Pemilupedia

Mega-Prabowo Tolak Privatisasi Pendidikan

2009-05-28T08:44:00.000-07:00

VIVAnews – Calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, telah membuat kesepakatan untuk menentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai menjadi salah satu instrumen privatisasi pendidikan.

“Saya sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih dengan Megawati bahwa kami menentang UU BHP,” kata Prabowo di acara Ring Politik ANTV di Hotel Crowne Plaza, Kamis 28 Mei 2009.

Prabowo juga mengatakan sudah mempertimbangkan untuk merevisi isi UU BHP jika kelak menang dalam pemilihan presiden 2009. “Kalau perlu dicabut,” kata Prabowo.

Prabowo menolak privatisasi pendidikan karena dia menilai menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga miskin perguruan tinggi.

Prabowo mengatakan pendidikan merupakan kunci pembangunan Indonesia. Karena itu, Prabowo mendorong investasi yang besar di sektor ini.

“Makanya kami akan melakukan investasi besar di sektor pendidikan. Antara lain untuk perbaikan kesejahteraan guru, dan dosen. Kurikulim juga harus diperbaiki,” kata Prabowo.

Tujuan investasi di sektor pendidikan, kata Prabowo, antara lain untuk mengamankan kekayaan nasional yang tiap tahun jebol.

Prabowo mengemukakan buruknya penanganan dan pengelolaan pendidikan merupakan sumber penderitaan dan kerusakan.

Prabowo Tak Mau Jadi Ban Serep

2009-05-28T08:37:00.000-07:00

VIVAnews - Calon wakil presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, Prabowo Subianto menolak dirinya ban serep Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, majunya dia membawa misi perubahan di bidang ekonomi.

"Saya dijanjikan Ibu Mega mengambil peran lebih banyak di bidang ekonomi. Jadi kami bukan ban serep," kata Prabowo dalam acara Ring Politik hasil kerja sama antv dengan VIVAnews di Hotel Crown Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Dia mengatakan, dalam negosisasi awal dengan Mega, Prabowo akan masuk ke gelanggang politik untuk mengusung program perubahan di bidang ekonomi. "Saya diberikan peran melakukan perubahan di bidang ekonomi, saya menyetujui ajakan Ibu Mega," katanya.

Prabowo mengaku menjadi pendukung pembangunan di bidang ekonomi dengan konsep kerakyatan. Konsep yang sesuai dengan kostitusi nasional, Undang-undang Dasar 1945. "Ekonomi kerakyatan semangatnya sama dengan UUD 1945," katanya.

Karena itu, Prabowo akan memperjuangkan perekonomian sesuai dengan UUD 1945. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan UUD 1945 diamandemen. "Amandemen boleh, asalkan pembukaan dan batang tubuh tidak dihilangkan. Ini agar generasi selanjutnya mengerti pemikiran pendiri negara," katanya.

Jawaban Mega atas Tantangan SBY

2009-02-25T21:17:00.000-08:00

Tantangan bicara terbuka yang dilontarkan Partai Demokrat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai reaksi kubu Moncong Putih. Mega dipastikan siap bicara terbuka dan berdebat asalkan pada waktu yang tepat.

"Kita harus sabar dulu, masalah debat nanti ada waktunya pas pemilu. Ini kan sudah pernah dilakukan Mbak Mega pada pemilu lalu," ujar Wasekjen PDIP Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi okezone, Kamis (26/2/2009).

Menurutnya, Megawati secara pribadi tidak pernah memiliki persoalan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, Mega cenderung tegas kepada pemerintah karena posisinya sebagai ketua partai oposisi.

"Kalau kami menjadi penguasa, kami akan berterimakasih kepada oposisi. Karena dengan begitu kinerjanya menjadi lebih terkontrol," tandasnya.

Selain itu, kata dia, debat dihadapan publik menjadi sia-sia jika dilakukan tidak pada saat yang tepat. "Memangnya kalau sekarang debat harga BBM menjadi turun? Kan tidak," tukasnya.

Karenanya, Ganjar mengajak kepada pihak yang ingin melihat Megawati berdebat dengan SBY agar bersabar. Pasalnya, kata dia, PDIP dan Megawati ingin menaati aturan konstitusi.

