(Biografi Syekh Abdul Aziz Al-Badri)

Menyampaikan kebenaran kepada para penguasa yang dzalim. Berdakwah lewat tulisan, lisan, dan perbuatan.

SYEKH Abdul Aziz Al Badri (Lahir di kota Samira’, Irak, tahun 1929), terlahir dari lingkungan Islami yang berjuang untuk dakwah. Masa kecilnya diisi dengan tarbiyah Islamiyah yang intensif. Sejumlah ulama besar di Baghdad, seperti Syekh Amjad Az-Zahawi, Syekh Muhammad Fuad Al-Alusi, Syekh Abdul Qadir Al-Khatib pernah menjadi gurunya.

Abdul Aziz dikenal sebagai seorang ulama yang kritis terhadap para penguasa. Sebagai kritisi atas perilaku para penguasa, sudah menjadi ciri khas ulama yang satu ini. Seakan hendak mengikuti jejak Hamzah–paman Nabi saw–sebagai penghulu para syuhada, Syekh Abdul Aziz Al-Badri adalah ulama pemberani yang berdiri di hadapan penguasa, mengatakan yang haq, menasehati para pemimpin negeri agar taat terhadap hukum-hukum Allah SWT. Karena itu pula ia menjemput syahid.

Jalan dakwah adalah pilihan yang telah dimantapkan oleh Syekh Abdul Aziz Al Badri. Jalan dakwah tersebut dijalaninya dengan penuh semangat, keberanian dan teladan yang baik, sebagaimana para salafus saleh terdahulu. Kesibukan sehari-harinya selalu diwarnai dengan dakwah, memberikan nasihat, pengarahan dan khotbah, di masjid-masjid di Baghdad, dan lain-lain. Kepiawaiannya dalam berdakwah tak diragukan lagi. Ia adalah seorang orator ulung, berani dalam menyatakan yang haq, penuh semangat ketika mendakwahkan Islam dan selalu siap beradu argumentasi terhadap ide-ide destruktif di luar Islam. Abdul Aziz selalu siap menantang mereka di mana dan kapan saja, mematahkan argumentasi, menyingkap kebobrokan dan kepalsuan ide-ide serta strategi-strategi mereka, hingga mereka berpaling darinya.

Dalam buku Hukmul Islam fil Isytirakiyah, Abdul Aziz menentang habis-habisan pendapat yang menyatakan adanya sosialisme dalam Islam. Dalam kata pengantar buku tersebut yang ditulis oleh Syekh Amjad Az-Zahawi, ditulis, “Ketika tersebar pendapat ada bentuk sosialisme tertentu dalam Islam, Syekh Abdul Aziz Al-Badri segera mengkaunter perkataan tersebut, dengan menjelaskan tidak ada sosialisme dalam Islam. Sosialisme justru bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang mulia dan kaedah-kaedah Islam menolaknya. Dalam mengkaunter ide-ide menyimpang tersebut, Abdul Aziz Al Badri selalu menggunakan bahasa yang gamblang dan didukung oleh dalil-dalil qath’i sehingga tidak ada ruang untuk ragu-ragu, karena sesuai dengan nash-nash syariat yang qath’i.

Pemikiran Syekh Abdul Aziz Al Badri banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Taqiyuddin An Nabhany(pendiri Hizbut Tahrir) , terutama mengenai ide-ide kebangkitan umat, perbandingan ideologi dan fiqh daulah. Untuk menyerbarkan ide-idenya itulah ia menulis buku, di antaranya adalah:

