FPBI

Safer Communities through Disaster Risk Reduction (SC-DRR)

noreply@blogger.com (FPBI) — Wed, 09 Jun 2010 03:22:00 +0000

Program Masyarakat yang lebih Aman melalui Pengurangan Risiko Bencana (Safer Communities through Disaster Risk Reduction, disingkat SC-DRR), yang merupakan kerja sama BAPPENAS and BNPB, bertujuan untuk, antara lain,mendukung implementasi UU Penanganan Bencana dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dengan dana sendiri dan dengan bantuan dana dari Department for International Development (DFID) Pemerintah Inggris.

MENDEFINISIKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Kerangka konseptual untuk mencapai pengurangan risiko bencana mencakup semua langkah yang diperlukan untuk mencegah (prefentif ) atau untuk membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak negatif ancaman bencana alam. Kerangka pengurangan risiko bencana lazimnya dibangun oleh bidang-bidang aksi sebagai berikut:

Kesadaran terhadap penilaian risiko, seperti analisis ancaman bencana dan analisis terhadap kerentanan/kapasitas;

Pengembangan pengetahuan, seperti pendidikan, pelatihan, riset, dan informasi;
Komitmen publik dan kerangka kelembagaan, termasuk aksi kelembagaan, kebijakan, legislasi, dan masyarakat;
Penerapan langkah-langkah seperti manajemen lingkungan, perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan kota, perlindungan fasilitas kritis, penerapan iptek, kemitraan dan jejaring, dan instrumen-instrumen keuangan;
Sistem peringatan dini, seperti peramalan, diseminasi peringatan, langkah-langkah kesiapsiagaan, dan kapasitas untuk bereaksi.

Program SC-DRR akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program ini bertujuan untuk, antara lain mendukung implementasi UU Penanganan Bencana yang baru-baru ini disahkan serta mendukung penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2006-2009, sebuah kerangka kebijakan untuk menyatukan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional.

SC-DRR adalah bagian dari Program PBB yang lebih besar bertajuk “Rencana Strategis Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana demi Pembangunan yang Berkelanjutan”. Keduanya dirancang untuk menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai bagian normal proses pembangunan yang terpatri di dalam fungsi-fungsi inti pemerintahan, terutama di tingkat komunitas lokal, tempat pengambilan tindakan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana baik dari segi sik, ekonomi, maupun sosial bisa menjadi lebih efektif.

Karena tak satupun individu kebal dari dampak bencana, kesadaran mengenai bagaimana risiko bencana dapat dikurangi menjadi urusan setiap orang. SC-DRR bermaksud mengenalkan ethos kerja lebih handal yang berlandaskan kepada kesadaran menyeluruh akanbudaya keselamatan sebagai norma dasar di Indonesia.

Ikhtisar dan Tujuan Proyek

Kebijakan, kerangka hukum dan peraturan terpadu mengenai pengurangan risiko bencana dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten;
Sistem kelembagaan menopang pengurangan risiko bencana yang terdesentralisasi;
Program-program edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai hubungan bencana dengan pembangunan; dan
Peragaan mengenai bagaimana pengurangan risiko bencana dapat menjadikan masyarakat lebih aman

Kantor Sekretariat SC-DRR

Jl. Tulung Agung No. 46
Jakarta 10310, INDONESIA
Email: secretariat@sc-drr.org
Website: www.sc-drr.org

Pemantauan Banjir dan Longsor di Indonesia

noreply@blogger.com (FPBI) — Fri, 15 Jan 2010 08:10:00 +0000

Kejadian Banjir/Longsor

Pada bulan Desember 2009 intensitas kejadian banjir di wilayah Indonesia cenderung meningkat di bandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hasil analisis potensi banjir harian berdasarkan data potensi hujan dari MTSAT menunjukkan bahwa daerah yang berpotensi banjir tertinggi pada bulan Desember 2009 terdapat di Jawa (785 daerah berpotensi banjir), Sumatera (644 daerah berpotensi banjir), Kalimantan (259 daerah berpotensi banjir), Papua (109 daerah berpotensi banjir), Sulawesi (96 daerah berpotensi banjir), dan Bali, NTB, dan NTT (74 daerah berpotensi banjir). Wilayah yang sedikit berpotensi banjir terdapat di Maluku (16 daerah berpotensi banjir)

Prediksi Potensi Banjir di P. Jawa, Sumatera dan Kalimantan

Berdasarkan prediksi curah hujan bulan Januari 2010 serta peta daerah genangan dihasilkan informasi spasial prediksi potensi banjir di P. Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Prediksi potensi banjir di Sumatera, Jawa dan Kalimantan pada bulan Januari 2010 sebagai berikut :

Prediksi potensi banjir di Sumatera (Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung).

Prediksi potensi banjir di Jawa (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta).

Prediksi potensi banjir di Kalimantan (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan).

Sumber : Simba Lapan

Gempa 7,2 SR Guncang Haiti

noreply@blogger.com (FPBI) — Thu, 14 Jan 2010 16:39:00 +0000

Lebih dari 100 ribu orang dikhawatirkan tewas dalam bencana gempa bumi dahsyat di Haiti. Suasana di negeri itu benar-benar mengerikan. Ibukota Haiti, Port-au-Prince porak-poranda.

Jumlah korban jiwa sulit untuk dipastikan. Namun Perdana Menteri (PM) Haiti Jean-Max Bellerive mengatakan pada CNN, Kamis (14/1/2010), jumlah korban tewas bisa di atas 100 ribu orang.

Akibat gempa, gedung-gedung hotel, rumah sakit, sekolah, rumah penduduk dan bangunan-bangunan lainnya kini rata dengan tanah. Banyak korban terkubur di bawah reruntuhan. Bahkan mayat-mayat pun berserakan di jalan-jalan. Demikian seperti diberitakan AFP, Kamis (14/1/2010).

Berbeda dengan PM Haiti, Presiden Haiti Rene Preval mengatakan, korban jiwa bisa mencapai sekitar 50 ribu orang. Dikatakannya, banyak gedung hancur diguncang gempa.

"Parlemen telah ambruk. Kantor pajak ambruk. Sekolah-sekolah ambruk. Rumah sakit-rumah sakit ambruk," kata Preval kepada CNN.

Akibat gempa berkekuatan 7 Skala Richter ini, ribuan orang belum ditemukan. Bahkan kini ada kekhawatiran akan terjadinya aksi kriminal. Sebab menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penjara utama Haiti telah ambruk akibat gempa. Akibatnya, para tahanan pun kabur.

Menyusul gempa dahsyat tersebut, lebih dari 30 gempa susulan terasa di Port-au-Prince. Ibukota Haiti itu dihuni oleh lebih dari 2 juta orang, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Sumber : Detiknews.com

3 Triliun Rupiah Perbaikan Rumah di Sumbar

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 31 Oct 2009 15:42:00 +0000

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan anggaran Rp 3 triliun kepada pemerintah, khusus untuk perbaikan rumah yang rusak akibat gempa di Sumatera Barat 30 September lalu. Dengan dana sebesar itu, untuk rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan Rp 15 juta, sedang Rp 10 juta, dan ringan Rp 5 juta.

"Usulan dana Rp 3 triliun ini nanti masuk ke Menteri Keuangan. Selanjutnya masih harus diketok palu di DPR. Anggaran ini khusus untuk perbaikan rumah. Untuk pembagiannnya akan sama dengan gempa 2007 lalu," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Priyadi Kardono, Jumat (30/10). Perbaikan rumah rusak ini merupakan salah satu program dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, di samping perbaikan infrastruktur dan sarana publik. Total anggaran diperkirakan untuk tahap ini mencapai Rp 7 triliun. Sumber dana untuk perbaikan rumah diharapkan tak hanya datang dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta turut menganggarkan dana untuk kegiatan tersebut. Mengenai jumlah rumah rusak akibat gempa Sumbar, kata Priyadi, saat ini masih divalidasi. Diperkirakan jumlahnya tak akan sebesar data rumah rusak yang dirilis beberapa waktu lalu, yakni 135.233 unit rusak berat, yang kemudian direvisi lagi menjadi 119.005 unit per 27 Oktober lalu. Sumber : BNPB. Revisi data yang paling banyak dilakukan terhadap jumlah rusak berat di Kabupaten Padang Pariaman. Semula Pemkab Padang Pariaman menyampaikan jumlah rumah rusak berat mencapai 70.000 unit lebih. Namun, angka itu dinilai tak rasional oleh BNPB. "Kalau 70.000 unit rumah rusak berat, berarti kalau satu rumah itu ada lima orang, jumlah warga yang tinggal di rumah rusak berat mencapai 350.000. Ini jelas tak rasional. Jumlah penduduk Padang Pariaman saja cuma 350.000," kata dia. Semula, Pemkab Padang Pariaman bersikukuh dengan datanya. Namun, kemudian mereka luluh setelah BNPB mengultimatum bahwa setiap data diawasi dan penyaluran bantuan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Untuk meminimalisasi penyelewengan, nantinya tiap rumah rusak yang masuk ke data akan dicantumkan foto penerimannya. Jadi, supaya jelas," tandas dia. Tanggal 31 Oktober ini pemerintah menutup masa tanggap darurat. Selanjutnya, di Sumbar akan dimulai tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Wakil Gubernur Sumbar, Marlis Rahman mengatakan, sesuai jadwal yang telah disepakati, seluruh kegiatan tanggap darurat bencana gempa di Sumbar telah dihentikan. Namun demikian, bantuan terhadap korban gempa tetap akan disalurkan, terutama warga yang sampai saat ini masih tinggal di pengungsian dan tenda. Berdasarkan data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Sumbar, sampai saat ini masih ada 6.554 pengungsi korban gempa di Sumbar. Mereka adalah korban gempa di Kecamatan Malalak dan Tanjung Sani,Kabupaten Agam. Ribuan keluarga juga masih tinggal di tenda dan sebagian menumpang di tetangganya karena rumah mereka tak bisa ditempati lagi. Di Nagari Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Padang Pariaman, saat ini ada 1.800 keluarga yang tak lagi bisa menempati rumahnya. Sebagian tinggal di rumah sanak familinya di luar desa, dan sebagian lagi di tenda. Belum semua keluarga tersebut yang mendapatkan bantuan tenda. Warga berharap, meskipun tanggap darurat usai, bantuan logistik, terutama beras dan air minum masih disalurkan. Pasalnya, sebagian besar kini belum dapat bekerja. Lahan pertanian mereka banyak yang tertimbun. Selain itu, mereka masih trauma dengan gempa. Sumber : BNPB

DPR Desak Tetapkan Status Bencana Lumpur Lapindo

noreply@blogger.com (FPBI) — Tue, 29 Sep 2009 15:07:00 +0000

Tim Pengawas Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana atas kejadian semburan lumpur Sidoarjo. Pemerintah juga diminta untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Anggota TP2LS DPR RI, Alvin Lie, mengatakan desakan tersebut mengacu pada putusan hukum dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) serta keluarnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dari Polda Jatim.

“Keputusan-keputusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, serta keluarnya SP3 oleh Polda Jatim memperkuat pendapat ahli bahwa munculnya semburan lumpur panas secara terus menerus hingga kini dengan volume yang amat besar di Porong, Sidoarjo, adalah fenomena geologi,” kata Alvin. Sumber : Viva News

TP2LS, menurut dia, merekomendasikan hal itu setelah melalui berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak-pihak terkait, kunjungan-kunjungan ke lapangan, serta keluarnya putusan-putusan hukum terkait kasus semburan lumpur Sidoarjo.

“Kami sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Sidoarjo atas dukungannya terhadap penanganan semburan Lumpur Sidoarjo,” tambah Alvin, anggota DPR dari Fraksi PAN periode 2004-2009.

Apresiasi yang sama juga diberikan TP2LS kepada Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya atas komitmennya terhadap upaya penanganan masalah sosial, termasuk pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga korban lumpur.

Vice President Relations & Socials Lapindo Brantas Inc, Yuniwati Teryana, mengatakan apapun keputusan pemerintah, Lapindo akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembayaran jual beli tanah warga terdampak lumpur yang ditanganinya.

“Pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga tetap akan kami lakukan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2012,” ujar Yuniwati.

Selanjutnya, TP2LS DPR RI juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan revisi Perpres No 14/2007 dan Perpres 48/2008, yang terkait dengan penanganan semburan lumpur Sidoarjo.

Terutama yang tekait dengan pembayaran sisa 80% terhadap warga Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring, yang ditangani oleh pemerintah melalui BPLS.

“Kami meminta pembayaran untuk warga tiga desa ini tidak dikaitkan dengan skema pelunasan oleh Lapindo,” kata Alvin Lie.

Artinya, pembayaran untuk mereka tak perlu menunggu selesainya pembayaran jual beli tanah warga yang ditangani Lapindo.

“Sehingga, penderitaan warga terdampak di ketiga desa tersebut segera teratasi,” lanjut dia.

Sedangkan mengenai tuntutan dari 12 desa yaitu Siring Barat, Jatirejo Barat, Gedang, Mindi, Kalitengah, Plumbon, Glagaharum, Gempolsari, Ketapang, Penatar Sewu, Sentul dan Pamotan, TP2LS menyatakan perlu segera dilakukan kajian untuk mendeteksi tingkat kelayakan huni atau tingkat kekritisan desa-desa tersebut.

