Celah Rasa

VGA dan Chipset Travelmate 2420 Windows 7

2010-10-01T10:56:00.003+09:00

Bagi anda pengguna laptop Acer TravelMate 2420, dan ingin upgrade OS ke Windows 7, khusus untuk driver VGA dan Chipset tidak tersedia dalam diver pack CD bawa'an. Silahkan download melalui link dibawah ini :
Chipset
VGA
Silahkan bagikan kesulitan anda kalau ada masalah yang lain.

Umat Katolik Papua Terima Amanat Idul Fitri Vatikan

2009-09-16T09:03:00.000+09:00

Umat Katolik di Papua-wilayah paling timur dari Republik Indonesia menerima amanat Idul Fitri yang dikeluarkan Dewan Kepausan Vatikan untuk Dialog Antar-Umat Beragama bertemakan "Umat Kristiani dan Umat Islam Bersama Mengentaskan Kemiskinan".

Dari Jayapura, Rabu, ANTARA melaporkan, amanat Takhta Suci Vatikan untuk akhir bulan suci Ramadhan - Hari Raya Idul Fitri 1430 H/2009 AD itu mulai dibaca dan didiskusikan serta didalami banyak warga Gereja Katolik di wilayah ini.

Amanat Vatikan ini pun mendapat perhatian serius dari para mahasiswa Katolik yang sedang belajar di berbagai Perguruan Tinggi di tanah Papua khususnya para mahasiswa yang sedang menekuni ilmu-ilmu agama di lembaga pendidikan para calon pastor, biarawan-biarawati dan calon guru agama Katolik.

Di dalam perkumpulan-perkumpulan keluarga-keluarga Katolik, amanat Vatikan ini dibahas para anggota keluarga dan diperdalam isi amanat itu untuk dilaksanakan dalam kehidupan setiap hari di tengah kemajemukan umat beragama di tanah Papua.

Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama yang diketuai Jean-Louis Cardinal Tauran dan Sekretaris, Uskup Agung Pier Luigi Celata itu mengawali pesan Idul Fitri 1430 H dengan menyapa umat Islam sebagai Saudara yang terkasih.

"Saudara Umat Islam yang terkasih, pada Hari Raya, ketika Anda sekalian meng akhiri bulan suci Ramadhan ini, kami ingin menyampaikan kepada Anda sekalian Ucapan Selamat kami, disertai dengan harapan akan kedamaian dan kebahagiaan bagi Anda sekalian. Melalui Ucapan Selamat ini pula kami ingin menyampaikan tema yang kiranya dapat menjadi bahan permenungan kita bersama: Umat Kristiani dan Umat Islam: Bersama Mengentaskan Kemiskinan," kata Jean-Louis Cardinal Tauran

Berkaitan dengan tema pesan Idul Fitri tahun ini, masalah manusia yang berada dalam situasi kemiskinan adalah sebuah topik yang, dalam pelbagai iman kepercayaan, justru berada di jantung perintah-perintah agama yang kita junjung tinggi.

Perhatian, belarasa dan bantuan yang kita semua, sebagai sesama saudara dan saudari dalam kemanusiaan, dapat memberikan kepada mereka yang miskin untuk membantu mereka mendapatkan tempat mereka yang sebenarnya di dalam tatanan masyar ak at yang ada, adalah sebuah bukti yang hidup dari Cinta kasih Allah yang Mahatinggi, sebab justru itulah yang menjadi kehendak -Nya, bahwa kita dipanggil-Nya untuk mengasihi dan membantu mereka sebagai sesama manusia tanpa pembedaan yang mengkotak-kotakkan.

Kita semua mengetahui, bahwa kemiskinan memiliki kekuatan untuk merendahkan martabat manusia dan menyebabkan penderitaan yang t ak -tertanggungkan. Tidak jarang hal itu menjadi penyebab keterasingan, kemarahan, bahkan kebencian dan hasrat untuk membalas dendam.

Hal itu dapat memancing tind ak an-tind ak an permusuhan dengan mempergun ak an segala macam cara yang mungkin, bahkan tidak tanggung-tanggung memberinya pembenaran diri melalui landasan-landasan keagamaan, atau dengan merampas kekayaan seseorang bersama dengan kedamaian dan rasa amannya, atas nama apa yang dianggapnya sebagai ?keadilan ilahi?.

Itulah sebabnya, mengapa apabila kita memperhadapkan gejala-gejala ekstremisme dan kekerasan, tidak boleh tidak, kita harus mengikutsertakan juga perihal penanganan kemiskinan dengan memajukan pengembangan manusia seutuhnya.

Dalam pidatonya pada kesempatan Hari Perdamaian Sedunia, pada 1 Januari 2009, Paus Benediktus XVI membedakan dua macam kemiskinan yakni kemiskinan yang harus diperangi dan kemiskinan yang harus dirangkul.

Kemiskinan yang harus diperangi ini diketahui oleh semua orang: misalnya kelaparan, tidak adanya air bersih, pelayanan kesehatan yang sangat terbatas, papan tempat tinggal yang kurang memadai, tatanan pend id ikan dan kebudayaan yang t ak memadai, tuna-aksara, belum lagi bentuk-bentuk baru kemiskinan "di dalam masyar ak at-masyar ak at yang kaya, di mana terdapat pula bukti-bukti masih adanya marginalisasi, seperti juga adanya kemiskinan afektif, moral dan spiritual?" (Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia, 2009).

Adapun kemiskinan yang harus dirangkul adalah gaya h id up sederhana dan mendasar, yang menghindarkan pemborosan dan menghormati lingkungan serta kebaikan ciptaan. Kemiskinan ini dapat juga, sekurang-kurangnya pada saat-saat tertentu dalam satu tahun, mengambil bentuk berupa laku matiraga dan puasa. Ini adalah kemiskinan yang menjadi pilihan sadar kita dan yang memungkinkan kita untuk melewati batas diri sendiri, dan memperluas wawasan hati kita.

Sebagai orang beriman, kerinduan untuk menjalin kerja-sama untuk mencari cara yang tepat dan dapat bertahan lama untuk memecahkan masalah pengentasan kemiskinan, tentu juga harus disertai dengan refleksi terhadap masalah-masalah berat jaman kita sekarang ini dan, apabila mungkin, juga dengan saling berbagi keprihatinan yang sama untuk mencabut sampai ke akar- akarnya permasalahan itu.

Dalam pandangan ini, pembahasan tentang segi-segi kemiskinan yang terkait dengan gejala globalisasi dalam masyar ak at-masyar ak at kita dewasa ini, memiliki pula damp ak spiritual dan moral, karena kita semua turut mengambil-bagian dalam panggilan yang sama untuk membangun satu keluarga umat manusia, di mana semuanya, baik pribadi-pribadi perseorangan, maupun suku dan bangsa, masing-masing bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip persaudaraan dan rasa tanggungjawabnya.

Dengan mempelajari secara seksama gejala-gejala kemiskinan tersebut, kita bukan saja ak an dibawa sampai kepada asal-usul permasalahannya, yakni kurangnya rasa hormat kepada martabat koderati manusia, tetapi juga seharusnya mengundang kita untuk membentuk suatu sol id aritas global, misalnya melalui penerapan suatu "kode etik bersama" yang norma-normanya bukan saja memiliki kar ak ter konvensional, tetapi yang t id ak boleh t id ak harus juga ber ak ar pada hukum alam yang telah disuratkan oleh Sang Khalik sendiri di dalam hati nurani setiap orang.

Rupanya, di pelbagai tempat di dunia ini, kita sudah melewati jenjang toleransi dan memasuki era pertemuan bersama, mulai dengan pengalaman-pengalam an h id up yang kita hayati bersama dan dengan berbagi keprihatinan nyata yang sama pula. Ini merup ak an sebuah langkah maju yang penting.

Dalam membagikan kepada setiap orang kekayaan hid up doa kita, puasa kita dan saling cintakasih kita satu sama lain, t id ak mungkinkah hal ini semua akan semakin menjadi daya dorong bagi dialog dari orang-orang yang justru sedang berada dalam ziarah menuju kepada Allah?

Kaum miskin bertanya kepada kita, menantang kita, tetapi di atas semuanya itu mereka mengundang kita untuk bekerja-sama untuk urusan masalah yang mulia ini, yakni mengentaskan kemiskinan.

"Ucapan Selamat Idul Fitri yang dikeluarkan oleh Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama seperti ini, telah menjadi tradisi yang kita pupuk bersama dan yang senantiasa menjadi kerinduan yang dinantikan setiap tahunnya. Dan ini sungguh-sungguh telah menjadi sumber kegembiraan kita bersama," tulis Dewan Kepausan itu.

Dari tahun ke tahun, di banyak negara, hal ini telah menjadi suatu kesempatan untuk perjumpaan dari hati ke hati antara bany ak Umat Kristiani dan Umat Islam. T id ak jarang pula perjumpaan itu menyapa suatu masalah yang menjadi keprihatinan bersama, dan dengan demikian membuka suatu jalan yang kondusif ke arah pergaulan yang ditandai oleh rasa saling percaya dan keterbukaan.

"Bukankah semua unsur ini secara langsung dapat dipahami sebagai tanda-tanda persaudaraan di antara kita, yang harus kita syukuri di hadapan Allah?" kata Dewan Kepausan untuk Dialog Antar-Umat Beragama itu. (*)

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/1253051892/umat-katolik-papua-terima-amanat-idul-fitri-vatikan

REVOLUSI NASIONAL ATAS PENEGAKAN HUKUM

2009-09-16T07:13:00.002+09:00

BERKABUNG NASIONAL... !!!!

KORUPTOR BERJAYA ATAS PEMBELAAN APARAT KEPOLISIAN DENGAN MENGATASNAMAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA ANTI KORUPSI.

INDONESIA BERDUKA... !!!

ANTEK-ANTEK KORUPTOR DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM TELAH MELEGITIMASI KORUPSI DENGAN TAMENG PERUNDANG-UNDANGAN YANG ABSURB...!!!!

REVOLUSI NASIONAL ATAS PENEGAKAN HUKUM
INDONESIA ....!!!!

DUKUNG KPK ATAU JARAH KEMERDEKAAN BANGSA...!!!!!

Selayang duka, mengenang Kak Cay

2009-07-31T00:12:00.001+09:00

Membaca tulisan ini yang aku temukan tanpa sengaja, rasanya bilur, kelu dan kesedihan kembali menekan relung hati. Tulisan yang sepertinya ditulis oleh sahabatku, Yulia.

Terlintas seorang sahabat, kakak, guru dan panutan yang buatku belum tergantikan sampai sekarang. Sosok sederhana, pandai, pantang menyerah masih sangat jelas dalam ingatanku. Titus Cahyadi Gardjito, kakak kelas di SMU dan Asrama Sedes Sapientiae Bedono angkatan 1995 yang biasa aku panggil “ kak Cay”, memang pribadi yang unik. Meski cenderung pendiam, tapi menyimpan segudang keistimewaan yang jarang dimiliki anak-anak SMU sebaya kami waktu itu. Matematika, fisika dan kimia adalah mata pelajaran yang paling dikuasainya. Sosok pantang menyerah ini memang tidak begitu menonjol dalam kegiatan sekolah maupun asrama, tetapi tidak sedikit prestasi akademik yang patut dibanggakan dari dirinya.

