gara-gara proses pembelajaran buruk!

Mahasiswa masih plagiat karena tidak percaya pada sistem sosial yang tidak memberi jaminan kesuksesan bagi mereka yang senantiasa bekerja keras!

Mendesain Ketimpangan Sosial di bawah Retorika Pendidikan Berkualitas

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Tue, 10 Nov 2009 04:25:00 +0000

Dua tiga dekade lalu, Bourdieu sangat antusias menelusuri sejarah struktur sosial masyarakat Prancis. Dalam proses pengembangan proyek intelektualnya, ia tiba pada sebuah kesimpulan bahwa mustahil menjelaskan struktur sosial masyarakat Prancis tanpa memahami sejarah struktur pendidikannya.

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia mengeluhkan kualitas penegak hukum dan wakil-wakil mereka yang duduk di DPR, ini juga tidak terlepas dari sistem dan materi pendidikan kita di masa lalu.

Kita menyaksikan bangunan kumuh dan orang-orang kelaparan di tengah kemegahan pembangunan di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia, khususnya Jakarta; ini tidak terlepas dari sejarah realitas pendidikan kita.

Sekarang lahir trend modern dimana sistem dan konten pendidikan didesain untuk menciptakan struktur sosial yang penuh ketimpangan dan melawan semangat demokrasi.

Di samping proyek Rintisan Sekolah Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional, ada sekolah swasta yang sangat transparan dalam hal "mendesain ketimpangan sosial" lewat sistem dan konten pendidikan.

Dari sisi sistem, lembaga pendidikan ini sudah didesain "mengkotak-kotakkan" anggota masyarakat berdasarkan status ekonomi dan kelas sosialnya. Mereka membangun sekolah khusus untuk kelas menengah ke atas dan ekspatriat (orang asing yang tinggal di Indonesia). Sementara itu, untuk kelas menengah ke bawah mereka membentuk tipe lain. Di antara kedua kategori ini, ada satu tipe menengah.

Secara keseluruhan, sistem ini merefleksikan status ekonomi masyarakat secara umum, atas (e.g. pengusaha), menengah (e.g. profesional), dan bawah (miskin).

Sistem yang terstratifikasi berdasarkan kelas ekonomi dan sosial segmen konsumennya pasti mendesain konten dan budaya sekolah yang berbeda pula. Unit pertama didesain untuk menciptakan alumni yang memiliki rasa dan perilaku elit. Mereka dipersiapkan melanjutkan status sosial orang tua mereka di masa mendatang.

Mereka itu akan keluar sebagai sekumpulan orang-orang yang memiliki bahasa dan cita rasa yang tidak "nyambung" dengan lingkungan sosial secara luas. Bahkan, mereka tidak mampu berkomunikasi dengan kelas sosial yang lebih rendah.

Sebaliknya, siswa pada unit sekolah yang didesain untuk kelas menengah ke bawah akan diseleksi untuk mampu memiliki cita rasa, selera dan perilaku yang menyamai perilaku siswa unit sekolah kategori menengah ke atas dan menengah. Saat mereka gagal untuk melewati proses seleksi ini, mereka akan didesain untuk menjadi "pelayan" bagi kelas sosial yang lebih tinggi.

Tetapi tidak menutup kemungkinan, mereka sejak awal akan didesain untuk menjadi anggota masyarakat yang hanya dapat berfungsi pada posisi rendah dalam strata sosial.

Itukan Normal dan Tak Terhindarkan

Desain "membedakan" ini memang, bagi banyak orang, sesuatu yang normal sehingga tak terhindarkan.

Pertanyaannya, "Dapatkah kita menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih baik, yang lebih egalitarian?" Apabila kita sepakat berkata "Ya", kita sebaiknya berusaha menciptakan sistem yang mengarah ke sana, bukan sebaliknya.

Sebuah masyarakat egalitarian hanya dapat tercipta dari sebuah sistem pendidikan yang egalitarian pula.

Mungkin ada yang bertanya, "Bagaimana dengan suasana kompetitif; bukankah suasana itu akan menciptakan tekanan untuk menjadi yang terbaik sehingga mendapatkan imbalan yang terbaik pula?"