"Kalau SBY mau bertemu Mbak Mega silakan saja. Tapi untuk berdebat di depan publik, kita tunggu saat kompetisi dimulai," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY mengajak Mega untuk bicara di hadapan publik terkait kabar buruknya hubungan antara keduanya. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie dalam acara "Akhirnya SBY Bicara" di Jalan teuku Umar, Jakarta Pusat Rabu malam kemarin

SBY tantang Megawati. Beranikah Mega?

2009-02-25T21:13:00.000-08:00

Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Megawati Soekarnoputri untuk bersedia melakukan klarifikasi secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Bravo Media Center Jalan Teuku Umar Nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2009) malam.

"Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai buruknya hubungan antara Pak SBY dan Ibu Megawati," tuturnya.

Selama ini beredar kabar bahwa hubungan antara SBY dan Mega tidak berjalan baik. Oleh karena itu, lanjut Marzuki, diplomasi SBY di acara "Akhirnya SBY Bicara" tersirat makna SBY tidak ingin menyerang siapa pun termasuk Mega.

"Dalam penyampaiannya pun, SBY tidak menyerang atau menyudutkan siapapun, termasuk Megawati Soekarnoputri yang selama ini dinilai memiliki hubungan tak baik di antara keduanya," jelasnya.

Langkah diplomasi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Akhirnya SBY Bicara", kemarin, dianggap patut menjadi acuan bagi para pemimpin nasional lainnya.

"Karena yang disampaikan oleh Pak SBY itu apa adanya dan tidak mengada-ada,'" tuturnya.

Yang terpenting juga, sambung Marzuki, keterangan yang disampaikan oleh SBY itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga, akhirnya bisa memaparkan semua persoalan secara gamblang. "Ini tentunya yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini," pungkasnya. (lsi)

Pertemuan SBY dan JK membahas PD dan Golkar

2009-02-22T02:27:00.000-08:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pukul 21.00 WIB. Salah satu yang akan dibahas, adalah hubungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

"Rencananya memang begitu. Kan belum jumpa sejak pulang (dari luar negeri)," ujar Kepala Press Officer Istana Wapres Muchlis Hasyim ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Salah satu agendanya, adalah membahas perkembangan terakhir hubungan PD dan Golkar.

"Iya dong. Beliau berdua masih punya mandat dari rakyat untuk bersama-sama sampai Oktober 2009. Masih delapan bulan," imbuh Muchlis.

Jangan sampai dinamika politik yang mulai memanas, lanjutnya, mempengaruhi kinerja keduanya. "Beliau mau yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk kepentingan partai atau beliau-beliau berdua ini," jelas dia.

Selain itu, JK juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2009 lalu. Yang paling penting, JK akan menyampaikan laporannya bertemu dengan mediator perdamaian RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Martti Ahtisaari.

Pada pukul 19.00 WIB, JK akan menjamu Martti, yang juga sahabat JK, di rumah dinasnya di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu nanti mengenai perkembangan perdamaian di Aceh.

"Akhir Januari lalu, ada pertemuan di Helsinki. Mereka membicarakan perkembangan perdamaian di Aceh. Yang datang wakil pemerintah, wakil GAM dan Martti, itu yang akan disampaikan ke Pak Presiden," ujarnya

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

2009-02-21T23:57:00.000-08:00

Bursa bakal calon presiden Partai Golkar semakin marak. Akbar Tanjung menyatakan siap bersaing dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk diajukan sebagai calon presiden. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu baru-baru ini, tak lama setelah Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi capres. Akbar pun menginginkan proses yang transparan dalam penetapan bakal capres tersebut.

Jumat silam, Kalla menerima pencalonan dirinya sebagai capres. Namun hal itu baru akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar pada April mendatang. Pernyataan kesediaan Kalla tentu melegakan sejumlah pengurus daerah Golkar. Namun, yang lebih penting bagaimana penetapan capres akan dilakukan mengingat Kalla sempat menolak adanya konvensi seperti pernah dilakukan di era Akbar Tanjung

Masalah Caleg dan Kotak Suara Pemilu 2009

2009-02-21T23:23:00.001-08:00

Sosialisasi pemilu terkait perubahan dari pola pencoblosan ke pencontrengan pada pemilu nanti terus digalakkan Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya lewat media televisi, sosialisasi pun dilakukan langsung kepada calon pemilih, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum lama ini.