Al-Islam bainal Ulama wal Hukkam

Hukmul Islam fil Isytirakiyah

Al-Islam alal Isytirakiyah war Ra’sumaliyah

Al-Islam Dhaminul Hajat Al-Asasiyah li Kulli Fard

Kitabullah Al-Khalid Al-Qur`anul Karim

Dalam bukunya Al-Islam bainal Ulama’ wal Hukkam, Syekh Abdl Aziz Al Badri menjelaskan perjalanan hidup ulama salaf, ulama aktivis, dan fuqaha mujahidin, yang menghadapi kedzaliman dan orang-orang dzalim, dalam memperjuangkan izzul Islam wal muslimin. Buku tersebut mengisahkan teladan-teladan dakwah yang rela berjuang dan berani menghadapi penguasa dzalim demi terucapnya kalimat haq. Disebutlah Said bin Al Musayyib, Said bin Jubir, Ja’far Ash-Shadiq, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ibnu Hanbal, Syafi’i, Al-Bukhari, Izz bin Abdus Salam, dan Ibnu Taimiyah.

Selain itu, buku tersebut juga menceritakan tentang jihadnya para ulama, seperti Abdullah bin Al-Mubarak, Ibnu Taimiyah, Asad bin Furat, dan lain-lain. Ia juga  membahas sikap ulama khalaf, seperti Ahmad As-Sirhindi, Ahmad bin Irfan Al-Hindi, Izzuddin Al-Qassam, Abdul Qadir Al-Jazairi, Muhammad Al-Mahdi, Ahmad As-Sanusi, Umar Al-Mukhtar, ulama aktivis, dan pejuang yang tulus lainnya.

Ustadz Abdullah Al-Husaini dalam kata pengantar buku Syekh Abdul Aziz Al-Badri berjudul Al-Islam bainal Ulama wal Hukkam pada cetakan kedua yang diterbitkan oleh Darul Qalam Kuwait tahun 1986 menulis, “Pada perang 1967, Yahudi menyerbu Al-Quds, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Sinai, selama enam hari atau bahkan enam jam. Syekh Al-Badri kelihatan marah sekali. Beliau mengirim telegram kepada pemimpin negara-negara Islam, membebankan pada mereka tanggung jawab terhadap Al-Quds, dan menuduh orang-orang yang menyetujui gencatan senjata sebagai penghianat. Ia juga membentuk delegasi nasional Islam yang berkeliling ke dunia Islam, untuk mendorong kekuatan dan massa Islam bangkit memikul tanggung jawab terhadap krisis ini dan menegaskan Islam bukan sebab kekalahan, karena di perang sama sekali tidak ada nama Islam. Delegasi ini mengunjungi India, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Iran, dan Afghanistan.

Setelah delegasi tersebut kembali ke Baghdad, Syekh Abdul Aziz Al-Badri menyelenggarakan konferensi pers untuk menjelaskan apa yang ia saksikan di dunia Islam, yaitu potensi yang tidak tergarap, padahal seharusnya dapat didayagunakan untuk membantu kasus Palestina. Ia tidak setuju krisis ini dikatakan krisis lokal dunia Arab saja, bukan krisis umum dunia Islam yang luas. Ia khawatir penyempitan area krisis ini terus berlanjut, sebab itu berarti kelak krisis Palestina menjadi persoalan internal bangsa Palestina saja.”

Keberanian Al-Badri dalam menyampaikan kebenaran tidak pilih-pilih. Dalam setiap kesempatan, baik itu khutbah ataupun ceramah-ceramah ke-Islaman, Syekh Abdul Aziz Al-Badri selalu menyampaikan kalimat haq walaupun dihadapan penguasa. Abdul Karim Qasim, penguasa Baghdad pada saat itu, memerintah dengan ‘tangan besi’. Dia menobatkan dirinya sebagai “Penguasa Tunggal”. Tindakan ini langsung dikomentari oleh Al-Badri dengan menjuluki Abdul Karim Qasim sebagai ‘Orang kaku, kasar, dan terkenal kejahatannya’.”