Sebagai sesama penghuni asrama, persahabatan kami bisa dibilang cukup dekat, bila dibandingkan dengan penghuni asrama lainnya. Meski aku dekat juga dengan beberapa kakak kelas yang lainnya, tapi ada sesuatu yang lain dari persahabatan kami. Motivasi dan dorongan yang dia berikan buatku bukan sekedar omong kosong belaka tanpa ada pembuktian nyata dari dirinya. Dukungan tidak hanya dia berikan lewat kata-kata, tetapi juga dalam wujud nyata dengan caranya sendiri meski kadang sulit aku pahami. Pelajaran matematika dan bahasa inggris yang menjadi “momok” menakutkan buatku, perlahan tapi pasti, dia menuntunku untuk membuang jauh justifikasi itu.

Kak Cay, sosok pendiam itu seakan berubah menjadi seorang guru yang bisa dengan sabar menuntun muridnya untuk memahami sesuatu yang sulit untuk dipahami sang murid.

Satu hal yang masih aku ingat sampai sekarang, yakni ketika dia sudah lulus dari SMU dan melanjutkan study di Universitas, tidak pernah lepas dia berbagi kabar dan tetap memberi motivasi meski keberadaannya nun jauh di Ibukota sana. Dan ketika dia berkunjung ke Asrama Sedes beberapa bulan kemudian, sosoknya masih belum berubah seperti yang aku kenal. Masih saja menanyakan bagaimana perkembangan studiku. Menanyakan bagaimana aku memupuk cita-citaku untuk menjadi seorang biarawan. Memotivasi dengan cara yang sama seperti ketika dia masih menjadi bagian dari keluarga Asrama Sedes.

Sungguh, kesan mendalam masih membekas dari setiap jeda kata yang dia sampaikan. Masih sama... masih penuh harapan... masih lekat dalam ingatan....

Semua sudah menjadi takdir sang Kuasa, dia harus lebih dahulu menghadap Yang Kuasa mendahului aku, Yulia, Edo, beberapa sahabat dekatnya dan semua orang yang dia cintai.... Semoga arwahmu tenang di sisi-Nya.... Selamat berbahagia sahabatku....

New 7 Wonders of Nature

2009-07-23T04:14:00.005+09:00

Tanggal 21 Juli 2009, The New Wonders Foundation telah merilis 28 Finalis ;

New7Wonders of Nature Finalists

	Amazon	VENEZUELA SURINAME PERU GUYANA FRENCH GUIANA ECUADOR COLOMBIA BRAZIL BOLIVIA
	Angel Falls	VENEZUELA
	Bay of Fundy	CANADA
	Black Forest	GERMANY
	Bu Tinah Shoals	UNITED ARAB EMIRATES
	Cliffs of Moher	IRELAND
	Dead Sea	PALESTINE ISRAEL JORDAN
	El Yunque	PUERTO RICO
	Galapagos	ECUADOR
	Grand Canyon	UNITED STATES
	Great Barrier Reef	PAPUA NEW GUINEA AUSTRALIA
	Halong Bay	VIET NAM
	Iguazu Falls	BRAZIL ARGENTINA
	Jeita Grotto	LEBANON
	Jeju Island	KOREA (SOUTH)
	Kilimanjaro	TANZANIA
	Komodo	INDONESIA
	Maldives	MALDIVES
	Masurian Lake District	POLAND
	Matterhorn/Cervino	SWITZERLAND ITALY
	Milford Sound	NEW ZEALAND
	Mud Volcanoes	AZERBAIJAN
	Puerto Princesa Underground River	PHILIPPINES
	Sundarbans	INDIA BANGLADESH
	Table Mountain	SOUTH AFRICA
	Uluru	AUSTRALIA
	Vesuvius	ITALY
	Yushan	CHINESE TAIPEI

Lakukan Vote dengan cara memilih langsung melalui website http://www.new7wonders.com atau melalui telephone (SLI) dengan menekan +41 77 312 4041. Setelah pesan selesai dan terdengar bunyi beep tekan kode 7717 untuk memilih Taman Nasional Komodo.

Mari dukung keindahan alam asli Indonesia untuk masuk dalam salah satu jajaran keindahan alam dunia.

Wasit, PSSI dan BLI, Pemenang Final Copa Dji Sam Soe 2009

2009-06-29T03:00:00.003+09:00

Akhirnya kesebelasan Sriwijaya FC mempertahankan gelar juara Copa Dji Sam Soe meski tidak dengan permainan full time 90 menit dengan kemenangan walk out atas Persipura Jayapura. Gol tunggal Sriwijaya FC diciptakan oleh Anoure Obiora di menit 51. Kemenangan atas nama peraturan dan kemenangan atas nama harga diri wasit. Begitukah?

Walk Out Tim Persipura setelah kejadian dalam babak ke dua menit ke 59 dimana Ian Kabes yang memperoleh dilanggar oleh penjaga gawang Ferry Rotinsulu dari arah belakang sehingga menyebabkan Ernest Jeremiah terjatuh. Bola muntah dimanfaatkan oleh Boaz Salosa dengan mengarahkan bola langsung ke gawang, namun mengenai tangan Tsimi Joel Patrick, pemain Sriwijaya FC. Kejadian ini tidak cermat dilihat oleh wasit maupun hakim garis sehingga pelanggaran itu tidak dianggap. Permainan tetap dilanjutkan dan hal ini memicu protes dari Ernest Jeremiah hingga berbuah kartu merah karena melakukan protes keras kepada wasit.

Hal inilah yang memicu kekecewaan para pemain Persipura hingga melakukan walk out dan tidak bersedia melanjutkan permainan.

Itulah kilasan tragis kekalahan Persipura Jayapura atas Sriwijaya FC. Kekalahan yang sebenarnya imbas dari semangat untuk bermain fair play. Kekalahan atas ketidakcermatan wasit dan hakim garis. Pelanggaran yang jelas terlihat lewat tayangan siaran langsung televisi rasanya tidak akan menutup mata para pemirsa untuk memberi penilaian siapa sebenarnya yang bermain “fair play”. Keputusan tentang lokasi penyelenggaraan final Copa Indonesia yang baru diputuskan menjelang final dilakukan, apakah itu tindakan yang tepat? PSSI dan BLI hendaknya tidak hanya menuntut pihak lain untuk profesional dan taat peraturan. Tetapi berkaca diri dan memperbaiki manajemen internal dalam mengelola persepakbola’an nasional. Masih ingat kasus kontroversial kepemimpinan Nurdin Halid sebagai ketua PSSI ketika masih dalam penjara?

Wasit sebagai bagian dari pertandingan rasanya memang harus mendapat sorotan lebih dari PSSI dan BLI sebagai penangungjawab dan penyelenggara Copa Indonesia. Komisi disiplin hendaknya tidak hanya melihat aksi walk out oleh para pemain Persipura tetapi melihat sebab dari tindakan tersebut dari awal.

Pernyataan Nurdin Halid "Aturan harus saya tegakkan. Dan sudah ada peraturannya bila ada tim yang menolak untuk bermain maka kemenangan akan diserahkan pada lawannya," rasanya bukan sabda Tuhan yang bisa menafikan kenyataan dilapangan tentang apa yang terjadi.Peraturan memang harus ditegakkan dan sebuah pertandingan memang harus menetukan salah satu sebagai pemenang tetapi apakah hanya berhenti sampai disitu?

Fair play hendaknya tidak hanya menjadi tuntutan bagi para pemain, tetapi wasit pun harus profesional dan fair. Meski keputusan dilapangan ada ditangan wasit, bukan berarti kesalahan wasit mendapat pembenaran hanya karena kekuasaannya dalam mengatur pertandingan.

Rasanya lebih menarik melihat pertandingan sepakbola antar kampung (tarkam) dari pada pertandingan kelas nasional yang penuh dengan kontroversial. Persepakbolaan nasional rasanya memang belum layak menjadi bagian dari sebuah industri kalau manajemen dan pengelolaan oleh lembaga yang memiliki otoritas masih belum profesional.

Persipura pulang dengan kesatria karena ingin bermain fair play meski harus kalah dan dianggap melanggar peraturan PSSI dan BLI.

“SELAMAT ATAS PERSIPURA... PAPUA MENYAMBUT DENGAN SENYUM BANGGA.”

Ekonomi Kerakyatan sebuah harapan atau keniscayaan!?

2009-06-07T22:14:00.012+09:00

Seiring dengan makin dekatnya pemilihan presiden juli mendatang, berbagai cara dilakukan para kandidat maupun Tim Sukses (Timses) nya untuk mengambil hati rakyat. Beberapa waktu lalu, gencar diberitakan bahwa calon wakil presiden dari partai demokrat, Budiono adalah penganut paham neoliberal, antek kapitalis dan tidak pro rakyat. Sanggahan dan adu pembuktian pun marak diberbagai media disertai argumentasi yang pada dasarnya ingin meyakinkan rakyat bahwa asumsi masing-masing kubu adalah benar adanya. Munculnya wacana ekonomi kerakyatan sebagai bentuk perlawanan dari sistem ekonomi neo liberal yang disangkakan pada pasangan tertentu menjadi modal “perang” menuju RI 1 dan RI 2.

Hal ini semakin menarik ketika wacana ekonomi kerakyatan coba diejawantahkan dalam bentuk riil dengan caranya masing-masing. Ada yang merambah pasar tradisional, peresmian di area kumuh, dan berbagai cara lain yang seakan dicitrakan sebagai wujud keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Namun, bagaimana konteks dan hakekat yang sesungguhnya dari ekonomi kerakyatan seakan dikebiri dengan bentuk-bentuk pencitraan yang hanya mengedepanknan simbol. Eksploitasi kemiskinan dan pengerahan kaum miskin seakan menjadi modal untuk merapat kebarisan kaum miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi, bagaimana pemahaman dan bentuk riil dari wacana ekonomi kerakyatan yang diusung seakan dilupakan begitu saja. Hanya mengedepankan platform semu tanpa menggali lebih dalam mengenai wacana ekonomi kerakyatan itu sendiri. Meski sudah mengangkat opini bahwa bangsa indonesia kaya dengan berbagai sumber alam, rasanya naif sekali ketika hal itu semakin memperjelas bahwa opini tersebut hanya bentuk penyederhanaan masalah yang sesungguhnya. Ya, bangsa Indonesia memang kaya..tapi bagaimana mengelola dan mengolah kekayaan itu, kita tidak akan bisa berdiri sendiri dan lepas dari pemilik modal serta sumber-sumber teknologi.

Kalau kita mau melihat sejenak perjalanan munculnya ekonomi kerakyatan, kita akan dihadapkan pada kenyataan yang sungguh berbeda dengan simbol-simbol yang saat ini dikedepankan untuk membangun opini tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang pada awalnya tidak diperhitungkan sama sekali, seakan menjadi mutiara terpendam yang sekarang “baru” akan digali. Terlambatkah? Atau hanya bumbu dari pesta demokrasi menuju tampuk kekuasaan?

Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya konsep ekonomi kerakyatan itu?

Sebelum munculnya wacana ekonomi kerakyatan, terlebih dahulu Mubyarto menggagas konsep ekonomi rakyat yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan disektor informal oleh masyarakat ekonomi kelas bawah atau kegiatan produksi yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan bagi kebutuhan sendiri. Contohnya petani, peternak, nelayan, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dll, yang modal usahanya merupakan modal sendiri tanpa mengandalkan tenaga dari luar untuk kegiatan usahanya. Ekonomi kerakyatan baru mengemuka semenjak rumusannya dipertegas dalam TAP MPR yaitu TAP Ekonomi Kerakyatan No. XVI/1998. Ekonomi kerakyatan merujuk pada kegiatan ekonomi yang berlandaskan asas demokratis yang dilakukan oleh seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengedepankan kepentingan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan mandat undang-undang dasar dan pasal ke empat Pancasila sebagai dasar negara.

