PSKPI (Pusat Studi Kritis Pendidikan Islam)

Tradisi Ujian dan Bakat Anak Sekolah Indonesia

2017-02-23T21:28:00.001-08:00

Penulis: Sulaiman Mappiasse

Hari Kamis 24 Februari 2011 saya menikmati tayangan langsung TVOne dari kampus ITB Bandung. Telihat dalam acara tersebut Rektor ITB sangat antusias bersama ratusan tamu menyambut kehadiran anak-anak berbakat Indonesia.

Di usia sangat muda, anak-anak tersebut menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang informasi dan teknologi. Arrival yang masih duduk di bangku SMP berhasil membuat software antivirus ARTAV (www.artav-antivirus.com).

M. Yahya Harlan membuat website jaringan sosial dengan fitur islami.

Fahma Waluya & adiknya Hania Pracika menciptakan berbagai game pendidikan untuk anak-anak.

Dari ketiga karya tersebut, sangat menarik bahwa anak-anak ini dapat mewujudkan kreasinya sebagai solusi praktis atas persoalan yang mereka hadapi.

Arrival merasa terganggu dengan virus-virus lokal saat asyik berselancar di warnet.

Yahya merasa tidak puas dengan jaringan sosial yang ada, sepeti Facebook, sebab identitas budaya islaminya merasa tidak terwakili.

Fahma memulai pembuatan game pendidikan anak-anak untuk membantu adiknya cepat mengenal huruf dan angka lewat game handphone.

Pertanyannya, sejauh mana peran sekolah dalam mengarahkan minat anak-anak didik kita?

Apakah sekolah-sekolah Indonesia telah ikut membantu anak didik menemukan masalah-masalah riil dalam kehidupan sehari-hari anak-anak?

Atau justru menutup pikiran anak-anak kita dengan soal-soal ujian yang tidak terkait langsung dengan persoalan hidup yang mereka hadapi dan pikirkan.

Konsekuensi Neoliberalisasi PTN Islam Lewat Sistem Seleksi MABA

2017-02-23T21:26:00.001-08:00

Penulis: Sulaiman Mappiasse (Ditulis 14 Maret 2011)

Baik perguruan tinggi negeri umum maupun perguruan tinggi negeri Islam sama-sama menyelenggarakan seleksi masuk untuk mahasiswa baru dengan sistem yang mirip, tetapi tidak sama.

Kalau perguruan tinggi negeri umum menggunakan SNMPTN dimana pendaftaran dapat dilakukan secara online (http://www.snmptn.ac.id/), perguruan tinggi negeri Islam punya SPMB-PTAIN (http://www.ditpertais.net/06/read.asp?newsID=279).

Penerimaan mahasiswa baru dengan sistem nasional adalah fenomena baru di lingkungan perguruan tinggi Islam.

Pada dasarnya, seleksi terasa rasional, tetapi tidak mesti seperti itu, kalau kapasitas sarana pendidikan tidak mampu menampung jumlah pendaftar. Tetapi, rupanya PTN Islam memperkenalkan sistem ini bukan karena fakta kondisi material seperti itu. Pada kenyataannya, sebagian besar PTN Islam selalu kekurangan pelamar, sehingga seleksi masuk hanya formalitas akal-akalan saja.

Kedua, ada kesan bahwa penerimaan lewat sistem SPMB-PTAIN ingin mengakomodasi kepentingan kaum miskin. Padahal, pada kenyataannya PTN Islam selama ini selalu "berpihak" pada kaum miskin. Karena kurang peminat, terkadang PTN Islam terpaksa menjanjikan beasiswa pada semua mahasiswanya agar mereka mau masuk PTN Islam. Kalau tidak demikian, mereka yang merasa punya modal pas-pasan lebih memilih masuk PTN umum.

Dengan demikian, surat edaran yang dibuat Direktur PT Islam (lihat di sini), yang mensyarakatkan PTN Islam menerima 60 persen lewat jalur SPMB-PTAIN dan 40 persen lewat jalur mandiri guna menjaring calon mahasiswa kurang mampu terasa ganjil.

Saya benar-benar tidak mengerti fenomena baru di PTN Islam ini.

Saya punya firasat bahwa tindakan ini adalah bagian dari penetrasi ideologi neoliberal yang mengedepankan aspek pilihan individu dalam memilih tempat belajar. Meskipun efeknya tidak akan seperti pada PTN umum, tetapi mekanisme seperti itu akan memungkinkan bagi kelas sosial menengah ke atas untuk memborong kursi PTN Islam di tanah air.

Adapun jatah 40 persen lewat jalur mandiri untuk anak-anak miskin tidak akan mengancam kepentingan kelas menengah sebab jatah itu pasti tidak akan terpenuhi. Jangankan masuk PT, tamat SD saja orang miskin seperti itu sangat sulit.

