Earth Hails - Bumi Memanggil

KONTEMPLASI 3.21-22

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Tue, 31 Mar 2015 18:33:00 +0000

Pada kesadaran substansi, adalah nyata bahwa semua kejadian memiliki tujuan. Termasuk kejadian penderitaan, seperti kehancuran hati, kepedihan, dst, itu semua memiliki tujuan. Memberikan sebuah "sign", bahwa ada yg tidak beres, sekaligus mmberikan peringatan utk segera melakukan perubahan-perubahan.

Begitu juga ketika jiwa dipenuhi emosional & keterbakaran, mengisyaratkan kita utk segera menjauhkan diri dari situasi tersebut, sembari terus melakukan pembenahan internal.

Kita diarahkan utk mampu melepaskan segala keterikatan kontraproduktif, paradoksitas & pengingkaran yg berulang berputar pada labirin dusta. Dan penderitaan merupakan bentuk pelepasan dgn cara paksa. Seperti misalnya/sebagai contoh, ketika subject yg bernama 'kekasih' menyakiti kita berulang-ulang. Semakin sering tersakiti dan semakin besar rasa sakit, serta keberulangan yg smakin konsisten, maka adalah fitrah, ketika contoh wujud keduniaan tsb hanya semakin membawa pada keinginan utk lepas & "berhenti".

Keterikatan paradoksitas & kontradiktif menimbulkan rasa sakit yg semakin besar dan dalam. Merobekkan luka yg menganga lebar serta menjalarkan infeksi jiwa yg tdk berkesudahan..

Hanya dengan merubah keterikatan terhadap wujud dunia kepada keterikatan terhadap Tuhan lah yg akan menjadi penawar total dan massif. Untuk kemudian dari situ berangkat utk melakukan perubahan-perubahan dengan sepenuh upaya, yg hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT di 13: 2, yg menyatakan bahwa: " Sesungguhnya Allah tdk mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yg mengubah keadaan yg ada pada diri mereka sendiri".

Karena setelah trjebak kedalam bentuk kekecewaan & kekoyakkan hati, akan membawa kita pada kesadaran yg mendalam, mampu melihat dengan gamblang dan jernih, yg menggerakkan aliran darah, logika-pikiran, serta setiap denyut nadi dan sel-sel dalam tubuh, bahkan setiap hela nafas utk bergerak menjauh atau menghancurkannya sekalian dengan/sebagaimana pola "hancur" dari 'subject' tadi mmperlakukannya sesuai kehendak & kemauan personalnya saja.

Demikianlah sistematika causalitas berlaku sebagai irisan ataupun leburan antara kekecewaan dan kesadaran..

Semoga kita semua dijauhkan dari keadaan penderitaan tsb dan dari karakter "subject" spt tersebut diatas.

Salam,

nk - "Earth Hails"

Paradoksitas & Kontradiksi

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Tue, 31 Mar 2015 18:31:00 +0000

Saat harapan/do'a beroposisi dengan aplikasi perilaku & tindakan, itulah realitas pada keseharian kita di zaman modern ini.

Dekatkan saya dgn tata etika Tuhan, tapi jgn jauhkan saya dari baju seksi, ketat dan gaul.

Berikan saya karunia Tuhan yg tak berbatas, tapi pastikan juga karier saya & pergaulan bergengsi selalu meliputi saya.

Bersyukur atas hidayah/taufik utk mampu berjilbab, tapi jgn jauhkan saya dari penampilan cantik, menggoda, modern, supel gaul dengan lawan jenis, dan bisikan pujian bhwa saya sensual.

Bersyukur atas keimanan utk selalu sholat, mengaji, dll. Tapi jangan jauhkan saya utk selalu peroleh sisa anggaran berlebih, peluang korupsi, dan rasa hormat orang terhadap jabatan saya.

Alhmdulillah saya menguasai ilmu agama, seringkali dijadikan imam sholat, khutbah dan memimpin do'a. Tapi jgn jauhkan saya dari karir jabatan, uang tips, proyek & kegiatan meski harus abai terhadap nilai-nilai keagamaan itu sendiri.

Disadari atau tdk, keseharian kita adalah wujud paradoksitas & kontradiktif yg sangat nyata.

"Dan apa saja musibah yg menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, ......." (42: 30)

nk - "Earth Hails"

CITA CHAPTER 1516

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Tue, 31 Mar 2015 18:26:00 +0000

Suatu saat kelak

Ketika angin fajar menerpa
Sejuk & kosong
Gemericik air di parit

Air mata Ibu masih belum kering
Tanah & langit bersolek
Wajah itupun msh tertunduk
Sayu pada binar yg hampir binasa

Semua kenangan
Kesenangan & perjuangan
Kepedihan & harapan
Serta cita..

Dan sungguh,
Kibar merah putih
Tak pernah padam
Di dada & nurani

Pagi msh terus bersolek
Langkahku terus membara
Pada negeri di ujung cakrawala
Barat-utara..

Dan hormatku,
Untuk tanah ini
Yang memberiku bunga
Juga selaksa lara..

nk - "Earth Hails"

POLICY PAPER PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT)

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Tue, 21 Oct 2014 17:47:00 +0000

KERTAS KEBIJAKAN

ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT)
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Permasalahan Mendasar

Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) yang telah dilaksanakan dari tahun 2006, telah mencakup 33 provinsi di seluruh Indonesia, menghadapi permasalahan mendasar pada harmonisasi & validasi data/informasi, interkoneksi program di internal & eksternal Kemensos RI yang bermuara kepada komplimentaritas program terkait dalam skema Kemitraan Startegis, menuju kepada komprehensifitas & keberlanjutan program.

Potensi

Kementerian Sosial pada implementasi program ASLUT memiliki potensi mendasar berupa regulasi/perundang-undangan yang memayungi, PSKS yang dimiliki di pusat maupun daerah, para mitra yang bergerak di bidang lanjut usia, serta social capital masyarkat.

Rekomendasi Kebijakan

1.	Pembenahan & penguatan data sebagai gambaran “input” dari program ASLUT
2.	Internalisasi Program ASLUT dalam Program Day Care, atau merupakan bagian dari Program Daycare Lanjut usia
3.	Kemitraan Strategis dalam bentuk komplimentaritas, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kualitas & perluasan jangkauan program, serta sustainibilitas program

POLICY PAPER

ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR

Team: Syauqi, Nursyamsu, Mulia Astuti,...

E-mail : biroperencanaan@gmail.com

Analisa Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial, Biro Perencanaan

2014

Abstract

Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; ayat (2) sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: a pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b pelayanan kesehatan; c pelayanan kesempatan kerja; d pelayanan pendidikan dan pelatihan; e kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f kemudahan dalam layanan bantuan hokum; g perlindungan sosial; dan h bantuan sosial; ayat (3) bagi lansia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (2) kecuali huruf “c”, huruf “d” dan huruf “h”; ayat (4) bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (2) kecuali huruf “g”.

Permasalahan terbesar lanjut usia di Indonesia adalah kemiskinan, sehingga mereka tidak mempunyai jaminan kesehatan, hari tua dan pensiun. Kondisi lansia miskin diperburuk oleh keterlantaran, disabilitas dan potensi mengalami sosial exclusion. Aksesibilitas lansia juga masih rendah, dan lansia masih dianggap sebagai beban, bukan sebagai modal, padahal seharusnya lansia harus dihargai peranannya dalam mendukung pembangunan nasional.. Kondisi ini diperparah dengan realitas empirik yang menunjukkan bahwa lansia terlantar masih banyak yang belum tersentuh program kesejahteraan sosial dari pemerintah.

Merespon realitas empirik yang ada, dan sebagai pelaksanaan amanat undang-undang, Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI telah memberikan perlindungan sosial bagi lansia tidak potensial dan terlantar melalui program “ Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)” yang pedoman pelaksanaannya telah diatur melalui Peraturan Menteri Sosial No.12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar.

Hasil proses Analisis Kebijakan yang dilakukan, baik melalui kajian literatur, field review, serta metodologi & teknik pengumpulan data lainnya menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi terkait program ASLUT adalah fase input yang belum valid, termasuk didalamnya data base terkait Lanjut Usia Terlantar; kemitraan strategis yang belum terbangun dengan baik, khususnya konteks komplimentaritas bagi capaian kesejahteraan Lanjut usia terlantar; juga jangkauan dan sustainibilitas program yang belum dijadikan fokus program. Disisi lain Kemensos memiliki potensi regulasi yang telah memadai, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersedia di Pusat maupun Daerah, pengalaman dalam penanganan lansia terlantar, serta para mitra yang bergerak di program terkait lanjut usia.

Merunut kepada situasi tersebut diatas, kertas kebijakan ini memberikan gambaran dan rekomendasi langsung kepada urgensi penataan ASLUT kedepan. Diantaranya adalah pembenahan dan penguatan data base, konstelasi program internal terkait lansia yang sudah dimiliki Direktorat PSLU, serta komplimentaritas yang bermuara pada kemitraan strategis, yang diyakini menjadi solusi rasional dalam memperluas jangkauan PMKS lansia terlantar serta akuntabilitas pada aspek sustainabilitas program, mengingat keterbatasan yang dimiliki Direktorat PSLU Kementerian Sosial.

Key words : kertas kebijakan, policy paper, lanjut usia, terlantar, kemiskinan, kesejahteraan..

Rasionalisasi

Meningkatnya angka harapan hidup disatu sisi, tidak diikuti oleh meningkatnya derajat kesejahteraan lansia. Berdasarkan hasil penelitian HelpAge International dan Lembaga Demografi UI, penduduk lansia terutama yang berada di usia 70 tahunan dan 80 tahun keatas memiliki angka kemiskinan tertinggi diantara kelompok populasi, yaitu 13,3% dan 16% secara berurutan. Pada saat yang sama terdapat juga sebagian populasi lansia, lebih besar daripada yang secara resmi diklasifikasikan sebagai miskin, yang sangat rentan untuk jatuh kedalam kemiskinan.

Proporsi lansia berusia lebih dari 60 tahun yang berada di bawah garis hampir miskin pada tahun 2009 adalah 27,5%, lebih dari dua kali lipat jumlah proporsi lansia yang berada dibawah garis kemiskinan resmi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2012, jumlah penduduk lansia mencapai 18,55 juta jiwa (10,32 juta perempuan dan 8,23 juta laki-laki) atau mencapai 7,57% dari seluruh penduduk. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial mencatat bahwa pada tahun 2010 sebanyak 2.851.606 jiwa lansia mengalami keterlantaran, dan pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 2.994.330 jiwa.

Kondisi kebutuhan mendasar lansia “terlantar” sangat buruk. Banyak yang mengalami kondisi kesehatan yang memprihatinkan, pemenuhan kebutuhan pangan sehat serta sandang & papan juga sangat buruk. Kondisi tersebut diperburuk oleh keterbatasan akses, disabilitas, dan mengalami pengucilan secara sosial (sosial exclusion). Diperlukan perlindungan sosial yang komprhensif untuk memperbaiki kehidupan sosial lanjut usia terlantar.

Perlindungan sosial bagi lanjut usia dilaksanakan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup lanjut usia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal yang meliputi: 1). asistensi sosial {bentuk perlindungan sosial yang ditujukan untuk meringankan beban hidup lanjut usia terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang yang disertai dengan pendampingan sosial}; 2). Kedaruratan {tindakan mendesak untuk menyelamatkan, melindungi, dan memulihkan kesejahteraan lanjut usia dalam situasi darurat, baik dalam situasi bencana maupun bagi yang mengalami perlakuan salah dalam bentuk layanan pengaduan, rujukan untuk pemulihan fisik dan mental, pendampingan, serta penempatan di tempat penanganan trauma lanjut usia}; 3). aksesibilitas {kemudahan dalam menggunakan sarana dan prasarana umum dan memperoleh fasilitas pelayanan dalam mendukung dan memperlancar mobilitas lanjut usia}; dan 4). pelayanan lanjut usia dalam keluarga pengganti {pelayanan sosial kepada lanjut usia di luar keluarganya dan di luar lembaga dengan cara tinggal di keluarga lain untuk mendapatkan pendampingan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar}.

Program ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) merupakan salah satu prorgam nasional yang bertujuan untuk meringankan beban lansia mikin & terlantar dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pemeliharaan kesehatan serta menikmati taraf hidup yang wajar.

Program ini bermula dari tahun 2006 dengan nama JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia). Berubah nama menajdi ASLUT di tahun 2010. Berikut perkembangan ASLUT dari 2006-2012, dimana tahun 2012 menandai ASLUT menjangkau seluruh Indonesia. Perkembangan ASLUT bisa dilihat dari skema berikut:

Skema 1

ASLUT 2006 - 2012

Sumber: Direktorat PSLU

Konsep lanjut usia terlantar dalam analisis kebijakan ini adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas, mengalami keterlantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun ekonomi, tidak mendapatkan pensiun, tidak memiliki asset, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak (Buku Pedoman Pelaksanaan Program ASLUT Tahun 2013).

Konsep ASLUT berdasarkan Buku Pedoman ASLUT Tahun 2013 adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk membantu lanjut usia terlantar agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Program ASLUT adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perhatian dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.

Program ASLUT bertujuan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya dengan cara pemberian uang tunai sebanyak Rp 200.000,- kepada lanjut usia yang memenuhi kriteria per orang per bulan selama satu tahun melalui lembaga penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah. Proses pemanfaatan dana oleh lanjut usia dikendalikan oleh petugas pendamping yang ditunjuk melaksanakan fungsi pendampingan guna memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan.

ASLUT dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Dit. Pelayanan Sosial Lanjut Usia) sebagai penannggungjawab program, lembaga penyalur dalam hal ini PT. POS sebagai penanggungjawab penyaluran dana kepada penerima ASLUT, dinas/instansi sosial provinsi sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di wilayahnya, dinas/instansi sosial kabupaten/kota sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di wilayahnya, serta pendamping sebagai petugas yang melakukan pendampingan terhadap penggunaan dan kemanfaatan penerima program ASLUT.

Penentuan daerah penerima program dilakukan dengan mempertimbangkan: 1). besarnya populasi lanjut usia terlantar (sesuai kriteria), kesiapan data dan tingkat kemiskinan di masing-masing prov/kab/kota; 2). kesiapan sumber daya manusia pengelola program, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor pendukung yang ada; 3). komitmen daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar seperti sharing budget, adanya kebijakan daerah atau PERDA yang perspektif lanjut usia dll; 4). hasil pelaksanaan program tahun sebelumnya yang mencakup tingkat keberhasilan program dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Model analisis kebijakan yang dilaksanakan adalah Model Retrospektif (application oriented), yaitu kajian implementasi kebijakan ASLUT dengan pendekatan evaluatif (menilai manfaat ASLUT) dan normatif (memberikan rekomendasi untuk perumusan perbaikan kebijakan mendatang).

Metodologi

Metode analisis kebijakan yang digunakan adalah analisis kebijakan integratif, yaitu melihat dinamika permasalahan yang ada dengan menggali data dan informasi baik sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan. Analisis kebijakan integratif yang dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan timbal balik baik sebelum maupun sesudahnya

Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi data (data lapangan, kebijakan yang ada, sumber data kunci pembuat kebijakan). Analisa ini dilakukan untuk dapat melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan naskah kebijakan.

Teknik pengumpulan data kegiatan analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan teknik, sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (indept interview); Wawancara mendalam adalah kegiatan untuk menggali informasi tentang pandangan, kepercayaan, pengalaman, pengakuan informasi mengenai suatu hal secara utuh.

2. Diskusi kelompok; Diskusi kelompok adalah proses memperoleh informasi mendalam untuk memperoleh pemahaman dari keragaman perspektif diantara kelompok yang menjadi subyek dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dilaksanakan pada saat field review yang dilaksanakan di 5 Provinsi (DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Jawa Barat) melalui interview dengan pihak Dinas Sosial Provinsi, diskusi kelompok dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Provinsi dengan 15 orang peserta.

3. Observasi; dilakukan untuk memperoleh informasi terkait ASLUT secara langsung dan tidak langsung dengan melihat gejala-gejala fisik, perilaku manusia dan simbol-simbol lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan kebijakan.

4. Studi Dokumentasi; Studi dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait ASLUT dengan mempelajari data kebijakan dan dokumentasi literatur lainnya yang berkaitan dengan kebijakan yang ASLUT.

Sumber data yang digunakan dalam analisis kebijakan ASLUT adalah:

1. Data primer; data dan/informasi yang bersumber dari para pihak terkait yang menjadi pelaksana, penerima dan pihak yang terkena dampak dari kebijakan.

2. Data sekunder; bersumber dari dokumen informasi, literatur dan hasil monev serta sumber-sumber tulisan lainnya yang berkaitan dengan analisis kebijakan.

3. Dokumen kebijakan terkait; data yang berkaitan langsung dengan kebijakan yang dianalisis, terutama untuk menyikap pertanyaan-pertanyaan pokok dalam analisis kebijakan tersebut.

Subyek/informan adalah para pihak terkait dalam program ASLUT yang dipengaruhi oleh kebijakan dan memainkan peran yang berkaitan dengan pengambilan dan implementasi kebijakan. Sebagaimana tergambar di skema 2 berikut ini:

Skema 2

Sumber Informasi & Teknik Pengumpulan Data

Rumusan masalah dirumuskan melalui beberapa pertanyaan untuk analisis kebijakan sebagai berikut:

1. Bagaimana persoalan dan solusi terkait input program Aslut (data, regulasi, anggaran) menurut pengelola, pendamping, LUT penerima ASLUT dan LUT Non Penerima Aslut.

2. Bagaimana persoalan dan solusi terkait proses program Aslut menurut pengelola, pendamping, LUT penerima ASLUT dan LUT Non Penerima Aslut.

3. Bagaimana manfaat program aslut bagi lansia terlantar dan dampak bagi keluarga dan masyarakat sekitar? (beban sosial dan atau manfaat sosial bagi keluarga & masyarakat sekitar akibat dari adanya ASLUT?)

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka tujuan analisis kebijakan ASLUT adalah:

1. Mengidentifikasi input program Aslut yang meliputi penerima Aslut (populasi lansia, lansia terlantar, kriteria lansia terlantar yang memperoleh aslut), jumlah pendamping, dan penganggaran (APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota dan sumber-sumber lainnya.

2. Mengetahui masalah/hambatan dalam pelaksanaan program Aslut (penetapan, penyaluran, pendampingan, pengendalian) serta solusi yang diharapkan.

3. Menganalisis penataan program Aslut kedepan.

4. Mengidentifikasi manfaat program Aslut bagi keluarga & masyarakat.

Informasi & Data Dukung

Beberapa informasi & data yang patut menjadi pertimbangan serta pemikiran terkait ASLUT diantaranya adalah:

1. Prosentase lansia berdasarkan kategori keterlantaran, 2009 versus 2012:

Sumber: BPS RI – Susenas Modul 2009 dan 2012

Bisa dilihat dari gambar 1 diatas, dari tahun 2009 sampai 2009 terjadi penurunan jumlah lansia terlantar sebesar 14,76-13,17= 1,5%

2. Kriteria keterlantaran

Kriteria seperti apa seorang lansia termasuk dalam kategori terlantar? Berdasarkan Profil PMKS 2012, kriteria keterlantaran penduduk lansia adalah: a. Tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD; b. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu; c. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati < 4 kali, hewani < 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu; d. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel; e. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur; f. Bila sakit tidak diobati; g. Bekerja > 35 jam seminggu (Profil PMKS 2012).

Kriteria yang paling banyak dialami lansia terlantar adalah tidak pernah sekolah/tidak tamat SD yaitu hampir 9 dari sepululuh lansia terlantar tidak tamat SD. Lebih dari setengah lansia terlantar hanya makan makanan pokok kurang dari 14 kali seminggu (55,00 %) dan memiliki pakaian kurang dari empat stel (54,45 %), Menurut perilaku pengobatannya hanya 10,56 persen lansia terlantar menyatakan tidak berobat ketika ia sakit. Secara rinci persentase lansia terlantar masing-masing kriteria keterlantaran tersebut terlihat pada Gambar 2 di bawah ini:

Sumber: BPS RI – Susenas Modul 2009 dan 2012

3. Tingkat pendidikan lansia terlantar

Pada umumnya sangat rendah yaitu 91,25 persen tidak tamat sekolah dasar atau tidak sekolah pada tahun 2009 dan menurun menjadi 88,82 persen pada tahun 2012 atau tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini dapat disebabkan terbatasnya fasilitas pendididikan pada saat mereka berada pada usia sekolah. Pembangungan SD Inpres baru dimulai pada tahun 1970 an dan wajib belajar baru dicanangkan pada tahun 1980 an. Tingkat pendidikan lansia terlantar tergambar berikut ini:

Sumber: BPS RI – Susenas Modul 2009 dan 2012

4. Makan pokok & makanan berportein tinggi pada lanjut usia terlantar

Data BPS RI - Susenas Modul 2009 dan 2012 menunjukkan lebih dari separuh lansia terlantar makan makanan pokok kurang dari 14 kali baik tahun 2009 maupun 2012 bahkan pada tahun 2012 ada peningkatan sebanyak 2 persen, sebagaimana tergambar berikut ini:

Dari sisi kebutuhan protein, sebagian besar lansia terlantar masih kekurang protein nabati atau 64,12 persen lansia terlantar makan makanan berprotein (nabati tinggi) kurang dari 4 kali. Gambar 5 menunjukkan bahwa kondisi lansia terlantar 74,71 persen masih kekurangan protein hewani atau dua kali atau kurang memakan protein hewani dalam seminggu terakhir, sebagaimana tergambar berikut ini:

Sumber: BPS RI – Susenas Modul 2009 dan 2012

Adapun untuk makanan dari bawah hewani yang berprotein tinggi, BPS RI – Susenas Modul 2009 – 2012 menunjukkan fakta sebagai berikut:

5. Sandang & tempat tidur tetap lansia terlantar

BPS RI – Susenas Modul 2009 dan 2012 menunjukkan bahwa lebih dari setengah atau 55,03 persen lansia terlantar memiliki pakaian kurang dari 4 stel, sebagaimana terlihat pada gambar 7. berikut ini:

Kondisi kelayakan rumah tempat tinggal lansia terlantar dapat dilihat pada Gambar 8 berikut:

Sumber: BPS RI – Susenas Modul 2012

Gambar 8 menunjukkan 12,56 persen lansia tidak mempunyai lokasi khusus tidur, 17,41 persen lansia tidur tidak dengan kasur atau tidak punya tempat tidur khusus, 17,12 persen lansia tidur dengan menggunakan kasur/mempunyai tempat tidur bersama atau lebih dari 3 orang, dan 52, 91 persen lansia telah memiliki tempat yang tetap untuk tidur yaitu dengan kasur/tempat tidur sendiri bersama kurang atau sama dengan 3 orang.

