maswandy.com

Sejuta Sarjana Menganggur

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Thu, 18 Jun 2009 04:43:00 +0000

sumber : Republika

Banyak peluang, tapi terbentur kompetensi dan keengganan berkarier dari bawah.

JAKARTA -- Lebih dari 900 ribu atau hampir satu juta sarjana di Indonesia pada tahun ini dilaporkan menganggur. Mereka berasal dari 2.900 perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu.''Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 740 ribu sarjana. Tiap tahun, rata-rata 20 persen lulusan perguruan tinggi kita menjadi pengangguran,'' ungkap Rektor Universitas Katholik Atmajaya (Unika), FG Winarno, dalam pengukuhan guru besar tetap Prof Ir Hadi Sutanto MMAE Phd di Fakultas Teknik Unika, Jakarta, Rabu (17/6).

Tingginya angka pengangguran jebolan perguruan tinggi ini tak lepas dari rendahnya keterampilan di luar kompetensi utama sebagai sarjana. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, perlu tambahan-tambahan keterampilan di luar bidang akademik. ''Terutama, yang berhubungan dengan entrepreneur,'' jelas Winarno.

Di Indonesia, menurut dia, jumlah entrepreneur sangat minim. Pada 2007, baru tercatat 0,18 persen atau 400 ribu dari jumlah total penduduk Indonesia. Itu berarti masih dibutuhkan sebelas persen atau 1.100 kali lipat (4,4 juta orang) untuk mencapai batas ideal.

Problem kompetensi
Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Fasli Jalal, membenarkan tingginya jumlah sarjana yang menganggur. Ia menyebutkan sekitar 1,1 juta penganggur terdidik pada periode Februari-Agustus 2008. Pada Maret 2009, dilaporkan terjadi penurunan menjadi 961 ribu orang. Dari jumlah itu, 598 ribu merupakan lulusan S-1, sedangkan 362 ribu lulusan program diploma.

Alasan sarjana menganggur, ujar Fasli, antara lain karena kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, lulusan yang tidak terserap, memilih untuk tidak bekerja, atau mahasiswa lulusan dari program studi yang sudah jenuh. ''Lulusan dari program studi tersebut sangat banyak, namun kurang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ini yang perlu dievaluasi,'' tegasnya.

Demi mengatasi jumlah pengangguran terdidik, pemerintah menyediakan dana Rp 108 miliar untuk membangun kewirausahaan. ''Harus ada pendidikan keterampilan yang diajarkan terus-menerus kepada mahasiswa,'' ujar Fasli. Sementara itu, pengamat pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas, memastikan, setiap hari ada saja lowongan kerja dan kebanyakan manajer sumber daya manusia (SDM) perusahaan mengaku kesulitan mendapat tenaga kerja yang diperlukan. Dia juga menyebut contoh masih terbuka lebar kesempatan untuk berkiprah di sektor pertanian, kelautan, perkebunan, dan perikanan.

Namun, disesalkannya, sarjana penganggur umumnya tidak mau memulai karier dari bawah, malah cenderung boros dan malas. Di masa kuliah pun lebih suka nongkrong di mall ketimbang perpustakaan sehingga tertanam jiwa hedonis.''Setelah jadi sarjana, mereka maunya bekerja langsung dapat posisi enak, dapat banyak fasilitas, dan gaji besar,'' ujar Darmaningtyas. eye

Sistem syariah solusi memperbaiki ekonomi dunia.

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Wed, 06 May 2009 06:47:00 +0000

Oleh : maswandy

Jakarta - Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia harus bisa sebagai motor penggerak bangkitnya ekonomi islam secara menyeluruh agar bisa dirasakan bukan hanya umat islam saja namun tapi keseluruhan umat ”sebagai rahmatan lil alamin”.

Sistem syariah menekankan bahwa ekonomi yang dibangun tumbuh dan berkembang agar semaksimal mungkin meningkatkan kesejahterakan umat secara keseluruhan, beda dengan konsep ekonomi pasar/liberal yang berkembang saat ini dimana ekonomi tidak memberikan ruang gerak yang lebih kepada golongan lemah agar bisa berkembang.

Ekonomi liberal menganggap bahwa golongan ekonomi lemah adalah golongan pemalas,beda dengan konsep syariah dimana islam memandang ekonomi harus diusahakan secara bersama-sama agar bisa mencapai kesejahteraan yang sama pula.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ekonomi dunia sudah dikuasai oleh ekonomi ribawa termasuk Indonesia. Konsep tersebut jelas-jelas sangat dilarang dalam konsep ekonomi islam. Oleh karena itulah sejak 15 tahun yang lalu solusi untuk memperbaiki ekonomi umat sudah dimulai dengan didirikannnya perbankan syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan terus dikembangkan terus.

Sebagai bank pelopor syariah di Indonesia perkembangannya terus mengalami peningkatan hal tsb tercermin dalam rasio-rasio sebagai tolak ukur kesehatan bank tersebut.

Lambat laut namun pasti perkembangan syariah terus mengalami kemajuan yang pesat hal ini tercermin terus berdirinya perbankan dan lembaga-lembaga keungan termasuk asuransi yang berbasiskan syariah.

Masyarakat luas mulai menyadari bahwa keberadaan ekonomi berdasarkan syariah sedikit demi sedikit sudah mendapatkan tempat tersendiri dimana diharapkan bisa menyelesaikan masalah ekonomi baik nasional maupuan secara global.

Masyarakat dunia sudah mulai melakukan kegiatan perbankan mereka dengan menggunakan ekonomi islam. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita sebagai negara dengan mayoritas umat muslim terbesar didunia harus bisa menjadi pusat ekonomi Islam dunia.

Ada 5 strategi agar Indonesia bisa menjadi basis ekonomi syariah dunia :
1. Prinsip-prinsip keuangan syariah harus diperbaharui dan dimodernisasi sesuai
dengan kaidah syariah itu sendiri.
2. Perbanyak perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah agar masyarakat mempunyai
akses lebih mudah.
3. Pemerintah harus banyak membuat undang-undang beprinsip syariah baik menyangkut
sektor keuangan maupun sektor ekonomi lain.
4. Dimasukannya materi ekonomi syariah pada mata pelajaran baik di tingkat sekolah
lanjutan maupun di bangku kuliah.
5. Pemerintah dan lembaga keuangan harus banyak memberikan edukasi kepada masyarakat
melalui pameran,seminar dan kegiatan bertemakan syariah.

Apabila strategi tersebut bisa dijalankan tidak mustahil Indonesia akan cepat diakui dunia international bahwa Indonesia bisa dijadikan rujukan atapun basis ekonomi syariah dunia.

Kita sebagai masyarakat harus memulai perubahan tersebut,prinsip syariah harus sudah bisa menghiasi kehidupan sehari-hari,sehingga dari hal kecil yang kita lakukan secara bersama-sama akan lebih cepat untuk mencapai tujuan tersebut,sehingga ekonomi Indonesia yang merata,makmur dan adil berdasarkan prinsip ekonomi Islam akan cepat terwujud.

Ketika Kapitalisme Turun Tahta

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Wed, 06 May 2009 04:38:00 +0000

Musim gugur tahun ini, mungkin akan menjadi musim gugur terburuk dalam sejarah perekonomian Amerika Serikat.Tak ada yang menyangka, bahwa bulan September yang lalu, adalah bulan yang buruk bagi sang Paman, yang mana selama ini terkenal sebagai negeri yang adidaya, makmur, serta bebas miskin.Selama ini, orang mengenal Amerika Serikat, sebagai salah satu superpower dunia(dan mungkin, dapat dibilang sebagai satu-satunya negara superpower yang memiliki hegemoni yang sangat kuat di dunia ini, mulai dari bidang militer hingga bidang kebudayaan).

Pada bulan September 2008 yg lalu bertepatan juga dengan datangnya bulan suci Ramadhan, Amerika Serikat, yang juga dikenal luas memiliki Sistem Ekonomi Pasar/Sistem Ekonomi Liberal, dan juga gudangnya para Kapitalis; dalam waktu sekejap, ekonominya mengalami kejang-kejang.Bagaimana tidak kejang-kejang, bila yang bangkrut dan ambruk, adalah instansi-instansi keuangan raksasa sekelas Lehman Brother, American Insurance Group(AIG), Merril Lynch, hingga salah satu bank terbesar di dunia, yakni Citibank.Dalam waktu sekejap, keadaan pun berubah drastis. Puluhan ribu orang menjadi pengganguran, seperti pada kasus Lehman Brother, yang mengkaryakan 28.600 karyawan.
Peristiwa itu membuat banyak orang kaget, serta para investor yang menanamkan uangnya di instansi-instansi tersebut, kelimpungan serta panas dingin, disebabkan mereka memikirkan keselamatan uang mereka yang ditanam di lembaga tersebut.Contoh instansi keuangan raksasa Amerika Serikat, yang mengalami kebangkrutan serta terpaksa mem-PHK puluhan ribu karyawannya, adalah Lehman Brother.Lehman Brother, yang mengkaryakan kurang lebih 28.600 karyawannya, terlilit hutang US$ 12,8 miliar, sehingga terpaksa gulung tikar dan merumahkan seluruh karyawannya.American Insurance Group, yang menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, dan menjadi sponsor resmi Manchester United, terpaksa merelakan 79,9 % sahamnya kepada pemerintah AS, demi bantuan keuangan senilai US$ 85 miliar.Merril Lynch, tiba-tiba merugi US$ 51,8 miliar.
Mengapa hal itu bisa terjadi?Hal ini tidak lepas dari sistem ekonomi AS, yang menganut Sistem Ekonomi Pasar, yang berdasar pada paham Kapitalisme.Kapitalisme Amerika Serikat, berdasar pada tiga pilar utama, yakni fiat money(uang kertas), fractional reserve requirement(sebagian kecil dana deposan), dan Interest(bunga).Penyebab rapuhnya ekonomi AS, karena adanya sistem bunga dalam siklus ekonomi negara tersebutPenyebab utama krisis finansial di AS adalah Bunga.Bunga, yang juga dikenal sebagai Riba, di dalam ajaran Islam, dikenal sebagai sesuatu hal yang HARAM.Kenapa HARAM???hal tersebut disebabkan oleh tiga buah faktor, antara lain :
1. dalam sistem bunga, debitur/peminjam, ketika ia mengembalikan uang yang dipinjam dari Kreditur/pemberi pinjaman, harus menyertakan uang tambahan, yang tidak jelas asal-usulnya, kepada sang Kreditur.Hal ini dianggap sebagai kedzaliman terhadap sang peminjam.
2. sang peminjam, mendapatkan uang tambahan dari uang yang dipinjamkan kepada Debitur(biasa disebut Bunga/Interest), tanpa status yang jelas, mengenai uang tersebut.Hal ini dilarang dalam Ekonomi Syariah, berupa ketidakjelasan dalam melakukan perniagaan
3. perbuatan dzalim, dalam ajaran Islam, adalah salah satu dosa besar!Dalam Sistem Riba, yang di-dzalimi adalah pihak Debitur, yang men-dzalimi adalah pihak Kreditur.
Bila kita lihat kehancuran perusahaan-perusahaan tersebut di Amerika Serikat, maka, tak dapat dipungkiri, hal itu adalah sesuatu kewajaran, dikarenakan Sistem Riba yang mereka jalankan selama ratusan tahun.
Sudah saatnya memang, “Raja” Kapitalisme, turun dari tahtanya, serta menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada “Khalifah” Ekonomi Syariah.Sistem Ekonomi Syariah, jelas lebih bersih, aman, jelas, serta menentramkan.Semua manusia dari segala macam agama dan golongan, boleh memakai Sistem Ekonomi Syariah.Ekonomi Syariah, aman, karena tidak mendzalimi pihak manapun, baik itu pedagang, konsumen, debitur, maupun kreditur.Jelas, karena ada akad/perjanjian antara pedagang dengan konsumen, debitur dengan kreditur, sebelum jual-beli atau pinjam-meminjam diadakan.Bersih, karena uang yang diterima pihak kreditur ataupun pedagang, benar-benar merupakan hak nya.Menentramkan, karena perniagaan dilakukan atas keikhlasan dari semua pihak yang berniaga.
Jadi, mengapa kita masih berharap pada Kapitalisme dengan Bunga nya???memang benar, sudah saatnya Kapitalisme turun tahta……….
Referensi : Majalah Sabili, 23 Oktober 2008, halaman 94

10 Tips Memulai Bisnis yang Sukses

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Mon, 04 May 2009 02:06:00 +0000

Berikut ini 10 langkah yang bisa memandu pebisnis menyusun bisnis dam membuatnya sukses.

1. Kerjakan apa yang Anda sukai. Anda akan mencurahkan banyak waktu dan energi untuk memulai sebuah bisnis dan membangunnya menjadi usaha yang berhasil, jadi sangat penting bahwa Anda sangat menikmati secara mendalam apa yang Anda kerjakan, apakah menjalankan sewa pemancingan, mengkreasikan tembikar atau memberikan nasehat keuangan.

2. Mulai bisnis Anda ketika Anda masih bekerja. Berapa lama paling banyak orang bisa tanpa uang? Tidak lama. Dan ini akan menjadi waktu yang lama sebelum bisnis baru Anda benar-benar membukukan keuntungan. Menjadi karyawan ketika memulai bisnis berarti ada uang di saku ketika Anda memasuki proses memulai bisnis.
3. Jangan kerjakan hal tersebut sendirian. Anda membutuhkan dukungan ketika snis, tetapi itu barulah awalnya. Anda untuk menjadi ahli dalam industri Anda, produk dan jasa. Jika Anda telah selesai. Bergabung pada asosiasi industri atau profesional yang berhubungan dengan bisnis Anda sebelum memulai bisnis merupakan ide yang bagus.

7. Dapatkan bantuan profesional. Di satu sisi, hanya karena Anda menjalankan bisnis kecil, bukan berarti Anda harus menjadi ahli di bidang apa pun. Jika Anda bukan seorang akuntan, hire lah satu atau dua orang misalnya. Jika Anda ingin menulis kontrak, dan Anda bukanlah seorang lawyer, hire lah 1 orang. Anda akan membuang lebih waktu dan munkin juga uang untuk mencoba melakukannya sendiri pekerjaan dimana Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengerjakannya.

8. Dapatkan uang. Simpan jika harus, mendekati investor potensial dan pemberi pinjaman. Gambarkan perencanaan keuangan jatuh ke belakang. Jangan mengharapkan memulai bisnis dan kemudian berjalan ke dalam bank dan mendapatkan uang. Pemberi pinjaman tradisional tidak seperti ide baru dan tidak seperti bisnis tanpa pembuktian track records.

9. Jadi lah profesional semenjak memulai. Segala sesuatu tentang Anda dan cara Anda menjalankan bisnis membuat orang-orang tahu bahwa Anda seorang profesional yang menjalankan sebuah bisnis yang serius. Ini berarti mendapatkan semua pelrengkapan seperti kartu bisnis profesional, telepon bisnis, dan alamat email bisnis, dan memperlakukan orang secara profesional, cara yang sopan.

10. Jalankan hukum dan keluarkan pajak dengan benar pada kali pertama. Hal tersebut lebih sulit dan lebih mahal dibandingkan mengerjakannya setelah itu. Apakah bisnis anda butuh teregistrasi? Akankah Anda harus memiliki asuransi untuk karyawan atau deal dengan pajak gaji? Akan bagaimana bentuk bisnis yang Anda pilih mempengaruhi situasi pajak pendapatan Anda? Pelajari kewajiban pajak dan hukum sebelum Anda memulai bisnis dan mengoperasikannya.

Sebuah Renungan untuk Orang Tua

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Fri, 01 May 2009 07:00:00 +0000

Oleh : maswandy

” Dengan informasi kita menggengamn dunia”
Pepatah tersebut diatas tidak selamanya benar barangkali paparan dibawah ini akan memberikan gambaran bagaimana informasi akan menjadi kawan dan sekaligus menjadi lawan yang harus dihindari agar efek negatif dari informasi dapat disaring dan bijak dalam menyerap.

Perlu diketahui bahwa dewasa ini media informasi sangat pesat perkembangannya, dengan begitu membuat kita sebagai orang tua harus waspada dan dituntut harus jeli terhadap setiap perubahan perubahan yang terjadi.
Efek positif dan negative yang dibawa media informasi harus dipahami secara benar oleh orang tua,pada akhirnya orang tua harus ikut selektif dan bijaksana dalam menyerap dan menyampaikan informasi tersebut kepada anak-anak dalam setiap perkembangannya dari waktu ke waktu.

Kita harus mengakui bahwa informasi yang disampaikan oleh media saat ini sangatlah cepat baik itu berupa visual gambar maupun suara melalui radio sehingga informasi dunia global yang terjadi di penjuru duniapun secara cepat dalam hitungan detik sudah ada dalam genggaman terutama melalui media internet dan media digital lainnya.

Dengan adanya media saat ini dunia sudah tidak mempunyai batasan ruang dan waktu lagi, melalui media semua sudah menjadi satu kesatuan. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai informasi negatif akan mempengaruhi perkembangan anak. Gambar-gambar kekerasan ataupun gambar2 yang belum saatnya dilihat pada saat usia dini sudah dengan mudahnya anak mengkonsumsinya,oleh karena itu peran orang tua mutlak diperlukan dalam mendampingi putra-putranya dalam menggunakan ataupun mengakses teknologi informas tersebut.

Ditakutkan apabila anak sudah terbiasa dengan gambar2 kekerasan akan tumbuh di dalam jiwa anak tersebut sikap agresif yang terlalu berlebihan sehingga akan memicu perilaku negatif dikemudian hari.
Kontrol eksternal dan internal sangat diperlukan agar anak tidak terkontaminasi dengan tontonan yang akan merusak diri anak tersebut. Namun kontrol eksternal dirasa kurang efektif karena melibatkan berbagai macam unsur masyarakat dan kepentingan. Ada dgn acara tertentu sebagian masyarakat tidak merasa terganggu namun ada sebagian yg merasa terganggu. Kepentingan misalnya bagi pemilik media harus tetap memberikan berita2 maupun acara2 yang ”menghibur” dlm hal ini perhitungan untung dan rugi dari acara yang ditayangkan tsb.

Saran bagi orang tua bagaimana agar kita bisa menumbuhkan sikap nurani anak agar si anak tanpa harus diawasi setiap hari,secara otomatif otak sudah terbentuk dengan sendirinya sikap nusani dan akhlak yang baik yang bisa membedakan mana yang penting dan tidak.
Untuk mencapai sasaran yg diharapkan tersebut kasih sayang,lemah-lembut,perhatian akan menumbuhkan jiwa anak sifat dan budi yang baik. Apabila sudah terbentu sifat dan budipekerti yg baik tsb maka sudah secara otomatis perilaku-perilaku negatif tdk pernah bersarang di dalam otak anak tsb.

Keberhasilan dalam membentuk karakter anak yg baik tersebut,harus melibatkan orang tua,lingkungan keluarga serta pergaulan disekitar,karena karakter seseorang selain terbentuk karena lingkungan interen keluarga juga bisa di sebabkan karena faktor dari luar keluarga.

Mudah-mudah dengan beberapa informasi tersebut diatas maka akan terbentuk generasi kedepan yang bukan hanya menguasai teknologi namun mereka juga berbudi dan mempunyai nurani yang baik.
Tidak hanya mempunyai kualitas dibidang ilmu pengetahuan saja akan tetapi ilmu-ilmu yang menumbuh kembangkan perkembangan anak yang pada akhirnya akan tercipta suatu generasi SDM yang unggul yang berbudi dan berakhlak baik.

Untuk mewujudkannya marilah kita berangkat dari diri kita dan anak-anak kita.

Menyiapkan kaum muda jadi wiraswastawan

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Tue, 28 Apr 2009 06:36:00 +0000

Tidak banyak anak muda yang berhasil seperti Elang Gumilang, 23. Pada usianya yang masih relatif muda, dia telah berhasil menjadi pengembang perumahan dengan omzet hingga Rp17 miliar. Angka yang sangat fantastis untuk anak seusia Elang.
Di negeri ini kaum muda yang mampu mengembangkan diri dalam hal wirausaha sangat minim sekali. Jikalau di antara 10 orang anak muda Indonesia diberi bantuan dana Rp10 juta, pada saat yang sama mereka akan kebingungan untuk menggunakan uang tersebut hingga berhasil guna.

Lemahnya visi kewirausahaan kaum muda ini harus dijawab oleh sistem pendidikan nasional. Kaum muda yang tidak memiliki jiwa enterpreneurship akan sulit bersaing pada era globalisasi. Memang tidak harus semua anak muda Indonesia diarahkan untuk menjadi pelaku wirausaha. Namun, minimal semangatnya dimiliki semua orang, agar bangsa ini ke depan bisa menghasilkan karya-karya besar hasil dari kaum mudanya.
Konteks wirausaha ini sebetulnya bukan semata-mata berbisnis dan sering diasosiasiakan seperti pedagang. Wirausaha yang dimaksud adalah sikap mental yang mampu membaca peluang dan bisa memanfaatkan peluang itu hingga bernilai bisnis. Sekarang ini banyak kaum muda yang bermental menjadi pekerja. Jarang sekali di antara mereka yang memiliki visi untuk mempekerjakan orang lain.
Visi kewirausahaan perlu ditularkan oleh orang-orang yang sudah berhasil di dunia bisnis. Hal ini penting untuk memompa semangat kaum muda, agar bisa mengembangkan dirinya. Seperti yang dilakukan oleh begawan properti Indonesia Ciputra, dengan mendirikan sekolah enterpreneurship. Bagi Ciputra, enterpreneurship adalah tonggak sebuah bangsa.
Jika kaum muda di suatu bangsa tidak memiliki visi kewirausahaan, bangsa tersebut akan menjadi pasar yang potensial bagi korporasi multinasional. Kekayaan alam akan habis dieksploitasi bangsa lain, sementara anak bangsa sendiri cukup puas menjadi konsumen aktif karya bangsa lain.
Kompetisi
Pada tahun-tahun mendatang persaingan sumber daya manusia akan terjadi sangat ketat. Apalagi dunia sekarang ini sangat terbuka, perdagangan bebas dan masuknya korporasi multinasional kedalam negeri perlu diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan negara lain.
Penyiapan itu dimulai dengan memberikan pendidikan dini terhadap generasi muda tentang wirausaha agar pada kemudian hari lahir pelaku-pelaku usaha baru yang mampu mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat memiliki multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Usaha-usaha baru yang dirintis kaum muda biasanya berdasarkan minat dan hobi. Seperti pendirian toko distro dan pembuatan kaos oblong merupakan cerminan kreativitas kaum muda. Hal ini tidak menjadi masalah, karena model wirausaha seperti ini yang akan menjadi modal awal menuju usaha dalam skala besar pada kemudian hari. Apalagi kalau ditata dengan baik dan tetap konsisten dengan wirausaha berbasis minat dan hobi tersebut, peluang menjadi besar tetap terbuka.
Namun, persaingan dengan dunia luar tetap akan terjadi. Permodalan yang minim biasanya menjadi kendala utama untuk melanjutkan ekspansi usaha. Sering pada saat sulit tersebut, banyak yang terjerembab dalam kebangkrutan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, peran pemerintah sangat penting guna memproteksi usaha-usaha kaum muda agar tidak mudah rapuh diterjang kompetisi pasar yang tidak sehat. Lain soal kalau usaha-usaha tersebut sudah berskala besar, daya tahannya akan lebih kuat.
Menyiapkan kaum muda yang memiliki jiwa enterpreneurhip merupakan langkah strategis untuk menyongsong perubahan zaman yang berubah cepat. Di negara maju seperti Amerika Serikat, jumlah wirausahawan mencapai 11,5% dari total penduduknya, Singapura memiliki 7,2% wirausahawan dari total penduduknya.
Adapun Indonesia hanya memiliki wirausahawan 0,18% dari total penduduk. Padahal jumlah penduduk Indonesia sudah di atas 220 juta, idealnya memiliki wirausaha sebanyak 5% dari total penduduknya agar bisa maju.
Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan Pemerintah untuk membangun visi kewirausahaan kaum muda dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Pemerintah perlu memikirkan kurikulum yang berbasis wirausaha. Pengembangan pendidikan diarahkan menuju kemampuan memiliki life skill. Sementara itu, untuk pendidikan informal, perlu digagas pelatihan-pelatihan wirausahawan muda yang lebih adaptif dan sesuai dengan minat kaum muda.
Selain itu, perlu adanya kontribusi pemerintah dalam hal memfasilitasi pembentukan pusat-pusat pendidikan inkubasi kewirausahaan yang akan menjadi jembatan antara user dan produsen. Selama ini kelemahan wirausaha sering terkendala masalah akses jaringan pemasaran dan permodalan.
Peran pemerintah dalam hal permodalan juga dirasa sangat penting, guna mendorong wirausaha kaum muda dapat berkembang. Dalam hal ini dunia perbankan diharapkan mampu memfasilitasi wirausaha kaum muda agar bisa menjadi stimulus bagi perkembangan usahanya.
Namun demikian, untuk menjadikan kaum muda bervisi wirausahawan memerlukan waktu dan proses yang panjang.
Dalam prosesnya harus selalu diiringi dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Agar pengembangan kewirausahaan ini bukan hanya berorientasi hasil melainkan proses yang bernilai bagi pelakunya. [Bisnis Indonesia]
Oleh Ilham M. Wijaya
Tags: Bisnis Indonesia, Ilham M. Wijaya, Wirausaha

Sistem Syariah untuk Membangun Ekonomi Umat

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Tue, 07 Apr 2009 07:53:00 +0000

Pada 2001 silam sukubunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sekitar 14,75 persen. Lantas apa yang dilakukan oleh dunia perbankan konvensional? Tentu saja mereka memilih menyimpan dana di BI ketimbang harus disalurkan ke masyarakat.