Koreksi Syekh Abdul Aziz Al-Badri terhadap pemerintah mencapai puncaknya ketika Abdul Karim Qasim menetapkan hukuman mati kepada sebagian komandan pasukan yang ikhlas, seperti Nazhim Ath-Thabqajali, Rafa’at Haji Siri, dan lain-lain. Syekh Abdul Aziz Al-Badri pun menggerakkan massa dan memimpin demonstrasi besar yang jumlahnya diperkirakan mencapai empat puluh ribu demonstran. Semuanya menuntut lengsernya Abdul Karim Qasim. Syekh Abdul Aziz Al-Badri juga mengeluarkan fatwa memvonis kafir orang-orang komunis yang menjadi pembela dan pendukung Abdul Karim Qasim. Abdul Aziz Al-Badri menuntut memerangi dan menggagalkan rekayasa jahat mereka.

Atas tindakan tersebut, Abdul Karim Qasim akhirnya menetapkan status tahanan rumah kepada Syekh Abdul Aziz Al Badri selama setahun penuh dari 2 Desember 1959 sampai 7 Agustus 1960. Namun, perjuangan Al Badri tidak terhenti hanya karena tahanan rumah tersebut. Ketika hukuman ini dicabut, Abdul Aziz Al Badri tidak menghentikan khotbah-khotbahnya, memobilisasi massa untuk melawan Abdul Karim Qasim dan antek-anteknya. Atas tindakannya tersebut, kembali ia dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya, dengan menetapkan status tahanan rumah.

Catatan :

Beliau wafat karena kekejaman rezim Saddam Hussain , mengenai kekejaman saddam ini, Dr. Abbas Bakhtiar menulis : Diantara ratusan eksekusi dan pembunuhan , Saddam juga bertanggungjawab terhadap pembunuhan tokoh-tokoh agama dari Sunni seperti Sekh Abdul Aziz Al Badri , Al Shaikh Nadhum Al Asi, Al Sekh Al Shahrazori, Al Shekh Umar Shaqlawa, Al Shekh Rami Al Kirkukly, Al Shekh Mohamad Shafeeq Al Badri, Abdul Ghani Shindaladll ”( September 30, 2009 — titok priastomo)

Terjadinya global war and terrorism diawali dengan tragedi serangan pada gedung WTC dan Pentagon.  Saat itu Presiden AS George W Bush mengultimatum pihak yang dituduhnya melakukan hal tersebut, yakni jaringan Al-Qaidah.

Ancaman Bush tersebut sebenarnya bertujuan jangka panjang. Sebab Barat menilai, setelah usai perang dingin melawan Komunis, yang menjadi ancaman Barat berikutnya adalah dunia Islam. Demikian salah satu kesimpulan Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto dalam seminar bertajuk, “International Security Facing the Challenge of Terrorism: International Cooperation and Domestic Support” di Fakultas Hubungan Internasional (HI) Unair di Gedung C FISIP Unair, Selasa (10/9).

Menurut Ismail, indikasi tersebut telah dibaca oleh para ilmuwan dan pakar. Contoh Samuel P Huntington dengan perspektifnya yang tertuang dalam buku Clash of Civilization. Oleh karena itu, pasca hancurnya WTC dan Pentagon, AS berusaha memberikan efek global dengan istilah war on terrorism (perang terhadap teroris), dan itu berarti perang terhadap Islam. Karena bagi mereka, “teroris” adalah Islam.

Hal itu tak mengherankan. Sesaat setelah itu, FBI merilis daftar jaringan “teroris”, 90 persen adalah jaringan dan sel-sel Islam.

Anehnya, menurut Ismail Yusanto,  kampanye ‘perang melawan teror’ yang dikampanyekan Amerika itu bertolak belakang dengan tindakan AS sendiri yang juga melakukan “teror”.

AS sendiri yang telah membunuh rakyat Afganistan dan Iraq tak disebut teroris. Bahkan, Israel yang telah membunuh,  mengintimidasi, dan merebut tanah rakyat Palestina tak disebut sebagai teroris.

“Seharusnya mereka ini disebut mbahnya teroris,” ujar Ismail yang disambut tawa para peserta.