Mengingat semburan lumpur diperkirakan memakan waktu lama, TP2LS meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah strategis, mengurangi dampak dan meminimal resiko semburan lumpur.

“Kami meminta pemerintah membuat contingency plan untuk menghadapi kemungkinan terburuk sebagai bagian dari upaya penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo, serta melakukan monitoring terus menerus untuk mengamati kondisi lingkungan dan perubahan-perubahannya,” kata Alvin.

Anggaran BNPB Thn 2010 Disetujui 172 Milyar Rupiah

noreply@blogger.com (FPBI) — Wed, 09 Sep 2009 11:53:00 +0000

Komisi VIII DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2010 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pagu anggaran yang diperoleh BNPB sebesar Rp 172.062 Milyar.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Said Abdullah dengan Kepala BNPB Syamsul Maarif, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9)

Said mengatakan anggaran tersebut jauh dari yang diharapkan. Meskipun demikian, hendaknya anggaran dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan riil dalam penanggulangan bencana yang mencakup tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Komisi VIII juga menyetujui penggunaan dana cadangan bencana tahun 2009 sebesar Rp 1,7 Trilyun, yang semula terdiri dari 1,4 Trilyun untuk dana hibah sosial bagi provinsi/kabupaten/kota dan Rp 300 Milyar untuk penguatan kelembagaan BNPB/BPBD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi VIII mendesak BNPB untuk segera mengajukan permohonan kepada Departemen Keuangan RI.

Sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana, saat Raker dengan BNPB, Komisi VIII juga menyepakati adanya asuransi perlindungan bencana, terutama untuk perlindungan personil dan kerusakan rumah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BNPB dan kebijakan dalam peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana lainnya, Said menjelaskan BNPB perlu segera mengambil langkah-langkah strategis. Sumber : BNPB.

Pemerintah Tangungg 80 % Biaya Rehabilitasi Gempa Jabar

noreply@blogger.com (FPBI) — Wed, 09 Sep 2009 11:38:00 +0000

Pemerintah Pusat memastikan, akan menanggung sekitar 80% dari total dana rehabilitasi kerusakan gempa bumi Tasikmalaya sebesar Rp 1,5 triliun. Sisanya, yang 20% bakal ditanggung renteng oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Tapi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, Pemerintah tidak akan menampik tawaran bantuan dari negara atau lembaga asing. Cuma, "Kami tidak meminta," katanya, Selasa (8/9).

Menurut Paskah, proses rehabilitasi akan memakan waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Itu sebabnya, Pemerintah Pusat akan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bappenas sendiri, menurut Paskah, sejak Senin (7/9) lalu mulai menghitung dan menilai kerusakan serta kerugian akibat gempa berkekuatan 7,3 skala Richter, yang mengguncang wilayah Jawa Barat dan sekitarnya pada 2 September 2009 lalu.

Penilaian tersebut juga mencakup dampak sosial dan ekonomi yang timbul gara-gara gempa bumi yang berpusat di Samudera Hindia, sekitar 142 kilometer arah barat Kota Tasikmalaya. "Pendataan ini untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi," ujar Paskah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, sedikitnya 64.398 rumah rusak berat dan 141.341 lainnya rusak ringan. Lalu, sebanyak 2.128 masjid mengalami kerusakan parah, 1.134 sekolah dan madrasah rusak berat, 232 kantor pemerintahan serta 22 pondok pesantren juga rusak berat. (Data s/d 9 September 2009 pukul 09.00 WIB).

Masa rekonstruksi dan rehabilitasi akan dimulai pada 17 September mendatang, begitu masa tanggap darurat berakhir 16 September nanti. "Pemerintah hanya sebentar memberlakukan masa tanggap darurat, biasanya satu hingga tiga bulan, karena dampak gempa ringan meski ada yang meninggal dunia," kata Paskah.

Kemungkinan besar, Pemerintah akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya rusak, yang besarnya sama dengan korban gempa di Yogyakarta dan tsunami di Aceh. Yakni, rumah yang rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 10 juta, dan rusak ringan sebesar Rp 5 juta. Sumber : BNPB.

Pemulihan Gempa Jabar 7,3 SR Adopsi Model Yogya

noreply@blogger.com (FPBI) — Tue, 08 Sep 2009 06:58:00 +0000

Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada rapat kabinet terbatas menginstruksikan penanganan tanggap darurat bencana gempa di Jabar diakhiri pada 16 September 2009. Adapun rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan mengadopsi model rekonstruksi gempa di Yogyakarta.

Model Yogyakarta yang dimaksud ialah rekonstruksi pembangunan rumah rusak atau roboh yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan bantuan dana pemerintah dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter, Rabu (2/9) pukul 14.55, berpusat di 142 kilometer barat daya Kabupaten Tasikmalaya dan berada 30 kilometer di bawah Samudra Indonesia.

Hingga Selasa, 8 September 2009 pukul 10.00 WIB, bencana gempa di Jawa Barat ini menewaskan 78 orang, 21 orang hilang, 1.254 orang terluka, dan 210.292 orang mengungsi. Selain korban jiwa, dampak gempa juga mengakibatkan sebanyak 63.717 rumah rusak berat/roboh dan 131.216 rumah rusak ringan. Sedangkan di Kab. Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan laporan Pusdalops BNPB tercatat 6.043 orang mengungsi, 1.246 rumah rusak berat dan 1.446 rumah rusak ringan.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie seusai rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan di Bogor menjelaskan, meski tahap penanganan tanggap darurat ditentukan selesai 16 September atau tepat dua pekan setelah bencana, tanggap darurat di Cianjur Selatan dinyatakan bisa berlangsung lebih lama. Itu karena di kabupaten tersebut kerusakan terjadi di kawasan terpencil.
”Sedang dilakukan verifikasi untuk mengetahui besaran dana yang diperlukan untuk rekonstruksi, tapi diperkirakan Rp 1,4 triliun-Rp 1,5 triliun,” kata Aburizal.

Menurut Menko Kesra, Presiden menginstruksikan pembangunan rumah bisa dilakukan tanpa menunggu kegiatan verifikasi di semua daerah. Keseluruhan verifikasi ditargetkan selesai pertengahan Oktober 2009. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa ditargetkan rampung Februari 2010.

Pembiayaan pembangunan rumah-rumah yang hancur akibat gempa akan ditanggung bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sumber : BNPB

Jepang Tawarkan Bantuan Untuk Gempa Tasikmalaya

noreply@blogger.com (FPBI) — Thu, 03 Sep 2009 09:02:00 +0000

Menyusul gempa 7,3 skala richter yang mengguncang selatan Jawa, Rabu kemarin, pemerintahan baru Jepang siap memberikan bantuan kepada Indonesia.

Pemimpin baru Jepang dari Partai Demokratik Jepang (DPJ), Yukio Hatoyama terpilih, pun tergerak mendengar kabar gempa di Indonesia.

"Pemerintah akan menyediakan bantuan yang diminta. Kami ingin memastikan tidak ada hambatan dalam penyediaan bantuan, meski negara kami dalam kekosongan masa pemerintahan," tandasnya seperti dikutip Reuters, Kamis (3/9/2009).

Sebelumnya Perdana Menteri Australia Kevin Rudd juga menawarkan bantuan. "Kami sudah menyampaikan kepada otoritas di Indonesia, kami siap membantu apa yang dubutuhkan," ungkap Rudd.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia menyatakan gempa 7,3 SR mengguncang selatan Jawa, tepatnya 142 kilometer barat daya Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hingga Kamis siang, tercatat 46 orang tewas, 150 orang luka dan menjalani perawatan di rumah sakit, dan sedikitnya 42 orang dinyatakan hilang. Korban tersebar di seluruh wilayah di Jawa, terutama wilayah Jawa Barat, seperti Tasikmalaya dan Garut yang terkena dampak terparah akibat gempa.

Gempa juga merusak sekitar 18.000 rumah. Selain sepanjang pantai selatan Jawa, getaran gempa juga dirasakan hingga Nusa Tenggara Barat dan Bali. Sumber : Okezone

Terminologi Dasar Adaptasi dan Pengurangan Risiko Bencana

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 29 Aug 2009 12:22:00 +0000

Adaptasi (Adaptation): Penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus iklim nyata atau yang diharapkan serta dampak-dampaknya, yang mengurangi kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat.

Analisa ancaman (Hazard analysis): Analisis Identifikasi, telaah serta pemantauan ancaman bahaya apapun untuk menentukan potensi, asal-usul, karakteristik dan perilakunya.

Aturan-aturan untuk mendirikan bangunan (Building codes): serangkaian keputusan atau peraturan dan standar-standar terkait yang dimaksudkan untuk mengendalikan aspek-aspek desain, konstruksi, bahan-bahan, perubahan dan pemakaian struktur-struktur yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia, termasuk ketahanan pada keruntuhan dan kerusakan.

Ancaman (Hazard): Suatu fenomena, substans, aktivitas manusia atau kondisi berbahaya yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Ancaman alamiah (Natural hazards): Proses atau fenomena alam yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Ancaman biologis (Biological hazard): Proses atau fenomena yang bersifat organik atau yang dinyatakan oleh vektor-vektor biologis, termasuk keterpaparan terhadap mikro-organisme yang bersifat patogen, toksin dan bahan-bahan bioaktif yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera, sakit atau dampak-dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Ancaman geologis (Geological hazard): Proses atau fenomena geologis yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Ancaman hidro-meteorologis (Hydro-meteorological hazard): Proses atau fenomena yang bersifat atmosferik, hidrologis atau oseanografis yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Ancaman sosial-alami (Socio-natural hazard): Fenomena meningkatnya kejadian peristiwa-peristiwa ancaman bahaya geofisik dan hidrometeorologis tertentu seperti tanah longsor, banjir, tanah ambles, dan kekeringan, yang diakibatkan oleh interaksi antara ancaman bahaya-ancaman bahaya alam dengan sumber daya lahan dan lingkungan yang dimanfaatkan secara berlebihan atau ruak.

Ancaman teknologi (Technological hazards): Suatu ancaman bahaya yang berasal dari kondisi teknologi atau industri, termasuk kecelakaan, prosedur berbahaya, kegagalan prasarana atau aktivitas khusus oleh manusia, yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, sakit atau dampak-dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Bantuan/respons (Relief/response): Pemberian layanan tanggap darurat dan bantuan umum selama atau segera setelah terjadinya sebuah bencana yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi dampak-dampak kesehatan, memastikan keselamatan umum dan memenuhi kebutuhan dasar subsistens penduduk yang terkena dampak.

Bencana (Disaster): Sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk mengatasinya menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Degradasi lingkungan (Environmental degradation): Menurunnya kapasitas lingkungan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan sosial dan ekologi.

Fasilitas-fasilitas menentukan (Critical facilities): Struktur fisik utama, fasilitas dan sistem teknis yang sangat penting secara sosial, ekonomi atau operasional bagi berfungsinya satu masyarakat atau komunitas, baik dalam kondisi rutin dan dalam kondisi ekstrem sebuah keadaan darurat.

Gas rumah kaca (Greenhouse gas/GHG): Konstituen gas dalam atmosfer, baik alamiah maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi thermal infra merah yang dipancarkan permukaan bumi, atmosfer itu sendiri dan awan.

Kapasitas (Capacity): Gabungan antara semua kekuatan, ciri yang melekat dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati.

Kapasitas bertahan (Coping capacity): Kemampuan penduduk, organisasi dan sistem untuk menghadapi dan mengelola kondisi-kondisi, keadaan darurat atau bencana yang merugikan dengan menggunakan ketrampilan dan sumber daya yang ada.

Kerentanan (Vunerability): Karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem atau aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusak yang diakibatkan ancaman bahaya.

Kesadaran publik (Public awareness): Tingkat pengetahuan masyarakat umum tentang risiko-risiko bencana, faktor-faktor yang mengakibatkan ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif untuk mengurangi keterpaparan dan kerentanan pada ancaman bahaya.

Kesiapsiagaan (Preparedness): Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga profesional dalam bidang respons dan pemulihan, serta komunitas dan perorangan dalam mengantisipasi, merespons dan pulih secara efektif dari dampak-dampak peristiwa atau kondisi ancaman bahaya yang mungkin ada, akan segera ada atau saat ini ada.

Ketangguhan/tangguh (Resilience/resilient): kemampuan sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar ancaman bahaya untuk bertahan terhadap, menyerap, berakomodasi dengan dan pulih dari dampak-dampak sebuah ancaman bahaya dengan tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pemeliharaan dan pemulihan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasar yang paling diperlukan.

Keterpaparan (Exposure): Penduduk, harta benda, sistem-sistem atau elemen-elemen yang ada di kawasan ancaman bahaya yang oleh karenanya bisa berpotensi mengalami kerugian/kehilangan.

Langkah-langkah struktural/nonstruktural (Structural/non structural measures):
Langkah-langkah struktural (Structural measures): Segala konstruksi fisik untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh ancaman bahaya, atau penerapan teknik-teknik rekayasa untuk mewujudkan ketangguhan dan daya tahan struktur-struktur atau sistem-sistem; Langkah-langkah nonstruktural (non structural measures): Segala langkah yang tidak melibatkan konstruksi fisik yang menggunakan pengetahuan, praktik atau kesepakatan untuk mengurangi risiko dan dampak, khususnya melalui kebijakan dan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan dan pendidikan.