Dengan demikian, kelas orang mampu akan mendominasi jatah pendidikan di PTN Islam. Setelah tempat ini dimonompoli oleh mereka, dengan alasan peningkatan kualitas dan persaingan nasional dan global, PTN Islam akan lebih leluasa menaikkan biaya kuliah.

Kelas menengah biasanya tidak terlalu peduli dengan kenaikan biaya pendidikan sebab mereka adalah kelas yang diuntungkan.

Menaikkan biaya pendididikan di PTN Islam akan mematikan bidang-bidang studi sosial dan humaniora yang kurang memiliki nilai ekonomi. Atau dalam istilah Bourdieu, modal intelektual yang sulit untuk terkonversi ke dalam modal ekonomi.

Konsekuensinya, lambat atau cepat, apabila nilai-nilai neoliberal dibiarkan merasuki sistem managemen PTN Islam, benteng budaya dan identitas masyarakat Indonesia akan ambruk.

Akhirnya, perguruan tinggi Islam tinggal nama saja; nama tanpa substansi.

Apakah para manager dan birokrat pendidikan Islam benar-benar menginginkan itu?

Kita tunggu saja perkembangan berikutnya.

Globalization and the Asian Middle Classes

2017-02-23T21:23:00.004-08:00

Koo (2008) agues that instead of being wiped out by the 1997's financial crisis in Asia, Korean middle classes are transformed, at least in three main class practices, which are work, consumption and educational pursuit.

The driving force of this transformation is the neoliberal economic model. Neoliberal model of economic restructuring during the crisis has made Korean economy and people further integrated to the global economy centered in advanced capitalist countries.

Financial crisis and adjustment have allowed dramatic changes in the structure of society, not only in economy, but also in culture. Economically, there were many middle-class people were pushed down to the lower middle-class or fell to the lower class rank.

However, for few numbers, new liberal model of economic restructuring has become a golden opportunity to maneuver around for a quick capital accumulation through local and transnational financial investments due to open market.

Through this open market, culturally Korean middle class structure has also been rearranged through active pursuit of new types and fashions of goods and education consumption. Interestingly, new traditional objects of consumption were also brought to the market to compete with imported luxurious goods.

In addition to that, in the field of education, there seems to be gender based rearrangement between wives and husbands for their children education through the mechanism of kirogi family arrangements.

But, Koo's analysis does not explicitly elaborate this gender element as a mediating factor in the emerging pattern of power relations in this new family formation. Instead, he emphasizes neoliberal globalization and class interests as the explanatory for this middle-class phenomenon.

Derne (2005) in the Indian middle-class case, even though he as Koo does, emphasizes the neoliberal global capitalism as the main driving force behind contemporary changes, he introduces differences in cultural dispositions toward transnational objects and gender as intervening variables causing a form of middle-class fraction.

In other words, Derne uses dual modality, which is local vs. transnational middle-class oriented, and cosmopolitan vs. local oriented in male-female relations in explaining social changes brought about by the global capitalism.

Koo, on the other hand, seems to argue that it is the difference in market condition and access to resources that makes middle-class members distinct from one another. However, they agree that consumption system tends to become more important now to position one in class ladders, replacing production system.

Li (2006)⁠, on the other hand, focuses on the uncertain but emerging role of middle-classes in pushing forward Chine to political reform. Even though, both Koo and Derne talk about middle-classes, only Li puts an effort to bring different definitions in his account.

If Li selects occupation and Derne uses cultural orientation as middle-class markers, it seems to me that Koo uses perception, income, and occupation. However, these markers tend to be flexible and heuristic.

These three authors agree on the importance of globalization to explain the current world condition. They also agree that middle-classes are dramatically affected by the current global change. Furthermore, economic growth has direct effects on the increasing size of middle-classes.

From their accounts, I learn that to be counted as middle-classes are very contextual. Korean middle-classes might lose their middle-ness when they move to other countries.

I am wondering how did financial crisis play role in class relation rearrangements in India and China? I am not sure how Derne defines cosmopolitanism.

References:

Derne, S. (2005). Globalization and the Making of a Transnational Middle Class: Implications for Class Analysis. In R. Appelbaum & W. Robinson (Eds.), Critical Globalization Studies. New York: Routledge.

Koo, H. (2008). The Changing Faces of Inequality in South Korea in the Age of Globalization. Korean Studies, 31(1), 1-18.

Li, H. (2006). Emergence of the Chinese Middle Class and Its Implications. Asian Affairs: An American Review, 33(2), 67-83. Routledge.

Globalization and Social Movements

2017-02-23T21:20:00.003-08:00

Author: Sulaiman Mappiasse

Evans (2005) argues that there are two extreme poles in perceiving the power of transnational domination today. Some see that this domination is a natural thing. Some others view that this domination is a hegemonic movement created by transnational corporations to serve the global capitalism.