6. Jam kerja, kegiatan lansia terlantar, & kegiatan ekonomi lansia terlantar

Berkaitan dengan beban lansia yang sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga. Data Susenas 2012 terkait Jam kerja lansia terlantar yang bekerja dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:

Lebih dari separuh atau 59,95 persen lansia terlantar bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Hal ini berarti lansia terlantar masih menanggung beban pekerjaan melebihi kemampuan dan kondisi fisiknya yang mulai menurun.

Fakta tersebut juga didukung oleh kenyataan terkait kegiatan lansia terlantar yang rata-rata bekerja, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Berdasarkan Data BPS – Susenas Modul 2012, beban pekerjaan itu dilakukan sebagian besar untuk kegiatan ekonomi, mengurus rumah tangga dan lainnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 11 berikut

Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa kebijakan beserta metodologi riset sederhana termasuk field visit, maka permasalahan program ASLUT tersebut dapat disimpulkan kedalam 5 kategori yaitu: 1). data populasi lansia terlantar; 2). keterbatasan kuota lansia terlantar yang mendapatkan ASLUT; 3). skema dan kriteria penargetan ASLUT; 4). koordiasi peranan pusat, daerah, dan swasta dalam mendukung anggaran ASLUT; dan 5). manfaat program ASLUT pada konteks susatainibilitas.

Rekomendasi

Berdasarkan kepada temuan permasalahan utama program ASLUT, maka direkomendasikan kedepan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembenahan & penguatan data sebagai gambaran “input” dari program ASLUT. Verifikasi Data terpadu terkait ASLUT bekerja sama dengan BPS dan Pusdatin menjadi sangat penting.

2. Program ASLUT merupakan bagian dari Program layanan lanjut usia berbasis keluarga dan masyarakat. Hal ini berangkat dari kebijakan Ditjen Rehsos dalam penanganan PMKS dikembalikan kepada pihak keluarga atau walinya, dengan penguatan yang juga dilakukan kepada sistem keluarga/wali tersebut, dimana pelayanan sosial terhadap lansia dilakukan di rumah keluarga/wali lansia tersebut.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yaitu: Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat diperlukan untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupan yang lebih ramah bagi lanjut usia.

3. Kemitraan dalam bentuk komplimentaritas sangat disarankan untuk pencapaian program ASLUT yang lebih komprehensif & berkelanjutan.

Komplimentaritas ini juga diperlukan dalam penyusunan arah kebijakan antara Pusat & Daerah, juga antar unit kerja di Kementerian Sosial dan antar berbagai bidang pembangunan yang terkait dengan penanganan lansia.

Misalnya dari sisi kesehatan, ASLUT akan terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, untuk kelayakan tempat tinggal akan terkoneksi dengan program RTLH dan program di Kementerian Perumahan Rakyat, dan lain-lain.

Hal ini searah dengan kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 bahwa peningkatan advokasi pemenuhan hak lanjut usia melalui penyusunan peraturan, kebijakan, dan program terkait di tingkat pusat dan daerah, termasuk diantaranya kebijakan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan

perlindungan sosial.

Kesimpulan

Permasalahan ASLUT yang utama terletak pada pembenahan & validitas data serta pelaksanaan dan keberlanjutan program secara komprehensif. Pembenahan dan penguatan sistem data sebagai perwujudan fase “input” harus dilakukan, serta kemitraan yang dibangun sebagai opera komplimentaritas menjadi penekanan yang penting.

Diharapkan ASLUT kedepan akan semakin bisa menjangkau lanjut usia terlantar lebih banyak lagi dan berkeseinambungan.

Daftar Pustaka & Bacaan

William M. Dunn, Pengantar Analisi Kebijakan Publik, Edisi Kedua 1999, Gajah Mada University

DR. Riant Nugroho, Public Policy – Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Edisi Keempat 2012, PT Elex Media Komputindo – Gramedia Jakarta.

DR. Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Edisi Pertama 2014, Pustaka Pelajar.

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua 2013, Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yogyakarta.

W. Lawrence-Neuman, Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Edisi Ketujuh 2013, PT. Index Jakarta.

Partha Dasgupta & Ismail Serageldin, Social Capital a multificated Perspective. First Printing 1999, World bank Washington DC.

DR. Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan, Edisi Ketiga 2012, Pustaka Pelajar.

James Midgley, Social Welfare in Global Context, Second Edition 1999, Sage Publications International Educational & Professional Publisher Thousand Oaks, London.

Wayne Parsons, Public Policy – Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan, Edisi Pertama 2012, Kencana Prenada Media Group.

Prof. Jogiyanto HM, Pedoman Survey Kuesioner, Edisi Kedua 2013, BPFE YK.

Prof. DR. Sofjan Assauri MBA, Strategic Management – Sustainable Competitive Advantages, Lembaga Managemen FE UI.

Anthony Giddens, The Consultations of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial, Penerbit Pedati.

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Permensos No.12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ASLUT, Dit. PSLU Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI

NK - "Earth Hails"

AK Pembangunan di Ranah Pelayanan Publik (Part 2)

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Thu, 14 Aug 2014 18:47:00 +0000

Meneruskan tulisan sebelumnya "Algoritma Kebijakan (AK) Pembangunan di Ranah Pelayanan Publik, di waktu yang agak luang ini, coba dilanjutkan kembali..

Terkait kebijakan, ada yang mempertanyakan "apa sih bedanya kebijakan dengan undang-undang"? Pertanyaan yang nampaknya sederhana, namun cukup membuat merenung untuk bisa membedakannya dengan baik. Memang dengan mempertanyakan hal tersebut bisa jadi bukanlah hal yang penting, tapi tidak ada salahnya disampaikan sedikit sebagai pengingat saja. Secara sederhana kebijakan lebih memiliki sifat memandu untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan Undang-Undang cederung berisi larangan dan hal-hal untuk membatasi, karena menganggap masyarakat tidak hanya terdiri dari orang yang baik, namun juga ada orang-orang yang jahat.

Pertanyaan berikutnya yang lebih layak dipertanyakan adalah "apakah hubungan atau adakah hubungan antara kebijakan dan undang-undang?". Andrew Lee Suer & Maurice Sunkin (2003) menyatakan bahwa undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik, undang-undang adalah legitimasi resmi bagi kebijakan untuk memperoleh kekuasaan dalam kebijakan publik. Suer dan Sunkin menyatakan kemudian bahwa "Tahap-tahap legal utama mencerminkan dua peran fundamental yang dilakukan undang-undang dalam konstitusional. Dalam peran fundamental pertama, dalam bentuk legislasi, dapat dilihat sebagai alat yang memungkinkan pemerintah untuk melanjutkan kebijakannya. Pada peran lainnya, undang-undang dalam bentuk prinsip-prinsip legal yang ditegakkan oleh pengadilan menjadi mekanisme mengontrol kekuasaan pemerintah. Prinsip-prinsip pemerintahan terbatas..... ada batasan legal pemerintah".

Terkait definisi tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui:
1. Proses kebijakan adalah identifikasi masalah yang memerlukan tindakan pemerintah;
2. Kemudian Pemerintah mengajukan kebijakan;
3. Undang-undang menyediakan otoritas legal bagi kebijakan untuk diaplikasikan;
4. Implementasi kebijakan;
5. Menghadapi tantangan politik dan legal dalam implementasi kebijakan.

Artinya bahwa kebijakan tanpa undang-undang tidak akan memiliki kekuasaan dalam implementasi. Undang-undang sangat penting sebagai alat legitimasi pada era modern ini, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang merupakan kesepakatan tertulis secara formal bagi publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada konteks kebijakan dan undang-undang, ada model 'kebijakan sebagai undang-undang' yang cukup kental di negara-negara dunia ketiga/berkembang, yang merupakan model yang kemungkinan diperoleh dari model kontinentalis. Diantaranya dialami oleh Indonesia yang memiliki keyakinan bahwa undang-undang sebaiknya bersifat makro, karena akan ada perincian dalam peraturan yang lebih bawah, dimana peraturan yang lebih bawah ini terdiri dari dua tingkat, yaitu menengah dan yang paling bawah. Sehingga 'kebijakan sebagai undang-undang' dibuat menjadi peraturan makro, mezzo, dan mikro.

Apa yang disebut dengan Makro, Mezzo dan Mikro? Kebijakan makro merupakan kebijakan pemandu, mezzo merupakan kebijakan tingkat menengah, sedangkan mikro merupakan kebijakan pengimplementasian. Seperti misalnya di Indonesia, di tingkat yang dianggap paling atas ada undang-undang dasar sebagai kebijakan makro, dibawahnya ada undang-undang yang dianggap sebagai kebijakan makro dan terkadang dianggap sebagai kebijakan mezzo, dibawahnya lagi ada peraturan pemerintah yang dianggap sebagai kebijakan mezzo yang terkadang bertindak sebagai kebijakan mikro, dibawahnya lagi ada peraturan presiden sebagai kebijkan mikro, termasuk juga peraturan menteri. Kemudian disusul oleh peraturan regional atau peraturan daerah sebagai kebijakan mikro. Namun secara kontekstual di daerah, peraturan daerah dianggap sebagai kebijakan mezzo dan makro yang akan dibuat lebih detail dalam bentuk peraturan gubernur atau peraturan walikota/bupati.

Sebagai contoh misalnya tentang kebijakan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari undang-undang kesejahteraan sosial, peraturan pemerintah tentang kesejahteraan sosial, peraturan presideng terkait kesejahteraan sosial, peraturan menteri terkait kesejahteraan sosial, kemudian peraturan daerah-peraturan gubernur-peraturan walikota/bupati terkait kesejahteraan sosial. Secara empirical, model ini memberikan permasalahan "implementasi", bahwa misalnya undang-undang rata-rata memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diimplementasikan, karena pada prakteknya pelaksanaan undang-undang ada di level daerah, dan untuk sampai pelaksanaan di daerah, ia harus melalui strukturasi kebijakan seperti yang diterangkan diatas.

To be continue....

NK - "Earth Hails"

Daftar pustaka:
Suer, Andrew Lee, & Maurice Sukin, 1997, Public La, London: Longman..
Nugroho, Riant, 2014, Public Policy for the Developing Countries, PP

Menilik Kembali Manajemen Kinerja Sektor Publik "Berorientasi Hasil" - 1

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Fri, 08 Aug 2014 03:55:00 +0000

Mungkin karena sering berkecimpung pada pekerjaan-pekerjaan evaluasi dan pelaporan-pelaporannya, selain lebih banyak belajar, saya juga menemukan banyak kerancuan-kerancuan pada program atau kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga yang bergerak di urusan sosial.
Sangat berterimakasih pada kesempatan sekaligus tantangan yang diberikan bekerja di ranah evaluasi seperti ini. Tentu saja tulisan ini tidak untuk menilai atau menguak sisi buruk dari pola manajemen program yang ada, tapi lebih kepada ruang diskusi dan atau sharing untuk kita sama-sama belajar, kontemplasi & mencari solusi terbaik yang semestinya.

Sebagian besar program/kegiatan, target capaian yang ditetapkan sebagai indikator kinerja adalah berada pada level "output", meskipun dari beberapa pembahasan merasa sudah di level outcome dst. Pembahasan terkait ini menunjukkan memang hanya sampai output, itupun berdasarkan serapan anggaran, sangat kuantitatif, jauh dari format target capaian pada kualitas program. Tidak perlu jauh-jauh sampai ke benefit - impact dst, outcome pun belum teridentfikasi secara sistemik. Singkat kata, terlepas dari semua diskursus yang ada, kita mesti mengakui bahwa pemahaman terkait rangkaian sistemik perencanaan & pengukuran kinerja masih belum mapan. Sebut saja diantaranya terkait visi, misi, tujuan, yang kemudian diterjemahkan kedalam strategi. Kemudian strategi ini didalamnya ada sasaran strategik, inisiatif strategik, indikator kinerja dan target kinerja. Setelah itu baru masuk pada penyusunan program, yang diakhiri dengan penyusunan anggaran. Semua rangkaian tersebut sebagai satu kesatuan sistem yang terstruktur dan konstelatif. Perlu disampaikan disini, bahwa tahapan penyusunan anggaran sebenarnya hal yang sudah "given" menyesuaikan bahkan harus menyesuaikan dengan program yang disusun. Bukan sesuatu yang paling krusial dari semua rangkaian tersebut. Faktanya sering kali penyusunan program berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran sebagai tolok ukur kemapanan keilmuan yang dimiliki SDM. Logikanya tidak bisa diterima sama-sekali, kecuali dengan bahasa "permakluman". Untuk kemudian melahirkan program-program yang kurang sesuai, tidak tepat sasaran, chaos dst itu adalah wajar.

Sebenarnya semua sistem manajemen atau perencanaan itu orientasinya kemana? fokus atau apa yang dicari? tentu semua rangkain tersebut dilakukan agar ada "hasil", hasil disini identik dengan "outcome", sehingga menjadi sesuatu yang semestinya ketika pola "manajemen berorientasi hasil" sebaiknya jadi acuan. Sebagaimana kita pahami bersama dari literatur-literatur yang ada, perkembangan manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil menjadikan pengukuran "outcome" sebagai hal yang sangat penting. Pengukuran outcome tersebut memungkinkan pemimpin lembaga atau manajer perusahaan lebih mampu mempertanggungjawabkan program kegiatan yang ada secara lebih baik kepada publik/masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Pengukuran yang hanya fokus mengaduk-aduk dst pada level "input" (seperti staf dan anggaran) dan "output" (aktivitas program, jumlah orang yang dilayani dst) belum mampu menunjukkan efektivitas program. Pengukuran efektivitas menuntut adanya spesifikasi tujuan terhadap hasil yang diharapkan yang pencapaiannya diukur dengan outcome.

Terkait outcome ini, atau lembaga yang akan menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil , memang disarankan bahkan disyaratkan untuk memiliki sistem pengukuran outcome. Banyak sistem pengukuran yang bisa diadopsi terkait hal ini, tapi yang jelas sistem pengukuran outcome tersebut harus memberikan informasi mengenai biaya hasil (cost-outcome) dan efektivitas biaya (cost-effectiveness). Biaya hasil ini menginformasikan apakah biaya yang telah dikeluarkan memberikan hasil. Cost-effectiveness memberikan informasi apakah biaya yang dikeluarkan telah mencapai tujuan yang diinginkan....

to be continue

NK -
"Earth Hails"

Algoritma Kebijakan Pembangunan di Ranah Pelayanan Publik

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Thu, 07 Aug 2014 12:22:00 +0000

Kebijakan terkait masyarakat atau terkait orang banyak bisa disebut sebagai kebijakan publik. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang seringkali menetapkan konsep kebijakan publik nya mengacu kepada negara maju (sebut saja diantaranya Amerika, Eropa, Australia & Jepang). Meskipun dipahami bahwa karakteristik dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia tentunya tidak sama dengan negara-negara maju tersebut, baik dari segi SDA, SDM, culture, politik dll. Namun fakta menunjukkan bahwa mengacu kepada negara-negara maju dalam arti “copy paste” sudah menjadi ‘kelatahan ‘politik & administrasi-birokrasi negara. Apakah betul lembaga-lembaga finansial dunia yang concern pada konteks pembangunan seperti IMF & World Bank memiliki contoh-contoh keberhasilannya dari negara-negara maju itu sesuai dengan tekstur Indonesia? Bagi yang berakal sehat & cenderung objective tentu saja akan mengatakan “tidak”.

Diawal terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, Indonesia mengikuti saran dari IMF untuk mampu menghindar dari krisis ekonomi yang parah. Tapi apa yang terjadi? Indonesia semakin terjerumus kedalam krisis yang dalam dan berkepanjangan. Setahun sebelumnya, yaitu di tahun 1997, tentu kita ingat, saat Pemerintah Indonesia mengkikuti saran Bank Dunia untuk melakukan privatisasi perusahaan air minum Jakarta, dan kebijakan yang disarankan World Bank tersebut “gagal” setelah 12 tahun melaksanakan Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan swasta publik. Layanan air minum jakarta masih dikendalikan pemerintah, berbeda dengan Singapura. Sisi kesiapan dari sasaran kebijakan seringkali diabaikan, dan konteks lain yang sangat sering dilupakan dan menjadi penyebab kegagalan adalah pengabaian terhadap inovasi lokal.

Di Timur Tengah, model demokrasi Barat yang diterapkan di Irak dan Afghanistan telah menyebabkan negara tersebut menjadi “bangsa yang gagal” (Chomsky, 2005). Penekanan disini bukan pada buruknya kebijakan berbasis demokrasi yang disarankan oleh pemikiran Barat terhadap negara-negara berkembang, akan tetapi ebih kepada “tidak kontekstual & tidak relevan” nya model tersebut bagi tekstur yang dimiiki sebagian besar atau beberapa negara berkembang.

Malaysia melakukan pendekatan berbeda dalam merespon krisis ekonomi yang terjadi tersebut, dan berhasil keluar dari krisis dengan cepat. Singapura juga melakukan pendekatan kebijakan publik yang berbeda, dan mejadikan Singapura sebagai negara paling maju & stabil di Asia Tenggara, bahkan menjadi pusat bisnis dunia. Malaysia & Singapura merupakan salah satu contoh negara yang tetap mengedepankan kekhasan lokalitas yang mereka miliki untuk menetapkan kebijakan pembangunan. Singapura misalnya, mereka merupakan negara maju yang “kurang demokratis” , tapi menjadi negara yang maju, begitu juga dengan Malaysia. Tetap ada pragmatisme kebijakan yang mereka lakukan dalam melakukan Pendekatan konsep pembangunan. Pragmatisme kebijakan (Austin, 2001) menyimpulkan bahwa sebaiknya ada model kebijakan publlik berbeda yang diterapkan agar berhasil membangun negara-negara berkembang.

Contoh lain misalnya China, yang merupakan sebuah negara komunis, dan menjadi lawan dari setiap model kebijakan yang disarankan negara-negara yang telah maju/Barat. Kebijakan China bersifat “pragmatisme”, seperti yang dinyatakan oleh Mao bahwa “tidak masalah apakah kucingnya berwarna merah atau putih, selama kucing dapat menangkap tikus”. Saat ini bisa dilihat, China dengan model kebijakan yang kurang demokratis tersebut telah mengarah menjadi ekonomi dunia terbesar di masa yang akan datang, dengan cadangan devisa asingnya pada Januari 2011 mencapai sekitar US$ 2,85 triliun, jauh diatas Jepang US$ 1,2 triliun, Korea Selatan US$ 292 miliar, Singapura US$ 226 miliar. Sejak tahun 2007 sebenarnya China telah menjadi pemilik cadangan devisa asing terbesar di dunia, dengan peningkatan yang pesat. Misalnya di tahun 2010 cadangan devisa asing China sekitar US$ 1,4 triliun, meningkat US$ 2,85 triliun di tahun 2011 (dalam waktu 1 tahun). Hal ini menjadikan China sebagai negara pemberi pinjaman potensial terkuat di dunia.

Pada tahun yang sama Amerika Serikat justru memasuki zona defisit, dan hal tersebut dipercepat dengan kebijakan invasinya ke Irak yang mengakibatkan krisis ekonomi

parah, ditambah oleh praktek ekonomi/model usaha yang gagal.

Contoh kebijakan yang “kurang demokratis” lainnya namun mampu menjadi solusi permasalahan yang ada misalnya di Bangladesh, saat Mohammad Yunus memperkenalkan kebijakan yang membolehkan masyarakat miskin untuk mendapatkan pinjaman bank tanpa jaminan. Kebijakan ini merupakan pola usaha berbasis “kepercayaan”, dan faktanya telah berhasil mengentaskan ribuan rumah tangga miskin di Bangladesh untuk memasuki kesejahteraanya.

Sejauh ini konsep kebijakan pembangunan di dunia, khususnya copy paste yang disarankan negara-negara maju ke negara berkembang adalah menekankan kepada pembangunan finansial/ekonomi atau pembangunan yang memiiki prestasi ekonomi. Banyak negara-negara berkembang yang fokus pada capaian ekonomi malah menjadi korban dari krisis-krisis ekonomi yang dialami, karena mereka tidak memiiki kesiapan menghadapi itu, mereka tidak memiliki kelenturan/daya lentur terhadap hal ini, karena mereka lupa dengan asset sosial. Bahwa kuatnya sebuah negara bukan hanya karena modal ekonomi yang besar, tapi juga modal sosial yang kuat. Teori & konsep pendekatan ekonomi yang menjadikan finansial/ekonomi sebagai indikator kemajuan pembangunan sangat membahayakan.

to be continue..

NK - "Earth Hails"

Summary Analisa Kebijakan terhadap Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)/Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), 2013

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Thu, 24 Jul 2014 17:20:00 +0000

1. Identifikasi

a. Historis Kebijakan

· 2006 – 2010, program JSPC (Jaminan Sosial Penyandang Cacat – 2006), JSODKB (Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat – 2007 s/d 2010)

· 2011 – 2013, program ASODKB/ASPDB

b. Kebijakan dan atau Perundang-Undangan terkait, serta Paradigma

· RPJP 2005 - 2024

· UU RI No. 25 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Nasional

· UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

· UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Nasional)

· Konvensi Hak Penyandang Cacat (CRPD) (Internasional)

· Biwako Millenium Framework, menghasilkan APDDP 2 (2003 – 2012) ditindaklanjuti dalam RAN PD 2 (2004 – 2013). Evaluasi BMF melalui Incheon Strategy menghasilkan APDDP 3 (2013 – 2021), ditindaklanjuti dengan RAN PD 3 (2014 – 2022) {Regional)

· UU No. 19 tahun 2011, Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas.

· UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN, dengan pelaksanaan konkret di tahun 2014 (sebagai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 5; pasal 20; pasal 28 ayat 1, 2, 3 ; pasal 34 ayat 1 & 2)

· Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

· Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Merupakan program pro rakyat yang beralur pada 3 pilar yaitu: Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Kecil & Mikro

· 11 Prioritas Nasional KIB II Tahun 2009 – 2014 (3 menjadi urusan sosial dalam arti kesra: Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan & Kesehatan). Ini juga yang menjadi dasar IPM (indeks pembangunan manusia), yang akan bermuara pada mandate MDGs. KIB II pun diejawantahkan dalam bentuk Kebijakan Ekonomi Makro, yang membagi pembangunan dalam 4 kluster. PD masuk pada cluster 1, berupa bantuan & perlindungan sosial.

· RPJMN 2 (2010 – 2014): Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian. Persiapan menyongsong RPJMN 3 (2015 – 2019): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta IPTEK.

· Kebijakan Kategori Perlindungan Sosial menurut UN, ADB, dan World Bank.