Manajemen risiko bencana (Disaster risk management): Proses sistematis dalam menggunakan peraturan administratif, lembaga dan ketrampilan serta kapasitas operasional untuk melaksanakan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan dan kapasitas bertahan yang lebih baik untuk mengurangi dampak merugikan yang ditimbulkan ancaman bahaya dan kemungkinan bencana.

Mitigasi (Mitigation): Pengurangan atau pembatasan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan ancaman bahaya dan bencana terkait. Dalam konteks perubahan iklim, mitigasi merujuk pada aksi-aksi yang diambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Osilasi Selatan El Nino (El Niño-Southern Oscilation/ENSO)/La Niña: Suatu interaksi kompleks antara Samudra Pasifik tropis dan atmosfer global yang mengakibatkan episode-episode perubahan samudra dan pola-pola cuaca yang terjadi secara tidak teratur di banyak belahan bumi, yang seringkali menimbulkan dampak besar seperti berubahnya habitat kelautan, perubahan curah hujan, banjir, kekeringan dan perubahan pola-pola badai.

Partisipasi (Participation): Suatu proses keterlibatan semua pemangku kepentingan secara setara dan aktif dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan strategi-stragegi dan dalam analisis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evauasi aktivitas-aktivitas.

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable development): Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ia terdiri dari dua konsep kunci: konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan mendasar penduduk dunia yang miskin yang harus mendapatkan prioritas utama; dan gagasan tentang “pembatasan” yang diterapkan oleh kondisi teknologi dan pengorganisasian sosial tentang kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa mendatang (Komisi Brundtland, 1987)

Pemulihan (Recovery): Restorasi - dan perbaikan jika perlu - fasilitas, penghidupan dan kondisi hidup komunitas yang terkena dampak bencana, termasuk upaya-upaya untuk mengurangi faktor-faktor risiko bencana.

Pencegahan (Prevention): Penghindaran total dari dampak-dampak merugikan yang diakibatkan ancaman bahaya-ancaman bahaya dan bencana-bencana terkait.

Pengalihan risiko (Risk transfer): Proses pengalihan konsekuensi finansial yang ditimbulkan risiko-risiko tertentu secara formal maupun informal dari satu pihak ke pihak lain dimana sebuah rumah tangga, komunitas, badan usaha atau kewenangan negara akan mendapatkan sumber daya dari pihak lain setelah sebuah bencana terjadi, sebagai ganti atas manfaat sosial atau finansial yang sedang berjalan atau yang bersifat sebagai kompensasi in exchange for ongoing or compensatory social or financial benefis yang diberikan kepada pihak lain tersebut.

Pengelolaan keadaan darurat (Emergency management): Pengaturan dan pengelolaan sumber daya dan tanggung jawab untuk menangani segala aspek keadaan darurat, khususnya tahapan kesiapsiagaan, respons dan pemulihan awal.

Pengembangan kapasitas (Capacity development): Proses dimana penduduk, lembaga dan masyarakat secara sistematis mendorong dan mengembangkan kapasitas mereka seiring dengan waktu untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, termasuk melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sistem dan kelembagaan.

Pengkajian Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment/EIA): Proses dimana dampak-dampak sebuah usulan proyek atau program dievaluasi, dilakukan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tujuan untuk membatasi atau mengurangi dampak merugikan yang ditimbulkan proyek atau program.

Pengkajian/analisis risiko (Risk assessment/analysis): Sebuah metodologi untuk menentukan sifat dan cakupan risiko dengan menganalisis potensi ancaman bahaya dan mengevaluasi kondisi-kondisi kerentanan yang ada yang bersama-sama berpotensi untuk merugikan/merusak penduduk yang terpapar serta harta benda, layanan, penghidupan dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Pengurangan risiko bencana (Disaster risk reduction): Konsep dan praktik mengurangi risiko-risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan.

Peramalan (Forecast): Pernyataan pasti atau perkiraan statistik tentang suatu kejadian di masa mendatang (UNESCO, WMO).

Peremajaan (Retrofitting) atau Peningkatan (Upgrading): Penguatan atau peningkatan struktur-struktur yang ada agar lebih tanggap dan tangguh terhadap dampak-dampak merusak yang ditimbulkan ancaman bahaya.

Perencanaan tata guna lahan (Land use planning): Proses yang dilakukan oleh pihak berwenang pemerintah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menentukan berbagai pilihan yang berbeda tentang pemanfaatan lahan, termasuk pertimbangan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam jangka panjang serta dampaknya terhadap berbagai komunitas yang berbeda dan kelompok-kelompok kepentingan, disusul oleh penyusunan dan pengesahan rencana-rencana yang menggambarkan pemanfaatan yang diijinkan atau diterima.

Peringatan dini (Early warning): Serangkaian kapasitas yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi peringatan untuk memungkinkan orang perorangan, komunitas dan organisasi yang terancam ancaman bahaya untuk bersiap dan mengambil tindakan secara tepat dan dalam waktu yang memadai untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau kehilangan.

Perubahan iklim (Climate change): Suatu perubahan dalam iklim yang berlangsung selama berdekade-dekade atau lebih lama yang diakibatkan oleh penyebab-penyebab alamiah atau aktivitas manusia.

Platform nasional untuk pengurangan risiko bencana (National platform for disaster risk reduction): Suatu istilah generik untuk mekanisme-mekanisme nasional untuk pedoman koordinasi dan arahan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana yang bersifat multi-sektoral dan antardisiplin dengan partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil serta melibatkan seluruh entitas terkait di dalam sebuah negara.

Risiko (Risk): Gabungan antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. Risiko bencana = Bahaya x kerentanan /Kapasitas

Risiko bencana (Disaster risk): potensi kerugian yang diakibatkan bencana terhadap nyawa, status kesehatan, penghidupan, aset dan layanan yang dapat terjadi pada satu komunitas atau masyarakat tertentu selama jangka waktu tertentu di masa mendatang.

Risiko yang dapat diterima (Acceptable risk): Tingkat potensi kerugian yang dianggap bisa diterima oleh sebuah masyarakat atau komunitas dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politis, budaya, teknis dan lingkungan yang ada.

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information Systems/GIS): Analisis yang menggabungkan database relasional dengan interpretasi dan keluaran spasial yang seringkali berbentuk peta. Suatu definisi yang lebih lengkap adalah: program-program komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, memadukan, menganalisis dan menampilkan data tentang bumi yang telah dirujuk secara spasial. (Participatory Vulnerability and Capacity Analysis Training Pack, 2009). Sumber : surya-esperanza

Peringatan Dini El Nino La Nina

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 22 Aug 2009 07:22:00 +0000

El-Nino, menurut sejarahnya adalah sebuah fenomena yang teramati oleh para penduduk atau nelayan Peru dan Ekuador yang tinggal di pantai sekitar Samudera Pasifik bagian timur menjelang hari natal (Desember). Fenomena yang teramati adalah meningkatnya suhu permukaan laut yang biasanya dingin. Fenomena ini mengakibatkan perairan yang tadinya subur dan kaya akan ikan (akibat adanya upwelling atau arus naik permukaan yang membawa banyak nutrien dari dasar) menjadi sebaliknya. Pemberian nama El-Nino pada fenomena ini disebabkan oleh karena kejadian ini seringkali terjadi pada bulan Desember. El-Nino (bahasa Spanyol) sendiri dapat diartikan sebagai “anak lelaki”. Di kemudian hari para ahli juga menemukan bahwa selain fenomena menghangatnya suhu permukaan laut, terjadi pula fenomena sebaliknya yaitu mendinginnya suhu permukaan laut akibat menguatnya upwelling. Kebalikan dari fenomena ini selanjutnya diberi nama La-Nina (juga bahasa Spanyol) yang berarti “anak perempuan”. Fenomena ini memiliki periode 2-7 tahun..

El-Nino (gambar di atas) akan terjadi apabila perairan yang lebih panas di Pasifik tengah dan timur meningkatkan suhu dan kelembaban pada atmosfer yang berada di atasnya. Kejadian ini mendorong terjadinya pembentukan awan yang akan meningkatkan curah hujan di sekitar kawasan tersebut. Bagian barat Samudra Pasifik tekanan udara meningkat sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan bagian timur Indonesia, sehingga di beberapa wilayah Indonesia terjadi penurunan curah hujan yang jauh dari normal (gambar di bawah)

Suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur menjadi lebih tinggi dari biasa pada waktu-waktu tertentu, walaupun tidak selalu. Keadaan inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena La-Nina (gambar di bawah). Tekanan udara di kawasan equator Pasifik barat menurun, lebih ke barat dari keadaan normal, menyebabkan pembentukkan awan yang lebih dan hujan lebat di daerah sekitarnya

Kejadian El-Nino tidak terjadi secara tunggal tetapi berlangsung secara berurutan pasca atau pra La-Nina. Hasil kajian dari tahun 1900 sampai tahun 1998 menunjukan bahwa El-Nino telah terjadi sebanyak 23 kali (rata-rata 4 tahun sekali). La-Nina hanya 15 kali (rata-rata 6 tahun sekali). Dari 15 kali kejadian La-Nina, sekitar 12 kali (80%) terjadi berurutan dengan tahun El-Nino. La-Nina mengikuti El-Nino hanya terjadi 4 kali dari 15 kali kejadian sedangkan yang mendahului El-Nino 8 kali dari 15 kali kejadian. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya La-Nina setelah El-Nino tidak begitu besar. Kejadian El-Nino 1982/83 yang dikategorikan sebagai tahun kejadian El-Nino yang kuat tidak diikuti oleh La-Nina. Sumber : A.R. Syakur

Forum Semeru

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 25 Jul 2009 16:37:00 +0000

Gunungapi Semeru merupakan salah satu dari 129 gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Meskipun letusannya relatif kecil, namun berlangsung 15-20 kali setiap hari yang keluar dari kawahnya yang bernama Jonggring Saloka. Dengan puncaknya bernama Mahameru, merupakan gunung yang tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian ± 3.676 dari permukaan air laut. Gunung Semeru terletak pada posisi 80o 6,5’ LS, dan 112o 55’ BT di perbatasan Kab. Malang dan Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur.

Daerah disekitar Gunung Semeru merupakan daerah pertanian yang subur. Di lereng timur dan tenggara yang merupakan daerah rawan bencana, terletak tanah pertanian dan permukiman dengan kepadatan penduduk lebih dan 850 jiwa/km2.

Kawasan Gunungapi Semeru termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (KTN BTS) memiliki tipe ekosistem sub-montana, montana dan sub-alphin dengan pohon-pohon yang besar dan berusia ratusan tahun, merupakan bagian dari satu kesatuan ekosistem unik yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan kehidupan di bawahnya.

Untuk menjaga kelestarian ekosistem ini dibutuhkan model pengelolaan secara sinergis dan komprehensif dengan menerapkan manajemen resiko dan manajemen krisis secara terpadu. Penerapan Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan risiko, ancaman, kerentanan dan kapasitas; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Di samping juga mempersiapkan Manajemen Krisis yang merupakan pengelolan tindakan dalam situasi darurat, rekonstruksi, rehabilitasi dan pemulihan segera setelah kejadian bencana. Dengan selalu memperhatikan sosial budaya dalam bentuk kearifan lokal dan selalu beorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan kawasan Gunungapi Semeru dalam setiap tahapan kegiatan pengelolaan potensi maupun ancaman Gunungapi Semeru.

Dampak ancaman Gunungapi Semeru tidak mengenal batas wilayah administratif. Perubahan tingkat aktifitas gunungapi tersebut dapat dikaji gejalanya namun waktu terjadinya letusan, intensitas dan sebaran material letusan tidak mudah diprediksi. Gejala yang teramati di satu wilayah kabupaten akan menjadi informasi penting bagi proses pengambilan keputusan di wilayah kabupaten lainnya. Begitu pula, urusan kemanusiaan juga melampaui batas-batas administratif. Dapat saja masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan satu kabupaten harus mengungsi ke wilayah kabupaten lainnya bila terjadi letusan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lebih baik antar pemerintah kabupaten dan berbagai unsur masyarakat lainnya dalam penanganan kedaruratan maupun pengelolaan potensi Gunungapi Semeru.

Forum Semeru adalah sebuah wadah yang merupakan forum pertemuan, komunikasi, pengkajian, penelitian, dan pengembangan keahlian dalam penanganan bencana terpadu berbasis masyarakat, baik secara individu maupun kelembagaan. Forum ini berasal dari berbagai latar belakang dan budaya antara lain : masyarakat, praktisi, ilmuwan, akademisi, professional, lembaga-lembaga kemanusiaan, LSM, birokrat, relawan dan donatur serta kontributor yang mempunyai perhatian terhadap peristiwa, penanganan dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction management) dengan sentuhan kearifan lokal (traditional wisdom) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan selalu menempatkan korban bencana sebagai subyek dan sekaligus sasaran utamanya.

