Maju Menuju Sekolah Berprestasi

belajar

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 15:03:00 +0000

coba mencoba

Sistem Pendidikan Nasional

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 02:44:00 +0000

Dikutif Dari Depdiknas

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

.: Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan terdiri atas:

1. pendidikan formal,
2. nonformal, dan
3. informal.

Jalur Pendidikan Formal

Jenjang pendidikan formal terdiri atas:

1. pendidikan dasar,
2. pendidikan menengah,
3. dan pendidikan tinggi.

Jenis pendidikan mencakup:

1. pendidikan umum,
2. kejuruan,
3. akademik,
4. profesi,
5. vokasi,
6. keagamaan, dan
7. khusus.

Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pendidikan dasar berbentuk:

1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Pendidikan menengah terdiri atas:

1. pendidikan menengah umum, dan
2. pendidikan menengah kejuruan.

Pendidikan menengah berbentuk:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA),
2. Madrasah Aliyah (MA),
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat berbentuk:

1. akademi,
2. politeknik,
3. sekolah tinggi,
4. institut, atau
5. universitas.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi:

1. pendidikan kecakapan hidup,
2. pendidikan anak usia dini,
3. pendidikan kepemudaan,
4. pendidikan pemberdayaan perempuan,
5. pendidikan keaksaraan,
6. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
7. pendidikan kesetaraan, serta
8. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:

1. lembaga kursus,
2. lembaga pelatihan,
3. kelompok belajar,
4. pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
5. majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

.: Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:

1. Taman Kanak-kanak (TK),
2. Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:

1. Kelompok Bermain (KB),
2. Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

.: Pendidikan Kedinasan
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

.: Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan keagamaan berbentuk:

1. pendidikan diniyah,
2. pesantren,
3. pasraman,
4. pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

.: Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

.: Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

**Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Istilah

Pendidikan
Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional
Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional
Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peserta didik
Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Jalur pendidikan
Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan
Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Jenis pendidikan
Kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan
Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan formal
Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal
Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal
Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan anak usia dini
Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan jarak jauh
Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Standar nasional pendidikan
Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wajib belajar
Program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Warga Negara
Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat
Kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pemerintah
Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

Menteri
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

UN SMP dan SMA April, UASBN SD Mei 2009

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 02:43:00 +0000

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2008/2009 jenjang SMP/MTs/SMPLB akan dilaksanakan pada bulan April 2009. Ujian utama dilaksanakan pada tanggal 27, 28, 29, dan 30 April 2009 mulai pukul 8.00 - 10.00, sedangkan ujian susulan dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 6, dan 7 Mei 2009. Sementara ujian utama SMA/MA dilaksanakan pada tanggal 20, 21, 22, 23, dan 24 April 2009, sedangkan ujian susulan dilaksanakan pada tanggal 27, 28, 29, 30 April 2009, dan 1 Mei 2009. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (Ka BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, ujian utama SMALB diselenggarakan pada tanggal 20,21, dan 22 April 2009 mulai pukul 8.00 - 10.00, sedangkan ujian susulan diselenggarakan pada tanggal 27, 28, 29 April 2009. Sementara ujian utama SMK diselenggarakan pada tanggal 20, 21, dan 22 April 2009 mulai pukul 8.00 - 10.00, sedangkan ujian susulan diselenggarakan pada tanggal 27, 28, dan 29 April 2009. “BSNP telah menyusun prosedur operasi standar (POS) untuk ujian kompetensi. Kisi - kisinya juga sudah disusun,” katanya saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media, Depdiknas, Jakarta, Senin (12/1/2009).

Jadwal UN Kompetensi Keahlian SMK harus selesai satu minggu sebelum UN utama dan mengacu pada ketentuan khusus tentang teknis pelaksanaan uji kompetensi keahlian. “Bagi SMK program empat tahun, uji kompetensi keahlian dilaksanakan pada tahun ke empat,” kata Mungin. Adapun Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Tahun Pelajaran 2008/2009 SD/MI/SDLB akan dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Mei 2008 untuk ujian utama dan pada tanggal 18, 19, dan 22 Mei 2009 untuk ujian susulan. Selengkapnya mata pelajaran yang diujikan untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada jenjang SMA/MA program IPA mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa Indonesia, Biologi, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, dan Kimia, sedangkan untuk program IPS meliputi Bahasa Indonesia, Sosiologi, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, dan Ekonomi.