· Perubahan Paradigma

Sebelumnya	Saat Ini
Model pendekatan medis	Model pendekatan sosial
Charity	Right Based
Berbasis institusi	Keluarga & masyarakat
Single issue	Crosscutting issue
Sektoral issue	Integral issue
Reaktif & kuratif	Antisipatif & Partisipatif
Residual care	Holistik care
Pendekatan case	Pendekatan Inklusi

c. Penganggaran, @ = Rp 300.000,

APBD masih di upayakan untuk optimalisasi (belum menjadi kesepakatan bersama). Perlu adanya pelibatan private sectors & stakeholders potensial lainnya, selain untuk meningkatkan upaya pendanaan, juga menjamin keberlanjutan program kedepan.

d. Kriteria & Ketepatan Sasaran

· Kriteria

o Kondisi kecacatannya tidak dapat di rehabilitasi maupun di koreksi

o Dalam menjalani kehidupan sehari-hari mutlak membutuhkan bantuan orang lain

o Tidak dapat menghidupi dirinya sendiri

o Tidak mendapat pelayanan dalam lembaga, dia ada di rumah keluarga atau anggota masyarakat lain

· Ketepatan Sasaran

Sudah tepat, hanya saja perlu mempertimbangkan masukan data dari luar Dinas Sosial, khususnya dari Pendamping. Salah satu hasil Field Review, versi informasi dari Pendamping menyatakan bahwa bayak PDB yang lebih parah dengan kondisi kemiskinan yang lebih parah dan berada di pelosok-pelosok. Mengakomodir konteks ini memang membutuhkan kemampuan lebih, terutama upaya menjangkau sasaran, namun disatu sisi pada konteks sosial, hal ini penting untuk menghindari kecemburuan sosial dan merujuk kepada Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.

e. Kendala

· Sosialisasi : tools & SDM (Pusat & Daerah)

· Pendataan : tools & SDM (Pusat & Daerah)

· Penyaluran : system (Pusat & Daerah)

· Pendampingan : SDM & equipments (Daerah)

· Pelaporan : SDM (Daerah)

f. Manfaat

ASPDB memberikan manfaat bagi PDB secara ekonomi dan pada konteks fisik. Pada konteks sosial dalam arti keberfungsian sosial & perubahan-perubahan perilaku yang mengarah kepada peningkatan kemampuan sosial, masih perlu di tajamkan.

g. Peningkatan Kualitas SDM Pelaksana

· Secara parsial ada peningkatan, tapi tidak secara integrated & significant

· Perlu ada penguatan & peningkatan kapasitas SDM secara berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan dan atau studi dan upaya-upaya sejenis secara crosscutting.

2. Implementasi

ASPDB telah tersampaikan kepada sasaran. Permasalahan/kendala & tantangan yang muncul secara keseluruhan terkait:

a. Sistem penyaluran dana

b. SDM Pendamping

c. Sinergi Pusat & Daerah

d. Harmonisasi kebijakan/perundang-undangan

e. Efektivitas, efisiensi dan nilai strategic dari program pada konteks pembangunan yang berkelanjutan

3. Rekomendasi

a. Optimalisasi sosialisasi/diseminasi melalui tools lokal (local/community board, public place, dll), maupun tools nasional. Media below the line maupun elektronik.

b. Sistem penyaluran dana menekankan kepada pelibatan pranata sosial lokal, baik melalui organisasi kemasyarkatan yang ada di masyarkat, LKS maupun Pendamping

c. Peningkatan kapasitas Pendamping: Sistem maupun SDM, diarahkan pada pelibatan Peksos (maupun sakti peksos).

d. Optimalisasi pencapaian maksud program melalui harmonisasi program-program terkait (complimentary program), baik dari pemerintah pusat, pemda, NGO lokal maupun internasional, dan private sector.

e. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monev program, baik secara lembaga (LKS) maupun individu (pendamping)

f. Penempatan program pada objectivitas, harmonisasi, sinkronisasi & seinergi paradigma, konsep, kebijakan & nilai strategis penanganan PD pada konteks Kesejahteraan Sosial. ASPDB di transformasikan kedalam kegiatan Parenting Skill, dengan pembagian 3 kelompok:

· Keluarga potensial yang mampu secara ekonomi & memiliki anggota keluarga PDB. Asistensi dalam bentuk --------------- : Parenting skill dalam merawat PDB dan pemahaman konteks PDB.

· Keluarga potensial yang kurang mampu secara ekonomi & memiliki anggota keluarga PDB. Asistensi dalam bentuk ------------ : Seleksi, asesmen, pembekalan vokasional, & stimulan UEP.

· Keluarga tidak potensial yang tidak mampu secara ekonomi & memiliki anggota keluarga yang PDB. Asistensi dalam bentuk ------- : Dana cash jaminan perbulan.

g. Internalisasikan kebutuhan & konteks PDB kepada system SJSN.

NK - "Earth Hails"

Tindak Lanjut Mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Thu, 24 Jul 2014 17:04:00 +0000

PEMETAAN LPKS DI 35 PROVINSI DI INDONESIA

SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI MANDAT UU SPPA

JULI 2014

A. RASIONALISASI

Menindaklanjuti keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan beberapa mandat UU tersebut adalah dialamatkan ke Kementerian Sosial, salah satu respon yang dilakukan Kemensos melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak adlaah melakukan kegiatan Pemetaan LPKS di beberapa wilayah. Hal ini sebagai pemenuhan kewajiban mandat dari UU SPPA khususnya pasal 105 point f, yang mewajibkan Kementerian Sosial untuk membangun Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) disetiap provinsi.

Jika ditilik lebih jauh, di UU SPPA terdapat sekitar 19 pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPS yang meberikan mandat kepada Kementerian Sosial, termasuk didalamnya peran LPKS, Pekerja Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penanganan ABH melalui pendampingan ataupun rehabilitasi sosial, baik ABH sebagai titipan maupun sebagai rujukan.

Merujuk pada situasi saat ini, dimana Kementerian Sosial memiiki keterbatasan anggaran untuk membangun LPKS disetiap Provinsi di Indonesia, maka tanpa mengurangi makna mandat dari UU SPPA, Kementerian Sosia RI melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak (KSA) akan mengarah pada optimalisasi peran institusi terkait anak yang telah dimiliki Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosia RI seperti PSMP (Panti Sosial Pamardhi Putra) serta institusi terkait seperti RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dan PSAA (Panti Sosia Asuhan Anak), untuk dimaksimalkan peran penanganan ABH didalamnya. Selain itu Direktorat KSA juga melakukan pemetaan di provinsi-provinsi di Indonesia untuk melihat potensi Panti Sosial terkait milik daerah (UPTD) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang bergerak di penanganan anak, untuk turut serta dalam pelaksanaan penanganan ABH.

B. TUJUAN PEMETAAN

1. Evaluasi yang komprehensif data LPKS hasil pemetaan yang disesuaikan kriteria LPKS dan ketersediaan LPKS di masing-masing wilayah.

2. Mendapatkan pemeringkatan LPKS calon pelaksana rehabilitasi sosial dan penerima titipan maupun rujukan ABH.

3. Dihasilkan draft Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Penunjukkan LPKS penerima titipan dan rujukan ABH

C. METODOLOGI PEMETAAN

1. Penelitian Lapangan sederhana melalui survey dan observasi lapangan, bekerjasama dengan Dinas Sosial di masing-masing provinsi untuk melihat kemungkinan Panti Sosial milik daerah/UPTD dan LKS setempat untuk menjadi lembaga pelaksana rehabilitasi sosial dan penerima titipan maupun rujukan ABH.

2. Melakukan pemeringkatan dan atau skoring dengan indikator-indikator ideal yang dimiliki Panti Sosial milik pusat terkait ABH seperti PSMP.

Penelitian lapangan berupa pemetaan LPKS ini dilakukan dengan dua tahapan kegiatan yaitu:

1. Sampling

Pengambilan sampling dilakukan di seluruh Provinsi, sebagai mandat dari UU SPPA. Dari masing-masing provinsi di ambil sampling lembaga berdasarkan pada rekomendasi Dinas Sosial di masing-masing Provinsi.

2. Skoring

Skoring ini dilakukan terhadap 61 “calon” LPKS atau yang berpotensi menjadi LPKS untuk bisa dijadikan LPKS dalam penanganan ABH.

Skoring calon LPKS ini bertujuan untuk melihat potensi dan kekurangan yang ada pada masing-masing lembaga dengan merujuk kepada 6 kriteria sebagai berikut:

1. Kelembagaan

2. SDM

3. Sarana Prasarana

4. Program/Jenis Layanan

5. Koordinasi/partnership

6. Anggaran

Skoring dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut:

a. Menetapan aspek penilaian yang terdiri dari 6 aspek: Kelembagaan, SDM, Sarana Prasarana, Program/Jenis Layanan, Koordinasi dan Anggaran.

b. Masing-masing aspek di breakdown menjadi beberapa item indikator yang menunjukan eksistensi dari aspek penilaian tersebut.

c. Kemudian dilakukan pembobotan/skoring berdasarkan bobot aspek dan bobot indikator

d. Dari hasil bobot aspek dan bobot indikator dari masing-masing calon LPKS akan terlihat skoring dari masing-masing calon LPKS, dan menghasilkan urutan skoring dari masing-masin calon LPKS yang dilihat dari bobot aspek dan bobot indikatornya.

e. Penetapan rekomendasi berdasarkan pembobotan tersebut.

D. LOKASI PEMETAAN

Di semua provinsi di Indonesia (35 Provinsi)

E. HASIL PEMETAAN & SKORING (Terlampir)

1. Lampiran 1 adalah Tabel Skoring 61 Calon LPKS untuk ABH

2. Lampiran 2 adalah Rekap hasil Skoring 61 Calon LPKS untuk ABH

Summarize:

F. TINDAK LANJUT JANGKA PENDEK

1. Pertemuan keseluruhan perwakilan Calon LPKS se-Indonesia, untuk re-mapping dan verifikasi-validasi, di Bandung.

2. Bintap Peksos/TKS LPKS Regional Barat, di Jogyakarta

3. Bintap Peksos/TKS LPKS Regional Timur, di NTB

4. Penyelesaian draft Permensos pelaksanaan ABH terkait SPPA

5. Penyelesaian draft Pedoman Penanganan ABH terkait SPPA

Appendix 1

Pemetaan ini dilakukan melalui metodologi Penelitian Lapangan sederhana. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui, mempelajari, memahami atau menggambarkan objek penelitian. Penelitian lapangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang ingin dinilai, termasuk misalnya aspek-aspek dari organisasi. Rata-rata penelitian lapangan dilakukan berdasarkan lokasi ataupun topik penelitian lapangan. Beberapa contoh penelitian lapangan dan aspek-aspeknya (W. Lawrence Neuman dalam Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, edisi-7) diantaranya sebagai berikut:

1. Latar berskala kecil

a. Penampungan wanita korban kekerasan

b. Organisasi pergerakan sosial

c. Kantor kesejahteraan sosial

d. Dll

2. Latar Komunitas

a. Komunitas pensiunan

b. Komunitas anak nakal

c. Dll

3. Latar Aktivitas Anak

a. Taman bermain

b. Remaja di Sekolah

c. Anak jalanan

d. Dll

4. Latar Pekerjaan

a. Pekerja Sosial

b. Tenaga Kesejahteraan Sosial

c. Dll

5. Latar Penyimpangan dan Aktivitas Kriminal

a. Bandar Narkoba

b. Prostitusi

c. Anak nakal atau anak berhadapan dengan hukum (ABH)

d. Gelandangan/tunawisma

e. Dll

6. Latar Medis & Peristiwa Terkait Medis

a. Unit gawat darurat

b. Unit perawatan insentif

c. Dll

(Itu beberapa contoh saja dari latar belakang yang dijadikan fokus dalam penelitian lapangan).

Appendix II

1. Bahan-bahan terkait

NK - "Earth Hails"

Tindak Lanjut Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Thu, 24 Jul 2014 16:55:00 +0000

KONSULTASI BILATERAL ANTARA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN AMERIKA SERIKAT, TENTANG ISSUE TRAFFICKING MANUSIA, KHUSUSNYA TATA CARA PENANGANAN SHELTER BAGI KORBAN TRAFFICKING

18 – 26 April 2014

A. RASIONALISASI

Persoalan dan atau permasalahan sosial dari tahun ke tahun selalu bertambah, seiring semakin kompleknya kehidupan manusia. Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian kita adalah tentang Human Trafficking, atau fenomena perdagangan manusia. Buruh paksa, penghambaan, pekerja seks dan kasus-kasus seputaran trafficking semakin mengemuka, termasuk di Indonesia.

Data dari Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Amerika Serikat (U.S. Department of Health and Human Service, and U.S. Department of Justice, Free for Slaves) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 600.000 – 800.000 laki-laki, perempuan dan anak diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan akan eks dan buruh. Mereka biasa diselundupkan melewati perbatasan-perbatasan internasional.

UNICEF Jakarta pun mengelurkan data yang menunjukkan angka mencengangkan, sekitar 40.000 – 70.000 orang Indonesia per-tahunnya dikirim menjadi pekerja seks komersial di Malaysia, Singapura, Taiwan dan Australia. Kedutaan Besar RI di Malaysia pun mencatat angka yang fantastis, pada tahun 2001 terdapat 2.112 kasus, tahun 2002 terdapat 2.155 kasus, tahun 2005 terdapat 2.158 kasus. Sebuah badan penelitian di Malaysia menunjukkan angka yang lebih mengejutkan lagi, bahwa sekitar 6.705 orang Indonesia bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia (Hamim & Agustinanto dalam Sulistyowati, 2006).

Menurut data dan informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia sudah menjadi perusahaan kriminal terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan narkoba. Dari bisnis ini para pelaku dapat meraup laba sekitar USD 7 miliar setiap tahunnya. Laporan Asia Development Bank (ADB), memperkirakan satu hingga dua juta manusia diperjualbelikan setiap tahunnya di seluruh dunia. Bahka hingga tahun 2008 diperkirakan keuntungan yang didapat oleh traffickers mencapai USD 40 miliar. Salah satu korban trafficking yang kini menjadi pusat perhatian adalah para pekerja migran, terutama para pekerja migran perempuan. Bank Dunia menyebutkan bahwa 4 dari 10 pekerja global saat ini adalah perempuan. Namun secara rata-rata 1 dolar yang dihasilkan oleh pekerja laki-laki, perempuan hanya menghasilkan 80 sen. Ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan sangat tidak sebanding dengan tingginya resiko perempuan menjadi korban human trafficking dibandingkan laki-laki. Realitas ini sangat jelas terpampang dengan apa yang terjadi kepada Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia dalam percaturan tenaga kerja global selama ini. Hampir 80 persen dari sekitar 6,5 juta pekerja migran kita adalah perempuan. Fakta ini memunculkan stigma dan persepsi di masyarakat, tenaga kerja Indonesia (TKI) identik dengan tenaga kerja wanita (TKW). Lebih spesifik lagi identik dengan pembantu rumah tangga (PRT). Sebagian dari mereka berpendidikan rendah sehingga banyak terserap ke sektor informal terutama PRT. Keadaan ekonomi yang sulit, lapangan kerja yang sempit dan tidak adanya akses terhadap permodalan membuat banyak perempuan, terpaksa menjadi TKW. Sebagian dari mereka ada yang berhasil menjadi tulang punggung keluarga, namun tidak sedikit yang menjadi korban human trafficking(perdagangan manusia) dan beragam bentuk perbudakan lainnya di negeri orang.Hampir setiap hari kita bisa mendapatkan kabar duka dari para pekerja migran kita.Mulai dari pelecehan seksual, penyiksaan baik fisik maupun mental yang menyebabkan depresi, cacat, sakit, gila bahkan meninggal dunia. Belum lagi pelanggaran hak-hak lainnya seperti gaji yang tidak dibayar dan tidak adanya waktu libur. 2012, Migrant Care Indonesia memperkirakan sebanyak 43 persen atau sekitar 3 juta dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking. Data ini tidak hanya mencakup pekerja migran yang bekerja secara illegal namun juga mereka yang secara resmi mengikuti mekanisme pemerintah alias pekerja migran legal. Korban perdagangan manusia sangat rawan terhadap eksploitasi, baik secara seksual maupun kerja paksa. Sementara itu, secara umum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 1 November, kasus penganiayaan yang menimpa TKI kita cukup tinggi. Yakni sebanyak 3.835 di 18 negara tujuan pengiriman. Ini yang berhasil didata. Kasus di lapangan dipastikan jauh lebih besar.

Data yang lebih mencengangkan tentang kasus human trafficking di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama human trafficking, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran human trafficking, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.

Martino Sardi (2006) mengungkapkan bahwa hak-hak para korban sering dilecehkan, mereka hanya diperlakukan sebagai objek transaksi ekonomi, dan keuntungan dari hasil penjualan tubuhnya bukan diperuntukkan bagi para korban, akan tetapi dirampas oleh para penjual. Korban human trafficking rata-rata menimpa anak-anak dan perempuan. Mereka banyak digunakan sebagai buruh dan penjaja seks.

Beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya human trafficking, diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, faktor budaya, globalisasi, modernitas, sampai pada lemahnya pengawasan pemerintah. Faktor ekonomi dan pendidikan ditengarai sebagai penyebab terbesar. Hal ini terbukti dari profile para korban yang rata-rata berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan pedidikan yang rendah. Rata-rata mereka tidak memiliki pekerjaan yang mampu menopang hidupnya secara lebih baik.

Beberapa upaya pencegahan bisa dilakukan melalui penumbuhan kesadaran keluarga (khususnya para orang tua dan korban) terkait tindak trafficking dan menjauh dari hal-hal terkait tersebut, melakukan sosialisasi terkait trafficking di sekolah-sekolah dan instansi-intansi pemerintah maupun kelembagaan di masyarakat, memberikan perlindungan hukum kepada para korban dan membawa pelaku ke pengadilan.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial diantaranya menangani korban trafficiking perempuan. Selain program dan kegiatan regular, penanganan korban trafficking yang ditangani Direktorat RSTS melalui Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial dan Pemulangan, beberapa fakta & data highlight penanganan korban trafficking yang telah ditangani Direktorat RSTS diantaranya adalah:

1. Pada Agustus 2013, Direktorat RSTS bersama IOM menerima 17 korban trafficking dari Thailand dan Myanmar. Mereka ditemukan di Kabupaten Aru, Provinsi Maluku, dan telah dirujuk ke PSBK Pangudi Luhur

2. Korban trafficking yang ditangani RSTS pada umumnya di eksploitasi di diskotik, karoeke, tempat massage/pijat, dan pembantu rumah tangga.

3. Data yang dirilis International Organization for Migration (IOM) Indonesia tahun 2011, menunjukkan Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 3.943 korban perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat, yakni sebanyak 920 kasus atau 23,33%.

4. Sejak tahun 2007 sampai sekarang, Kementerian Sosial melalui RPSW telah menangani 275 korban trafficking perempuan, baik yang telah di reintegrasi kepada keluarganya ataupun yang dirujuk ke lembaga terkait.

Sebagai ancaman yang sangat serius, human trafficking terutama pada perempuan harus diantisipasi melalui upaya dan kerjasama yang holistic. Perlu ada burden sharing pengawasan dan penanganan yang lebih baik antara pusat dan daerah untuk menekan masalah TKW hingga ke level paling bawah di samping kerjasama internasional yang intens dengan semua pihak. Selain segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, penting pula untuk membuat MoU dengan sejumlah negara tujuan terutama negara yang memiliki banyak catatan kasus praktik human trafficking seperti Malaysia dan Arab Saudi. Aspek hukum ini harus ditindaklanjuti dengan peningkatan daya saing dan kompetensi TKW untuk meningkatkan posisi tawar mereka saat bekerja di luar negeri. Termasuk pembekalan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran yang dilindungi oleh undang-undang. Selain sejumlah langkah strategis di atas, persoalan paling mendasar yang harus dituntaskan adalah masalah kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi terhadap perempuan karena inilah akar masalah yang sesungguhnya. Perempuan perlu diberi akses yang lebih luas agar bisa mengentaskan dirinya dari kemiskinan dan mengambil peran yang lebih penting dalam pembangunan. (Tulisan telah dimuat di Rubrik Opini Sinar Harapan, Jumat 13 April 2012)

Perdagangan manusia itu meliputi segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermi pada ayat tiga, definisi aktivitas transaksi meliputi: perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, penampungan atau penerimaan orang; yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti peculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rawan, menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidaknya-tidaknya pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Dalam hal perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

Salah satu hal yang sangat penting bagi korban perdagangan orang yang berhasil diselamatkan adalah perlindungan, dimana korban sangat membutuhkan rumah aman agar korban merasa aman dan terlindungi, selain itu korban juga melalui layanan shelter korban bisa memperoleh pelayanan psikososial agar ia dapat pulih dari trauma yang dideritanya. Karena itu shelter atau rumah aman merupakan bagian penting yang terintegrasi dalam program rehabilitasi social. Kementerian social RI yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 dimana Kementerian Sosial sebagai ketua sub gugus tugas Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi social bagi korban.

Kegiatan ini merupakan kegiatan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika serikat khususnya dalam bidang penanggulangan perdagangan orang. Kegiatan akan di fokuskan di dua tempat, yaitu Washington dan San Fransisco.

B. DELEGASI

Delegasi Kementerian Sosial terdiri dari:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial sebagai Koordinator Delegasi

2. Kepala Sub-Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial untuk Wanita Tuna Susila dan Korban Trafficking Perempuan Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Bapak Esa Sumantri

3. Perwakilan dari Pemerintah Daerah (Jawa Barat), Bapak Barnas Adjidin

4. Perwakilan Ditjen Rehsos Kemensos sekaligus sebagai penterjemah Delegasi Kementerian Sosial, Nursyamsu Kusuma

C. KEGIATAN KONSULTASI BILATERAL

KEGIATAN DI WASHINGTON

1. Pertemuan, 19 April 2014

Pertemuan Koordinator Kemensos (Sekretaris Jenderal) dengan pihak dari KBRI, membicarakan terkait tujuan kegiatan dan sharing non formal terkait program-program terkait lainnya, serta peluang-peluang dukungan dari KBRI kedepan khususnya terkait dengan issue perdagangan orang di tanah air.

2. Pertemuan 21 April 2014

a. U.S. Attorney’s Office (Bagian dari DOJ) for the District of Columbia. Presenter: Jelahn Stewart, Chief, Victim Witness Assistant Unit.

Pada sesi ini para delegasi mendapatkan informasi dari 2 narasumber dimana keduanya memiliki peran yang saling menguatkan yaitu antara penegak hukum dan pendamping saksi dan korban TPPO senantiasa bekerjasama sehingga proses hukum dapat berjalan baik. Bentuk kerjasama yang paling significant diantara U.S. Attorney dengan Victim Witness Assistant Unit adalah satu pihak yaitu Attorney aktif menjalankan peran dalam pencegahan, penyelamatan korban dan proses hukum bagi pelaku, sedangkan Assistant unit lebih banyak mengambil peran bagaimana melindungi korban dan saksi korban, memberikan pendampingan psikologis dan mengaitkan korban dengan para penyedia layanan yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan korban. Dengan demikian korban dan saksi korban dapat memberikan kesaksian dengan baik.

b. Polaris Project. Presenter: Victoria Hougham, Client Services

Polaris project adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang perannya lebih pada sebagai manager kasus. Polaris menjembatani korban untuk mengaitkan dengan lembaga-lembaga penyedia layanan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Lembaga ini tidak secara langsung menangani kasus, hanya merupakan pintu masuk untuk melaporkan kasus-kasus TPPO yang ditemukan baik oleh kepolisian maupun laporan dari masyarakat, kemudian Polaris yang akan mengkomunikasikan kasus tersebut dan merujuk kepada lembaga/pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan korban dan saksi korban.