Forum Semeru merupakan wadah kebersamaan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan dan menjembatani informasi dan komunikasi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dalam mengelola potensi dan pengurangan risiko bencana letusan Gunungapi Semeru. Gagasan pencanangan Forum Semeru akan dilaksanakan antara tanggal 3-8 Agustus 2009 bersamaan dengan pelaksaknaan Gladi Lapang Letusan Gunungapi Semeru di Dusun Oro-oro Ombo, Desa Pronojiwo, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang Pendukung Forum Semeru akan melibatkan perwakilan pemerintah antara lain : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian Perwakilan Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Semeru, Lembaga Penelitian, LSM, dan Dunia Usaha

Wadah kebersamaan ini menjadi penting mengingat setiap sisi wilayah Gunungapi Semeru memiliki kekayaan potensi sumber daya alam namun sebaliknya juga memiliki ancaman bersama bagi kawasan di sekitarnya. Dengan demikian diperlukan kesadaran bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan potensi maupun ancaman melalui penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Krisis secara terpadu dengan saling menghargai keberadaan dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

Tujuan: Menjembatani informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama guna mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam dan ancaman Gunungapi Semeru secara menyeluruh pada aspek ancaman, daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakatnya.

Pendukung: 1. Pemkab. Lumajang, Pemkab. Malang, Pemkab. Probolinggo, dan Pemkab. Pasuruan sebagai pengemban tanggungjawab utama pengurangan risiko bencana letusan Gunungapi Semeru. 2. Masyarakat Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunungapi Semeru. 3. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan para pelaku kemanusiaan lainnya

Manfaat:1. Terwujudnya penguatan kapasitas dan kinerja pemerintah kabupaten sebagai pemegang tanggungjawab utama penanganan dan pengurangan risiko bencana. 2. Terjalin kerjasama secara sinergi dan komprehensif di lintas kabupaten dan pelaku dalam pengelolaan ancaman, daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat lereng Gunungapi Semeru. 3. Terciptanya dukungan dari berbagai pihak baik perguruan tinggi, LSM, dan dunia usaha.

RUANG LINGKUP DAN SUMBERDAYA

Ruang Lingkup:
Forum Semeru mencakup pengelolaan potensi sumber daya alam dan upaya-upaya pengurangan risiko bencana Letusan Gunungapi Semeru secara bersama-sama antar kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya secara sinergis dan komprehensif.

Sumberdaya:
Sumberdaya meliputi pertukaran pengetahuan, sarana, pendanaan, sumberdaya manusia untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Semeru dipenuhi bersama oleh masing-masing kabupaten dan dukungan tidak mengikat dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam Forum Semeru.

PARA PELAKU
Pemkab Lumajang
Pemkab Malang
Pemkab Pasuruan
Pemkab Probolinggo
Pos Pengamatan Gunungapi (PPGA) Gunung Sawur
PSB Univ. Negeri jember
Forum Peduli Bencana Indonesia
PMI (Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo)
Lembaga Donor dan Lembaga Masyarakat lainnya yang berkomitmen

PENGURUS HARIAN FORUM SEMERU 2009 - 2010
Koordinator:
Kesekretariatan:
Pembantu Umum:
(Penyusunan Pengurus Harian akan dilakukan saat pencanangan pada Gladi Lapang Letusan Gunungapi Semeru 2009)

RENCANA PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PRIORITAS 2009 - 2010
1. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan koodinasi penyelenggaraan kegiatan bersama dalam pengelolaan potensi sumber daya alam dan ancaman bersama Letusan Gunungapi Semeru
2. Mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan bersama di berbagai bidang.
3. Memfasilitasi pertemuan antara pemerintah kabupaten dengan BNPB untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana kontigensi Letusan Gunungapi Semeru
4. Memfasilitasi penyelenggaraan gladi lapang (simulasi) bersama lintas kabupaten
5. Memfasilitasi penyusunan dokumen rencana kontijensi Letusan Gunungapi Semeru di tiap kabupaten
6. Memfasilitasi tersedianya sistem peringatan dini bahaya Letusan Gunungapi Semeru yang operasional dan dipahami masyarakat
7. Memfasilitasi penyelenggaraan dan tatalaksana sistem informasi dan komunikasi lintas pelaku dalam pengurangan risiko bencana Letusan Gunungapi Semeru
8. Memfasilitasi penyusunan kurikulum, modul, dan penyiapan fasilitator latihan wajib penanggulangan bencana bagi masyarakat Kawasan Rawan Bencana 3 Letusan Gunungapi Semeru.
9. Memfasilitasi proses pembelajaran silang penanggulangan bencana Letusan G. Semeru ke daerah lain.
10. Memfasilitasi proses analisis risiko Letusan Gunungapi Semeru dan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Letusan Gunungapi Semeru.

Mitra FPBI

noreply@blogger.com (FPBI) — Sun, 19 Jul 2009 16:52:00 +0000

Mitra FPBI

Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) sebagai sebuah forum yang berasal dari berbagai latar belakang dan budaya antara lain : praktisi, ilmuwan, akademisi, professional, lembaga-lembaga kemanusiaan, LSM, birokrat, relawan dan donator serta kontributor yang mempunyai perhatian terhadap peristiwa, penanganan dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction management) dengan sentuhan kearifan local (traditional wisdom) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan selalu menempatkan korban bencana sebagai subyek dan sekaligus sasaran utamanya. Demi cita-cita bersama menciptakan Masyarakat Tahan Bencana (community resilience).

Dalam melaksanakan program kerja dan aksi sosial kemanusiaan di wilayah rawan bencana selalu bekerja bersama dengan beberapa lembaga yang memiliki kepedulian dan kegiatan yang sama terhadap masalah kebencanaan, baik bersama Masyarakat, Lembaga Pemerintah, LSM Internasional/nasional/lokal, Perguruan Tinggi, Badan-Badan PBB, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

A. Kelompok Swadaya Masyarakat

KTB Kalibladak, Nglegok, Blitar
KTB Kampunganyar, Nglegok, Blitar
KTB Sugihwaras, Ngancar, Kediri
KTB Sempu, Ngancar, Kediri
KTB Semambung, Kanor, Bojonegoro
KTB Simbatan, Kanor, Bojonegoro

B. Lembaga Swadaya Masyarakat

Cis Timor
Jurnal Celebes
ROA
Fokker Papua
Yamewa Papua
LMDM
Kappala Indonesia
Post Institute

C. Perguruan Tinggi

Pusat Studi Kebencanaan UNEJ
Pusat Studi Kebumian dan Bencana (PSKB) ITS

D. Pemerintah Daerah

BPBD Prop. Jawa Timur
BPBD Prop. DKI Jakarta
BPBD Jakarta Utara
BPBD Jakarta Selatan
BPBD Jakarta Timur
BPBD Jakarta Barat
BPBD Kab. Bantul
BPBD Kab. Sleman
BPBD Kab. Kediri
BPBD Kab. Blitar
BPBD Kab. Jombang
BPBD Kab. Bojonegoro
BPBD Kab. Lamongan
BPBD Kab. Gresik
BPBD Kab. Jember
BPBD Kab. Sidoarjo

E. Pemerintah

F. Lembaga Internasional

Donasi Anda

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 18 Jul 2009 16:02:00 +0000

Donasi Anda akan di alokasikan pada :

Dana untuk Kajian dan Publikasi
Dana untuk Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
Dana untuk Advokasi dan Pemberdayaan
Dana untuk Pengurangan Risiko Bencana
Dana untuk Penanggulangan Bencana

Silahkan Mengirimkan Donasi Anda Sekarang

Transfer melalui Bank

Nama Bank : BCA Kantor Cabang Utama Sidoarjo
Atas Nama : Rachmad Sudharmaji
No. Rekening : 0183004392

Mohon memberitahukan kepada kami melalui email : fpbi.peduli@gmail.com atau SMS ke No. HP : 081234542038, mengenai transfer yang telah dilakukan sehingga kami dapat memeriksa dan menerima bukti bahwa donasi Anda telah kami terima. Mohon informasi di bawah ini disertakan bersama Donasi Anda:

Nama atau Perusahaan (jika ada) :
Alamat :
Nomor Telepon :
Alamat Email :
Bank Pengirim :
Tanggal Transfer :
Jumlah transfer :
Dana dikirim ke :

Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) sadar akan pentingnya efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam aksi kemanusiaan ini serta keterbukaan penuh dan standar etik serta akuntabilitas yang tinggi dalam menangani dana bantuan. Oleh karena itu, Manajemen FPBI akan selalu memastikan bahwa semua dana akan dikelola dan dipergunakan sesuai dengan tujuannya dan dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus memberikan laporan rincian aktivitas dalam situs ini, juga akan mengirimkan laporan tahunan dan berita kemajuan berkala melalui e-mail kepada para donatur.

Terima kasih banyak atas partisipasi Anda terhadap Aksi Kemanusiaan.

Ledakan Bom Di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton

noreply@blogger.com (FPBI) — Fri, 17 Jul 2009 20:05:00 +0000

Ledakan bom terjadi untuk dua kali di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2009) sekitar pukul 07.40 WIB menyebabkan hancur leburnya lantai II dan kaca pecah berhamburan. Kepulan asap bekas ledakan mengudara memenuhi lokasi kejadian dan menyelimuti Hotel yang terletak di kawasan Mega Kuningan tersebut. Tragedi ini sangat mengejutkan dan mengundang keprihatinan serta kecaman berbagai pihak.

Kedua bom berhasil diselundupkan ke dalam kawasan hotel yang sebetulnya dijaga ketat. Di Marriott, bom meledak di area restoran hotel, seperti halnya juga bom di Ritz Carlton yang meledak sekitar 10 menit kemudian.

Jenis ledakan juga tampak berbeda. Dalam bom-bom yang digunakan oleh kelompok Amrozi dkk, bom yang digunakan adalah jenis yang meluncurkan serpihan pelor besi dan menimbulkan kebakaran. Sebaliknya, bom yang tadi pagi meledak tidak menimbulkan kebakaran, namun dengan efek yang sama mematikannya.

Masih misteri bagaimana kedua hotel yang pengamanannya tergolong ketat itu bisa kebobolan. Sejak peristiwa pengeboman tahun 2003, Marriott dan semua hotel mewah di Jakarta sangat memperketat pengamanan. Pengamanan itu makin diperketat saat menjelang dan selama Pemilu lalu. Maka siapa pun pengebomnya, dia pasti sangat cerdik sehingga petugas kebobolan.

Tak hanya cerdik. Pengebom juga sangat bengis dalam memperhitungkan efek ledakan. Tampak jelas bahwa pengebom mengincar target korban manusia sebanyak mungkin. Ini terlihat dari peletakan bom di area restoran kedua hotel. Pengebom sudah memperhitungkan bahwa pada jam 8 pagi, saat bom meledak, pengunjung pasti sebagian besar sedang berkumpul di restoran untuk sarapan. Perhitungan yang sangat tepat, karena sampai jam 10 pagi ini, jumlah korban tewas sudah enam orang dan puluhan lainnya luka berat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo Adi Sucipto mengatakan hingga saat ini korban yang meninggal berjumlah sembilan orang. Menurut Widodo, korban yang meninggal di lokasi ledakan ada delapan orang, yakni di J.W. Marriot sebanyak enam orang dan Ritz Carton dua orang. "Satu orang meninggal di Rumah Sakit Medistra," kata Widodo di lokasi kejadian.

Di samping kesembilan korban meninggal tersebut, Widodo melanjutkan, ledakan juga menyebakan 42 orang lainnya luka-luka. Satu orang dilarikan ke Rumah Sakit Pertaminan Pusat, 10 orang dibawa ke Rumah Sakit Jakarta, 29 orang dirawat di Rumah Sakit MMC Kuningan, dan sisanya dilarikan ke Rumah Sakit Medistra.

Daftar Korban

Total 16 pasien; 2 dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina dan Rumah Sakit Medistra, 6 sudah pulang, dan masih dirawat sebanyak 8 orang.

1. Sidik Maulana (L/21), Mampang Prapatan Tegal Parang, karyawan Ritz Carlton, dirawat di Ruang Aster.
2. Aryo Pinandito (L/31), Bintaro Sektor 9, koki di restoran Airlangga di Ritz Carlton, pulang
3. Edward Thielsen, warga negara Kanada, chief Sailendra Kitchen JW Maririot, dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Pertamina.
4. David Potter, warga negara Amerika, karyawan JW Marriot, dirujuk ke Rumah Sakit Medistra.
5. Deni Purwanto, dioperasi di RS Jakarta.
6. Andri Tirta Marsandi (23 tahun), Jalan Cendrawasih, nomor 50, RT 04 RW 06 Ciputat, di ruang Jasmine di Rumah Sakit Jakarta.
7. Dikdik Ahmad Taufik (39 tahun), warga Srengseng Bambu I, dirawat di ruang Krisan.
8. Dewi Lestari (22 tahun), warga jalan Mpu tantular, karyawan Panin Bank, sudah pulang
9. Ririn (25 tahun), karyawan Panin Bank, sudah pulang.
10. Hendri (39 tahun), warga taman rayahu regency, Bekasi, karyawan JW Marriot, dirawat di ruang Aster.
11. Sahman (27 tahun), warga komplek PTM Kelapa Dua RT 008/11, Cimanggis, Depok, karyawan JW Marriot, sudah pulang
12. Choirul Anwar (24 tahun) warga jalan AURI, dirawat sudah pulang
13. M. Roni (34 tahun) warga Rasuna Said, sebagai concierge di Ritl Carlton, sudah pulang.
14. Wahidul Kohar, warga jalan Jeruk Perumnas, Bekasi, dirawat diruang aster.
15. Bambang Yulianto (31 tahun), warga Praja Dalam E RT 10 RW 5, Jakarta Selatan, petugas keamanan JW Marriot, dirawat di ruang aster.
16. Endang Setyawan (laki-laki, 30 tahun), warga Ahmad Dahlan Cipondoh, Tangerang, dirawat di ruang Aster.