Adapun untuk program Bahasa mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa Indonesia, Sejarah Budaya/Antropologi, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra Indonesia, dan Bahasa Asing, sedangkan untuk program Keagamaan meliputi Bahasa Indonesia, Ilmu Kalam, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Hadist, dan Ilmu Tafsir. Sementara, pada jenjang SMALB mata pelajaran yang diujikan meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, sedangkan pada jenjang SMK akan mengujikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan uji kompetensi keahlian. Pengumuman hasil UASBN SD dan UN SMP/MTs/SMPLB dilakukan serentak di sekolah/madrasah penyelenggara selambat - lambatnya pada minggu ketiga bulan Juni 2009, sedangkan pengumuman hasil UN SMA/MA/SMK/SMALB selambat - lambatnya pada minggu kedua bulan Juni 2009.

Kriteria kelulusan UASBN ditetapkan oleh setiap sekolah/madrasah yang peserta didiknya mengikuti UASBN melalui rapat dewan guru yang. Kriteria kelulusan ini mencakup nilai minimum setiap mata pelajaran yang diujikan dan nilai rata - rata ketiga mata pelajaran. “Kelulusan UASBN digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan kelulusan dari sekolah/madrasah, ” kata Mungin. Sementara, peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN, yakni memiliki nilai rata - rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata - rata UN.

Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai tersebut di atas, sebelum pelaksanaan UN. Peserta UN diberikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara. Mungin mengatakan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan pasal 68 butir b, hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan, kata dia, dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional.

Dia mencontohkan, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan tes bakat skolastik, tes intelegensil, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan kriteria pada satuan pendidikan tersebut. “Hal ini tidak hanya berlaku untuk perguruan tinggi saja, nanti untuk SMP pun masuk ke SMA tidak perlu ada tes yang materinya sama dengan UN,” ujarnya. Mungin menyampaikan, satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan ini paling lambat tujuh tahun sejak mulai berlakunya PP Nomor 19/2005. “Harapannya ke depan perguruan tinggi betul - betul akan memanfaatkan hasil ujian ini sebagai dasar seleksi penerimaan mahasiswa baru,” katanya.

Mungin menyebutkan, total anggaran untuk kegiatan UN dan UASBN tahun pelajaran 2008/2009 sebanyak Rp.376 milyar dengan rincian untuk penyelenggaraan UASBN SD sebanyak Rp.56 milyar, UN SMP/MTS/SMPLB sebanyak Rp.200 milyar, dan UN SMA/MA/SMK sebanyak Rp.120 milyar. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas Burhanuddin Tolla menambahkan, total biaya penyelenggaraan ujian termasuk Ujian Paket A,B, dan C yang diselenggarakan dua kali dalam setahun sebanyak Rp.572 milyar.

Sumber

www.depdiknas.go.id

Siapkan10 Paket Soal UN SMP/SMA

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 02:39:00 +0000

Pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan menyiapkan sekitar 10-12 paket utama soal ujian nasional untuk SMP/ SMA dan SMK. Banyaknya variasi soal ini untuk memperkecil kebocoran soal dan menghindari berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN. Koordinator UN Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi, mengungkapkan, Selasa (13/1), paket utama tersebut nantinya akan dipecah dan dicampur kembali sehingga menjadi sekitar 30 paket soal. ”Satu provinsi akan mendapatkan tiga atau empat paket soal berbeda. Dalam satu kelas juga akan dibedakan kode A dan B sehingga murid tidak dapat bekerja sama,” ujarnya. Distribusi tingkat kesulitan dan materi dari soal-soal itu sama. Hanya bentuk pertanyaannya yang dibedakan. Djemari mengingatkan agar para peserta ujian tidak termakan isu-isu kunci jawaban pada saat pelaksanaan UN mendatang. Saat ujian tahun lalu bermunculan kasus-kasus penyebaran kunci jawaban, di antaranya kasus seorang kepala sekolah sebuah SMA swasta di Makassar, AM, yang sempat ditahan di Kepolisian Resor Kota Makassar Timur karena diketahui memberi kunci jawaban kepada murid- muridnya.

Kasus lainnya adalah empat siswa sekolah menengah atas (SMA) di Kota Solo tertangkap basah sedang mengakses telepon selulernya saat UN. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bangka Belitung dalam pantauannya menemukan jawaban liar di WC sebuah sekolah. Dengan adanya paket-paket soal berbeda itu, upaya-upaya menyebarkan kunci jawaban bakal merugikan siswa sendiri. ”Sebaiknya siswa, guru, dan sekolah mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ujian nasional. Siswa tak perlu mencari bocoran soal UN karena akan percuma,” kata Djemari.