Dia menegaskan, seharusnya AS dan Israel-lah yang harus disebut teroris internasional. Seperti Obama, Presiden AS sekarang, hanya diam saja ketika Israel melancarkan agresinya terhadap warga di Gaza. Seolah-olah Obama tidak tahu hal tersebut.

Terkait masalah pengeboman di tanah air, Ismail juga sempat mempertanyakan motif  serta sejumlah kejanggalan yang terjadi.  Dari sejumlah kasus pengeboman yang ada, ternyata bukan ditujukan ke tempat sasaran perwakilan AS ataupun Australia secara langsung, seperti Bom Bali 1 dan 2. Padahal target yang dibidik adalah AS dan Australia.

Yang tak kalah menarik, kaum Muslim yang  terkait kasus peledakan, tiba-tiba dikait-kaitkan dengan simbol-simbol Islam dan institusi pendidikan: apakah sang pelaku lulusan pesantren atau lulusan kampus tertentu. Sehingga secara tidak langsung menstigmatisasi, tidak hanya pelaku, namun juga institusinya.

Ini sangat berbeda dengan kasus korupsi. “Seharusnya, para koruptor harus diusut, lulusan dari mana? Sehingga jelas, kampus mana yang melahirkan koruptor,” tegasnya. [www.hidayatullah.com]

Halqah Islam dan Peradaban Edisi 14

Tema: “Mafioso Peradilan: Potret Bobroknya Sistem Peradilan Sekuler. (Indonesia di bawah Bayang People Power?)”

InsyaAllah akan menghadirkan:
1. Prof Hikmahanto Juwana SH LLM PhD* (Pakar Hukum UI)
2. Bambang Widjayanto* (Kuasa Hukum KPK)
3. Netta Sanusi Pane* (Indonesian Police Watch)
4. Ust. Ismail Yusanto (Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia)

Kamis, 19 November 2009
Pukul 13.00-16.00 WIB
Auditorium Adhiyana Wisma Antara Lt. 2
Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta

Pendengar di rumah dapat berinteraksi langsung melalui Radio Streaming di di HTI Channel Radio (www.hizbut-tahrir.or.id/hti-channel)

Cp. Ichank 085710014463 / Rikza 081384498159

Pemerintah Mesir telah mulai memompa gas ke negara Yahudi untuk pertama kalinya sebelum satu setengah tahun yang lalu dengan volume gas 1,7 milyar meter kubik selama 15 tahun yang dapat diperpanjang lagi.

Pemompaan gas dari Mesir yang baru kepada negara Yahudi ini dilakukan dalam rangka untuk membantu pembangunan pemukiman di tanah Palestina, sementara di saat yang sama satu setengah juta lebih warga Palestina di Jalur Gaza kesulitan untuk mendapatkan semen meski hanya segenggam. (kantor berita HT, 9/11/2009)

Departemen Pertahanan Amerika memperkirakan penjualan senjatanya pada tahun 2010 dengan nilai transaksi sekitar tiga puluh delapan miliar dolar AS.

Meskipun transaksi penjualan senjata Amerika begitu besar, namun perekonomian AS masih dalam keadaan perlambatan ekonomi, dimana tingkat pengangguran untuk pertama kalinya dalam tiga dekade yang mencapai sepuluh persen, dengan 190 ribu orang kehilangan pekerjaan. (kantor berita HT, 9/11/2009)

Laporan mengatakan bahwa Arab Saudi telah memindahkan brigade militer keempat dari wilayah Mushaith ke wilayah Najran untuk berpartisipasi dalam perang di Yaman.

Pemerintah Arab Saudi dan kelompok Houthi masing-masing mengklaim pencapaian kemenangan dalam pertempuran yang pecah di sepanjang perbatasan. Sementara pemerintah AS mengatakan bahwa perang di Yaman ini diperkirakan akan berlangsung lama, sehingga ia meminta untuk menjaga keselamatan warga sipil.

Sesungguhnya Amerika dan para anteknya di belakang berkobarnya perang sipil yang tidak masuk akal di Yaman ini, yaitu perang yang pasti akan membawa bencana dan tragedi baru bagi kaum Muslim.