Hitung-hitungannya, perbankan menarik dana dari masyarakat dengan bunga rata-rata sekitar 12 persen. Jika dilempar ke masyarakat, maka akan ada risiko kredit macet, lagi pula harus mengurus tetek bengek untuk penyaluran kreditnya.

Dengan menempatkan dana di SBI, maka bank cukup melakukan administrasi transfer. Tidak perlu repot-repot. Dari situ, mereka sudah memperoleh margin 2,75 persen. Bayangkan, nyaris tanpa berbuat apa-apa mereka sudah menangguk untung.

Keuntungan memang menjadi mahzab utama bagi bank konvensional. Apakah dalam pencarian keuntungan tersebut memberikan manfaat pada masyarakat atau tidak, itu nomor dua. Bagi mereka yang penting adalah perusahaan mengeruk laba sebanyak-banyaknya.

kin berkuasa, negara miskin makin tak berdaya.

Kapitalisme Vs Syariah

Kalau kita kembali ke kasus SBI di atas, di mana bank lebih suka menempatkan dananya di SBI, itu tidak berlaku di bank syariah. Perbankan syariah memang memiliki tempat untuk menampung kelebihan dana di BI dalam bentuk Sertifikat Wardah BI (SWBI), tetapi bagi hasilnya sangat kecil, sehingga jika disimpan di situ akan rugi.

Tetapi bukan itu saja pertimbangannya, dalam prinsip syariah, tidak boleh ada dana yang menganggur. Dengan begitu, maka semestinya tidak boleh ada dana di bank syariah yang ditempatkan di SWBI. Seluruh dana yang terhimpun dari masyarakat harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Dana yang ada di bank syariah terus berputar, sehingga posisi bank sebagai intermediasi dana benar-benar dipraktekkan dalam bank syariah. Setiap rupiah dana yang dihimpun akan menjadi pembiayaan untuk kegiatan eknomi riil. Dana tersebut tidak akan dan tidak perlu lagi disimpan di SWBI.

Alhasil, ketika perbankan konvensional memiliki loan to deposit ratio (LDR) atau perbandingan dana pinjaman dibagi dana deposito rata-rata sekitar 60 persen, bank syariah lebih dari 100 persen. Bahkan --LDR dalam bank syariah diganti dengan istilah FDR atau financing to deposit ratio-- melebihi dana yang dihimpun.

Praktek bank syariah seperti itu merupakan bagian dari prinsip ekonomi syariah yang kini sedang berkembang. Di Asia, pelopornya adalah di wilayah Timur Tengah, dengan diawali berdirinya Nasser Social Bank di Kairo Mesir pada 1971. Selanjutnya diikuti pendirian Islamic Development Bank (IDB) dan The Dubai Islamic Bank pada 1975.

Setelah perbankan, kemudian menyusul industri asuransi (takaful) dan pasar modal. Negara yang pertama kali mengintrodusir untuk mengimplementasikan prinsip syariah di pasar modal lewat obligasi syariah adalah Jordan dan Pakistan. Perundangan-undngan di negara tersebut sudah disiapkan, tetapi ternyata pelaksanaannya lambat.

Di Asia Tenggara, sistem syariah didahului masuk lewat Filipina dengan berdirinya Filipina Amanah Bank pada 1971. Setelah itu menyusul Malaysia dengan Bank Islam Malaysia pada 1973, dan baru masuk ke Indonesia pada 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Belakangan Singapura merilis sistem syariah, dan perkembangannya luar biasa, jauh melebihi Indonesia.

Di negara di Eropa, bank sistem syariah ini juga sudah cukup lama diperkenalkan. Di Denmark misalnya, didirikan Islamic Bank International pada 1982. Kemudian di Luxemberg ada Islamic Banking System International Holding. Dan di Swiss ada Dar Al Maal, lembaga keuangan sistem syariah.

Saat ini sistem syariah juga mulai dilirik oleh perusahaan yang selama kapitalis sejati. Citibank, HSBC, atau Standart Chartered misalnya sudah membuka syariah, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Selain mengejar dana Timur Tengah, pertimbangan mereka adalah bahwa sistem syariah sudah mulai disukai kalangan bisnis.

Prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama sangat kental ditemukan di dalam ekonomi syariah. Sehingga di dalam ekonomi Islam tidak mungkin akan ditemukan dua orang bertransaksi bisnis, satu memperoleh keuntungan sangat besar, satunya lagi memperoleh keuntungan kecil, bahkan rugi.

Karena basis ekonominya riil, maka dalam ekonomi syariah juga tidak mungkin akan terjadi gejolak mata uang yang notabene dipermainkan oleh segelintir orang-orang tamak. Kurs dipermainkan seenaknya sendiri, kekacauan finansial diciptakan demi sebuah keuntungan. Mereka tidak peduli puluhan jutaan rakyat menderita karena spekulasinya.

Itu yang terjadi pada krisis yang ekonomi Asia di 1997-1998 silam, dimana Indonesia, termasuk yang didera krisis terparah. Puluhan juta orang menderita bertahun-tahun gara-gara George Soros memainkan kurs demi keuntungan semata. Ditambah lagi resep generik Dana Moneter Internasional (IMF) yang tak lebih juga agen kapitalisme global.

Dalam ekonomi syariah, jika mau merujuk ke syariah yang sesungguhnya, mata uang yang dipakai di internasional adalah dinar. Di situ nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Sehingga hampir tidak mungkin nilai mata uang dipermainkan dengan alasan inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Keseimbangan dan keadilan akan tercipta di situ.

Sebaliknya, kapitalisme yang merupakan ujud nyata dari materialisme berbicara lain. Sebagaimana diibaratkan oleh Yusuf Qardhawi, kapitalisme adalah sebuah rimba, sehingga mau tak mau hukum rimba pula yang berlaku. Siapa yang kuat akan jadi pemenang, yang kuat memangsa yang lemah, yang kuat menginjak-injak yang lemah.

Dalam kenyataannya, kapitalisme telah membawa dunia ini dalam kondisi ketidakadilan yang absolut. Kapitalisme yang kadangkala berkedok globalisasi telah menciptakan gelombang kemiskinan di berbagai negara yang makin lama makin sulit untuk diberantas. Kapitalisme membuat peradaban dunia menjadi rakus dan tamak.

Bahkan di negara biang kapitalisme, Amerika, jurang kesenjangan miskin dan kaya tidak juga terkikis. Bayangkan, seorang Bill Gates memiliki kekayaan 52 miliar dolar (Rp 475 triliun), sementara jutaan orang masih hidup dengan pendapatan 500 dolar sebulan. Kapitalisme, kalau tidak memakan korban di negara sendiri, maka akan mencari korban di negara lain.

Perkembangan Syariah
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, semua orang tahu. Indonesia sebagai negara kaya tetapi ada lebih dari 40 juta hidup di bawah garis kemiskinan, semua orang sudah tahu. Dan semua juga paham bahwa mayoritas orang miskin itu adalah muslim. Karena itu, umat yang miskin itu harus diberdayakan.

Harapan besar untuk mensejahterakan umat salah satunya diletakkan dipundak ekonomi syariah. Dengan berkembangnya bisnis syariah yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bersama, dalam perkembangan ke depan, kue ekonomi akan dinikmati pula oleh kalangan bawah.

Berdirinya BMI pada 1991, menjadi landmark bagi berkembangnya ekonomi syariah. Meski pada awalnya perkembangannya tertatih-tatih, karena dihajar sana-sini oleh para pendukung neoliberalisme, tetapi setidaknya sudah menyemangati bahwa sistem syariah sudah masuk ke Indonesia.

Ketika krisis ekonomi 1997-1998 terjadi, BMI mampu lolos dari degradasi dan mampu bertahan untuk tidak menerima rekapitalisasi sebagaimana bank swasta raksasa lainnya. Mereka juga membuktikan bahwa mereka benar-benar bank syariah, yakni ketika bank lain berlomba mengerek bunga ke 70 persen, bank ini bertahan dibagi hasil 10 persen.

Dalam lima tahun belakangan, perkembangan bisnis dan institusi syariah cukup menggembirakan. Jumlah bank umum syariah yang tadinya hanya BMI, kini sudah ada tiga bank, dua lainnya adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Jumlah kantor juga berlipat, begitu juga jumlah BPR Syariah (lihat tabel 1).

Perkembangan Bank Sayriah

Jenis Bank 1992 1999 2002 Juli-2006
Bank Umum Syariah 1 2 2 3
Unit Usaha Syariah - 1 6 19
Jumlah Kantor BUS&UUS 1 40 127 504
BPR Syariah 9 78 84 99
--------------------------------------------------------------------
Sumber: Bank Indonesia

Penambahan jumlah bank syariah dan perluasan cabang, secara simultan juga mengangkat pertumbuhan pangsa pasar bank syariah. Kalau pada 1990-an masih nol koma sekian persen sekarang sudah mencapai 1,26 persen pada 2004 dan naik lagi menjadi 2,54 persen pada Juni 2006 dengan volume usaha Rp 22,86 triliun.

Asuransi syariah dalam lima tahun terakhir ini juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Saat ini tak kurang ada 18 asuransi syariah yang memperebutkan pasar di Indonesia, dan setidaknya tiga perusahaan reasuransi syariah. Pangsa pasar syariah ini masih kecil, 1,5 persen, tapi lima tahun ke depan diprediksikan sudah 10 persen.

Perkembangan syariah juga terdapat di pasar modal dengan dimulai adanya Jakarta Islamic Indeks (JII) mulai 2000. Pada 2005 seiring dengan bullishnya bursa saham, JII pun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Secara point to point, pada 2004 ke 2005 terjadi peningkatan kapitalisasi dari Rp 263,9 triliun menjadi Rp 397,9 triliun.

Begitu pula pada reksa dana syariah yang diperkenalkan pada 1997. Reksadana yang diterbitkan Danareksa tersebut pada awalnya tidak banyak diminati. Tapi bersamaa dengan booming reksadana pada 2004, reksadana syariah juga berkembang pesat. Saat ini ada 19 reksadana syariah yang bermain di pasar modal.

Saat ini yang sedang dinanti-nantikan pelaku dipasar modal adalah obligasi syariah (sukuk) terutama yang Pemerintah dan BUMN. Pelaksanaan sukuk ini menunggu selesainya RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperkirakan akan selesai awal 2007 nanti.

Diperkirakan dengan lonajkan harga minyak, saat ini kabarnya berkiliaran 500 miliar dana di Timur Tengah. Mereka umumnya ingin menginvestasikan dana tersebut di dalam sistem syariah. Menurut pakar ekonomi syariah Syakir Sula, setidaknya Indonesia bisa memperoleh Rp 20 triliun dari limpahan dana tersebut.

Ekonomi Syariah dan Umat

Seperti ditulis di atas, dari puluhan juta masyarakat miskin di Indonesia, sebagian besar adalah umat Islam. Selama ini dengan sistem ekonomi yang mengadopsi pada kapitalisme dan konsep neo-liberal, tidak berhasil mengangkat rakyat miskin dari jurang kemiskinan. Bahkan yang terjadi justru sebagian kecil masyarakat Indonesia masuk menjadi jajaran orang terkaya di dunia.

Bagaimana peran ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi umat, barangkali memang harus dimulai dari usaha pembiayaan untuk usaha kecil. Di sini perbankan akan menjadi ujung tombak, terutama bank kelas BPR dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), karena mereka inilah yang banyak bersentuhan dengan rakyat kecil.

Dengan jumlah BPR yang 99 dan BMT hampir 4.000 buah, titik jangkauannya sudah relatif memadai untuk masuk ke jantung ekonomi masyarakat kecil. Selama ini masyarakat kecil yang terlibat dalam usaha mikro, kesulitan untuk memperoleh modal usaha, karena biasanya terbentur soal jaminan.

Kedekatan BPR dan BMT dengan masyarakat, pada gilirannya akan membuahkan kepercayaan sehingga jika memang mereka tidak memiliki jaminan, pinjaman modal tetap bisa diberikan. Kepercayaan ini juga merupakan falsafah dasar berkembangnya ekonomi syariah.

Dalam hal ini bank syariah yang sudah relatif besar, selain mereka memberikan pembiayaan secara langsung pada usaha kecil menengah (UKM) dan sebagian usaha besar, juga perlu menyalurkan dana ke BPR atau BMT. Nanti dana tersebut digulirkan oleh bank bersangkutan. BMI sudah melakukan langkah chanelling ini lewat BPR.

Dalam kaitan ini, masjid juga perlu diberdayakan secara ekonomi. Karena sejak jaman Rasulullah Saw, masjid selain sebagai tempat beribadah juga tempat berkembangnya kebudayaan dan ekonomi sekaligus pemberdayaan umat. Di masjid-masjid bisa didirikan BMT yang akan menjangkau masyarakat sekitar masjid.

Beberapa masjid memang sudah melakukan langkah seperti itu. Masjid Al-Ihlas di bilangan Pasar Minggu misalnya, selain sebagai tempat ibadah, dan juga tempat pendidikan, mereka juga memiliki BMT yang menghimpun dana dari masyarakat sekitar dan menyalurkan juga ke usaha mikro di sekitar masjid tersebut.

Potensi lain yang bisa mejadi pendorong bagi pemberdayaan umat adalah lewat pengelolaan zakat dan infak. Dalam pelaksanaannya, penyaluran zakat dan infak ini juga bisa diberikan sebagai sebuah dana yang bergulir, jadi tidak selalau diberikan sekali kemudian selesai. Dana tersebut diberikan untuk modal pada usaha mikro dan kecil.

Dompet Dhauafa Republika –yang sekarang sudah sinergi dengan Baznas—sudah sejak lama memberikan dana bergulir dari dana yang dihimpun kepada usaha mikro dengan bantuan Rp 1-Rp 1,5 juta. Ada juga bantuan modal produktif yang nilainya lebih besar. Barangkali sekarang sudah ratusan usaha mikro yang dibiayai oleh mereka dan berhasil.

Potensi dana lain yang layak terus dikembangkan untuk umat adalah wakaf tunai. Kalau selama ini pengertian wakaf hanya pada tanah dan bangunan, belakangan berkembang wacana dan mulai terealisasikan wakaf berupa uang tunai. Dana dari wakaf tunai yang merupakan dana abadi ini digulirkan untuk usaha yang halal.

Islamic Relief, sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai di Inggris, mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling atau hampir Rp 600 miliar. Mereka secara rutin menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar.

Dana yang bisa dihimpun tersebut kemudian disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program Income Generation Waqf.

Melihat pengalaman tersebut, sudah saatnya wakaf tunai ini dikembangkan di tanah air. Potensinya sangat besar mengingat jumlah masyarakat muslim yang bdeigu besar. Taruhlah ada 10 juta orang mampu memberikan wakaf tunai Rp 100 ribu per tahun, maka per tahun bisa dihimpun Rp 1 triliun. DD Republika yang memiliki aset Rp 23,5 miliar kini juga sudah menghimpun dana wakaf tunai Rp 638 juta.

Dalam skala makro, prinsip syariah juga bisa digunakan untuk mendorong ekonomi rakyat lewat kebijakan anggaran belanja negara. Kalau selama ini pemerintah lebih suka menarik utang dari asing untuk menutup defisit anggaran belanja, sehingga kemandirian negara kadang harus terinjak-injak, cobalah lirik ke sukuk.

Rencananya memang sukuk akan diterbitkan untuk melengkapi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2007 nanti. Potensi pembeli sukuk sendiri sangat besar, baik dari investor muslim ataupun non-muslim, karena yield yang dijanjikan biasanya relatif menggiurkan.

Sukuk untuk yang komersial juga bisa diterbitkan oleh badan usaha. Selama baru beberapa perusahaan yang mengeluarkan sukuk di antaranya Indosat. Dengan sukuk atau obligasi syariah ini, sudah dipastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan ke sektor yang benar-benar produktif, karena itu yang prasyarat utama ekonomi syariah.

Dalam pemberdayaan umat ini, peranan ekonomi syariah bisa berada ditataran praktis yakni ditujukan langsung kepada masyarakat, misalnya lewat pemberian dana bergulir untuk usaha kecil dan mikro, maupun juga untuk pengusaha menangah dan besar. Dananya bisa dari masyarakat lewat perbankan, maupun dari infak maupun wakaf tunai.

Selain itu juga secara tidak langsung lewat instrument penggalangan dana dari pemerintah yakni penerbitan sukuk. Dari penerbitan suku tersebut, dana yang terhimpun bisa dialokasikan untuk kegiatan yang akan membangkitkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Pada intinya, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berbasis pada keadilan dan kesejahteraan. Dengan melakukan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang benar, maka pemerataan pendapatan dan kesempatan akan terwujud. Kesenjangan antara kaya dan miskin bisa dikurangi sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.@
Anif Punto Utomo
Redaktur Senior Republika

SDM Indonesia dalam Persaingan Global

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Mon, 30 Mar 2009 07:06:00 +0000