Tidak mendidik

Kasus ”tim sukses UN”, menurut Djemari, diharapkan juga jangan sampai terdengar kembali. Di suatu daerah ada guru yang niatnya mau membantu anak dengan memberitahukan jawaban. ”Ternyata soal UN berbeda walaupun di satu sekolah. Akibatnya, kunci jawaban tersebut justru merugikan murid,” kata Djemari. Secara terpisah, Ketua BSNP Mungin Eddy Wibowo dalam jumpa pers, Senin, mengatakan, ada perubahan kisi-kisi untuk UN 2009. Untuk jenjang SMP dan SMA sederajat, selain standar kompetensi kelulusan, disertakan pula standar kemampuan yang diuji sehingga murid akan lebih terarah mempelajari materi. Adapun di jenjang sekolah dasar dan yang sederajat, kisi-kisi ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) ditambahkan dengan indikator agar pembelajaran materi lebih terkonsentrasi. Soal UASBN seperti tahun lalu, hanya 25 persen yang dibuat pemerintah pusat dan 75 persen dibuat sekolah atau daerah. Kisi-kisi itu nantinya dapat diakses di situs web dengan alamat http://puspendik.com.

Sumber

Media Cetak Kompas
Oleh : Sahrudin

Kurikulum Pendidikan Nasional Sulitkan ABK

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 02:37:00 +0000

Malang, (tvOne)
Kurikulum pendidikan nasional yang diterapkan saat ini sangat menyulitkan anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK), seperti yang terjadi di sekolah-sekolah inklusi.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bimbingan Konseling (BK) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Salis Yuniardi M.Psi, Jumat, pendidikan inklusi membutuhkan kurikulum yang sensitif dan luwes, yakni proses pendidikan yang menghargai dan berusaha mengembangkan potensi setiap siswanya.

“Kebutuhan sekolah inklusi ini bukan kurikulum yang berfokus bagaimana mengarahkan siswa, agar sesuai harapan standar kurikulum yang berangkat dari sekedar bagaimana mengatasi keterbatasan siswa, tetapi berangkat dari penghargaan, optimisme dan potensi positif anak yang berkebutuhan khusus,” katanya.

Tetapi kenyataan yang ada sekarang, katanya, kurikulum pendidikan nasional masih kaku, arogan dan tidak mau mengalah. Bahkan terhadap siswa yang termasuk ABK, dimana siswanyalah yang harus mengalah dan menyesuaikan diri, bukan kurikulum yang menyesuaikan diri dengan potensi siswa.

Dosen Fakultas Psikologi UMM itu menegaskan, kondisi tersebut sangat menyulitkan anak-anak berkebutuhan khusus yang berada di kelas inklusi.

Selain kurikulum yang menjadi hambatan bagi pengembangan sekolah inklusi, kata Malis, banyak guru yang masih belum memahami program inklusi. Kalaupun ada yang paham, ketrampilan untuk menjalankannya masih jauh dari harapan. Bahkan ketersediaan guru pendamping khusus juga belum mencukupi.

Salah satu program mendesak yang harus dikuasai guru dalam program sekolah inklusi tersebut, adalah menambah pengetahuan dan ketrampilan deteksi dini gangguan dan potensi pada anak, katanya menjelaskan.

Sementara itu pakar pendidikan inklusi, Dr.Budiyanto mengatakan, pendidikan inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan, karena keberhasilan pendidikan inklusi tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif orang tua bagi pendidikan anaknya.

“Keterlibatan orang tua di sini bisa dalam penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI) dan bantuan belajar di rumah serta mengupayakan tumbuhnya rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus ini. Sekecil apapun hal positif yang dilakukan harus dihargai,” katanya menegaskan.

Kegiatan

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 01:51:00 +0000

Pengembangan Diri SMPN 3 Balaraja

Pengembangan Diri Sepakbola
Pengembangan Diri Futsal
Pengembangan Diri Paduan Suara
Pengembangan Diri BTQ
Pengembangan Diri Bahasa Inggris
Pengembangan Diri Bahasa Mandarin
Ekstrakurikuler Pramuka
Ekstakurikuler PMR
Pengembangan Diri Basket
Pengembangan Diri Volly Ball
Pengembangan Diri Menjahit

Penulis

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 01:44:00 +0000

Saya seorang pengajar TIK di sekolah Negeri 3 SMPN 3 Balaraja dan Swasta di sekolah SMK Mandiri 2 Balaraja. Sebagai pendidik saya berusaha meningkatkan kemampuan untuk belajar tentang ilmu IT, yang semakin lama semakin berubah seiring dengan perkembangan zaman. Sebagai orang yang dikatakan profesional adalah orang yang selalu belajar tentang ilmu yang ditekuninya.