Sementara alasan-alasan aliran dan sektarian yang tidak berdasar itulah yang digunakan oleh para pemimpin Yaman dan Arab Saudi sebagai pembenaran untuk terlibat dalam perang kotor ini. (kantor berita HT, 9/11/2009)

“Yang mau saya katakan adalah bahwa sangat mungkin dibalik ini kita melihat bayangan markus (mafia kasus). Mafia-mafia hukum yang kita ingin berantas,” tegas anggota Tim Delapan Todung Mulya Lubis kepada pers seusai mendengar keterangan dari tim LPSK di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Selasa (10/11).

Tim LPSK yang hadir diantaranya Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan lima orang komisioner LPSK termasuk Ketut Sudiharsa.

Perlindungan terhadap Anggoro yang dilakukan LPSK terungkap dalam rekaman pembicaraan telepon antara Ketut Sudiharsa dengan Anggodo Widjojo, adik Anggoro. Dalam rekaman itu disebut-sebut ada hadiah mobil untuk Ketut karena mempermudah perlindungan kepada Anggoro.

“Ini lembaga yang kita ingin tanya karena nama LPSK ini disebut-sebut dalam pembicaraan rekaman di MK. Sejauhmana LPSK betul-betul terlibat dalam kasus yang menyangkut Anggodo yang sepertinya menguasai cukup banyak hubungan-hubungan yang ditengarai berkaitan dengan kasus dugaan rekayasa kriminalisasi terhadap pimpinan KPK,” cetus Todung.

Namun, Todung mengaku tidak menanyakan perihal hadiah mobil tersebut.

Setelah mendengar keterangan dari LPSK, Tim Delapan semakin yakin adanya indikasi kuat mafia peradilan karena rekomendasi perlindungan terhadap Anggoro berasal dari Polri.

“Kami sudah mendapatkan gambaran yang cukup lengkap bahwa sebetulnya kasus Bibit dan Chandra memang kasus yang cukup melibatkan dan menarik perhatian lembaga-lembaga negara yang lain. Kita memang punya tanda tanya kenapa cukup banyak minat dan interest terhadap LPSK ini, terhadap perlindungan saksi, malah kita juga mempertanyakan kok ada inisiatif dari pihak kepolisian untuk ikut dalam memfasilitasi perlindungan saksi yang dilakukan oleh LPSK. Ini sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik kami, betul-betul menimbulkan tanya tanya ada apa dibalik ini,” tutur Todung.

Menurutnya, LPSK merupakan lembaga yang sangat startegis dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya untuk melindungi whistle blower atau orang yang mengungkap kasus korupsi. “LPSK ini salah satu fungsinya adalah antara lain adalah melindungi whistle blower, mereka yang meniup pluit dalam membongkar kasus korupsi. Dan kita mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang mafia ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan yang cukup banyak untuk kita menyusun rekomendasi ke depan,” kata Todung. (mediaindonesia.com, 10/11/2009)

Pemutaran rekaman telepon hasil penyadapan KPK yang ditonton oleh masyarakat luas itu kemudian menjadi pendorong kuat bagi mereka untuk menggugat seluruh instrumen penegak hukum dan sistem peradilan yang ada. Gugatan tersebut kemudian mereka lampiaskan baik di dunia nyata (mulai demonstrasi hingga unjuk seni parodi) maupun di dunia maya/internet (mulai dari ekspresi kekecewaan hingga kecaman).

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pun makin rendah. Menurut jajak pendapat Kompas, 89,8% masyarakat percaya bahwa keputusan hukum di Indonesia bisa dibeli dengan uang (Kompas, 9/11/09).

Singkatnya, masyarakat seperti terbuka matanya dan mulai menyadari betapa suap-menyuap dan korupsi telah berurat akar dan menjadi lazim di negeri ini, khususnya di dunia peradilan.