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:
Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.
Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.
Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.
Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: Produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara.
Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --baik yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.
Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.
Dengan kegiatan bisnis korporasi (bisnis corporate) di atas dapat dikatakan bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara (cross-border transactions) dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional (international capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement) dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja dan kegiatan bisnis corporate di Indonesia. Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya dengan basis entrepreneurship, cost efficiency dan competitive advantages.
Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor yang desisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis corporate.
Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.
Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yang demikian kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengan tolok ukur kualitatif atau mutu pendidikan.
Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.
Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang diciptakan pemerintah.
Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang dibutuhkan oleh struktur bangsa yang dapat memperkuat kemandirian bang sa. Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan belum terjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural seperti telah diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999 yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki politik dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap pertanggungjawaban setiap kegagalan pembangunan.
Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasi perdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa? Bukankah harapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTO masalah kemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan.
Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki, yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses ketergantungan tersebut.
Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.
Oleh karena itu harus ada shifting paradimn, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.
Oleh: Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB dan Pengamat Ekonomi
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html
Globalisasi dan Indonesia 2030
Abad ke-21 adalah abad milik Asia. Pada tahun 2050 separuh lebih produk nasional bruto dunia bakal dikuasai Asia. China, menggusur Amerika Serikat, akan menjadi pemain terkuat dunia, diikuti India di posisi ketiga. Lalu, apa peran dan di mana posisi Indonesia waktu itu?
China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan sejumlah parameter saat ini dan prediksi ke depan, sudah jelas adalah pemenang dalam medan pertarungan terbuka dunia di era globalisasi, di mana tidak ada lagi sekat-sekat bukan saja bagi pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, tetapi juga ideologi dan nasionalisme negara.
Globalisasi ekonomi dan globalisasi korporasi juga memunculkan barisan korporasi dan individu pemain global baru. Lima tahun lalu, 51 dari 100 kekuatan ekonomi terbesar sudah bukan lagi ada di tangan negara atau teritori, tetapi di tangan korporasi.
Pendapatan WalMart, jaringan perusahaan ritel AS, pada tahun 2001 sudah melampaui produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebagai negara. Penerimaan perusahaan minyak Royal Dutch Shell melampaui PDB Venezuela, salah satu anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang berpengaruh.
Pendapatan perusahaan mobil nomor satu dunia dari AS, General Motor, kira-kira sama dengan kombinasi PDB tiga negara: Selandia Baru, Irlandia, dan Hongaria. Perusahaan transnasional (TNCs) terbesar dunia, General Electric, menguasai aset 647,483 miliar dollar AS atau hampir tiga kali lipat PDB Indonesia.
Begitu besar kekuatan uang dan pengaruh yang dimiliki korporasi-korporasi ini sehingga mampu mengendalikan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan dan menentukan arah pergerakan perdagangan dan perekonomian global.
Pada awal dekade 1990-an terdapat 37.000 TNCs dengan sekitar 170.000 perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh dunia. Tahun 2004 jumlah TNCs meningkat menjadi sekitar 70.000 dengan total afiliasi 690.000. Sekitar 75 persen TNCs ini berbasis di Amerika Utara, Eropa Barat, serta Jepang, dan 99 dari 100 TNCs terbesar juga dari negara maju.
Namun, belakangan pemain kelas dunia dari negara berkembang, terutama Asia, mulai menyembul di sana-sini. Dalam daftar 100 TNCs nonfinansial terbesar dunia (dari sisi aset) versi World Investment Report 2005, ada nama seperti Hutchison Whampoa Limited (urutan 16) dari Hongkong, Singtel Ltd (66) dari Singapura, Petronas (72) dari Malaysia, dan Samsung (99) dari Korea Selatan.
Sementara dalam daftar 50 TNCs finansial terbesar dunia, ada tiga wakil dari China, yakni Industrial & Commercial Bank of China (urutan 23), Bank of China (34), dan China Construction Bank (39).
Lompatan besar
Menurut data United Nations Conference on Trade and Development, pada tahun 2004 China adalah eksportir terbesar ketiga di dunia untuk barang (merchandise goods) dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial, dengan pangsa 9 dan 2,8 persen dari total ekspor dunia.
Volume ekspor China mencapai 325 miliar dollar AS tahun 2002 dan tahun lalu 764 miliar dollar AS. Manufaktur menyumbang 39 persen PDB China. Output manufaktur China tahun 2003 adalah ketiga terbesar setelah AS dan Jepang. Di sektor jasa, China yang terbesar kesembilan setelah AS, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Kanada, dan Spanyol.
Sementara India peringkat ke-20 eksportir merchandise goods (1,1 persen) dan peringkat ke-22 untuk jasa komersial (1,5 persen). Produk nasional bruto (GNP) China tahun 2050 diperkirakan 175 persen dari GNP AS, sementara GNP India sudah akan menyamai AS dan menjadikannya perekonomian terbesar ketiga dunia, mengalahkan Uni Eropa dan Jepang.
Ketika China membuka diri pada dunia dua dekade lalu, orang hanya membayangkan potensi China sebagai pasar raksasa dengan lebih dari semiliar konsumen sehingga sangat menarik bagi perusahaan ritel dan manufaktur dunia. Belakangan, China bukan hanya menarik dan berkembang sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi berbagai produk manufaktur untuk memasok pasar global. China awal abad ke-21 ini seperti Inggris abad ke-19 lalu.
China tidak berhenti hanya sampai di sini. Jika pada awal 1990-an hanya dipandang sebagai lokasi menarik untuk basis produksi produk padat karya sederhana, dewasa ini China membuktikan juga kompetitif dalam berbagai industri berteknologi maju. Masuknya China dalam keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) semakin melapangkan jalan bagi negeri Tirai Bambu ini untuk menjadi kekuatan yang semakin sulit ditandingi di pasar global.
Di sektor padat karya, seperti tekstil dan pakaian jadi, diakhirinya rezim kuota di negara-negara maju membuat ekspor China membanjiri pasar dunia dan membuat banyak industri tekstil dan pakaian jadi di sejumlah negara berkembang pesaing harus tutup. Pangsa ekspor pakaian dari China diperkirakan akan melonjak dari sekitar 17 persen dari total ekspor dunia saat ini menjadi 45 persen pada paruh kedua dekade ini.
Hal serupa terjadi pada produk-produk berteknologi tinggi. Bagaimana China menginvasi dan membanjiri pasar global dengan produk-produknya, dengan menggusur negara-negara pesaing, bisa dilihat dari data WTO berikut.
Pangsa China di pasar elektronik AS meningkat dari 9,5 persen (tahun 1992) menjadi 21,8 persen (1999). Sementara pada saat yang sama, pangsa Singapura turun dari 21,8 persen menjadi 13,4 persen. Kontribusi China terhadap produksi personal computer dunia naik dari 4 persen (1996) menjadi 21 persen (2000), sementara kontribusi ASEAN secara keseluruhan pada kurun waktu yang sama menciut dari 17 persen menjadi 6 persen.
Pangsa China terhadap total produksi hard disk dunia juga naik dari 1 persen (1996) menjadi 6 persen (2000), sementara pangsa ASEAN turun dari 83 persen menjadi 77 persen. Pangsa China untuk produksi keyboard naik dari 18 persen (1996) menjadi 38 persen (2000), sementara pangsa ASEAN tergerus dari 57 persen menjadi 42 persen.
Semua gambaran itu jelas memperlihatkan China terus naik kelas, membuat lompatan besar dari waktu ke waktu, dan pada saat yang sama terus memperluas diversifikasi produk dan pasarnya. Gerakan sapu bersih China di berbagai macam industri—mulai dari yang berintensitas teknologi sangat sederhana hingga intensitas teknologi dan nilai tambah sangat tinggi—ini semakin mempertegas posisi China sebagai the world’s factory memasuki abad ke-21.
Sementara pada saat yang sama, negara-negara tetangganya justru mengalami hollowing out di industri manufaktur berteknologi tinggi dengan cepat. Di industri berintensitas teknologi rendah yang cenderung padat karya, China menekan negara-negara seperti Vietnam dan Indonesia yang basis industrinya masih sempit, yakni teknologi yang tidak terlalu complicated dan bernilai tambah rendah.
Sementara di industri yang berintensitas teknologi tinggi, China semakin menjadi ancaman tidak saja bagi negara seperti Taiwan dan Korsel, tetapi juga AS dan Jepang. China tidak hanya membanjiri dunia dengan garmen, sepatu, dan mainan, tetapi juga produk-produk komputer, kamera, televisi, dan sebagainya.
China memasok 50 persen lebih produksi kamera dunia, 30 persen penyejuk udara (air conditioners/AC), 30 persen televisi, 25 persen mesin cuci, 20 persen lemari pendingin, dan masih banyak lagi.
Inovasi
Bagaimana China bisa melakukan itu semua? Ada beberapa faktor. Pertama, perusahaan-perusahaan teknologi asing, menurut Deloitte Research, sekarang ini berebut masuk untuk investasi di China, antara lain agar bisa memanfaatkan akses ke pasar China yang sangat besar dan bertumbuh dengan cepat. Kedua, perusahaan-perusahaan lokal yang menarik modal dari investor China di luar negeri (terutama Taiwan) juga semakin terampil memproduksi barang-barang berteknologi tinggi.
Tidak statis di industri padat karya yang mengandalkan upah buruh murah, China kini mulai lebih selektif menggiring investasi ke industri yang menghasilkan high end products dan padat modal. Ini antara lain untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja murah yang mulai berkurang ketersediaannya.
Ketiga, perguruan-perguruan tinggi di China mampu mencetak barisan insinyur baru dalam jumlah besar setiap tahunnya, dengan upah yang tentu relatif murah dibandingkan jika menyewa insinyur asing. Setiap tahun, negara ini menghasilkan 2 juta-2,5 juta sarjana, dengan 60 persennya dari jurusan teknologi (insinyur). Sebagai perbandingan, di Indonesia lulusan jurusan teknologi hanya 18 persen, AS 25 persen, dan India 50 persen.
Untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi tinggi padat modal yang menghasilkan high end products, pemerintahan China juga sangat agresif mendorong berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), sejalan dengan ambisinya menjadi The Fastest Growing Innovation Centre of the World, dengan tahapan, strategi, dan implementasi yang sangat jelas untuk sampai ke sana.
Hampir di setiap ibu kota provinsi ada R&D centre-nya. Positioning strategy ini mengindikasikan China mulai masuk babak kedua dalam pembangunan ekonominya.
Ketiga, negara ini relatif memiliki infrastruktur yang sangat bagus untuk mengangkut komponen dan barang dari luar dan juga di seluruh penjuru negeri. China, dengan 1,3 miliar penduduk, memiliki 88.775 kilometer jalan arteri dan 100.000 kilometer jalan tol, atau rasio panjang jalan per sejuta penduduk 1.384 kilometer.
Sebagai perbandingan, Indonesia dengan 220 juta penduduk baru memiliki jalan arteri 26.000 kilometer dan jalan tol 620 kilometer (121 kilometer per sejuta penduduk). Itu pun sebagian besar dalam kondisi rusak. Pelabuhan-pelabuhan di China sudah mampu melayani seperlima volume kontainer dunia dan negara ini terus membangun jalan-jalan tol dan pelabuhan-pelabuhan baru.
Keempat, kebijakan pemerintah yang sangat mendukung, termasuk perizinan investasi, perpajakan, dan kepabeanan. Kelima, pembangunan zona-zona ekonomi khusus (20 zona) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sehingga perkembangan ekonomi bisa lebih terfokus dan pembangunan infrastruktur juga lebih efisien.
Hasilnya, tahun 2004 China berhasil menarik investasi langsung asing 60,6 miliar dollar AS dan 500 perusahaan terbesar dunia hampir seluruhnya melakukan investasi di sana. Bagaimana kompetitifnya China bisa dilihat di tabel. Di sini kelihatan China sudah memperhitungkan segala aspek untuk bisa bersaing dan merebut abad ke-21 dalam genggamannya.
Hal serupa terjadi pada India yang mengalami pertumbuhan pesat sejak program liberalisasi dengan membongkar ”License raj" pada era Menteri Keuangan Manmohan Singh tahun 1991. India kini sudah masuk tahap kedua strategi pembangunan ekonomi dengan menggunakan teknologi informasi (IT) sebagai basis pembangunan ekonominya.
Hampir seluruh pemain bisnis IT dunia sudah membuka usahanya di India, terutama di Bangalore. Tahun 2006, pendapatan dari IT India mencapai 36 miliar dollar AS. Malaysia, Thailand, dan Filipina juga beranjak ke produk-produk yang memiliki tingkat teknologi lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi. Singapura dan Korsel mengarah ke teknologi informasi dan perancangan produk.
Pragmatisme
Bagaimana dengan Indonesia? Prinsip globalisasi adalah adanya pembagian kerja untuk mencapai efisiensi. Sinyalemen bahwa Indonesia dengan tenaga kerja melimpah dan upah buruh murah hanya kebagian industri ”peluh” (sweatshop) seperti pakaian jadi dan alas kaki dalam rantai kegiatan produksi global, terbukti sebagian besar benar.
China, India, dan Malaysia juga memulai dengan sweatshop, tetapi kemudian mampu meng-upgrade industrinya dengan cepat. Hal ini yang tidak terjadi di Indonesia. Kebijakan Indonesia menghadapi globalisasi sendiri selama ini lebih didasarkan pada sikap pragmatisme.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Hadi Soesastro (Globalization: Challenge for Indonesia) mengatakan, kebijakan pemerintah menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis, tetapi lebih pada penilaian obyektif apa yang bisa dicapai negara-negara Asia Timur lain.
Apalagi, saat itu di antara negara-negara di kawasan Asia sendiri ada persaingan, berlomba untuk meliberalisasikan perekonomiannya agar lebih menarik bagi investasi global. Momentum ini didorong lagi oleh munculnya berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi regional seperti AFTA dan APEC.
Pemerintah meyakini melalui liberalisasi pasar, industri dan perusahaan-perusahaan di Indonesia akan bisa menjadi kompetitif secara internasional. Sejak pertengahan tahun 1980-an, Indonesia sudah mulai meliberalisasikan dan menderegulasikan rezim perdagangan dan investasinya.
Selama periode 1986-1990, tidak kurang dari 20 paket kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi diluncurkan. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang memulai program liberalisasi ekonomi dengan liberalisasi rezim devisa.
Namun, dalam banyak kasus, paket kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong sektor swasta waktu itu cenderung reaktif dan tak koheren serta diskriminatif karena sering kali tidak menyertakan kelompok atau sektor tertentu dari program deregulasi. Jadi, tidak mendorong terjadinya persaingan yang sehat.
Pengusaha tumbuh dan menggurita bukan karena ia efisien dan kompetitif, tetapi karena ia berhasil menguasai aset dan sumber daya ekonomi, akibat adanya privelese atau KKN dengan penguasa.
Kini Indonesia terkesan semakin gamang menghadapi globalisasi, terutama di tengah tekanan sentimen nasionalisme di dalam negeri. Di pihak pemerintah sendiri, karena menganggap sudah sukses melaksanakan tahap pertama liberalisasi (first-order adjustment) ekonomi, pemerintah cenderung menganggap sepele tantangan yang menunggu di depan mata.
Ini tercermin dari sikap taken for granted dan cenderung berpikir pendek. Padahal, tantangan akan semakin berat dan kompleks sejalan dengan semakin dalamnya integrasi internasional. Belum jelas bagaimana perekonomian dan bangsa ini menghadapi kompetisi lebih besar yang tidak bisa lagi dibendung.
Jika China yang the world’s factory dan India yang kini menjadi surga outsourcing IT dunia berebut menjadi pusat inovasi dunia, manufacture hub, atau mimpi-mimpi lain, Indonesia sampai saat ini belum berani mencanangkan menjadi apa pun atau mengambil peran apa pun di masa depan. Jika Indonesia sendiri tak mampu memberdayakan dan menolong dirinya serta membiarkan diri tergilas arus globalisasi, selamanya bangsa ini hanya akan menjadi tukang jahit dan buruh.
Menurut seorang panelis, yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning, repositioning strategy, dan leadership. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2030 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan berdaya sebagai pemenang dalam globalisasi.
Oleh: Sri Hartati Samhadi
sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/20/sorotan/2658725.htm
Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?
SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.
PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Penyebab kegagalan
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.
Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.
Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal.
Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.
Belum memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.
Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.
Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.
Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.
Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm
SDM Indonesia dalam Persaingan Global
Oleh Didin S. Damanhuri
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:
Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.
Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang. Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.
Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: Produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara.
Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --baik yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.
Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.
Dengan kegiatan bisnis korporasi (bisnis corporate) di atas dapat dikatakan bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara (cross-border transactions) dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional (international capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement) dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja dan kegiatan bisnis corporate di Indonesia. Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya dengan basis entrepreneurship, cost efficiency dan competitive advantages.
Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor yang desisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis corporate.
Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.
Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yang demikian kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengan tolok ukur kualitatif atau mutu pendidikan.
Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.
Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang diciptakan pemerintah.
Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang dibutuhkan oleh struktur bangsa yang dapat memperkuat kemandirian bang sa. Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan belum terjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural seperti telah diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999 yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki politik dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap pertanggungjawaban setiap kegagalan pembangunan.
Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasi perdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa? Bukankah harapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTO masalah kemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan.
Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki, yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses ketergantungan tersebut.
Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.
Oleh karena itu harus ada shifting paradimn, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.
Penulis adalah Guru Besar Ekonomi IPB dan Pengamat Ekonomi
Copyright © Sinar Harapan 2003
14.05.2007 12:47:06 3246x dibaca
SUMBANGAN PIKIRAN TENTANG SDM INDONESIA
Oleh Djamaludin Ancok
1. Pengantar
Tulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan Fakultas Hukum UII untuk memberikan masukan bagi penyusunan GBHN di bidang SDM. Tulisan ini hanyalah renungan sekilas tentang masalah SDM yang dipersiapkan untuk pembuka diskusi dalam memberikan masukan GBHN.
SDM dapat dilihat dari dua aspek. Pertama sebagai variabel independen (peneyebab) bagi produktivitas kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, sebagai variabel dependen (dampak) dari pengaruh kualitas SDM sebagai variabel independen. Pada aspek kedua ini kualitas SDM dilihat dari output yang berupa kualitas hidup (quality of life).
Selain itu pembahasan tentang masalah SDM ini dapat pula dibagi dalam dua level, yakni pembahasan tentang SDM pada umumnya dan SDM birokrasi , baik aparatur birokrasi pemerintah maupun birokrasi di birokrasi non pemerintah (baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat bisnis). Bahasan dalam makalah ini lebih menekankan pada SDM aparatur. Alasan penekanan pada aspek SDM aparatur karena aparatur birokrasi sangat sentral perannya di dalam menggerakkan roda pembangunan.
2. SDM Indonesia secara umum.
Tujuan kegiatan pembangunan pada dasarnya adalah untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik. Dari segi ini kualitas SDM adalah dampak kegiatan pembangunan (sebagai variabel dependen)
3. SDM Aparatur birokrasi yang bagaimanakah ?
Kompetensi SDM masa depan harus disusun mengacu pada organisasi masa depan. Organisasi masa depan menghadapi permasalahan berikut:
1. Bila pada milenium kedua organisasi berfokus untuk membangun kemandirian, kini paradigma tersebut sudah ditinggalkan. Organisasi birokrasi, atau organisasi apapun (termasuk negara) tidak bisa menghindari ketergantungan dengan pihak lain. Pada level bawah apa yang dilakukan suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga yang lain. Apa yang terjadi di suatu negara akan mempengaruhi kehidupan di negara lain. Misalnya menguatnya nilai dollar atas mata uang negara lain, membuat ekonomi berbagai negara di Asia menjadi sulit. Dalam kondisi ekonomi yang demikian, akan lebih menguntungkan dan akan lebih menjamin keberlangsungan hidup organisasi, bila berbagai pihak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam suatu aliansi strategik (strategic alliances).
2. Oleh karena perubahan lingkungan strategik (politik, ekonomi, sosial, teknologi, dlll) yang begitu cepatnya, organisasi harus mampu belajar untuk beradaptasi pada perubahan lingkungan tersebut. Organisasi masa kini harus berfungsi sebagai organisasi belajar, dan tugas organisasi untuk meningkatkan peluang belajar bagi karyawan. Persaingan dalam bebrbagai aspek di masa kini dan masa depan bertumpu pada persaingan pengetahuan (knowledge based competition). Hanya melalui ‘knowledge management yang baik organisasi akan sukses. Di samping menyediakan sarana pendidikan dan pelatihan, organisasi harus pula membangun sikap mental mau berbagi ilmu dan informasi (information & knowledge sharing). Karyawan harus membangun jaringan hubungan sosial (social net-working) baik dengan sesama karyawan di dalam perusahaan, maupun dengan pihak stake-holder di luar perusahaan agar akumulasi pengetahuan (knowledge building) dapat berjalan cepat dan dapat memberikan nilai tambah untuk peningkatan kualitas kerja, kualitas produk dan kualitas pelayanan yang menguntungkan semua pihak (karyawan, pelangggan, dan stake holder lainnya). Dalam konteks ini barisan karyawan birokrasi harus memiliki sifat dan perilaku yang menunjang Good Governance . Sifat amanah, jujur, integritas, dedikasi, kedisiplinan, berpegang pada etika birokrasi yang baik adalah berbagai contoh aspek pendukung good governance. Rasa percaya pada pemerintah (Trust) hanya akan muncul bila sifat-sifat demikian ini dimiliki oleh SDM birokrasi. Kehancuran Republik Indonesia disebabkan oleh birokrasi selama 32 tahun dalam rejim Suharto, dan birokrasi sebelum regjim Suharto tidak memiliki ciri-ciri ini.
3. Salah satu bentuk adaptasi organisasi terhadap tuntutan perubahan lingkungan strategik adalah sebagai berikut: (1) Organisasi berubah visi, misi, dan valuesnya. (2) Organisasi berubah strukturnya, dari functional organization menuju ‘cross-functional organization’, (3) Cara kerja organisasi berubah dari kerja individual menjadi kerja tim (team based organization), (4) rancangan kerja organisasi berubah dari ‘task based’ menuju ‘process based’.
4. Berubahnya struktur dan mekanisme kerja organisasi menuntut karyawan untuk memiliki wawasan baru, pengetahuan dan skill baru. Selain itu karyawan perlu memiliki sikap mental baru, menggunakan pola pikir baru, dan cara kerja baru yang seuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mampu beradaptasi pada situasi bisnis yang baru karyawan harus kreatif, inovatif, proaktif, dan berwawasan entrepreneurial.
5. Untuk mengebangkan kualitas pengetahuan dan wawasan budaya kerja baru, orientasi kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi harus berubah dari kepemimpinan yang bergaya ‘command and control’ kearah kepemimpinan yang bergaya partisipatif. Kepemimpinan yang demikian akan membunuh kreatifitas dan inovasi. Kondisi demikian ini akan menutup peluang berkembangnya pengetahuan baru yang dapat menambah nilai tambah organisasi bagi stake holders. Selain itu orientasi kepemimpinan model lama, yang lebih terpusat pada ‘one person’, harus dirubah menjadi kepemimpinan yang berorientasi pada ‘leadership from everybody’. Untuk ini organisasi harus memberikan pemberdayaan yang besar pada semua lini kepemimpinan yang ada dalam organisasi.
6. Investasi dalam pengembangan manusia adalah strategi terbaik untuk keunggulan organisasi. Keunggulan organisasi dalam konteks global antara lain adalah keunggulan dalam hal pelayanan pada customer yang melebihi harapan customer, karyawan yang sadar biaya, karyawan yang mampu bekerja dengan kecepatan tinggi, karyawan yang memiliki kemampuan pengelolaan stres yang tinggi. Pelatihan adalah salah satu sarana uutama untuk membangun manusia yang memiliki ciri seperti itu. Berbagai penelitian yang dilaporkan para pakar dalam berbagai tulisan menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan kualitas karyawan dengan efektivitas organisasi. Hal yang demikian ini berarti bahwa pelatihan manusia yang efektif akan merupakan investasi yang meningkatkan kinerja organisasi.
7. Karyawan semakin perlu untuk mengembangkan dirinya untuk meningkatkan dirinya agar lebih siap untuk menghadapi perubahan. Perubahan lingkungan startegik yang menyebabkan perubahan dalam struktur dan cara kerja organisai seringkali memakan korban yang berupa hilangnya kesempatan kerja bagi karyawan. Pemberlakuan UU. No 22, tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Karyawan yang kehilangan kesempatan kerja ini adalah karyawan yang tidak memiliki pengetahuan dan sikap mental yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Dengan adanya pelatihan karyawan akan lebih adaptif pada perubahan. Selain itu pengembangan diri karyawan melalui pelatihan dapat meningkatkan kepuasan dalam dirinya dan peningkatan nilai tambah pribadi (marketability). Pengembangan diri karyawan akan membuat karyawan merasa pengetahuan yang dia miliki akan memberikan pengaruh yang bermakna pada pekerjaan. Hal ini akan menjadi faktor motivasi yang bersifat intrinsik (dari dalam diri karyawan).
8. Kondisi kehidupan masa depan dengan perubahan lingkungan strategik super cepat akan menimbulkan banyak masalah sosial dan psikologis. Perubahan paradigma dari yang lama ke yang baru akan menimbulkan berbagai goncangan sosial dan psikologis yang memerlukan uapaya untuk menanganinya. Di duga tingkat stres kehidupan karyawan akan semakin tinggi, karena persaingan hidup yang makin ketat. Ketegangan emosi yang amat tinggi akan menyebakan manusia mudah marah, lari ke alkohol, narkotik, atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Godaan untuk melakukan pelanggaran (korupsi, kolusi, nepotisme) akan semakin besar karena meningkatnya kebutuhan untuk menonjol secara materi.
Kondisi SDM aparatur saat ini.
Bila kita simpulkan uraian di atas untuk kepentingan UU. N0 22, tahun 1999; Good Governance, dan Era perdagangan bebas (globalisasi) diperlukan manusia yang memiliki kompetensi yang merupakan kapital manusia (human capital) seperti berikut:
Kapital intelektual
Kapital intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukaan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Banyak pakar yang mengatakan bahwa kapital intelektual sangat besar peranannya di dalam menambah nilai suatu kegiatan. Berbagai organisasi yang unggul dan meraih banyak prestasi adalah organisasi yang terus menerus mengembangkan sumberdaya manusianya.
Manusia harus memiliki sifat proaktif dan inovatif untuk mengelola perubahan lingkungan kehidupan (ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum dll) yang sangat tinggi kecepatannya. Mereka yang tidak beradaptasi pada perubahan yang super cepat ini akan dilanda kesulitan. Pada saat ini manusia, organisasi, atau negara tidak lagi berlayar di sungai yang tenang yang segala sesuatunya bisa diprediksi dengan tepat. Kini sungai yang dilayari adalah sebuah arung jeram yang ketidakpastian jalannya perahu semakin tidak bisa diprediksi karena begitu banyaknya rintangan yang tidak terduga. Dalam kondisi yang ditandai oleh perubahan yang super cepat manusia harus terus memperluas dan mempertajam pengetahuannya. dan mengembangkaan kretifitasnya untuk berinovasi.
Al-Quran mewajibkan setiap manusia untuk banyak membaca guna mengembangkan kapital intelektualnya. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. :Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (Al-Alaq ayat 1). Banyak ayat-ayat Al-Quran lainnya yang senada, misalnya dalam surat Ali Imran, ayat ke 190-191 Allah berfirman:
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalahkami dari siksa neraka”.
Kondisi SDM aparatur kita pada umumnya belum memiliki kemauan yang besar untuk terus belajar. Akibatnya kapital intelektual yang dimiliki mereka tidak berkembang. Akibatnya mereka hanya menggunakan paradigma lama di dalam bekerja. Paradigma lama ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Bukti formal untuk mendukung asumsi ini adalah kecilnya proporsi SDM aparatur yang berpendidikan di atas S-1. Penyebabnya antara lain kurang tersedianya kesempatan (karena memang tidak diciptakannya kesempatan) atau rendahnya minat untuk menempuh pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Kalaupun ada minat untuk sekolah ketingkat S-2 atau S-3 pada sebagian mereka hanya untuk menambah gelar bukan untuk meningkatkan kualitas diri. Bukto untuk asumsi ini adalah banyaknya karyawan yang mengambil jalan pintas dengan kursus pada lembaga pendidikan yang avonturir yang hanya ‘menjual’ gelar.
Kapital Sosial
Organisasi birokrasi adalah institusi yang merupakan kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Efektivitas kerja aparatur sangat tergantung kemampuan membangun kerjasa ini. Intelektual kapital baru akan tumbuh bila masing-masing orang berbagi wawasan. Untuk dapat berbagi wawasan orang harus membangun jaringan hubungan sosial dengan orang lainnya. Kemampuan membangun jaringan sosial inilah yang disebut dengan kapital sosial. Semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan sosial (social networking) semakin tinggi nilai seseorang.
Kapital Sosial dimanifestasikan pula dalam kemampuan untuk bisa hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (diversity). Pengakuan dan penghargaan atas perbedaan adalah suatu syarat tumbuhnya kreativitas dan sinergi. Kemampuan bergaul dengan orang yang berbeda, dan menghargai dan memanfaatkan secara bersama perbedaan tersebut akan memberikan kebaikan buat semua. Dalam ajaran Islam setiap manusia diminta membangun silaturahmi. Karena silaturahmi akan memberikan kebaikan. Ide kreatif seringkali muncul melalui diskusi. Demikian pula peluang bisnis seringkali terbuka karena adanya jaringan hubungan silaturahmi.
Perintah tentang membangun kapital sosial ini sangat dianjurkan oleh agama seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran berikut ini:
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal (Al Hujarat, ayat 13).
Dalam hal kapital sosialpun SDM aparatur kita masih belum memiliki social skill yang baik. Banyak aparatur yang sangat arogan, merasa berkuasa, tidak menghargai manusia lainnya seperti layaknya seorang yang beretika baik. Demikian pula dalam pekerjaan hirarki jabatan telah menjadikan aparatur semena-mena dengan bawahannya. Dalam menyelesaikan konflik pendekatan yang dipakai lebih bersifat win-lose (menang-kalah) bukan sama-sama menang (win-win). Selain itu aparatur bekerja sangat terkotak-kotak tidak melihat dirinya sebagai bagian dari kesuksesan bersama.
Kapital ‘Lembut’ (soft capital)
Kapital lembut disebut dengan “soft capital” adalah kapital yang diperlukan untuk menumbuhkan kapital sosial dan kapital intelektual. Hancurnya bangsa ini karena tidak adanya sifat amanah, sifat jujur, beretika yang baik, bisa dipercaya dan percaya pada orang lain (trust), mampu menahan emosi, disiplin, pemaaf, penyabar, ikhlas, dan selalu ingin menyenangkan orang lain. Sifat yang demikian ini sangat diperlukan bagi upaya untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkinerja tinggi.
Islam sangat menyarankan manusia untuk mengembangkan soft capital. Banyak ajaran agama yang ditulis dalam Quran dan hadist agar manusia memiliki sifat yang demikian. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan ciri orang yang takwa dan menjadi penghuni surga adalah seperti berikut:
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapangmaupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang yangberbuat kebajikan. (Ali Imran, ayat 133-134)
Bagi orang Islam ketiga kapital yang dibicarakan di atas adalah bagian dari ekspresi keimanan dan ketaqwaan. Semakin tinggi iman dan takwa seseorang semakin tinggi pula ke tiga kapital di atas. Agama akan menjadi pembimbing kehidupan agar tidak menjadi egostik yang orientasinya hanya memikirkan kepentingan dirinya sendir dengan melanggar kaidah agama dan moralitas.
Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan kualitas keagamaan adalah bagian mutlak dan utama bagi tumbuhnya masyarakat yang makmur dan sejahtera serta aman dan damai.
Konsep Pengembangan Kualitas SDM Aparatur.
Pengembangan kompetensi aparatur pada ketiga aspek besar human capital (kapital manusia) tidak bisa dipisah-pisahkan ketiga hal harus dilakukan secara bersama-sama secara kontinyu.
Intelekttual Kapital:
Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S-1, S-2 dan S-3 perlu semakin digalakkan pada aparatur pemerintah. Sejauh ini kebutuhan akan aparatur pemerintah yang berpendidikan tinggi di ambil dari Universitas. Akibatnya pemanfaatan di Birokrasi dan Universitas menjadi kurang dan memberikan sinergi yang negatif. Mutu Universitas jadi turun karena dosen sibuk jadi pejabat. Demikian pula dengan mutu birokrasinya pekerjaan sering ditinggalkan karena pergi mengajar. (Tentu saja kondisi ini tidak mudah mengatasinya karena gaji PNS sangat rendah sehingga dosen harus mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dengan menjadi pejabat atau menjadi pengusaha/konsultan)
Selain itu pengembangan kapital intelektual tidak selalu harus melalui pendidikan formal. Wawasan intelektual juga dapat dipupuk melalui seminar ilmiah di bidang profesi, mewajibkan aparatur untuk menulis makalah dan mengirimkannya ke penerbitan jurnal atau panitia seminar. Mengundang pakar birokrasi atau bidang lainnya yang terkait untuk memberikan ceramah di bidang perkembangan terakhir dunia birokrasi. Cara yang lain adalah membangun masyarakat pengetahuan (knowledge society) di dalam birokrasi pemerintah di mana sharing (saling berbagi) pengetahuan sangat dikembang dengan menyediakan perangkat teknologi pengembangan pengetahuan (information technology, multi-media, fasilitas internet dll.)
Kapital Sosial
Proses pendidikan SDM masa depan harus lebih banyak berisi komponen membangun kapital sosial ini. Beberapa tahun terakhir ini makin banyak pembicaraan tentang pentingnya peranan inteligensi emosional (emotional intelligence) di dalam menunjang kesuksesan hidup manusia (Goleman, 1996). Upaya untuk menumbuhkan kapital sosial banyak ditempuh melalui paket pelatihan inteligensi emosional, paket pelatihan Seven Habits of Highly Effective People. Saya rasa sudah saatnya lembaga birokrasi pemerintah mewajibkan aparaturnya untuk mengikuti paket pengembangan kepribadian seperti itu. Karena sifatnya sangat praktis dan segera terasa manfaatnya.
Selain itu pelatihan team building melalui pendekatan pelatihan ‘outdoor/ outbound management training. Pelatihan dengan pengalaman langsung (experiential learning) di alam teruka menjadi semakin diperlukan. Mohon diperhatikan ini bukan pelatihan ‘kesamaptaan’ yang dilakukan oleh militer. Pelatihan kesamaptaan yang dilakukan selama ini menurut saya akan ikut membuat aparatur kaku dan tidak ramah dengan masyarakat. Pelatihan demikian harus ditingglakn dan diganti dengan pelatihan outbound yang diusulkan di atas. Pelatihan model ini akan memudahkan untuk memahami betapa pentingnya kehadiran orang lain bagi kesuksesan bersama sebagai bangsa.
Pelatihan lain yang sangat diperlukan adalah pelayanan prima (service excellence). Aparatur pemerintah adalah pelayan masyatakat bukan penindas masyarakat seperti zaman orde baru. Oleh karena itu mereka memerlukan kemampuan melayanani orang lain dengan baik.
Kapital lembut.
Kini semakin banyak organisasi bisnis yang menggunakan pendekatan agama di dalam membangun kualitas kerja karyawan. Sebagai contoh PT. Kereta Api Indonesia mewajibkan karyawannya ikut kegiatan pesantren selama satu minggu. Hasilnya sangat menggembirakan. Misalnya karyawan yang sulit di atur, dan moralitasnya kurang baik, setelah dipesantrenkan perilaku mereka lebih baik. Pengalaman religius selama di pesantren akan sangat berbekas di dalam membangun integritas diri. Kalau kegiatan ini dilakukan berulang-ulang untuk orang yang sama mungkin akan ;ebih berhasil.
Aparatur pemerintah Bank Indonesia juga memasukkan pendidikan agama dalam kegiatan pelatihan outbound, walaupun dalam intensitas yang kecil.
Penutup
Pengembangan aparatur SDM sebagus apapun belum tentu akan membuat karyawan bekerja dengan baik. Kalau habitat di mana mereka bekerja tidak mendukung pemunculan perilaku yang baik maka akan sirnalah hasil pengembangan SDM. Oleh karena itu penataan aspek lain seperti struktur organisasi yang luwes, sistim pernilaian prestasi kerja, sistim pengembangan karir dan kompensasi yang mengacu pada kompetensi, bukan pada senioritas perlu diberlakukan.