Ekonomi kerakyatan yang merupakan sub sistem dari ekonomi Pancasila memiliki semangat dan cita-cita mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Menggerakkan berbagai aspek ekonomi untuk bersama-sama mencapai kemakmuran tanpa ada campur tangan kepentingan luar. Ekonomi Pancasila adalah kerangka besar yang menjadi patron kehidupan ekonomi dan hubungan-hubungan ekonomu para pelakunya yang didasarkan pada etika dan moral seperti yang termaktup dalam butir-butir Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Sehingga jelas bahwa yang ingin ditekankan dalam ekonomi kerakyatan sebagai sebuah alur ekonomi dan ekonomi Pancasila sebagai kerangka besarnya adalah rasa nasionalisme dengan menjunjung tinggi dasar negara dan mengedepankan keadilan sosial sebagai perwujudan kegotong royongan dan kekeluargaan.

*Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan aturan main etika dan moral sesuai dengan butir-butir Pancasila sebagai berikut:

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan kemerataan nasional;

3. Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi; dan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

(*sumber : ekonomirakyat.org)

*Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(*Sumber:http://id.wikisource.org)

Pertanyaan berikutnya, mampukah cita-cita luhur dan semangat yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi di Indonesia?

Yang jelas, tidak hanya berlandaskan kemauan politik saja, tetapi perlu dilandasi komitmen kuat untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang tetap berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apalagi menjelang Pilpres saat ini, rasanya tidak pada tempatnya kalau ekonomi kerakyatan hanya dijadikan sebagai “mantel politik” untuk menarik simpati rakyat dengan jargon “populis” tanpa ada agenda ekonomi konkrit yang menyentuh sendi-sendi dasar ekonomi bangsa secara menyeluruh.

Tidak mudah memang, apalagi cengkraman liberalisasi ekonomi semakin kuat mengekang pergerakan ekonomi nasional. Perundang-undangan kita pun nyatanya tidak lepas dari tuntutan sinkronisasi dengan perkembangan ekonomi global yang mau tidak mau bersentuhan dengan pasar bebas dan liberalisasi ekonomi. Contohnya, undang-undang tentang penanaman modal/investasi, perbankan, ekspor impor, suku bunga dan masih banyak perundangan yang merujuk pada pergerakan ekonomi global. Menjadi aneh apabila dalam masa kampanye Pilpres ini ada kandidat yang mendiskreditkan pasangan lainnya dengan stempel menganut asas neo-liberalisme.

Lalu, siapa yang sebenarnya menganut liberalisme? Pemerintah (eksekutif) atau bangsa Indonesia sendiri secara keseluruhan? Siapa yang membuat produk undang-undang kita? Siapa pelaku –pelaku ekonomi yang terlibat dalam percaturan ekonomi nasional? Siapa para pemodal besar nasional yang membangun kerajaan dan gurita bisnis di Indonesia? Apakah hal ini tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari kapitalisme global? Patut kita renungkan bersama...

Mungkin masih sangat dangkal, dan hanya melihat segala sesuatunya dalam kaca mata awam. Tetapi, ini adalah sekelumit wacana yang berkembang di otak seorang rakyat jelata di sudut bagian timur Indonesia.

Keadilan bagi Prita Mulyasari atau RS OMNI !?

2009-06-05T02:12:00.001+09:00

Tidak habis dalam sekejap mata rasanya ketika kita mencermati pemberitaan akhir-akhir ini terkait dengan berbagai hal yang cukup menyita perhatian masyarakat. Kasus KDRT yang di alami Manohara, memanasnya kembali sengketa ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, kisruh DPT serta yang paling mencolok adalah kasus yang dialami Prita Mulyasari yang berseteru dengan RS OMNI tangerang. Menariknya, berbagai kisah dan kasus itu seakan menjadi bumbu Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sudah memasuki masa kampanye saat ini. Berbagai cara dilakukan oleh Tim Sukses maupun kontestan Pilpres sendiri untuk menjadi yang pertama dalam mengambil sikap , bersimpati dan inisiatif untuk menunjukkan bahwa ada keberpihakan yang diberikan sebagai wujud kedekatan dengan rakyat sebagai konstituen. Sebuah sikap yang patut diacungi jempol kalau memang empati dan simpati tidak hanya sekedar pemanis untuk meraih dukungan dalam Pilpres yang akan datang. Namun, rasanya kita perlu lebih jeli dan cermat melihat bumbu-bumbu Pilpres yang terjadi itu sebagai sesuatu yang tidak saja dipandang sebagai publisitas dan euforia “penzaliman” saja tetapi benar-benar memilah kasus mana yang hanya sekedar di blow-up untuk meningkatkan elektabilitas dengan kasus yang benar-benar perwujudan dari perlawanan terhadap ketidakadilan yang “terlembagakan”.

Satu contoh, kasus yang menjerat Prita Mulyasari yang berseteru dengan RS OMNI Tangerang patut dicermati lebih dalam karena hal ini “rasanya” tidak saja bicara masalah pencemaran nama baik, tetapi banyak hal bisa digali dari kasus ini. Kebebasan berpendapat, persamaan hak dimata hukum, keberpihakan terhadap pencari keadilan, perundang-undangan yang “nyatanya” belum dipahami secara mendalam oleh penegak hukum sendiri serta banyak hal krusial yang masih bisa digali lebih jauh.

Terlepas dari perdebatan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Prita Mulyasari dalam surat pembaca dan email yang disampaikan ke rekan-rekannya, serta sanggahan yang diberikan pihak RS OMNI Tangerang, rasanya sebagai bagian dari masyarakat awan, empati dan simpati patut diberikan kepada Ibu Prita Mulyasari yang harus berhadapan dengan hukum ditengah usahanya untuk mencari keadilan dan memberikan himbauan kepada masyarakat lainnya untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan layanan publik yang tidak transparan. Dan menunggu bukti-bukti dari pihak RS OMNI terkait sanggahan yang disampaikan melalui media massa dan dunia maya. Siapa yang benar dan siapa yang salah bukanlah klimaks dari perseteruan ini, melainkan bukti dan kenyataan yang sebenarnya terjadi itulah yang ditunggu-tunggu.

Mengapa? .........

Mmmmm, sebagai seorang Ibu dengan 2 orang anak yang masih balita, rasanya miris sekali harus masuk dalam jeruji besi dengan meninggalkan perannya sebagai seorang Ibu harus mengasuh anak-anak yang masih balita tersebut. Rasa kemanusiaan yang seakan “hilang” dimata hukum meski dalam BAP dinyatakan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan kemudian oleh kejaksaan dibebani dengan pasal tambahan telah melanggar Pasal 27 UU no. 11/2008 tentang ITE.

Apakah hak Ibu Prita untuk memperoleh penjelasan sebagai konsumen sudah terpenuhi?

Melihat dan membaca sanggahan yang disampaikan oleh pihak RS OMNI rasanya tidak ada sesuatu yang substansial merujuk dan memberi jawab pada keberatan dan pernyataan yang disampaikan Ibu Prita. Namun, sebagai orang luar yang hanya mencermati, rasanya perlu menunggu kelanjutan dari kasus ini yang sudah memasuki tahap persidangan.

Mengapa kasus ini menjadi menarik untuk dicermati?

Menurut saya, ada lima hal utama yang mendasarinya. Pertama, sebagai seorang warga negara Ibu Prita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan kejelasan mengenai hal yang dialaminya. Dan RS OMNI sebagai penyedia jasa memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas keberatan dan keluhan yang disampaikan oleh Ibu Prita. Kedua, pernyataan saksi ahli bahwa email memenuhi syarat untuk dikenakan delik pasal 27 junto pasal 45 UU ITE harus diuji lebih lanjut dengan maksud untuk menghindari penafsiran yang salah terhadap pasal tersebut sehingga secara yuridis penetapan tersebut tidak cacat hukum. Ketiga, apabila tindakan Ibu Prita tersebut benar-benar memenuhi unsur pencemaran nama baik Pasal 310 KUHP, 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, haruskah sebagai tersangka pantas dilakukan penahanan? Kalaupun harus dilakukan penahanan, ketentuan apa yang menjadi rujukan penahanan tersebut? Keempat, melihat kenyataan bahwa Ibu Prita masih memiliki 2 orang anak yang masih balita, mustahil untuk menghilangkan barang bukti dan kecil kemungkinan untuk melarikan diri, apakah layak untuk dilakukan penahanan? Kelima, melihat persyaratan pencabutan tuntutan yang disampaikan kuasa hukum RS OMNI bahwa apabila Ibu Prita tidak meminta salinan hasil tes laboratorium dengan kadar trombosit 27.000 dan meminta maaf kepada pihak RS OMNI maka tuntutan terhadapnya akan di cabut. Ada apa ini?

Biar persidangan berlangsung tanpa ada tendensi tertentu dan keadilan terwujud ditengah terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Dan harapannya adalah kasus ini tidak menjadi komoditas politik untuk kepentingan Pilpres semata, tetapi sebagai bentuk keberpihakan pada penegakan hukum yang berkeadilan dan persamaan hak dihadapan hukum.

Arogansi dan Keadilan dimuka hukum

2008-11-18T21:52:00.002+09:00

Tanggal 17 November 2008 tepat pukul 11.30 WIT, ruang kerja yang awalnya senyap tanpa ada satu user pun yang bermain internet ataupun kolega yang biasa bertandang berubah menjadi gaduh tanpa ada sedetik pun waktu untuk menyadarinya.

Berada di komplek lembaga pemasyarakatan (Lapas) Biak, ditengah suasana malam yang beranjak mengganti bentang waktu, banyak wajah beringas memasuki ruang kerja ditempatku tanpa ada patah kata permisi, hanya suara gertakan dan dentum tangan dan kaki mendarat didada dan wajah seorang sahabatku, yang juga karyawan ditempat kerjaku ini.

Dengan berlahan dan tak lepas dari rasa kaget, aku melangkah keluar dengan berbagai pertanyaan dikepala, ada apakah gerangan. Satu persatu mulai aku lihat wajah-wajah tak bersahabat itu menginterogasi sahabatku, memaki dan memukul tanpa memberi kesempatan sedikitpun untuknya bicara. Aku coba menengahi bersama dengan saudaraku, tapi apalah daya, dua orang harus menghadapi puluhan orang yang pikirannya diracuni minuman keras.

Yach, inilah arogansi sekelompok orang yang hanya karena permasalahan sepele berani bertindak tanpa berfikir logis dengan mengandalkan kekuatan fisik dan intimidasi. Sahabatku yang tidak membayangkan akan mendapat perlakuan seperti itupun terlihat shock, aku dan saudaraku hanya bisa sedikit memberi pengertian pada mereka yang jumlahnya puluhan orang. Dengan sedikit kekhawatiran, mau tidak mau harus berani bersikap menghadapi arogansi orang-orang yang tidak memiliki etika dan kedewasaan. Masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah baik-baik tapi diselesaikan dengan pemukulan dan intimidasi. Lebih ironis lagi, ternyata diketahui bahwa mereka adalah oknum-oknum dari sebuah kesatuan TNI yang ada di biak.

Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat, mengayomi dan bisa lebih bersikap bijak menghadapi permasalahan malah bertindak brutal seakan mereka tidak pernah di didik etika dan moral sebagai warga bangsa yang menjunjung tinggi asas musyawarah.