As a consequence, counter hegemonic movement arises to challenge this domination under a slogan 'another world is possible'. However, the effectiveness of this counter-hegemonic movement to bring global justice is often exaggerated to the extent it prevents us from adequately understanding “their potential power”.

In reality, according to Evans (2005), antiglobalization movements often contain irresponsible nihilism by bringing up some localist and nationalist agendas. In addition, there is no guarantee that they can offer a better alternative to replace the current neoliberal globalization.

Furthermore, counter-hegemonic globalization is not one. It is not all about a global justice movement. Some of them reject “the possibility of a progressive version of globalization” (p.657). At the same time, Evans (2005) asserts that there is something novel and refreshing in this counter-hegemonic movement.

This counter-hegemonic movement puts effort to complement, if not to replace, the traditional function of state to run a system called embedded liberalism.

Using universal issues, such as human rights and democracy by labor and women movements, and saving the planet by the environment movements, the movement puts a global effort to reach and empower the underprivileged. Instead of using bureaucratic tree, they deploy a network system to mobilize actors at global and local level.

However, according to Evans (2005), this promising direction is counterbalanced by “the institutionalization of neoliberal rules with regard to trade, investment, and property” (p.668) where state may participate as a facilitator. In other words, any effective actions by the counter-hegemonic movement may generate parallel counter actions that lead to more solid neoliberal globalization.

If Lee (2006) shows how political structures and institutional arrangement caused differences between Korea and Taiwan in the pattern of union activism, Friedman (2008) shows how a collaboration between transnational counter-hegemonic intellectuals and local actors to empower local actors for local mobilization has created an unintended consequence. “Transnational pressure causes paternalism, local mobilization causes cognitive foundation for movement emergence” (p. 214).

Unexpectedly, this paternalist outcome fits well with the interest of the global neoliberalism to expand market for more lucrative capital and financial accumulation.

If capital elites have vested economic interests in the global market, is it possible that those counter-hegemonic elites have that kind of interests? To be more exact, how idealist values, such as human rights, become a sustainable basis, if they will, for the counter-hegemonic struggles?

Readings

Evans, Peter. 2005. "Counterhegemonic Globalization: Transnational Social Movements in the Contemporary Global Political Economy." Pp. 655-670 in The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization, edited by Robert Alford Janoski, Alexander Hicks, and Mildred A. Schwartz. Cambridge: Cambridge University Press.

Friedman, Eli. 2008. "External Pressure and Local Mobilization: Transnational Activism and the Emergence of the Chinese Labor Movement" Mobilization vol 14 (2): 219-238.

Lee, Yoonkyung. 2006. “Varieties of Labor Politics in Northeast Asian Democracies: Political Institutions and Union Activism in Korea and Taiwan.” Asian Survey 46 (5) (September/ October): 721-740.

David Harvey: A Short History of Neoliberalism

2017-02-23T16:25:00.000-08:00

Author: Sulaiman Mappiasse

Harvey argues in line with the conclusion made by Gérard Duménil and Dominique Lévy that "neoliberalization was from the very beginning a project to achieve the restoration of class power" (p.16), utilizing the uneven development to insert their interests (p.87). This insertion interplays with time and place. Consequently, the materialization of the neoliberalization is uneven (p.118). It is so dependent on the internal class structure of a nation and its relation to the transnational condition of politics.

"Whether or not a country could be pushed towards neoliberalization then depended upon the balance of class forces (powerful union organization in West Germany and Sweden held neoliberalization in check) as well as upon the degree of dependency of the capitalist class on the state (very strong in Taiwan and South Korea)" (p.90).

As a result, how state and civil society function to defend justice for the sake of the majority is highly dependent on how far their institutions and activities are co-opted by the elite class power. How the questions of "right", "universality", "freedom", or "democracy" are defined and implemented depends on how the agency of the elite class has penetrated in our daily experiences and social institutions.

Interestingly, who takes advantages out of the political projects is not really dependent on what ideological directions are supported by the class elite. Be it neoliberal or neoconservative, the end must serve the interests of the elite class. In other words, freedom, justice, equality, and prosperity that are promoted by both neoliberalism and neoconservativism are purely ideological in order to attract public supports and disguise the greedy face of the elite classes.

I think this the reason why there are so many contradictions between what are preached by the the neoliberal theories and supporters and what are practiced. It is also the reason why development projects always end in unevenness both at national and transnational level. Both neoliberalization (neoliberalism) and modernization (developmentalism) then are class projects performed in two different conditions of history. This does not mean that both projects have not made any achievement for the humanity. However, their achievement is highly uneven across areas and regions, undermining basic rights of each man for freedom from fear and risk.

Efisiensi Layanan Kesbangpol Dua Kota Sangat Berbeda

2016-11-17T02:07:00.001-08:00

Penulis: Sulaiman Mappiasse

Di bulan Oktober 2016 lalu saya mengurus surat rekomendasi penelitian di dua kota, yaitu Kota Manado dan Kota Gorontalo.