Benar bahwa persaingan dibutuhkan untuk mencari yang terbaik. Tetapi, sejauh mana persaingan itu bisa ditolerir. Persaingan sejati hanya ada dalam kondisi dimana semua orang diberi kesempatan untuk memulai dalam kondisi yang relatif sama.

Kesamaan mutlak "garis star" adalah mustahil sebab masing-masing individu memiliki sejarah sosialnya. Tetapi, menciptakan sebuah desain pendidikan yang memaksa orang bersaing dalam kondisi yang didesain secara tidak imbang merupakan perilaku dan tindakan sosial yang "melampaui batas," khususnya bagi sebuah bangsa yang punya cita-cita mulia memuliakan rakyatnya di bawah payung demokrasi Pancasila yang mengedepankan keadilan.

Menghambat Penciptaan Masyarakat Demokratis

Di sisi lain, sebagai bangsa kita memiliki cita-cita untuk membangun demokrasi sehat. Sistem totaliterian Suharto kita benci, dan akhirnya tumbang, sebab tidak memberi ruang kepada rakyat ikut bertisipasi secara kolektif dan aktif dalam menentukan arah bangsanya.

Demokrasi yang dibangun lewat proses desain stratifikasi sosial secara sistematis hanya akan melahirkan wajah lain dari sistem totalitarianisme. Bahkan lebih menakutkan sebab sistem seperti ini bekerja tidak secara transparan.

Ia cenderung bersembunyi di bawah logika "kesamaan hak dan kualitas," meskipun sebenarnya itu tidak benar secara faktual sebab mereka mendominasi segala sumber. Sehingga kualitas yang mereka maksudkan hanya untuk diri mereka sendiri. Kalaupun mereka berbagi, itu karena mereka mendapatkan keuntungan lebih dari orang-orang terdominasi lewat mekanisme pasar.

Tembok Berlin Masih Kokoh, CIT Bangkrut Pula ...

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Mon, 02 Nov 2009 00:09:00 +0000

Harian Washington Post menurunkan tulisan "A United Country's Divided People" (Rakyat Terpisah dalam Negara Bersatu) memperingati 20 tahun runtuhnya tembok Berlin. Dua puluh tahun silam, 9 November 1989, setelah 28 tahun memisahkan blok Barat dan Timur, amuk massa yang tidak tahan penderitaan berhasil menumbangkan tembok ini.

Runtuhnya tembok Berlin dianggap sebagai kemenangan sistem kapitalisme atas komunisme atau sosialisme. Kemenangan ini disempurnahkan dengan jatuhnya Soviet Union pada tahun 1991.

Setelah rakyat Jerman bersatu, keruntuhan tembok ini tidak serta merta menghilangkan "tembok pembatas" antara kedua komunitas. Sampai hari ini, setelah merasakan kesenjangan sosial dan budaya yang begitu tajam, hanya 25% dari rakyat Jerman dari Timur yang merasa menjadi bagian dari Jerman Bersatu.

Keruntuhan tembok Berlin telah menjadikan mereka sasaran empuk para kapitalis dari Barat. Mereka membangun berbagai macam industri di Timur untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Setelah beberapa tahun harus mendatangkan buruh murah dari negara-negara miskin, keruntuhan tembok Berlin menyediakan buruh murah di negara sendiri.

Menjelang hari H peringatan jatuhnya tembok Berlin, di sudut sana di Amerika Utara, sistem kapitalisme liberal berjuang menyembuhkan penyakit kebangkrutannya.

Perusahan peminjam modal CIT melaporkan kebangkrutannya, meskipun sudah menerima dana penyelematan sekitar 2 milliar dollar tahun lalu dari pemerintah (rakyat) Amerika.

Baik sistem sosialis-komunis maupun kapitalis liberal memiliki masalah serius untuk bertahan sebagai sebuah sistem yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya.