Ratusan nelayan dan kalangan jompo yang ikut sosialisasi sesekali tertawa. Tapi, sebagian mengaku bingung. Namun demikian, mencontreng terbilang mudah, tak jauh beda dengan mencoblos.

Kesulitan baru muncul saat akan memilih calon wakil rakyat, khususnya bagi mereka yang buta huruf. Sebab, tidak ada foto terpampang di kertas suara. Belum lagi karena terlalu banyaknya caleg yang ikut pemilu.

Bukan hanya soal pencontrengan, banyaknya caleg juga membuat ukuran kertas suara lebih lebar, sehingga calon pemilih kerepotan di dalam bilik suara. Lipatan kertas suara juga dinilai terlalu tebal, sehingga sulit dimasukkan ke kotak suara

Konvoi Sepeda Dukung Capres HB X

2009-02-21T23:17:00.000-08:00

Berbagai cara dilakukan untuk mendukung tokohnya maju sebagai calon presiden. Salah satunya dengan konvoi mengayuh sepeda ontel. Hal tersebut dilakukan oleh sekitar 50 orang yang tergabung dalam Sayap Ontel Merti Nusantara, yang mendukung Sultan HBX untuk maju sebagai capres di Pemilu 2009.

Meski rata-rata usia mereka di atas 45 tahun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mengayuh ontel berkeliling Jakarta mulai dari Kebayoran Baru, Bundaran HI, Jl Anyer, hingga berakhir di Jl Rasuna Said.

"Ini merupakan wujud warga Jawa Tengah khususnya Yogyakarta untuk mendukung Sultan HBX maju sebagai presiden," kata Koordinator Sayap Ontel Merti Nusantara Edy Budiardjo ketika ditemui di kawasan Rasuna Said Jakarta, Minggu (22/2).

Edy mengungkapkan, dipilihnya sepeda ontel, selain karena merupakan salah satu simbol Yogyakarta, juga lebih ramah lingkungan dan membuat badan menjadi sehat. Namun, yang terpenting, mampu mengenang kenangan indah masa lalu dan berharap kedamaian terwujud di Indonesia tanpa ada lagi perselisihan.

Selain itu, wujud dukungan juga disiapkan melalui kain sepanjang 60 meter yang bisa ditandatangani oleh siapa saja sebagai wujud dukungan terhadap pencalonan presiden Sultan HBX.

"Nantinya jika sudah penuh, kami akan serahkan langsung kepada Sultan HBX," tambahnya.

Kendaraan politik untuk pencalonan presiden, lanjut Edy, memang dibutuhkan Sultan HBX pada Pemilu 2009. Karena itu, dukungan masyarakat, terutama Yogyakarta dan Jawa Tengah, terus diupayakan sebab melalui Sultan HBX perubahan Indonesia akan terlaksana

Perpu Pemilu Dibahas 4 Instansi

2009-02-21T23:15:00.000-08:00

Sejumlah perwakilan dari empat instansi, yakni Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Negara membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan umum, siang ini.

Pertemuan ini memasuki tahapan akhir sebelum perpu itu disahkan. Salah satu substansi yang dibahas dalam perpu ini adalah soal suara terbanyak.

"Salah satu agendanya memang membahas soal perpu pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsul Bahri sebelum melakukan rapat koordinasi di Gedung Depdagri, Jakarta, Minggu 22 Februari 2009.

Selain membahas mengenai perpu, rapat koordinasi itu juga mengagendakan mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum terhadap pendistribusian logistik pemilu serta sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat.

Namun, rapat yang membahas mengenai perpu itu tidak dihadiri petinggi keempat instasi itu. Komisi Pemilihan Umum hanya diwakili beberapa anggotanya saja, dan begitu juga dengan Kementerian Polkam dan Sekretariat Negara.

Perpu tersebut berisi tiga substansi, yakni pengaturan suara terbanyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemutakhiran data pemilih dan penandaan dua kali.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah yang mencabut pasal 214 soal suara terbanyak di UU pemilu tidak memerlukan aturan tambahan. Putusan itu, kata dia, sudah bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Namun, Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah bersikukuh mengatur masalah suara terbanyak ini dalam perpu.