29 Orang korban ledakan bom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott dibawa ke RS MMC, Kuningan, Jakarta Selatan. Ledakan ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah di kedua hotel itu.

Pantauan detikcom, Jumat (17/7/2009), nama-nama tersebut ditempel di lobi rumah sakit tersebut. Nama-nama korban tersebut adalah:

Andrianto Makhnbu
CaturRindu
Cho Ing sang
Dadang Hidayat
Giovani
Hut Bosco Keund
Ibusi Asu
Jame Makeba
Yunita
Yurika Kartika
Kevin
Linda
Mariko
Melisa
William
Noke Kiroyan
Oki Utomo
Peter
Regi
Renaldi Domanik
Scott Mirilles
Shweta Shukita
Simon Luis
Sudargo
Yoga
Yurika
Yurike
Yusuf
Yusuf P

Daftar Korban Warga Negara Asing:

Ke-16 nama warga negara asing tersebut adalah:

Giovanni
Hui Bosco Keung
Ibushi Asu
Jame Makkeba
Kevin
William
Noke Kiroyan
Peter
Scott Mirilles
Shweta Shukita
Simon Louis
Peter Van Wesel
Max Bon
Gary Ford
Cindy
James Castle

Data Tragedi Ledakan Bom

Tragedi ledakan tersebut makin memperpanjang daftar ledakan bom di Indonesia. Berikut data ledakan bom di Indonesia sejak 2000-2009:

1 Agustus 2000 : Bom meledak di Kedubes Filipina, Menteng. 2 orang tewas, 21 luka-luka.
13 September 2000 : Bom meledak di lantai parkir Bursa Efek Jakarta.
24 Desember 2000 : Serangkaian bom meledak pada malam Natal di Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, Medan, Batam, dan Pekanbaru.
22 Juli 2001 :Bom meledak di Gereja Santa Anna dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Lima orang meninggal dunia
31 Juli 2001: Bom yang meledak di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, Jl.Gajah Mada 114-118, Semarang.
23 September 2001 : Bom meledak di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat. Ledakan tersebut merusak beberapa mobil di pelataran parkir lantai dua gedung tersebut.
6 November 2001 : Bom rakitan meledak di halaman Australian International School, Pejaten, Jakarta Selatan.
12 Oktober 2001 : Bom meledak di restoran KFC Makassar.
12 Oktober 2002 : Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali diguncang bom. Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu pukul 23.05 Wita. Lebih dari 200 orang tewas, 200 lebih lainnya luka berat maupun ringan. Pada pukul 23.15 Wita, bom meledak di Renon, berdekatan dengan kantor Konsulat Amerika Serikat. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
3 Februari 2003 : Bom rakitan meledak di lobi wisama bayangkari, Mabes Polri, Jakarta
27 April 2003 : Bom meledak di bandara Soekarno Hatta. 2 orang luka berat.
5 Agustus 2003 : Bom meledak di kawasan Hotel JW Marriot Mega Kuningan. Sebanyak 14 orang tewas.
10 Januari 2004 : Bom meledak di Palopo, Sulawesi. 4 orang tewas.
9 September 2004 : Ledakan dasyat (high explosive) terjadi di Kedubes Australia. Gedung-gedung pencakar langit di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, yang berada di dekat Kedubes Australia juga hancur. Enam orang tewas.
12 Desember 2004 : Bom meledak di Gereja Immanuel, Kota Palu.
28 Mei 2005 : Bom meledak di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah. 22 orang tewas.
8 Juni 3005 : Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Jibril di Pamulang Barat.
1 Oktober 2005 : Bom meledak di Kuta Bali. 22 Orang tewas.
31 Desember 2005 : Bom meledak di pasar di Palu, sulawesi Tengah.
10 Maret 2006 : Ledakan bom di rumah penjaga Kompleks Pura Agung Setana Narayana di Desa Toini, Poso.
22 Maret 2006 : Sekitar pukul 19.00 WITA, bom meledak di pos kamling di Dusun Landangan, Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir.
1 Juli 2006 : Sebuah bom meledak di Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Eklesia Jalan Pulau Seram, Poso, Sabtu (1/7), sekitar pukul 22.15 Wita yang cukup keras hingga terdengar dalam radius tiga kilometer. Dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan materiil.
3 Agustus 2006 : Sekitar pukul 20.00 WITA, bom kembali meledak di Stadion Kasintuwu yang terletak tepat di samping Rumah Sakit Umum Poso.
18 Agustus 2006 : Bom meledak di Poso
06 September 2006 : Bom meledak di Tangkura, Poso Pesisir Selatan.
17 Juli 2009 : Ledakan di Ritz Carlton dan JW Marriot. 9 korban tewas dan 42 luka-luka.

Siring Barat Ambles 6 Meter

noreply@blogger.com (FPBI) — Thu, 16 Jul 2009 17:58:00 +0000

Wilayah Desa Siring Barat, Kec. Porong semakin mengkhawatirkan. Wilayah di luar peta terdampak lumpur Sidoarjo tersebut selain banyak mengeluarkan semburan lumpur baru (buble), juga mengalami penurunan tanah (land subsidence). Peristiwa amblesnya lapisan tanah di daerah tersebut semakin menekankan bahwa di Siring Barat memang sudah sangat berbahaya untuk tempat tinggal. Karena itu, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah penanganan warga agar tidak terjadi korban.

Sejak munculnya semburan lumpur di rumah Oki Andrianto pada tanggal 26 Juni 2009 lalu , hingga terbakar tanggal 8 Juli 2009, kini semburan lumpur itu bertambah besar dan menggerus permukaan sehingga mengakibatkan amblesnya tanah di sekitarnya. Amblesnya tanah tersebut mengakibatkan sebagian bangunan gudang dan bale bengong (gazebo) di atasnya lenyap di telan bumi dan nampak rongga buble bertambah besar mencapai diameter 10 meter.

Sejak 19 hari lalu, di rumah Oki muncul semburan lumpur bercampur gas. Pada Selasa 7 Juli, semburan itu sempat terbakar dan menghanguskan sebagian rumah. Amblasnya rumah di Jalan Beringin Nomor 5 itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Mulanya gazebo yang berada di depan rumah ambruk, kemudian disusul dinding-dinding rumah dan atap rumah bagian belakang gudang. Dalam sekejap bangunan itu tak tampak lagi di permukaan tanah, dan di lokasi hanya terlihat sebuah kubangan berdiameter sekira 10 meter. Warga berhadapan langsung dengan ancaman bahaya amblesnya tanah, keracunan dan terbakar.

Amblesnya bangunan tak hanya terjadi rumah Okky, sebab rumah Siti Hidayati, tetangga depan Okky yang berjarak 20 meter juga mengalami hal yang sama. Lantai bagian depan juga bergeser ke dalam tanah. Sebenarnya sudah lama terlihat dua alur tanah ambles (land subsidence) di jalan Siring Kulon, yang dapat mengindikasikan bahwa wilayah itu sangat rawan amblesnya tanah di samping bubble dengan gas metan mencapai 100%.

Sementara itu Dodik Irmawan, Kepala Divisi Gas BPLS menjelaskan bahwa radius 2 meter sekitar amblesan tanah itu masih tetap berbahaya karena kadar gas metannya sudah over range atau di atas 100%. Material yang keluar akibat semburan itu sekitar 50 meter kubik lebih atau sama dengan kapasitas 10 dump truk Bahkan, beberapa ahli mengatakan, jika semburan terus berlangsung, rongga di dalam tanah meluas. Akibatnya, radius 500 meter dari titik semburan rumah Okky dapat ambles begitu saja. Artinya, Jalan Raya Porong sepanjang 1.000 meter juga rawan ambles.

Menurut kajian Tim FPBI terjadinya penurunan tanah di Siring Kulon berhubungan dengan penurunan tanah di pusat semburan (big hole) yang mencapai 47 meter lebih. Penurunan tanah di pusat semburan menimbulkan gaya tarik terhadap kawasan sekitarnya sehingga terjadi penurunan tanah berupa patahan local (local fracture) yang menyebabkan desakan gas dari kedalaman tanah melalui aliran air bawah tanah.

Hal ini dapat dikaitkan dengan keterangan Staff Humas BPLS Zulkarnain, fenomena itu bisa dilihat dari sudut kemiringan bangunan rumah di sisi barat tanggul, khususnya perumahan warga Siring Barat. Bila diperhatikan, bangunan di sana tampak condong ke arah timur. Pada 2006, ia menambahkan, penurunan tanah di sekitar pusat semburan hanya 1-2 sentimeter per hari. Selanjutnya, pada 2007, meningkat menjadi 3-4 sentimeter per hari. "Pada 2008, penurunan meningkat mencapai 6-8 sentimeter per hari. Terakhir, sampai Maret 2009, penurunan sudah mencapai 10 sentimeter per hari," kata Zulkarnain. Penurunan tanah di sekitar semburan terjadi, menurut dia, karena tanah di lapisan paling luar tak mampu menahan beban lumpur yang terlampau banyak. Di sisi lain, Zulkarnain melanjutkan, lumpur terus menyembur dari dalam bumi sehingga memperbesar peluang desakan antarlapisan tanah. "Kalau lumpur terus keluar, sementara beban lumpur banyak, ditambah beban tanggul, otomatis tanah akan menurun," katanya.

Upaya Evakuasi dan Relokasi
Walaupun terlambat respon pemerintah dan BPLS terhadap situasi dan kondisi Siring Kulon, nampaknya upaya evakuasi dan relokasi akan berbuntut dengan ketidakpastian tentang skema ganti rugi asset warga korban.

Mahmud Marzuki, salah satu perwakilan warga Siring Barat, Minggu (12/7/2009), mengatakan relokasi permanen salah satu alternatif penyelesaian ganti rugi. Warga dibuatkan rumah di satu kawasan dan aset warga tetap diperhitungkan.

Selain menyediakan lahan relokasi permanen bagi warga..Pemerintah juga harus mempertimbangkan masa depan warga terkait mata pencaharian mereka bila nanti diungsikan keluar dari Siring. Selain itu, aset tanah dan rumah warga juga harus dijamin pemerintah dan harus diganti. Pemerintah, lanjut dia, hendaknya memberi solusi tuntas terhadap kondisi di Siring dan dua desa lainnya, yaitu Jatirejo Barat dan Desa Mindi. Karena kawasan itu tidak layak huni akibat banyaknya semburan gas dan lumpur. Skema bantuan sosial dari pemerintah dirasa belum menjadi penyelesaian yang utuh.

Skema Kontrak dan Jadup
Skema kontrak, jadup dan biaya boyongan yang dirancang oleh Tim Forum Peduli Bencana Indoenesia (FPBI) bersama Forum Silaturahmi Rakyat Korban Lumpur Lapindo (FSRKLL) pada tanggal 3 Juli 2006 telah dijadikan model oleh pemerintah melalui Perpres 14 dan Revisinya serta UU No 41 untuk penanganan darurat korban sebagai bentuk lain dari pengungsian. Skema ini pernah dilakukan juga untuk korban Situ Gintung beberapa waktu lalu olh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Begitu juga dalam penanganan darurat korban di Siring Kulon, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) telah menyediakan skema bantuan sosial bagi 2.174 warga di Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi, berupa uang kontrak rumah Rp2,5 juta setahun per kepala keluarga (KK), uang evakuasi Rp500.000 per KK, dan uang jatah hidup Rp300.000 per bulan per jiwa selama enam bulan.

Semburan Baru Sulit Dihentikan
Terkait kondisi semburan gas dan lumpur di Siring Barat, Kepala Divisi Gas pada BPLS Dodi Irmawan, mengaku pihaknya kesulitan untuk menghentikan semburan lumpur baru itu. BPLS hanya menyalurkan semburan gas dan lumpur melalui pipa-pipa pengaman.

Pihak BPLS, sampai kini belum berani melakukan pengukuran karena kondisi di area itu belum aman. Gas mudah terbakar masih banyak keluar secara fluktuatif. Kadangkala, sampai diatas 100 persen, terkadang menurun.

Pantauan di lapangan, sampai kini ombak semburan di halaman tengah rumah Okky masih terus besar. Dan area pintu masuk rumah Okky juga diberikan police line. Para pengunjung tak diperkenankan mendekat atau masuk ke lokasi.

Pasca terjadinya amblesan, lanjutnya, warga Siring Barat banyak yang panik berhamburan keluar termasuk dirianya. Hidayati lansung memilih memindahkan semua isi rumah dari pada bertahan di Siring Barat. "Saya putuskan untuk mengungsi ke Wunut rumah saudara," tuturnya dengan bergegas kemasi isi rumahnya. Sementara staf humas BPLS menghimbau kepada warga untuk mengungsi dan menerima skema tawaran dari pemerintah berupa bansos.