Sosialis-komunis yang membanggakan diri sebagai sistem egalitarian dimana "anggota masyarakat mendapatkan imbalan sesuai dengan kemampuan dan mengambil sesuai dengan kebutuhan" tidak dapat mereka pertahankan. Dalam prakteknya, elit politik memonopoli segala-galanya dan tidak memberikan setiap individu sesuai dengan hasil kerja dan kebutuhannya.

Sebaliknya, kapitalisme-liberal menjanjikan kesejahteraan lewat mekanisme pasar bebas (invisible hand, Adam Smith) dimana setiap orang diyakini dapat mewujudkan dan memiliki apa yang diinginkan sepanjang mau berusaha dalam kesempatan yang terbuka seluas-luasnya.

Janji ini ternyata jauh dari kenyataan sebab "tangan tersembunyi/pasar" acapkali tidak punya nurani. Manusia pasar selalu ingin menikmati lebih dari apa yang mereka butuhkan. Akibatnya, banyak orang yang depresi sebab merasa sudah berusaha keras, tetapi tangan-tangan tersembunyi yang dikendalikan orang-orang "rakus" itu menghalanginya.

Manusia butuh tuhan, tetapi bukan manusia itu sendiri seperti mimpi Marx dan bukan pasar seperti yang diimpikan Adam Smith. Tuhan Marx dan Adam Smith terlalu kejam tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Tiada rasa lebih pedih disiksa sesama tuhan.

Wow ... Hebat, Mendorong Pendidikan Multikultural di Negara yang Berhiaskan Kekumuhan

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Sat, 31 Oct 2009 21:44:00 +0000

Tidak terlalu sulit membuktikan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang sangat tidak berkeadilan. Anda ke kota-kota, Anda akan disuguhi tontonan pemukiman kumuh bersanding gedung-gedung mewah. Anda ke jalan raya, Anda dihibur gerombolan pengemis sehat dan cacat di sela-sela kendaraan mewah.

Anehnya, banyak orang yang meneriakkan doktrin multikulutralisme dalam masyarakat seperti itu. Dalam konteks yang serupa, mereka seakan-akan mempromosikan paham multikultural di Irak, Palestina dan Afganistan.

Mendorong paham multikultural di kalangan anak-anak sekolah dan masyarakat saat masyarakat kita masih penuh dengan kesenjangan sosial dan ekonomi hanya akan mengantar pada dua arah yang berbeda.

Pertama, kita akan melahirkan generasi yang tidak kritis. Generasi yang mudah dibodohi. Bagaimana tidak?

Pada kenyataannya prinsip multikulturalisme membutuhkan tatanan dimana keadilan dan kesejahteraan telah ada. Saat mereka menerima doktrin multikultural dalam keadaan dimana mereka menikmati pemiskinan, mereka menjadi generasi yang mudah dijinakkan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas kekuatan lebih.

Kedua, kita akan melahirkan generasi "pembohong" dengan personalitas yang terpecah. Bagaiaman tidak?

Paham multikultural akan menjinakkan dan menanam dalam-dalam kesadaran kritis mereka. Lalu, segala perbedaan termasuk kesenjangan sosial diterima sebagai suatu hal yang wajar. Tetapi di sisi lain, mereka juga manusia yang punya daya pikir dan kreativitas. Daya pikir dan kreativitas ini akan terungkap dalam bentuk pikiran dan perilaku "menyimpan" untuk menyenangkan pihak-pihak yang mendominasi tatanan sosial tidak berkeadilan dimana mereka hidup.

Dengan demikian, pendidikan multikultural di sekolah-sekolah yang tidak diimbangi atau didahului dengan usaha serius mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia tidak memiliki substansi yang berpihak pada rakyat Indonesia.

Semua tahu bahwa perang saudara sering terjadi di beberapa wilayah, bukan karena mereka tidak tahu hidup berdampingan satu sama lain. Melainkan, mereka tidak tahan dengan kesenjangan sosial.

Untuk apa kita bicara soal budaya saling menerima dan memberdayakan, apabila pada kenyataannya sebagian besar masyarakat kita menjadi korban pemiskinan; apabila dimana-mana kita menyaksikan ketidakadilan dipromosikan oleh lapisan masyarakat dominan?