Saatnya UKM Jangan Menjadi 'Warga Kelas Dua'

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Tue, 24 Mar 2009 01:34:00 +0000

Jakarta - Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kini masih dianggap sebagai 'warga kelas dua'. Dianggap kurang bergengsi dan masih dipandang sebelah mata oleh perbankan. Padahal di tangah UKM inilah perekonomian Indonesia bisa tahan banting menghadapi krisis.

Bagaimana sebenarnya perkembangan UKM di Indonesia dan prospeknya ke depan? Apa saja yang harus dilakukan oleh para pengusaha UKM?

Berikut wawancara detikFinance dengan Nining Soesilo, Direktur UKM Center FEUI di kediamannya, kawasan Panglima Polim, Jakarta, Senin (16/3/2009). Nining merupakan kakak dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang kini menjadi salah satu kandidat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Bisa ceritakan sedikit soal UKM Center FEUI?

UKM center UI ini umurnya paling muda di FEUI, yang paling tua kan LPEM. LPEM berdiri 1953 didirikan pak Soemitro Djojohadikusumo. Itu tempat berkumpulnya dosen-dosen ilmu ekonomi. Yang nomor dua tertua itu lembaga manajemen, kemudian nomor tiga lembaga demografi. UKM Center yang paling muda usianya baru 4 tahun, baru berdiri 2005.

Atas usulan siapa?

Dari usulan dekan. Sejarahnya UI kan fakultasnya duluan sebelum universitasnya. Dulu pertama kan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi, kalau Fakultas Teknik-nya kan di Bandung sekarang sudah jadi ITB, Fakultas Pertanian jadi IPB. Kemudian UI menjadi universitas, sejarah ini cukup membebani karena ada kesan multi fakultas bukan universitas.

Makanya dalam pemilihan dekan ini rektor kelihatannya ingin ada kesan universitas bukan multifakultas. Ini pasti ada gesekan karena mengubah sejarah yang sekian lama. Ini juga yang bikin pemilihan dekan agak berbeda. Sekarang jadi ada pasang iklan supaya dari luar ada yang mendaftar tidak hanya dari dalam FEUI saja. Mungkin Rektor pengen FEUI lebih transparan. Hari ini kandidat masukan formulir, nanti jumat ada prakualifikasi dan sabtu ada presentasi

Sudah ditentukan berapa calon?

Hari ini yang masuk 8 orang. Nanti akan dipilih 3 terbaik. Dipilih oleh 11 orang, terdiri dari 9 internal FEUI.

Ada perubahan yang diharapkan di FEUI?

Ya tentu saja, salah satunya mengenai kewirausahaan. Kalau kita lihat, selama ini kewirausahaan di FEUI kebanyakan teorinya dan dianggap sebegai residual. Tidak dianggap dari awal hanya menjadi faktor pengikut. Itu cara pandang di jurusan ekonomi. Karena banyak orang bilang kalau mau jadi pengusaha tidak usah sekolah juga bisa. Padahal negara kita mengalami kendala karena struktur usahanya enggak bagus. Apalagi di saat krisis, banyak orang PHK. Sudah bisa menjadi solusi kalau penduduk Indonesia bisa berwirausaha.

Tugas pemerintah sudah berat untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Seharusnya seperti di negara maju, peran Pemerintah tidak besar, komponen investasi swasta yang lebih banyak. Kalau di Indonesia komponen perekonomian nasional itu 60 persen dari konsumsi, bukan suatu tanda yang baik.

Seharusnya wirausaha yang tinggi?

Ya karena itu kan konsumsinya itu pasti akan tergerus komponen investasi yang tinggi, dan investasi yang tinggi itu digerakan oleh kewirausahaan. Kan biasanya rumus pertumbuhan ekonomi dari konsumsi ditambahin investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Memang negara kita senangnya mengkonsumsi, kurang mau berusaha. Karena capek dan repot. Kita enggak suka sebagai supplier tapi lebih sebagai intermediatornya karena cepat dan gampang. Kita memang bukan negara produsen.

Kalau emang mau nyalahin penjajah, dulu orang pribumi dipetakan jadi dua yaitu pegawai negeri dan petani. Sebagai penggerak ekonomi disimpan bangsa Tionghoa, karena memang mereka lebih pintar disitu. Jadi kalau orang Indonesia masuk ke dalam lingkaran orang Tionghoa itu merasa enggak nyaman, ibaratnya kolam dia akan akan merasa asing karena bukan di dalam kolamnya. Itu masih dianggap kelas dua oleh bangsa kita. Kita baru bisa bangga jika sudah bekerja di orang lain. Ini diharapkan bisa berubah dari bangsa kita, kalau tidak sekarang kapan lagi. Makanya kami di UKM center melakukan bedah UKM setiap bulan dan beberapa lomba UKM.

Bagaimana kondisi UKM saat ini di Indonesia?

UKM itu yang bertahan yang memasok kebutuhan primer, yaitu makanan, minuman dan pakaian. Consumer goods. Kedua, dia yang tidak terlalu terekspose dalam kegiatan international. UKM kan lokalitasnya tinggi, jadi sebetulnya tidak terlalu terpengaruh krisis. Dari krisis tahun lalu pun tidak terlalu terpengaruh. Dia bakal terpengaruh kalau memiliki komponen impor yang cukup tinggi, misalnya tahu dan tempe kan komponen kedelainya masih impor. Dia bisa bertahan kalau banyak menggunakan komponen lokal.

Jadi yang bisa bertahan contohnya UKM sektor mana?

Yang pasti yang lokalitasnya tinggi. Sektor industri kreatif, sangat menjanjikan. Potensinya sangat luar biasa karena orang Indonesia tergolong kreatif. Cuma masih main di perencanaan dan ide, begitu masuk ke detail kita masih harus banyak belajar karena kan memang kewirausahaan itu menuntut sesuatu yang terus-menerus. Kita masih banyak manja di saat terjungkal tidak mau bangkit kembali. Padahal itu bisa membuat makin pintar.

Sektor UKM yang rentan terhadap krisis?

Selain tahu dan tempe tadi mungkin yang menggunakan bahan dasar terigu, seperti roti, karena terigu masih impor dan harga gandum sangat terpengaruh nilai tukar. Ada yang mulai beralih menggunakan tepung singkong pengganti terigu, salah satunya yang ikut lomba kami. Memang rasanya enak sekali, tapi dia tidak bisa bermain di skala yang lebih besar, karena komponen lain seperti mentega dan coklat masih impor juga. Kalau ada alternatif mungkin minyak kelapa atau minyak bunga matahari untuk mengganti mentega dia bisa menghemat. Saat ini saat yang paling baik untuk kita mencintai produk kita sendiri. Jangan terlalu melihat semua yang dari luar itu lebih bagus.

Tapi di Indonesia rata-rata pola pikirnya seperti itu?

Ya itu karena kita mental dijajahnya masih ada. Belanda sudah enggak ada, tapi di hati kita, mental dijajah itu masih ada. Contohnya, bintang film Indonesia saja banyak yang berbau bule kalau mau dibilang cantik kan.

Apa yang harus dilakukan sektor UKM di tengah krisis seperti sekarang ini?

Kalau UKM harus mengembangkan dengan tekun apa yang ada di bumi Indonesia. Karena banyak negara lain mengalami guncangan karena resource-nya enggak banyak. Sebenarnya kita masih disayang sama Tuhan dengan banyaknya sumber daya alam, tanpa melakukan ekspor pun sebenarnya perdagangan domestik bisa tetap jalan. Kondisi negara kita secara finansial masih belum berkembang, kita juga beruntung disitu karena masih mengandalkan sektor riil. Dan UKM sebenarnya tidak perlu risau, karena PHK banyaknya di pabrik besar. Karena UKM sifatnya kecil jadi bisa bertahan. Yang menarik di negara kita, UKM masih mengandalkan bank untuk pinjaman modal.

Tapi kalau tidak ada bank, suntikannya darimana?

Di negara kita ini masih belum begitu mengenal dengan konsep modal ventura. Ini kan bukan UKM meminjam, tapi dapat dari sebuah lembaga ventura yang seperti memiliki modal di UKM itu atau kepemilikan saham. Jadi mereka tumbuh bersama. Seperti Starbucks kan itu UKM dari Venture Capital, Microsoft juga meminjam uang bukan dari bank. Nah di Indonesia memang ada lembaga ventura tapi prakteknya masih seperti bank memberi pinjaman bukan penyertaan modal.

Itu dirasa lebih menguntungkan UKM?

Iya, karena selain berbagi hasil juga berbagi risiko. Tapi memang orang yang akan menyertakan modal pasti pilih-pilih. Kira-kira UKM ini akan mati atau hidup terus. Memang dibutuhkan monitoring yang ketat dan transparansi. Kembali ke kejujuran UKM tersebut dan harus ada penempatan orang ventura di dalamnya. Tapi juga lembaga ventura di Indonesia itu kekurangan orang karena saking banyaknya UKM yang diurus.

Kebijakan pemerintah untuk sektor UKM saat ini bagaimana?

Kami sedang melakukan penelitian untuk KUR, mungkin tanggal 9 April sudah ada kesimpulannya. Kesimpulan sementaranya, KUR ini konsepnya kredit dengan penjaminan. Ini berbeda dengan kredit usaha tani yang dulu. Kredit dengan penjaminan ini dinilai lebih baik secara konsep karena dibarengi oleh kehati-hatian bank. Kalau KUR kan keputusan di bank, kalau kredit usaha tani di kementerian, jadi ada moral hazzard. Kalau bank kan lebih hati-hati, secara konsep sudah bagus.

Dalam pelaksanaannya kan dilibatkan enam bank, BRI, Mandiri, Mandiri Syariah, Bukopin, BNI dan BTN. Nah, dari enam itu yang memiliki armada terdepan dengan UKM hanya BRI. Disitulah kita melihat ada kendala, karena bank lain selain BRI ini kekurangan orang atau human resources di sektor UMK. Memang dana pihak ketiga besar, dan dipaksa pemerintah untuk menyalurkan ke UKM. Budaya lima bank itu juga belum terlalu kuat di retail, terutama Mandiri yang kuat di korporat. Ini kasihan juga ke UKM-nya, karena bank itu pasti menyalurkan lewat usaha kredit mikro seperti koperasi. Dengan begitu suku bunganya jadi lebih tinggi. Jadi rantai kegiatannya cukup panjang.

Juga undang-undang UKM yang baru keluar kemarin itu belum jelas. Sampai hari ini derivasi dari undang-undang itu belum ada karena belum bisa, peraturan pemerintahnya belum ada. Antara UU yang lama dan yang baru berbeda jauh sekali, mungkin karena memperhitungkan inflasi dan lain sebagainya sehingga komponen di UU No 5 sebelumnya itu tidak cocok dengan yang baru. Jadi ada kebingungan.

Kira-kira dalam 5 tahun ke depan UKM Indonesia akan seperti apa?

Saya kira akan lebih maju ya. Pertama, sekarang keberpihakan pemerintah kepada UKM melalui kebijakan-kebijakannya di kredit usaha seperti cluster satu dan cluster dua. Cluster satu kan bantuan langsung tunai itu ya, cluster dua itu pemerintah sudah mulai mengharapkan monitoring pemakaian dana. Diharapkan penyaluran dana ke UKM lebih transparan jadi yang dapat dana itu benar-benar UKM. Sudah banyak kebijakan pro UKM dari pemerintah, juga menumpukkan harapannya kepada UKM. CSR perusahaan juga itu sekarang banyak ke UKM.

Ada tips untuk yang mau memulai UKM?

Yang jelas dari para pemenang lomba kami dan pengalaman saya sendiri, tips-nya itu ya jalani saja. Jadi artinya ada sesuatu yang sifatnya just do it. Jalani, begitu jatuh bangkit lagi. Justru kalau orang kebanyakan teori malah justru takut duluan. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya malah enggak mulai melangkah.

Itu pertama, yang kedua adalah begitu kita terjun semakin dalam maka semakin banyak risiko. Dengan banyaknya risiko, pendidikan itu menjadi semakin perlu. Kalau kita lihat orang bisa sukses tanpa pendidikan berarti orang itu jenius dalm hal itu. Nah, orang jenius di dunia kan cuma beberapa, sisanya orang rata-rata. Orang rata-rata inilah yang memerlukan pendidikan. Bagaimanapun juga kita membutuhkan logika berpikir.

Kemudian, perlu juga komunitas untuk sharing. Saya menganjurkan sekali bagi mereka yang berwirausaha untuk membentuk komunitas, karena begini, kami sering menerima UKM yang kena musibah, apa itu ketipu lah atau bangkrut lah. Mereka itu sangat menderita sekali, ketika bertemu dengan kita jadi bisa sharing dan mengetahui letak kesalahannya. Komunitas ini bisa memberikan semacam advise kepadanya sehingga dia yang tadinya enggak kepikiran jadi bisa dilakukan. Dan dalam komunitas itu mereka bisa belajar dari mereka yang berhasil. Komunitas itu juga bisa berupa asosiasi sehingga menjadikan UKM lebih kuat. Selama ini ada beberapa UKM yang hancur, seperti baru bisa ekspor lalu ditipu negara lain, itu bisa ditanggulangi dengan adanya asosiasi. Asosiasi juga bisa berkomunikasi dengan Departemen Perdagangan, atau bahkan Departemen Luar Negeri supaya mendapat lebih banyak informasi.

Bisa ceritakan sedikit background pendidikan?

Saya tamat ITB tahun 1982, arsitektur. Masuknya tahun 1976. Tahun 1982 langsung masuk University of Iowa, kebetulan menikah dengan suami saya dia langsung sekolah ke Amerika jadi saya ikut. Beasiswanya saya dapat disana karena kebetulan nilai saya bagus di awal. Dulu saya ambil jurusan Urban Regional Planning. Disana saya punya anak pertama, di tengah jalan anak saya baru 1 tahun saya sudah hamil lagi, jadi saya pikir enggak bakal selesai cepat. Disitulah saya pindah major ke geografi, saya selesai tahun 1986.
Tahun berikutnya kembali ke Indonesia dan gabung dengan LPEM FEUI. Saya mulai mengajar di FEUI secara enggak sengaja. Saya kan bekerja sebagai peneliti disana dan penelitian saya dilirik oleh ketua jurusan sehingga akhirnya dipaksa untuk mengajar, padahal saya tidak punya background ekonomi. Lalu saya mulai belajar sendiri, baca buku dan segala macam, sampai akhirnya malah bikin buku sendiri. Bisa dibilang mulai aktif mengajar sekitar tahun 1994 sampai sekarang.

Mulai jadi Direktur UKM Center FEUI sejak kapan?

Sejak berdiri tahun 2005. Jabatan lain saya juga komisaris BPUI dari Desember tahun lalu. Kemudian saya juga jadi komisaris BPR Bakti Sejahtera, ini sejak tahun lalu tapi lebih awal. Saya juga wakil ketua di Pusat Inovasi UMKM. Saya juga aktif di Komite Nasional Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan.(ang/qom)
detikFinance

Ancaman Krisis Finansial Asia

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Mon, 23 Mar 2009 09:03:00 +0000

Siapa sangka emerging economies Asia yang sebelumnya diyakini relatif akan mampu bertahan dari dampak krisis keuangan dan ekonomi Amerika Serikat ternyata kini berpotensi menjadi pesakitan baru dengan kejatuhan ekonomi yang jauh lebih dalam dari yang dialami AS sebagai episenter dari krisis keuangan dan krisis ekonomi global.
Beberapa bulan lalu, orang masih bicara probabilitas resesi di negara-negara maju dan meyakini ekonomi global akan mulai pulih tahun 2010, diawali dengan pemulihan ekonomi Asia pada triwulan IV-2009. Kini seluruh negara maju sudah resesi dengan pertumbuhan triwulan IV-2008 untuk AS minus 0,8 persen, Inggris minus 1,2 persen, Uni Eropa minus 1,8 persen, dan Kanada minus 7 persen.
Orang baru melihat decoupling perekonomian emerging economies Asia hanya mitos setelah pertumbuhan ekonomi China melambat secara mengejutkan pada triwulan IV menjadi hanya 6,8 persen, dari sebelumnya 8 persen. Pada saat bersamaan, seluruh perekonomian negara industri baru yang disebut Macan Asia juga mengalami kontraksi ekonomi. Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan mencatat pertumbuhan negatif,masing-masing minus 4,2 persen, minus 3,4 persen, minus 2,5 persen, dan minus 8,4 persen.
Berbagai lembaga dan pemerintah pun beramai-ramai merevisi ke bawah prediksi pertumbuhan ekonomi, dengan perkiraan terakhir ekonomi global 2009 menurut IMF hanya akan tumbuh 0,5 persen. ASEAN juga mengalami perlambatan ekonomi yang serius. Malaysia hanya tumbuh 0,2 persen (dibandingkan tahun sebelumnya/yoy) dan Thailand tumbuh negatif 4,3 persen.
Ketergantungan yang sangat tinggi (rata-rata 37 persen untuk seluruh negara berkembang Asia) pada ekspor dituding berada di balik keterpurukan Asia ini. China yang ekspornya menyumbang 40 persen dari PDB dan tahun lalu menggusur AS sebagai eksportir terbesar dunia mengalami pertumbuhan ekspor negatif selama tiga bulan berturut-turut (November-Januari), dengan ekspor Januari turun 17,5 persen dari setahun sebelumnya.
Akibatnya, lebih dari 20 juta pekerja migran kehilangan pekerjaan, yang angkanya bisa membengkak lagi menjadi 50 juta jika ekonomi terus memburuk. Impor bahkan anjlok 43,1 persen (yoy), menyusul penurunan Desember sebesar 21,3 persen (yoy).
Ekspor Korsel—perekonomian keempat terbesar Asia— anjlok 32,8 persen Januari 2009 (yoy). Ekspor India juga turun 24 persen, mengakibatkan lebih dari 1 juta pekerja kehilangan pekerjaan. Taiwan yang merupakan perekonomian keenam terbesar Asia mencatat kejatuhan ekspor hingga 44,1 persen pada Januari 2009 (yoy), dengan impor juga turun 56,5 persen. Kondisi ini sangat memukul Taiwan yang 70 persen PDB-nya disumbangkan oleh ekspor.
Penurunan produksi industri Taiwan sebesar 32 persen sekarang ini jauh lebih besar daripada yang dialami AS pada era Depresi Besar 1930-an. Hal serupa dialami Hongkong yang ekspornya menyumbang 166 persen PDB.
Asia Tenggara sama saja. IMF memprediksikan Filipina hanya tumbuh 2,25 persen tahun ini, turun dari 4,6 persen 2008 dan 7,1 persen 2007, akibat anjloknya ekspor. Malaysia juga mencatat penurunan ekspor 14,9 persen, dengan ekspor ke AS turun 30 persen, ini mengakibatkan perekonomian negara itu diperkirakan hanya akan tumbuh 1-1,5 persen tahun ini, jauh di bawah target pemerintah yang 3,5 persen. Singapura sebagai trade hub dan financial hub Asia, yang ekspornya menyumbang sampai 186 persen PDB, juga mengalami penurunan ekspor hingga 20 persen, terburuk sejak negara itu berdiri.
Ekspor Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 20 persen tahun ini, memicu prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di bawah 4 persen.
Permintaan kawasan
Terpuruknya ekonomi Asia ini membuat sebagian kalangan mulai mempertanyakan ketangguhan strategi pertumbuhan yang didorong ekspor (export-led) yang selama beberapa dekade terakhir menjadi faktor penting penopang pertumbuhan ekonomi tinggi Asia yang mencapai rata-rata di atas 7 persen per tahun.
Beberapa kalangan, seperti diangkat dalam laporan The Economist, mulai melemparkan pandangan mengenai perlunya Asia menggerakkan mesin pertumbuhan baru di luar ekspor, dengan lebih mengandalkan pada permintaan domestik, khususnya konsumsi.
Pandangan ini terutama dilatari kenyataan keterpurukan begitu dalam ekonomi Asia, bukan semata diakibatkan oleh menurunnya impor dari negara maju, seperti AS, Uni Eropa, atau Jepang, tetapi juga diperparah oleh lumpuhnya permintaan di kawasan Asia sendiri.
Semula diyakini, ekonomi Asia akan terselamatkan dari dampak krisis karena keterpurukan permintaan dari negara maju diperkirakan akan bisa dikompensasi oleh perdagangan intrakawasan yang beberapa tahun terakhir semakin berperan penting dalam sumbangan terhadap total ekspor Asia.
Namun, hal itu tak terjadi. Yang terjadi, permintaan dari kawasan anjlok lebih dalam daripada permintaan dari negara maju. Impor China dari Asia, misalnya, anjlok hingga 30 persen. Ekspor Korea ke China turun sampai 46,4 persen pada Januari 2009, menyusul penurunan 33 persen pada Desember 2008. Menurut Jong Wha-Lee dari Bank Pembangunan Asia (ADB), selama ini orang tak melihat bahwa 60 persen permintaan akhir produk ekspor Asia masih datang dari negara maju Amerika Utara, Eropa, dan Jepang.
Krisis finansial
Sebelumnya, banyak kalangan, termasuk mantan pimpinan Bank Sentral AS (Federal Reserve) Alan Greenspan dan Direktur Pelaksana IMF Rodrigo Rato yakin krisis seperti krisis finansial 1997/1998 tak akan terjadi di Asia, terutama dengan kuatnya cadangan devisa, solidnya sektor keuangan dan perbankan, serta fundamental makroekonomi Asia.
Namun, dengan memburuknya resesi ekonomi global, fundamental makroekonomi, keuangan dan sektor riil juga mulai terongrong. Sejumlah kalangan, termasuk ekonom Bank Dunia Andrew Burns, bahkan mengingatkan, kemungkinan negara-negara Asia dihadapkan pada kondisi seperti krisis finansial 1997/ 1998 dengan berkepanjangannya resesi di negara-negara maju.
Salah satu yang sedang ditunggu-tunggu sekarang ini adalah laporan kinerja sektor korporasi terbaru, yang antara lain akan tecermin pada laporan keuangan untuk perusahaan publik. Di Indonesia, laporan teraudit 2008 akan keluar Maret ini. Namun, dari laporan tiga bulanan terakhir (September 2008) yang keluar November lalu, sedikit banyak sudah ada gambaran mengenai kondisi sektor korporasi hingga pertengahan tahun 2008.
Ada kekhawatiran, memburuknya kinerja sektor korporasi ini bisa merembet ke sektor perbankan, seperti pada kasus krisis finansial 1997/1998, mengingat karena pembiayaan usaha masih didominasi perbankan. Meski masih dalam batas wajar, gejala peningkatan kredit bermasalah perbankan (NPL) sudah terjadi, dengan NPL Januari 2009 meningkat menjadi 4,24 persen, dari bulan sebelumnya 4 persen.
Kesulitan perbankan mulai terlihat di sejumlah negara Asia Timur. Di China, Fitch melaporkan, melonjaknya kerugian operasional perbankan dengan kerugian akibat kredit bermasalah meningkat di atas 6 persen akhir tahun ini.
Di Indonesia, dampak krisis juga mulai menampakkan wajahnya pada memburuknya kinerja operasional bank, tecermin dari kerugian operasional perbankan yang mencapai Rp 301 miliar pada Januari 2009. Kerugian operasional ini, menurut Bank Indonesia, antara lain dipicu seretnya penyaluran kredit, meningkatnya pencadangan kredit bermasalah, dan tergerusnya margin bunga bersih (Kompas, 12/3).
Yang juga harus diwaspadai adalah Korsel yang perbankan dan stabilitas moneternya juga terancam oleh tingginya utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Sekitar 194 miliar dollar AS utang luar negeri Korsel akan jatuh tempo tahun ini. Dalam artikel berjudul ”Domino Theory” 26 Februari lalu, harian Financial Times mengingatkan kemungkinan Korsel gagal bayar dan kesulitan me-roll over utang tersebut kendati hal ini dibantah Kementerian Strategi dan Keuangan Korsel.
Kekhawatiran mengenai utang Korsel ini, ditambah lagi memburuknya makroekonomi dan keuangan di sebagian besar negara Asia, bisa menempatkan Korsel dan negara-negara Asia lain sebagai target empuk sentimen negatif dan spekulasi yang dipicu oleh hilangnya kepercayaan pasar seperti sebelum krisis 1997/1998. Kalau sampai terjadi, dampak penularan (contagious)-nya akan sangat sulit dibendung, se- perti pada krisis finansial 1997/1998.
”Ada beberapa alasan untuk khawatir bahwa negara-negara di kawasan (Asia), terlepas dari kondisi mereka yang jauh lebih kuat (dibandingkan krisis 1997/1998), kemungkinan akan mengalami kesulitan. Sekarang ini kita belum melihat itu terjadi. Tetapi, akhirnya yang menentukan adalah bagaimana respons perdagangan dalam beberapa bulan ke depan. Kalau itu terus mengalami kontraksi seperti sekarang, situasinya akan sangat sulit buat Asia, terutama negara-negara yang industrialisasinya sudah lebih maju,” ujar Burns.
sumber : kompas

Bank Dunia Siapkan Mekanisme Roll Over Risk Utang Swasta

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Mon, 16 Mar 2009 07:31:00 +0000

Jakarta - Bank Dunia menyiapkan mekanisme pembiayaan roll over risk (risiko perpanjangan utang) sebagai antisipasi untuk memenuhi kebutuhan valas yang besar karena pembayaran utang luar negeri perusahaan swasta yang jatuh tempo pada tahun ini. Dengan begitu cadangan devisa Indonesia bisa dijaga dalam tingkat yang memadai.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menjelaskan, dalam pertemuan G20 di London banyak negara mengkhawatirkan adanya kebutuhan valas yang besar untuk pembayaran utang luar negeri swasta.