Menurut data dan informasi Polaris juga telah menangani beberapa kasus TPPO dimana korbannya adalah orang Indonesia yang diperdagangkan ke Amerika Serikat sebagian besar dari mereka adalah korban TPPO untuk dieksploitasi sebagai pembantu rumah tangga dan mereka sebagian besar adalah Perempuan. Akan tetapi beberapa diantaranya tidak dapat diproses secara hukum karena tidak adanya komitmen dari lawyer.

3. Pertemuan Tanggal 22 April 2014

a. US Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations (HSI), Washington. Presenter: Donna Hatfield, HSI National Program Manager for the Victim Assistance Program. Dave Meadows, HSI Special Agent. DHS bekerjasama dengan HSI (Homeland Security Investigation). U.S. Department of State, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons/Justice Trafficking in Persons. Presenter: Marry Ellison, Public Engagement Team. U.S. Department of Justice, National Security Division, Office of Justice for Victims of Overseas Terrorism. Presenter: Heather Cartwright, Director, and Patsy Spier, Victim Outreach Specialist

Program mengarah kepada 3P, yaitu Protect, Prevent, & Pursue.

Selain itu juga HSI memiliki program iGuardian. Para predator rata-rata menemukan korban didunia maya. Kebanyakan dari para remaja tidak mengetahui bahayanya dunia maya. iGuardian mencoba melindungi ini.

Selain itu HSI juga memiliki Virtual Global Taskforce, yang fokus melakukan perlawanan terhadap seksual komersial pada anak-anak. Selain itu juga membentuk peer support program untuk anak. HSI juga memiliki program-program dinamis lainnya sperti ICE Hero Corps. Pendekatan program adalah victim center (program berpusat pada korban), dan hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang ada di Amerika.

Perbedaan di USA & Indonesia, diantaranya adalah bahwa di Amerika yang menangani shelter/rumah perlindungan/panti adalah NGO, sedangkan di Indonesia masih pihak pemerintah. Disisi lain Departemen Kehakiman US memiliki dana hibah untuk penanganan human trafficking melalui LSM-LSM yang mendukung arah perubahan kebijakan kepada kebijakan publik. Kemitraan antara pemerintah, publik dengan swasta pun dilakukan di US.

Pada tahun 2000, US mengesahkan UU TPPO untuk Federal, dengan fungsi utama dilomatik & menyiapkan/menyediakan dana bagi korban-korban trafficking diseluruh dunia.

Selain itu US Government melakukan kampanye dengan MTV dan stasiun Televisi lainnya, berhubungan dan bekerjasama dengan para peneliti dan para think thank strategis, bekerja juga dengan satgas-satgas diketuai oleh Menlu US Jim Terry. Kolaborasi sistemik dengan Department Kehakiman, Department Human Health Services, Department Keamanan Dalam Negeri, dalam program Partnership for Freedom.

Diantara hak korban yang penting adalah participation in the criminal justice. Siapakah korban trafficking itu? Menurut HSI adalah orang yang mengalami kerugian dan orang yang mengalami cedera bahkan kematian.

23 April 2014: Travel to Washington Dulles Airport for flight to San Franisco, CA

KEGIATAN DI WASHINGTON DC

4. Pertemuan 24 April 2014

a. U.S. Department of Homeland Security, HSI. Presenter: Christopher Johnson & Reye Diaz, HSI Supervisory Special Agent

Kasus-kasus terkait TPPO dan setelah ditelaah memang adalah TPPO, maka akan dilimpahkan ke Pemerintahan Federal. DHS pun melakukan investigasi sampai ke tempat-tempat lokalisasi. Jenis narkoba yang ada di tempat-tempat lokalisasi atau pelacuran yang melibatkan korban trafficking biasanya jenis Ketamine, yang memiliki dampak yang menyenangkan bagi korban trafficking, sehingga perempuan-perempuan yang dilacurkan dengan cara paksa sekalipun tidak akan merasa sakit, tapi hanya diliputi kesenangan saja.

Traffcikers memiliki pola-pola rekrutmen yang berkesinambungan, karena memang mereka membutuhkan secara terus menerus para pelacur baru.

Konsumen selalu meminta “korban” yang baru, menunjukkan bahwa permintaan/kebutuhan terhadap ‘korban’ sangat tinggi. Sehingga sirkulasi/perputaran tersebut memerlukan supply yang besar yang harus dipenuhi dari berbagai wilayah.

Skenario penyidikan yang dilakukan oleh DHS adalah: initial work-up, surveillance, use of USA, Trash Runs/Mail covers of target locations, preservation letters, wall stops/enforcement action, telephone data, interagency coordination, foreign coordination, take down phase.

Beberapa kasus trafficking di Los Angeles dan sekitarnya terbongkar karena laporan dari tetangganya. Kasus biasanya menimpa PRT (pembantu ruma tangga). Korban biasanya menyampaikan pesan berupa surat atau lainnya kepada tetangga dari majikannya, atau tetangga tersebut melihat hal-hal yang tidak lumrah yang terjadi pada korban.

b. Asian Pacific Islander Legal Outreach. Presenter: Cindy Liou, Staf Attorney.

Disampaikan bahwa API saat ini sedang menangani 15 kasus orang korban trafiking dari Indonesia. API didirikan pada tahun 1975, dan merupakan organisasi keadilan sosia berbasis masyarakat. API meyediakan pelayanan legal langsung untuk semua imigran dan populasi ethnic, tapi targetnya adalah masyarakat kepulauan asia pasifik.

c. San Fransisco Asian Women’s Shelter (AWS). Presenter: Hediana Utari, Community Projects Coordinator. Tiffany Tan, Children’s Advocate. Sabrina Fitranty, Indonesian Language Advocate.

Shelter ini menangani korban trafiking perempuan dari Asia. Shelter sangat dirahasiakan. Dapat bantuan dari pemerintah selama 8 bulan, asuransi kesehatan, transportasi bus berupa tiket bus.

Jika mereka/korban trafficking yang telah sehat dari shelter ingin bekerja, maka shelter/petugasnya mengantar korban untuk melamar pekerjaan (biasanya di restoran, mall, dll), dengan nama samaran dan dibilang korban sebagai sudara/teman dari petugas shelter yang mengantar.

Melakukan case management berupa first contact, kemudian stabilization, independent living, emotional support, reintegration into community.

Selama korban atau mantan korban trafficking telah mendapat pekerjaan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka pendamping sosial/peksos mundur.

5. 25 April 2014

a. US Attorney’s Office for Northern District of California, U.S. Department of Justice – Federal Bureau of Investigations. Presenter: Candace Kelly, Chief Special Prosecutions and National Security Unit. Kevin Sherburne, Senior Supervisory Agent

Definisi traffcking/TPPO menurut FBI adalah penipuan, paksaan dan pemerasan. TPPO terbagi/terdiri dari sexual servitude, domestic servitude, forced labor.

FBI memiliki kantor-kantor diseluruh 50 negara bagian USA, dan perwakilan diluar negeri, termasuk DOJ seperti Terry di Indonesia.

Aksi perlindungan korban trafficking berdasar kepada UU TPPO US tahun 2000 adalah:

1. Increase penalties, include death penalty

2. Victim assistance

3. Elimination/abuse requirements

FBI mission is partnership with:

1. Community

2. Services providers

3. Law enforcement

4. Medical

5. Code enforcement (e.g. Department of Labor)

6. Media

Tahapan dari Trafiking menurut mereka adalah:

1. Recruitment

2. Transportation and entry

3. Delivery and marketing

4. Exploitation

FBI selalu mencari mitra atau bermitra dalam setiap stages tersebut.

CST (Child Sex Tourism)

Merupakan salah satu program yang di kembangan Department of Justice melalui FBI, dengan latar belakang maraknya industri seks yang mempekerjakan usia anak di wilayah ASIA, khususnya Asia Tenggara. Disisi lain juga banyak pekerja seks anak di Amerika yang berasal dari wilayah Asia. Program ini diinisiasi pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut dari The Protect Act 2003. Menurut mereka, negara-negara terbesar untuk CST adalah: Thailand, Kamboja, dan Philiphina.

D. BEST PRACTICES

1. Kerjasama antara penegak hukum dan LSM sangat penting mengingat kasus TPPO adalah tindak pidana dan di Amerika Serikat kasus ini merupakan kasus sangat serius, mendapat perhatian secara khusus dari semua pihak, bahkan telah menjadi agenda prioritas dari Gedung Putih, dan memperoleh perhatian khusus dari presiden Obama. Mereka melihat ini sebagai isu prioritas bagi regulasi mereka, baik secara nasional, regional maupun internasional. Task Force – Task Force (gugus tugas) untuk penanganan TPPO dibentuk, yang mengarah kepada efisiensi & efektivitas penanganan TPPO. Kecepatan tindakan hukum terhadap pelaku dan penanganan korban menjadi prioritas.

2. Di Amerika Serikat, kerjasama antara LSM/NGO dan Pemerintah termasuk pihak penegak hukum seperti kepolisian sangat sinergi dan harmonis, satu sama lain saling membantu dengan spesifikasinya masing-masing. Pemerintah sangat mendukung program penanganan TPPO, hal ini ditunjukkan dengan mengalokasikan secara khusus anggaran untuk operasional LSM dan juga pendanaan-pendanaan lain yang terkait dengan penanganan korban TPPO. LSM dapat mengusulkan bantuan pendanaan pada instansi terkait sesuai dengan kebutuhan penanganan korban TPPO.

3. Pihak non government, seperti misalnya LSM/NGO di Amerika Serikat, dilibatkan dalam penetapan rencana program atau regulasi penanganan TPPO. Mereka bisa ikut serta dalam pertemuan-pertemuan kongres untuk memberikan pertimbangan dan masukan terkait isu-isu TPPO di Amerika Serikat.

4. Program yang mengarah pada pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap korban TPPO sangat kuat di Amerika Serikat. Kemungkinan korban untuk menjadi korban kedua kalinya atau re-traffick sangat kecil karena pemerintah Amerika Serikat menyediakan beberapa dukungan atau fasilitas kepada korban seperti green card. Dengan green card, korban bisa bekerja di Amerika Serikat dengan namanya disamarkan, sehingga korban betul-betul berdaya secara ekonomi dan aman dari sindikat TPPO.

5. Peran media dan perangkat komunikasi lainnya sangat besar di Amerika Serikat, dalam upaya mendukung gugus tugas penanganan TPPO. Salah satu tindakan yang cukup efektif diantarannya adalah para pelaku-pelaku TPPO khusus pelaku eksploitasi seksual bagi anak-anak, nama dan foto mereka di posting di internet agar semua orang tahu dan itu merupakan sanksi social.

6. Pelibatan masyarakat untuk turut serta dalam penanganan TPPO di Amerika Serikat juga sangat jelas. Media dan sarana komunikasi seperti leaflet, pamflet, spanduk dan lain-lain disebar secara sporadis dan terus-menerus. Selain memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait TPPO, juga membawa masyarakat untuk turut peduli dalam penanganan TPPO. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus TPPO terungkap dari laporan masyarkat.

E. HARAPAN KEDEPAN

1. Penguatan Task Force TPPO Indonesia, baik dari segi pembenahan & pemutakhiran data, SDM, Sarana Prasarana, Sinergi Kerja & regulasi, maupun Kemitraan strategis dengan pihak terkait di dalam negeri & di luar negeri

2. Peningkatan capaian kinerja Task Force TPPO melalui perluasan penjangkauan, kemitraan dan optimalisasi potensi media (tulis maupun visual, social media, dll wahana tekologi informasi & komunikasi), serta optimalisasi pelibatan daerah dalam penanganan TPPO.

3. Peningkatan kerjasama strategis secara regulasi maupun kegiatan pada konteks teritori nasional, regional maupun internasioal.

NK - "Earth Hails"

Sekilas: Menyimak Kembali BLSM dari Tautan Empirik & Regulasi Perundang-undangan

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Fri, 14 Mar 2014 10:15:00 +0000

Pada (sekitar) bulan Juni 2013, tentu masih ingat adanya kebijakan Subsidi Kompensasi terhadap kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut adalah Kebijakan tentang BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Beberapa kejadian akibat kebijakan ini sempat meramaikan media tulis maupun visual di negeri ini. Namun tidak semua masyarakat mengerti, apalagi memahami terkait latar belakang atau lebih tepatnya asal-usul runutan dari keluarnya kebijakan dan tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Saya berharap tulisan ini memberikan informasi lain terkait BLSM tersebut.

Pada konteks aspek legal teknis, kebijakan BLMS merupakan bentuk tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.92/MENKO/KESRA/VI/2013 perihal "Dukungan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak 2013", tanggal 13 Juni 2013.

Sebenarnya apa tujuan awal dari Program BLSM ini? Program BLSM merupakan program bantuan yang diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. BLSM tidak berdiri sendiri, ada juga program-program lain dengan tujuan yang sama. Misalnya program Subsidi Beras atau biasa disebut Program Raskin, serta program bantuan sosial lainnya.

BLSM ini akan diarahkan untuk diberikan kepada masyarakat yang memegang KPS (Kartu Perlindungan Sosial), yang akan diberikan kepada 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) di seluruh Indonesia, dengan total dana 11,6 trilyun. RTS sebanyak 15,5 juta tersebut adalah rumah tangga miskin dan rentan, yang merupakan 25% rumah tangga dengan status sosial terendah. Data penerima KPS tersebut bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang berasal dari PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) tahun 2011. KPS tersebut merupakan syarat legal sebuah rumah tangga untuk memperoleh program-program bantuan seperti program Raskin dan program-program kompensasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM 2013 dan RAPBN-P 2013 yang telah disetujui DPR-RI, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Beberapa permasalahan yang kemudian terjadi adalah ketidaktepatan sasaran penerima BLSM dikarenakan data yang kurang akurat atau up to date. Hal ini terjadi karena data yang digunakan untuk BLSM 2013 aadalah sata PPLS tahun 2011. Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di PPLS 2011 di tahun 2013 tentu saja ada terjadi perubahan-perubahan situasi atau kondisi PMKS. Bisa saja saat di 2011 PMKS tersebut dalam kondisi miskin dst, ketika memasuki 2013 kondisi miskinnya sudah berubah atau ada kemajuan ekonomi, baik oleh usahanya sendiri atau program-program bantuan yang diterimanya selama 2011-2013. Perubahan status sosial dari RTS di 2011 menjadi tidak RTS lagi di 2013 bisa saja terjadi. Pada kondisi tersebut, seharusnya penerima KPS diharuskan mengembalikan KPS kepada Kepala Desa/Lurah, untuk kemudian ditetapkan penerima KPS baru sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan pada Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial Nomor B.92/MENKO/KESRA/VI/2013.

Disisi lain data PPLS 2011 pendekatan sasarannya diarahkan kepada RTS yang memiliki identitas dan KK (Kartu Keluarga), sementara banyak sasaran yang sebenarnya layak memperoleh BLSM yang berada di LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) di masyarakat maupun yang berada di masyarakat langsung tidak memiliki kelengkapan identitas seperti itu. Sehingga meskipun mereka memenuhi kriteria kemiskinan yang disyaratkan, namun tidak masuk dalam data 15,5 juta penerima KPS. Dengan fakta sosial seperti itu, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, berimplikasi rentan konflik sosial di masyarakat, maka kedepannya diperlukan tindakan-tindakan yang relevan sebagai tindakan preventif untuk tahun berikutnya. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan diantarannya:
1. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian data melalui sistematika yang telah diatur dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B.92/MENKO/KESRA/VI/2013, atau kebijakan lainnya yang mensyaratkan updating/pemutakhiran data berkala, setidaknya setiap tahun.
2. Melakukan penyesuaian terhadap petunjuk pelaksanaan BLSM, yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan BLSM di masyarakat, berkenaan dengan penggantian dan atau penambahan KPS bagi PMKS.

Dengan semua gambaran diatas, dan berangkat kepada pemahaman bahwa BLSM merupakan program penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan, beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan untuk kedepannya terkait BLSM, diantaranya adalah:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang diantaranya menyebutkan pada pasal 2 bahwa penanganan fakir miskin berasaskan kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. Pasal 6 yang menyatakan bahwa sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang juga menyebutkan adanya asas "keadilan" di pasal 2 pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Dalam menentukan kriteria kemiskinan, selain kondisi miskin juga dipertimbangkan aspek-aspek yang diutamakan yaitu kemiskinan yang juga mengalami keterlantaran, kecacatan, keterasingan dan ketunaan sosial. Jadi pemutakhiran data dengan penggantian penerima KPS atau penambahan penerima KPS diutamakan yang memiliki kriteria kemiskinan dengan tambahan kriteria-kriteria keterasingan, keterlantaran, kecacatan dan ketunaan sosial.

Jika tahun depan ada program serupa (saya sendiri berharap dirubah kebijakan programnya), maka gambaran diatas perlu dipertimbangkan.

Salam kemanusiaan,
NK - "Earth Hails"

Refleksi - Kesadaran bersama Kelinguistikan

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Sat, 08 Mar 2014 17:44:00 +0000

Kesadaran terhadap diri, menjadi salah satu berangkat pada sekian banyak turunan-turunan pemahaman psikologi. Bagi konteks sosiologis, hal-hal “horizontal” diluar diri menjadi aspek-aspek yang dipertimbangkan juga, kemudian pada sisi manusia sebagai makhluk berkepercayaan/religi, maka transenden ke-Tuhan-an pun menjadi hal yang perlu jadi dasar dalam keseharian. Kompleksitas sosok manusia begitu rigid dan akhirnya ruwet saat implementasi keseharian, ketika aspek-aspek psikologis-sosiologis-religi menjadi pertimbangan-pertimbangan. Keterbatasan manusaia dalam segala hal, menjadikan semua aspek itu berhadapan dengan banyak realitas keseharian manusia yang melahirkan permasalahan-permasalahan. Alur keluaran dari semua itu adalah bahwa manusia pada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki tidak bisa menyeimbangkan ketiga aspek tersebut, harus memilih atau menetakan kecenderungan kepada salah satu aspek atau mengutamakan aspek yang mana, atau mendahulukan aspek yang mana menjadi pertimbangan utama utk kemudian menempatkan aspek lainnya menjadi nomor 2 dan 3. Pada kenyataanya, tanpa direncanakan dst pemprioritasan aspek terjadi begitu saja, refleks terhadap situasi & kondisi yang ada.

Freud membagi organisasi fisik individu kedalam 3 bagian dengan istilah ‘id’, ‘ego’, dan ‘super-ego’. Sebagai orang sosial, aku tidak terlalu percaya terhadap pembagian tersebut atas sosok manusia. Model stratifikasi Giddens lebih memenuhi logika berpikir ku. Giddens membagi kedalam 3 stratifikasi terhdap sosok manusia yg juga anggota dari sebuah masyarakat, yaitu sistem keamanan dasar, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif.

Pada konteks Freud, dia menganggap manusia sebagai agen, namun sering juga mengatakan id, ego dan super-ego sebagai agensi-agensi dalam individu itu. Freud dalam tulisan-tulisannya sebelum tahun 1920-an seringkali menggunakan istilah ‘das Ich’ untuk mengacu pada orang secara utuh, maupun untuk menetapkan bagian jiwa (mind). Pergeseran-pergeseran penggunaan itu pun berlaku pada ‘super-ego’, yang kadang diperbedakan dengan gagasan lain, yaitu ‘ego-ideal’. Beberapa peralihan dan ketidak-konsistenan terminologi tersebut menunjukkan ada beberapa kesulitan konspetual yang agak parah. Misalnya: Freud mengatakan das Ich merupakan bagian dari Jiwa (mind). Lalu bagaimanakah Freud bisa mengatakan hal-hal seperti itu sehingga ‘ego’ memutuskan tidak mengakui gagasan yang tidak cocok? Apakah keputusan ‘ego’ tentang beberapa jenis proses itu ada dalam miniatur keputusan ‘ego’? Ini menjadi tidak masuk akal. Freud juga menulis diantaranya ‘kemauan ego untuk tidur’. Meskipun tidur terjadi, namun tubuh masih terus ‘bertugas’ melindungi keluaran jelek dari ‘ketidaksadaran’ (the unconscious), dengan tetap ‘menjaga’ tidur si pemimpi. Juga muncul jenis pertanyaan yang sama, siapakah yang dilindungi sang ‘penjaga’? dst. Pertimbangkanlah karakterisasi paling umum tugas-tugas ‘ego’ yang dikatakan Freud. ‘Ego’ memiliki tugas ‘penyelamatan diri’, yakni menjalankan tugasnya dengan belajar melakukan perubahan-perubahan di dunia eksternal demi keuntungannya sendiri. Namun “diri” mana yang dipertahankan ‘ego’? apakah keuntungannya juga keuntagan diri sendiri?

Satu taktik tradisional diantara interpreter Freud adalah menerima gagasan bahwa ada penggunaan-penggunaan antropomorfis yang salah kaparah dalam tulisan-tulisan Freud, namun penggunaan tersebut bisa ditiadakan jika kita memahami ‘id’, ‘ego’ dan ‘super-ego’ dengan mengacu pada proses atau daya. Namun cara seperti inipun tidak banyak membantu, karena konsep-konsep seperti itu tidak memungkinkan kita bisa memahami dengan tepat hakikat agensi manusia. Kemudin Freud mengatakan tentang aliran hodrolis, kebuntuan energi dsb, namun semuanya itu menyulap jenis konsepsi mekanis asal muasal perilaku manusia yang berkaitan dengan bentuk paling naif pada obyektivisme. Bagian persolan tersebut terletak pada penggunaan istilah ‘id’, ‘ego’ dan ‘super-ego’, yang masing-masing memiliki beberapa konotasi tentang agensi. Masing-masing merupakan miniagen dalam agen seperti itu . Membuang istilah ‘id’ dan ‘super-ego’ mungkin bisa membantu, namun harus dilengkapi dengan pengakuan karkter yang jelas, yaitu ‘das Ich’ atau ‘aku’.

Para strukturalis menyarankan untuk melakukan ‘jalan memutar’ untuk bisa menghubungkan ‘aku’ dengan agensi, berdasarkan desentralisasi subyek, tanpa mencapai kesimpulan-kesimpulan yang memperlakukan subyek hanya sebagai tanda dalam suatu struktur signifikasi. Bagaimanapun pembentukan ‘aku’ terjadi hanya melalui wacana orang lain, yaitu melalui pemerolehan bahasa, dengan mengaitkan ‘aku’ dengan benda/tubuh sebagai bidang tindakan. Istilah ‘I’ atau ‘aku’ dalam pengertian linguistik merupakan penggeser/shifter. Kontekstualitas pengaturan posisi sosial menentukan ‘I’ dalam sembarang situasi perbincangan. Meskipun kita mungkin cenderung menganggap berdasarkan pada aspek-aspek paling kaya dan akrab, dalam satu sisi dia merupakan salah satu istilah paling kosong dalam bahasa. Karena ‘I’ hanya mengacu ke siapa yang sedang bertutur, ‘subyek’ suatu kalimat atau ujaran.