NPWP Caleg

2009-02-21T22:46:00.000-08:00

Calon legislatif yang akan bertarung di Pemilihan Umum 2009 dihimbau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Punya NPWP itu bisa menjadi bukti dia mencintai negaranya," kata Direktur Penyuluhan dan Humas Direktorat Pajak, Djoko Slamet Surjo Putro saat kampanye Sunset Policy di Jakarta. Minggu 22 Februari 2009.

Ia menegaskan ada sanksi pidana orang yang tidak memiliki NPWP dan membayar pajak. "Bayangkan kalau calon rakyat sampai tidak punya NPWP dan tidak bayar pajak," kata dia. Dalam undang-undang, kata dia, diatur pidana penjara bagi orang yang tidak membayar pajak. "Ini termasuk dalam tindak pidana fiskal," kata dia. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat, termasuk caleg, untuk mengurus NPWP.

"Masyarakat harus memanfaatkan kesempatan Sunset Policy yang diperpanjang sampai akhir Februari ini," tambahnya.

Direktorat Pajak, kata dia, juga melakukan inisiatif untuk mendatangi masyarakat dan melakukan sosialisasi Sunset Policy ini.
• VIVAnews

Klaim Keberhasilan Partai Berlanjut

2009-02-21T22:43:00.000-08:00

Setelah Partai Demokrat dan Golkar mengklaim keberhasilan pemerintah untuk jualan partai, kini PKS mengikuti langkah pendahulunya. Namun PKS lebih 'cerdik'. PKS mengklaim sebagai dalang keberhasilan pemerintah meraih swasembada pangan.

Dalam iklan terbaru PKS yang berdurasi sekitar 30-an detik itu, PKS menyatakan kebanggaannya terhadap kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Pertanian Anton Apriantono. Anton dianggap sukses membawa Indonesia menuju swasembada pangan.

"Banyak yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan. Tapi mereka tidak tahu siapa otak di balik itu semua," demikian kuranglebih bunyi narasi iklan ter-gress PKS saat tampil di salah satu stasiun TV, Minggu (22/2/2009).

Digambarkan dalam iklan itu, para petani tampak bersuka ria memanen padi. Mereka tampak bekerjasama menuai hasil bumi yang telah ditunggu selama tiga bulan itu.

Di akhir iklan, gambar Anton Aprianto terpampang jelas berjejer dengan logo PKS lengkap dengan nomor urut 8. "Anton dan dan PKS," begitu kuranglebih bunyi tulisan penutup iklan.

Pada Sabtu 22 Februari kemarin, Presiden SBY mempersilakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah mengklaim keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinannya. SBY menganggap klaim-klaim tersebut adalah suatu hal yang wajar. -detik-

Pemilihan Capres Golkar Sentralistik

2009-02-21T22:42:00.000-08:00

Meskipun penjaringan capres yang dilakukan Golkar dengan cara meminta Dewan Pimpinan Daerah mengajukan nama-nama bakal calon presiden namun dalam penentuan capres nanti, peran beberapa pengurus maupun tokoh-tokoh Golkar sangat kuat.

"Saya kira Golkar belum akan menghilangkan pola sentralistik. Penentuan capres sebenarnya berada di tangan segelintir orang Golkar," ungkap Direktur Cetro, Hadar N Gumai kepada Persda Network, Sabtu (21/2).

Pendapat itu berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 yang lalu saat calon presiden yang diajukan dalam konvensi kalah bertarung. "Golkar tidak ingin mengulangi kesalahan Pemilu 2004 yang lalu sehingga saat menentukan capres yang akan bertarung dalam Pemilu mendatang mereka akan berhati-hati, " ungkapnya.

Kehati-hatian Golkar ini juga akan bisa berdampak terhadap kemungkinan pencapresan Jusuf Kalla. "Sampai sekarang ini kan belum jelas karena belum tentu JK yang dicalonkan sebagai capres Golkar. Jusuf Kalla kan sebatas bersedia dicalonkan," tandasnya.

Handar pun belum bisa melakukan prediksi apakah JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan terpilih karena dirinya tidak mengetahui secara persis keinginan pengurus DPD di daerah dalam mengajukan calonnya.