"Kalau dalam kondisi normal utang ini bisa di roll over (perpanjang batas waktu) atau direstrukturisasi. Tapi saat ini kreditur pasti membutuhkan uang tunai sehingga muncul roll over risk dan pembayarannya bisa menggerus cadangan devisa," tuturnya ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (16/3/2009).

Di Indonesia sendiri berdasarkan catatan Bank Indonesia, jumlah utang swasta yang jatuh tempo 2009 mencapai US$ 17,4 miliar.

Jumlah utang luar negeri tersebut masih dalam posisi yang bisa dikendalikan. Pasalnya, tidak seluruhnya harus dibayar lunas, karena ada beberapa utang yang masih bisa diperpanjang.

"Jumlah cadangan devisa kita saat ini US$ 53,7 miliar cukup, tapi kalau digunakan semua bisa habis, karena itu harus ada second line of defense yaitu melalui Bank Dunia ini," katanya.

Pembiayaan roll over risk dari Bank Dunia ini dikatakan oleh Anggito hanya langkah jaga-jaga. Langkah ini baru akan diambil jika memang dirasa perlu untuk menjaga agar cadangan devisa tidak tergerus.

Untuk mekanismenya, Anggito mengatakan pemerintah dan BI sudah mempunyai jadwal pembayaran utang luar negeri swasta yang jatuh tempo 2009. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan pemerintah.

Ketika Barat Jatuh Cinta pada Sistem Ekonomi Syariah

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Wed, 25 Feb 2009 01:01:00 +0000

By Republika Newsroom
Tahun 2009 tiba dengan bayang-bayang muram menghiasi wajah dunia. Krisis finansial global masih terus menghantui berbagai negara maju maupun berkembang. Berbagai perusahaan raksasa pun tumbang dan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) merebak di mana-mana.

Di tengah krisis yang belum juga berkesudahan itu, ada cahaya yang memancar dari sistem ekonomi syariah. Sistem yang bersumber dari ajaran Ilahi ini terbukti tetap tangguh menghadapi hempasan serangan krisis bertubi-tubi, baik yang terjadi tahun 1998 maupun 2008 dan hingga kini, insya Allah sampai akhir dunia ini...

Keunggulan sistem ekonomi syariah, termasuk bank syariah, tidak hanya diakui oleh para tokoh di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Ketahanan sistem ekonomi syariah terhadap hantaman krisis keuangan global telah membuka mata para ahli ekonomi dunia. Banyak di antara mereka yang lalu melakukan kajian mendalam terhadap perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Tidak hanya itu, sejumlah negara di Eropa -- seperti Inggris, Jerman dan Perancis -- dan Amerika pun mulai mengadopsi sistem keuangan syariah ini. Mereka kini ramai-ramai mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS), bahkan Bank Umum Syariah (BUS). Salah satunya adalah Inggris.

Berdasarkan studi sebuah organisasi independen yang mewakili industri pelayanan keuangan Inggris, International Financial Services London (IFSL), keuangan syariah tidak terkena dampak besar terhadap krisis ekonomi global. Pasalnya, keuangan syariah tidak menggunakan instrumen derivatif seperti halnya keuangan konvensional. Meski keuangan syariah juga memiliki risiko, namun syariah jauh dari ketidakpastian atau gharar. Seluruh perjanjian jual beli tidak berlaku bila objek perjanjian tidak pasti dan tidak transparan.

Jika terkena risiko, maka keuangan syariah akan berbagi risiko tersebut. Di bidang ritel, nasabah dan bank membagi risiko dari segala investasi sesuai dengan peraturan yang telah disetujui serta membagi keuntungan yang didapat. Melihat kedigdayaan keuangan syariah tersebut, kini Inggris mulai melirik sistem keuangan syariah ini. Di negara asal ekonom besar Adam Smith ini, industri syariah telah masuk ke banyak sektor kehidupan, termasuk kredit perumahan. Para nasabah yang kebanyakan non-Muslim merasa perlu mengambil kredit mortgage-nya melalui sistem syariah. Hal ini terjadi karena mereka tertarik dengan transparansi dan stabilitas bisnis perbankan syariah setelah kehancuran bank-bank konvensional akibat krisis properti, subprime mortgage.

Seorang warga Inggris asal Pakistan, Shabaz Bhatti, mengungkapkan, dirinya akhirnya memutuskan memindahkan kredit rumahnya dari bank konvensional ke bank syariah. Pria berusia 30 tahun ini menginginkan reliabilitas dan mempercayai bahwa sektor keuangan syariah yang sedang tumbuh di Inggris mampu memenuhi keinginannya.''Prosesnya sederhana, langsung dan sangat bagus di mana saat ini suku bunga dapat terus bergerak,'' kata Bhatti sebagaimana dilansir situs csmonitor.com.

Dulu Bhatti adalah nasabah Bank of Kuwait ketika memutuskan membeli rumah senilai 200 ribu dolar AS di distrik London, Croydon. Bank of Kuwait menghargai rumah itu seharga 270 ribu dolar AS berdasarkan perkiraan harga rumah nantinya dan mengatur pembayaran rumah dengan nilai tersebut selama 16 tahun.

Namun sekarang Bhatti merencanakan untuk kembali ke perjanjian tersebut dengan mentransfer kredit rumah miliknya di bank konvensional ke bank syariah. Dengan kondisi ekonomi saaat ini, rencana Bhatti kembali ke bank syariah bukan hanya karena alasan agama. ''Ini merupakan keputusan keuangan karena bank syariah lebih aman dan jelas untuk masa depan,'' kata pria yang bekerja sebagai instruktur sekolah mengemudi ini.

Sementara itu, otoritas Inggris pun berencana menjadi pemerintah Barat pertama yang menerbitkan sukuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk tersebut pun dibuat sesuai dengan prinsip syariah yang melarang pembayaran bunga dan investasi untuk perjudian, alkohol, tembakau, dan pornografi. Itu terjadi seiring dengan peningkatan jumlah masyarakat Barat yang mencari investasi yang bertanggung jawab.

Lebih dari 26 bank di Inggris kini menawarkan produk keuangan syariah, termasuk lembaga besar seperti HSBC. Enam bank syariah telah menyediakan seluruh produk sesuai dengan hukum syariah. Islamic Bank of Britain (IBB) yang merupakan pionir dalam perbankan ritel telah memiliki 64 ribu nasabah dan cabang-cabang di London, Birmingham, dan Manchester. Baru-baru ini IBB meluncurkan kredit rumah dengan harga kompetitif dengan syarat-syarat yang diharapkan mampu menarik nasabah melebihi pasar utamanya, yaitu dua juta jiwa Muslim di Inggris.

Prancis kini juga akan mengembangkan ekononomi syariah. Ini ditandai dengan hadirnya sejumlah investor dari negara-negara Teluk dan Qatar Islamic Bank (QIB). Setidaknya tiga bank telah mengajukan izin operasi di Prancis, yaitu Qatar Islamic Bank, Kuwait Finance House dan Al Baraka Islamic Bank of Bahrain. Perwakilan dari QIB pun telah berkunjung ke Prancis untuk mengurus izin operasi bank.

Pengacara asal Prancis yang menyambut perwakilan QIB, Gilles Saint Marc mengatakan, peraturan perbankan syariah di Prancis telah siap. Setidaknya perizinan dua bank yang mengajukan ke pemerintah pun telah berada dalam tahap akhir. ''Kami menargetkan bank syariah pertama di Prancis telah siap sebelum akhir 2009,'' kata Marc. Marc mengatakan sejumlah bank lain pun telah menyatakan ketertarikannya menjual produk dan layanan syariah. Senat Prancis pun mencari cara untuk mengeliminasi rintangan hukum, khususnya pajak, untuk mengembangkan produk dan pelayanan keuangan syariah.

Menteri Keuangan Perancis, Christine Lagarde pun telah berjanji membuat penyesuaian peraturan hukum untuk perbankan syariah. Para pemimpin dunia pun, katanya, mencoba mencari prinsip baru untuk sistem keuangan internasional yang memiliki transparansi, tanggung jawab, dan moderat.

Sementara itu, bank syariah juga mulai berkembang di Amerika Serikat. Penerapan prinsip syariah yang tak mengenakan bunga pada pembiayaannya diterapkan oleh sebuah bank kecil di Michigan, AS bernama University Islamic Financial. Secara khusus bank tersebut memberikan pembiayaan sesuai dengan nilai syariah. Ini berarti bank tersebut tak menarik bunga dan tak ada transaksi yang memiliki risiko tinggi. ''Jika anda menggunakan pembiayaan sesuai prinsip Islam maka anda tak akan terkena krisis,'' kata Direktur University Islamic Financial Corp, John Sickler, sebagaimana dilansir dari startribune.com.

University Islamic Financial memiliki dua tipe pembiayaan, yaitu penjualan dengan cicilan dan sewa. Upah yang didapat dari pembiayaan tersebut sebanding dengan pembayaran bunga pada pinjaman tradisional. Saat krisis mengguncang perekonomian AS, sejumlah pakar di departemen keuangan negara adidaya tersebut juga mempelajari berbagai fitur penting perbankan syariah.

Saat itu pemerintah AS memandang perlu untuk membahas efektivitas sistem perbankan syariah dalam kondisi krisis keuangan global. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam operasi bank syariah membuat sistem ini tak terkena dampak besar dari krisis ekonomi yang terjadi. Nilai-nilai Islam yang melarang transaksi perbankan syariah dari hal-hal berbau ribawi, maksiat, perjudian dan ketidakpastian menjadi keunggulan perbankan syariah. jar/yto

Mengapa Kami Yang Dipaksa Minggir

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Mon, 23 Feb 2009 06:49:00 +0000

Oleh: Shoda Intishori al-IslamiyDia adalah perempuan berusia enam puluhan dengan penampilan yang sangat sederhana. Kulitnya legam karena lebih dari separuh usianya dia habiskan bekerja di sawah, di tengah terik tanpa keluh sempat terbetik. Lewat tangan dan jemarinya tiap bulir padi bisa sampai ke perut kita dan manusia lainnya di bumi Indonesia...
Saya mengenalnya sebagai Bude Saryo. Kini dia tidak lagi bekerja di sawah. Dia berjualan jamu keliling. Pukul sembilan pagi dia mulai beroperasi. Tiap pintu dan pagar rumah dihampirinya, tentunya dengan sebuah harapan besar, sang pemilik rumah akan mengatakan iya untuk tawaran yang diberikan. Uang dua ribu untuk tiap gelas jamu yang berhasil dia jual berarti lanjutan detak bagi nafasnya, bagi hidupnya.
Pagi usai, siang datang dan waktunya bagi Bude Saryo untuk pulang. Bukan untuk menikmati kasur yang tidak empuk, tapi dia kembali untuk segera bersibuk. Selesai sholat Zuhur, dia membuat kripik singkong untuk besok pagi dia bisa antarkan ke pemesan.
Kala malam tiba, Bude Saryo kadang tidak bisa melenakan tubuhnya. Dia masih harus memenuhi permintaan urut dari para tetangga atau pelanggan jamu kelilingnya.
Dia sempat berbagi kisahnya dengan saya. Dia bilang ikhlas menjalani semuanya, walau kadang rasa sangat lelah tidak urung dia rasakan. Wajar, mengingat usianya yang sudah kepala enam.
Itulah sepenggal kisah milik Bude Saryo, milik seorang anak manusia yang mencoba bertahan hidup dalam segala keterbatasan. Usia yang sudah menginjak kepala enam tidak menjadi rintangan baginya untuk menuai rejeki halal.
Sepenggal kisah seperti itu besar kemungkinan bukan hanya saya yang mengindera. Puluhan cerita bahkan ribuan cerita serupa bertebaran di negeri ini. Kisah perjuangan melanjutkan hidup. Kisah tentang pertarungan dengan mempertaruhkan keringat, doa, dan airmata.
Mereka bukanlah orang-orang malas yang hanya mau mengais rejeki dengan menadahkan tangan dan menanti belas kasihan. Mereka bekerja sekuat tenaga yang mereka punya, sebanyak peluh yang mereka bisa curahkan. Namun, kemiskinan dan peminggiran tetap mendera. Itu sudah nasib? Nasib malang, nasib buruk, memang bukan area manusia untuk mengutak-atik. Tapi, benarkah kemiskinan dan fenomena orang-orang yang terpinggirkan di negeri ini semata nasib malang mereka? Ataukah sebuah kedzoliman raksasa yang memaksa kemiskinan itu ada?
Si Miskin Makin Miskin, Si Kaya Bertambah Kaya
Tahukah kita bahwa tahun 1999 saja 1/5 orang terkaya di dunia mengkonsumsi 86% semua barang dan jasa, sementara 1/5 orang termiskin di dunia hanya mengkonsumsi kurang dari 1% saja. (The United Nations Human Development Report, 1999)?
Tahukah kita bahwa di tahun 2006 kelompok penduduk berpendapatan terendah (miskin) hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi 19,2 persen dari 20,92 persen di tahun 2000, dan sebaliknya, 20 persen kelompok penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi dari 42,19 persen menjadi 45,72 persen?
Bukankah itu sebuah kesenjangan yang nyata? Mengapa kesenjangan itu semakin lebar dan dalam? Mengapa orang kaya semakin leluasa menambah kekayaannya? Bukankah orang miskin juga manusia yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak?
Pernahkah kita membaca data orang terkaya negeri ini? Majalah Forbes tahun 2007 menyebutkan 10 besar dalam daftar orang kaya dan nilai kekayaannya sebagai berikut:
1. Aburizal Bakrie dan keluarga : 5,4 miliar dolar AS
2. Sukanto Tanoto (perusahaan April dan Asian Agri): 4,7 miliar AS
3. R. Budi Hartono: 3,14 miliar dolar AS
4. Michael Hartono: 3,08 miliar dolar AS (Budi Hartono dan Michael Hartono, dua saudara kandung yang memiliki saham di perusahaan rokok Djarum dan BCA)
5. Eka Tjipta Widjaja dan keluarga (Sinar Mas Group): 2,8 miliar dolar AS
6. Putera Sampoerna dan keluarga (Sampoerna Strategic): 2,2 miliar dolar AS
7. Martua Sitorus (Wilmar International): 2,1 miliar dolar AS
8. Rachman Halim dan keluarga (Gudang Garam): 1,6 miliar dolar AS
9. Peter Sondakh (Rajawali Group): 1,45 miliar dolar AS
10.Eddy William Katuari dan keluarga (Wings Group): 1,39 miliar dolar AS
Wou! Jumlah kekayaan yang begitu fantastis yang hanya dimiliki oleh 10 orang! Sepuluh orang Indonesia bisa menguasai 27,86 milyar dolar AS! Sementara jumlah penduduk per Maret 2007 yang berada di bawah garis kemiskinan ada 37,17 juta penduduk!
Bagaimana bisa sepuluh orang menguasai begitu banyak kekayaan, sedangkan 37,17 juta orang (tahun 2007) berada dalam kemiskinan? Kita pasti berkata itu tidak adil. Lalu, mengapa ketidakadilan terus berlangsung?
Menurut Prof. Dr. Umar Chapra, alumni Minnesota University, Amerika Serikat yang juga penasehat ekonomi pada Lembaga Moneter Arab Saudi, dalam buku Islam and Economic Challenge, kapitalisme memandang orang miskin dan pengangguran adalah pemalas, enggan bekerja, boros dan tidak giat berusaha. Orang miskin harus dibiarkan memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab, kemiskinan itu disebabkan ulahnya sendiri, bukan ulah kapitalisme atau struktur ekonomi yang zalim.

Sejarah Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Mon, 23 Feb 2009 04:21:00 +0000

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Rintisan praktek perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika.
Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba mempraktekkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Keberadaan badan usaha pembiayaan non-bank yang mencoba menerapkankonsep bagi hasil ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional yang sudah ada.

Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkrit menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institute for Sharia Economic Development (ISED).

Dukungan Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Selanjutnya, melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keberadaan sistem perbankan syariah semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk pertamakalinya nama “bank syariah” secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang telah digunakan sejak tahun 1992.

Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk membantu menyokong perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem perbankan syariah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas sistem keuangan nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan positioning khas perbankan syariah sebagai ''lebih dari sekedar bank'' (beyond banking), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, diyakini bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka Dual Banking System (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).By Republika Newsroom

Tips Memilih Broker Saham

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Thu, 19 Feb 2009 09:08:00 +0000

Jakarta - Memilih perusahaan sekuritas atau perusahaan perantara perdagangan efek alias broker bukan perkara mudah. Apalagi, belakangan ini muncul ketakutan dari investor maupun calon investor lantaran munculnya beberapa masalah keamanan investasi dari beberapa broker.
"Sebetulnya investor maupun calon investor tidak perlu takut. Kasus 2-3 broker jangan digeneralisir bahwa semua broker berpotensi bermasalah," ujar Direktur Perdagagan Fix Income dan Derivatif, Keanggotaan dan Partisipan Bursa Efek Indonesia, Guntur Pasaribu saat dihubungi detikFinance, Selasa (20/1/2009).
Menurut Guntur, masalah beberapa broker tersebut saat ini sedang ditangani intensif oleh BEI maupun Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BEI bersama Bapepam sedang berupaya mengentaskan masalah ini secepatnya.

"Jadi investor tidak perlu khawatir. Industri ini masih bagus kok. Hanya 2-3 broker saja yang bermasalah. Sisanya yang 100 lebih itu masih bagus kok," ujar Guntur.

Namun bagi investor maupun calon investor yang masih ragu, Guntur memberikan beberapa tips-tips dalam memilih broker untuk berinvestasi di pasar modal.

"Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih broker terutama adalah struktur permodalan broker tersebut. Kedua, manajemen broker. Ketiga, divisi-divisi yang ada di broker tersebut seperti riset dan sebagainya. Terakhir, nilai MKBD broker juga bisa dijadikan acuan memilih broker," papar Guntur.

Kendati demikian, Guntur mengembalikan pada masing-masing investor untuk memilih broker sesuai keinginannya. "Tips-tips tadi bisa digunakan untuk memilih broker. Tapi tentunya, pilihan tetap di tangan investor untuk memilih broker mana yang nyaman bagi mereka," ujar Guntur.

Pengamat pasar modal Dandossi Matram ketika dihubungi detikFinance juga mengungkapkan hal senada dengan Guntur. Dandossi dengan tegas mengatakan bahwa kasus beberapa broker jangan dijadikan acuan untuk menilai broker secara keseluruhan.

"Jangan digeneralisir dong. Broker-broker lainnya masih bagus kok," ujar Dandossi.

Senada dengan Guntur, Dandossi juga menekankan, bahwa struktur permodalan broker
merupakan faktor yag paling harus diperhatikan dalam memiih broker. Kendati tidak secara tersurat, Dandossi mengatakan bahwa di tengah kondisi pasar modal dan krisis keuangan global seperti ini, broker-broker pelat merah boleh dikatakan termasuk dalam kategori broker yang aman secara permodalan.

"Saat ini, mungkin broker-broker pelat merah bisa dikatakan termasuk yang paling aman untuk investasi, karena permodalan mereka kuat karena didukung pemerintah," ujarnya.

Jika mengacu pada nilai MKBD, maka urut-urutannya adalah PT Bahana Securities Rp 387,248 miliar, PT Mandiri Sekuritas Rp 106,439 miliar, PT Danareksa Sekuritas Rp 70,681 miliar dan PT BNI Securities Rp 34,332 miliar.

Tiga perusahaan yang disebut pertama di atas juga menduduki peringkat 5 besar sebagai penjamin emisi obligasi di tahun 2008. Mandiri Sekuritas menduduki peringkat teratas dengan nilai emisi sebesar Rp 7,133 triliun, dilanjutkan oleh Danareksa Sekuritas dengan nilai emisi Rp 1,792 triliun.

PT Indo Premier Securities menduduki peringkat ketiga dengan nilai emisi Rp 1,217 triliun, kemudian dilanjutkan PT CIMB-GK Securities Indonesia dengan nilai emisi Rp 1,050 triliun. Sementara Bahana menduduki peringkat kelima dengan nilai emisi Rp 892 miliar.

SDM Indonesia dalam Persaingan Global

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Wed, 18 Feb 2009 10:41:00 +0000

Strategi UKM Menghadapi Krisis Keuangan Global

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Wed, 18 Feb 2009 05:51:00 +0000

Tingkatkan kredit ke UKM dan inovasi teknologi adalah strategi yang harus dilakukan untuk menguatkan UKM dalam menghadapi krisis keuangan global.

“Sri Sultan sendiri yang meminta didata 18.000 UKM yang terancam macet kreditnya di DIY”, kata Prof. Dr. Mudrajat Kuncoro, pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menjadi pembicara di seminar “UKM Menghadapi Krisis Global” dalam Rakornas UKM Kadin, Jakarta 21 Oktober 2008. Staf Ahli Kadin Indonesia ini mengisahkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono prihatin dengan kondisi UKM di sekitaran DIY. Dengan adanya 18.000 UKM yang terancam macet kreditnya, berarti potensi kerugian mencapaian Rp 300-an Miliar.
Hasil pengamatan pakar ekonomi ini memang memperlihatkan gejala deindustrialisasi di speutaran DIY dan Jawa Tengah. Mundrajat menunjukkan dalam presentsinya, misalnya usaha mikro yang sebelum krisis dikelola oleh 3-4 orang, kini tinggal 1-2 orang. Pun dengan UKM yang tadinya bisa mencapai 7-10 orang kini tinggal 5 orang. “Industri melakukan efisiensi yang berarti penekanan biaya produksi yang naik tapi pasar ekspor berkurang. Deindustrialisasi benar terjadi di sana”, terang Mudrajat.

Oleh karena itu adalah tepat jika krisis ini, menurut Mudrajat menjadi pemerintah meninjau ulang kebiajakan-kebijakannya berkaitan dengan UKM. “Intinya pemerintah harus berpihak kepada UKM”, tegas Mudrajat. Kerjsama dengan organisasi usaha diperlukan seperti dengan Kadin. Kebetulan Kadin memiliki bidang yang mengurusi UKM dan dipimpin oleh satu ketua.