Saya memerlukan waktu tiga hari untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian di Kota Manado dari Kesbangpol Manado.

Pada awalnya saya pikir surat rekomendasi itu dapat dikeluarkan dalam hitungan menit.

Saat saya ke Kesbangpol Kota Gorontalo, pengalaman di Kesbangpol Manado cukup menghantui saya. Jangan-jangan efisiensi layanannya sama atau lebih buruk dari Kesbangpol Kota Manado.

Pada tanggal 28 Oktober 2016, saya mendatangi Kesbangpol Kota Gorontalo. Ternyata, dalam hitungan 30 menit, surat rekomendasi itu sudah ada di tangan.

Sambil melangkah keluar meninggalkan kantor Kesbangpol Kota Gorontalo, saya mikir-mikir mencari sebab perbedaan efisiensi itu.

Ternyata kuncinya ada pada pendelegasian wewenang. Di Kesbangpol Gorontalo, Kepala Tatausaha diberi wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi atas nama Kepala. Sementara itu, di Kesbangpol Manado, surat rekomendasi harus ditandatangani langsung oleh Kepala Kesbangpol.

Dengan demikian, surat rekomendasi penelitian dapat memakan waktu sangat lama apabila Kepala Kesbangpol tidak ada di tempat.

Pejabat publik sebaiknya menyadari bahwa mendorong kegiatan penelitian di daerah masing-masing adalah hal positif. Saat hasil penelitian itu dipublikasikan, nama daerah anda akan dicatat. Dunia luar akan mengenal daerah dan potensinnya masing-masing lewat laporan atau tulisan akademik.

Dengan demikian, selayaknya akses peneliti lebih dimudahkan.

Mempertanyakan Kualitas Hidup Dosen dan Guru Pasca Reformasi Pendidikan Indonesia

2016-03-22T18:26:00.001-07:00

Penulis: Sulaiman Mappiasse

Sejak tahun 2006, pemerintah Indonesia menjadikan guru dan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, lalu diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005.

Profesionalisasi guru dan dosen bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka agar dapat menjalankan fungsi kependidikan secara optimal.

Optimalisasi fungsi ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara langsung, khususnya pada daya saing outcome pendidikan Indonesia.

Usaha ini diikuti berbagai langkah kebijakan seperti uji kompetensi bagi guru-guru dan penguatan kapasitas bagi dosen-dosen.

Secara ekonomi, dosen dan guru semakin sejahtera. Taraf hidup mereka semakin meningkat.

Peningkatan itu ditunjukkan dengan semakin tingginya kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti kepemilikan rumah, pendidikan putra-putri mereka, serta kepemilikan berbagai fasilitas rumah tangga hingga pada kendaraan pribadi berupa motor atau pun mobil.

Namun di sisi lain, akhir-akhir ini banyak guru dan dosen tersertifikasi mengeluhkan semakin sulitnya kondisi sosial dan budaya mereka.

Mereka harus menghabiskan waktu lebih lama di sekolah/kampus sehingga waktu untuk mengurus keluarga semakin berkurang. Mereka juga disibukkan oleh beban administrasi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pengajaran. Lebih jauh lagi, banyak di antara mereka yang terjebak ke dalam utang kredit bank maupun koperasi yang melebihi daya bayar mereka.

Selama ini penelitian cenderung diarahkan untuk melihat dampak sertifikasi terhadap peningkatan prestasi siswa secara langsung. Masih jarang penelitian dalam konteks guru dan dosen Indonesia yang mengkaji dan menganalisa secara mendalam dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas hidup.

Padahal variabel tersebut sangat penting untuk dikaji dan dipahami. Dampak sertifikasi terhadap peningkatan prestasi siswa dan sekolah hanya dapat bekerja lebih efektif apabila guru dan dosen memiliki tingkat kualitas hidup lebih baik, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Di lain pihak, sertifikasi yang diasumsikan akan berdampak positif terhadap peningkatan prestasi siswa tentu akan lebih bermakna apabila berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup guru dan dosen secara komprehensif.

Kualitas hidup bukan hanya sebatas realitas objektif ekonomi mereka, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial, budaya dan psikologi guru dan dosen Indonesia.

Fenomena maraknya keluhan dan keresahan guru dan dosen yang telah tersertifikasi, misalnya, merupakan sebuah indikasi ketidakpuasan terhadap kondisi hidup dan kerja mereka. Ketidakpuasan dapat menghambat penguatan kualitas hidup mereka di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

Hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama keberadaan sertifikasi, yakni mengangkat harkat dan martabat tenaga pendidik. Sejatinya, sertifikasi yang memiliki dampak ekonomi secara langsung dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

Dalam konteks ini, PSKPI melakukan penelitian institutional guna memahami bagaimana kondisi kualitas hidup guru dan dosen di madrasah dan perguruan tinggi Islam pasca reformasi pendidikan Indonesia sejak tahun 1998.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi dan perdebatan akademik seputar peningkatan kualitas guru dan dosen Indonesia, yang sangat diharapkan bermuara pada sebuah kebijakan riil.