Mafia Hukum: Bukti Nyata Kebobrokan Sistem Hukum dan Peradilan Sekular

Kasus di atas menjadi bukti nyata betapa amburadulnya sistem hukum dan peradilan sekular di Indonesia; baik menyangkut aparat penegak hukum, lembaga-lembaga hukum yang ada maupun undang-undang dan peraturan yang dijadikan acuannya. Undang-undang yang ada gagal mengatasi seluruh kasus hukum di masyarakat yang membutuhkan keadilan. Akibatnya, masih sering dibutuhkan adanya payung hukum baru seperti Perppu ataupun produk hukum yang lain saat UU atau peraturan yang ada dianggap tidak cukup memadai. Aparat dan lembaga hukum yang ada pun dianggap tidak cukup memadai dalam menangani banyak kasus hukum dan peradilan. Akibatnya, dibentuklah kemudian Tim Pencari Fakta (TPF) atas sejumlah kasus hukum di negeri ini sering terjadi. Terakhir, dalam kisruh KPK-Polri, dibentuk Tim 8 oleh Presiden. Sebagian pihak menilai kebijakan ini menjadi blunder dan kontradiktif (berlawanan) dengan sistem hukum yang ada, juga dengan sejumlah lembaga penegak hukum yang ada.

Sementara itu, Global Corruption Report melansir sekitar US$ 40 miliar (sekitar Rp 400 triliun) digunakan dunia usaha untuk menyuap pejabat setiap tahun. Pemberian suap itu bertujuan untuk memudahkan bisnis dan bahkan ada yang bermotif politik: mempertahankan pemerintahan yang korup! Suap sepertinya sudah menjadi “tradisi” dalam berbagai macam urusan apapun di negeri ini. “Semua itu dilakukan dengan modus operandi yang sangat terorganisasi,” kata Ketua Dewan Pengurus Transparansi Internasional Indonesia (TII) Todung Mulya Lubis saat peluncuran Global Corruption Report 2009, di Jakarta, Rabu (7/10).

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang penduduknya mayoritas Muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, The Strait Time, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai “the envelope country” karena segala hal bisa dibeli; entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain.

Kasus korupsi yang ditangani KPK sejak Januari 2008-Agustus 2009 didominasi oleh modus suap. Menurut data ICW (Indonesia Coruption Watch), dari 95 kasus, ada 34 kasus (35,79 persen) modusnya suap; menyusul mark up 19 kasus (20 persen), penggelapan atau pungutan 18 kasus (18,95 persen), penyalahgunaan anggaran 15 kasus (15,79 persen), penunjukan langsung 8 kasus (8,42 persen), dan 1 kasus pemerasan. “Modus korupsi terbanyak yang diungkap KPK adalah suap.

Adapun dilihat dari latar belakangan profesi, tersangka korupsi paling dominan adalah swasta. Dari 95 tersangka: 19 di antaranya adalah swasta; disusul anggota DPR/DPRD 18 orang, pejabat eselon dan pimpro 17 orang; duta besar, pejabat konsulat dan imigrasi ada 13 orang; kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) 12 orang; dewan gubernur/pejabat Bank Indonesia 7 orang; pejabat BUMN 5 orang; komisi negara 2 negara; aparat hukum dan BPK masing-masing 1 orang. Mereka tersangkut kasus kejahatan baik karena korupsi yang merugikan keuangan negara, terlibat suap, menerima gratifikasi (hadiah) atau melakukan penggelapan, pemerasan, dan perbuatan curang lainnya.

Mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie menyebut lebih dari Rp 300 triliun dana—baik dari penggelapan pajak, kebocoran APBN maupun penggelapan hasil sumberdaya alam—menguap masuk ke kantong para koruptor. Selain itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara sering merugikan rakyat. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh (semacam UU Energi, UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan), adanya impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolutif karena di belakangnya ada praktik korupsi.