Sepanjang itu dilakukan, maka pendidikan multikultural hanya alat bagi yang kuat untuk menjinakkan yang lemah.

Tidak heran apabila yang getol mendorong pendidikan multikultural adalah agen-agen kapital global. Mereka ingin kita menjadi agen-agen lokal yang jinak atas nama multikulturalisme.

Ajaib, Sang Juara Matematika dari Sistem Pendidikan yang Terpuruk!

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Sat, 31 Oct 2009 12:11:00 +0000

Benar-benar ajaib! Anak-anak Indonesia beberapa saat lalu berhasil keluar sebagai juara umum dalam Kompetisi Matematika Internasional III-2009 atau "The 3rd WIZMIC 2009 (Wizard at Mathematic International Competition 2009)" di Lucknow, India pada 27-30 Oktober.

Beberapa hari sebelumnya, Kompas menurunkan berita tentang rendahnya tingkat kemampuan siswa Indonesia dalam hasil evaluasi studi internasional.

Ini merupakan hasil dari sebuah sistem pendidikan yang mengedepankan "pamer diri" dari pada esensi sebuah pendidikan. Pendidikan adalah nafas setiap insan Indonesia. Keunggulan dalam ilmu dan pengetahuan bukan milik sekelompok orang, tetapi milik semua anak Indonesia.

Keberhasilan mereka merebut juara sama sekali bertolak belakang dengan fakta umum kualitas pendidikan Indonesia.

Mereka itu hanya sekelompok anak yang dibimbing khusus untuk dipakai pemerintah sebagai dalih keberhasilan pendidikan Indonesia. Keberhasilan luar biasa dari beberapa anak Indonesia adalah senjata ampuh pemerintah untuk menutup mata kita dari kegagalan mereka mencerdaskan anak bangsa.

Hal yang sama dengan motif yang sama mereka lakukan dengan mengembangkan sekolah-sekolah khusus, seperti sekolah nasional, internasional dan unggulan.

Sayang sekali, sistem berpikir sebagian besar dari pengambil kebijakan senantiasa menjustifikasi arah pendidikan elitis dan tidak manusiawi di negeri yang membanggakan diri sebagai negara bertuhan, berdemokrasi dan berkeadilan.

Usaha-usaha kolektif masyarakat sipil memberi kontribusi dalam proses pembuatan kebijakan, seperti UU SISDIKNAS dan UU BHP, penuh trik tanpa kejujuran. Kata-kata diotak-atik, dibolak-balik, hanya untuk membodohi rakyat kecil.

Saat kita berteriak, "Kita tidak senang pada sistem yang anti masyarakat lemah." Mereka otak-atik draf RUU BHP supaya kelihatan pro rakyat. Tetapi, semua orang tahu bahwa menyerahkan "kesempatan hidup" pada pasar akan menutup peluang hidup bagi yang lemah.

Sistem seperti itu hanya akan melahirkan generasi Indonesia yang berlomba-lomba memperbanyak "uang" dan "mainan" untuk dibawah mati.

Saat diprotes, mereka menyuguhi kita dengan berbagai bukti-bukti palsu kemajuan. Mereka sangat pandai mengutip data-data statistik dari berbagai negara "maju" (menurut) mereka. Mereka menggiring kita untuk mengikuti nilai dan prinsip negara-negara yang mereka "idolakan".

Padahal, Indonesia dengan segala potensinya punya kapasitas untuk mendifinisikan kemajuannya sendiri. Kita tidak perlu orang lain untuk mendikte maju tidaknya kondisi kita.

Tidak Percaya lagi pada Mereka, tetapi pada Rakyat Indonesia

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Fri, 30 Oct 2009 22:28:00 +0000

Indonesia dibangun lewat proses panjang. Perilaku para pejabat dan koruptor akhir-akhir ini kembali mempertanyakan keabsahan proses panjang tersebut.