Kontribusi Anda sangat diharapkan untuk menyukseskan proyek ini.

Anda dapat membantu kami dengan turut berpartisipasi dalam survei PSKPI pada halaman ini SURVEI GURU DAN DOSEN INDONESIA.

Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi Anda.

Ironi Keberagamaan Kita sebagai Sebuah Bangsa

2016-03-22T18:03:00.004-07:00

Penulis: Sulaiman Mappiasse

Integritas, etos kerja dan kegotongroyongan merupakan pilar utama revolusi mental yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

Indonesia ingin membangun budaya bangsa dimana setiap warga negara menunjukkan nilai-nilai kewargaan (civic values) berkualitas dalam interaksi sosial sehari-hari. Pilar utama tersebut dimaknai sebagai representasi esensi kewargaan rakyat Indonesia (Gerakan Nasional Revolusi Mental 2015).

Pilar kewargaanegaraan (citizenship) seperti itu seharusnya dapat disaksikan dalam interaksi sosial setiap warga sebuah bangsa dan negara sebab kewargaanegaraan adalah posisi atau jabatan resmi yang melekat pada diri setiap warga negara dalam situasi formal maupun informal. Posisi ini memiliki konsekuensi politik yang mengikat, termanifestasikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang seimbang dalam relasi sosial satu sama lain, baik sebagai aparatur negara atau pun sebagai rakyat biasa, atau sebagai orang yang memerintah maupun sebagai orang yang diperintah (Gunsteren 1998).

Terlebih lagi apabila kita mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia berafiliasi dengan salah satu agama besar dunia, dengan angka mayoritas beragama Islam. Indonesia, meskipun bukan negara agama, ia merupakan negara beragama. Modal sosial dan budaya keberagamaan seperti ini, jika berfungsi optimal, seharusnya melahirkan warga masyarakat yang memiliki integritas kewarganegaraan berkualitas tinggi, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju (Levitt 2008, Williams 1996).

Ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi dalam dekade terakhir telah mendorong lahirnya dan semakin besarnya kuantitas kelas menengah Indonesia (Klinken and Berenschot 2014, The Economist 2009).

Terlepas dari kontroversi peran signifikan kelas menengah Indonesia (Heryanto and Mandal 2003, Robison 1990), pengalaman negara-negara maju baik di Amerika, Eropa, maupun di Asia Timur (Koo 1991) menunjukkan bahwa kelas menengah adalah lokomotif penggerak transformasi politik, ekonomi dan budaya sebuah bangsa. Mereka adalah anggota masyarakat yang mengidealkan dan mengaspirasikan budaya kewargaan yang berkualitas. Karena itu, mereka mampu mendorong terjadinya transformasi politik yang mengarah pada penguatan kualitas dan daya saing bangsa.

Ironisnya, baik keberagamaan maupun keberadaan kelas menengah yang semakin meningkat belum mampu secara signifikan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki kompetensi dan budaya kewargaan berkualitas tinggi.

Perilaku kewargaan sehari-hari mereka belum secara signifikan menunjukkan arah yang berbanding lurus dengan fungsi sosial keberagamaan dan peran keberadaan kelas menengah yang diharapkan. Budaya keberagamaan dan eksistensi kelas menengah belum melahirkan budaya kewargaan yang membanggakan.

Di mana-mana, kita menyaksikan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kewargaan, seperti buang sampah di sembarang tempat, tidak tertib antri, dan tidak disiplin dalam penggunaan waktu dan jalan.

Ironi ini bukan hal baru dalam wacana publik Indonesia. Namun demikian, diskusi dan perbincangan seputar lemahnya fungsi sosial keberagamaan dan peran kelas menengah masih terbatas pada analisis jurnalistik dan apologis.

Dalam kerangka ini, PSA2KS ini ingin menganalisa peta dan kualitas budaya kewargaan masyarakat Indonesia secara lebih sistematis, menggunakan data empiris.

Di sisi lain, kajian kewargaan dan kewarganegaraan masih didominasi oleh wacana dan konteks Barat dimana variabel-variabel kajiannya masih merepresentasikan agenda nasional dan imaginasi intelektual mereka, seperti yang dilakukan Inglehart (1988), dan Dalton dan Welzel (2014).

Lebih jauh lagi, ide-ide liberal rasionalis cenderung menjauhkan ide-ide alternatif yang berbasis budaya-agama lokal Indonesia. Sebaliknya, kajian-kajian lokal acapkali gagal mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada komunitas pengetahuan global.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa fenomena rendahnya kualitas kewargaan masyarakat Indonesia benar-benar sebuah ironi yang harus dipecahkan.

Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan akhir-akhir ini, kuantitas kelas menengahnya pun semakin tinggi. Tetapi, fakta-fakta sosial budaya yang ada masih tidak sesuai harapan.

Dalam kerangka permasalahan ini, PSA2KS melakukan proyek penelitian institutional.

Kontribusi Anda dalam pelaksanaan proyek ini sangat diharapkan. Silahkan kunjungi halaman ini untuk mengisi SURVEI BUDAYA KEWARGAAN INDONESIA.

Referensi

Gerakan Nasional Revolusi Mental. 2015, "Nilai-Nilai Strategis Revolusi Mental", Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Retrieved March 2, 2016 (http://revolusimental.go.id/tentang-gerakan/nilai-nilai-strategis-revolusi-mental.html).

Gunsteren, Herman van. 1998. A Theory of Citizenship: Organizing Purality in Contemporary Democracies. Colorado: Westview Press.

Levitt, Peggy. 2008. "Religion as a Path to Civic Engagement." Ethnic and Racial Studies 31(4):766-91.

Williams, Rhys H. 1996. "Religion as Political Resource: Culture or Ideology?". Journal for the Scientific Study of Religion 35(4):368-78.

Klinken, Gerry van and Ward Berenschot, eds. 2014. In Search of Middle Indoensia: Middle Classes in Provincial Towns. Leiden: Brill.

The Economist. 2009, "The Middle Class in Emerging Markets: Two Billion More Bourgeois", February 12. New York: The Economist. Retrieved February 28, 2012 (http://www.economist.com/node/13109687).

Heryanto, A. and S. K. Mandal. 2003. Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia. New York: RoutledgeCurzon.

Inglehart, Ronald. 1988. "The Renaissance of Political Culture." American Political Science Review 82(4):1203-30.

Koo, Hagen. 1991. "Middle Classes, Democratization, and Class Formation: The Case of South Korea." Theory and Society 20(4):485-509.

Dalton, Russel J. and Christian Welzel. 2014. The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens. Cambridge: Cambridge University Press.

Arus Balik Konservatisme: Telaah Ulang Proses Marketisasi Pendidikan Indonesia

2016-01-10T07:33:00.000-08:00

Penulis: Sulaiman Mappiasse

Apakah proyek komodifikasi dan marketisasi pendidikan Indonesia telah berakhir?[1] Apakah neoliberalisme sebagai sebuah paham ekonomi dan politik telah semakin lemah, bahkan mati, seiring dengan lahirnya berbagai proyek nasional baru, seperti Revolusi Mental, Gerakan Bela Negara, Gerakan Anti-Terorisme, serta gerakan-gerakan lain yang digambarkan berbasis nilai-nilai luhur kebangsaan? Lalu bagaimana implikasinya terhadap sistem pendidikan kita?

Pendidikan merupakan ranah dimana berbagai pihak berusaha menanamkan pengaruh dan dominasi, baik pada sistem maupun proses. Semua merasa berkepentingan sehingga masing-masing berusaha menguatkan dominasi di dalamnya. Pendidikan merupakan locus of conflicts.

Negara, tentu saja, merupakan salah satu entitas supra struktural paling berkepentingan terhadap sebuah sistem pendidikan. Negara senantiasa menjadikan pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek nation-building. Negara, lewat pendidikan, menanamkan doktrin dan nilai yang berpihak pada kepentingan orang atau kelompok yang mendominasi negara.

Tetapi, pada saat bersamaan, pendidikan[2] punya misi intrinsik mencerdaskan mereka yang menjalaninya. Kecerdasan yang bertumpu pada sikap kritis dan rasional, dilemanya, justru terkadang menjadi ancaman bagi kekuatan pihak yang mendominasi negara.

Dari sini, pendidikan memiliki posisi ganda, yaitu sebab sekaligus akibat. Ia mampu melahirkan manusia baru dengan karakter cerdas dan kritis. Manusia seperti ini dapat melahirkan transformasi sosial, ekonomi, dan politik dimana pun mereka berada. Tentu saja orientasi seperti itu tidak sepenuhnya menguntungkan bagi mereka yang ingin mempertahankan status quo.

Namun di sisi lain, pendidikan yang tidak dibangun secara kolektif demokratis memiliki kecenderungan menjadi akibat saja. Artinya, ia hanya akan melahirkan manusia-manusia sesuai dengan desain pihak-pihak yang mendominasi sebuah negara. Ia hanya akan melahirkan manusia-manusia ‘dungu’, cerdas tapi tidak kritis serta tidak memiliki solidaritas terhadap kemanusiaan.

Negara merupakan produk dan reproduksi sosial budaya yang terjadi secara berkelanjutan. Negara bukan sekedar ide atau konsep netral. Ia merupakan institusi supra yang terlahir dari sebuah konflik historis dimana masing-masing pihak berusaha menancapkan dominasi. Mereka yang mengontrol dan menentukan arah input, proses dan output pendidikan sebuah negara adalah mereka yang memiliki dominasi paling kuat.