Melihat semua fakta di atas, tentu tidak salah jika masyarakat sampai pada sebuah kesimpulan, mafioso peradilan betul-betul telah mengakar dan meruntuhkan sistem peradilan di negeri ini. Akibatnya, jalannya roda pemerintahan terganggu, karena para birokrat tidak bekerja secara optimal. Efek dominonya, masyarakat semakin menderita dan menggantang asap keadilan.

Pertanyaannya, akankah umat Islam yang menjadi mayoritas dan sekaligus “penentu hitam-putihnya negeri ini” tetap mempertahankan produk hukum dan peradilan dari sistem sekular yang terbukti bobrok seperti saat ini? Tentu tidak! Jika demikian, apa solusinya?

Solusi Islam

Sebagai sebuah sistem hidup yang paripurna, yang berasal dari sang Pencipta yang Mahaseperuna, Allah ‘Azza wa Jalla, Islam memiliki sejumlah cara yang sangat gamblang untuk menanggulangi berbagai masalah manusia, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya kasus korupsi, suap-menyuap dan maraknya mafia peradilan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sistem penggajian yang layak.

Sebagai manusia biasa, para pejabat/birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Rasul saw. bersabda:

«مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ خَادِمًا فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ مَسْكَنًا فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ، أَوْ سَارِقٌ»

Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah; atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan; atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah; atau tidak mempunyai tunggangan (kendaraan), hendaknya mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri! (HR Abu Dawud).

2. Larangan suap dan menerima hadiah.

Tentang suap, Rasulullah saw. bersabda:

Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap (HR Abu Dawud).

Tentang larangan menerima hadiah, Rasul saw. juga bersabda:

« مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ »

Tidak pantas seorang petugas yang kami utus datang dan berkata, “Ini untuk Anda, sementara ini adalah hadiah yang diberikan untuk saya.” Mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu memperhatikan, apakah ia akan mendapatkan hadiah atau tidak?! (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).

3. Penghitungan kekayaan pejabat.

Agar tidak berbuat curang, Khalifah Umar ra. selalu menghitung kekayaan para pejabatnya di awal dan di akhir jabatannya. Jika terdapat kenaikan tidak wajar, Khalifah Umar ra. akan memaksa mereka untuk menyerahkan kelebihan itu kepada negara (Lihat: Thabaqât Ibn Sa’ad, Târîkh al-Khulafâ’ as-Suyuthi).

4. Teladan dari pemimpin.

Dengan keteladan pemimpin, tindakan atas penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan juga tidak sulit dilakukan. Khalifah Umar ra., misalnya, pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar ra. Pasalnya, unta tersebut kedapatan ada bersama beberapa unta lain yang digembalakan di padang rumput milik negara. Khalifah Umar ra. menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan fasilitas negara.

5. Hukuman setimpal.

Pada galibnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawâjir (pencegah). Dengan hukuman setimpal atas koruptor, misalnya, pejabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Dalam hukum Islam, korupsi merupakan kejahatan yang pelakunya wajib dikenai hukuman ta’zîr. Bentuknya bisa berupa hukuman tasyhîr (dipermalukan di depan umum), hukuman kurungan, dll; tentu disertai dengan penyitaan hasil korupsi oleh negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pernah menetapkan sanksi hukuman cambuk dan penahanan dalam waktu lama terhadap koruptor (Ibn Abi Syaibah, Mushannaf Ibn Abi Syaibah, V/528; Mushannaf Abd ar-Razaq, X/209). Adapun Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Pernah menyita seluruh harta pejabatnya yang dicurigai sebagai hasil korupsi.

6. Pengawasan masyarakat.

Masyarakat jelas turut berperan dalam menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Jika di dalam masyarakat tumbuh budaya anti korupsi, insya Allah masyarakat akan berperan efektif dalam mengawasi setiap tindakan para birokrat sehingga korupsi bisa dicegah.