"Kalau misalnya pemilihan capres benar-benar murni dari daerah juga sulit diprediksi JK akan menjadi capres karena kekuatan calon-calon yang ada di daerah berbeda-beda. Jadi kembali, kuncinya calon yang terpilih berada di tangan segelitir orang meskipun akan mereka mendengar suara dari DPD-DPD," ungkapnya.

Koalisi Golkar - PDIP

2009-02-21T22:39:00.000-08:00

Koalisi partai nasionalis Golkar dan PDIP akan segera terbentuk menjelang pemilihan presiden mendatang. Bahkan kolaisi besar ini dimungkinkan segera dikumandangkan sebelum pemilihan legislatif.

Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kemas, Sabtu (21/2) mengatakan, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dibutuhkan
suatu koalisi partai besar yang beridelogi serupa demi menggantikan kepemimpinan nasional. Karena itu, lanjut Taufik, PDIP dan Golkar lah yang akan melakukan koalisi penyelamatan bangsa ini.

"Kalau dua partai ini bersatu dimana keduanya memiliki massa yang banyak dan berideologi sama, maka semuanya bisa beres," ungkap Taufik disela kunjungannya bertemu buruh Perkebunan PT London Sumatra Indonesia di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Disinggung kapan koalisi partainya dan Golkar akan terjadi, Taufik mengatakan, bisa sebelum pemilihan legislatif ataupun tak jauh sesudah pemilihan legislatif.

"Kalau lihat konstalasi sekarang ini, dengan ciri komunikasi politik kami dengan Golkar makin hari makin meningkat, maka koalisi akan terbentuk dekat-dekat ini. Bahkan partai lain pun seperti PAN dimungkinkan ikut bergabung," ujarnya.

Sementara mengenai posisi capres dan cawapres dalam koalisi PDIP-Golkar, Taufik mengatakan, PDIP tetap mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres. "Kami tetap mengusung capres, karena yakin menang dalam pileg. Begitu juga mereka yakin PDIP akan menang," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan kemarin pun Taufik meminta kepada seluruh kader, simpatisan PDIP jangan mengungkit-ngungkit lagi tentang Golkar zaman orde baru. Taufik meminta kader PDIP memaafkan masa lalu yang suram, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia,

"Saya dan Bu Megawati pada zaman tersebut pernah disakiti. Namun Ibu Mega selalu memaafkan, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena itu kader PDIP harus juga memaafkan," ungkap Taufik.

Ketua DPP Golkar Enggar Triastolukita, ketika dikonfirmasi melewati telepon mengenai kemungkinan adanya koalisi besar antara partainya dan PDIP jelang pilpres, tampak merespon positif. "Dalam politik itu kemungkinan bisa terjadi," ungkap Enggar.

Dikatakan Enggar, memang komunikasi politik antara partainya dan PDIP memang sekarang ini tengah meningkat dan sangat harmonis. "Kami sangat baik dengan PDIP. Dan mungkin saja koalisi itu akan terjadi," jelas Enggar.

Disinggung tentang posisi capres dan cawapres dalam koalisi, Enggar mengatakan, harus melihat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas) Bulan Maret. "kita lihat saja Rapimsus nanti," singkatnya. -kompas-

Kasus PT Ganeca - Panwaslu

2009-02-21T22:37:00.000-08:00

JAKARTA - PT Ganeca mengaku belum memiliki rencana menuntut Panwaslu Bekasi atas tudingan rusaknya 14 juta surat suara yang dicetak oleh PT Ganeca Exact.

"Belum kepikiran (melakukan tuntutan), kita lebih baik mengejar target cetak surat suara kan waktu sudah mepet. Karenanya kita lebih baik memikirkan bagaimana target tersebut dapat selesai tepat waktu," kata Kepala Operasional Percetakan PT Ganeca Exact, Basyuni kepada okezone, Sabtu (21/2/2009).

Menurutnya, jika klarifikasi yang diberikan PT Ganeca terhadap pihak Panwaslu dinilai sudah cukup maka permasalahan tersebut dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya belum berpikiran untuk menuntut pihak Panwaslu.

"Sampai saat ini kami tidak ada kepikiran ke sana (menuntut)," ungkapnya.