Pada tahun 1930-an, banyak orang yang mempertanyakan kemampuan sistem ekonomi liberal mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia sehingga ide negara kesejahteraan (welfare state) meraih momentum tepat. Namun kondisinya berubah secara signifikan sejak tahun 1970-an. Para kapital yang merasa terganggu dengan intervensi negara dalam distribusi sumber dan kekayaan mulai melakukan propaganda politik. Mereka mulai mempertanyakan legitimasi sistem welfare state, dan menawarkan sistem neoliberal.

Neoliberalisme sering mengidentifikasi sekaligus memasarkan diri dengan nilai kebebasan dan demokrasi, disertai janji-janji kesejahteraan otomatis untuk semua. Tentu saja nilai-nilai seperti itu adalah impian setiap orang yang memiliki akal sehat (common sense).

Sejak masa reformasi, organisasi pendidikan nasional kita mengalami deregulasi dan restrukturisasi paling signifikan dalam sejarah keindonesiaan, bahkan dunia. Dalam waktu singkat, ribuan kewenangan di bidang pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Atas dasar semangat kompetisi, diversifikasi status sekolah dikembangkan lewat proses standarisasi kualitas. Sebelumnya, hanya ada satu jenis sekolah, yaitu sekolah umum nasional (national public school). Sekarang, status sekolah sangat beragam, mulai dari sekolah jauh di bawah standar sampai pada sekolah standar internasional. Kurikulum lama diperbaharui sebab dianggap kurang mampu melahirkan manusia Indonesia yang bernilai dalam masyarakat uang dan ekonomi. Ini pun mengalami proses diversifikasi sesuai dengan status dan jenis sekolah.

Posisi kepemimpinan sekolah diredifinisi sehingga tidak lagi identik dengan role model pendidikan, melainkan manager yang lincah mencari peluang ekonomi dalam dunia pasar dan persaingan. Mereka yang paling gesit dalam masyarakat ekonomi akan menempati posisi tertinggi pada sekolah-sekolah berstandar internasional.

Lalu, keadilan dalam pendidikan dirasionalisasi. Hanya mereka yang memiliki motivasi bersaing, kecerdasan tinggi, dan keterampilan langka yang berhak mendapatkan subsidi ekonomi dari negara. Pada tingkat sekolah, alokasi anggaran ditentukan berdasarkan kemampuan sekolah merekrut siswa terbaik. Sebaliknya, orang tua dengan sumber budaya dan ekonomi terbaik berlomba-lomba memasukkan putra-putri mereka ke dalam sekolah-sekolah terbaik. Akhirnya, sekolah terpopuler mengejar orang-orang terbaik, dan sebaliknya orang-orang terbaik berburu sekolah terpopuler.

Dalam kondisi seperti itu, akal sehat kita tidak lagi mampu mencerna janji-janji negara atas keadilan sosial atau pun penggunaan kata keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Ironisnya, fenomena faktual ini semua dipasarkan dan direalisasikan atas nama demokrasi, kebebasan, dan aktualisasi diri setiap individu.

Keadilan dalam pendidikan sejatinya hanya dapat diwujudkan apabila negara memberikan jaminan kesamaan kesempatan bagi setiap warganya untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah yang mereka pilih.

Jenis dan konten pengetahuan seseorang banyak dibentuk dan ditentukan oleh pengalaman pendidikannya. Perbedaan kesempatan secara logis dan praksis dapat berimplikasi pada diversifikasi dan kesenjangan kesempatan ekonomi dan kehidupan. Mereka yang bersekolah di lembaga pendidikan berstatus nasional atau internasional tentu akan meraih kesempatan akademik, sosial, dan ekonomi yang lebih baik.

Hilangnya fungsi publik lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia selama ini sebagai laboratorium pemersatu rasa dan budaya tentu menjadi ancaman bagi keberlangsungan masyarakat dan bangsa. Sejatinya, negara semakin memperkuat fungsi publik sekolah melawan dampak sistem ekonomi yang cenderung memporak-porandakan sendi-sendi kolektivitas masyarakat dan bangsa.

Pasca proses deregulasi dan restrukturisasi pendidikan pada tingkat institusi dan organisasi, seperti peralihan status beberapa perguruan tinggi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), akhir-akhir ini terkesan adanya arus balik dari liberalisasi pendidikan ke arah konservatisasi pendidikan.

Pada akhir pemerintahan SBY, di bawah kendali M. Nuh, sebagai menteri pendidikan, beberapa produk hukum seperti UU BHP No. 9 Tahun 2009, dan pasal yang mendasarinya dalam UU Pendidikan No. 20 Tahun 2003 dibatalkan. Sekarang, pemerintah menggagas dan mendanai program, dikenal dengan Revolusi Mental misalnya, mengusung tiga nilai utama, yakni integritas, etos kerja dan gotong royong.