Seseorang yang telah menguasai penggunaan ‘I’ juga sangat bisa telah menguasai penggunaan ‘me’, jika dia menguasai secara sintaksis kedua bahasa yang berbeda tersebut. Karen saya harus mengetahui bahwa saya adalah ‘I’ (aku) ketika saya bertutur pada ‘you’ (anda), tapi bahwa anda merupakan ‘I’ ketika anda bercakap-cakap dengan ‘me’, dan bahwa saya adalah ‘you’ ketika anda bercakap-cakap denganku, dst. Bahwa pada dasarnya penggunaan demikian bukanlah merupakan ketermpilan-keterampilan linguistik yang merupakan jenis keterampilan yang sangat rumit, namun lebih memerlukan kendali tubuh yang sudh diramifikasi dan pengetahuan yang maju tentang bagaimana ‘berbuat sesuatu’ dalam pliralitas konteks-konteks kehidupan sosial.

Yang jelas memonitor secara refleksif suatu tindakan dalam kehidupan sosial itu diperlukan. Pentingnya memonitor tindakan dalam kesinambungan kehidupan sosial tidak berarti mengingkari signifikansi sumber-sumber kesadaran kognisi dan motivasi . Namun hal ini melibatkan pemberian perhatian pada diferensiasi yang memisahkan keadaan ‘sadar’ dengan ‘tidak sadar’.

NK - "Earth Hails"
Thanks for Giddens

Fakta Lain "Rokok" di Indonesia & Konvensi Kontrol Tembakau

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Fri, 07 Mar 2014 07:31:00 +0000

Rokok, sebuah kata yang begitu familiar di masyarakat kita, sangat terkenal, melebihi ketenaran tokoh manapun. Dari usia anak sampai usia lanjut/lanjut usia mengenal rokok, meskipun tidak semua dari mereka merokok, tapi mereka mengenal benda yang bernama rokok tersebut.

Apa sih rokok itu? sederhana saja, benda yang berbentuk batangan silinder seperti selang kecil yang berdiameter sebesar..apa ya, ya sebesar sebatang rokok lah, hehee, aku yakin pemabaca tau yang aku maksud. Bahan baku rokok adalah tembakau, tapi bukan tembakaunya yang dikonsumsi, melainkan asapnya. Heran juga ya, asap di konsumsi. Jadi tembakau berbentuk rokok tersebut dibakar dan dihisap asapnya, selebihnya terangkan sendiri :D.

Tak perlu berpanjanglebar menerangkan tentang rokok, hanya buang-buang waktu saja, semua sudah paham. Maksud dari tulisan ini tidak untuk mengupas benda yang bernama rokok secara fisik. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan dan mengupas beberapa realita/fakta sosial penting terkait rokok, khususnya di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, konsumsi roko di Indonesia terus meningkat, peningkatan konsumsi rokok ini sangat signifikan. Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah China dan India. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011, sebanyak 67,4% laki-laki dewasa dan 4,5% perempuan dewasa Indonesia atau 61,4 juta orang dewasa merupakan perokok. Sebanyak 92 juta warga Indonesia terpapar asap rokok orang lain (perokok pasif/secondhand smoke), 43 juta diantaranya merupakan anak-anak termasuk 11,4 juta anak usia 0-4 tahun.

Pada tahun 2003, Indonesia telah berpartisipasi dalam penyusunan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) dan aktif sebagai "Drafting Committee" pada sidang Intergovernmental Negotiating Body keenam. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan Badan POM, namun Indonesia tidak ikut menandatangani FCTC hingga batas waktu pembubuhan tanda tangan berakhir. Total 194 negara anggota WHO, 176 negara sudah menandatangani dan meratifikasi/aksesi FCTC. Sembilan negara sudah menandatangani, tetapi belum meratifikasi/aksesi FCTC. Sementara dari negara anggota OKI, hanya Indonesia dan Somalia yang belum menandatangani dan belum ratifikasi/aksesi FCTC. Untuk regional Asia, Indonesia satu-satunya negara yang belum meratifikasi/mengaksesi FCTC.

Sebagai bagian dari warga dunia dan peradaban internasional, Indonesia jelas seharusnya terlibat dan meratifikasi/aksesi FCTC tersebut. Sebagai negara besar, dengan penduduk yang juga besar, dan merupakan negara terbesar ketiga yang penduduknya perokok, Indonesia memiliki peranan dan kepentingan yang signifikan, bukan hanya sebagai warga dunia, akan tetapi juga untuk kepentingan & kebaikan warga negaranya.

Bagaimana kelanjutan dan fakta terkininya? jika peduli, ada baiknya kita concern dan memantau perkembangan terkait ini.

Salam Kemanusiaan.
NK - "Earth Hails"

Kisah Telanjang & Realitas Keseharian pada Kejujuran yang "Bugil"

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Sun, 21 Jul 2013 18:25:00 +0000

Berikut ini adalah sebuah kisah/novel singkat karya Lan Fang, berjudul "Perempuan Abu-Abu". Penulis Lan Fang sempat menginspirasi saya melalui tulisan-tulisan di beberapa novel singkatnya yang cerdas menurut saya . Tulisan dia begitu mengalir, menohok dan seringkali juga menggebu tanpa harus takut kepada rambu-rambu konvensional penyampaian tulisan. Seperti juga kisah "Perempuan Abu-Abu" dibawah ini. Kemenderuan kemerdekaan diri bergulat dalam ketersesakan keterbatasan sosok yang mencoba dilompatinya dengan tanpa ragu. Sebuah kisah dari kejujuran "telanjang", kebugilan yang mungkin positif pada satu sisi, namun juga warna negatif jika dilihat dari nilai-nilai mendasar yang dianggap "ketimuran" ataupun "religi". Terserah anda menafsirkannya atau melihatnya dari sudut pandang masing-masing.

Sebuah transformasi nilai sosial yang termaktub kata demi kata, kalimat demi kalimat, dengan pola dan aksentuasi penyampaian yang sangat lugas dan berani. Adrenalin sosial dari fakta & realitas kehidupan. Selamat menikmati...

Salam,
Nursyamsu Kusuma - "Earth Hails"

PEREMPUAN ABU-ABU

karya: Lan Fang

Sesosok perempuan muncul seperti bayangan, sehalus angin dan tanpa suara di sampingku. Perempuan itu mendadak muncul dan duduk di sampingku ketika aku sedang benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus kutulis. Padahal aku sudah menghabiskan lima gelas kopi, sebungkus rokok kretek, dan tiga kaleng guiness beer. Tetapi aku tidak memusingkan perempuan itu. Aku tetap menghisap rokok kretekku dan menghembuskan asapnya kuat-kuat dengan harapan mendapat imajinasi dari gumpalan asap itu.

“Apakah aku pelacur?” Perempuan itu bicara kepadaku.

“Kamu pelacur bukan?” Aku balik bertanya tanpa menoleh kepadanya. Itu pertanyaan klise yang tidak perlu kujawab.

“Menurutmu definisi pelacur itu bagaimana?” Ia bertanya lagi.

“Tidur dengan lebih dari satu laki-laki,” sahutku asal saja. Lagi-lagi tanpa menoleh.

“Tidur? Hanya tidur? Masa tidur saja tidak boleh?” Ia masih mendebat. “Dan katamu…lebih dari satu laki-laki. Hm…bagaimana dengan laki-laki yang tidur dengan lebih dari satu perempuan? Apakah dia juga bisa disebut pelacur laki-laki?” Ia nyerocos tanpa jeda.

Aku menoleh dengan perasaan mulai kesal dan terganggu. Saat ini aku sedang tidak ingin diajak berdebat. Aku justru perlu seseorang yang bisa memberikan imajinasi untuk meneruskan tulisanku yang terhenti di tengah jalan.

Tetapi, alamak…!

Aku terkejut ketika bersirobok pandang dengan bola mata perempuan itu. Matanya berwarna abu-abu! Tidak ada hitam. Dan tidak ada putih.

“Bagaimana?” Ia mengejarku dengan pertanyaannya.

“Apanya yang bagaimana?” Aku tergagap sembari masih berusaha menguasai diri.

“Apakah aku pelacur?” Ia mengulangi pertanyaannya.

Kali ini, di matanya yang abu-abu tampak tergenang butiran-butiran berlian yang ditahannya tidak runtuh bila ia mengerjapkan kelopak matanya.

Aku menarik napas panjang. Membenarkan posisi dudukku.

“Kamu sedang butuh bahan cerita bukan? Tulislah aku…” Ia bertanya dan menjawab sendiri seakan-akan tahu apa yang kurasakan.

“Ya,” sahutku dengan nada berat dan sangsi.

Tetapi, bukan soal pelacur atau perempuan bermata abu-abu, tambahku dalam hati. Aku penulis roman cinta. Aku butuh cerita cinta.

“Sebenarnya kamu siapa?” tanyaku pada akhirnya.

“Apakah itu perlu buat kamu?” Ia balik bertanya.

Ah! Aku bukan pengacara yang siap diajak berdebat kata dan bersilat lidah setiap saat. Aku pengarang yang sedang mati kata.

“Baik. Panggil saja aku Maya.” Ia berkata seakan-akan bisa membaca pikiranku.

“Maya? Nama kamu Maya?”

Perempuan itu tertawa. “Kamu pengarang kan? Apalah arti sebuah nama untuk pengarang? Shakespeare juga berkata begitu kan? Dan “Maya” artinya bisa tidak bisa ya, bisa mimpi bisa nyata, bisa….”

“Ya ya ya, Maya atau siapa pun kamu, sekarang berceritalah!” tukasku kesal. Aku memang tidak butuh namamu. Aku butuh ceritamu. Butuh imajinasimu.

Tetapi perempuan itu bukan membuka kata. Ia justru membuka blouse-nya, menampakkan payudaranya yang indah ditopang bra berwarna kulit. Aku terperangah. Tetapi ia tidak peduli. Ia berdiri. Melucuti pakaiannya satu per satu. Sampai ia telanjang bulat di depanku. Ia polos tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Seperti patung-patung Yunani atau patung-patung Bali yang kulihat di pameran. Aku meneguk air liur sampai jakunku turun naik.

“Apa yang kau lihat?” Suaranya bertanya setengah mendesah.

“Warna tubuhmu…” Kudengar suaraku seperti datang dari alam lain.

“Apa yang kamu lihat dari warna tubuhku?”

Kuhisap rokokku dalam-dalam lalu menghembuskannya kuat-kuat. Perempuan ini sekarang mulai mengasyikkan. Ia sudah tidak membosankan dan menganggu seperti tadi. Ia mulai memberikan sensasi. Apakah begitu perasaan setiap laki-laki bila berhadapan dengan perempuan telanjang di depannya?

“Abu-abu…,” gumamku.

Perempuan itu tertawa. Suaranya merdu. “Kenapa tidak kau tulis?”

Astaga!

Ia kemudian mendekat. Begitu dekat. Sehingga aku bisa mencium aroma tubuhnya yang wangi dan merasakan sentuhan kulitnya yang lembab dan dingin. Ia mendekatkan dadanya ke wajahku. Napasku mulai terasa sesak. Aku menutup mataku karena tidak kuat menahan gejolak birahi.

“Buka matamu…Kenapa harus menutup mata bila kau ingin melihat sampai ke dalam?” Suaranya mesra merayu.

Aku masih menutup mata. Aku bingung, ragu, malu, tetapi juga ingin. Selama ini, aku memang suka menulis tentang perempuan. Tetapi belum pernah menulis tentang perempuan telanjang bermata dan bertubuh abu-abu.

Dengan satu gerakan lembut tetapi kuat, ia mengangkat wajahku. Kemudian, dengan sebuah usapan tanpa rasa sakit, kurasakan tangannya menjelajahi rongga mataku lalu mencungkil bola mataku. Ia membawa bola mataku ke dadanya. Meletakkan di atas payudaranya yang sebelah kiri.

“Kata dokter, di sebelah kiri adalah jantung hati. Coba kau lihat ada apa di jantung hatiku?” ia berbisik pelan di telingaku. Napasnya menghangati daun telingaku.

Bola mataku masuk ke dalam payudaranya, masuk ke dalam dadanya, masuk ke dalam tulangnya, sampai menemukan jantung hatinya.

Astaga!

“Apa yang kau lihat?” Ia masih berbisik seperti angin.

“Jantungmu, hatimu, paru-parumu, darahmu….”

“Ya, kenapa?”

“Berwarna abu-abu,” sahutku gamang.

Ia tertawa lembut sambil mengambil kembali bola mataku dari atas dadanya dan mengembalikannya ke dalam rongga mataku. Ia lalu memberikan sebuah kecupan mesra di pelupuk mataku. Sekarang aku baru berani membuka mataku. Dan lagi-lagi aku bersirobok pandang dengan sepasang mata berwarna abu-abu yang menumpahkan berlian-berlian. Wajahnya begitu dekat dengan wajahku sehingga aku bisa menghirup napasnya yang segar. Dan ketika berlian-berlian jatuh bergulir menetes pula di pipiku lalu mengalir ke bawah, kutadah dengan tanganku.

“Air matamu juga abu-abu,” kataku sambil melihat butiran-butiran berlian di tanganku.

Ia tersenyum antara tawa dan tangis.

“Kenapa semua berwarna abu-abu?” tanyaku pada akhirnya.

“Karena semua mulut mengatakan aku hitam. Walaupun aku tidak putih tetapi aku tidak sehitam yang mereka katakan. Bukankah abu-abu lebih baik daripada hitam? Bukankah abu-abu tidak semunafik warna putih? Apakah mulut yang mengatakan aku hitam semuanya berwarna putih?” Berlian-berlian abu-abu bercucuran di pipinya yang kelabu.

“Kenapa mulut-mulut mengatakan kamu hitam? Apakah kamu pelacur? Apakah kamu tidur dengan lebih dari satu laki-laki?” Kali ini aku mengejarnya.

Sekarang dia menarik badannya dari wajahku. Lalu duduk sambil bersidekap dada. Tetapi masih telanjang bulat di depanku. Sekarang aku rasa, lebih baik ia tidak usah mengenakan pakaiannya. Lebih baik ia telanjang bulat di depanku walaupun dengan seluruh warna abu-abu.

“Menurutmu, siapakah Yudistira?” Ia bertanya sambil mengambil rokok di tanganku. Lalu dengan sebuah gerakan yang sensual ia mengisap rokokku dan menghembuskannya membentuk sebuah bulatan-bulatan kecil. Ah, lagi-lagi berwarna abu-abu.

“Yudistira? Hm…ia pandawa tertua. Ia paling bijaksana,” sahutku.

Kali ini aku merasa bertanya jawab dengan perempuan telanjang bulat walaupun dia berwarna abu-abu menjadi lebih mengasyikkan.

“Oh, begitu menurutmu?!” Ia membelalakkan matanya yang abu-abu dan dari suaranya kudengar nada sumbang.

“Ya. Cuma Yudistira yang mencapai nirwana,” sahutku. “Cuma Yudistira dan seekor anjing,” tambahku cepat.

“Kalau begitu, Yudistira, pandawa tertua yang bijaksana itu sama dengan anjing!” Ia memotong cepat dan ketus.

“Lho?!” Aku terperangah.

“Apa bukan anjing namanya, kalau Yudistira mempertaruhkan Drupadi, istrinya di atas meja dadu hanya untuk sebuah Astinapura?! Apa bukan anjing namanya, kalau Yudistira hanya duduk terpana ketika Drupadi, istrinya, ditelanjangi Duryudana?! Apa bukan anjing namanya, kalau harga diri Yudistira lebih mahal daripada harga Drupadi, belahan jiwanya?!” Ia kembali nyerocos dengan berapi-api.

Aku terdiam tidak mampu menjawab.

Perempuan itu tertawa sinis. Sekarang ia mengambil sekaleng guiness di dekat laptopku. Dengan sekali tegak, sekaleng guiness meluncur melewati bibirnya, lidahnya, tenggorokannya, perutnya, ususnya, kandung kemihnya, dan mungkin akan berakhir di toilet. Ia menjilati busa guiness yang tersisa di bibirnya yang indah.

Astaga! Lidahnya juga abu-abu!

“Lalu, menurutmu, siapakah Drupadi?” Ia bertanya dengan lidah abu-abunya.

“Ng…Drupadi, istri yang setia. Ia mengikuti Pandawa menjalani hukuman kalah judi dibuang ke dalam hutan berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa berkeluh kesah. Ia bahkan bersumpah tidak akan menyanggul rambutnya sebelum keramas darah Duryudana…,” jawabanku terdengar gamang. Entah benar atau tidak menurut perempuan itu.

Perempuan itu mendengus. “O…, begitu menurutmu. Drupadi begitu putih,” ujarnya dengan nada sinis. “Lalu, kalau menurutmu, dia begitu setia dan putih, kenapa ia tidak bisa mencapai nirwana?” sambungnya lagi-lagi dengan membelalakkan matanya yang abu-abu.

Ah, orang bilang, mata adalah jendela jiwa. Tetapi mata perempuan ini semua abu-abu. Aku tidak bisa membaca apa yang ada di dalam jiwanya. Orang bilang, lidah adalah senjata kata. Tetapi lidah perempuan ini juga abu-abu. Aku tidak tahu ia bicara putih atau hitam. Orang bilang, jantung hati adalah naluri jiwa yang paling jujur. Tetapi jantung hati perempuan ini juga abu-abu. Aku tidak tahu apakah dia bohong atau jujur. Orang bilang, tubuh adalah bahasa. Tetapi tubuh perempuan ini semua abu-abu. Aku tidak tahu ia benar atau salah.

“Menurutmu, apakah Drupadi tidak bisa mencapai nirwana karena ia berselingkuh dan tidur dengan lima pandawa: Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, sekaligus? Karena ia kotor? Karena ia hitam?” Ada luka menganga di mata abu-abunya.

“Atau, menurutmu, apakah Drupadi tidak bisa mencapai nirwana karena ternyata ia berselingkuh batin dengan lebih mencintai Arjuna daripada Yudistira, suaminya?” Ada darah menetes dari lidahnya yang abu-abu.

“Lalu, menurutmu, apakah Drupadi itu pelacur?” Ada luka dan darah membanjir dari jantung hatinya.

Aku terdiam seribu kata. Tidak mampu menjawab. Karena setelah sekian lama melihat perempuan itu dalam bungkusan warna abu-abu, mendadak saja begitu banyak warna merah mengucur dari matanya, dari lidahnya, mulutnya, tubuhnya, jantung hatinya, air matanya. Darah!

“Apakah aku pelacur?” Untuk kesekian kalinya ia mengulangi kata-katanya.

Aku merasakan dadaku sesak.

“Apakah kamu Drupadi?” tanyaku sengau.

“Apa perlu untukmu siapa aku? Apakah aku Drupadi, apakah aku Maya, apakah aku pelacur? Kau hanya perlu cerita, tulis apa yang kau rasa, mungkin apa yang tertulis lebih jujur dari kata yang terucap.”

Masih dengan tubuh telanjangnya, ia mendekat padaku, menciumiku dengan lidahnya yang berdarah, melekatkan wajahku pada air mata darah, membiarkan mataku mengembara ke dalam jantung hatinya yang berdarah, merapatkan tubuhku dengan tubuhnya yang berdarah.

Malam merapat pagi, ketika aku bersetubuh dengan perempuan abu-abu itu di atas darah…

Gepeng Musiman, Sebuah Realita Sosial di Bulan Ramadhan, 2013

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Tue, 16 Jul 2013 17:20:00 +0000

Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan peluang berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan hubungan antar daerah. Secara konsepsional, pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun kehidupannya dan sekaligus merupakan sumberdaya pembangunan yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya (Chambers, 1983).

Tingginya tingkat urbanisasi ke Jakarta memberikan banyak dampak negative, termasuk diantaranya permasalahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). Kondisi ini ditengarai terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa atau tempat asal Gepeng, disisi lain menariknya kabar tentang Kota yang memberikan banyak harapan dan impian. Urbanisasi tersebut seringkali tidak diiringai dengan kesiapan mental, skill dan pendidikan para pelaku, sehingga mengakibatkan mereka terjebak pada kondisi tidak berdaya dalam persaingan hidup yang memang sangat ketat di Ibu Kota Jakarta. Akhirnya banyak diantara mereka menggelandang dan melakukan pekerjaan sebagai pengemis. Namun disatu sisi, kita juga tidak boleh melupakan aspek budaya/mental dari para urban yang bekerja sebagai pengemis tersebut. Misalnya sikap malas, tidak malu, dan hal-hal lain yang tidak konstruktif.

Fakta Gepeng ini disisi lain bisa memicu kriminalitas, tingginya biaya hidup di Jakarta, bisa memicu gelandangan melakukan tindakan-tindakan criminal seperti perampokan dll. Namun ada satu fenomena menarik terkait Gepeng di Jakarta, terutama Gepeng musiman. Yang dimaksud gepeng Musiman ini adalah Gepeng yang berbondong-bondong ke Jakarta pada saat-saat tertentu, terutama di hari-hari besar seperti Lebaran Haji, Lebaran Cina, termasuk Ramadhan sampai ke Lebaran idul Fitri. Ramadhan denan Idul Fitri nya menjadi sangat mencolok, karena rentang waktu yang lama (sebulanan) dan banyaknya perlikau shodaqoh public yang menguntungan kan mereka selama sebulanan tersebut.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian dan teks literature yang ada, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya Gelandangan & Pengemis (Gepeng), namun bisa di kategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada umumnya terdiri dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat keterampilan, dan sikap mental atau budaya. Sedangkatn factor eksternal meliputi kondisi tempat asal/daerah asal Gepeng, akses terhadap informasi dan modal usaha, kondisi permisif/rasa belas kasihan masyarakat kota terhadap Gepeng, penanganan Gepeng di kota yang belum optimal/integrated. Faktor-faktor penyebab ini bisa terjadi secara parsial dan juga secara bersama-sama atau saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Ada dua aspek besar yang terlibat dalam permasalahan Gepeng, selain individu Gepeng itu sendiri, yaitu aspek daerah asal dan aspek daerah tujuan/kota tujuan Gepeng. Penanganan Gepeng harus mencakup dua aspek tersebut. Tidak hanya menangani Gepeng di kota tujuan, akan tetapi juga daerah asal Gepeng tesebut, agar tidak terjadi lagi urbanisasi ke kota sebagai Gepeng.