Atas dasar kesetiakawanan, mereka mengesampingkan tugas dan keberadaan mereka sebagai bagian dari pengayom masyarakat tanpa mengerti duduk permasalahan yang sebenarnya. Dan lebih brutalnya lagi, penganiayaan itu dilakukan didalam rumah, datang tanpa permisi pulang dengan keangkuhan.

Sekarang, hukum akan berlaku untuk arogansi dan kesewenangan. Mengatasi sekat antara masyarakat sipil dengan korps pengabdi Negara.

Sebagai bagian dari tuan rumah sekaligus saksi, aku hanya ingin melihat sampai dimana hukum mampu menyentuh sudut dan titik dimana keadilan dan kebenaran menjadi sangat buram ketika dihadapkan dengan otoritas dan kekuasaan. Mengharap tidak hanya idealism hukum dalam tataran wacana yang mengemuka, tetapi wujud nyata dari sebuah produk hukum yang tidak memandang sekat strata dalam masyarakat bernegara.

Semoga keadilan benar-benar menjadi milik semua orang…

Obama, Amerika dan Demokrasi Indonesia

2008-11-06T03:32:00.002+09:00

Transisi politik, atau hanya sekedar euphoria demokrasi dalam periode tertentu yang dilangsungkan sebagai wujud demokratisasi kepemimpinan publik di Negara adidaya Amerika Serikat itu telah manjadi konsumsi masyarakat dunia selama beberapa bulan terkahir.

Obama, akhirnya terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke 44 setelah mengalahkan John McCain dalam pemilihan Presiden Rabu, 5 november 2008 lalu.

Pemilihan yang menyita perhatian dunia ini tidak lepas dari sosok Obama yang muncul sebagai Capres dari Partai Demokrat dengan berbagai argumentasi publik yang bermacam-macam. Dari mulai masalah ras, keterwakilan, hegemoni politik sampai gonjang-ganjing perekonomian yang sedang melanda dunia sebagai akibat dari resesi ekonomi Amerika dalam bulan-bulan terakhir ini.

Sosok Obama yang memiliki pandangan berbeda dengan calon Presiden Partai Republik telah menggiring perhatian dunia untuk terus memantau perkambangan hajat demokrasi di negeri adidaya tersebut. Isu perang yang selalu menimbulkan dikotomi antara Negara-negara barat dan timur seakan memiliki magnet tersendiri untuk melihat sosok Obama. Obama yang menginginkan adanya penyelesaian damai tanpa perang menjadi titik utama perhatian dunia. Bagaimana pandangan dan penyelesaian Obama terkait dengan perang Irak pun dilihat sebagai suatu perubahan mendasar sudut pandang seorang calon negarawan di Amerika Serikat. Keinginan untuk duduk bersama dengan “musuh” untuk menyelesaikan perseteruan pun sempat mendapat kecaman dari pengamat politik dan inteligen di Amerika Serikat yang beranggapan bahwa hal itu merupakan titik dimana Amerika Serikat akan dianggap sebagai Negara yang mulai melunak pada terorisme dan penjahat perang oleh dunia.

Pandangan Obama terkait dengan isu ekonomi pun tidak kalah menyita perhatian. Konsep ekonomi Obama yang condong pada konsep ekonomi kerakyatan membuat analis ekonomi Amerika pesimis dengan pandangan Obama tersebut. Mereka melihat ekonomi Amerika lebih memerlukan sosok pemimpin yang mampu mengelola perekonomian lebih agresif. Sedangkan dalam pandangan Obama, yang dibutuhkan ekonomi di Amerika adalah manajemen yang rasional dan berpijak pada pembangunan ekonomi menengah sebagai salah satu kunci keluar dari resesi global. Raksasa ekonomi Amerika satu persatu tumbang karena perencanaan jangka panjang yang tidak tepat sasaran. Melihat kultur masyarakat perkotaan sebagai sasaran bisnis tanpa melihat dampak sosio ekonomi telah menjadikan Amerika sebagai bangsa yang mengalami tsunami karena riak-riak kecil yang dibuatnya sendiri. Dan buruknya, hal itu berimbas pada dunia internasional yang notabene berkiblat ke Amerika sebagai pusat ekonomi dunia.

Dan inilah yang memerlukan pembuktian dari sosok Obama dari janji-janjinya saat kampanye. Slogan “perubahan” yang diusung Obama dan menjadi magnet bagi warga pemilih di Amerika harus dibuktikan dalam kepemimpinannya kedepan. Menegaskan kalau apa yang disebutnya “perubahan” bukanlah omong kosong dan pemanis demokrasi semata.

Tak pelak, ini pun dapat menjadi pelajaran demokrasi bagi masyarakat Indonesia dan mereka yang hendak berkompetisi dalam Pemilu 2009 yang akan datang.

Tidak hanya cara mengimplementasikan demokrasi yang perlu dicontoh, melainkan lebih pada bagaimana Pemilu bisa membawa masyarakat sadar dengan wacana demokrasi itu sendiri. Merangsang masyarakat untuk berperan tidak hanya sebagai alat pendulang suara tapi sebagai wujud partisipasi aktif warga Negara untuk turut serta menentukan arah perjalanan bangsa.

Belajar demokrasi tidak cukup hanya berhitung tahun demi tahun, tetapi bagaimana dalam setiap tahun itu masyarakat diajak untuk berperan dan membangun euphoria kebangsaan tidak saja sebagai patron politis belaka tetapi lebih pada bagaimana nasionalisme tumbuh tidak hanya sebagai wujud pengejawantahan patriotism modern tetapi menjadi ajang aktualisasi demokrasi ala “Indonesia” dalam kebhinekaan yang semakin matang.

Sekat idelogi, ras dan kultur tidak lagi menjadi alat politisasi massa tetapi menjadi bekal untuk menunjukkan semakin dewasanya masyarakat bangsa dalam berdemokrasi.

RUU Pornografi disahkan

2008-10-30T23:33:00.003+09:00

Hari ini 30 oktober 2008, RUU Pornografi telah disahkan oleh DPR menjadi UU Pornografi setelah kemaren (29 oktober 2008) Bamus DPR selesai membahasnya.

Sesuatu yang aneh dan terkesan dipaksakan ketika sebuah RUU yang masih menjadi kontroversi dan mengundang banyak kecaman, disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Pembahasan oleh Bamus seakan hanya menjadi formalitas belaka bila melihat begitu bersikukuhnya para pengusung RUU Pornografi tersebut untuk secepatnya mengesahkan.

Tanpa melihat pro kontra yang ada, dalam hitungan jam setelah pembahasan Bamus, RUU itu disahkan menjadi UU meski tanpa dua fraksi yang selama ini menolak disahkannya RUU Pornografi yakni Fraksi PDI.P dan Fraksi PDS dan dua orang anggota fraksi golkar dari daerah pemilihan Bali.

Pertanyaan pun muncul ketika adat, budaya dan seni menjadi pengecualian yang seakan hak asasi dan heterogenitas dibatasi oleh ketiga hal tersebut. Hak asasi dikesampingkan dengan mengatasnamakan menjaga moral bangsa dan pikiran sempit tentang makna pornografi. Heterogenitas terdistorsi oleh etika sosial yang seakan menjadi momok dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.

Sungguh ironis, ketika wacana demokratisasi dan kebebasan atas hak individu dikumandangkan, belenggu baru telah disiapkan untuk membatasi ruang gerak kebebasan itu sendiri. Bukannya mengkaji ulang, memperbaiki, dan mengawasi pelaksanaan perundangan yang ada, malah memunculkan polemik baru dengan UU yang cacat secara hukum dan sosial.

Mungkin perlu adanya pendalaman pemahaman terhadap makna kebhinekaan, keindonesiaan, heterogenitas, tatanan sosial dan wawasan nusantara bagi anggota DPR yang mengesahkan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi, meski secara intelektual mereka tidaklah bisa disebut kurang pandai.

Belum terlambat bagi saya, anda dan mereka (anggota dewan) untuk berfikir dan melihat diri lebih dalam sebelum menepuk bahu oranglain dan memberi batasan tentang etika dan moral.

Bersikap rasional dan melihat peristiwa tidak dengan kacamata kuda, tetapi belajar dari pengalaman bagaimana menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Mengemban hak, tanggungjawab sesuai dengan porsi masing-masing tanpa membuat batas terhadap berbagai perbedaan yang ada.

Sri Sultan HB X maju dalam Pilpres 2009

2008-10-28T23:15:00.004+09:00

Kabar terakhir dari jogja, kabar yang cukup menyita perhatian banyak orang terkait dengan pernyataan Sri Sultan BH X yang menyatakan diri siap maju dalam Pilpres 2009 yang akan datang dalam Pisowanan Agung ke-2 yang berlangsung di Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta hari ini 28 oktober 2008.

Pernyataan yang mengandung banyak interpretasi, banyak pertanyaan tak terjawab sejak beliau menyatakan diri tidak mau lagi diangkat sebagai Gubernur DIY dalam Pisowanan Agung beberapa waktu yang lalu.

Di satu sisi, heterogenitas calon pemimpin bangsa yang selama ini muncul akan semakin berwarna, dan hal itu pun akan memberi banyak pilihan bagi rakyat Indonesia dalam menentukan calon pemimpinnya. Disisi lain, keberadaan Sri Sultan sebagai raja Yogyakarta akan menimbulkan gejolak psikologis tersendiri bagi warga Yogyakarta antara setuju dan tidak setuju, dimana Sang Raja yang notabene menjadi pemimpin kultural harus melebur sebagai calon pemimpin nasional yang mau tidak mau harus masuk dalam kancah politik nasional yang sarat dengan kepentingan. Meski menjadi hak beliau secara pribadi pula untuk memutuskan diri mau terjun ke dunia politik praktis atau tidak, toch selama ini beliau memang sudah menjadi bagian dari pemimpin politik ketika mandat sebagai Gubernur masih beliau emban.

Langkah yang mencengangkan bagi sebagian warga Yogyakarta yang masih menginginkan identitas Yogyakarta tidak lebur dengan kepentingan politik. Tapi juga harus berfikir rasional ketika seorang pemimpin tidaklah harus terkungkung dalam satu dunia sebagai pemimpin kultural belaka tetapi juga membuka diri untuk kepentingan yang lebih besar. Dan apabila yang menjadi dasar keinginan beliau untuk maju dalam Pilpres 2009 adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak, maka sudah selayaknya didukung semua pihak agar apa yang menjadi cita-cita dan idealisme beliau sebagai seorang pemimpin mampu diejawantahkan dalam konteks yang lebih besar dan berguna bagi kepentingan bangsa secara utuh. Namun apabila dasar dari keinginan beliau hanyalah mengikuti euforia politik maka hakekat kepemimpinan beliau akan terdistorsi oleh hegemoni kekuasaan yang secara tidak langsung akan berdampak pula bagi keberadaan beliau sebagai Raja Keraton Yogyakarta. Keagungan kerajaan akan luntur dengan sendirinya karena citra Raja akan membawa aura kepada keraton sebagai sebuah tonggak kekuasaan tradisional budaya.yang selama ini melekat.

Apapun yang menjadi dasar majunya Sri Sultan HB X dalam Pilpres 2009 yang akan datang, semoga dapat membawa angin segar bagi perubahan perjalanan politik nasional.