Kembangkan Kredit Investasi

Di mata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Erwin Aksa, UKM sebenarnya memiliki potensi yang bagus di masa depan. Dari data per 2007, ia menunjukkan porsi ekspor UKM sebesar 20,02% dari total ekspor non-migas Indonesia, sedangkan ekspor Usaha Besar (UB) masih menjadi dominasi utama bagi ekspor non-migas Indonesia sebesar 79,98%. Meskipun, “Masih lebih kecil dari nilai ekspor usaha besar, kisaran 20% porsi UKM adalah signifikan dan lagi tenaga kerja yang diserapnya atau multiplier effectnya”, kata Erwin Aksa dalam kesempatan yang sama.

Data yang dimilikinya menunjukkan, ekspor Non-migas bagi UKM masih didominasi oleh sektor industri 89%, sedangkan sektor pertanian sekitar 9,8%. Dan, baik sektor UKM maupun Usaha Besar (UB), sektor industri masih menyumbang terbesar dalam ekspor non-migas Indonesia.

Krisis juga berimbas terhadap UKM. Erwin melihat beberapa indikasinya. Misalnya,. Jatuhnya harga CPO per Agustus lalu ke rata-rata USD 884/ton sementara sebelumnya di Juli 2008 sebesar USD1.213/ton.

Tidak hanya di sektor perkebunan, “Ekspor produk kayu olahan dan furnitur mengalami penurunan diakibatkan oleh menurunnya pembangunan perumahan di AS”, jelas Erwin. Oleh karenanya, Erwin mengusulkan sepuluh point cara alternatif bagi UKM dalam menghadapi krisis global (lihat box: “Strategi Alternatif Bagi UKM dalam Menghadapi Krisis Global”). Salah satunya adalah peningkatan kredit produktif ketimbang konsumtif ke sektor usaha, terutama UKM.

“Walaupun struktur kredit perbankan sudah hampir menunjukan keseimbangan antara Kredit Investasi (KI), Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja (KMK), namun masih terlihat proporsi Kredit Konsumsi dari bulan ke bulan masih lebih besar dari kredit investasi”, kata Erwin. Dari data yang dipaparkannya, per Mei 2008, kontribusi kredit konsumsi 29% sementara kredit investasi 19% dari total kredit.

“Pada Mei 2008, porsi kredit UKM untuk Konsumsi mencapai 52%, sedangkan untuk KMK dan KI masing-masing sebesar 39% dan Investasi 9%”, terang Erwin. Maka dari itu, ke depan, pemerintah diharapkan lebih mendorong penyerapan kredit investasi bagi perkembangan usaha UKM di Indonesia. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dijalankan oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UKM-UKM baru sebagai pondasi ekonomi yang kuat.

Technology Push the Industry

Salah satu topik dalam Rakornas UKM Kadin kemarin adalah soal peran inovasi teknologi dalam mendorong kemajuan UKM di Indonesia. Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman bicara dalam salah satu sesi Rakornas tersebut. Kusmayanto menilai teknologi bisa berperan signifikan untuk membuat UKM Indonesia memiliki daya saing, “Technology push the industry”, tegas Kusmayanto. Agar inovasi teknologi bisa diterapkan di UKM, perlu sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.

“Perlunya intermediator-intermediator untuk membangun sinergi tersebut”, kata Kusmayanto. Lembaga intermediator tersebut, menurut Kusmayanto telah dibentuk oleh Kemenristek, antara lain Business Innovation Center (BIC), Business Technology Center (BTC), Pusat Inovasi/Kemitraan (di berbagai lembaga litbang, perguruan tinggi), Inkubator (di berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi), dan Sentra HKI (di perguruan tinggi).

Untuk mendukung lembaga intermediato, Kemenristek juga melakukan beberapa hal seperti menerbitkan buku 100 Inovasi Indonesia: Berisi Informasi 100 Inovasi yang Prospektif, membangun Warintek yang memuat 600 teknologi tepat guna (TTG di bidang pangan, kesehatan, dan obat-obatan), membangun sentra HKI di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2007, menerbitkan Direktori Teknologi BPPT pada 2007, dan tengah menyusun panduan 16.000 TTG.

Salah satu dukungan Kemenristek kepada dunia usaha adalah di industri agar-agar. Sejak 1986, BPPT, lembaga di bawah Kemenristek bekerjasama dengan PT Agarindo Bogatama mengembangkan agar-agar hingga kini perusahaan tersebut menjadi penghasil agar-agar terbesar di dunia dengan kpasitas produksi 5-6 ton per hari. IA

Strategi Alternatif Bagi UKM dalam Menghadapi Krisis Global (Ketua HIPMI, Erwin Aksa)

* Upaya peningkatan diversifikasi poduk dan pasar tujuan ekspor
* Meningkatkan insentif fiskal maupun non fiskal bagi pelaku usaha khususnya sektor UKM
* Meminimalisasi biaya-biaya yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, baik terkait dengan proses birokrasi maupun kondisi-kondisi yang menciptakan ekonomi rente
* Mengamankan serta memperkuat pasar dalam negeri
* Peningkatan efisiensi dan produktivitas serta mempercepat restrukturisasi usaha
* Perbaikan iklim investasi dengan kebijakan yang konsisten
* Menjaga keberlangsungan UKM dengan KUR serta program fasilitasi UKM lainnya

Potret UMKM di Indonesia Menurut Kemenkop UKM (2007)

Unit Usaha: 48,9 juta

Kontribusi bagi PDB: Rp. 1.778 Triliun (53,3%)

Penyerapan Tenaga Kerja: 96%

Kontribusi bagi Ekspor non Migas: 20%

Beberapa Inovasi Teknologi yang Sudah Diterapkan UKM di Indonesia (Kemenristek)
Inovasi Keunggulan/ Manfaat
Produksi Ikan Nila GESIT Melalui Pengembangan “YY” MaleTechnology Mampu beradaptasi dengan kondisi perairan bersalinitas tinggi; memiliki tingkat pertumbuhan super.
Teknologi Apartemen Udang Galah Untuk Meningkatkan Produksi Budidaya Pemanfaatan air kolam lebih optimal sehingga ruang pemeliharaan bibit udang lebih luas.
Bio-proses Produksi Minyak Kelapa Menggunakan Ragi Tempe Dapat dilakukan tanpa harus melalui pre kultur (starter), memudahkan aplikasi di wilayah pedesaan.
Teknologi Peningkatan Mutu Kakao Non Fermentasi Melalui Reaktifasi Enzim-Enzim Kunci dan Aplikasi Bakter Asam Laktat Biji kakao yang dihasilkan terlindung dari kontaminasi mikotoksin selama penyimpanan dan pengapalan; prosesnya cukup praktis, murah dan cepat.
Proses Membuat Motif Batik Fraktal Dapat menciptakan motif-motif baru secara cepat dengan beragam pilihan; kesesuaian dengan standar batik tradisional tetap terjaga; dapat disinkronkan dengan mesin produksi tekstil; dapat membuat produk lain bertema batik dalam bentuk 3 dimensi.
Next Generation Network SoftswitchBerbasis Personal Computer (PS), sehingga biaya menjadi sangat murah; menjadi basis teknologi telekomunikasi NGN dan 4G di masa datang.
KWH Meter Digital 1 Phase Penghitungan dan pencatatan data pengguna listrik dilakukan secara digital sehingga lebih akurat; pengambilan data Energi; pemutusan dan penyambung dapat dilakukan dari jarak jauh mencegah pencurian listrik.
Pengembangan Pembakar Siklon Dengan Batubara Halus Untuk Substitusi Pembakar BBM Di Industri Fleksibel dan dapat mengimbangi kapasitas pembakar BBM diberbagai fasilitas industri; harga bahan bakar lebih ekonomis dari minyak.

Sumber : ajisaka

Kurang Biaya,Pemerintah Ajak Swasta Bangun Infrastruktur

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Tue, 17 Feb 2009 09:39:00 +0000

Hanya bisa mampu menyediakan sepertiganya, pemerintah berencana naikkan dana stimulus infrastruktur 2009. Swasta pun diharapkan ikut membiayai.
Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 1.429 Triliun untuk pembangunan infrastruktur selama 2010-2014. Namun, pemerintah hanya mampu membiayai sampai Rp 451 Triliun. Angka ini terungkap dalam Seminar Nasional Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Di Era Krisis Keuangan Global, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (10/2/2009).

“Jadi ada gap pembiayaan sebesar Rp 978 triliun atau 69% dari total kebutuhan, ini diharapkan dapat dibiayai melalui mekanisme kerjasama dengan swasta yaitu PPP (Public Private Partnership),” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priatna.

Selain dengan swasta, pemerintah berencana menaikkan dana stimulus infrastruktur dari hanya Rp 10,2 Triliun. Sayang, berapa jumlah yang dinaikkan, Bappenas belum dapat memberikan kepastian. Ini harus dibahas dulu dengan Bappenas.

Dedy mengatakan dari total stimulus infrastruktur sebesar Rp 10,2 Triliun, hanya sekitar Rp 7,5 Triliun yang sifatnya riil untuk pembangunan infrastruktur.
Meski berharap peran swasta untuk ikut membiayai, Dedy jujur, swasta pun tidak bisa menutupi seluruh kekurangan. Paling banter hanya Rp 365 Triliun.

Sementara itu, dari data Departemen Keuangan, alokasi dana stimulus fiskal untuk peningkatan infrastruktur padat karya adalah Rp 8,4 Triliun dengan rincian:

A. Belanja Infrastruktur Rp 7,8 triliun

1. Pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum Rp 3,4 triliun
2. Pembangunan infrastruktur bidang Perhubungan Rp 1,3 triliun
3. Pembangunan Infrastruktur bidang Energi Rp 1 triliun
4. Pembangunan Infrastruktur bidang Perumahan Rakyat Rp 700 miliar
5. Pembangunan Infrastruktur Pasar Rp 300 miliar
6. Pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur pertanian Rp 700 miliar
7. Peningkatan pelatihan ketenagakerjaan Rp 300 miliar
8. Rehabilitasi gudang penyimpanan bahan pokok Rp 100 miliar

B. PNPM Rp 600 miliar

”Yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah adalah mengatur distribusi barang, memperbaiki infrastruktur supaya arus barang normal. dengan pasokan yang normal maka segala sesuatu di pasar akan kembali pada titik keseimbangan”

Cara Nabi SAW Atasi Krisis Ekonomi

Satu kali seorang Muslim meminta Rasulullah intervensi harga—menurunkan harga– karena telah terjadi kenaikan harga barang.(inflasi). Rasulullah mengatakan tak mungkin intervensi terhadap harga. Yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah adalah mengatur distribusi barang, memperbaiki infrastruktur supaya arus barang normal. dengan pasokan yang normal maka segala sesuatu di pasar akan kembali pada titik keseimbangan.

Infrastruktur memang merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, bangunan infrastruktur seperti sumur, jalan raya, pasar, pos dan lainnya dibangun dan diperbaiki.

Kebijakan itu diteruskan oleh Khalifah Umar RA yang membangun dua kota dagang yakni Basrah sebagai pintu masuk ke Romawi dan Kufah sebagai pintu masuk ke Persia. Umar juga membangun kanal laut sehingga orang yang hendak membawa gandum ke Kairo bisa menyeberang laut dan tak perlu naik unta. Biaya bisa ditekan. Hampir sepertiga anggaran untuk belanja infastruktur. dengan infrastruktur kemungkinan inflasi dapat dikurangi.

Kemudian untuk fuqara dan masakin atau orang miskin diberikan alokasi khusus. Imam Syafii malah sejak dulu telah mengajarkan bahwa yang harus diberikan kepada kaum miskin adalah modal dalam jumlah besar supaya mereka bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan. Islam tak melarang orang jadi kaya tapi ketimpangan distribusi harus dicegah.

Satu contoh riil yang dilakukan Rasulullah adalah ketika mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. dengan mepersaudarakan, maka terbuka peluang syirkah atau kerjasama. Kerjasama itu membuka peluang bekerja, produksi dan juga peningkatan modal. Saat perang Rasul membagikan harga pampasan perang sehingga bisa menjadi peningkatan pendapatan dan akan berdampak pada permintaan agregatif. rasulullah juga meminjam peralatan dari kaum non Muslim dan memenuhi janji mengembalikannya serta

Sumber: DetikFinance (10 Fabruari 2009) dan Majalah Sharing Edisi 26 (Februari 2009)

Simpanan Bagi Hasil Syariah

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Thu, 12 Feb 2009 09:25:00 +0000

Apakah Anda termasuk orang yang percaya bahwa uang bisa didapat dengan sekejap mata tanpa usaha yang berarti ? Saya tidak. Saya orang yang tidak pernah percaya bahwa uang bisa didapat dengan sekejap mata. Tapi keyakinan saya tersebut ternyata bisa dipatahkan, tepatnya tahun 1998 jamannya masih krisis moneter. Seorang temen saya berserita dia merasa senang bahwa dia telah mendapatkan penghasilan dari deposito sebesar 40 jt dalam sebulan tanpa usaha yang berarti sama sekali. Bayangkan dari uang sebesar Rp 100 juta yang dia depositokan, sim salabim ! satu bulan kemudian berubah menjadi Rp 140 juta !

Jadi timbul pertanyaan, apa yang dilakukan bank tersebut sehingga bisa sebegitu hebatnya membayar bunga deposito sebesar itu. Saya tidak penah tahu kemana uang yang saya simpan dibank tersebut diinvestasikan, namun tidak lama setelahnya jawabannya datang dengan berita likuidasi bank-bank. Termasuk bank saya, hanya saja depositonya sudah saya cairkan dahulu, dan untuk kedua kalinya saya lagi-lagi beruntung. Beberapa teman-temannya yang dananya nyangkut di bank tersebut, harus menunggu berhari-hari dan mengantri dalam antrian yang sangat panjang untuk bisa mengambil dana mereka kembali. Bank-lah pihak yang paling merugi, bukan saja merugi tapi bangkrut total sampai harus ditutup. Kewajiban pembayaran bunga yang luar biasa ekstrim saat itu telah menamatkan riwayat bank tempat saya menabung bertahun-tahun.
Bayangkan jika Anda yang berada di posisi penghutang seperti kasus bank tadi (dan seringnya memang begitu bukan ?). Kewajiban cicilan kredit rumah, kredit mobil atau kartu kredit yang tiba-tiba membengkak karena bunganya meroket dan semakin parah jika Anda terlambat membayar, bisa membuat Anda bangkrut. Begitulah keajaiban dari sistem bunga berbunga, bisa sangat menguntungkan di satu pihak namun merugikan pihak lain.
Kenyataan ini telah membuktikan bahwa kelangsungan hidup bank konvensional selalu terganggu oleh gejolak suku bunga. Dari sinilah muncul kebutuhan akan adanya suatu sistem perbankan yang tidak berbasis bunga. Menjawab kebutuhan itu sistem perbankan syariah yang berbasis bagi hasil, konon lebih tangguh dari sistem perbankan konvensional. Namun jika dilihat dari kacamata kita sebagai nasabah, apakah menguntungkan jika kita menyimpan uang di bank syariah ? Setelah sekian lama terbiasa dengan sistem bunga bank konvensional, bisakah sistem bank syariah memberikan keuntungan yang lebih besar kepada nasabahnya ? “Tak kenal maka tak sayang”, bagi kita yang sudah terbiasa dengan sistem bunga pada bank konvensional, mungkin merasa ragu-ragu dengan sistem bagi hasil bank syariah. Namun terlepas dari berbagai keraguan tadi, alangkah baiknya kita menuntaskan rasa penasaran kita dengan mempelajari produk-produk simpanan di bank syariah.
Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain :
1. Perbedaan Falsafah
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalu bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound interest dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju pada cerita di awal artikel ini. Sangat menguntungkan saya tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya.
2. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah
Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian, dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam traksaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Hasil keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha semakin tingi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada dan nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.
Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvesional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.
3. Kewajiban Mengelola Zakat
Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat. Infak, sedekah)
4. Struktur Organisasi
Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sangsi.
Bagaimana Kita Menyimpan Uang Di Bank Syariah Sebelumnya kita sudah sangat mengenal tabungan, giro dan deposito dari bank konvensional. Pada ke tiga produk bank ini maka setiap bulanya bank berjanji akan membayar sejumlah bunga. Di bank syariah juga mempunyai produk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito hanya sebagai nasabah kita tidak menerima pembayaran bunga. Di bank syarah ada 2 cara yang bisa dipilih orang untuk menyimpan uangnya,yaitu :
1. Titipan / Wadiah
Menitip adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya. Dengan demikian cara titipan melibatkan adanya orang yang menitipkan (nasabah), pihak yang dititipi (bank syariah), barang yang dititipkan (dana nasabah). Menitipkan sebenarnya bukan usaha perniagaan yang lazim, kecuali penerima titipan menetapkan keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip. Maka Titipan bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim. Artinya bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya. Rekening giro di bank syariah dikelola dengan sistem titipan sehingga biasa dikenal dengan Giro Wadiah, karena pada dasarnya rekening giro adalah dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang diinvestasikan. Namun dana nasabah pada giro bisa dimanfaatkan oleh bank selama masih mengendap, tetapi kapanpun nasabah ingin menariknya bank wajib membayarnya. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank syariah, nasabah dapat menerima imbal jasa berupa bonus. Namun bonus ini tidak diperjanjikan di depan melainkan tergantung dari kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatn bank. Rekening tabungan harian yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat juga dikelola dengan cara titipan, karena sifatnya mirip dengan giro hanya berbeda mekanisme penarikannya.
2. Investasi / Mudharabah
adalah suatu bentuk perniagaan dimana pemilik modal (nasabah) menyetorkan modalnya kepada pengelola (bank) untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada akan ditanggung oleh si pemilik modal. Dengan demikian cara investasi melibatkan pemilik modal (nasabah), pengelola modal (bank), modal (dana) harus jelas berapa jumlahnya, jangka waktu pengelolaan modal, jenis pekerjaan atau proyek yang di biayai, porsi bagi hasil keuntungan. Deposito di bank syariah dikelola dengan cara investasi atau mudarobah, sehingga biasa dikenal dengan Deposito Mudharabah. Bank Syariah tidak membayar bunga deposito kepada deposan tetapi membayar bagi hasil keuntungan yang ditetapkan dengan nisbah. Beberapa jenis tabungan berjangka juga dikelola dengan cara mudharobah misalnya tabungan pendidikan dan tabungan hari tua, tabungan haji, tabungan berjangka ini biasa dikenal istilah Tabungan Pendidikan Mudharabah, Tabungan Haji. Tabungan-tabungan tersebut tidak dapat ditarik oleh pemilik dana sebelum jatuh tempo sehingga memenuhi syarat untuk diinvestasikan
Bagaimana Nasabah Mendapat Keuntungan
Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka ratio bagi hasil atau nisbah. Nisbah antara bank dengan nasabahnya ditentukan di awal, misalnya ditentukan porsi masing-masing pihak 60:40, yang berarti atas hasil usaha yang diperolah akan didisitribusikan sebesar 60% bagi nasabah dan 40% bagi bank. Angka nisbah ini dengan mudah Anda dapatkan informasinya dengan bertanya ke customer service atau datang langsung dan melihat papan display “ Perhitugan dan Distribusi Bagi Hasil” yang ada di cabang bank syariah. Apakah Simpanan Nasabah di Bank Syariah Dijamin Pemerintah
Dalam hal jaminan pemerintak terhadap dana pihak ke tiga di bank, maka bank syariah mempunyai kedudukan yang sama sama dengan bank konvensional. Dana nasabah di bank syariah tetap dijamin pemerintah sesuai dengan ketentuan jaminan pemerintah bagi dana nasabah di bank.
Salam
Mike Rini
Perencana Keuangan

Asal mula krisis subprime mortgage di AS

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Thu, 12 Feb 2009 09:02:00 +0000

Pada 2001-2005, pertumbuhan perumahan di Amerika Serikat menggelembung seiring rendahnya suku bunga perbankan akibat kolapsnya indutri dotcom. Sejak 1995, industri dotcom (saham-saham teknologi) di AS lebih dulu booming, namun kolaps dan menyebabkan banyak perusahaan jenis ini tak mampu membayar pinjaman ke bank.

Untuk menyelamatkan mereka, The Fed menurunkan suku bunga, sehingga suku bunga menjadi rendah. Suku bunga yang rendah dimanfaatkan pengembang dan perusahaan pembiayaan perumahan untuk membangun perumahan murah dan menjualnya melalui skema subprime mortgage. Gelembung perumahan ini terjadi di banyak negara bagian, seperti California, Florida, New York, dan banyak negara bagian di barat daya.

Saat bisnis perumahan mulai booming pada tahun 2001 ini, banyak warga AS berkantong tipis yang membeli rumah murah melalui skema subprime mortgage (KPR murah). Pada tahun 2006, ketika koreksi pasar mulai menyentuh gelembung bisnis perumahan di AS, ekonom Universitas Yale, Robert Shiller memperingatkan bahwa harga rumah akan naik melebihi aslinya.
Koreksi pasar ini, menurutnya, bisa berlangsung tahunan dan menyebabkan penurunan nilai rumah-rumah tersebut hingga muliaran dolar AS. Peringatan itu mulai terbukti ketika pada akhir 2006, sebanyak 2,5 juta warga AS yang membeli rumah melalui skema tadi tak mampu membayar cicilan. Harga rumah yang mereka kredit melambung tinggi, bahkan ada yang sampai 100% dari nilai awalnya. Akibatnya, menurut laporan perusahaan penyedia data penyitaan rumah di AS, RealtyTrac, sebanyak itu pula, rumah yang akan disita dari penduduk AS.

RealtyTrac mencatat pengumuman lelang sebanyak 179.599 yang mencakup 2,5 juta rumah yang dinyatakan disita karena gagal bayar. Ini adalah jumlah penyitaan terbanyak selama 37 tahun. Penyitaan besar-besaran ini jelas dapat menimbulkan banyak warga AS menjadi tuna wisma mendadak, dan bisa menjadi masalah sosial baru.

Tidak semua warga negara AS memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah atau memiliki sejarah kredit yang baik. Kebanyakan dari mereka adalah pengangguran, pekerja-pekerja seperti office boy, pedagang kecil, dan pembersih rumah atau kantor (mirip pemberian kartu kredit yang jor-joran di Indonesia, seorang office boy punya 2 sd 5 kartu kredit).

Sebenarnya, mereka dianggap tidak layak mendapatkan pinjaman untuk memiliki rumah murah, karena sejarah kreditnya kurang baik dan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mencicil. Untuk itulah diadakan subprime mortgage.

Pembiayaan jenis ini sebenarnya berisiko, baik bagi kreditor maupun debitor, karena bunganya yang tinggi, sejarah kredit peminjam yang buruk, dan kemampuan keuangan peminjam yang rendah. Kamus online Wikipedia menjelaskan, Subprime Lenders (Pemberi pinjaman), biasanya adalah lembaga pembiayaan perumahan, mengumpulkan berbagai utang itu (pool) dan menjualnya kepada bank komersial. Oleh bank komersial, sebagian portofolio tersebut dijual lagi kepada bank investasi. Oleh bank investasi, kumpulan utang tersebut dijual kepada investor di seluruh dunia seperti bank komersial, perusahaan asuransi, maupun investor perorangan.

Kumpulan utang tersebut dinamakan Mortgage-Backed Securities (MBS) yang merupakan bentuk utang yang dijamin. MBS ini termasuk salah satu bentuk transaksi derivatif yang penuh risiko. Ketika pembeli rumah membayar bunga, baik pada cicilan bulanan atau pada saat pelunasan, pembeli MBS mendapat pendapatan. Layaknya transaksi derivatif lain, MBS bisa dibeli dari tangan pertama atau berikutnya. Artinya, investor yang sudah membeli MBS bisa menjualnya lagi ke investor lain. Perolehan pendapatan dibagi menurut jenjang atau senioritas pembeli MBS ini. Dan ini menjadi beban seluruhnya bagi pembeli rumah. Ini membuat nilai yang harus dibayar pembeli rumah melambung tinggi hingga 100% dari nilai aslinya.

Meskipun tergolong kredit berisiko tinggi, bank investasi dan hedge fund (HF) tetap memainkan instrumen ini, karena para investor dari golongan pemain baru banyak yang tertarik membeli MBS. Ditambah lagi ada dukungan pemeringkatan yang dibuat lembaga seperti Standard & Poor’s (S&P).

Akibatnya, menjelang 2007, pembeli rumah dengan skema ini tak sanggup mencicil kredit rumah murah tersebut lantaran semakin sulitnya perekonomian AS. Ketika ini terjadi, satu-satunya jaminan bagi MBS adalah rumah-rumah itu sendiri. Namun, karena penawaran perumahan ternyata melebihi permintaan seiring gelembung industri perumahan dalam 2001-2005, nilai rumah-rumah itupun turun, tidak sesuai lagi dengan nilai yang dijaminkan dalam MBS. Sementara bank investasi dan HF harus tetap memberi pendapatan berupa bunga kepada para investornya. Inilah asal mula terjadinya krisis subprime mortgage yang berimbas ke seluruh dunia.

BBC menyebutkan aktor-aktor yang berperan dalam krisis ini antara lain adalah :

1. Kreditor Perumahan Murah
Banyak perusahaan di AS yang memiliki spesialisasi memberikan kredit perumahan bagi orang-orang yang sebenarnya tidak layak di beri kredit subprime lenders. Para perusahaan tersebut berani memberikan kredit karena kalau terjadi gagal bayar, perusahaan tinggal menyita dan menjual kembali rumah yang dikreditkan.Untuk membiayai kredit ini para perusahaan ini umumnya juga meminjam dari pihak lain dengan jangka waktu kredit yang pendek sekitar 1-2 tahun, padahal kredit yang dibiayai merupakan kredit perumahan jangka panjang sampai 20 tahun. Sehingga terjadi ketimpangan (mismatch) kredit.