Fakta dan Data

Menjelang bulan Ramadhan sampai dengan Idul Fitri, dari tahun ke tahun Gepeng di Jakarta mengalami peningkatan dari hari biasanya. Seolah-olah telah menjadi rutinitas tahunan, pelonjakan jumlah Gepeng selalu terjadi menjelang Ramadhan sampai Idul FItri terjadi. Kondisi ini disinyalir karena nuansa Ramadhan menjadikan intensitas beramal public meningkat (perilaku permisif), disisi lain kebutuhan persiapan Idul Fitri menjadikan para urban Gepeng tersebut mencari penghasilan di kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya (jabodetabek). DKI Jakarta menjadi target utama Gepeng, selain merupakan kota besar/ibu kota, juga kepadatan penduduknya memberikan kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan penghasilan lebih kepada para Gepeng.

Data tahun 2012, hasil pantauan dari Kemensos, di DKI Jakarta terdata sebanyak 1.930 Gepeng, yang sebenarnya mereka tidak miskin, hanya memanfaatkan moment bulan Suci Ramadhan, dimana umat muslim Jakarta banyak yang melakukan sedekah. Biasanya 20 hari menjelang Idul Fitri, akan semakin meningkat jumlah Gepeng yang berasal dari kantong-kantong Gepeng yang telah diketahui sebelumnya, yaitu Indramayu, Cirebon dan Brebes (sumber Biro Humas Kemensos 2012).

Dari beberapa sumber informasi dan penelitian, disebutkan bahwa penghasilan Gepeng di DKI Jakarta perhari rata-rata antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- an. Salah satu hasil interview terbuka dengan salah satu Gepeng, mengatakan bahwa minimal penghasilan mereka adalah Rp 300.000,-. Di daerah Bulungan, blok M, pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa pengemis yang berkeliaran di wilayah tersebut per hari rata-rata memperoleh Rp 700.000,- an, mereka sering menukar recehan hasil mengemis ke para pedagang kaki lima disitu. Sehingga dirata-ratakan penghasilan para pengemis di DKI Jakarta perbulan diatas 15 juta Rupiah.

Pemprov DKI sendiri telah menetapkan sekitar 55 titik-titik rawan Gepeng. Adapun titik-titik rawan Gepeng di wilayah DKI Jakarta adalah:

1. Jakarta Pusat; meliputi perempatan Coca-Cola, Simpang Lima Senen, Sawah Besar, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jatibaru, Pramuka Raya, Pasar Genjing, Gajahmada-Hayamwuruk, Perempatan Harmoni, dan kawasan Sabang.

2. Jakarta Utara; meliputi Jl. Yos Sudarso, Pos 8/9, Jl. Raya Cilincing, Stasiun Tanjung Priok, Gunung Sahari, Ancol, Lodan, Kp. Bandan, Perempatan Kelapa Gading, dan Perempatan Rumah Duka Atmajaya, Pluit.

3. Jakarta Selatan; meliputi perempatan lampu merah CSW, Fatmawati, Blok M, Kebayoran Lama, Pancoran, Terminal Manggarai, Terminal Pasar Minggu, kawasan Lenteng Agung, Pesanggrahan, dan kawasan Bintaro.

4. Jakarta Barat; meliputi Terminal Bus Grogol, perempatan Tomang, Slipi, Cengkareng, perempatan Kebon Jeruk, Tambora, Kali Besar Barat, Tamansari, dan Stasiun Kota.

5. Jakarta Timur; meliputi Jalan Pemuda, Pramuka, Rawamangun, Pulogadung, Cakung, Jatinegara, Taman Viaduk, Barkah, Halim Perdana Kusuma, Jl. Raden Inten, Cililitan, Buaran, Perempatan TMII, Pasar Rebo, dan kawasan Matraman.

Para Gepeng tesebut biasanya berasal dari Bogor, Sukabumi, Garut, Purwakarta, Tegal, Brebes, Cirebon dan Indramayu.

Upaya yang Dilakukan

Peningkatan jumlah Gepeng pada bulan Ramadhan telah menjadi rutinitas setiap tahun. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dari tahun ke tahun untuk mengatasi permasalahan ini. Penanganan Gepeng musiman ini dilindungi oleh Perda Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sehingga telah menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk mentertibkannya, baik melalui satuan-satuan yang dimiliki seperti Satpol PP, dan perangkat kerja lainnya yang terkait. Disisi lain dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, penanganan Gepeng pun menjadi tanggungjawab bersama dan membutuhkan kerja sama lintas sector.

Dalam menghadapi fenomena Gepeng musiman di tahun 2013 ini, Kementerian Sosial dan Dinsos Pemprov Jakarta telah bekerja sama melakukan pantauan di delapan belas titik rawan Gepeng diantaranya meliputi Perempatan Matraman, Perempatan Pramuka, Perempatan Cempaka Putih, Perempatan Kelapa Gading, Perempatan Taman Mini Indonesia Indah/TMII, kawasan Fatmawati, Salemba, Cengkareng, Tomang, Slipi, Perempatan Blok M, serta Perempatan Mampang Kuningan. Kemensos dan Dinsos DKI Jakarta membuat tim gabungan yang terdiri dari personil Dinsos DKI Jakarta, para Pekerja Sosial, dari LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), TKSK, dari Ormas seperti PPM (Pemuda Panca Marga), dan perwakilan masyarakat yang peduli dan mau terlibat dalam penanggulangan Gepeng ini. Tim gabungan ini terdiri dari 8 sampai dengan 15 personil. Mereka perhari memperoleh insentif dengan 'kisaran' sebesar Rp 75.000,-.

Selain membentuk tim gabungan tersebut, Kemensos dan Dinsos DKI Jakarta pun melakukan pemulangan para Gepeng yang terjaring ke kampung nya masing-masing. Sebelum dipulangkan mereka di tampung di Panti-Panti Sosial milik Dinsos DKI Jakarta yang berjumlah 27 Panti lebih. Mereka memperoleh bimbingan keterampilan dan upaya rehabilitasi sosial lainnya. Diharapkan upaya yang merupakan upaya persuasive sekaligus rehabilitative ini akan mengurangi kuantitas Gepeng sekaligus mengurangi ketergantungan mereka ke kota besar, dengan berkarya di daerahnya masing-masing. Semua upaya dilakukan melalui kerjasama dan integrasi dana dekon (APBN-Kemensos) dan APBD Dinsos DKI Jakarta.

Kementerian Sosial dalam hal ini Ditjen Rehabilitasi Sosial, dari tahun ke tahun terus melakukan upaya terbaik dalam penanggulangan PMKS, termasuk Gepeng ini. Dari dulu Kemensos telah melakukan upaya-upaya sinergis, berkelanjutan dan strategis, diantaranya melakukan Penertiban Gepeng yang memang diatur dalam Kepres Nomor 40 tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, melalui Keputusan Bersama antara Menteri Transmgrasi dan Menteri Sosial dengan nomor SKB.102/MEN/1983 tentang penyelenggaraan transmigrasi yang dikaitkan dengan pengentasan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial), termasuk permasalahan Gepeng.

Sampai saat ini penanganan Gepeng yang dialokasikan melalui dana dekon dan APBD masih terintegrasi dalam program penanganan PMKS Tuna Sosial, yang didalamnya terdapat Gepeng. Dengan perbedaan prioritas pembangunan antar wilayah, khususnya wilayah asal Gepeng, maka seringkali isu Gepeng bukan menjadi perhatian utama diantara PMKS Tuna Sosial bagi beberapa Pemda. Hal ini menimbulkan ketidak-sinergian upaya yang dilakukan. Diharapkan kedepannya dialokasikan secara khusus komponen biaya kegiatan penanganan Gepeng, tidak terintegrasi dalam penanganan Tuna Sosial, baik di dekon maupun APBD, khususnya komponen kegiatan penanganan Gepeng berbasis masyarakat di wilayah-wilayah rawan Gepang dan wilayah-wilayah sumber asal Gepeng. Semoga penanganan Gepeng kedepan lebih koordinatif dan berkesinambungan serta sinergi satu sama lain.

Nursyamsu

NK - "Earth Hails"

PROGRAM RUMAH RAMAH (R2)

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Tue, 16 Jul 2013 05:19:00 +0000

PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PSIKOTIK (PDMP)`

BERBASIS KELUARGA DAN KOMUNITAS

(MELALUI PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL)

Rasionalisasi

Proses pembangunan yang terjadi selain memberikan banyak pengaruh positif, juga memberikan imbas negative, hal ini sudah menjadi kewajaran, selalu ada dua sisi dalam setiap tindakan. Upaya eliminasi dampak negative menjadi salah satu tugas penting dari upaya Rehabilitasi Sosial. Percepatan pembangunan yang terjadi, ketika tidak bisa diimbangi oleh kesiapan individu-individu yang ada didalamnya, telah mengakibatkan stress dan depresi dalam kesehariannya. Hal ini mengakibatkan permasalahan gangguan jiwa. Perkembangan permasalahan gangguan jiwa atau dalam istilah Kementerian Sosial adalah Penyandang Disabilitas Mental Psikotik, menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.

Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi. Misalnya terdapat halusinasi, waham atau perilaku kacau, yang merupakan hambatan dalam melakukan fungsi sosialnya di masyarakat. Diantara jenis psikotik adalah Skizophrenia, yang merupakan gangguan psikotik akut/kronik, dimana orang yang mengalaminya tidak dapat menilai realitas dengan baik dan pemahaman diri buruk. Semua jenis gangguan jiwa atau mental health/mental illness tersebut itulah oleh Kementerian Sosial disebut sebagai Penyandang Disabilitas Mental Psikotik (PDMP).

Kondisi PDMP sangat labil, rentan dan sebenarnya sangat membutuhkan motivasi/dukungan dari keluarga dan masyarakat. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan keluarga rata-rata merasa malu mempunyai anggota keluarga yang PDMP, merasa terbebani, lebih suka menyerahkan tanggungjawab ke pihak lain, bahkan merasa keberatan menerima kembali PDMP pasca rehab karena kekhawatiran-kekhawatiran dan rasa malu tadi. Kondisi tersebut akhirnya menjadikan PDMP terlantar atau ditelantarkan, menerima banyak ketidakadilan dan tindak kekerasan, bahkan juga dipasung.

Konvensi Hak Penyandang Cacat yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 19 tahun 2011, memberikan perlindungan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup layak dari para penyandang disabilitas, termasuk didalamnya penyandang cacat mental psikotik. Konvensi tersebut menyepakati dan menyatakan dengan jelas di Pasal 1, bahwa tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua orang penyandang cacat, dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Orang-orang penyandang cacat termasuk mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Kemudian di Pasal 2 Konvensi tersebut menyatakan bahwa “Akomodasi yang layak” berarti modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan dan layak yang tidak memberikan beban yang tidak seimbang atau tidak semestinya ketika diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang-orang penyandang cacat berdasarkan kesetaraan dengan orang-orang lain. Perbaikan dan peningkatan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan keseharian menjadi prinsip umum di pasal 3 point ‘f’ sebagai salah satu prinsip konvensi tersebut. Kewajiban Negara yang tertera di Pasal 4 Konvensi tersebut dengan gamblang memastikan bahwa Negara wajib menjamin dan memajukan pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar semua orang penyandang cacat tanpa diskriminasi atas dasar kecacatan mereka semua upaya harus diarahkan secara maksimal dalam pemenuhan hal tersebut.

UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dan pada pasal 7 ayat 1 point ‘h’ PP No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, disebutkan adanya Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial sebagai bentuk dari Rehabilitasi Sosial.

Semua penjelasan tersebut telah merujuk kepada hak terpenuhinya kebutuhan dasar dari PDMP. Melalui Program Rumah Ramah, diharapkan aspek-aspek kebutuhan dasar PDMP bisa terpenuhi.

Data dan Realita

Jumlah PDMP berat dari data Riskesdas 2007 menyatakan bahwa prevalensi nasional gangguan jiwa berat adalah 0,46 % dari total penduduk, atau lebih dari 1 juta orang. Sementara prevalensi gangguan mental yang sifatnya emosional (seperti depresi, cemas, stress), dengan usia 15 tahun keatas, itu berjumlah 11,6% dari total penduduk, atau sekitar 19 juta orang.

Pada tahun 2012 data penderita gangguan jiwa berat (istilah Kemensos Penyandang Disabilitas Mental Psikotik/PDMP) lebih dari 1 juta jiwa/0,46% dari total penduduk. Dan jumlah penderita gangguan jiwa ringan mencapai 19 juta jiwa/11,6% dari total penduduk Indonesia. Gangguan jiwa ringan ini adalah ketidakstabilan emosional termasuk depresi/stress (data Kemenkes). Dari jumlah tersebut, diantaranya adalah korban pasung. Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes, Diah Setia Utami mengatakan bahwa jumlah pemasungan di Indonesia cukup tinggi, berkisar 18.000 sampai dengan 20.000 kasus pemasungan. Tentu angka-angka tersebut pada konteks sosial adalah angka-angka dipermukaan pada fenomena gunung es. Artinya angka yang sesungguhnya jauh melebihi angka-angka tersebut.

Kemensos bekerja sama dengan Kemenkes terus melakukan penanggulangan issue Pasung ini. Data penanganan yang masuk dari tahun 2010 – 2013 adalah sebagai berikut:

Tahun	Kasus Korban Pasung yang Ditemukan	Korban Pasung yang Telah Dibebaskan	Prosentasi Keberhasilan	Keterangan
2010	383	238	62%
2011	1139	990	87%
2012	880	524	59%
2013	799	456	57%	s.d Mei 2013

Untuk tahun 2013 data yang masuk sampai dengan bulan Mei. Dan ini akan terus di update dari sumber data Kemensos dan Kemenkes.

Total data Korban Pasung yang ditemukan dari 2010 – 2013 adalah 3201 kasus, dan yang dibebaskan 2208 kasus. Berarti keberhasilan bebas pasung adalah 69%. Disandingkan dengan data total korban pasung dari Kemenkes, yaitu sebesar 18.000 kasus, maka kita baru menjangkau 18% saja.

Update data yang masuk ke TRC, sampai dengan Juni ini telah masuk korban pasung yang telah dibebaskan sebanyak 77 orang.

Kesimpulan dalam program bebas pasung 2014, Kemenkes telah merealisasikan 69% dan dukungan dari Kemensos melalui 3 Panti dengan penjangkauan TRC Kemensos adalah 18% dari total orang dengan gangguan jiwa sebanyak 18.000.

Data-data tersebut adalah data yang terakses atau tercatat atau terlaporkan. Pada kontek permasalahan sosial, data yang muncul merupakan fenomena Gunung Es, yang tak terdata jauh lebih banyak dari yang terdata. Dengan program Rumah Ramah (R2) akan bisa menyingkap fakta PDMP yang masih banyak tersembunyi atau belum terungkap, karena mereka berhak memperoleh perlakuan sosial yang sama dan baik.

Disisi lain, realitas/fakta lapangan berupa temuan-temuan, data-data informasi secara langsung maupun melalui media menunjukkan dengan jelas bahwa penyandang disabilitas mental psikotik (PDMP) di Indonesia memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka dikucilkan dari kehidupan sosial keluarga dan masyarakat, bahkan banyak yang mengalami pemasungan. Seluruh waktu hidupnya berada dibawah naungan stigma yang sangat negative. Dengan semua kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan hidup menjadi sangat terhambat. Penikmatan hak hidup sebagai makhluk sosial telah dirampas. Pelaku perampasan adalah keluarga dan masyarakatnya sendiri karena situasi tertentu dan ketidakpahaman. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi sebaliknya. Mereka mengalami diskriminasi yang sangat ekstrem.

Rata-rata keluarga dengan PDMP tidak memahami hal-hal terkait PDMP, dan tidak menyadari pentingnya posisi keluarga bagi kebaikan medis dan sosial dari PDMP. Begitu pula dengan linkungan/komunitas/masyarakat dimana PDMP tinggal. Mereka belum memiliki pemahaman yang benar dan kesadaran pentingnya perlakukan/respon masyarakat terhadap keberadaan PDMP. Melalui program R2 ini semua potensi tersebut akan menjadi bagian yang terintegrasi satu sama lain, untuk melahirkan layanan rehabilitasi sosial terbaik bagi PDMP.

Konsep dan Arah Penanganan PDMP

Konsep penanganan PDMP harus melihat kepada aspek-aspek mendasar yang melatarbelakangi konteks PDMP sebagai berikut:

1. Pemicu terjadinya DMP (Disabilitas Mental Psikotik) pada umumnya terkait permasalahan eksistensi diri, baik secara sosial maupun ekonomi. Ini terkait dengan hal-hal seperti kehilangan arah pada pencarian jati diri, terjadinya gap antara terbatasnya kemampuan/pemenuh kebutuhan terhadap kebutuhan/harapan yang ingin dipenuhi, dll.

2. Latarbelakang munculnya PDMP juga diakibatkan karena kondisi kehidupan yang tidak memiliki kesehatan sosial, baik pada level keluarga maupun pada level masyarakat (termasuk didalamnya aparat pemerintahan). Salah satu akibat dari buruknya kesehatan sosial adalah memunculkan kurangnya tanggungjawab sosial.

3. Konteks PDMP juga diakibatkan oleh lack of knowledge (kurang nya pengetahuan/pemahaman) dari masyarakat terkait DMP.

4. Disisi lain, tetapi bukan varian yang stabil, DMP diakibatkan oleh kejadian-kejadian sekitar yang mempengaruhi seseorang secara dahsyat, seperti trauma (baik kecelakaan, bencana, dll), juga imbas dari kondisi sosial ekonomi politik negara yang memberikan akibat terhadap keberlangsungan hidup nya. Misalnya peristiwa resesi ekonomi di tahun 1999 an. Permasalahan tidak terletak pada kejadian peristiwa nya, akan tetapi kesiapan individu menghadapi benturan-benturan tersebut.

5. Adanya factor keturunan. Ini bersifat kecenderungan pada kerentanan terhadap gangguan jiwa/DMP

Detail Program

1. Nama Program: R2 (Rumah Ramah)

Yaitu Penanganan PDMP berbasis keluarga dan komunitas/masyarakat dimana PDMP tinggal, melalui kegiatan Penyadaran dan Rehabilitasi Sosial, juga berupa penguatan sosial-ekonomi household (keluarga/rumah tangga).

2. Tujuan Program:

a. Menempatkan kembali PDMP pada sturktur dan fungsi keluarga yang semestinya, peran, tugas dan eksistensi PDMP dalam keluarga.

b. Memastikan struktur, fungsi, peran, dan tugas keluarga dalam kaitannya dengan eksistensi PDMP didalam keluarga berjalan dengan baik.

c. Terpenuhinya kebutuhan PDMP seperti “layaknya” kebutuhan anggota keluarga dari PDMP tersebut.

d. Mengoptimalkan peran-fungsi Keluarga dan masyarakat terkait keberadaan PDMP

3. Sasaran

a. PDMP yang tinggal bersama keluarganya (pasung maupun non-pasung)

b. Gepeng PDMP

c. Keluarga PDMP

d. Masyarakat dan aparat terkait

4. Model/Jenis Kegiatan

a. Penyadaran (awareness), berupa:

Sosialisasi dan Diseminasi, diantaranya terdiri dari:

· Penyebaran pamphlet dan Leaflet

· Standing banner dan community board

· Kampanye melalui iklan radio lokal, media massa dan elektronik lainya, juga kampanye langsung seperti di event-event yang dibuat dan atau event yang ada.

· Rapat-rapat koordinasi, workshop sederhana, community meeting.

· Kegiatan-kegiatan yang bersifat promote dan inform lainnya yang dilakukan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah sasaran.

b. Rehabilitasi Sosial, dalam bentuk:

1) P3 PDMP (Pemetaan, Penjangkauan dan Pemulangan PDMP), dengan sasaran:

· PDMP terpasung, kegiatan berupa Pembebasan Pasung. Setelah dibebaskan dipastikan memperoleh rehabilitasi medis Rumah Sakit Jiwa atau sejenisnya, sebelum memperoleh rehabilitasi sosial institusi maupun non institusi.

· PDMP tinggal bersama keluarga non terpasung. Mengupayakan kombinasi rehabilitasi medic dan sosial di keluarga/tetap di rumah.

· PDMP Gepeng dan keluarganya. Pengamanan, rehabilitasi medic, pertemuan keluarga, rehabsos.

2) Pemberian Bantuan Bedah Kamar

Kegiatan ini berupa rehabilitasi kamar/ruangan PDMP menetap. Keperluan hidup normal keseharian dari PDMP seperti tempat tidur yang layak dan sesuai, tempat mandi dan BAK/BAB, serta kebutuhan-kebutuhan keseharian PDMP lainnya.

3) Pemberian Bantuan Stimulan Ekonomi

Bantuan diberikan sesuai dengan keahlian atau potensi PDMP atau keluarganya atau daerahnya untuk memulai usaha sebagai mata pencaharian kesehariannya, selain sebagai bina mental dan skill, juga agar tercapai kemandirian PDMP.

4) Pendampingan Sosial

Memastikan kegiatan/program terlaksana dengan baik atau PDMP membaik aspek-aspek kehidupannya.

5) Monitoring – Evaluasi

Berupa LEO melalui TWD (Learn Each Other melalui Two Way Dialogue) dan FGD.

c. ARSP (Appreciation, Rewards, and Supporting Program)

1) Pembentukan paguyuban/perkumpulan keluarga dengan PDMP

2) PDMP dengan Fungsi Sosial terbaik

3) Keluarga PDMP punggawa rehabsos

4) Keluarga PDMP bebas DMP

5) Desa bebas PDMP

6) Desa pejuang rehabilitasi PDMP

7) Penetapan Hari Bebas Pasung

d. Alur kegiatan

Alur kegiatan atau tahapan pelaksanaan kegiatan mengikuti pola/model pendekatan praktek pekerjaan sosial, yaitu:

1) Pendekatan Awal

Berupa Identifikasi Sasaran/PDMP melalui Pemetaan dan Penjangkauan

2) Pengungkapan dan Pemecahan Masalah

Berupa Asesmen PDMP dan Stakeholders terkait PDMP tersebut

3) Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah

Berupa Penetapan intervensi sosial yang akan dilakukan

4) Pemecahan Masalah

Pelaksanaan kegiatan

5) Resosialisasi

Berupa Pendampingan atau asistensi sosial terhadap PDMP dan yang terkait PDMP, khususnya keluarganya, dan pada umumnya adalah masyarkat/aparat terkait (Monev antara)

6) Terminasi

7) Binjut (Bimbingan Lanjut)

Berupa Monev kegiatan / monev antara

8) Monitoring Evaluasi Program

e. Target Capaian/Indikator Keberhasilan

1) Peningkatan jumlah pembebasan pasung menuju rehab medic dan sosial

2) Terpenuhinya hak layanan kesehatan jiwa bagi PDMP

3) Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial bagi PDM

4) Berkurangnya PDMP Gepeng di wilayah terkait

5) Meningkatnya kesadaran dan perhatian keluarga terhadap keberadaan anggota keluarganya yang PDMP

6) Meningkatnya kesadaran dan perhatian masyarakat (termasuk didalamnya aparat pemerintah) terhadap keberadaan warganya yang PDMP

7) Tumbuh nya organisasi-organisasi nonformal, orsos dan sejenisnya yang concern terhadap isu DMP.