Pertanyaan, "Apakah Indonesia benar-benar ada atau sekedar hasil rekaan sekelompok orang yang berkepentingan?" kembali mengganggu pikiran saya. Kalau Indonesia yang kita banggakan dan senantiasa perjuangkan kejayaannya hanya sekedar ilusi, untuk apa saya membohongi diri untuk selalu percaya.

Hati nurani saya masih kuat, "Indonesia itu benar-benar ada."

Polisi, jaksa, hakim, dan pemerintah hanya sekelompok orang yang bekerja untuk Indonesia. Tetapi, jangan cepat percaya. Mereka itu terkadang bak "pelawak". Mereka bekerja atas nama Indonesia, tetapi tidak sejalan dengan Indonesia yang ada dalam pikiran kamu. Sebuah Indonesia yang damai dan selalu sayang pada rakyatnya.

Mereka telah meremehkan kekuatan rakyat Indonesia. Mereka lupa bahwa rakyat dan sejarah Indonesia jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan.

Mereka lupa bahwa tanpa polisi dan tentara, tanpa duit dan jabatan, rakyat Indonesia senantiasa memiliki kekuatan. Kekuatan itu bisa dalam bentuk separatisme, disintegrasi atau sebaliknya.

Sadarkah mereka? Jabatan dan kekuasaan menjadi nikmat di Indonesia karena mereka, rakyat Indonesia, masih mau bersatu.

Suatu saat mereka bosan bersatu. Suatu saat mereka akan membuat suatu keindonesiaan tanpa harus bersatu di bawah pembodohan.

SBY Bicara, DPR Diam, Partai Politik Lumpuh, Syafi'i Maarif Mengajak Masyarakat Sipil Maju

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Fri, 30 Oct 2009 09:28:00 +0000

Setelah liputan siaran pers (Jumat, 30 Oktober 09) tanggapan Presiden SBY atas penangkapan dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, di Metro TV, Syafi'i Maarif lewat pembicaraan live dengan Metro TV mengajak masyarakat sipil untuk maju ke depan menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi.

Menurut S. Maarif, "Partai politik sudah lumpuh, DPR tidak bisa bicara. Karena itu, masyarakat sipillah yang harus maju ke depan menyelematkan bangsa ini." Hal ini akan dilakukan bersama beberapa tokoh nasional yang bersedia memberikan jaminan atas kedua orang KPK yang baru saja ditahan kepolisian.

Saya sebagai rakyat biasa mengikuti siaran pers Pak SBY, merasa tidak nyaman dengan cara beliau merespon pertanyaan dua wartawan, masing-masing dari Koran Kompas dan Antara. Menanggapi penanya pertama yang menggunakan kata "kriminalisasi KPK", SBY terkesan "otoriter". Meskipun ia menanggapinya dengan suara rendah, tetapi saya dapat merasakan aura "otoriter" dalam suara beliau.

Baru saja SBY menegur pemakaian istilah "menzalimi" dan "kriminalisasi KPK" dari penanya pertama, penanya kedua dari Antara menggunakan kata yang sama. Walhasil, SBY kembali meminta untuk tidak memakai kata-kata seperti itu dengan nada "tegang." Bahkan, mungkin karena waktu terbatas, penanya kedua yang ingin mengajukan dua pertanyaan ditanggapi oleh SBY,"Satu saja."

Kesan kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum di Indonesia yang ditegaskan SBY sangat baik. Tetapi, saya tidak bisa mencernah ungkapan itu sebab banyak orang kecil yang tertindas hukum tidak sanggup melakukan apa-apa. Ketidakadilan selalu menjadi tontonan harian mereka. Mana mampulah orang-orang kecil itu menuntut haknya lewat jalur hukum yang hanya bisa dipahami dan dijalani orang-orang kaya dan cerdas.

Mengapa ya? Nuansa respons verbal SBY saat berkampanye lalu beda dengan nuasan sekarang. Ngeri eh ... Apakah jadi presiden di Indonesia itu harus selalu keras sebab rakyatnya bandel-bandel ya...