Akibat gagal bayar terhadap kredit perumahan tersebut, membuat banyak perusahaan kredit perumahan iini tidak mampu membayar kembali utangnya yang berujung pada bangkrutnya beberapa perusahaan tersebut. Saham perusahaan lain yang tidak mengalami kebangkrutan juga turunt terimbas sentimen negatif dan membuat takut investor.

Selain pinjaman dari pihak ketiga, para perusahaan pembiayaan kredit rumah ini juga menerbitkan semacam efek beragun aset (EBA) yang dijual ke perbankan dan investor baik institusi maupun individu ke berbagai negara. EBA ini juga merupakan instrumen untuk membagi risiko. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kekhawatiran terhadap kemungkinan gagal bayar para debitor yang tidak layak tersebut justru berdampak pada investor secara global baik yang memiliki EBA tersebut maupun investor yang hanya terimbas sentimen negatif.
2. Perusahaan Pemeringkat
Perusahaan pemeringkat seperti Moody’s dan Standard and Poor’s diduga ikut ambil bagian dalam krisis subprime mortgage ini. Perusahaan - perusahaan pemeringkat ini dinilai terlalu lamban mengantisipasi bahaya gagal bayar utang kredit perumahan itu. Padahal tugas lembaga pemeringkat adalah mengevaluasi obligasi atau instrumen utang lainnya dan memberikan rating yang mencerminkan risiko instrumen utang tersebut.
3. Investment Banks (Bank Investasi)
Investment Banks seperti Goldmas Sachs, Bear Strearns dan Morgan Stanley juga ikut terlibat dalam terjadi krisis subprime mortgage ini. Karena mereka memiliki spesialisasi mengembangkan instrumen investasi seperti EBA yang dijual ke perbankan dan institusi keuangan. Investment Banks ini juga terkena imbas dan merugi dibeberapa dana investasinya yang terkait dengan utang berisiko tinggi.Sementara bank sentral dan private equity fund dicatat sebagai pihak yang paling besar terimbas dampak krisis ini. Private equity fund adalah manajer investasi yang merancang pembelian dan penjualan perusahaan. Mereka umumnya meminjam uang dengan bunga rendah yang digunakan untuk membeli saham di bursa. Saham yang dibeli umumnya dijaga performanya agar menarik minat investor lain untuk membeli. Saham tersebut akan dijual setelah harganya tingginya dalam waktu yang tidak lama.

Sedangkan bank sentral dunia seperti Bank of England (BoE), US Federal Reserve (The Fed) dan European Central Bank (ECB) sebagai pihak yang merancang tingkat suku bunga demi mengontrol inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tingkat bunga rendah itulah yang memicu pasar untuk melakukan investasi besar di perumahan. Namun kini bank sentral harus menggelontorkan banyak dana ke pasar untuk menyuplai kebutuhan dana kas yang besar.

Dampak Krisis Subprime Mortgage Amerika Serikat (AS)

Pemilik surat utang Subprime Mortgage bukan hanya perbankan di Amerika Serikat, tapi juga perbankan di Australia, Cina, India, Taiwan, dan negara-negara lainnya. Dampaknya, harga saham perbankan di seluruh dunia jatuh. Hal ini pun menyulut kekhawatiran para pelaku pasar, karena bermasalahnya bank akan berdampak pada melemahnya kegiatan perekonomian.

Peraturan Bank Indonesia tidak memungkinkan perbankan membeli surat utang berperingkat rendah sehingga perbankan Indonesia tidak memiliki surat utang subprime mortgage. Akan tetapi, karena harga saham perbankan di negara tetangga jatuh, investor asing juga menjual saham perbankan dan nonperbankan di Indonesia. Investor lokal akhirnya juga ikut melakukan aksi jual. Apalagi harga saham dan harga obligasi di Indonesia sudah naik banyak, maka investor pun melakukan aksi ambil untung. Inilah yang menyebabkan harga saham turun, imbal hasil obligasi naik (harga turun) dan kurs rupiah melemah, bahkan minat terhadap penawaran saham BNI juga sempat terganggu.

Sterilnya perbankan dan korporasi Indonesia dari kepemilikan subprime mortgage menyebabkan dampak krisis pada pasar keuangan domestik berupa pelepasan surat berharga domestik terutama SUN dan SBI oleh investor asing. Pada bulan Juli dan Agustus 2007 terjadi penurunan kepemilikan asing pada SUN dan SBI yang cukup signifikan. Investor asing diperkirakan equity friendly dan cenderung mengalihkan penanaman dari SUN pada equity atau risk free treasury bill. Hal ini terkait dengan tingginya supply risk SUN atas potensi penurunan SUN valas akibat kenaikan premi resiko dan peningkatan SUN rupiah. (Neraca Pembayaran Indonesia 2007)

Pada bulan Agustus 2007, harga-harga saham di BEJ (Bursa Efek Jakarta) mengalami koreksi, akibat masih berlanjutnya tekanan di bursa Wall Street dan regional, menyusul meluasnya dampak krisis subprime mortgage di dunia. Banyaknya koreksi mengaibatkan IHSG turun 89,112 poin atau 4,11 % pada satu jam pertama perdagangan tanggal 15 Agustus 2007.

Turunnya IHSG memicu melemahnya nilai tukar rupiah saat itu, dari Rp 9000 menjadi Rp 9400. Dow Jones Industrial Average juga kehilangan 207,61 poin atau turun 1,57 %. Masih dalam periode waktu yang sama, indeks Nikkei mengalami kemerosotan 267,22 poin. Penurunan drastis ini dapat dilihat dalam grafik perkembangan pasar modal di Asia Pasifik dan pasar modal di Barat dan Jepang.

Koreksi besar-besaran yang terjadi akibat krisis subprime mortgage ini juga merambat ke sektor-sektor lainnya. Kepanikan antara Februari – Maret 2007 menyebabkan saham-saham dari sektor mortgage (hipotek) -19%, sektor finansial -10%, dan semua bidang -6%. Kemudian pada Juni-Juli 2007 saham-saham mortgage turun lagi hingga -41%, dan saham-saham keuangan -18%.

Dampak subprime mortgage Amerika Serikat di Indonesia memang sebesar dampaknya pada negara-negara lain, karena adanya peraturan BI yang tidak memungkinkan perbankan membeli surat utang berperingkat rendah. Namun, sebenarnya dampak krisis finansial ini masih tersisa di dunia.

Pada 3 Maret 2008, tempointeraktif. com menyebutkan bahwa pasar saham Asia jatuh setelah UBS AG memprediksikan bahwa perusahaan keuangan global kemungkinan akan kehilangan sekitar US$ 600 miliar karena kredit macet hipotek perumahan subprime mortgage di Amerika Serikat. Westpac Banking Corp. merugi 3,3 persen sedangkan Macquarie Group Ltd. kembali tergelincir di hari ketiga. Pemasukan uang dalam perdagangan Amerika menurun 4,7 persen dari penutupan saham di Tokyo 29 Februari 2008, dimana Sony Corp. rugi 3,6 persen, setelah Yen menguat terhadap dolar, sehingga mengurangi pendapatan di luar negeri. Index Australia anjlok S&P/ASX 200 hingga 2,9 persen menjadi 5,410.90 pada pukul 10.12 di Sydney. Index New Zealand’s NZX 50, yang menjadi patokan Asia untuk memulai perdagangan, turun 1,1 persen menjadi 3,542.16 di Wellington.

Kebijakan Bank Sentral Untuk Mengatasi Krisis Subprime Mortgage
Krisis Subprime Mortgage yang terjadi di Amerika Serikat menginfeksi bursa saham di seluruh dunia dan mengancam stabilitas banyak mata uang di dunia. Selain USD yang menjadi labil, sejumlah mata uang lain seperti rupiah pun sempat jatuh. Diperlukan intervensi kebijakan dari bank sentral Amerika (The Fed) untuk menstabilkan pasar. Karena The Fed bertanggung jawab menjaga kinerja ekonomi AS jangka panjang dan kestabilan harga-harga di AS.

Untuk mengatasi kekurangan likuiditas di pasar modal, bank sentral negara-negara maju yang bursanya terkait dengan industri subprime mortgage menggelontorkan dana ke pasar uang (open market operations) dengan memasuki transaksi Repo (Repurchase Agreement). Ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar mereka dan menumbuhkan sentimen positif akan bursanya. Diawali pada 9 Agustus 2007, The Fed mengeluarkan USD 30 miliar untuk menjaga likuiditas investor subprime mortgage yang merugi. Pada 10 Agustus, The Fed menambahnya USD 36 miliar. Penambahan ini terus berlangsung hingga 16 Agustus 2007, dan mencapai jumlah USD 29 miliar.

Untuk memulihkan stabilitas, The Fed juga menyuntikkan dana ke sistem perbankan dan keuangannya. Pada 9-10 Agustus, The Fed menyuntikkan USD 24 dan 68 miliar. Di Eropa, pada 10 Agustus 2007 The European Central Bank (ECB) menyuntikkan dana USD 61 miliar. Pada 13 Agustus, ECB menambah lagi USD 47,67 miliar, dan di Jepang, The Bank of Japan (BoJ) menyuntikkan dana 600 miliar Yen.

Selain itu, mengingat pemicu utama kredit macet subprime mortgage adalah bunga yang tinggi, maka pada 17 Agustus 2007 The Fed menurunkan suku bunga diskonto hingga 50 basis poin menjadi 5,75%. Langkah ini lalu diikuti penyesuaian praktek discount window biasa untuk memfasilitasi persyaratan terkait periode pemberian pinjaman selama 30 hari yang dapat diperbarui oleh nasabah peminjam.

Dengan diturunkannya suku bunga, maka akan ada kelonggaran bagi peminjam subrime mortgage untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman. Itu juga berarti, surat utang berbasis subprime mortgage yang kini banyak dipegang investor seluruh dunia kembali memperoleh jaminannya dan kembali bernilai.

Langkah ini mampu menahan kejatuhan banyak bursa saham di Dunia. Bagi bursa saham Indonesia, kebijakan The Fed ini juga bermanfaat untuk memulihkan sentimen positif. Karena, setelah merebaknya krisis subprime mortgage, para pelaku pasar mulai mengkhawatirkan risiko berinvestasi di negara berimbal hasil tinggi khususnya di negara berkembang.

Inilah yang dulu menyebabkan pelaku pasar menarik investasinya, baik yang berupa saham maupun valas dari negara-negara berkembang. Dengan diturunkannya suku bunga The Fed, maka Indeks Dow Jones kembali stabil dan pasar mulai tenang. Selain itu, langkah ini pun diikuti intervensi dari pemerintah-pemerint ah negara seluruh dunia.

Akan tetapi risiko masih ada. Para analis pasar merasa tetap perlu melihat kinerja perusahaan-perusaha an sekuritas dan bank investasi yang terkait dengan subprime mortgage. Itulah sebabnya, pada 6 September 2008, pasar saham kembali jatuh. Karena ternyata imbasnya terhadap perusahaan-perusaha an keuangan sedemikian besar. Vice President Head of Management Fund Trimegah Securities, Fajar Hidayat, menyebut subprime mortgage ini sebagai kanker yang tidak diketahui kapan akan berhenti dan sejauh mana reaksi yang ditimbulkannya.

Kesimpulan

Kebijakan perubahan suku bunga bank sentrak yang tidak diimbangi dengan koordinasi yang komprehensif dengan pengawasan penyaluran dana terutama sektor non produktif (property) memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas system keuangan jangka panjang, sikap perbankan yang kurang hati-hati dan penerbitan derivative securities yang terlalu liberal tanpa didukung oleh pemberdayaan sektor riil yang produktif juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kerapuhan ekonomi, terakhir adalah peranan dari pemeringkat yang memberikan penilaian yang terlalu confidence terhadap fenomena market yang dominant debt market juga memberikan peranan terhadap krisis lembaga keuangan keuangan.

Dengan demikian be carefull dengan kebijakan pengaturan suku bunga yang terlalu mempercayakan kepada market, be carefull dengan laporan pemeringkat yang terlalu overlooked, dan be strong dengan pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan yang banyak mengucurkan dana public untuk sektor konsumtif termasuk property.

Ekonomi Syariah Sebagai Solusi

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Fri, 06 Feb 2009 10:28:00 +0000

SEBAGAI Muslim, tentunya akan lebih tenang jika memiliki usaha yang selain menguntungkan secara materi, juga tidak melanggar aturan agama (syariah) Islam.
Aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah Islam adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau maksiat. Selain itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar dan maysir.
Kenyataannya tidak semua aktivitas perdagangan dan usaha memenuhi ketentuan syariah. Untuk itu fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan tenaga praktisi dan penerapannya dilaksanakan dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perbankan syariah semakin marak manakala diterbitkan UU No 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system atau bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah. Dengan adanya Undang-undang tersebut bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah. Tak heran jika perkembangan perbankan syariah cukup pesat.
Faktor utama yang mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia di masa mendatang adalah jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Selain itu adanya peningkatan kesadaran umat Islam dalam berinvestasi sesuai syariah.
Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.

Jenis investasi berdasarkan syariah

Tabungan bagi hasil (Mudharabah)
Tabungan bagi hasil adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama.
Contoh perhitungan bagi hasil;
Saldo rata-rata Bapa Huda bulan November 2004 sebesar Rp 1 juta sedangkan saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah Bank Syariah pada bulan tersebut sebesar Rp 50 juta. Bila perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank sebesar 50:50 dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk tabungan sebesar Rp 1 juta maka bagi hasil yang didapatkan oleh Bapa Huda adalah sebesar:
(Rp 1 juta : Rp 50 juta X Rp 1 juta X 50% = Rp 10.000,00.
Sehingga Bapa Huda akan menerima bagi hasil sebesar Rp. 10 ribu rupiah dalam bulan November 2004 atas tabungan saldo rata-rata sebesar Rp. 1 juta. Berbeda dengan bank konvensional yang pendapatan bunganya tetap sepanjang tidak ada perubahan. Bagi hasil yang didapatkan dari bank syariah dapat berubah setiap bulan, tergantung pendapatan bagi hasil yang diterima bank syariah dari para peminjam.

Deposito bagi hasil (Mudharabah)
Deposito Bagi Hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan. Produk ini menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dengan prinsip ini bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati bersama sebelumnya.
Contoh ilustrasi perhitungan bagi hasil;
Saldo rata-rata Bapa Huda bulan November 2004 sebesar Rp 10 juta sedangkan saldo rata-rata deposito seluruh nasabah bank syariah pada bulan tersebut sebesar Rp 500 juta. Bila perbandingan bagi hasil antara nasabah dan bank sebesar 65:35 dan pendapatan bank syariah yang dibagihasilkan untuk deposito sebesar Rp 10 juta maka bagi hasil yang didapatkan oleh Bapa Huda adalah:
(Rp 10 juta : Rp 500 juta X Rp 10 juta X 65% = Rp 130.000,00.

Investasi Khusus (Mudharabah Muqayyadah)
Investasi khusus adalah suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Perbandingan atau nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepatan antara bank, nasabah serta penasihat keuangan jika diperlukan (dapat dinegosiasikan). Dana akan diinvestasikan kepada sektor riil yang menguntungkan sesuai keinginan nasabah.
Contoh perhitungan bagi hasil;
Bapa Huda menginvestasikan dana sebesar Rp 5 juta dengan pilihan untuk pembiayaan kepada pedagang bahan bangunan. Bila pada bulan berikutnya keuntungan investasi yang diterima bank dari pedagang bahan bangunan sebesar Rp 2 juta sementara kesepakatan nisbah antara nasabah dan bank sebesar 65:35, maka bagi hasil yang didapatkan Bapa Huda adalah sebesar: Rp 2 juta X 65% = Rp 1.300.000
Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh deposan investasi khusus dalam hal ini akan sangat bervariasi tergantung dari kinerja dari pedagang yang diberikan pinjaman, dimana ada kemungkinan suatu saat apabila pedagang tersebut mengalami kerugian maka bisa saja kita tidak mendapat bagi hasil alias 0.

Asuransi Syariah
Mengikuti sukses perbankan syariah, asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Saat ini pemegang polis asuransi di Indonesia hanya sekitar 10% dari penduduk Indonesia.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI), definisi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru'. Bentuk ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.
Pada asuransi takaful, dana terkumpul merupakan milik seluruh peserta. Perusahaan asuransi syariah hanya pengelola dana titipan para nasabah yang akan diinvestasikan ke dalam jenis investasi syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan asuransi konvensional. Pengelolaan dana menjadi hak dan tanggung jawab sepenuhnya perusahaan. Dalam asuransi takaful terdapat pos rekening yang disebut rekening tabarru' (dana kebajikan) seluruh peserta. Rekening ini merupakan sebagian premi dari nasabah yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, untuk pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan asuransi konvensional.
Investasi saham sesuai syariah di pasar modal
Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (private equity) maupun perusahaan publik/terbuka. Cara paling mudah dalam melakukan investasi saham sesuai syariah di Bursa Efek Jakarta adalah memilih dan membeli jenis saham-saham yang dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index (JII).

Reksadana Syariah
Dalam reksadana konvensional, pengaturan atau penempatan portfolio investasi hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan. Sedangkan reksadana syariah selain mempertimbangkan tingkat keuntungan juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan. Sebagai contoh bila reksadana syariah ingin menempatkan salah satu jenis investasinya dalam saham, maka saham yang dibeli tersebut harus termasuk perusahaan yang sudah dibolehkan secara syariat. Lebih mudahnya sudah termasuk dalam jenis saham yang ada dalam daftar JII (Jakarta Islamic Index). Demkian juga jenis investasi lainnya seperti obligasi, harus yang menganut sistem syariah.
Manajer investasi reksadana syariah harus memahami investasi dan mampu melakukan kegiatan pengelolan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu diperlukan adanya panduan mengenai norma-norma yang harus dipenuhi Manajer Investasi agar investasi dan hasilnya tidak melanggar ketentuan syariah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan praktek riba, gharar dan maysir. Dalam praktek syariah maka Manajer Investasi bertindak sesuai dengan perjanjian atau aqad wakala. Manajer investasi akan menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama investor. Sebagai bukti penyertaan dalam reksadana syariah maka investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syariah.
Akhirnya selamat berinvestasi sesuai syariah yang aman, menguntungkan dan menentramkan hati !.***

Akar Krisis Keuangan Global dan Momentum Ekonomi Syariah Sebagai Solusi

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Fri, 30 Jan 2009 07:00:00 +0000

Krisis keuangan hebat sedang terjadi di Amerika Serikat, sebuah bencana besar di sektor ekonomi keuangan. Bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun milik Yahudi ini menjadi pukulan berat bagi perekonomian AS yang sejak beberapa tahun terakhir mulai goyah. Para analis menilai, bencana pasar keuangan akibat rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu, tinggal menunggu waktu saja. Inikah tanda-tanda kehancuran sebuah imperium, negara adi daya bernama Amerika Serikat?.

Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar, bahkan surat kabar New York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001.

Indonesia juga terkena dampaknya. Pada tanggal 8 Oktober 2008, kemaren, IHSG tertekan tajam turun 10,38 %, yang membuat pemerintah panik dan terpaksa menghentikan (suspen) kegiatan pasar modal beberapa hari. Demikian pula Nikken di Jepang jatuh lebih dari 9 %. Pokoknya, hampir semua pasar keuangan dunia terimbas krisis financial US tersebut. Karena itu para pengamat menyebut krisis ini sebagai krisis finansial global. Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini, merupakan fenomena yang mengejutkan dunia, tidak saja bagi pemikir ekonomi mikro dan makro, tetapi juga bagi para elite politik dan para pengusaha.
Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis sering terjadi di mana-mana melanda hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001 bahkan sampai saat ini krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di Amerika Serikat . Krisis itu terjadi tidak saja di Amerika latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat.
Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 dalam buku The History of Money From Ancient time oi Present Day, mengurakan sejarah kronologi secara komprehensif. Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali kriss besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.
Pada tahun 1907 krisis perbankan Internasional dimulai di New York, setelah beberapa decade sebelumnya yakni mulai tahun 1860-1921 terjadi peningkatan hebat jumlah bank di Amerika s/d 19 kali lipat. Selanjutnya, tahun 1920 terjadi depresi ekonomi di Jepang. Kemudian pada tahun 1922 – 1923 German mengalami krisis dengan hyper inflasi yang tinggi. Karena takut mata uang menurun nilainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari. Selanjutnya, pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang (37 Bank tutup); akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan
Pada tahun 1929 – 30 The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national product-nya terbangkas lebih dari setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. Kemudian1944 – 66 Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Berikutnya, pada tahun 1944 – 46 Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues Hungaria meningkat dari 12000 million (11 digits) hingga 27 digits.
Pada tahun 1945 – 48 Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua.. Selanjutnya tahun 1945 – 55 Krisis Perbankan di Nigeria Akibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945. Pada saat yang sama, Perancis mengalami hyperinflasi sejak tahun 1944 sampai 1966. Pada tahun (1950-1972) ekonomi dunia terasa lebih stabil sementara, karena pada periode ini tidak terjadi krisis untuk masa tertentu. Hal ini disebabkan karena Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) “tenang”.
Namun ketika tahun 1971 Kesepakatan Breton Woods runtuh (collapsed). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang fixed exchange rate. Selanjutnya pada tahun 1971-73 terjadi kesepakatan Smithsonian (di mana saat itu nilai 1 Ons emas = 38 USD). Pada fase ini dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja.
Pada tahun 1973 Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum “uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law)”. Pada tahun 1973 dan sesudahnya mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate sistem. Periode Spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative. Maka tak aneh jika pada tahun 1973 – 1874 krisis perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada supply of credit.
Pada tahun 1974 Krisis pada Eurodollar Market; akibat west German Bankhaus ID Herstatt gagal mengantisipasi international crisis. Selanjutnya tahun 1978-80 Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri.
Selanjutnya sejarah mencatat bahwa pada tahun 1980 krisis dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh oil booming pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan interest rate untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. Pada tahun 1980 itulah terjadi krisis hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur.
Pada saat yang hampir bersamaan yakni di tahun 1982 terjadi krisis hutang di Mexico; disebabkan outflow kapital yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis.
Perkembangan berikutnya, pada tahun 1987 The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply. Selanjutnya pada tahun 1994 terjadi krisis keuangan di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat.
Pada tahun 1997-2002 krisis keuangan melanda Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng.
Kemudian, pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Rusia; dengan jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi) Selanjutnya krisis keuangan melanda Brazil di tahun 1998. pad saat yang hamper bersamaan krisis keuangan melanda Argentina di tahun 1999. Terakhir, pada tahun 2007-hingga saat ini, krisis keuangan melanda Amerika Serikat.
Dari data dan fakta historis tersebut terlihat bahwa dunia tidak pernah sepi dari krisis yang sangat membayakan kehidupan ekonomi umat manusia di muka bumi ini.
Apakah akar persoalan krisis dan resesi yang menimpa berbagai belahan dunia tersebut ?. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, cukup banyak para pengamat dan ekonom yang berkomentar dan memberikan analisis dari berbagai sudut pandang.
Dalam menganalisa penyebab utama timbulnya krisis moneter tersebut, banyak para pakar ekonomi berkonklusi bahwa kerapuhan fundamental ekonomi (fundamental economic fragility) adalah merupakan penyebab utama munculnya krisis ekonomi. Hal ini seperti disebutkan oleh Michael Camdessus (1997), Direktur International Monetary Fund (IMF) dalam kata-kata sambutannya pada Growth-Oriented Adjustment Programmes (kurang lebih) sebagai berikut: “Ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkawal, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistik, beban hutang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi”.
Ini dengan jelas menunjukkan bahwa defisit neraca pembayaran (deficit balance of payment), beban hutang luar negeri (foreign debt-burden) yang membengkak–terutama sekali hutang jangka pendek, investasi yang tidak efisien (inefficient investment), dan banyak indikator ekonomi lainnya telah berperan aktif dalam mengundang munculnya krisis ekonomi.
Sementara itu, menurut pakar ekonomi Islam, penyebab utama krisis adalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riel yang dalam Islam dikategorikan dengan riba. Sektor keuangan berkembang cepat melepaskan dan meninggalkan jauh sektor riel. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riel.
Tercerabutnya sektor moneter dari sektor riel terlihat dengan nyata dalam bisnis transaksi maya (virtual transaction) melalui transaksi derivatif yang penuh ribawi. Tegasnya, Transaksi maya sangat dominan ketimbang transaksi riil. Transaksi maya mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh transaksi dunia. Sementara transaksi di sektor riel berupa perdagngan barang dan jasa hanya sekitar lima persen saja.
Menurut analisis lain, perbandingan tersebut semakin tajam, tidak lagi 95 % : 5 %, melainkan 99 % : 1 %. Dalam tulisan Agustianto di sebuah seminar Nasional tahun 2007 di UIN Jakarta, disebutkan bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation and derivative market) dunia berjumlah US$ 1,5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya US$ 6 trillion setiap tahunnya (Rasio 500 : 6 ), Jadi sekitar 1-an %. Celakanya lagi, hanya 45 persen dari transaksi di pasar, yang spot, selebihnya adalah forward, futures,dan options.
Islam sangat mencela transaksi dirivatif ribawi dan menghalalkan transaksi riel. Hal ini dengan tegas difirmankan Allah dalam Surah Al-Baqarah : 275 : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Sebagaimana disebut di atas, perkembangan dan pertumbuhan finansial di dunia saat ini, sangat tak seimbang dengan pertumbuhan sektor riel. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang/jasa tersebut, mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara.
Pakar manajamen tingkat dunia, Peter Drucker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya decopling, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi (terutama di dunia pasar modal, pasar valas dan proverti), sehingga potret ekonomi dunia seperti balon saja (bubble economy).
Disebut ekonomi balon, karena secara lahir tampak besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Ketika ditusuk, ternyata ia kosong. Jadi, bublle economy adalah sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor riel, bahkan sektor riel tersebut amat jauh ketinggalan perkembangannya.
Sekedar ilustrasi dari fenomena decoupling tersebut, misalnya sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari, dana yang gentayangan dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia, diperkirakan rata-rata beredar sekitar 2-3 triliun dolar AS atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar AS.
Padahal arus perdagangan barang secara international dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliun dolar AS. Jadi, arus uang 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Didin S Damanhuri, Problem Utang dalam Hegemoni Ekonomi),
Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar bukanlah variabel yang dapat ditentukan begitu saja oleh pemerintah sebagai variabel eksogen. Dalam ekonomi Islam, jumlah uang yang beredar ditentukan di dalam perekonomian sebagai variabel endogen, yaitu ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riel atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.
Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riel, inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi konvensional, jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riel. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, khususnya negara–negara berkembang (terparah Indonesia). Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riel, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riel.
Spekulasi mata uang yang mengganggu ekonomi dunia, umumnya dilakukan di pasar-pasar uang. Pasar uang di dunia ini saat ini, dikuasai oleh enam pusat keuangan dunia (London, New York, Chicago, Tokyo, Hongkong dan Singapura). Nilai mata uang negara lain, bisa saja tiba-tiba menguat atau sebaliknya. Lihat saja nasib rupiah semakin hari semakin merosot dan nilainya tidak menentu.
Di pasar uang tersebut, peran spekulan cukup signifikan untuk menggoncang ekonomi suatu negara. Lihatlah Inggris, sebagai negara yang kuat ekonominya, ternyata pernah sempoyongan gara-gara ulah spekulan di pasar uang, apalagi kondisinya seperti Indonesia, jelas menjadi bulan-bulanan para spekulan. Demikian pula ulah George Soros di Asia Tenggara.
Bagi spekulan, tidak penting apakah nilai menguat atau melemah. Bagi mereka yang penting adalah mata uang selalu berfluktuasi. Tidak jarang mereka melakukan rekayasa untuk menciptakan fluktuasi bila ada momen yang tepat, biasanya satu peristiwa politik yang menimbulkan ketidakpastian.
Menjelang momentum tersebut, secara perlahan-lahan mereka membeli rupiah, sehingga permintaan akan rupiah meningkat. Ini akan mendorong nilai rupiah secara semu ini, akan menjadi makanan empuk para spekulan. Bila momentumnya muncul dan ketidakpastian mulai merebak, mereka akan melepas secara sekaligus dalam jumlah besar. Pasar akan kebanjiran rupiah dan tentunya nilai rupiah akan anjlok.
Robin Hahnel dalam artikelnya Capitalist Globalism In Crisis: Understanding the Global Economic Crisis (2000), mengatakan bahwa globalisasi - khususnya dalam financial market, hanya membuat pemegang asset semakin memperbesar jumlah kekayaannya tanpa melakukan apa-apa. Dalam kacamata ekonomi Islam, mereka meraup keuntungan tanpa ’iwadh (aktivitas bisnis riil,seperti perdagangan barang dan jasa riil) Mereka hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam pasar uang dengan kegiatan spekulasiuntuk menumpuk kekayaan mereka tan pa kegiatan produksi yang riil. Dapat dikatakan uang tertarik pada segelintir pelaku ekonomi meninggalkan lubang yang menganga pada sebagian besar spot ekonomi.
They do not work, they do not produce, they trade money for stocks, stocks for bonds, dollars for yen, etc. They speculate that some way to hold their wealth will be safer and more remunerative than some other way. Broadly speaking, the global credit system has been changed over the past two decades in ways that pleased the speculators (Hahnel, 2000).