5. Wilayah Sasaran Program

a. Wilayah Kalimantan Selatan

1) Hulu Sungai Tengah

2) Banjar

3) Hulu Sungai Utara

b. Wilayah Jawa Barat

1) Sukabumi

2) Bekasi

3) Cianjur

4) Bogor

c. Wilayah Nusa Tenggara Barat

1) Lombok

2) Sumbawa

3) Bima

d. Wilayah Bengkulu-Jambi

1) Kota Bengkulu

2) Kota jambi

3) Muaro Jambi

4) Batanghari

6. Rencana Pelaksanaan Program

Mulai September 2013

7. Pendanaan

Menyesuaikan / disesuaikan. Tahap awal dari APBN, selanjutnya diharapkan kiprah APBD, atau kombinasi keduanya.

Catatan:

Demikian secara garis besar tentang program Rumah Ramah ini. Program ini tentu sangat bisa cross cutting dengan program-program lain, dan saling menguatkan, baik program yang ada di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sendiri, maupun dari Direktorat Jenderal lain, dari Kementerian lain, dan Pemerintahan Daerah, serta lembaga-lembaga internasional.

Program ini berpusat pada PDMP melalui pelaksanaan program berbasis keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai basis utama program, dengan dukungan lingkungan/komunitas/masyarakatnya. Pelaksanaan program menggunakan pendekatan/teknis pekerjaan sosial. Penajaman diarahkan kepada optimalisasi peran dan fungsi keluarga pada konteks PDMP.

Nursyamsu
NK - "Earth Hails"

Free Them from Pasung, Right Now..!!!

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Thu, 27 Jun 2013 10:05:00 +0000

Saturday, 2013, located in Ilung Tengah village, Batang Alai Utara sub-district, HST (Hulu Sungai Tengah) district, South Kalimantan, Ahmad (nick name), 15 years old was freed of his chain. This was so much touchy, considering that Ahmad is still in child age. At the time we freed him Ahmad, he was nude and we give him clothes and cut the chain tiding his foot, as the chain padlock key is lost and the padlock is rusty. Until we arrived at Sambang Lihum asylum, the chain is still on Ahmad’s foot as we have limited tools in the field.

The freeing chain (picking and dropping to Sambang Lihum Asylum, Banjarbaru, South Borneo) is under cooperation of TRC Ministry of Social Affairs and Rumah Manusia Foundation.

Rumah Manusia Foundation through Rumah Manusia community of HST has initiated, facilitated and done advocacy this case for one week to the related parties to get administration requirements, local health insurance, and recommendation from local health office and advocacy toward the local government.

TRC Ministry of Social Affairs and Rumah Manusia Foundation also did assistance in the asylum and assure that Ahmad get his rights to obtain mental health care. Thank to Sambang Lihum Asylum who has supported to free Ahmad from his chain.

This freeing of chain effort, beside it has been government agenda through ministry of health with its program ‘Indonesia Free Pasung 2014, etc, the pasung context is encouraged and protected under the Declaration of Human Rights Universal, Indonesian Law number 29/1999 regarding ratification of International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965, Ratification of International Covenant on Economic, social, and Cultural Right on October 2005. The ratification is signed by the publication of Law No. 11/2005 regarding the endorsement of International Covenant on Economic, Social and Cultural Right , Civil and Politic rights Convention by the confirmation of Indonesian Law No. 12/2005 which amongst consists of the rights to live, rights to be free from torture; rights to be free from slavery.

Besides, as he is still in child age, he is protected under the Convention on The Rights of The Childs that ratified in Indonesia in 2005 through President Decree No. 36/1990, Law No. 23/2002 regarding children protection. As Ahmad suffers from mental illness that part of mental disability, in this case mental illness, he is protected under the ratification of international convention of disability through Law No.19/2011. With all the context, nothing could be done except together help and support to Indonesia Free Pasung.

We might be able to free the pasung by our own, or group/institution, but the best wisdom, social intelligence and social understanding in cope with social problems through coordination and partnership of various related caring parties.

check this links below:

http://www.youtube.com/watch?v=j34q1aFZ5G0&feature=youtu.be

http://youtu.be/j34q1aFZ5G0

NK - "Earth Hails"

Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Modal Sosial Masyarakat

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Thu, 27 Jun 2013 09:30:00 +0000

1. Rasionalisasi

Kasus penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Berita tentang penyalahgunaan NARKOBA, baik pengedar maupun pengguna terus bergulir dari berbagai media massa. Apa yang kita dengar dan lihat itu belum seluruhnya, karena lebih banyak lagi kasus serupa yang tidak tercium oleh media. Penyalahgunaan NARKOBA tidak terpaut pada usia, meski angka statistik menunjukkan angka tertinggi pelaku penyalahgunaan narkoba terjadi pada usia 16 – 30 tahun. Pada konteks tersebut, penyalahgunaan narkoba berdampak sangat signifikan dengan pertumbuhan Human Index, sehingga sumber daya manusia menjadi semakin rendah. Pertanyaan yang muncul diantaranya adalah “siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penyalahgunaan narkoba ini?. Sejauh ini, Pemerintah telah berupaya melakukan kewajiban-kewajiban seperti layaknya undang-undang dan peraturan yang telah dibuat dan dijalankan. Berbagai capaian telah diraih, namun upaya itu belum juga mampu menyelesaikan permasalahan Narkoba ini secara komprehensif.

Berbagai upaya sosialisasi, edukasi, dan program-program terkait Narkoba yang dilakukan pemerintah telah memberikan pemahaman yang semakin baik kepada masyarakat terhadap resiko penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi salah satu kekuatan dalam implementasi program-program terhadap issue Narkoba selanjutnya. Termasuk melalui upaya-upaya pemberdayaan di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena dampak penyalahgunaan narkoba sangat luas, tidak hanya pada pengguna, namun juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Menyangkut masa depan pengguna, keluarganya, dan masyarakat itu sendiri.

Studi disertasi ini akan melihat konstelasi pemberdayaan melalui potensi modal sosial yang ada di masayarakat mampu meningkatkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba. Ini sangat krusial karena resiliensi merupakan potensi karakter individu dam masyarakat untuk mampu bertahan dan melewati semua kesulitan, hambatan dan bahkan keterperosokan untuk kembali menjadi kesuksesan-kesuksesan. salah satu aspek penting dan sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan melalui modal sosial masyarakat mampu meningkatkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Disisi lain, Panti atau tempat rehabilitasi tidak menjamin pengguna narkoba untuk sembuh total apabila tidak memiliki niat sendiri bahwa dirinya akan berhasil sembuh. Saat sudah dinyatakan sembuh dan keluar dari rehabilitasi, resiko relapse dapat terjadi jika mantan pengguna narkoba kembali bergaul dengan teman sesama pengguna NAPZA. Pada fakta dan konteks seperti inilah resiliensi sangat dibutuhkan.

Secara harfiah kata, resiliensi berarti kelenturan atau daya lentur. Dalam dunia psikologi, resiliensi menggambarkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak negative dari kondisi yang tidak menyenangkan. Resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik sehingga dapat melanjutkan hidup secara sehat. Dengan kata lain kemampuan untuk tetap teguh dan beradaptasi dalam keadaan sulit”. Grothberg (1995; 10) menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan diri ataupun mengubah dirinya dari keterpurukan atau kesengsaraan dalam hidup. Reivich dan Shatte (1999; 26) juga berpendapat bahwa resiliensi adalah kapasitas untuk merespon secara sehat dan produktif ketika menghadapi kesulitan atau trauma, dimana hal itu penting untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari.

Memaksimalkan modal sosial masyarakat dengan upaya pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu aspek pijakan untuk meningkatkan resiliensi pengalahgunaan narkoba. Pemberdayaan yang dimaksud adalah proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk memilih dan mengubah pilihan tersebut kepada tindakan dan hasil yang diinginkan. Pusat proses ini adalah tindakan yang dibangun oleh individu dan asset kolektif, dan meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam konteks organisasi dan lembaga yang akan memanfaatkan asset ini.

Banyak sekali strategi pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat, pemerintah, masyarakat sipil, atau pihak swasta. Dari sekian banyak strategi tersebut, ada elemen yang tidak pernah hilang dari upaya pemberdayaan, yakni, empat hal: Akses terhadap informasi, keterlibatan dan partisipasi, akuntabilitas serta kapasitas organisasi lokal. Meskipun keempat elemen ini dilakukan secara terpisah, namun mereka saling bersinergi.

Pemberdayaan yang dilakukan adalah terhadap kemampuan bersama masyarakat, nilai jaringan sosial, hubungan sosial, serta keterkaitan antara warga masyarakat yang disebut juga sebagai Modal Sosial. Dimana, kekuatan modal sosial ini yang harus digali, dikenali dan menjadi modal untuk menentukan sikap masyarakat terhadap suatu permasalahan sosial di sekitarnya. Pemahaman tentang pemberdayaan adalah berdaya, dalam bahasa inggris disebutkan ‘empowerment’, yaitu menggali kembali kekuatan atau ‘power’. Ini yang menjadi titik dasar, yakni adanya kekuatan yang tidak statis, yang bisa berubah. Kekuatan bukan berarti pemegang kendali oleh satu orang atau kelompok untuk mengubah orang lain menjadi seperti apa yang kita inginkan, namun kekuatan yang dimaksud adalah komoditas yang mampu memberikan pengaruh kepada semua orang untuk mencapai tujuan bersama.

Jika masyarakat telah memahami kekuatan bersama dan membuat suatu tujuan bersama dengan kekuatan tersebut, artinya masyarakat telah berdaya, di sinilah modal sosial bermain untuk merespon segala gejala sosial yang muncul. Keberdayaan masyarakat dan pemahaman bersama terhadap pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba diharapkan mampu meningkatkan daya lentur masyarakat terhadap kasus ini. Sehingga, masyarakat menjadi pengawas serta sensitive terhadap permasalahan sosial ini.

Kesadaran bersama masyarakat dan pemahaman yang sama terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba, sudah semestinya menjadi control terkuat terhadap masalah ini. Permasalahannya terletak pada kesadaran masyarakat pada hubungan individu dengan individu lainnya, hubungan individu dengan informasi, hubungan individu dengan masyarakat sekitarnya, serta hubungan masyarakat dengan informasi yang selaras. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami betul kekuatan yang mereka miliki untuk menjadi modal sosial dalam memaksimalkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba. Basic gerakan pemikiran dan implementasi program untuk hal ini adalah “awareness” terhadap Narkoba.

2. Tinjauan Pustaka (diantaranya)

Definisi Pemberdayaan
Definisi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Definisi Norkoba
Definisi Modal Sosial

3. Identifikasi Masalah

Data dari BNN menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan Narkoba. Setiap tahun pecandu narkoba di Indonesia meningkat, lima tahun lalu pengguna narkoba sekitar 1,8 % dari total penduduk, saat ini (tahun 2012) meningkat menjadi sekitar 2,2 %, atau 3,8 juta jiwa. (Sekretaris Utama BNN, Bambang Abimanyu pada peresmian gedung Badan Narkotika Kabupaten Kendal, 24 April 2012). Bahkan Bambang menyatakan bahwa sebagian besar para pengguna tersebut adalah pelajar. Dan angka-angka tersebut adalah angka-angka yang terdata, yang tidak terdata bisa jadi lebih banyak. Semakin gencarnya penanganan Narkoba, belum menyurutkan angka pengguna narkoba, ini konteks permasalahannya.

Hasil dari Survey Rumah tangga 2010, kerjasama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan BNN Republik Indonesai, menyebutkan bahwa pengguna narkoba di kost-kostan lebih banyak dari pada mereka yang tinggal di rumah bersama keluarga, dengan kelompok umur terbesar 20-29 tahun. Meskipun ada pengguna Narkoba yang tinggal bersama keluarga, namun fakta ini menunjukkan bahwa control keluarga masih sangat signifikan untuk menekan penggunaan Narkoba.

Sementara disisi lain. Program-program penanggulangan Narkoba pun semakin gencar, berbagai pendekatan dan proyek dilakukan, namun tidak menyurutkan jumlah penyandang masalah Narkoba, yang ada malah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Regulasi terkait narkoba pun sudah pemerintah akomodasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011, pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011 – 2015. Pada level internasional ada UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1998, dan SAARC Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, South ASEAN Association for Regional Cooperation.

4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan-rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagaimana korelasi antara Modal Sosial masyarakat dan peningkatan resiliensi terhadap penyalahgunaan Narkoba?
Bagaimana pengaruh Modal Sosial Masyarakat dalam pengembangan perilaku social anti-narkoba?
Model pemberdayaan seperti apa yang bisa dilakukan dengan modal social masyarakat untuk meningkatkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba?
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan resiliensi pada konteks penyalahgunaan Narkoba?

5. Maksud dan Tujuan Penelitian/Disertasi

Maksud dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis Model pemberdayaan melalui modal social masyarakat, untuk meningkatkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Mengidentifikasi korelasi antara Modal Sosial masyarakat dan peningkatan resiliensi terhadap penyalahgunaan Narkoba.
Mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh Modal Sosial Masyarakat dalam pengembangan perilaku social anti-narkoba
Mengidentifikasi Model pemberdayaan seperti apa yang bisa dilakukan dengan modal social masyarakat untuk meningkatkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba
Mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan resiliensi pada konteks penyalahgunaan Narkoba.

6. Manfaat Penelitian

a. Peningkatan pemahaman terhadap pentingnya modal social masyarakat dalam peningkatan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba

b. Adanya kesadaran dan penajaman terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai solusi penyalahgunaan narkoba melalui modal social yang dimiliki masyarakat tersebut

c. Adanya pola model pendekatan yang implementatif dalam penangananan penyalahgunaan narkoba, melalui modal social masyarakat.

d. Peningkatan pemahaman dan analisa dalam memaksimalkan modal social yang masyarakat miliki untuk meningkatkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba.

7. Pembatasan Masalah

Penelitian/disertasi tentang “Pemberdayaan melalui Modal Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Resiliensi terhadap Penyalahgunaan Napza”, akan menggunakan analisa dan pola SWOT. Lingkup penelitian akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

a. Parameter yang digunakan diantaranya: Pemberdayaan masyarakat, Modal social masyarakat, dan Resiliensi.

b. Metode survey dengan analisa SWOT

c. Responden adalah local government (ditingkat desa/kecamatan), rumah tangga, dan pelaku Napza.

d. Data yang diproses berupa data primer dan data sekunder

8. Keaslian Penelitian

Penelitian ini ingin menekankan pada pentingnya modal social yang dimiliki suatu masyarakat sebagai potensi dasar bagi pelaksanaan pemberdayaan untuk meningkatkan resiliensi terhadap penyalahgunaan narkoba, yang diharapkan menjadi salah satu model yang berorientasi solusi bagi penanganan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat.

DAFTAR PUSATAKA

Grothberg, E. (1995). A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human Spirit. The Series Early Childhood Development : Practice and Reflections. Number8. The Hague : Benard van Leer Voundation.

Literatur-literatur media massa dan elektronik

Realitas lapangan melalui dialog terbuka dll pendekatan penggalian informasi dengan korban narkoba

Sumber-sumber valid lainnya.

NK - "Earth Hails"

Free Chain Initiative I

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Sat, 15 Jun 2013 17:41:00 +0000

Pembebasan KORBAN PASUNG, atas nama ISR (nama samaran)

Kisah/Latar Belakang

Isr (kurang lebih 45 tahun) adalah seorang duda dengan satu anak, dan memiliki cucu dengan umur sekitar 2 bulan. Isr mengalami gangguan jiwa sejak tahin 1982, saat Isr sekolah di SPMA tingkat akhir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Orang tua Isr saat itu sebagai Kepala Desa, tergolong orang yang mampu, sehingga Isr dibawa ke dokter. Menurut diagnose dokter, Isr mengidap Malaria Tropica, Isur pun memperoleh pengobatan untuk penyakitnya tersebut.

Penyakit Isr tidak kunjung sembuh, orang tuanya terus berusaha dan membawa Isr ke berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia saat itu. Termasuk berurusan dengan RSJ (Rumah Sakit Kayu Tangi saat itu) untuk melakukan terapi-terapi. Pengakuan dari kakak Isr, Ibu Sn dan warga sekitar, Isr telah lebih 20 kali berurusan dengan terapi-terapi di rumah sakit. Keadaan membaik, namun terkadang kambuh.

Kemudian atas saran dari kepercayaan tradisional yang ada di daerah nya, untuk di nikahkan. Akhirnya Isr menikah dengan seorang gadis dari Kabupaten tetangga, desa Tariwin, Kab. Balangan, dulu Hulu Sungai Utara/HSU), dan memiliki seorang putri, yang sekarang sudah punya anak bayi (Cucu dari Isr). Selama perkawinan tersebut, menurut penuturan yang ada, Isr sering berbuat kekerasan terhadap Istrinya, sampai akhirnya Istrinya tidak tahan dan menceritakan ke orang tuanya (mertua Isur). Akhirnya orang tua si Istri mengambil kembali anaknya, dan anak dari buah perkawinan dengan Isr di tinggalkan di rumah orang tua Isr.

Isr mengalami beberapa kali bongkar pasar Pasung. Diantaranya pernah tahun 1998, Isr dilepas Pasung nya karena dianggap sudah reda dan waras. Namun tidak berapa lama dia berulah lagi dan merusak, diantaranya pernah membakar rumah warga. Kondisi ini mengakibatkan Isr berurusan dengan Polisi. Namun pihak kepolisian tidak bisa menahan Isr karena yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Akhirnya pihak keluarga & warga memasung Isr kembali.

Pihak keluarga sendiri tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti keinginan warga memasung Isr. Karena keluarga Isr sudah kehabisan dana, jatuh miskin, habis untuk mengobati Isr kemana-mana, termasuk ke Paranormal juga. Apalagi orang tua Isr telah tiada.

Kondisi Isr saat ini sangat mengenaskan. Untuk makan pun tergantung belas kasih warga dan sesekali saudara nya. Sebenarnya saudara/keluarga Isr, termasuk warga ingin membawa Isr ke pengobatan/terapi Jiwa lagi, namun terbentur biaya, akhirnya Isr hidup dalam gubuk pasung nya.

Menurut kabar dari warga, Isr masih bisa diajak dialog, asal jangan kasar, walau kadang jawabnya asal/sembarangan.

Upaya yang Dilakukan

1 Fasilitasi. Memfasilitasi solusi terhadap situasi ini dengan pihak-pihak terkait, seperti perangkat/aparat desa dan pemerintahan di Kabupaten terkait. Dengaan Dinas Sosial juga sudah, juga dengan RSJ Sambang Lihum. Mereka mendukung upaya membebaskan Isr dari Pasung. Selain itu juga terus berkomunikasi dengan salah satu warga yang peduli dengan Isr, sebut saja Hr namanya, dia petugas dari salah satu Puskesmas. Komunikasi dengan keluarga nya pun tetap dijalin, terutama kakak penderita, yaitu Ibu Sn, termasuk dengan Kepala Desa Abung. Disisi lain juga memfasilitasi pihak keluarga Isr untuk melengkapi administrasi untuk bisa masuk RSJ Sambang Lihum.

2 Advokasi.Memberikan pemahaman terhadap pihak-pihak terkait mengenai Gangguan Jiwa, baik dari konteks sosial, kesehatan mapun aspek legal nya. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan peduli dengan Isr, dan atau yang bisa membantu/mendukung proses penanganan kondisi Isr saat ini, termasuk media massa.

Salam,
NK - "Earth Hails"

*Sumber RMF doc.

Aspek Legal Penyandang Disabilitas - Landasan Penanganan Disabilitas Mental

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Sat, 15 Jun 2013 11:08:00 +0000

Selaras dengan amanat UUD 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Artinya pencapaian kesejahteraan bagi manusia, dan penyandang disabilitas adalah juga manusia, maka hak nya sama seperti manusia lainnya untuk bisa menikmati kesejahteraan hidupnya, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hak-hak manusia lainnya. Sebagaimana yang diamanatkan juga oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Cacat.Pada tahun 2002, Indonesia sebagai bagian dari Negara di kawasan Asia-Pasifik ikut mendukung dicanangkannya Asian-Pacific Decade for Disabled Persons 2003-2012 di Okinawa, Jepang, yang disertai agenda aksi untuk mengisi dasawarsa tersebut yang dikenal dengan Biwako Millennium Framework. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat inklusi, bebas hambatan, dan didasarkaan pada hak asasi bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia dan Pasifik pada abad 21. Biwako Millennium Framework itu sendiri berisi kesepakatan negara kawasan Asia dan Pasifik yang memuat agenda aksi yang bertujuan untuk pemenuhan hak hidup yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.

Kemudian Indonesia di tahun 2004 meluncurkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004-2013 yang merupakan pengadopsian agenda Biwako Millennium Framework. Hal tersebut dilakukan untuk merespon Dasawarsa Asia-Pasifik bagi Penyandang Cacat 2003-2012. Dengan tambahan 1 (satu) agenda aksi lagi yaitu Kerjasama Internasional dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2010, Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004-2013 telah direview, dengan pencapaian target RAN Penyandang Cacat masih jauh dari harapan. Pencapaian kemajuan masih cenderung pada sector sosial/kesejahteraan social dalam arti sempit. Padahal sejak dua dasawarsa lalu, pendekatan penanganan issu disabilitas sudah bergerak ke arah pemenuhan hak dan bersifat multi sector.

Pada tanggal 19 Oktober 2011 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Hal ini diundangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi ini, Indonesia harus melaksanakan amanat konvensi termasuk pelaporaannya secara berkala kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ratifikasi ini membawa konsekuensi perlunya perubahan kebijakan dan program kearah pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pelibatan multi sector dalam penanganan masalah disabilitas di level manapun. Partnership atau kerjasama, koordinasi, serta komitmen bersama lintas sector/berbagai pihak dan masyarakat itu sendiri dalam penanganan penyandang disabilitas menjadi hal yang seharusnya.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan kebijakan lainnya, seperti dasawarsa lanjutan 2013-2021 bagi penyandang disabilitas di kawasan Asia Pasifik, menjadikan issue disabilitas sebagai issue bersama, tidak melulu urusan salah satu intansi/lembaga saja. Ini akan menjadi tugas berat bersama yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak seara sadar dan berkesinambungan dalam penanganan penyandang disabilitas, termasuk didalamnya penyandang gangguan jiwa atau disabilitas mental, dalam bahasa lain mental health-mental illness.

Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat mewakili langkah ke depan dalam meningkatkan taraf hidup Penyandang cacat mental. Ini mencakup ketentuan-ketentuan penting yang penting dalam mengakhiri pelanggaran dan promosi perlindungan hak asasi manusia. Penyandang cacat mental di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan mental yang baik. Dimana pelayanan tersebut ada, sering diberikan melalui lembaga kesehatan mental yang tergabung dengan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan outcome kesehatan yang rendah. Konvensi tersebut mempromosikan keterlibatan dan partisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sedekat mungkin kepada masyarakat mereka sendiri (pasal 19 – Hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat). Hal ini memiliki implikasi yang penting dalam hal deinstitusionalisasi dan pembangunan pelayanan kesehatan mental dan sosial berbasis masyarakat (Pasal 12 Pengakuan yang sama di depan hukum).