Speculator or Entrepreneur: "Siapa Bilang Indonesia Tidak Bisa"

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Thu, 29 Oct 2009 08:54:00 +0000

Dalam temu nasional 2009 di Jakarta, Presiden Indonesia SBY menegaskan,

"Saya ingatkan Mendiknas, coba sejak TK, SD, SMP, SMA itu metodologinya jangan guru aktif siswa pasif, dan hanya sekadar mengejar ujian, rapor. Kalau itu yang dipilih maka anak-anak bersekolah tidak berkembang kreativitasnya, inovasi dan jiwa wirausahanya."

"Ini perlu reformasi di bidang pendidikan nasional. Guru dan dosen harus diajak untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi dan kreativitas."

"Jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di Amerika dan Singapura."

Membaca dua kutipan pertama ucapan SBY, saya merasa tercerahkan. Sistem pendidikan dan pembelajaran kita memang tidak merangsang anak didik untuk menjadi lebih kreatif, khususnya sekolah-sekolah pemerintah atau negeri.

Pada sebagian sekolah-sekolah elit, umumnya swasta, tempat anak-anak orang kaya bersekolah, kemungkinan besar mereka diajarkan nilai-nilai kreatif guna meneruskan status sosial dan budaya mandiri dan kreatif keluarga mereka.

Lalu saat membaca kutipan terakhir, saya agak kecewa sebab Amerika dan Singapura dijadikan model, tanpa ada keterangan tambahan.

Dibandingkan dengan pengusaha kita sekarang, meskipun kecil, mereka lebih menggambarkan kewirausahaan sejati ketimbang orang Amerika dan Singapur. Orang-orang Amerika dan Singapur yang miskin (sebagian besar) sama sekali tidak memiliki ruang untuk berusaha secara mandiri seperti para pedagang kita.

Hapir semua orang kecil bekerja di sektor swasta sebagai labour worker (buruh) yang mengharapkan kebaikan hati tuan-tuan kapitalis yang kaya raya.

Sebaliknya, orang-orang kaya Amerika dan Singapur bekerja di sektor investasi non-pruduktif, khususnya jasa dan spekulasi di pasar modal.

Kalau Indonesia bisa, kita juga mesti hati-hati dalam membuat perbandingan yang kurang mencerahkan.

Di samping itu, saat kita telah menjadi individu-individu yang memiliki semangat entrepreneurship, jangan sampai kita hanya bekerja untuk para pemodal global, tanpa hati-hati. Ke depan, hal ini pasti terjadi tanpa kebijakan yang kuat dari pihak pemerintah. Apalagi, usaha besar perlu modal besar.

Mampukah Indonesia menyiapkan itu semua untuk menyambut generasi barunya yang akan lahir dari sistem pendidikan baru yang pro kreativitas

Second Notes on "Sisters in Islam": We Need to Synchnize between Our Values and Actions

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Thu, 29 Oct 2009 08:08:00 +0000

Working on the issue of equality in Islam, especially between man and woman, in public and personal life is not a twenty first century idea on the individual level. But, bringing it to a public space on a collective basis is relatively new.

Muhammad Abduh (1849-1905), the former Mufti of Egypt from Al-Azhar University, for instance, had voiced this idea in the late 19-th century in his 12-volumes of the Quranic interpretation, Al-Manaar. Many figures had been involved in similar intellectual projects across the modern history of the Islamic thought, such Malik Bin Nabi (1905-1973), Muhammad Arkoun (1928-), both from Algeria.

However, seeking for "equality" in the classical Islamic literature that are read widely in the current Muslim world is not easy because most of them are produced in certain political, social, and cultural contexts. Most of these contexts are not relevant any more to the current world situation. Furthermore, those products have not been reconstructed critically according to the demand of historical changes.

Finally, there was a time where Islam as a civilization was dead. At this moment, Islamic product, consequently, was nothing except uncritical repetition of what had been said in the past. Therefore, they uprooted Islamic thought from its context and fossilised it.

As this condition had been there for centuries, the current generation of Islam lost the very basic principle of Islam, i.e. questioning everything before acceptance.