Mengkritisi RUU Pornografi

2008-10-17T02:08:00.004+09:00

RUU Pornografi yang awalnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi kembali dibahas di DPR, setalah tahun 2006 lalu dewan menyatakan RUU itu tidak akan dibahas lagi. Meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari aktifis, budayawan, pelaku seni, dan berbagai elemen masyarakat, bahkan secara bulat, DPRD dan Gubernur Bali menolak secara tegas disahkannya RUU pornografi menjadi Undang-undang. RUU ini tetap digulirkan dengan mengadakan uji publik ke daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya menentang RUU tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat di daerah tentang materi dalam RUU tersebut.

Namun bukan berarti penolakan berhenti begitu saja, bahkan semakin mendekati deadline pembahasan lebih lanjut dalam Badan Musyawarah (Bamus) oleh DPR, masyarakat yang menentang RUU Pornografi semakin lantang meneriakkan penolakan. Bahkan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang notabene Permaisuri Sutan Hamengku Buwono X pun turut melakukan aksi penolakan bersama dengan beberapa budayawan, tokoh nasional dan tokoh-tokoh adat Bali beserta berbagai elemen masyarakat dari berbagai daerah yang sejak awal memang menentang kehadiran RUU Pornografi tersebut. Perwakilan dari berbagai daerah itu diantaranya Yogyakarta, Jakarta, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan yang bergabung dan melakukan long mars dari Lapangan Puputan Margarana Renon menuju Lapangan Puputan Badung.

Esensi yang ditolak masih sama yakni materi dari RUU tersebut dinilai melecehkan kebhinekaan yang selama ini terbangun dari sabang sampai merauke. Mempersepsikan budaya setiap daerah dengan satu tolok ukur yang dirangkum dalam RUU Pornografi. RUU yang tujuannya untuk mengatur dan membatasi berbagai hal yang berbau pornografi seakan malah terdistorsi oleh kepentingan beberapa pihak yang secara eksplisit ngotot untuk mengesahkan RUU tersebut dengan mengatas namakan menjaga akhlag bangsa dari kemaksiatan. Hak anak-anak dan kaum wanita yang ingin dibela dengan RUU Pornografi ini malah menjadi buram ketika definisi dan ketentuan yang termaktum didalamnya tidak memberi pemahaman secara tegas. Pasal-pasal yang tercantum cenderung multi interpretasi dan seakan mengesampingkan heterogenitas budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung turun temurun.

Meski menolak RUU Pornografi, bukan berarti ada pembenaran terhadap tindak asusila dan eksploitasi terhadap anak dan kaum perempuan. Tidak juga membiarkan terjadinya tindak porno aksi ditengah masyarakat secara terbuka.

Yang menjadi ketakutan selama ini adalah, terjadinya tindak main hakim sendiri dan kesalahan dalam implementasi dan menterjemahkan pasal-pasal RUU tersebut oleh beberapa kalangan yang selama ini gencar mengatasnamakan perbaikan moral bangsa tetapi tindakan yang mereka lakukan sendiri jauh dari tindakan bermoral.

Solusi yang dimunculkan untuk memberi pengecualian terhadap beberapa daerah dalam pelaksanaannya nanti pun malah semakin mempertegas bahwa RUU tersebut cacat secara hukum karena tidak mampu mengakomodir seluruh masyarakat bangsa. Memandang pengecualian sebagai solusi adalah menistakan kebhinekaan. Mengkebiri hak masyarakat lain untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dalam mengimplementasikan undang-undang.

Mungkin DPR menjadi amnesia karena banyak sekali membuat RUU yang sampai detik ini masih banyak yang terbengkalai. Mengesahkan Undang-Undang tetapi tidak paham dengan materi didalamnya. Kelelahan berfikir karena setiap RUU memiliki muatan politis yang berbeda-beda. Lupa kalau selama ini sudah mengesahkan berbagai undang-undang yang lebih berkaitan langsung dengan ketakutan yang mendasari dirumuskannya RUU Pornografi sehingga yang terjadi adalah tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainnya.

Dengan adanya RUU Pornografi tersebut seakan DPR ingin mengusir tikus dengan membakar ladang.

Lalu dimanakah perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama dengan materi dalam RUU Pornografi? Undang –undang yang mengatur tentang kesusilaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyebaran materi melalui informasi dan dokumen elektronik yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan anak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kebebasan pers yang diatur dengan Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers, dan masih banyak lagi perundangan yang terkait langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat didepan hukum secara individu, kolompok maupun korporasi.

Jadi dimana letak esensi RUU Pornografi!?

Mungkin lebih baik anggota DPR membenahi undang-undang yang telah disahkan selama ini dan mengatur kembali prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan perundang-undangan. Mengeliminasi kesalahan penafsiran dengan membuat perundang-undangan secara cermat.

Hak asasi dan kebebasan mengaktualisasikan diri tidak seharusnya diatur dengan perundangan yang terkesan memaksakan kehendak. Norma dan nilai kehidupan berbangsa sudah ditanamkan sejak anak masih balita. Jadi optimalisasi peran dalam pendampingan dan pembelajaran harusnya menjadi subyek kajian yang lebih penting dari pada mengurusi hal yang sebenarnya tidak begitu mendesak untuk diatur dengan perundang-undangan.

Dan tidak ada salahnya juga kalau anggota dewan berkaca diri, bahwa rumah yang selama ini mereka tempati pun tidak luput dari sampah. Korupsi, kolusi, nepotisme dan pengingkaran terhadap amanat rakyat, lebih penting untuk dibenahi sehingga kewibawaan dan kehormatan sebagai anggota dewan tercermin dalam setiap produk perundangan yang dihasilkan. Mengkikis kristal kebobrokan dengan dimulai dari dalam diri sendiri.

Mengemban amanat rakyat Yogyakarta

2008-10-08T04:27:00.001+09:00

Sabar, sabar, dan bersabar… Itulah yang harus tetap dilakukan masyarakat Yogya dalam menunggu RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Keistimewaan yang melekat kepada propinsi D.I. Yogyakarta tidak dapat dipandang sebagai bentuk keistimewaan secara politis. Tidak juga sebagai bentuk penghargaan atas sebuah kesepakatan yang disepakati sebagai timbal balik dari sebuah proses kompromi.

Keistimewaan Yogyakarta tidak terlepas dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Memperjuangkan hak atas sebuah kemandirian/kemerdekaan bangsa tanpa campur tangan pemerintahan bangsa lain.

Eksistensi Yogyakarta sebagai daerah/wilayah merdeka, sudah dimaklumatkan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda. Namun dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan RI, Yogyakarta menyatakan diri bergabung atau berintegrasi dengan NKRI sebagai wujud kesatuan tekad dan perjuangan kala itu. Hal ini dipertegas dengan Dekrit/maklumat kerajaan dalam bentuk amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Dan kemudian keluar amanat 30 Oktober 1945, sebagai ketetapan kerajaan untuk menyerahkan kekuasaan legislatif kepada Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta. Dan untuk mengukuhkan hal ini, pada 18 Mei 1946 secara resmi nama daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam urusan pemerintahan yang dikeluarkan melalui Maklumat No 18 tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta piagam kedudukan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 1945 yang diserah terimakan pada 6 September 1945 dengan pemahaman bahwa pemerintahan Negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Kadipaten Pakualaman bertanggungjawab langsung kepada Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan secara legal formal dalam tatanan pemerintahan negara, Yogyakarta berbentuk pemerintahan propinsi dengan pemerintahan dipegang oleh Sultan, disahkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah menjadi UU No 19 Tahun 1950.

Hal ini pun selalu ditegaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam setiap kesempatan berbicara terkait dengan RUU keistimewaan Yogyakarta.

Wajar memang, apabila kita melihat perjalanan sejarah bangsa sejak sebelum merdeka sampai saat dimana bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, Yogyakarta sebagai sebuah wilayah kerajaan tidak dapat dilupakan begitu saja. Wilayah yang diakui pula oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai wilayah yang berdaulat. Oleh karenanya, ketika pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, semakin mempertegas bahwa eksistensi pemerintahan wilayah Yogyakarta sudah dilebur ke dalam satu kesatuan dengan pemerintahan NKRI.

Dan inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan rancangan undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Meletakkan batu pijakan dengan tetap melihat keistimewaan sebagai bagian yang melekat. Dan hal ini tidak boleh disamakan dengan keistimewaan daerah lainnya seperti Aceh dan Papua. Atau bahkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

D.I. Yogyakarta memiliki kekhususan yang benar-benar tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Eksistensi pemerintahan kerajaan masih dipegang sebagai wujud eksistensi budaya yang masih dipertahankan. Jangan sampai keistimewaan menjadi hambar dengan RUU yang hanya mengedepankan aspek struktural pemerintahan negara belaka. Tradisi, budaya dan kekhususan adalah milik setiap warga masyarakat. Ketika hal itu bersinggungan dengan tatanan sosial yang mengkikis kultur tersebut, maka tidak dapat dipersalahkan apabila keresahan timbul didalamnya.

Dan inilah yang perlu di jaga oleh pemerintah pusat agar kelangsungan pemerintahan di D.I.Yogyakarta tetap berjalan. Mengawal kedaulatan rakyat Yogyakarta sebagai wujud pengejawantahan makna demokratisasi. Tidak sekedar membuat undang-undang keistimewaan tanpa melihat hal ikhwal apa yang menjadi titik keistimewaan itu sendiri. Dan jawaban atas keistimewaan itu hendaknya bisa kita lihat dari hasil pembahasan RUU Keistimewaan DIY yang akan dibahas di DPR.

Perpanjangan masa jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY hendaknya tidak dimaknai sebagai bentuk politisasi amanat rakyat. Perpanjangan jabatan sebagai jembatan dalam menuntaskan RUU Keistimewaan DIY diharapkan tidak hanya untuk mengulur waktu saja tetapi kembali digunakan untuk menjaring aspirasi rakyat Yogyakarta, agar hasil dari RUU Keistimewaan tersebut tidak cacat di mata rakyat. Tidak menjadi demokratisasi massal yang mengkikis hak setiap warga negara.

Hari ini Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY diserahkan (secara resmi baru hari ini, 08 okt 2008) oleh Presiden kepada Sri Sultan dan Sri Paku Alam agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan pemerintahan di DIY.

Demokrasi adalah simbol kedaulatan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan itu yang harus dipegang oleh pemerintah dan DPR dalam merumuskan keistimewaan Yogyakarta. Apa yang di inginkan masyarakat Yogyakarta dengan keistimewaa itu, harus ditanyakan kembali kepada rakyat. Wujud/bentuk dan konsep keistimewaan adalah hal krusial dalam rancangan undang-undang ini, maka tidak ada salahnya apabila semuanya dirumuskan kembali sesuai dengan keinginan rakyat.

Dari sudut RSUD Biak Numfor

2008-10-06T03:02:00.002+09:00

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Numfor beralamat di Jl Sriwijaya Ridge 1, Distrik Samofa, Biak. Dengan luas areal yang cukup untuk ukuran RSUD daerah, dilengkapi dengan beberapa lokasi bangsal, ruang operasi khusus, dan beberapa ruang khusus dengan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan bangsal yang pemakaiannya dilakukan secara masal, rasanya layak kalau RSUD ini menjadi salah satu tempat rujukan pasien dari beberapa kabupaten di sekitar pulau Biak.