Tujuan SMPN 3 Balaraja

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 01:43:00 +0000

Mencerdaskan siswa SMP Negeri 3 Balaraja yang beriman dan bertaqwa dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Motto

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 01:41:00 +0000

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.

Daftar Guru SMPN 3 Balraja

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 01:41:00 +0000

1. H.M. Ilyas Idris, S.Pd.
2. Nurdin, S.Pd.
3. Saptari, S.Pd.
4. Amaludin, Spd.
5. Buchori, S.Pd.
6. Sunarto, S.Pd.
7. Reni Nurbeti, S.Pd.
8. Drs. Agus Mulyadi, M.Pd.
9. Drs. Paidi
10. Tusilah, Am.Pd.
11. Dra. Ermiyanti Urm.
12. Bambang DP, S.Pd.
13. Taufik Rahman, MA.
14. Moh. Taslim, M.M.Pd.
15. Umardiyah, S.Pd.
16. Tugiyo, S.Pd.
17. Agus Heru P, S.Pd
18. Wayono, Am.Pd
19. Dwi Hayu, S.Pd.
20. Suparti, Am.Pd.
21. Ailiah, S.Pd.
22. Abdul Goni, S.Ag.
23. Husin, S.Ag.
24. Neni Yuningsih, S.Pd.
25. Musa, S.Kom.
26. Muh. Ida Rovani
27. Yana Suryana, S.Pd
28. Atik Nurhayati, S.Pd
29. Yeyet Damaliah, S.Pd.
30. Dahlan, S.Pd.

Visi

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 01:39:00 +0000

Terwujudnya kondisi pendidikan di SMP Negeri 3 Balaraja yang bermutu, mandiri, berdedikasi tinggi, dilandasi iman dan taqwa.

MISI

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 27 Mar 2009 01:36:00 +0000

MISI SMPN 3 BALARAJA
1. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan
kualitas keimanan dan ketaqwaan.
2. Meningkatkan prestasi siswa melalui pembelajaran yang efektif, dan kegiatan
ekstrakurikuler yang konprehensif.
3. Meningkatkan disiplin dan etos kerja marga sekolah.
4. Mengembangkan potensi, minat, keterampilan yang produktif, dan inovatif.

Standar Kelulusan Dinaikkan, Master Naskah UN Dikirim Pekan Ini

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Wed, 25 Mar 2009 14:49:00 +0000

[JAKARTA] Dinas Pendidikan di daerah tidak perlu mengkhawatirkan pengiriman master ujian nasional (UN).

Sebab, pengiriman naskah UN itu akan dilaksanakan dalam minggu ini.

"Dinas Pendidikan tidak perlu khawatir. Kami akan mengirimkan dalam minggu ini. Yang pasti, untuk daerah yang jauh kami akan prioritaskan, seperti Papua dan Ternate. Memang tidak dikirim secara serentak," kata Koordinator UN dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi kepada SP di Jakarta, Senin (16/3). Dia menanggapi pemberitaan bahwa ada sejumlah daerah yang khawatir akan keterlambatan pengiriman master UN.

Menurut dia, seperti tahun-tahun sebelumnya, BSNP akan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam penyelenggaraan UN. Mulai dari Dinas Pendidikan, perguruan tinggi (PT) hingga Kepolisian. "Bahkan, Mendiknas juga bekerja sama dengan pihak intelijen guna mengantisipasi kebocoran UN," katanya.

Dia menerangkan, pemerintah menaikkan standar nilai kelulusan UN sebesar 0,25 dibandingkan dengan tahun lalu. Peserta UN SMP dan SMA dinyatakan lulus jika mereka memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Siswa boleh mendapatkan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. "Tahun lalu, standar nilai rata-rata kelulusan 5,25," katanya.

Jadwal Ujian

Dia menyebutkan, UN tingkat SMA/sederajat akan digelar pada 20-24 April 2009 mendatang, sedangkan ujian susulan akan dilaksanakan pada 27 April hingga 1 Mei 2009.