Recently, these critical generation has been gaining the power of "questioning." Unfortunately, they hardly do it honestly and sincerely. They are often be delighted by clapping of their audiences and forget that they are so many things to accomplish. This kind of attitude often leads to powerful resistance from the classical Muslim scholars.

How does not this old type of scholarship become resistant to your new ideas, if you start cultural change by attacking their figures, institutions and their "beloved" texts?

In order to succeed in making cultural revolution or change, we need to synchronize between our values and actions.

If we believe in equality, we must practise it as good, if not better, as we preach it. We should appreciate the power of "history" and move in the line of "smart negotiation" and "persuasive communication".

I can understand why those classical scholars are so angry when you touch and criticizes their resources. Imagine! Millions of Islamic books (their body of knowledge) had been written in the time where no computer and no internet as today. Then, you come and shout out on their faces, while you have done nothing comparable to what their "idols" have done, or at least convince them that you strongly believe in what you are calling for. And, you are honest.

" ... Diucluk-ucluk dan terongnya dibalsem.... I love U full."

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Wed, 28 Oct 2009 05:58:00 +0000

"Hukuman tambahan dikrangkeng dijadikan satu karo macan seminggu. Diucluk-ucluk dan terongnya dibalsem.... I love U full." Ini kutipan paling menarik dari soal tengah semeter anak-anak SD di Sidoarjo.

Ini sebuah kejadian menarik. Banyak kritik negatif yang dilayangkan kepada pihak yang terlibat dalam merumuskan soal ini. Mereka mempertanyakan, "mengapa teks rada-rada porno bisa muncul dalam naskah ujian ini?". Menariknya lagi, "I love U full" kreasi Mbah Surip sempat mereka kutip.

Sulit dipahami tanpa menelusuri secara langsung kronologis penyusunan soal ini. Entah apa yang terjadi di kalangan guru-guru tim penyusun soal bahasa Indonesia ini. Apakah kejadian ini serupa dengan lelucon tim penyuluh tata cara memakai kondom dengan benar?

Mungkin mereka ingin memberikan soal yang sifatnya otentik dan realistis untuk anak-anak didik mereka. Tetapi, mereka kurang kreatif menemukan instrumen bahasa yang tepat. Sehingga kata-kata yang dipilih pun tidak lagi diseleksi berdasarkan norma yang berlaku dalam pikiran masyarakat Indonesia.

Yang jelas, ini merupakan gambaran riil dari alam pikiran dan nilai sebagian dari guru-guru kita, bahkan orang Indonesia secara umum.

Suatu hal yang patut disyukuri bahwa pihak pertama yang mengeluhkan masalah ini adalah orang tua murid. Artinya, orang tua murid masih memiliki kepedulian tinggi atas nilai-nilai sosial masyarakat kita.

Lalu, apa sikap pemerintah?

UI, UGM Melejit, ITB Busungkan Dada

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Wed, 28 Oct 2009 00:09:00 +0000

Peringkat UI dan UGM dalam ranking universitas dunia 2009 meningkat tajam. Sebaliknya, secara umum peringkat ITB justru turun.

Hal ini membuat salah seorang staf ITB mengeluarkan statemen, "Percuma jika punya peringkat yang tinggi, tetapi tidak berkontribusi bagi masyarakat. WCU (world class university) penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana perguruan tinggi itu bermanfaat, berkontribusi bagi negara dan masyarakat".

Sebenarnya ketiga PT tersebut bersama-sama mendorong komersialisasi pendidikan di tahun 90-an. Mereka meminta otonomi luas dari pemerintah untuk menentukan nasibnya sendiri (privatisasi). Dampaknya, pendidikan semakin mahal dan elitis.

Benar mereka membuka jalur buat masyarakat tidak mampu. Tetapi, bicara soal komersialisasi, mereka telah melakukannya.

Sekarang, harapan kita bagaimana menjinakkan mereka untuk lebih ramah kepada orang-orang miskin yang ingin sekolah. Siapa tahu kita dapat menciptakan kapitalis ala Indonesia - komersialis tetapi tetap peduli, dan elitis tetapi tetap terbuka dan rendah hati.