Peralatan medis yang lebih lengkap dibanding dengan RS di kabupaten lain membuat RSUD Biak tidak saja menjadi tempat rujukan, tetapi juga menjadi pusat penanganan penyakit yang memiliki spesifikasi khusus, HIV AIDS salah satunya.
Namun sebagai RS di daerah terpencil, RSUD Biak juga mengalami kendala klasik dalam penyediaan pelayanan kesehatan, yakni kekurangan dokter untuk spesialiasi khusus. Karena kendala tersebut. RSUD Biak masih kesulitan dalam menangani penyakit tertentu sehingga untuk tidak pencegahan dan perawatan, masih dilakukan oleh dokter umum yang notabene kurang memiliki spesialisasi terhadap penyakit tertentu.
Keluar dari hal teknis terkait dengan kelengkapan tidak medis dalam melayani masyarakat, rasanya tidak ada salahnya melihat pemeliharaan kondisi fisik bangunan dan tingkat kebersihan.
Entah karena alasan kekurangan tenaga teknis lapangan, atau ketersediaan dana pemeliharaan dan kebersihan yang minim, sepertinya tingkat kebersihan di RSUD Biak masih jauh dari baik. Standar kebersihan sebagai tempat perawatan dan pengobatan rasanya masih jauh dari memadai.
Kesadaran akan pentingnya kebersihan rasanya masih perlu ditanamkan kepada setiap pengunjung dan penghuni RSUD.
Ketika menginjakkan kaki di dalam kompleks RS, kita dapat menjumpai beberapa sudut yang rasanya jauh dari perawatan. Sampah dan rerumputan bertebaran disetiap tanah lapang. Bahkan untuk tempat pembuangan sampah pun dibiarkan begitu saja dengan berbagai kotoran berserekan dilantai dan sudut-sudut tempat yang tidak terjamah pegawai kebersihan.
Hewan peliharaan pun dibiarkan bebas berkeliaran disetiap lorong RS sehingga kenyamanan dan kebersihan dirasa masih belum memadai sebagai sebuah RS yang menjadi rujukan RS atau klinik kesehatan lainnya.
Hal ini tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pengelola RS, sehingga korelasi antara kesehatan dan kebersihan tidak saja menjadi milik penghuni RS tetapi menjadi contoh bagi masyarakat bahwa kebersihan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan begitu saja.
Sudah waktunya untuk maju dan tumbuh menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar mumpuni. Tidak saja dalam penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan/medis tetapi memperhatikan juga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kesehatan it sendiri.

Dari Krisis AS sampai Gedung DPR

2008-10-04T03:22:00.005+09:00

Apakah ini awal dari resesi global? Krisis finansial di AS rasanya cukup menyita perhatian dunia, bahkan negara-negara di eropa pun sejak dini sudah melakukan antisipasi untuk menahan kemungkinan terburuk sebagai akibat krisis finansial di AS. Bahkan kepala perbankan di negara-negara Eropa, secara tegas mendesak DPR AS atau House of Representatives untuk segera menyetujui rencana pemerintah AS ( George W Bush ) yang meminta kucuran dana talangan atau bailout senilai US$ 700 miliar untuk menghindari krisis “kejatuhan” ekonomi AS yang kedua setelah sebelumnya tragedi ekonomi great depression pada tahun 1929 yang membawa rakyat AS kepada ambang kemiskinan massal.

Krisis yang terjadi sebagai dampak dari kredit macet dalam bisnis properti (perumahan) oleh perbankan nasional AS maupun perbankan eropa yang bermain dalam pasar modal AS tersebut, memaksa pemerintah AS untuk campur tangan agar perekonomian nasional tetap stabil meski tindakan penyelamatan perbankan itu harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Menggunakan pajak untuk dana talangan perbankan yang notabene berorientasi provit, ketika hendak mengucurkan dana ke bisnis properti. Kondisi semakin menyulitkan ketika perbankan harus membayar dana kepada kreditur sedangkan modal cadangan perbankan masih dalam bentuk kredit macet di sektor properti. Tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan membuat sektor properti semakin lesu, bangunan fisik terbangkalai dengan resiko penyusutan dan biaya perawatan yang tetap harus disediakan membuat perbankan yang mengucurkan modal pinjaman semakin goncang.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia ketika mengalami krisis finansial perbankan nasional tahun 1998 lalu. Waktu itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai bentuk kebijakan untuk menyelamatkan perbankan swasta nasional. Namun, karena kebijakan yang tidak diawasi secara ketat, BLBI menjadi ajang “bagi-bagi duit” oleh konglomerat perbankan yang menerima bantuan tersebut. Rakyat yang sejak awal pesimis dengan kebijakan tersebut semakin terpuruk dengan kondisi yang tidak juga berubah meski trilyunan rupiah digelontorkan untuk menyelamatkan perbankan nasional. Restrukturisasi hanya omong kosong belaka, talangan BLBI diselewengkan begitu saja tanpa ada pengawasan jelas dari pembuat kebijakan. Yang terjadi kemudian adalah semakin terpuruknya kondisi ekonomi, rush terhadap sistem perbankan nasional tetap memukul perekonomian secara menyeluruh

Yang membedakan dengan Indonesia adalah pertama, krisis di Indonesia tidak berdampak pada negara manapun selain Indonesia sendiri, sedangkan krisis finansial di AS saat ini dapat di ibaratkan sebagai tsunami ke dua setelah Aceh. Tsunami ekonomi yang berpusat di AS tapi akan berdampak secara global. Bahkan kepada negara-negara yang menyatakan diri tidak akan terpengaruh oleh krisis finansial AS. Kedua, kepentingan politik di AS cenderung mengerucut pada tarik ulur legitimasi, bukan pada arogansi untuk meraih kekuasaan seperti yang terjadi di Indonesia. Meskipun ada, tarik ulur politik di AS cenderung lebih elegan dibandingkan dengan Indonesia. Lebih sistemik dan terkonsep dengan jelas. Parlemen pun memiliki wibawa dalam menentukan setiap kebijakan sehingga produk yang dihasilkan memang benar-benar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Dampak yang paling jelas akan terjadi di Indonesia adalah, turunnya volume ekspor ke AS, terhambatnya arus investasi dari AS dan penarikan kembali pinjaman dalam bentuk dolar AS yang akan mempengaruhi fluktuasi rupiah. Kalau tidak belajar dari pengalaman krisis 1998, Indonesia akan terpengaruh oleh gelombang krisis finansial di AS tersebut.

Apalagi menjelang Pemilu 2009 yang akan datang, tarik ulur kepentingan politik akan semakin merunyamkan kondisi nasional. Tekanan kepada pemerintah yang kadang tidak rasional akan menjadi makanan sehari-hari di media apabila para elit politik tidak sama-sama melihat kepentingan yang lebih besar.

Kebiasaan elit politik kita yang tidak pernah hilang adalah, mengkritik tanpa bisa memberi solusi yang komprehensif. Berdialektika hanya untuk mencari popularitas demi kepentingan sesaat.

Dan tak luput pula ketika kita menoleh ke tempat wakil rakyat berada, penyusunan kebijakan pun bisa menjadi sarana untuk meraup rupiah. Loby dan kompromi menjadi makanan sehari-hari meski harus mengesampingkan kepentingan rakyat.

Masih hangat diingatan kita tentang kasus suksesi Miranda S. Goeltom dan anggota Komisi IX dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, polah anggota DPR dengan petinggi BI untuk memuluskan undang-undang BI, penangkapan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Iqbal saat menerima uang Rp 500 juta dari Billy Sundoro, bos PT First Media Tbk, perusahaan yang terkait dekat dengan Grup Lippo dalam kasus dugaan praktek monopoli siaran Liga Enggris PT Direct Vision yang dilaporkan oleh Indovision, Tekomvision, dan PT Indosat Mega Media (IM2).

Pembahasan UU Mahkamah Agung, undang-undang tentang Pemilu dan masih banyak produk “gagal” undang-undang yang telah disahkan atau pun masih dalam pembahasan di gedung dewan yang terhormat.

Bagaimana akan membangun sistem yang benar apabila dalam perjalanannya saja sudah banyak terjadi hal yang a moral!?

Entahlah, bagaimana wajah bangsa Indonesia yang akan datang apabila sikap dan mental para pejabat publik masih seperti sekarang ini. Perlukah diajarkan penataran P4 untuk mereka? Atau Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral Pancasila seperti ketika kita masih duduk dibangku sekolah?

Kita refleksikan bersama...

Geram, meski jauh dari kota itu.

2008-09-27T04:09:00.010+09:00

Waktu sudah menunjukkan pukul 03.00 WIT, meski mataku sudah capek seharian didepan komputer, rasanya belum puas juga klik browser kesayangan ini untuk merujuk ke belahan dunia sana. Kota “napak tilas” yang sampai detik ini masih membuatku jungkir balik dengan berbagai nostalgia yang selama ini ada. Merenda kembali masa dan masa yang membentang sekian lama ketika aku masihlah aku yang tanpa status jelas. Bukan sarjana, bukan pekerja, bukan pula usahawan. Tapi entah dengan kata apa aku harus mendefinisikan kehidupanku selama di jogja. Yang jelas, diantara riuh rendah kota, gemericik air disudut sana aku membangun kehidupan dengan berlahan. Menapak dengan kaki yang masih enggan untuk melangkah. Melihat dengan mata yang makin terasa buram.

Masih dikursi yang sama, PC yang sejak semalam tidak pernah turn off, menyelami kata demi kata tentang jogja, tentang torehan masa lalu jogja. Membaca satu demi satu segala hal yang terkait tentangnya. Bukan hanya sekedar merasa memiliki, merasa sebagai bagian dari sampah untuk kota tercinta, tapi bangga dengan apa yang ada padanya. Menepis kenyataan bahwa jogja tidak lagi senyaman dulu, tidak seramah yang tergambar dalam guratan masa yang lalu. Tidak lagi setulus kehidupan lalu yang selalu nyaman untuk setiap jiwa yang bertandang. Jogja sudah usang, jogja sudah lebur dengan tuntutan hidup. Iya, meski begitu…masih ada senyum disana, masih ada identitas yang coba dipertahankan.

Memangkas kait yang makin menyengsarakan. Geram dan geram bukan hanya dikepala, tapi juga diranah kehidupan nyata. Mengapa jogja dilupakan orang? Mengapa jogja tidaklah menjadi seistimewa dulu? Lalu apa yang harus dilakukan? Mengapa penghargaan terhadap sejarah pupus oleh gersangnya politik kekuasaan? Makin membuat geram, makin tidak bisa berfikir jernih. Makin meraba apa yang akan terjadi bila… dan bila….

Wajah kota jogja dengan kota lain memang sebentuk, tapi apa yang mengiringi selama ini tidaklah bisa disamakan. Jogja adalah jogja, meski mulai terkikis oleh kerakusan kebutuhan ekonomi, tapi tetaplah apa yang ada disana tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Sejarah mencatatnya, sejarah melukiskan bahwa jogja adalah bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Kota istimewa yang tidak sekedar istimewa. Nilai dan norma yang ada bukanlah bentukan instan kehidupan manusia, tetapi pembelajaran hidup dan tonggak sejarah yang turut meretas berdirinya sebuah bangsa. Ah, dimanakah otak para penguasa disana? Mengapa RUU keistimewaan diandang hanya sebagai sebentuk piagam konstitusi belaka? Jogja tidak membutuhkan penghargaan, tapi sudah sewajarnya diberi sedikit tanda bahwa apa yang sekarang ada adalah bagian dari sekelumit cerita dan tetesan darah yang tak pernah dihargai. Tidak layak’kah untuk ditulis dengan tinta emas, terhadap apa yang telah terjadi di bumi jogja tempo dulu?