Ditanyakan apakah Ganeca merasa dicemarkan nama baiknya atas tudingan panwaslu, Basyuni mengaku hal tersebut relatif. Sebab, dia menilai tudingan itu merupakan suatu peringatan kepada semua perusahaan yang mendapat tender mencetak surat suara agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mencetak surat suara.

"Relatif, sementara ini kami memandang panwaslu membuat peringatan cetak suara harus hati-hati," pungkasnya

Peluang JK jadi Presiden Kecil, Kata Pengamat

2009-02-21T22:35:00.001-08:00

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar menyatakan siap maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada pemilihan presiden nanti. Sayang, belum apa-apa peluang JK bisa terpilih diprediksi sangat kecil.

"Ini kan belum final. JK baru menyatakan bersedia," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Bone Hargens usai dialog Polemik yang diadakan Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/2/2009).

Bone menambahkan, dirinya melihat faksi-faksi lain dalam tubuh Golkar yang kemungkinan akan menyingkirkan JK untuk jadi capres Golkar dalam Rapimnas khusus yang dilaksanakan usai pemilihan legislatif.

Bahkan Bone mengatakan saat ini ada indikasi Akbar Tandjung mulai merapat ke faksi Sultan.

"Padahal kalian tahu Sultan sampai saat ini masih mendapat dukungan terbesar dari DPD dan masyarakat, menurut hasil survei. Jadi, peluang JK kecil terpilih apabila proses Rapimnas berlangsung secara demokratis," pungkasnya. -okezone-

Gus Dur Dukung Penjegalan Capres Independen

2009-02-21T22:27:00.000-08:00

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi calon presiden dari unsur independen, mendapat dukungan dari Gus Dur. Vonis itu tepat karena sudah sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Hal itu (putusan MK) sudah sesuai dengan garis besar resmi dari parpol-parpol besar," ujar Gus Dur di acara Kongkow Bareng di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (21/2/2009).

Garis besar yang disepakati di antaranya struktur pemerintahan hanya boleh diisi para kader parpol-parpol. Sehingga hanya parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional pemilu legislatif.

Karena itu, Gus Dur secara terang-terangan menyatakan melihat adanya intervensi dari parpol-parpol besar kepada MK dalam memutuskan uji materi capres independen. "Kecuali dari PKB," kelitnya.

Perlu diketahui, pada Selasa, 17 Februari lalu MK memutuskan tidak meloloskan uji materi UU Nomor 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Fadroel Rahman cs.

Hakim konstitusi menilai pasal 1 angka (6), pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) UU Pilpres tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. -okezone-

Sebel Google

2009-02-12T08:12:00.001-08:00

Pirang pirang dino iki aku sinau dadi pekok ben mudeng karepe mesin pencari google sing ngertine mung karo hurup lan angka, raiso mbedakne ndi blogke cah bagus ndi sik ora. Nganti judeg rambut ngendi2 gogrog tetep wae blogku ra njedul neng halaman pencarian. Cen kurang ajar tenan google. Senenge pilih kasih. Nek uwong tetep tak jak gelut tak jedhug jedhugne tembok. Rangerti muride bruce le lagi nggondok. Yo wis, kesel nggrundhel terus. Luwih becik ngibadah.

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi Jawa

2009-02-12T02:33:00.001-08:00

Aku meh nyoba nulis bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi bahasa jawa. Neng ngendi ngendi dibahas nganggo boso indonesia nganti bosen sing maca. Nek ditonton saka ukara pembentuke, kampanye kuwi maksude campaign, proses utawa prosedur nggo nginformasekne sesuwatu *halah* kanggo masyarakat. Damai iku tentrem, ora gelut, ora congkrah. Nek pemilu, kuwi asline pemilihan umum. Ukara kanggo nyebut acara gedhe milih wakil - wakil rakyat sing bakal lungguh ing kursi DPR. Nek kata indonesia, ora kudhu tak terangke to? Tak anggep kowe kabeh ora pati pekok ra mudheng negarane dhewe. Nek sik 2009 kuwi maksude ongko taun, dudu nomer buntut, opomaneh ukuran kutang. Nah, kui mau informasi detil bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Piye, rak yo wis mudheng kabeh to? Nek isih urung mudheng, mengko tak copy-paste njut tak sebarne neng rimba perblogan indonesia ben kowe kabeh iso moco bola bali bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Wis, tak ngising sik, kesuwen ngerti rupamu kok aku dadi kebelet.