Agenda ini lalu diterjemahkan ke dalam dunia pendidikan lewat Kurikulum 2013 di sekolah, dan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di perguruan tinggi. Kedua kurikulum tersebut mengedepankan kompetensi nilai dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan utamanya menjadikan outcome pendidikan Indonesia memiliki daya saing dalam masyarakat ekonomi regional dan internasional.

Dengan kata lain, nilai-nilai konservatif nasionalis yang diperkenalkan dan diagendakan bagi pendidikan Indonesia berasaskan pada tujuan ekonomi. Dengan demikian, nilai-nilai konservatif yang disuarakan akhir-akhir ini sebenarnya melengkapi arus liberalisasi yang terjadi sebelumnya.

Arus liberalisasi pasca krisis 1997/98 telah menciptakan fondasi dan struktur baru bagi ketatanegaraan kita, termasuk pendidikan. Guna menyempurnakan proses tersebut, nilai-nilai konsevatif nasionalis dibutuhkan menjadi elemen perekat dari bangunan kapitalis liberal yang telah berdiri.

Orang sering bertanya, apakah salah apabila Indonesia menjalankan sistem pendidikan yang berbasis nilai dengan tujuan mengangkat daya saing ekonomi bangsa?

Tidak ada yang salah apabila sasarannya murni mengangkat harkat dan marbat bangsa, serta kebijakannya merepresentasikan kepentingan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Tetapi tentu saja tujuan dan kebijakan seperti itu hanya bisa lahir lewat mekanisme demokrasi partisipatori kolektif.

Karena kebijakan yang lahir sekarang tidak terlahir dari mekanisme demokrasi subtantif yang benar-benar mereprentasikan solidaritas kolektif rakyat Indonesia, sistem pendidikan kita adalah sistem yang memecah belah persatuan dan mengkerdilkan solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan.

Bagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita revolusi mental yang banyak didengung-dengungkan akhir-akhir ini, apabila sistem ekonomi dan politik kita didasarkan pada semangat individualistik, ekonomis, dan kompetitif. Bagaimana sistem pendidikan kita mampu melahirkan agen-agen perubahan yang memiliki integritas, solidaritas kegotongroyongan, dan etos kerja tinggi di saat kita memberlakukan sistem pendidikan yang memiskinkan kolektifitas dan kebersamaan kita.

Sejak lahir, manusia Indonesia sudah dihadapkan pada pilihan menu pasar. Meskipun mereka sering mendengarkan nyanyian ‘kebebasan memilih’, tetapi kebebasan memilih pendidikan hanya menjadi milik orang kaya. Masyarakat kita, khususnya di perkotaan, harus memilih menu pendidikan yang beragam sejak anak-anak mereka masih usia balita.

Sebuah tragedi. Pilihan menu pendidikan kita semakin beragam, tetapi kemampuan kita memilih semakin rendah.

Solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan apa yang dapat diharapkan dari masyarakat yang sudah didesain untuk saling bersaing mengejar hasrat individualis mereka sejak mereka mengawali pengalaman hidupnya di bumi Indonesia ini?

Tantangan bagi kita semua, bagaimana membalikkan arah jarum jam? Bagaimana menyelaraskan antara cita-cita melahirkan manusia yang memiliki etos kerja, integritas, dan solidaritas tinggi, misalnya, dengan sistem pendidikan yang relevan serta mendukung.

Sebagai generasi penerus bangsa, untuk menjawab tantangan ini, tentu tidak cukup hanya dengan keahlian mengenali dan menjelaskan model kebijakan apa yang paling efisien dan efektif. Tantangan ini membutuhkan keahlian plus, yakni kemampuan mengenali siapa yang mendapatkankan apa, dan bagaimana mereka mendapatkannya dalam sistem ekonomi dan politik kita. Generasi dengan kecakapan seperti ini diyakini mampu melahirkan dan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang memiliki keberpihakan publik sehingga masyarakat Indonesia yang lebih ramah dan manusiawi dapat didambakan. Tanpa itu, kekallah dalam mimpi.

Lalu, bagaimana kita dapat menjadikan diri atau melahirkan generasi dengan kapasitas seperti itu di saat kondisi sistem pendidikan kita sekarang ini berada dalam kendali pasar dan persaingan? Adalah tugas setiap intelektual membangun komunitas kritis dan peduli terhadap kondisi ini, sesuai dengan kapasitas dan peran sosial masing-masing.

________________________________________________________________________

[1] Disampaikan dalam Acara Diskusi 21 Januari 2016 di Teras Jurusan Administrasi Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar.

[2] Meskipun menyadari bahwa sekolah tidak selamanya identik dengan pendidikan, coretan ini berasumsi bahwa di sekolah ada pendidikan.