Lagunya Cake, I Will Survive yang baru aku dengar seakan hanya sebentuk syair lagu belaka. Demikian juga’kah kenyataan yang akan terjadi dengan jogja? Hanya sebait syair hidup tentang dongeng masa lalu. Dongeng perjalanan bangsa yang tidak bisa menghargai sejarah!? Tinggal menunggu waktunya saja, detik setelah tanggal 09 oktober 2008 dimana Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DI. Yogyakarta selesai masa jabatannya. Menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap kelangsungan pemerintahan di propinsi DI. Yogyakarta.

Tapi sudahlah, sekarang aku hanya bisa melihat dari seberang, mengikuti apa yang terjadi dari sudut mata saja. Berharap yang terbaik untuk kota tercinta.

NB: foto dari tembi.org

Kembali padamu, sudut kota....

2008-09-12T19:39:00.010+09:00

Inget temen-temen lama, kost Hadi Djaya yang selama ini menjadi tempat berteduh dan mencari makan selama hampir 10 tahun. Miris memang, masa kuliah habis begitu saja diantara sekian waktu yang tersisa. Banyak kisah menyertai, banyak suka duka mengiringi. Banyak rindu, banyak kenangan yang terpendam diantaranya.
Yach, satu sisi kehidupan yang membentukku untuk menjadi lebih berani menatap hari esok, keluar dari bayangan semu dan menapaki masa yang entah akan sampai dimana muaranya.

Bersama mereka ada suka, ada semangat kebersamaan yang tak pernah hilang sampai detik ini. Rasa saling mengerti, memahami dan menjaga kebersamaan meski jarak memisahkan masing-masing, membuat kenangan bukanlah kenangan belaka, tapi bayangan nyata yang membangkitkan semangat untuk terus membangun kerbesamaan. Bertanya kabar dan berbagi cerita tentang kisah yang kini sudah saling berbeda. Menebar tawa dengan rasa yang sama, jiwa yang sama dan keinginan yang sama untuk selalu berbagi.

Selamat menapaki alur kehidupan yang baru kawan, katakan pada mereka bahwa kalian pernah ada disana, disudut yang mendewasakan kita.
Hadi Djaya, sudut kota yang akan selalu hidup dan menebar senyum ketika pikiran membawa kembali pada kenangan bersamamu.
Do the best... GBU All

Inikah Idealisme?

2008-09-09T16:09:00.004+09:00

"........ Txxs (09/09/2008 11:37:01) : mendingan ngelih timbang kelimpahan duit sing kudune iso dirasake wong sak indonesia (lebih baik lapar, daripada kelimpahan uang yang seharusnya dirasakan masyarakat Indonesia)

"......." Txxs (09/09/2008 11:39:59) : aku wis ora duwe opo2 (aku sudah tidak punya apa-apa)

Txxs (09/09/2008 11:40:06): gari idealisme neng ndasku (tinggal idealisme yang ada dikepala) ........"

Petikan percakapan dengan seorang kawan yang sampai detik ini masih sulit untuk dimengerti. Bergelut dengan ide, pemikiran dan konsistensi yang kadang harus mempertaruhkan jati diri untuk tetap melihat hitam adalah hitam, putih adalah putih. Bertahan diantara sempitnya ruang idealisme dalam masyarakat saat ini.

Sulit, berliku, dan kadang harus bertaruh dengan hidup untuk menjadi orang yang konsisten dengan adanya ketidakadilan, ketimpangan dan kesewenang-wenangan.

Yach, berharap terhadap sesuatu yang temaram kadang mengharuskan kita untuk bertaruh dengan berbagai macam kenyataan hidup. Melihat dengan apa adanya, merasakan seperti apa yang memang harus dirasa.dan membela sesuatu yang memang pantas untuk dibela.

Semoga makin banyak orang yang sadar dengan idealisme. Berdiri diantara ketimpangan dan kemapanan. Mengasah nurani menjadi lebih peka terhadap apa yang ada didepan mata.

Piramida Kehidupan

2008-09-06T00:20:00.003+09:00

Kehidupan memang tidak bisa ditebak seperti saat kita bermain teka teki atau bersimulasi dengan permainan anak – anak. Begitu rumit dan kadang menyesakkan ketika apa yang terjadi sungguh diluar harapan. Meski segala sesuatu bisa dinikmati seiring dengan berjalannya waktu, tapi waktu tidak mungkin selamanya menjadi patokan untuk sebuah kehidupan. Waktu bukanlah Tuhan yang membuat kehidupan itu ada, bukan pula sepasang mata kaki yang selamanya bisa diandalkan. Begitu cepat berubahnya hidup kadang membuat kita lupa dengan apa yang kita lalui ketika kehidupan itu kita rasakan stagnan. Menjadi muskil dengan keadaan yang sebenarnya pernah pula kita alami. Wajarkah? Atau karena logika yang sudah berubah dalam menterjemahkan rotasi kehidupan?

Ah, sulit rasanya menjelaskan bagaimana dan mengapa kehidupan itu mewujud dalam diri seseorang dan membentuk sesuatu yang kadang diluar logika materiil (psikologi imaginatif). Terlalu sederhana kalau hanya dikisahkan seperti dongeng tentang si kancil yang mencuri ketimun, atau mitologi lain yang melekat dalam benak anak – anak kecil pada jamannya. Tapi juga tidak serumit membicarakan psikologi transformatif atau hermeneutika. Segala sesuatunya menjadi rumit dan sulit ketika dipandang dari sudut pandang yang analogis. Dan sebaliknya, akan begitu sederhana bila dipandang dengan sudut pandang harafiah tanpa dialektika berkepanjangan.

Kembali lagi, semuanya tergantung dari mana kita melihatnya. Mempersepsikan tanpa menghilangkan makna sebenarnya.

Satu contoh riil, ketika perjalanan jalinan kasihku selama 3 tahun (meski dengan dinamika yang kadang rumit) tapi setelah beberapa waktu berlalu, ternyata ada banyak hal yang bisa ditarik benang merahnya. Menilik satu persatu bagaimana kehidupan itu membuat hirarki tersendiri tanpa aku sadari. Membentuk piramida kilas balik dan prototipe yang sangat jelas ketika segala sesuatunya direnungkan dengan pikiran jernih. Tanpa harus mempersalahkan satu sama lain, tetapi melihat kehidupan dibalik sebuah kisah. Melihat ringkas cerita dibalik suka duka. Dan semakin jelas terlihat bahwa bukan waktu yang menentukan semuanya itu. Bukan waktu pula yang mengakhiri jalinan kasihku dulu, tetapi kehidupanlah yang membentuk bangunannya sendiri tanpa aku dan dia (ex-pacar) sadari. Dan itulah yang sekarang mewujud dalam sebentuk bangunan baru dimana segala sesuatunya berubah tanpa aku sadari. Tapak baru yang awalnya belum tergambar sama sekali dalam benak. Ringkas tapi padat tanpa meninggalkan makna nohtah hidup yang selama ini dilalui.

Semakin sadar, semakin mampu memahami bahwa apa yang selama ini ada didepan mata bukanlah skema hidup yang sesungguhnya. Masih ada banyak goresan yang masih belum jelas, temaram dan kadang harus berputar – putar dengan logika kemanusiaan (meski kadang egois) yang serba terbatas.

Seperti yang ditulis mas A. Indra, “Ing samubarang gawe aja sok wani mesthekake, awit akeh lelakon kang akeh banget sambekalane sing ora bisa dinuga tumibane.“Dalam setiap perbuatan hendaknya jangan sok berani memastikan, sebab banyak sambekala (halangan) yang tidak bisa diramal datangnya pada “perjalanan hidup” (lelakon) manusia”. Makin jelas bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang pasti, bukan pula sesuatu yang absurb, karena kehidupan dan hidup adalah medio rasionalisasi jangkauan kemanusiaan dan ke”hakikian” sang khalik.
Mari belajar tentang kehidupan, dan belajar pula dari kehidupan. Meretas kemanusiaan dengan logika dan menitik ke”hakikian” dengan kesadaran.

Terbawa, bernostal-gila

2008-08-14T17:17:00.000+09:00

Masih dengan kaki yang sama, dengan jiwa yang sama aku menapaki hari – hari di pulau yang asing ini. Berlahan mencoba menerka setiap peristiwa, menikmati rasa yang coba menyapa.

Iya, disini aku berada, disini aku bangun kembali setelah tidur panjang dengan kenyamanan semu. Jogja sudah memberiku banyak sekali bekal, menawanku dengan keindahannya. Tapi, mungkinkah semu untuk saat ini? Mungkinkah jogja hanya menghipnotisku? Atau, aku saja yang selama ini pura – pura tertidur!? Ah, diantara sadar dan tidak sadar…. Diantara bersyukur dan bergumam. Semuanya sudah aku lalui dengan selaksa rasa.

Jejakku terhapus samudra raya, terhempas gulungan ombak yang senantiasa menawarkan keangkuhan. Keangkuhan yang lembut, gemericik yang menggulung, gulungan yang menafikan alam raya.

Semuanya sudah tergariskan, terlukis dalam gurat hidup yang tak semestinya dipungkiri. Biarkan berlalu, menghapus dusta dan nafsu, menghempas rasa dan suka cita. Mengubur cinta dan keangkuhan.

Jejakku tak kentara lagi, tak berbentuk seperti gulungan ombak disana. Jauh terhempas bersama tingginya gelombang samudra raya.

Ah, kotaku sekarang mungil, berotasi bersama pagi yang menjemput pagi kembali. Mengubur petang bersama petang. Berlalu dan berjalan selalu, tak seperti waktuku yang dulu.

Tak ada lagi noda, tak ada lagi lenguhan nafsu dipetang dan menjelang pagi. Tak ada, ya…tak ada lagi. Indah, dan indah dengan sendirinya. Bebas dan bebas sebebas bebasnya.

Mmmmm, alunan lagu Katon Bagaskara dan Doel Sumbang membuatku terbuai dengan nostal-gila… yogyakarta… kota yang selalu tersenyum ditengah pengapnya suasana…

Hari Kartini

2008-04-21T10:53:00.000+09:00

Kasih sejati seorang Ibu, kasih sejati seorang perempuan, kasih yang tulus seorang berhati Ibu.... Semoga tidak sekedar emansipasi, tapi lebih pada pembentukan karakter manusia yang penuh penghargaan terhadap kemanusiaan.

Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia.

Nostalgia "Bumi Manusia"

2008-04-14T02:51:00.001+09:00

Sore tadi sempet jalan-jalan ke “shopping”, gudang bukunya jogja yang tidak saja menyediakan buku-buku bekas, majalah, kliping, tetapi juga buku-buku baru dengan berbagai kajian ilmu. Melihat banyak sekali buku-buku baru dengan judul dan tema yang beragam, mataku kembali tertumbuk pada tumpukan buku tebal yang seakan tidak asing lagi buatku.

“Anak semua Bangsa...!!!! “ “Jejak Langkah...!!!” yach, dua buku dari 4 buah buku yang lebih sering disebut dengan rangkaian “Tetralogi Buru”. Aku raih dan membolak balik untuk mengembalikan ingatan akan isi buku-buku itu. Meraba kembali rangkaian cerita dibalik fenomenal-nya karya (Alm) Pramoedya tersebut meski belum sempat menyelesaikan kisah dibalik Rumah Kaca.

Aku tanya ke sang penjual buku pertama, Bumi Manusia yang merupakan titik awal dari kisah panjang pergulatan ide sang maestro Pramoedya dalam tetralogi. Ternyata sudah tidak tersedia, dan dengan mimik wajah kecewa aku telusuri lorong penjaja buku satu demi satu, tapi tetap saja nihil.