Relokasi Yang Tertunda
Selanjutnya, dalam waktu dua tahun itu pemerintah akan membangun rumah sehat sederhana (RSh) untuk resettlement bagi warga di 9 RT tersebut. Saat itu, biaya melakukan penanganan sosial itu diperkirakan menghabiskan Rp 46,8 miliar. Sayangnya, sudah setahun rekomendasi itu dikeluarkan, belum ada tindak lanjut. Chairul menambahkan, Pemprov Jatim siap membantu langkah-langkah yang akan diambil oleh BPLS. Sebab bagaimana pun juga, warga di wilayah tersebut merupakan warga Jatim.

Gubernur Jatim Soekarwo sebelumnya juga meninjau langsung lokasi desa Siring bagian Barat. Dari pembicaraan dengan warga setempat, lanjutnya, sebenarnya warga siap menerima bantuan sosial dan segera meninggalkan lokasi desa mereka demi keamanan dan kenyamanan.

Tentang jaminan asset warga yang ditinggalkan warga, Bupati sidoarjo mengaku masih akan memperjuangkannya ke pemerintah pusat. Untuk diketahui, desa yang terdiri dari 315 KK ini berada di luar peta terdampak lumpur dan tidak mendapat ganti rugi skema Lapindo. Namun pemerintah lewat UU nomor 41 tahun 2008 tentang APBN 2009 telah memasukkan 4 RT tersebut bersama 5 RT lainnya di 3 desa untuk mendapatkan talangan bantuan uang.

Sekitar 55 Kepala Keluarga (KK) penghuni RT 3 RW 1 Desa Siring Barat, Porong, Sidoarjo, Selasa (14/07) siang bersiap-siap dievakusi ke tempat lebih aman. Warga korban diberikan kesempatan untuk mengevakusi barangnya ke dua tempat yaitu ke Kantor Kecamatan Porong dan bekas Gedung Pengadilan di Taman atau ke rumah kerabatnya yang terdekat. Telah disiapkan di sekitar Siring Barat ini kendaraan truk dari Dinas Kebersihan Pemkab Sidoarjo dan pickup.

Staf Humas BPLS, Ahmad Kusairi, Selasa, mengatakan, penduduk empat RT yang akan dievakuasi tersebut masing-masing RT 1, 2, 3 dan 12 yang ada dalam radius bahaya terkena amblesnya tanah dari rumah milik Oky Andriyanto warga setempat.

Ditiga desa yaiu Siring Jatirejo dan Mindi itu terdapat 2.174 warga. Dari jumlah itu, sampai saat ini baru 756 warga yang mendaftar ke BPLS. Berdasar UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Nomor 41 tahun 2008, tentang APBN tahun 2009, warga Siring telah dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial. Skema bantuan sosial yang dibiayai APBN itu disalurkan melalui BPLS.

Bantuan dana sosial yang siap dikucurkan sekitar Rp 60 miliar. Perincianya, biaya kontrakkan sebesar Rp 2,5 juta per-kepala keluarga (KK), biaya evakuasi sebesar Rp 500 ribu per-KK dan bantuan jaminan hidup (Jadup) Rp 300 ribu perjiwa, selama enam bulan."Dana itu ada pada kita. Jadi secepatnya warga menyelesaikan administrasinya," ucapnya.

Indikator Tolak Bansos
Sementara itu, warga RT 3 RW 1 Kelurahan Siring, Kec. Porong, yang berada di daerah rawan bahaya bubble (semburan lumpur dan gas), Rabu (15/7) malam, menolak bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebanyak 52 kepala keluarga (KK) yang sejak pagi kemarin sudah pegang buku rekening BRI untuk pencairan bansos dari APBN tak setuju dengan klausul perjanjian.

Pertemuan dengan pihak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Kantor Kelurahan Siring, sekitar pukul 19.30 tadi malam itu pun panas. Warga tidak setuju dengan beberapa klausul perjanjian sebagai syarat pencairan bansos. Salah satunya BPLS dinilai tak bisa memberi jaminan keamanan RT 3 Siring dan kembali layak huni.

Ke-52 KK tersebut di Kantor Kelurahan Siring, tadi malam, awalnya masing-masing diberi draft surat perjanjian oleh para staf Deputi Bidang Sosial BPLS. Para staf itu kemudian bergantian menjelaskan klausul yang tercantum dalam pasal-pasal surat perjanjian itu. Begitu penjelasan selesai, langsung muncul komplain.

Komplain pertama diungkapkan Ketua RT 3 Gandu Suyanto. Dia memermasalahkan klausul dalam pasal 4, 5, dan 7. Dalam pasal 4 poin c disebutkan bahwa warga dibenarkan menempati kembali tempat tinggalnya di Siring, setelah ada pernyataan aman dan layak huni, dari pihak yang berwenang.

Gandu yang mewakili warga mengungkapkan keberatannya karena tidak ada jaminan dari BPLS apakah tempat tinggal mereka akan dapat diamankan dari bencana yang terjadi dan bisa kembali layak huni.

Sementara dalam pasal 5 disebutkan bahwa warga berkewajiban membentuk pengamanan swakarsa sendiri tanpa keterlibatan BPLS, untuk mengamankan aset mereka. ’’Yang kami permasalahkan, dalam pasal 7 ditegaskan bahwa warga yang tak melaksanakan pasal 4 dan 5, menanggung sendiri segala risiko yang terjadi,” kata GanduSampai pukul 08.00 pagi tadi, baru 8 KK yang bersedia teken surat perjanjian.

Pendapat Tim Peneliti
Menurut Tantra, ada sembilan desa yang akan diteliti. Antara lain Siring, Jatirejo, Mindi, Pamotan, Gedang, Ketapang, Glagah Arum, Gempol Sari, dan Plumbon. Berdasarkan penelitian sebelumnya, sembilan desa ini yang paling riskan terkena dampak paling parah akibat semburan lumpur. Namun, kondisi paling parah ada di sembilan RT di Siring, Jatirejo, dan Mindi.

Sembilan RT tersebut, kata Tantra, sudah ditetapkan sebagai zona merah pada penelitian sebelumnya. Termasuk rumah Okky yang Selasa (14/7) lalu amblas akibat munculnya bubble baru. Tantra menambahkan, evaluasi yang akan dilakukan meliputi pemetaan kondisi lingkungan udara dan air akibat semburan lumpur, tingkat kerusakan rumah penduduk, tingkat penurunan tanah, dampak kesehatan serta dampak sosial bagi warga di sana. Tim masih tetap sama seperti penelitian sebelumnya dan terbagi dalam empat bidang.

Untuk penelitian penurunan tanah diserahkan pada Dr Teguh dari ITS dan Ir Irwan Susilo MT dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Masalah semburan gas, lumpur dan air ditangani Ir Amin Widodo MSc dari ITS dan Ir M. Irwan Karmawan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Kondisi pencemaran lingkungan diteliti Ir Tantowi MSc dari ITS dan peneliti dari Unair, Sudarmaji SKM M.Kes. Sementara penilaian aset dan ganti rugi ditangani Dr Muslich Anshori SE MSc Ak dari Unair dan Dra Agnestuti MSc dari ITS.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS ini menambahkan, tim evaluasi sebenarnya sudah menetapkan zona hijau, kuning, dan merah berdasarkan hasil penelitian tahun lalu. Zona hijau berarti daerah tersebut masih aman untuk dihuni. Zona kuning artinya penduduk di tempat tersebut harus waspada.
Tim evaluasi juga menyarankan agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menempatkan pos pemantauan di zona kuning. Fungsinya untuk memperingatkan warga agar segera mengungsi jika kondisi tiba-tiba berbahaya.

’’Tapi saran kami tidak ditanggapi. Seandainya pemerintah menempatkan pos pantau, mungkin kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, seperti rumah yang terbakar itu, bisa dihindari,” kata Tantra yang belum bisa memastikan tim akan turun karena harus mengajukan proposal dulu ke Pemprov Jatim.

“Tahun lalu, penelitian kami lakukan selama tiga bulan, termasuk selama sebulan penuh di lapangan. Sekarang mungkin untuk penelitian di lapangan saja bisa sampai dua bulan,” kata Tantra. Dia berharap, hasil penelitian tim evaluasi kali ini benar-benar diperhatikan oleh BPLS maupun Pemprov sehingga lebih banyak warga yang bisa diselamatkan.

Indonesia Serukan Penanggulangan Bencana

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 20 Jun 2009 14:45:00 +0000

Indonesia menyerukan pentingnya pembangunan sistem dunia yang kuat dan kohesif dalam penanggulangan bencana termasuk upaya pengurangan risiko bencana.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Syamsul Maarif, pada Sidang Pleno Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-2, demikian Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Acep Somantri kepada korespsonden Antara London, Jumat.

Dalam sidang yang berlangsung di Jenewa, Dr. Syamsul Maarif menegaskan kesediaan Indonesia untuk berbagi pengalaman terbaik dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Kepala BNPB menyampaikan pula kemajuan di bidang penanggulangan bencana, termasuk pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Menurut Syamsul Maarif, sejak 2007, Indonesia memiliki Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan pada tahun 2008 membentuk BNPB.

Dikatakannya , kemajuan di bidang pengurangan risiko bencana ditandai dengan pembentukan Platform Nasional Penanggulangan Risiko Bencana (Planas PRB) April lalu yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan nasional, termasuk masyarakat , pengusaha, akademisi dan media massa.

Indonesia saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana dalam agenda nasional, serta mengintegrasikannya dalam Rencana Pembangunan Nasional, ujarnya.

Pengurangan risiko bencana juga diperkenalkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah serta pemberdayaan berbagai universitas untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam memajukan upaya pengurangan risiko bencana.

Sementara itu , Asisten Sekjen PBB dan Utusan Khusus untuk Pengurangan Risiko Bencana Margareta Wahlstrom, dalam pertemuan dengan Kepala BNPB menyambut baik pernyataan Kepala BNPB pada Sidang Pleno GPDRR dan mendukung upaya peningkatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Margareta mengharapkan keberhasilan Indonesia di bidang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dapat menjadi contoh pengalaman terbaik bagi negara-negara lainnya.

Keberhasilan dan kemajuan di bidang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana juga dipromosikan Delegasi RI pada Sidang GPDRR ke-2.

Selain berpatisipasi pada Market Place dengan membuka stand pameran, beberapa anggota Delegasi RI juga menjadi panelis baik pada High-Level panel maupun acara khusus .

Wakil Ketua Anggaran DPR Dr. Harry Azhar Azis sebagai panelis pada High Level Panel 1 yang membahas Increasing Investment for Risk Reduction, sementara Bakri Beck pada High Level Panel 5 membahas mengenai Building Back Better - Disaster Risk Reduction and the Recovery Opportunity.

Sementara itu, Khrisna Pribadi pada Pertemuan National Platforms dan Dr. Arief Rachman pada Special Event Children for Change for Local Resilience yang juga diikuti Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa serta Dubes Dian Triansyah Djani pada Special Event South-South Cooperation: Making it a Winning Combination.

Sidang GPDRR ke-2 diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 16 hingga 19 Juni dihadiri lebih dari 1.800 peserta dari 169 negara, serta berbagai organisasi dan NGO internasional. Sumber : antara.com

Hari Pengungsi Se Dunia

noreply@blogger.com (FPBI) — Fri, 19 Jun 2009 17:56:00 +0000

PBB menetapkan tanggal 20 Juni sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Jutaan orang di dunia terpaksa mengungsi karena bencana. PBB menyerukan agar upaya bantuan bagi mereka digiatkan.

"Tolong, jangan berpaling. Pengungsi termasuk mereka, yang paling membutuhkan bantuan."Bintang Hollywood Angelina Jolie tampil dalam iklan organisasi pengungsi PBB (UNHCR) dalam rangka hari pengungsi sedunia.

42 juta warga dunia hidup sebagai pengungsi. Menurut statistik yang diluncurkan UNHCR untuk tahun 2008, hampir dua per tiga di antaranya terpaksa mengungsi di negaranya sendiri. Sisanya, yaitu sekitar 10,5 juta orang, mencari suaka di negara lain.

Dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini memang menyusut satu juta orang. Tapi, laporan UNHCR hanya fokus pada data tahun 2008. Sejak itu, sejumlah peristiwa memicu gelombang pengungsi massal, demikian dikatakan komisaris urusan pengungsi PBB Antonio Guterres. Ia menambahkan, Hari Pengungsi Sedunia secara khusus menyoroti nasib dan kisah hidup mereka yang terpaksa melarikan diri.

"Pengungsi bukan statistik tanpa wajah. Mereka kehilangan segalanya walau mereka tidak bersalah. Masing-masing memiliki cerita tersendiri."
80 persen dari para pengungsi ditampung di negara berkembang. Di antara mereka banyak yang tetap tinggal di sana, tanpa peluang untuk kembali pulang. Hampir enam juta orang sudah hidup lima tahun lebih di pengungsian. Dan negara tuan rumah kerap kewalahan menghadapi arus pengungsi itu, kata Antonio Guterres. "Di Kamerun misalnya, angka kematian di antara anak-anak pengungsi dari Afrika Tengah tujuh kali lebih tinggi daripada rata-rata. Kurang dari sepertiga anak perempuan di sana pergi ke sekolah."