Hidup MENDIKNAS! Orang Miskin Akhirnya Bisa Sekolah

noreply@blogger.com (Sulaiman Mappiasse) — Tue, 27 Oct 2009 23:23:00 +0000

Patut diacungkan jempol! Baru diangkat jadi menteri, Muhammad Nuh sudah bicara soal keadilan dalam pendidikan. ”Prinsipnya, jangan sampai gara-gara tidak punya uang kemudian tidak bisa mendapat pendidikan yang berkualitas."

Konsep pemerataan yang diajukannya, meskipun masih berbau develomentatalis, cukup memadai apabila dapat diwujudkan. Dia ingin menghilangkan kesenjangan pendidikan antar wilayah dengan membangun fasilitas pendidikan di seluruh pelosok tanah air tahun 2010.

Membangun fasilitas hanya bagian kecil dari elemen pemerataan. Kendala struktural yang menanti lebih sulit. Sumber daya manusia, khususnya guru-guru dan dosen, sejak lama tidak menggambarkan keadilan. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi "unggulan" menjadi mafia-mafia pendidikan.

Karena mengejar kualitas, mereka melakukan berbagai cara untuk menyedot semua input, mulai dari siswa, mahasiswa, guru dan dosen, untuk menjadi milik mereka.

Setelah itu mereka berbual, "Kami yang terbaik." Celakanya lagi, apa yang mereka lakukan diaminkan oleh pemerintah. Bahkan, indikator keunggulan pemerintah yang buat. Mereka mengaku cerdas, tapi "membodohi." Dengan akal sehat, keunggulan Anda bukan sebuah prestasi sebab Anda sejak awal menggunakan input yang terbaik.

Beberapa tahun mendatang, sistem pendanaan pendidikan kita akan menghasilkan sebuah kesenjangan luar biasa. Benar bahwa pemerintah dari pusat sampai daerah akan mampu, bahkan wajib, mewujudkan alokasi anggaran 20 %. Tetapi, bukankah setiap daerah memiliki kapasitas ekonomi dan sumber daya yang berbeda-beda? Alokasi pusat secara merata akan membantu menutupi kesenjangan. Tetapi, bagaimana dengan alokasi di wilayah daerah masing-masing?

Walhasil, wilayah yang memiliki kapasitas ekonomi surplus, nominal 20 % yang "harus" mereka alokasikan untuk pendidikan di wilayahnya akan meninggalkan wilayah yang berkapasitas ekonomi kecil. Apakah kita akan menyalahkan mereka? Lalu, menyatakan itu harus terjadi?

Pemerintah dan masyarakat harus cerdas membangun struktur yang pro keadilan. Selama ini efisiensi birokrasi selalu dijadikan alasan untuk tidak menyentuh struktur yang mengancam keadilan.

Kesenjangan dalam pendidikan hanya bisa diwujudkan dengan merombak sistem. Sistem mesti melayani tujuan yang kita inginkan. Jangan sampai kita menginginkan masyarakat yang adil, tetapi di sisi lain kita membuat sistem yang menghambat pencapaiannya.

Council for Secular Humanism [del.icio.us]

pskpi — Tue, 06 Oct 2009 23:12:20 PDT

Marxists Internet Archive [del.icio.us]

pskpi — Tue, 06 Oct 2009 23:09:45 PDT

Reading Marx’s Capital with David Harvey [del.icio.us]

pskpi — Tue, 06 Oct 2009 23:09:23 PDT

The Chronicle of Higher Education [del.icio.us]

pskpi — Tue, 06 Oct 2009 23:08:07 PDT

The Free Market: In Defense of Luxury [del.icio.us]

pskpi — Mon, 05 Oct 2009 02:56:09 PDT

Social Science Research Network (SSRN) Home Page [del.icio.us]

pskpi — Mon, 05 Oct 2009 02:53:17 PDT

Center for the Study of Inequality & Education, Indonesia [del.icio.us]

pskpi — Mon, 05 Oct 2009 02:47:30 PDT

We work to disseminate the idea of social stratification and education in order to achieve more egalitarian society in Indonesia.