Yach, tujuan terakhir adalah toko buku deket kompas jogja yang paling lengkap diantara toko buku lainnya. Yupe, akhirnya dapat juga buku itu meski dengan harga yang sedikit mahal dibanding kalau beli di shopping.

Pulang, membuka kembali lembar demi lembar dengan sedikit ingatan yang masih tersisa bagaimana alur cerita dibalik buku tebal itu. Nostalgia dengan Minke, Nyai Ontosoroh, serta Anneliesse sang anak serta tuan Millema dengan gambaran sisi pribadi masing-masing. Menarik dan tetap penuh gelegak yang sulit untuk dilukiskan. Gambaran dan ilusi pikiran yang seakan terbawa pada kisah mereka yang tidak hanya penuh dengan intrik tetapi juga nilai kemanusiaan yang sungguh dalam. Membaca sang penulis melalui tulisan, membaca watak dibalik rangkaian kata.

Ah, yang jelas aku masih ingin membaca lagi semua kisah dibalik ribuan kata dalam buku itu. Menukik kedalam dan menemukan kembali apa yang pernah aku dapat setelah membaca rangkaian tetralogi itu. Sekarang tidak hanya meminjam, tapi aku ingin memiliki satu demi satu meski dengan jangka waktu yang belum jelas kapan semuanya akan terbeli.

Belajar lagi dan lagi....melupakan waktu yang selama ini hanya berkutat dengan alur tak jelas. Biar tak lagi sunyi karena kealpaan dan kesalahan, tetapi mengalir kembali dan menyusuri lagi apa yang dulu pernah aku tinggalkan.

Bersikap bijak terhadap film "Fitna".

2008-03-31T10:35:00.000+09:00

Film “Fitna” yang digarap Geert Wilders menggemparkan dunia internasional dan seakan tidak dapat dibendung berbagai komentar positif dan negatif atas diluncurkannya film tersebut. Situs http://liveleak.com/ yang awalnya telah mempublikasikan film tersebut pun serta merta menutup share video film tersebut dengan tujuan agar keresahan yang muncul tidak semakin besar.

Pemerintah belanda yang sejak awal sudah mengantisipasi pun seakan dibuat harus turut bertanggungjawab dengan dirilisnya film tersebut. Hal ini semakin jelas bahwa mereka (belanda) pun tidak menginginkan film tersebut beredar. Bahkan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende menyatakan "Kami yakin [film] itu tidak memiliki tujuan lain, kecuali menyinggung,"(http://www.bbc.co.uk/indonesian/)

Dunia seakan dibawa ke ajang perang opini dimana dengan adanya film tersebut, seakan umat Kristiani melakukan penetrasi negatif dengan cara-cara yang tidak elegan. Menafikan hukum HAM Internasional yang memberi kebebasan setiap ras, suku dan agama berkembang tanpa adanya intimidasi. Film tersebut seolah menyudutkan kaum muslimin dan memaksa kaum Kristiani untuk memberi pembelaan dengan caranya sendiri meski sebenarnya bukan itu yang seharusnya dilakukan. Opini digiring untuk terjadinya silang pendapat antar umat beragama, terlebih dalam negara yang religiusitas masih dijaga untuk kepentingan heterogenitas dan kesamaan hak didepan hukum kenegaraan. Kearifan dibawa kedalam nuansa ekslusifitas yang mengharuskan mengedepankan dalil-dalil agama untuk memberi pembenaran.
Hendaknya kita menyikapi film tersebut dengan cara dan pemahaman yang tepat, mengedepankan rasionalitas tanpa terkontaminasi dengan asumsi-asumsi yang salah dalam menterjemahkan maksud dibalik rilisnya film tersebut. Jelas..!!! Film tersebut tidak hanya melukai kaum muslim, melainkan seluruh umat manusia yang merasa dirinya memiliki keberpihakan terhadap hakekat keTuhanan. Menyajikan aura permusuhan diantara pemeluk agama yang akhirnya akan terjadi sikap saling menyalahkan.

Jangan sampai kita sebagai warga bangsa “Indonesia” terjebak dalam hal itu. Kita sikapi kehadiran film tersebut dengan kepala dingin, menempatkan sikap saling toleran sebagai sesuatu yang lebih tinggi dibanding hanya menyikapi secara emosional film tersebut tanpa melihat lebih jauh apa yang sebenarnya harus dikedepankan sebagai warga yang menjunjung tinggi pruralitas.
Apa yang dilakukan sebuah sekolah Muhamadiyah di Sawangan, Muntilan, sepertinya cukup baik untuk dilakukan, dimana siswa diajak untuk melihat film tersebut tetapi diberikan pemahaman bagaimana seharusnya menyikapi film tersebut secara proporsional, mengambil hikmah dan kemudian mengajak anak didik mereka agar tidak cepat terprovokasi dengan film dengan muatan yang tidak sehat untuk pruralisme dan membangkitkan kebencian seperti itu.

Jujur, sebagai pribadi pun saya menyayangkan kehadiran film tersebut, yang secara tidak langsung membawa ketakutan akan terjadinya sikap saling curiga dan memperdalam sikap eksklusif yang pada akhirnya akan memunculkan gerakan sosial religius yang tidak sehat.
Marilah belajar untuk menjadi umat yang sungguh beriman tanpa harus bersikap saling curiga, menyikapi provokasi sebagai bagian dari pendewasaan iman dan hubungan kemasyarakatan yang semakin erat. Mari belajar bersama...

Pernik Paskah: Pembubaran rencana Malam Paskah di Tulangkuning

2008-03-26T09:47:00.000+09:00

Tuhan tak lewat di Tulangkuning?

Isak tangis itu pun akhirnya pecah. Para Ibu yang mendominasi kapel dipinggir lapangan di kampung Tulangkuning, Parung, Bogor, Jawa Barat, sabtu malam lalu, tak kuasa menahan air mata. Beberapa pria tak bisa menyamarkan raut merah dalam tatapan mata mereka. Bahkan sang Pastor pun ikut tergetar dalam kalimat – kalimatnya.
Beberapa kali misa malam Paskah dalam kapel yang tidak lebih luas dari dua rumah berukuran sederhana itu sempat terhenti. Sampai akhirnya misa, atau yang lebih tepat disebut renungan, itu pun dibuat tuntas dalam isak yang lebih keras.
Malam Paskah di kapel Paroki Santo Johannes Baptista itu nyata tak sesemarak ditempat – tempat lainnya pada malam yang sama. Dibawah guyuran hujan gerimis, mereka satu per satu masuk ke kapel dalam sepi.
Panggung altar dimuka kapel, dipinggir lapangan, urung di hias. Sebagian umat yang datang pun harus kembali pulang, atau mencari gereja lain yang jaraknya bisa puluhan kilometer.
Malam itu, di Tulangkuning, misa malam Paskah akhirnya diganti menjadi sebatas renungan oleh umat yang masih bertahan. Tak ada lagu – lagu sukacita seperti yang biasa mengiringi perayaan Tuhan lewat atau keselamatan manusia pemberian Tuhan pada malam itu. Yang tersisa hanya usapan air mata. “Kita harus tetap kuat dan tabah” begitu kata sebagian umat.
Sabtu siang lalu sekitar 200 pemuda yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Remaja Muslim menggeruduk kesana. Tenda yang sudah siap dihalaman kapel terpaksa dibongkar sebelum waktunya. Mereka berteriak, berseru dan mengancam. “Pokoknya gereja dan segala kegiatannya tidak boleh ada disini,” begitu kata Alfonsius Sutarto, Pastor paroki setempat, mengulangi seruan itu.
Menurut Indarto,umat paroki, warga yang berunjuk rasa tidak berasal dari lingkungan sekitar kapel. “Kami sudah melakukan sosialisasi dengan warga sini dan melibatkan mereka dalam ketertiban sejak Minggu Palem (16 Maret) lalu,” ujarnya sambil menambahkan, “Minggu, Kamis (Putih) dan Jumat (Agung) kami bisa melakukan misa.”
Alfonsius mengungkapkan, ada 2. 500 jiwa yang bisa ditampung di sana untuk beribadah. Mereka selama ini menumpang disebuah area restoran di Kecamatan Lebak Wangi ditepi jalan raya Parung. Di sana boleh dibilang misa digelar dibawah rindang pepohonan.
Cita – cita untuk menggelar peribadatan di “rumah” sendiri sudah dirintis sejak enam tahun lalu di Tulangkuning. Meski tempat ini pun kondisinya tidak lebih baik karena 6.000 meterpersegi luas tanah yang dimiliki sebagian besar masih berupa lapangan rumput.
Di sini mereka mengandalkan tenda – tenda parasut dengan altar sederhana diatas panggung papan. Meski begitu, umat sangat antusias. “Mudah – mudahan kami bisa disini terus”, kata umat saat misa Minggu Palem lalu.
Sayang, Sabtu lalu harapan mereka pupus. Benih cita – cita memiliki gereja sendiri terinjak kembali. “Kalau sudah begini, rasanya sulit,” kata Alfonsius seusai renungan.

Salinan dari ; Koran Tempo, Selasa 25 Maret 2008, Edisi No. 2431 Tahun VII halaman A6. Atau silahkan baca di http://www.korantempo.com

NB : Maaf kalau tulisan diatas sengaja saya tulis ulang dari koran tempo dari edisi kemaren. Bagi saya bukan hanya sebatas menyalin tulisan, melainkan lebih jauh dari esensi tulisan tersebut. Sang penulislah yang mengetahui detail kejadian disana dari kesaksian para nara sumber, tidak laik bagi saya untuk menterjemahkan tulisan diatas dalam bentuk tulisan saya kalau saya sendiri tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Yang bisa dilakukan dari tulisan itu adalah, membacanya kembali kemudian menjadikannya permenungan. Itulah yang menjadi pertimbangan saya, mengapa kemudian menyalin ulang tulisan diatas. Tulisan yang mengandung makna mendalam ketika nuansa hidup dan perayaan upacara keagamaan di pelbagai aliran keagamaan dapat berlangsung lancar tanpa ada dinamika seperti yang terjadi diTulangkuning ini. Tulisan yang menggambarkan bagaimana tekanan sosial menjadi dilematis ketika hal itu dilakukan kepada pemeluk lain yang notabene memiliki kedudukan yang sama didepan hukum.

Sebuah permenungan untuk kita semua, melihat lebih jauh bagaimana hubungan antar agama selama ini dijalin. Toleransi yang sejak dulu dibangun kadang harus tercoreng dengan sikap “menang sendiri” dan bertindak atas nama pembenaran. Sikap tidak bijak ketika hak setiap warga Negara untuk beribadah yang dilindungi Undang – undang dikesampingkan untuk tujuan yang kadang belum tentu bisa diterima oleh khalayak umum. Sebuah sikap represi yang tidak seharusnya dilakukan kepada pemeluk agama lain.
Penghargaan yang tinggi terhadap perbedaan seakan hanya pemannis belaka ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan agama, mengintimidasi pemeluk agama lainnya dengan cara – cara yang tidak manusiawi.
Pertanyaannya, dimanakah hak sebagai warga Negara harus ditempatkan, ketika sebuah prosesi ibadah yang secara hukum diakui Negara, diperlakukan seperti gerombolan separatis yang harus ditumpas habis? Pihak yang berwenang hendaknya menempatkan diri secara proporsional dalam kasus ini. Melihat kebenaran hakiki dibalik kebenaran hukum negara.
Semoga mata kita dibukakan untuk lebih peka terhadap berbagai gejolak sosial yang seringkali muncul. Perbedaan itu indah, kalaupun tidak bisa disatukan, biarkanlah itu berjalan seiring.