7. Pengendalian diri dengan iman yang teguh.

Korupsi atau tidak, pada akhirnya memang berpulang pada kekuatan iman dan kontrol diri para birokrat itu sendiri. Dengan iman yang teguh, ia akan merasa selalu diawasi Allah SWT dan selalu takut untuk melakukan penyelewengan yang akan membawanya pada azab neraka.

Wahai kaum Muslim:

Semua langkah dan cara di atas memang hanya mungkin diterapkan dalam sistem Islam, mustahil bisa dilaksanakan dalam sistem sekular yang bobrok ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan sistem Islam dalam wujud tegaknya syariah Islam secara total dalam negara (yakni Khilafah Islam) tidak boleh berhenti. Selain karena ia merupakan kewajiban dari Allah SWT atas umat Islam, juga karena hanya syariah Islamlah—yang diterapkan dalam institusi Khilafah—yang menjadi sumber kemaslahatan dan rahmat bagi kaum Muslim, bahkan bagi umat manusia seluruhnya. Allah SWT berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]

Tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS al-Anbiya’ ]21]: 107).

KOMENTAR AL-ISLAM:

Presiden Didesak Bentuk Tim Berantas Mafia Hukum (Republika, 10/10/2009).

Terapkan dulu hukum Islam secara total dalam negara, pasti mafia hukum akan bisa dibabat habis!

Download (32MB)

Pada sesi pemaparan testimony yang lainnya, KH Fakhruddin selaku Ketua Umum MUI Kec. Anyer juga menyampaikan pentingnya membumikan Syariat Islam sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Beliau menekankan pentingnya ‘amar ma’ruf nahyi mungkar agar benar-benar mendapat barokah dari Allah SWT.

Selanjutnya Kiai Drs Fathoni Hamid yang juga mewakili kalangan Kampus Al-Khairiyah mengingatkan peristiwa Geger Cilegon yang dimotori para Ulama dalam mengusir penjajah kafir Belanda semestinya menjadi inspirasi dalam perjuangan Islam. Disinilah urgensi Syariat Islam mengawal sebuah perubahan.

Pada testimoni ketiga yang disampaikan ulama kharismatik, KH Drs Mansyur Muhyidin secara tegas dan gambling mengajak kepada para ulama untuk mendukung perjuangan HTI dalam mengemban dakwah Syariah & Khilafah. Beliau mengutip maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa waajib
“Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya.” Oleh karena itu, Kasepuhan Ulama berharap dapat bersama-sama HTI untuk memperjuangkannya.

Sedangkan pada sesi penyampaian oleh Ustad Ahmad Junaidi dari DPP HTI menekankan bahwa paska Muktamar Ulama Nasional (MUN) yang dihadiri lebih dari 7000 ulama nasional dan dunia ada agenda penting yaitu menjemput Nashrullah atau pertolongan Allah dengan bersama-sama mendakwahkan Syariah dan Khilafah bersama HT. Dengan istiqomah meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW, insya Allah kemenangan yang dijanjikan-Nya akan segera diberikan sebagaimana janji-janji Allah yang lainnya.

Suasana takbir dan gelora pejuangan nampak terasa lagi saat penanda-tanganan Mitsaq Ulama/ Piagam Ulama untuk bersama-sama HT memperjuangkan kemuliaan Islam dengan Syariah dan Khilafah. Bahkan para Kiai langsung memanggil rekan-rekannya tanpa sungkan untuk segera memberikan dukungan tsb sekaligus menorehkan dukungan pada spanduk Mitsaq Ulama tsb.

Ba’da sholat dzuhur acara ditindak-lanjuti dengan ramah-tamah dan alhamdulillah penjelasan yang disampaikan Ustad Junaidi berkaitan dengan metode perjuangan dan peraturan kajian mampu mengugah dan hasilnya banyak diantara ulama yang siap dengan kajian rutin/ murakazzah baik sepekan sekali maupun sebulan sekali. Bahkan tidak segan-segan para ulama dan assatidz menyebut siap halqah dengan HT. Allahu Akbar. (Humas Cilegon)