Mata pelajaran yang diujikan untuk program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah bahasa Indonesia, Biologi, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, dan Kimia. Sedangkan, ujian untuk program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah Bahasa Indonesia, Sosiologi, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, dan Ekonomi.

Berikutnya, untuk pro- gram bahasa, pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Sejarah/Budaya/Antropologi, bahasa Inggris, matematika, sastra Indonesia, dan bahasa asing. Sedangkan, program keagamaan meliputi, Bahasa Indonesia, Ilmu Kalam, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Hadist, Ilmu Tafsir.

Djemari menambahkan, ujian nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah/SMP Luar Biasa/sederajat akan digelar pada 27-30 April 2009, sedangkan ujian susulan akan dilaksanakan pada 4-7 Mei 2009. Mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Sedangkan, UN untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan digelar pada 20-22 April 2009 mendatang, dan ujian susulan akan dilaksanakan pada 27 April hingga 29 April 2009. Mata pelajaran yang diujikan yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Matematika.

Sedangkan, jadwal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) digelar pada 11-13 Mei 2009 mendatang, dan ujian susulan dilaksanakan pada 18-22 Mei 2009. [W-12] -Suara Pembaruan-

Sekolah Dilarang Memungut Siswa, Masyarakat Dianjurkan Menyumbang

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Wed, 25 Mar 2009 14:11:00 +0000

Kudus, Jumat (20 Maret 2009)--Pemerintah telah mencanangkan pendidikan dasar gratis...

mulai 2009. Sasarannya adalah pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, serta sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah terutama yang negeri. Seiring dengan kebijakan tersebut, pihak sekolah dilarang untuk memungut siswa. Sementara masyarakat dianjurkan untuk menyumbang.

"Sumbangan sangat dianjurkan dilakukan, kalau memungut haram hukumnya. Sekolah yang maju adalah sekolah yang orang tua siswanya menyumbang dan peduli. Tugas komite sekolah bukan untuk memungut," kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo di hadapan para guru anggota PGRI pada sosialisasi Pendidikan Dasar Gratis di GOR Wergu Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (20/03/2009) .

Hadir pada acara Bupati Kudus Musthofa, Ketua Umum PB PGRI Sulistyo, dan guru-guru anggota PGRI wilayah Kudus dan sekitarnya.

Mendiknas mengatakan, mulai 2009 pemerintah telah menaikkan biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak hampir 50 persen dari sebelumnya. Biaya ini termasuk untuk BOS Buku. Program BOS ini akan dijadikan pilar untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. "Kalau dirasa masih kurang maka pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk menutupi kekurangan dana BOS. Jadi nanti ada semacam BOS daerah," katanya.

Namun demikian, lanjut Mendiknas, pendidikan gratis jangan sampai membuat masyarakat tidak mau menyumbang. Mendiknas berpendapat, pungutan berbeda dengan sumbangan. Menurut Mendiknas, kalau pungutan ditetapkan jumlah dan waktunya kapan dibayar, tetapi kalau sumbangan tidak ditetapkan jumlah dan waktunya. "Saya yakin masih banyak yang mau menyumbang terutama di daerah perkotaan. Sumbangan dimintakan bukan kepada masyarakat miskin, tetapi masyarakat yang mampu," kata Mendiknas, secara terpisah, pada acara silaturahmi dengan PB PGRI Jepara di Gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah, Jumat (20/03/2009) .*** -GIM- Untuk pengaduan dan informasi lain dapat anda kirimkan melalui: SMS : 0811-976-929 Fax : 021-5703337 Telp : 021-5707303 Surat : PO.BOX 4490 E-mail : aspirasi@diknas.go.id

DISIAPKAN 10 PAKET UN SMP/SMA

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Fri, 20 Mar 2009 14:41:00 +0000

Djemari mengingatkan agar para peserta ujian tidak termakan isu-isu kunci jawaban pada saat pelaksanaan UN mendatang. Saat ujian tahun lalu bermunculan kasus-kasus penyebaran kunci jawaban, di antaranya kasus seorang kepala sekolah sebuah SMA swasta di Makassar, AM, yang sempat ditahan di Kepolisian Resor Kota Makassar Timur karena diketahui memberi kunci jawaban kepada murid- muridnya.

Tidak mendidik

Sumber

Media Cetak Kompas
Oleh : Sahrudin

DIarsipkan di bawah: Pendidikan

Lagi Perbaikan

noreply@blogger.com (Muh Ida Rovani) — Sat, 28 Feb 2009 15:50:00 +0000

tunggu berita selanjutnya