Menurut statistik tahun 2008, pengungsi terbanyak adalah warga Afghanistan, diikuti oleh warga Irak. 45 persen dari seluruh pengungsi yang ditangani UNHCR berasal dari kedua negara itu. Sementara negara yang paling banyak menerima pengungsi adalah Pakistan dengan 1,8 juta orang, Suriah menerima 1,1 juta jiwa, disusul Iran yang menjadi tuan rumah bagi satu juta pengungsi.

"Di saat yang sulit seperti ini, kita harus berupaya untuk menjamin kebutuhan dasar para pengungsi. Sangat mengejutkan karena sering kali kami tidak bisa menyediakan kebutuhan dasar para pengungsi seperti tempat berlindung, makanan, MCK atau perlindungan terhadap kekerasan." Demikian diungkapkan Komisaris urusan pengungsi UNHCR Antonio Guterres.
Situasi sangat mengenaskan misalnya dialami warga yang terusir di Kolumbia. Hampir tiga juta orang di sana terpaksa menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Sementara di kawasan krisis Darfur, dua juta orang terusir dan terpaksa mengungsi:

Iklan televisi yang menampilkan Angelina Jolie berakhir dengan mengingatkan para penonton untuk tidak melupakan para pengungsi. Mereka yang terpaksa lari, yang tak lagi punya tempat tinggal atau bahkan terusir di negerinya sendiri. Sumber : unhcr

Solusi Lumpur Lapindo Dengan Kanal Terpadu

noreply@blogger.com (FPBI) — Fri, 19 Jun 2009 08:21:00 +0000

Tiga tahun sudah, aliran Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo terus meluas dan memberikan potensi ancaman bagi masyarakat dan infrastruktur di luar tanggul karena semburan lumpur purba itu belum juga bisa diatasi . Proses penanggulangannya masih menggunakan mekanisme proyek bisnis sehingga semua hanya dilakukan tanpa memperhitungkan analisa ancaman, kerentanan dan risiko bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Salah satu contoh yang menunjukkan kemunduran penanganan paling mencolok adalah tanggul di pusat semburan untuk mengendalikan aliran lumpur telah musnah sejak awal Maret 2009. Diperlukan konsep pemikiran Pengurangan Risiko Bencana dengan membangun Kanal Terpadu (Tim FPBI pernah mengusulkan pada Timnas PLS pada tahun 2007).

Tanggul berdiameter 50 meter yang disebut tanggul cincin itu kini sudah tak terlihat karena tak ada pengerjaan untuk menambah ketinggian dengan alasan Lapindo mengalami kebangkrutan. Akibatnya, aliran lumpur semakin sulit dikendalikan. Pengaliran ke Kali Porong yang semula menjadi pilihan kini tak lagi bisa dilakukan.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencatat, volume lumpur yang menyembur dengan debit 100 ribu meter kubik per hari atau setara 10.040 truk pengangkut pasir dan batu itu kini cenderung mengalir ke utara atau arah kota Sidoarjo. Penyebabnya, tingkat penurunan tanah (land subsidence) di pusat semburan dan di utara tanggul sangat besar mencapai 47 meter. Di samping itu ketinggian kepundan di pusat semburan sudah mencapai ± 21 meter. Akibatnya, permukaan yang mengarah ke Kali Porong lebih tinggi sehingga lumpur cenderung mengalir ke utara.

Melihat potensi ancaman tersebut seharusnya BPLS dan PT Minarak Lapindo serta Pemerintah setempat harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Pengurukan dengan sirtu saat ini mempunyai keterbatasan yaitu dibutuhkan biaya yang besar dan lokasi sumber sirtu juga sudah berkurang yang juga memnimbulkan kerusakan lingkungan di daerah lain. Kedua hal tersebut telah terbukti menjadi hambatan utama penangulangan Lumpur Lapindo agar tidak menambah deretan korban baru.
Apabila tanggul tersebut jebol karena tidak kuat menahan lumpur dan di tambah dorongan energi dari kemiringan kepundan, maka yang akan terjadi kemungkinannya adalah skenario Situ Gintung II. Banjir bandang lumpur panas ke segala arah dan akan menerjang apapun yang ada di depannya. Seharusnya BPLS belajar dari jebolnya tanggul Siring pada saat tanggal 10 Agustus 2006, derasnya aliran lumpur hampir telah merobohkan pagar rumah dan makam di Desa Siring waktu itu serta hampir saja merobohkan rumah penduduk.

Mencoba Kanal Terpadu
Tim FPBI pada tahun 2007 pernah mengajukan usulan untuk pembuatan Kanal Terpadu ke pihak Timnas, namun tidak mendapatkan tanggapan dengan seksama. Kanal Terpadu dapat difungsikan mengelola aliran lumpur dengan meminimalisasi kebutuhan tanggul yang notabene tidak membutuhkan biaya dan bahan sirtu dalam jumlah besar.

Skema Kanal terpadu antara lain :

Pada pusat semburan (big hole) di pasang semacam tabung raksasa dari besi atau semen cor sesuai ketinggian semburan lumpur dan di buat coakan yang mengarah ke selatan.
Kemudian dibuat kanal dengan sambungan elastis dari semen atau bahan lainnya (misalnya campuran lumpur dan semen) dari coakan tersebut ke Kali Porong dengan konstruksi semi ponton (terapung) yang diperkuat dengan tiang pancang atau dudukan dari tanggul sirtu. Pembuatan kanal tersebut menyesuaikan dengan perbedaan ketinggian antara semburan dengan Kali Porong, dimana kanal lebih tinggi di pusat semburan dibanding dengan tanggul Kali Porong dengan perbedaan ± 20 meter.
Pemasangan pompa air untuk mengalirkan dengan melalui pipa dari Kali Porong ke pusat semburan yang berguna untuk mempertahankan likuiditas lumpur sehingga lumpur akan mengalir dengan sendirinya ke Kali Porong.
Pembangunan Bendung Gerak pada Pintu Air di Kali Porong tepat pada pintu air Jabon yang berfungsi untuk menggelontor endapan lumpur di Kali Porong dengan memanfaatkan volume air tertentu dari Kali porong dan Kali mati yang di perdalam dengan pengerukan. Pintu Bendung Gerak akan secara otomatis terbuka apabila mencapai volume tertentu yang cukup untuk menggelontor lumpur ke sepanjang Kali Porong.
Penempatan Kapal Keruk di sepanjang aliran Kali Porong sampai muara yang berfungsi untuk mengurangi endapan lumpur di Kali Porong dengan menaikkanya ke sepanjang tanggul Kali Porong. Endapan ini akan dapat difungsikan untuk mempertinggi tanggul-tanggul pada pertambakan maupun urugan jalan.

Pembuatan Kanal Terpadu tersebut diperkirakan membutuhkan baiaya lebih kecil dibanding dengan pekerjaan tanggul yang tiada henti tersebut dan menguntungkan beberapa pihak itu.

Penerimaan Sasakawa Award Bagi Kang ET

noreply@blogger.com (FPBI) — Fri, 19 Jun 2009 03:48:00 +0000

Membanggakan sekaligus mengharukan bagi Keluarga Besar Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI), bahwa salah satu kolega dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia yaitu Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, yang biasa di panggil dengan Kang ET menerima Sasakawa Award for Disaster Reduction yang pertama dari Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara. Penyerahan The United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction 2009 pada tanggal 16 JUni 2009 jam 07.00 waktu setempat di Jenewa, Swiss. Untuk itu Kang ET berhak menerima hadiah uang sebesar US$ 50.000 atau sekitar Rp. 500 juta untuk kontribusi seumur hidup dan ber komitmen untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kapasitas pada tingkat masyarakat di Indonesia, salah satu Negara-negara paling rentan terhadap berbagai bahaya.

The United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction merupakan satu dari tiga penghargaan yang sangat bergengsi dari PBB. Ketiga penghargaan itu antara lain the United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction, the World Health Organization (WHO) Sasakawa Health Prize dan the UN Environment Programme (UNEP) Sasakawa Environment Prize. Ketiga penghargaan ini didirikan pada tahun 1986 dengan Ketua Pendirinya adalah Ryoichi Sasakawa dari the Nippon Foundation.

Penghargaan itu memberikan kepercayaan dari dunia bahwa masyarakat Indonesia sangat peduli dan mempunyai komitmen kuat terhadap Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia.

"PRB dimulai dengan pembelajaran, yang pada dasarnya adalah membangun kepercayaan bahwa setiap orang dapat memiliki peran penting dalam upaya pengurangan resiko kolektif "ujar Dr Paripurno." Saya berencana untuk menggunakan uang penghargaan ini untuk mempromosikan belajar di sejumlah daerah-daerah rawan letusan gunung berapi serta untuk melakukannya di tengah-tengah masyarakat untuk belajar dalam pengurangan risiko bencana.
Dr Paripurno adalah Direktur Pusat Penelitian Bencana dari Universitas Nasional Pembangunan “Veteran” di Yogyakarta dan konsultan untuk pemerintah lokal dan nasional serta berbagai organisasi sipil masyarakat (NGO). Di samping itu juga menjadi salah satu Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) di Jakarta.

Contoh karyanya termasuk keterlibatan dalam tindakan yang diambil dalam setelah Gempabumi di Yogyakarta tahun 2006, yang menewaskan hampir 6.000 orang. Dr Paripurno telah bekerja di bidang masyarakat berbasis manajemen risiko bencana di Indonesia selama lebih dari lima belas tahun, sering berkaitan dengan letusan gunungapi. Dia telah berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui keterlibatan pada lebih dari 750 organisasi lokal dan proyek manajemen risiko bencana pada 20 propinsi di Indonesia dan secara tidak langsung telah menjangkau ribuan orang di Indonesia.

Keluarga Besar Forum Peduli Bencana Indonesia mengucapkan selamat kepada Kang ET atas penerimaan penghargaan Sasakawa Award ini, semoga tetap semangat. Penghargaan ini dapat memberikan semangat dan rasa percaya diri bagi kawan-kawan “CSO for PRB” di seluruh Indonesia. Sumber : unisdr.org, MPBI

SEMINAR NASIONAL PRB DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 06 Jun 2009 15:29:00 +0000

Berangkat dari analisa tentang ancaman, kerentanan dan kemampuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan suatu kawasan di dunia yang berisiko tinggi terhadap bencana. Hypermarket bencana sebuah istilah yang pantas di sandang oleh wilayah negeri ini. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan hal penting dan mendesak bagi pembangunan berkelanjutan (suitainable development). Namun pemahaman PRB masih merupakan sebuah berita belaka dan belum menjadi salah satu pilihan bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebuah Badan yang telah dibentuk melalui UU No. 24 Tahun 2007 mengambil inisiatif untuk menggelar kegiatan Seminar Nasional Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Universitas Jember pada tanggal 4-5 Juni 2009.
Seminar yang dihadiri oleh Pemkab/Pemkot seluruh Indonesia dan lembaga pusat studi bencana berbagai universitas ini mencoba untuk menyatukan pemahaman akan PRB untuk merekontruksi perencanaan pembangunan daerah agar selalu memperhitungkan manajemen risiko dan krisis ke dalam kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
Narasumber dengan berbagai latar belakang keilmuan dari perguruan tinggi (Pusat Studi Bencana) dan juga berbagai sektor penjuru (focal point) kebencanaan di Indonesia telah memaparkan berbagai cara dan metode yang terbagi dalam 4 sesi : Kebijakan PRB dan Penanggulangan Bencana, Manajemen Resiko, Studi Kasus Kebencanaan di Jawa Timur, dan Pembelajaran Penataan Ruang dalam PRB. Perwakilan dari Donor Internasional seperti UNDP, JICA, UN DRR dan AIFDR juga memberikan dorongan melalui paparan pada fokus masing-masing donor.
Selain Kepala dan sejumlah pejabat BNPB, seminar ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, perwakilan 9 (Sembilan) BPBD dan Bappeda Provinsi, perwakilan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, perwakilan dinas/instansi Kabupaten Jember dan sekitarnya, perwakilan Universitas Jember, perwakilan Forum Perguruan Tinggi, perwakilan Kementerian dan Lembaga, perwakilan Donor/Internasional, dan Media cetak/elektronik dengan jumlah ± 250 peserta. Peserta begitu aktif mendiskusikan berbagai upaya dan permasalahan dalam implementasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dari mulai permasalahan legislasi, anggaran, kelembagaan, kebijakan, ketrampilan dan kearifan lokal. Di samping itu Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) merupakan satu-satunya organisasi masyarakat yang mendapat undangan mengikuti seminar skala nasional ini. Untuk itu FPBI menyampaikan apresiasi kepada Bapak Dr. Syamsul Maarif, Msi selaku Kepala BNPB untuk selalu mengikutsertakan masyarakat sipil ke dalam upaya-upaya PRB maupun penanggulangan bencana ke depan.
FPBI menyambut positif hasil seminar nasional tersebut demi pelaksanaan penanggulangan bencana (PB) yang lebih baik ke depan nantinya. Mengingat PB selama ini masih menyisakan permasalahan yang dilematis bagi masyarakat di kawasan rawan bencana. Di perlukan kebijakan-kebijakan PRB yang lebih sinergis antara seluruh pemangku kepentingan dan komprehensif dengan selalu menempatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus sasaran utama penanggulangan bencana di Indonesia.