Penyandang cacat sering diasumsikan dengan rendahnya kapasitas dalam tanggung jawab dan pembuatan keputusan berkenaan dengan hidup mereka sendiri. Konvensi ini memberikan perhatian kepada gagasan ini dengan mempromosikan hak utama seperti hak untuk memiliki kekayaan (property), untuk masuk dalam kontrak, untuk mengelola urusan keuangan sendiri, untuk menikah, bekerja, dan mempertahankan hak asuh anak. Lebih lanjut Konvensi itu menyatakan bahwa penyandang cacat harus menahan kapasitas legal, dan, jika dibutuhkan, harus diberikan dengan dukungan dalam melatih kemampuan hukum dan hak mereka (Pasal 12 Pengakuan yang sama di depan hukum).

Stigma yang dihubungan dengan penyandang cacat membuat orang ditolak secara hak ekonomi, sosial, sipil, dan politik yang diberikan kepada orang lain. Dengan mempromosikan partisipasi yang benar dalam politik dan kehidupan umum, pada pelayanan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan habilitasi/rehabilitasi, hak kerja, ketenagakerjaan, dan hak-hak lainnya, Konvensi memberikan kerangka kerja hukum untuk perlahan menghapus pengalaman diskriminasi setiap hari oleh orang-orang penyandang cacat

Salam,
Nursyamsu Kusuma (NK)
dalam "Earth Hails"

Rumah Manusia, Sebuah Kisah Titian Jalan & Perjalanan, Sebuah Hijrah...

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Sat, 15 Jun 2013 06:13:00 +0000

Komunitas Rumah Manusia, adalah sebuah organisasi informal yang terbentuk sejak 2006 melalui kepahaman dan kesepakatan sahabat-sahabat humanitarian terhadap problem-problem kemanusiaan. Kepahaman & kesepakatan terbentuk dari obrolan & diskusi di warung-warung kopi Aceh, Medan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, & wilayah-wilayah Indonesia lainnya dimana kami berjalan & diantaranya bertemu baik dalam rangka tugas maupun perjalanan biasa, baik di rencanakan maupun tidak. Juga dari kantor ke kantor, baik dalam kesenggangan kami maupun kesibukan formal kami. Semua mengalir begitu saja. Kami sampai memiliki map meeting-meeting point santai maupun serius yang memang rata-rata di warung/kedai/cafe Kopi. Pada akhirnya kami sepakat untuk membuat semacam simpul, generator, penanda, bridge, inisiator, untuk concern terhadap isu-isu kemanusiaan yang tidak cuma kami dengar, kami baca & kami tonton melalui berita-berita media visual maupun tulisan, namun juga "berserak" nyata disekitar kami. Dan kami sepakat bahwa kehidupan manusia telah kehilangan rumah-rumah mereka, rumah yang memanusiakan penghuni nya, rumah yang menjadi tempat berbagi suka, duka dan kepedulian. Yang ada adalah rumah-rumah yang tidak memanusiakan penghuninya, dari hari ke hari, bulan ke bulan dst semua realitas sosial menunjukkan hipotesa tersebut benar. Akhirnya obrolan dan diskusi-diskusi kami mengalir kepada satu kalimat bahwa kami & kita memebutuhkan sebuah "Rumah Manusia", yang memanusiakan manusia, memanusiakan penghuni nya.

Berbagai aktivitas kemanusiaan, baik dipermukaan maupun dibawah permukaan, kami lakukan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing, melalui tulisan-tulisan dan diskusi-diskusi juga aktivitas-aktivitas fasilitasi & advokasi, serta kegiatan-kegiatan nyata di lapangan. Meskipun kebanyakan tidak memunculkan nama komunitas rumah manusa. Semua dilakukan untuk visi & misi kemanusiaan itu sendiri, untuk tetap concern & peduli kepada "mereka" yang "kurang beruntung".

Seiring berjalannya waktu, dengan aktivitas kesibukan yang berbeda, kami terpencar-pencar. Diantaranya kami ada yang beraktivitas di IFRC, UNDP, EU, IOM, Dosen Universitas & Guru, USAID, AUSAid, Islamic Relief, CRC, Lembaga Pemerintah, dll termasuk ada yang jadi pedagang, petani, bahkan pendakwah/jalur religius, juga ibu rumah tangga. Kami sejak awal memahami bahwa dalam kehidupan ini, peran manusia akan terus bergulir bersama waktu & rencana Nya, kami hanya bisa memaksimalkan waktu/kesempatan yang ada sebaik mungkin. Kami menyadari tidak mungkin berkumpul terus seperti sebuah keluarga. Karena jalan kehidupan bergulir seperti semestinya, dan kami sangat sadar semua perencanaan kami ada di bawah Kuasa Nya.

Sejak 2008, kami benar-benar terpisah satu sama lain, dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, dengan aktivitas berbeda-beda, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Namun meski terpisah-pisah, sampai saat ini kami tetap untuk selalu update informasi & tegur sapa melalui berbagai teknologi komunikasi. Kami merasa tetap ada ikatan kuat, yaitu "kemanusiaan" tadi, tetap concern terhadap isu tersebut, meski kami sadari agak terbatas dengan jarak & kesibukan masing-masing.

Pada suatu sore, sempalan dari Komunitas Rumah Manusia berada di Kalimantan Selatan & merindukan sebuah kekuatan independent untuk kepedulian kemanusiaan, sekaligus wahana kerinduan terhadap keakraban & kesemangatan komunitas tsb dulu. Dengan perubahan-perubahan paradigma pembangunan, arah kebijakan, dan situasi kondisi baik aspek sosial, ekonomi, hukum, politik dst di Indonesia, merasa perlu untuk memformalkan bentuk komunitas/perkumpulan informal tersebut ke dalam sebuah organisasi yang memiliki status hukum yang jelas. Singkat cerita, bersama individu-individu ikhlas pada kepedulian terhadap sesama manusia, terbentuklah Yayasan Rumah Manusia atau Rumah Manusia Foundation di 2011. Dengan segala keterbatasan, bermodal kan semangat kedulian & niatan-niatan ikhlas, kami terus bergerak di ranah fasilitasi & advokasi, dan akhirnya lebih memfokuskan kepada isu Mental Illness. Sebagai isu yang terabaikan selama ini. Kami menyadari kepahaman publik terhadap konteks ini, pengetahuan dan keilmuan, juga terhadap kaidah-kaidah hukum nya masih sangat lemah. Teriakan-teriakan para penyandang psikotik, baik langsung maupun tidak langsung (melalui kabar, berita, foto dll) semakin menghunjam kalbu kami. Mereka diperlakukan bukan sebagai manusia, bahkan lebih buruk dari binatang. Sedangkan kami nyata-nyata melihat mereka adalah manusia, saudara-saudara kita sesama manusia.

Peran aparat pemerintah yang semestinya melindungi & memberikan upaya-upaya pengentasan derita mereka sebagai wujud tanggung jawab sebagai pemerintah/negara, serta mandat UUD, tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bahkan banyak yang menghambat pemenuhan kebutuhan manusia yg mendasar dari mereka/penyandang psikotik.

To be continue...

Salam,
NK - "Earth Hails"

Free Chain Initiatives IV

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Sun, 17 Feb 2013 15:30:00 +0000

Saturday, February 16, 2013, located in Ilung Tengah village, Batang Alai Utara sub-district, HST (Hulu Sungai Tengah) district, South Kalimantan, Ahmad (nick name), 15 years old was freed of his chain. This was so much touchy, considering that Ahmad is still in child age. At the time we freed him Ahmad, he was nude and we give him clothes and cut the chain tiding his foot, as the chain padlock key is lost and the padlock is rusty. Until we arrived at Sambang Lihum asylum, the chain is still on Ahmad’s foot as we have limited tools in the field.

The freeing chain (picking and dropping to Sambang Lihum Asylum, Banjarbaru, South Borneo) is under cooperation of TRC Ministry of Social Affairs and Rumah Manusia Foundation.

NK - "Earth Hails"

Kemanusiaan & Memanusiakan Manusia

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Wed, 23 Jan 2013 05:49:00 +0000

Salah satu upaya mengisi hari-hari dalam hidup untuk menjadi lebih baik...

Telah terpasung balok besi sekitar 7 - 8 tahun, alhmdulillah akhirnya upaya fasiliitasi & advokasi telah berhasil. Upaya melepas pasung membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, karena harus di bongkar dengan gerinda dan las. Mengucapkan banyak terimaksih kepada Rumah Manusia Foundation, TRC Kemensos RI PSBL Budi Luhur, dan LBH-UWK. Juga atas dukungan dari Pemkab HST Kalsel, Dinsos HST, Kecamatan, Desa, keluarga terpasung & warga masyarakat, serta RSJ Sambang Lihum. Serta pihak-pihak lain yang tdk bisa disebutkan satu persatu disini.

Mewujudkan Kerja sama/partnership/kemitraan merupakan strategi & modal sosial konkret yang akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada. Karena kita semua penuh dengan KETERBATASAN. Kemurnian hati & pikiran dalam melakukan kebaikan-kebaikan kemanusiaan menunjang semua itu menjadi nyata. Insya Allah...

Baca Link di bawah ini:
Menjadi Headline di salah satu Harian/Media massa

NK - "Earth Hails"

The Conversation

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Mon, 24 Dec 2012 14:36:00 +0000

Conversation between Question and Answer, could be true, could be not true. But, this is the truth.. for me.

Q: Should we wait for a closed snobbish door, while there are other doors more friendly and give hopes and possibilities of solutions for social problem among community, including service toward people with disability?

A: For me, the answer is “NO”, because they can not wait anymore and with all those sweet promises.

Q: Do we really positioned people with disability as subject of our service activities? While we came to them like a hero, by putting our position forward and our outstanding knowledge, etc, not on our equality as human being?

A: For me, absolutely no, if so, then we really put people with disability as object of our interests and satisfaction, in any forms. Not on their satisfaction and interest.

Q: Then, do we work on service for people with disability, going anywhere, going abroad for studying, attending conferences, because of our outstanding? Our position? Or because we are eligible? Because we are important person? Because we are clever?

A: For me, definitely no. We go everywhere, visiting other countries to study about service for people with disability or conference, etc those all because of them, people with disability, the rest is because of our luck. We are not important person, we are caregiver for them, not to be served.

In service context or rehabilitation activities for people with disability, fund and money are not result of our excellence, cleverness, or our importance, except because of their presence, because of their outstanding. Don’t trap on routines that unintentionally our strength and knowledge lead us to use it to sell the people with disability context for our own satisfaction and interest.

Be careful, sometimes different definitions and service implementation is very slight, as if we are right and excellent, whereas we have been on fatal and paradox thought. As if we focus on goodness, welfare, and the best things for people with disability, whereas the steps we have taken are just focus on our goodness, our welfare, and for our interest, not for them.

NK - "Earth Hails"

OPINION on CONFLICT SENSITIVITY (Aceh & Gayo Land Case Study)

noreply@blogger.com (Bumi Memanggil) — Sun, 16 Dec 2012 16:43:00 +0000

Here, I just try to convey briefly how conflicts occur in Indonesia, Aceh and other regions within Indonesia has specification, and is a point of indifference toward local culture and social aspects. Hence, it leads to acute social insult, which eventually needs high and continue social cost for curative efforts. What I write is based on my experience over 3 years in Aceh and other region in Sumatera (Jambi) in which I have been involved in handling various programs ranging from emergency relief, humanitarian, community development, community outreach, community advocacy, local participation, household based public health, local governance strengthening, coordination, and good governance. Also as supported with my education background, sociology, with variety of analysis and discussions. I know, this comment is less focused and detail and this is not the right place to describe in detail. I am ready to put in the more detail description regarding my writing.

I. General Overview of the Conflict Background

Context of conflict occurred in a region or a state has different background, although may have similarity in general context. Conflict management efforts often failed due to lack of focus on different local history characters, or less attention to the existing specification as consideration in taking conflict management strategy, it is merely on copy pasting lesson learned from some other region in which conflict management successfully handled. Whereas, if we learn more, the success story from other countries because they are do care about the exclusivity they have and the efforts are conducted referring to this.

a. Historical Review

Historically, protest against the central region, in this case NKRI (Union Republic of Indonesia), has started since 1949, after the Netherlands received the round tale conference result and Indonesia officially becoming States of Indonesia Republic concits of 16 small states. This amount is increased since the independence of Indonesia August 17, 1945 with 8 provinces (Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil).

RIS was failed with its disappointment to the failure of parliamentary system. Cabinet was formed and changed in short period, persevere, more in political position fight of the leaders. Then in August 1950, RIS back to union state based on Constitution 1945.

Reviewed further, conflict context in Indonesia has occurred since pre-independence era, when kingdoms of Java doing expansion to other Indonesian regions (check Majapahit – Mataram history). The fact showing that egocentric and feel superior and think that other tribes and regions are lower and should be subject, as a background of ongoing bloody conflict throughout kingdoms history in Indonesia.

Dissatisfaction of district and community toward RI since 1950 continues. Centralized, conservative, and feudalistic governance has made districts revolt (check DI TII, RMS, PRRI rebellion, etc).

Until the new era (Soeharto) districts rebellion continued, the incidences in Timor Leste, Aceh and Irian (check how Timor Leste finally got their freedom, Aceh demanded independence, as well as West Irian).

If reviewed, conflict background or insubordination has sociology-cultural color. Whwre ethnic or certain tribe is so dominant in all development lines whether economic, political, social and cultural. With Java dominance, and more with some Javanese country figures (moreover during Soeharto era), has made other tribes alienated, as if they don’t have chance to show up, to exist that they are Indonesian. Indonesia is not only Java batik, primbon, or attitude, etc.

Consider the context of conflict in Aceh, existence and tribe arrogance has been fundamental triggered (beside other historical factors, though tribes dominant background has been factual conflict source). Java dominance (central) in economy, social, cultire and political development access has made them feel treated as ‘unfair’. The unfairness is more perceived by Aceh people while distributing development ‘cake’. Natural and other resources belong to Aceh don’t give balance benefit for Aceh development. Authorization in management, distribution and determination of use of resources is not on Aceh’s but other tribe (java/cental). This occurs in all segments of economy, politic, social and culture. When central government gave full authorization through decentralization which gives wider power to district to manage their regions in all development aspect, Aceh has reached its disappointment and revenge. This is happened because conflict management conducted by central government for Aceh is so repressive. Coordination, participative, communication in socio-culture efforts have less applied in overcoming conflict at that time.

Consider again the internal conflict in Aceh, in this case Aceh and Gayo, same color and case happened, where tribe arrogance as Aceh has underestimated other tribes in the region. Even, to tell you frankly, Aceh tribe is more powerful and conceited and ‘feels’ as they are the best. Neglecting toward Gayo tribe is really obvious and visible, and even claim, take Gayo culture as Aceh identity (like Saman dance, etc), without stating that the dance is from Gayo. Aceh also has distinction/dichotomy ‘coastal people’ and ‘mountain people’ and they made the coastal people as Aceh and other region as compliment and is not in the same position with them (check how the establishment of BRR regional III, full of primordial and tribe sensitive).

I myself was as Haed Office working with UNORC in Gayo Highland/TAFO( Takengon Field Office) always see and learn the historical, cultural, and socio-anthropological context of the facts happened withi TAFO including context of conflict. I see tribal arrogance of Aceh in social, cultural, economy and political aspects trigger ‘unfair’ feeling refers to the conflict occurred. ALA incidence is predictable and reasonable. Too much to write related with analysis background of Aceh-Gayo conflict. My conclusion is not because I WORKED IN Gayo, but merely based on historical facts, sociological reviews, and 2 year working experience in Coastal Aceh (both west or east), and my education background, sociology, directs and strengthen that tribe arrogance and ego (spread out and be in all development aspects) has been one of conflict trigger.

b. Sociological, anthropological and political

Socio-anthropologically, Aceh-Gayo conflict has lead to prolonged conflict in Aceh. Unfair treatment against existence of other tribes except Aceh (coastal people) has encountered dissatisfaction and insubordination. Gayo with its rich natural and cultural resource, seems as they don’t have any potential in the context of politic and development in Aceh, muted and alienated in historical stage. All refer to Aceh and Aceh people (coastal people). In some aspects, it is worse than the case betweem centralized governance while Jakarta is the centre pf development ignoring other regions in Indonesia. Look how the effort of first President of Indonesia, Soekarno, who realized that Indonesia is islands with various tribes and cultures, could be high potential to conflict. And he created nationalism jargon like Bhineka Tunggal Ika = Unity in diversity. And he understands the diversity of ideology and values in Indonesia and he put it in a jargon, Nasakom = National, Religious and Communist is Indonesia. And shows diversity of culture, natural resource of Indonesia in a jargon = Indonesia as equatorial emerald. The decision to take Muhammad Hatta as vice of President, as he is from West Sumatera, is expected to represent a message that Indonesia is not only Java, although many other figures from Java who are more representative at that time fro being the vice of President. Other settings also showed by Soekarno that Indonesia is we all, not Java, Sumatera, Kalimantan or Papua. So, efforts to reconcile all diversities and ethnicity have often done, for if conflict is still there, this is regardless of political interest and also international.

In the context of Aceh Gayo, efforts to rally the sociological (assimilation) has not poured out in the efforts of legislation, development aspects, and even concretely detail in daily (look how Aceh sell its Acehnese to international, look how as if Aceh language is a must and a symbol of Aceh confession in all lines and even Governor and the deputy use the language regardless where they are. So, where is Gayo? Alas? Or Jamee language?

MoU Helsinki is even more mind and Acehnese instead of Aceh provice which consist of various tribes.

c. Cultural, norm, ethic and religious Review

Can not be avoided that the context of Indonesia is diversity of cultures, values/customs and religions. Often the conflicts in Indonesia including in Aceh are triggered by this background (lcheck conflict in Maluku Utara, Poso Sulawesi, and Sampit Kalimantan). On the similar religion dominant in Aceh, namely Islam, religion value becomes insignificant to be discussed (different with Maluku Utara case), but in the framework of traditional values, application of traditional values and norm which is dominance in Aceh, again Aceh tribe is in front line. Of the naming of development jargons, programs and events places (such as Inong balee for women activities, in Gayo also use the same term, while then local government of Gayo doesn’t respect to the Inong Balee, even the benefit is good, we couldn’t blame it). The pint is, sensitiveness to local aspects and context is very bad in Aceh, moreover to step forward to sustainability stage, etc.

II. Lessons Learned of conflicts in Indonesia

1. In regard of character/culture of Kingdoms where previously Indonesia is kingdoms. It is reflected in governance system, attitude toward diversity, superior feeling and history proud

2. Not apart from context that Indonesia consists of various tribes and cultures with different customs and values.

3. Not apart from different religious context

4. Not apart from international political interest and history of colonialism and the settings.

5. Conflict management is partial, fragmentary, not integrated, often put ethnicity ego and dominance or major tribes. Often put political interest above others which also lead from the racial or certain faction ego.

6. Conflict management doesn’t give priority to social, culture, value-norm and local aspects context. Then, local initiative or participation becoming less considered in determining conflict management strategy (for point 5 and 6, check BRA stories and the efforts, from BRA generation 1 lead by Ir. Usman Hasan Msi who tried to interpret section 2.3.5. MoU Helsinki ideally, then BRA generation 2 under coordination of Prof. Dr. Yusny Saby MA, with community based reintegration, and BRA generation 3 under coordination of Bapak NurDjuli). How all those show trial and error, and partiality becoming games in managing this prolonged conflict.

7. Conflict often occur due to the feeling of ‘unfair treatment’, more specific ‘not representied’. Poor appreciation toward local potential, confession toward local existence.

8. There is no local valued independent institution that has responsibility on conflict management, reintegration, and peace building. There are many institutions established for conflict management is established by government, or representing faction interest (dominant faction/tribe).

III. Efforts plan in conflict management, reintegration or peace building fore be made.

From the points of lesson learned and general review of history, socio-anthropology and political analysis, some efforts may be conducted in conflict management are:

1. Establishing independent institution (locally) responsible for conflict management, reintegration efforts and peace building. This institution is in central, province, and district level. This institution should represent transparency and professionalism and independent. Under strong legislation protection against the given mandate. Activities of this institution are directed to coordination, facilitation, and advocacy any issues about conflict, reintegration and peace building. For temporary, it could follow KPK (corruption eradication committee). This institution should represent social, values, cultures, tribes, racial, and history diversity from each region where the institution is established.

2. Conducting human resource and public capacity building program for conflict context through chain and locally workshop. The workshop is the institution’s responsibility. If the institution is not available, it can be given to local government. The locally workshop is a manifest of conflict color occur in each region, that can represent local feeling, aspiration, and initiative. Workshop is limited, not constantly conducted in one year/months. It can serve as recommendation for start or opening for concrete activities in the field.

3. More focus on establishing channels of communication and two-way dialogue between benefactor and the beneficiaries in all lines, whether through mass media, radio and television, or local meeting discussing and coordinating incidences, efforts and plans and expectation in conflict context. All activities are directed to joint solution oriented, in which community role and voice is the main.

4. The activities are more in form of FGD which will identify and discover local potential and color that will help in determining conflict management policy.

5. Turning on local potential and existence through advocacy against establishment or consolidation of social, cultural, and art institutions in each region with similar opportunity to show up and exist based on their potential. To make local specification as potential for development.

6. Integrating the positive values of conflict understanding, reintegration, and peace building efforts in social, education, culture institutions and other government institutions. Consider that study and learning is important to align history to give positive impact for the next generation, so integrating conflict, reintegration, and peace building context in schools, colleges and universities is required.

7. Establishing transparency amongst actors and factions and institutions engaged in conflict in general, reintegration and peace building effort, either local, national and international to together work under vision and mission to wholly and sustainable conflict management. Not to place other interest other than creation of reconciliation and peace building. This can be done through activities, efforts of independent institution established as described in point 1.

8. Conducting advocacy and communication activities by production of books, leaflet or strong and powerful writing for sustainable peace building.

9. Putting people/passive conflict victims (not ex GAM, government or military) as energizer and ideas creator who give inputs to authority. Policies and conducted efforts are based on input from the community, because the civil society feels the real impact of conflict, and they don’t know what benefit they obtain. They are more neutral and honest toward the reconciliation desire.

10. Give priority to social and cultural approach (socio-anthropology) in managing conflict issues.

11. Other efforts that will appear over the process, activities, monitoring and evaluation of the conflict management, reintegration and peace building program.

IV. Conclusion

The important point is: all the above efforts and other efforts are directed to lead to social contract, culture contract, and political contract which represent all factions, lines, and joint interest and will be joint responsibility in keeping and establishing sustainable peace building. Not to stuck on routine, formal and ceremonial activities .

NK - "Earth Hails"
-from my multiply's blog