Hahnel juga menyoroti bagaimana sistem kredit atau sistem hutang sudah memerangkap perekonomian dunia sedemikian dalam. Apalagi mekanisme bunga (interest rate) juga menggurita bersama sistem hutang ini. Yang kemudian membuat sistem perekonomian harus menderita ketidakseimbangan kronis. Sistem hutang ini menurut Hahnel hanya melayani kepentingan spekulator, kepentingan segelintir pelaku ekonomi. Namun segelintir pelaku ekonomi tersebut menguasai sebagian besar asset yang ada di dunia. Jika kita kaji pemikiran Hahner ini lebih mendalam akan kita lihat dengan sangat jelas bahwa perekonomian akan berakhir dengan kehancuran akibat sistem yang dianutnya, yakni kapitalisme ribawi
Penasihat keuangan Barat, bernama Dan Taylor, mempunyai keyakinan bahawa sistem kewangan dan perbankan Islam mempuyai keunggulan system yang lebih baik berbanding dengan sistem keuangan Barat yang berasaskan riba. Krisis keuangan yang sedang dihadapai oleh negara-negara Barat seperti USA dan UK memberikan kekuatan secara langsung dan tidak langsung kepada sistem finansial Islam yang berdasarkan Syariah. Sistem keuangan Barat sudah runtuh…. “Islamic finance and banking will win”, begitulah kata penasihat kewangan Barat. BDO Stoy Hayward says financial turmoil puts Islamic products in strong position.
According to the financial advisers Islamic banks are one of the few financial institutions who still have significant sums of money available to finance individuals and corporates, unlike their western banking counterparts, who will only continue to constrict their lending policies in light of the current economic crisis.
Dan Taylor, Head of Banking at BDO Stoy Hayward, says: “As the risk profile of Islamic Banks is generally lower than conventional western banks, this presents a more solid option for both retail and institutional investors and suggests that dealings with Islamic financial institutions will grow dramatically as people switch to more secure products in this environment.”
“Further growth of Islamic banking in the UK will also be attributed to their more conservative approach to financing, as the risks are shared with the investor, much like the private equity model. In addition, it is more difficult for Islamic financial institutions to use leverage; therefore their risk profile is naturally lower,” continues Taylor (Ahmad Sanusi Husein, IIUM)
Kembali kepada aktivitas riba para spekulan, bahwa Mereka meraup keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Makin besar selisihnya, makin menarik bagi para spekulan untuk bermain. Berdasarkan realitas itulah, maka Konferensi Tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago, Oktober 1998 yang membahas masalah krisis ekonomi Asia dalam perspektif ekonomi Islam, menyepakati bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor riel.
Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar menjauhi dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi-transaksi maya di pasar uang. Gejala decoupling, sebagaimana digambarkan di atas, disebabkan, karena fungsi uang bukan lagi sekedar menjadi alat tukar dan penyimpanan kekayaan, tetapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Meskipun bisa berlaku mengalami kerugian milyaran dollar AS.
Dapat disimpulkan, perekonomian saat ini digelembungkan oleh transaksi maya yang dilakukan oleh segelintir orang di beberapa kota dunia, seperti London (27 persen), Tokyo-Hong Kong-Singapura (25 persen), dan Chicago-New York (17 persen). Kekuatan pasar uang ini sangat besar dibandingkan kekuatan perekonomian dunia secara keseluruhan. Perekonomian global praktis ditentukan oleh perilaku lima negara tersebut.
Karena itu, Islam menolak keras segala jenis transaksi maya seperti yang terjadi di pasar uang saat ini. Sekali lagi ditegaskan, “Uang bukan komoditas”. Praktek penggandaan uang dan spekulasi dilarang. Sebaliknya, Islam mendorong globalisasi dalam arti mengembangkan perdagangan internasional.
Dalam ekonomi Islam, globalisasi merupakan bagian integral dari konsep universal Islam. Rasulullah telah menjadi pedagang internasional sejak usia remaja. Ketika berusia belasan tahun, dia telah berdagang ke Syam (Suriah), Yaman, dan beberapa negara di kawasan Teluk sekarang. Sejak awal kekuasaannya, umat Islam menjalin kontak bisnis dengan Cina, India, Persia, dan Romawi. Bahkan hanya dua abad kemudian (abad kedelapan), para pedagang Islam telah mencapai Eropa Utara. Ternyata nilai-nilai ekonomi syariah selalu aktual, dan terbukti dapat menjadi solusi terhadap resesi perekonomian.
Di zaman Nabi Muhammad jarang sekali terjadi resesi. Zaman khalifah yang empat juga begitu. Pernah sekali Nabi mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di zaman Umar bin Khattab (khalifah kedua) dan Utsman (khalifah ketiga) , malah APBN mengalami surplus. Pernah dalam zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tak dijumpai lagi satu orang miskinpun!!!
Apa rahasianya? Kebijakan moneter Rasulullah Saw — yang kemudian diikuti oleh para khalifah — selalu terkait dengan sektor riil perekonomian berupa perdagangan . Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas.
Pengaitan sektor moneter dengan sektor riil merupakan obat mujarab untuk mengatasi gejolak kurs mata uang — seperti yang melanda Indonesia sejak akhir 1997 sampai saat ini. “Perekonomian yang mengaitkan sektor moneter langsung dengan sektor riil akan membuat kurs mata uang stabil.” Inilah yang dijalankan bank-bank Islam dewasa ini, di mana setiap pembiayaan harus ada underline ttansactionnya. Tidak seperti bank konvensional yang menerapkan sistem ribawi.
Tantangan umat Islam dewasa ini adalah menunjukkan keagungan dan keampuhan ekonomi syariah. Tidak hanya bagi masyarakat muslim, melainkan juga bagi masyarakat nonmuslim, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia international. Islam ternyata mewariskan sistem perekonomian yang tepat, fair, adil, manusiawi, untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat (Penulis adalah Sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana UI dan Trisakti)

Benarkah Triliunan Dolar Dana Lenyap dari Pasar Saham?

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Fri, 30 Jan 2009 06:58:00 +0000

Jakarta - Kejatuhan pasar saham dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan pertanyaan, kemana sebenarnya larinya uang? Yang benar adalah tak satu sen pun dana keluar dari pasar saham.

Kejatuhan pasar saham yang sudah dimulai sejak September telah merebak ke seluruh dunia. Mulai dari Asia, Eropa, Amerika, bahkan Timur Tengah semuanya mengalami kejatuhan dramatis. Secara rata-rata, pasar saham di seluruh dunia mengalami penurunan hingga 30-50 persen dibandingkan tahun 2007.
Kejatuhan itu bermula dari krisis subprime mortgage di AS, yang memicu seretnya likuiditas sehingga membuat sektor finansial berjatuhan.

Namun menurut John Sloman, profesor ekonomi dari University of Bristol, pasar sebenarnya hanya mengalami kerugian 'kertas' dan tidak berhubungan langsung dengan hilangnya dana tunai. Dan ini berhubungan dengan anjloknya nilai dari 'kertas' itu sendiri.
"Ketika kita mengatakan triliunan dolar telah hilang, maka sebenarnya ini adalah kata-kata yang salah," jelas Sloman dalam wawancaranya dengan AFP, Selasa (21/10/2008).

"Yang seharusnya kita katakan adalah: triliunan dolar nilai pasar modal sudah dimusnahkan. Dan ini benar-benar berbeda karena ini bukanlah uang, melainkan nilai, yang sebenarnya merupakan basis dari harga yang orang mau membayarnya pada suatu waktu," jelasnya.

Robert Shiller, profesor ekonomi dari Universitas Yale pun menerangkannya dengan membandingkan turunnya harga rumah.

"Misalnya suatu hari Anda meminta agen properti untuk memperkirakan nilai rumah Anda jika akan dijual. Namun pada hari berikutnya, Anda meminta agen properti kedua memperkirakan nilai rumah Anda, dan agen kedua membuat estimasi yang lebih rendah 10 persen," jelas Shiller.

"Apakah itu artinya Anda kehilangan uang? Tentu saja tidak, karena uang yang Anda miliki tidak berubah demikian juga uang di rekening Anda," imbuhnya lagi.

"Namun Anda akan merasa lebih miskin. Dan ini sama halnya dengan di pasar saham. Tidak ada orang yang kehilangan 'uang' dalam arti yang sesungguhnya secara istilah, namun mereka sudah kehilangan nilainya," tambah Profesor Shiller.

Namun demikian, investor spekulan bisa benar-benar kehilangan uangnya jika mereka mencoba-coba berspekulasi di tengah gejolak pasar saham yang sangat dahsyat.

Sorang pialang biasanya membeli saham dengan kinerja yang buruk karena mereka berspekulasi bahwa harga sahamnya sudah mencapai titik terendah, dengan harapan mereka akan menjualnya lagi setelah harga naik. Namun kadang-kadang ternyata harga saham justru meluncur turun lebih jauh.

"Jika Anda perlu untuk menjual aset-aset ini dan nilai aset Anda sudah turun, maka Anda dapat kehilangan uang dari harga yang Anda bayar untuk aset ini," jelas Sloman.

"Anda harus membedakan aset-aset, seperti saham atau rumah dari uang tunai. Uang tunai bisa lenyap, tapi nilai aset seperti 'kertas' (saham) dan fisik (rumah) bisa turun karena mereka tergantung dari permintaan dan penawaran. Namun itu tidak berarti ada uang yang hilang," urai profesor Sloman.

Ekonomi Syariah sebagai Sistem Alternatif

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Fri, 30 Jan 2009 04:52:00 +0000

Sistem Kapitalisme selain berakhirnya dengan kehancuran, yang pasti juga merugikan masyarakat karena tidak adanya keadilan. Karena itu, saat ini sudah waktunya memunculkan sistem ekonomi syariah yang sebenarnya sudah sangat teruji dan stabil.
Kestabilan ekonomi syariah ini, karena didukung 5 pilar.
Pilar pertama adalah penggunaan mata uang yang bebas ditentukan oleh penggunanya, terutama pada emas, karena emas terbebas dari inflasi. Dalam sejarahnya mata uang emas bisa bertahan sampai 2.500 tahun. Ini membuktikan ketahanan mata uang emas dibandingkan dengan uang kertas dari berbagai permasalahan ekonomi.

Pilar kedua adalah open markets (pasar terbuka). Dalam sistem Kapitalisme, ekonomi spekulatif menyerap begitu banyak uang tapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja dan ironisnya ekonomi spekulatif ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini harus digantikan dengan open markets (pasar terbuka).
Pasar terbuka ini merupakan tempat berdagang bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi semua masyarakat diperbolehkan berdagang di pasar terbuka ini, tanpa dipungut biaya, sehingga akan menyerap perputaran uang dalam jumlah besar sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Pasar terbuka ini menjadi lawan pasar modern (mall dan hypermarket) yang sangat diskriminatif karena hanya bisa diakses yang punya modal besar.

Pilar ketiga adalah open distribution and logistic infrastructure. Dengan pilar ketiga ini, semua masyarakat bisa menjadi distributor semua produk tanpa ada monopoli. Dalam perkembangan perdagangan islam, ini disebut caravan. Tidak adanya monopoli, akan membuat produk lebih mudah didapatkan masyarakat tanpa permainan harga.

Pilar keempat adalah open production infrastructure. Dengan pilar keempat ini maka rumah-rumah produksi harus diberi kesempatan berkembang. Di Korea Selatan misalnya, industri rumah tangga tidak berdiri sendiri tapi menjadi akar dari perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, LG. Dengan cara semacam ini, pusat-pusat keuntungan menjadi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kesejahteraan bukan dimonopoli oleh kelompok kecil pemilik modal.

Pilar kelima syirkat dan qirad. Pilar kelima ini, akan memberikan kepada semua orang pada posisi yang sama dan saling menguntungkan. Antara pemegang saham mayoritas dan minoritas punya hak yang sama dalam pengambilan kebijakan. Jadi, tidak ada penindasan dari yang besar pada yang kecil, atau pemilik modal dan pekerja. Karena syirkat dan qirad menjadikan semua yang berhubungan dengan bisnis sebagai mitra.

Dengan melihat kondisi semacam ini, tinggal menunggu waktu saja peralihan sistem Kapitalis ke ekonomi Islam. Karena bagaimana pun juga, setiap manusia pasti akan memilih yang baik.

Inilah Kelemahan Ekonomi Kapitalis

noreply@blogger.com (Manusia Biasa) — Fri, 30 Jan 2009 04:46:00 +0000

Jakarta - Saat ini semua pemimpin negara di dunia sedang disibukkan mencari jalan keluar yang bisa menyelamatkan ekonomi negara masing-masing dari dampak krisis finansial global yang berawal dari Amerika Serikat (AS). Banyak negara di eropa dan belahan bumi yang lain cenderung menyalahkan AS sebagai biang keladi krisis finansial global saat ini.

Sikap ini memang tidak salah. Tapi, kalau hanya melihat AS saja ini berarti kita hanya melihat permasalahan krisis finansial global dari gejalanya saja. Padahal ada permasalahan yang lebih substansial daripada permasalahan subprime morgate yang menjadi pemicu krisis finansial global saat ini.
Substansial masalah ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi Kapitalis itu sendiri yang sudah sampai pada puncak permasalahan. Beberapa sistem ekonomi Kapitalis yang menimbulkan masalah itu antara lain: adanya uang kertas, lembaga perbankan, dan ekonomi spekulatif yang kian marak. Ketiga hal inilah yang dijalankan untuk kepentingan pemilik modal.
Di awalnya memang permasalahan itu memberikan keuntungan yang banyak bagi pemilik modal. Tapi, sebenarnya dalam jangka panjang, justru merusak sistem
Kapitalisme itu sendiri. Seperti kata Antony Giddens sosiolog dari Inggris. Sistem Kapitalisme ini ibarat jugernath. Di tahap awal, sistem Kapitalisme ini memang seperti kuda yang menarik kereta. Jadi bisa mempercepat ekonomi dan memberi keuntungan para pemilik modal.

Tapi, semakin lama semakin cepat dan tidak lagi terkendali, sehingga pada akhirnya jugernath itu pun bisa membanting dan menghancurkan kereta yang ditariknya itu. Demikian juga yang terjadi pada sistem Kapitalisme saat ini. Sistem kapitalisme sekarang sudah mendekati tahap penghancuran diri sendiri.

Menggali Liang Kubur Sendiri
Imam Malik, Imam Besar Madinah pada zaman awal Islam menyatakan "uang adalah sembarang komoditi yang biasa diterima sebagai medium pertukaran". Pernyataan ini mengisyaratkan adanya kebebasan dalam menggunakan komoditi sebagai alat pertukaran barang dan jasa.

Tapi, yang terjadi sekarang adalah pemaksaan menggunakan uang kertas (dolar AS) dalam transaksi internasional. Memang di masing-masing negara tetap menggunakan mata uang kertas masing-masing negara. Tapi, uang kertas yang dimiliki masing-masing negara itu sebenarnya juga turunan dari dolar AS. Karena dengan era perdagangan bebas versi ekonomi Kapitalis, nilai atau harga semua barang dan jasa di dunia didasarkan pada kurs mata uang negara yang bersangkutan terhadap dolar AS.

Penggunaan dan pemaksaan uang kertas adalah bagian dari sistem Kapitalisme yang sebenarnya merugikan masyarakat. Satu di antara masalah yang melibatkan uang kertas di dunia adalah membengkaknya volume sirkulasi uang kertas di dunia yang tidak seimbang dengan jumlah komiditi di seluruh dunia sekali pun.

Kondisi ini tentu akan menimbulkan sistem ekonomi yang menggelembung. Dalam sejarahnya, setelah perang dunia ke-2 dirancanglah sebuah sistem keuangan dunia yang menjadikan mata uang dolar AS sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional. Pada saat itu, jumlah dolar AS yang beredar di dunia harus didasarkan pada persediaan emas yang dimiliki AS. Sehingga meski dalam bentuk kertas yang tidak punya nilai intrinsik tapi ada back up emas yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal uang dolar AS yang ada di masyarakat.

Pada perkembangan berikutnya di tahun 1971 dengan alasan untuk mempercepat dan mengembangkan ekonomi akhirnya AS secara unilateral mengambil keputusan dolar AS tidak perlu lagi di-back up dengan emas. Sejak saat itu dolar dicetak sesuai dengan keperluan AS, sehingga sebenarnya sejak saat itu pula dolar hanyalah kertas biasa yang tidak bernilai.

Selain itu, dengan banyaknya dolar maka akan bisa menimbulkan inflasi. Meski inflasi merugikan masyarakat secara keseluruhan, tapi tetap saja orang miskin yang lebih banyak dirugikan. Jadi tetap saja negara yang kaya dolar bisa menikmati apa pun kondisi perekonomian saat ini. Sedangkan negara miskin tetap saja menderita.

Inflasi juga menyebabkan banyak pengangguran dan berujung pada kriminalitas. Karena itu, sistem uang kertas (dolar AS) saat ini sebenarnya merugikan. Selain itu dengan menggunakan mata uang utama dolar, berarti ada kurs. Dan dalam sebuah perdagangan antar negara dengan menggunakan kurs mata uang, lagi-lagi kita melihat ketidakadilan.

Kalau kita kembali pada pola dasar perdagangan (barter), secara esensi, seharusnya satu produk barang punya harga yang sama meskipun dijual di negara-negara lain dengan mata uang yang berbeda. Misalnya, harga 1 komputer di Jepang setara dengan beras 1 kwintal. Maka, kalau komputer itu dijual di negara-negara lain mestinya harganya juga setara dengan 1 kwintal beras.

Realitasnya tidak demikian, karena di Indonesia harga 1 komputer itu tidak lagi 1 kwintal beras tetapi bisa menjadi 80 kwintal beras, dan ini terjadi hanya karena kurs mata uang kertas. Kondisi ini tidak adil dan menimbulkan kerugian bagi negara-negara miskin dan menguntungkan negara-negara kaya.

Inilah satu kelemahan ekonomi Kapitalis karena menggunakan mata uang kertas
(dolar AS). Mestinya alat tukar itu berupa emas sehingga barang yang kita beli itu setara dengan harga emas yang kita bayarkan. Jadi kalau satu barang itu dijual di berbagai tempat, harganya akan tetap setara karena tidak ada kurs untuk emas.

Adanya perbedaan harga emas saat ini, karena adanya uang kertas dan kurs. Kelemahan yang kedua dalam sistem Kapitalis berada pada institusi perbankan.
Dengan fasilitas kredit plus bunganya perbankan turut serta dalam menyengsarakan masyarakat miskin. Karena sudah jelas-jelas Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Secara logika kita bisa melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh riba. Pada waktu bank memberi kredit, maka dalam pengembalian kredit itu bank minta bunga. Dengan adanya bunga pinjaman, maka sebenarnya bank telah menciptakan uang dari sesuatu yang tidak ada. Selain itu, dengan adanya bunga pinjaman berarti bank telah ikut menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Kalau semua bank ikut menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dari bunga pinjaman, ini sama artinya bank ikut berperan dalam menciptakan inflasi. Karena semakin banyak bunga pinjaman yang didapatkan bank, berarti semakin banyak tambahan uang yang beredar di masyarakat akibat adanya bunga pinjaman. Dan semakin banyak uang beredar, bisa mengakibatkan inflasi.

Kelemahan ketiga dari sistem kapitalis adalah maraknya ekonomi spekulatif (perdagangan valuta asing, surat berharga, komoditi berjangka) atau perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik ini jelas-jelas merugikan dan menyengsarakan masyarakat.

Sebagai contoh, di India beberapa bulan yang lalu harga komoditi gula yang dimiliki India tiba tiba saja hancur dan jauh dari harga ideal karena ulah para spekulator yang berdagang dengan sistem elektronik di perdagangan komoditi berjangka. Akhirnya Kementerian Keuangan India menghentikan perdagangan gula dari bursa komoditi berjangka di India.

Contoh lain, dalam tahun ini spekulator minyak berhasil menaikkan harga minyak dunia sampai sekitar 140 US$. Padahal harga wajar dan idealnya hanya 85 US$. Selain itu, perdagangan valuta asing (valas) juga memperlihatkan bagaimana tidak berdayanya pemerintahan suatu negara kalau sudah berhadapan dengan para spekulator uang atau valas.

Bahkan tidak jarang pemerintah harus membuang cadangan devisa hanya untuk bermain-main dengan spekulator. Ini menunjukkan pemerintah tidak lagi mempu melindungi rakyatnya pada waktu berhadapan dengan spekulator yang bisa mempermainkan uang dan harga komoditi.

Ekonomi spekulatif ini juga telah menambah jumlah uang yang beredar dari sesuatu yang tidak ada. Karena dalam perdagangan elektronik, barang yang diperdagangkan ini realitasnya tidak ada. Dan sekali lagi, banyaknya jumlah uang yang beredar akan menimbulkan kesengsaran masyarakat.

Ketiga hal tersebut bisa berpengaruh pada inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat. Kalau masyarakat sudah tidak lagi mampu membeli produk yang dijual, maka tinggal menunggu kebangkrutan dari industri yang pada ujungnya akan menghancurkan sistem Kapitalisme itu sendiri. Jadi, apa yang terjadi sekarang ini adalah proses kematian Kapitalisme yang berasal dari dalam sistem kapitalisme itu sendiri.