Susilo Bambang Yudhoyono

2009-02-11T22:51:00.000-08:00

Berikut informasi tentang pak SBY yang diambil semena - mena dari wikipedia untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.

Jend. TNI Purn. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 59 tahun) adalah pensiunan jenderal militer Indonesia dan Presiden Indonesia ke-6 yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat pertama kali. Yudhoyono menang dalam pemilu presiden September 2004 melalui dua tahapan pemilu presiden atas kandidat Presiden Megawati Sukarnoputri. Ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2004 bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Melalui amandemen UUD 1945 yang memungkinkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, ia kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pertama pilihan rakyat. Ia menjadi presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Selama di militer lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono.

Keunggulan suaranya dari Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri pada pemilu 2004 membuatnya terpilih sebagai kepala negara Indonesia. Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Pendidikan

* Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
* American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
* Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
* Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
* On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
* Jungle Warfare School, Panama, 1983
* Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
* Kursus Komando Batalyon, 1985
* Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
* Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas, AS
* Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
* Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.

Karier politik
Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai kerier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Ringkasan karir Susilo Bambang Yudhoyono

* Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
* Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
* Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
* Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
* Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
* Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
* Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
* Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
* Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
* Dosen Seskoad (1989-1992)
* Korspri Pangab (1993)
* Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
* Asops Kodam Jaya (1994-1995)
* Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
* Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
* Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
* Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
* Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
* Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
* Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
* Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
* Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004

Partai Persatuan Pembangunan

2009-02-11T22:50:00.002-08:00

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Anggaran dasar

Menurut anggaran dasarnya partai ini bertujuan untuk menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pada Pemilu 1999, PPP memperoleh 58 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pemilu 2004, PPP kembali memperoleh 58 kursi.

Ketua Umum

Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Th M Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai.

1. M. Syafaat Mintaredja (5 Januari 1973-1978).
2. H. Djailani Naro (1978-1984 yang menggantikan Mintaredja) dan (1984-1989).
3. Ismail Hassan Metareum (1989-1994) dan (1994-1998).
4. Hamzah Haz (1998-2003) dan (2003-2007). Pada 2001, Hamzah terpilih sebagai wakil presiden lewat suara majelis di Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Dalam Pemilu Presiden 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai calon presiden, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Perolehan suara pasangan ini, sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, hanya mencapai sekitar 3 persen.
5. Suryadharma Ali (2007-2012).

Partai Keadilan Sejahtera

2009-02-11T22:50:00.001-08:00

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H)

Sejarah

* Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.
* Pada 30 Mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905) menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accoord) hasil Pemilu 1999.
* 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.
* 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
* 8 Juni 2002 PKS menjadi salah satu partai yang menandatangani dokumen bersama dengan 15 pimpinan parpol lainnya yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen di Hotel Sahid, Jakarta. Dokumen bersama ini juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD.
* Pada bulan Maret hingga Juni 2003 tercatat aksi-aksi PK yang mendukung aksi-aksi PKS.
* 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).
* 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
* Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.
* Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010.
* Pada bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 bersamaan dengan sukarelawan lainnya PKS pun ikut mengirimkan banyak sukarelawan untuk membantu penanganan bencana alam dan rekonstruksi ke Aceh.
* 26 Maret 2007 PKS secara resmi mencalonkan Adang Daradjatun dan Dani Anwar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk pilkada 2007. Pasangan ini kalah dari pasangan Fauzi-Prijanto yang menurut KPU meraih 58,59% suara, sedangkan Adang-Dani memperoleh 41,41% .
* 9 Juli 2008 PKS memperoleh nomor urut 8 dalam PEMILU 2009 melalui Pengundian Nomor Urut Partai yang diadakan secara resmi oleh KPU

Hanura

2009-02-11T22:49:00.002-08:00

Ketua Umum : WIRANTO
Sekretaris Jendral : YUS USMAN SUMANEGARA
Asas : Pancasila

Visi Partai HANURA:

Kemandirian Bangsa
Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

Kesejahteraan Rakyat
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Gerindra

2009-02-11T22:49:00.001-08:00

Tahap pengerjaan

Golkar

2009-02-11T22:48:00.001-08:00

Tahap pengerjaan

Partai Golkar

2009-02-11T22:47:00.000-08:00

Tahap pengerjaan