Sasakawa Award 2009 Buat Kang ET

noreply@blogger.com (FPBI) — Thu, 21 May 2009 14:30:00 +0000

DR. Ir. Eko Teguh Paripurno, dengan panggilan sehari-hari Kang ET terasa akrab di telinga, terutama bagi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan yang berkutat dalam pengurangan risiko bencana (PRB) di Indonesia.
Tim FPBI mengenalnya ketika Kang ET berkenan memberikan wawasan dalam kegiatan Simulasi Kampung Tanggap Bencana (SKTB) Letusan Gunungapi Kelud 2007 di Dusun Kalibladak, Desa Penataran, Kec. Nglegok, Kab. Blitar. Kang ET sempat menularkan pengetahuan penanggulangan letusan gunungapi Merapi di Jogyakarta kepada masyarakat setempat. Kang ET yang dikenal sebagai founder di Pusat Study Bencana UPN Veteran Jogyakarta dan Ketua Disaster Research and Management (DreAM) Jogyakarta itu murah senyum dengan adat low profilenya sangat dikenal luas bagi seluruh NGO kebencanaan di Indonesia.

Di samping itu Kang ET juga menjadi salah satu Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), telah memperoleh nominasi The United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction 2009. Berkenaan dengan hal itu Kang ET diundang oleh UNISDR agar hadir dalam acara penyerahan Sasakawa Award for Disaster Reduction 2009 pada tanggal 18 Juni 2009 di Jenewa, Swiss. Acara di Swiss itu sekaligus acara Global Platform for Disaster Reduction dan penyerahan Sasakawa Award kepada pemenangnya. Kang ET merupakan nominator Sasakawa Award for Disaster Reduction pertama yang berasal dari Asia Tenggara.
The United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction merupakan satu dari tiga penghargaan yang sangat bergengsi dari PBB. Ketiga penghargaan itu antara lain The United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction, the World Health Organization (WHO) Sasakawa Health Prize dan the UN Environment Programme (UNEP) Sasakawa Environment Prize. Ketiga penghargaan ini didirikan pada tahun 1986 dengan Ketua Pendirinya adalah Ryoichi Sasakawa dari The Nippon Foundation.

Dengan demikian seluruh Keluarga Besar Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI); Presidium, Sekjen, Staf Bidang dan Relawan serta Masyarakat Kampung Tanggap Bencana (MKTB) di seluruh Indonesia menyampaikan selamat dan sangat bangga atas nominasi SASAKAWA AWARD 2009 tersebut. Selamat kepada para pendukung pencalonan Kang ET yang telah bekerja keras untuk mengupayakan agar Kang ET masuk dalam nominasi Sasakawa Award for Disaster Reduction. Semoga prestasi ini dapat memacu semangat dan menumbuhkembangkan inpsirasi dan motivasi bagi para praktisi dan peneliti penanggulangan bencana (PB) dan pengurangan risiko bencana (PRB) di seluruh Indonesia.

Selamat Buat Kang ET dan Terimakasih Para Pendukung Kang ET. Semoga Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia lebih strategis dan sinergis serta berdaya guna bagi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Lumpur Lapindo Cabut Anak-anak Dari Sekolah

noreply@blogger.com (FPBI) — Mon, 18 May 2009 12:26:00 +0000

Mungkin sesaat sesudah membaca tulisan ini, anda akan berpikir ulang dan bersyukur tentang peluang dan kesempatan untuk semua kemudahan akses akan pendidikan yang anda capai selama ini. Bandingkanlah dengan nasib apes anak-anak di sekeliling kita; yang terpaksa putus sekolah karena orangtua tak mampu lagi membiayai; lalu menjalani hari-hari yang hampa dan menatap masa depan dengan rasa gamang.

Seperti yang dialami anak-anak korban lumpur lapindo, karena orang tuanya belum mendapatkan ganti rugi dan kemudian berefek domino terhadap kelangsungan pembiayaan kehidupannya. Salah satunya adalah budget yang hilang adalah untuk biaya pendidikan anaknya; misalnya uang sekolah, uang buku, uang seragam dan belum lagi uang saku. Mustahil terpenuhi.

Ibu Suparni, 47 tahun mengalaminya setelah satu setengah tahun menunggu realisasi ganti rugi 20% nya yang tak kunjung diterima. Anak-anaknya yang bernama Kalim, Syahrul dan Basor dengan terpaksa berhenti sekolah, seolah tercabut begitu saja dari sekolah. Khalim yang sekolah kelas 2 Madrasah Tsnawiyah Khalid Bin Walid di Desa Renokenongo terpaksa bekerja di sebuah warung remang dari jam 16.00 sampai menjelang dini hari, menjadi pekerja anak di bawah umur. Syahrul yang sekolah kelas 5 dan adiknya Basor yang berekolah kelas 3 SDN Glagah Arum juga mengalami hal yang sama, tercabut dari sekolahnya karena tak punya biaya. Tim Forum Peduli Bencana Indonesia (FPBI) mencoba mencari solusi agar mereka bisa kembali bersekolah. Kepsek SDN Glagaharum menyatakan akan membantu seluruh proses pemindahan anak-anak tersebut agar bisa bersekolah kembali. Namun selain kebutuhan utama biaya sekolah, ternyata anak-anak tersebut telah kehilangan semangat sekolahnya, akibat dari situasi dan kondisi orang tuanya, di samping itu mereka tidak mendapat uang saku. Kehilangan gairah bersekolah dan tekanan psikis anak-anak tersebut juga mengendurkan keceriaan masa kanak-kanak sewaktu sekolah.

Kalau anda pernah membayangkan atau mencermati berapakah jumlah anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Ternyata jumlahnya puluhan juta. Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk dan banyak masyarakat yang terpuruk ekonominya karena menjadi korban bencana.

Ternyata, peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia sangat mengerikan. Lihatlah, pada tahun 2006 jumlahnya “masih” sekitar 9,7 juta anak; namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20 % menjadi 11,7 juta jiwa. Tidak ada keterangan dari Komnas PA apakah jumlah tersebut merupakan akumulasi data tahun sebelumnya, lalu ditambah dengan jumlah anak-anak yang baru saja putus sekolah. Tapi kalaupun jumlah itu bersifat kumulatif, tetap saja terasa sangat menyesakkan.

Bayangkan, gairah belajar 12 juta anak terpaksa dipadamkan. Dan 12 juta harapan yang melambung kini kandas di dataran realitas yang keras, seperti balon raksasa ditusuk secara kasar–kempes dalam sekejap. Ini bencana nasional dengan implikasi yang sangat luas, dan bahkan mengerikan!

Anak-anak itu ada di sekitar kita. Mungkin beberapa di antaranya adalah anak tetangga Anda. Dan siapa tahu, salah seorang di antaranya masih kerabat Anda, tapi mungkin berada di tempat yang jauh atau korban bencana. Yang pasti, mereka adalah tunas-tunas harapan bangsa yang besar ini.

Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun ini terjadi di tingkat SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. Sedangkan prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %. Kalau digabungkan kelompok usia pubertas, yaitu anak SMP dan SMA, jumlahnya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun ini tak kurang dari 8 juta orang.
Menurut Arist Merdeka Sirait, sebagaimana diberitakan surat kabar Kompas edisi Selasa (18/3),”Dampak ikutan, anak-anak yang berkeliaran di jalan-jalan di Jakarta juga akan terus bertambah. Setelah mereka putus sekolah tentu mereka akan berupaya membantu ekonomi keluarga dengan bekerja apa pun.”

Inilah potret buram dunia pendidikan Indonesia hari ini. Kalau ternyata Anda tiba-tiba diliputi rasa bersalah, prihatin dan cemas setelah melihat potret jelek pendidikan kita, beryukurlah, ternyata Anda masih normal dan memiliki moral yang tinggi. Dan bersyukurlah, karena bukan Anda atau kerabat dekat Anda yang hari ini terpaksa putus sekolah, Sementara pasangan Capres dan Cawapres masih saja nekad membuat jargon-jargon dan janji-jani untuk mengecoh masyarakat—seolah-olah perekonomian dan pendidikan nasional akan lebih maju pulih dan bangkit. Sedangkan di sisi lain Bencana Kegagalan Teknologi Lumpur Lapindo juga terdapat anak-anak yang terpaksa tercabut dari sekolahnya. Ironi!

Pengungsian Korban Lumpur Lapindo Berakhir

noreply@blogger.com (FPBI) — Fri, 15 May 2009 11:25:00 +0000

Dapat dibayangkan, setelah mengungsi selama hampir lebih dari 2 (dua) tahun di Pasar Porong Baru, Sidoarjo. Sejak seminggu yang lalu satu per satu pengungsi korban lumpur lapindo meninggalkan Pengungsian yang melelahkan dan penuh penderitaan itu (14/5/2009). Mulai besok mereka akan menemui penderitaan dan permasalahan baru, sebagian dari mereka akan menempati barak-barak dari triplek dan terpal darurat yang dibangun di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong.

Sebagian lagi pengungsi korban Lumpur yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Pagar Rekorlab) ini akan tinggal di rumah kontrakan. "Bagi pengungsi yang tidak mempunyai rumah kontrakan sudah kami sediakan rumah semi permanen," ujar Koordinator Pagar Rekorlab, Sunarto.

Kepindahan pengungsi dari PBP, sesuai kesepakatan 15 Mei. Sehingga pengungsi sudah mulai mengangkut barang-barangnya dari pasar. Sebagian barang-barang mereka beberapa hari terakhir sudah dipindah dengan menggunakan kendaraan sewa ataupun dengan motor yang harus bolak-balik.

Barak yang dibangun di lahan yang nantinya digunakan sebagai tempat tinggal pengungsi itu sebanyak 160 rumah semi permanen. Sebelumnya, mereka bersama aparat dari Kodim 0816 Sidoarjo beserta jajarannya sudah membangun rumah sementara di lokasi relokasi mandiri Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong itu.

Pengungsi berharap dalam waktu dekat sudah ada pihak ketiga yang mau membangun rumah mereka dan pengungsi bisa mengangsur. "Sudah ada tawaran yang difasilitasi Bupati Sidoarjo dan Gubernur dengan REI (Real Estate Indonesia) Jatim, untuk membangun rumah bagi kami dan nantinya kami mengangsur. Tapi masih kita kongkritkan lagi," tandas Sunarto.

Di areal relokasi mandiri seluas sekira 10 hektare sebenarnya belum seluruhnya terbangun rumah sementara. Sedangkan rumah permanen juga belum dilakukan pembangunan. Hanya beberapa hektare saja yang sudah diuruk. Mereka hanya berpindah dari penderitaan yang lama ke penderitaan yang baru.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, mengatakan pihaknya dan gubernur memfasilitasi agar ada pihak ketiga yang membangun rumah untuk pengungsi. "Kami ingin kehidupan pengungsi lebih baik lagi dari sekarang, terutama masalah rumah," tandasnya.

Selain memfasilitasi dengan pihak ketiga (REI), bupati dan gubernur juga akan memfasilitasi agar nantinya PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) ikut andil. "Paling tidak terkait angsuran rumah, kan pengungsi belum mendapatkan 80 persen itu yang diharapkan ada titik temu dengan Minarak," tandas Win Hendrarso.

Seperti diketahui, awalnya pengungsi yang tinggal di PBP minta dibayar tunai 100 persen dan menolak pembayaran secara cash and carry yang dicicil setelah 20 persen kemudian 80 persen. Namun karena tuntutannya tidak direspons oleh Lapindo Brantas Inc, akhirnya warga melunak, yang awalnya menuntut skema pembayaran 50%:50% hingga akhirnya melunak dengan menerima skema pembayaran 20 persen dan 80 persen seperti korban sebelumnya. Walaupun sebagaian besar telah menerima ganti rugi 20 %, namun masih tersisa 18 KK yang belum menerima realisasi ganti rugi 20%. Bagaimanakah nasib mereka? Seperti nasib Ibu Suparni, keluarga beranak 11 akhirnya terpuruk dan 3 anaknya harus tercabut dari sekolah karena tidak punya biaya. Penderitaan tiada akhir...

Saat itu, warga meminta dibayar tunai agar bisa melakukan relokasi mandiri. Tujuannya agar bisa tetap tinggal bersama warga lainnya seperti saat masih tinggal di Desa Renokenongo sebelum ditengelamkan oleh Lumpur.

Usaha itu akhirnya diwujudkan warga ketika pembayaran 20 persen direalisasikan. Mereka kemudian dengan membeli lahan bekas tanaman tebu seluas 10 hektare dari PG Krembung di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong untuk pembangunan rumah.
Catatan : Dengan berakhirnya pengungsian ini maka Posko FPBI akan mengakhiri pula seluruh kegiatan fisik dalam aksi kemanusiaan dalam Bencana Kegagalan Teknologi Lumpur Lapindo yang penuh penderitaan dan ketidakpastian tersebut.
Sumber : new.Okezone.com

Minarak Cari Pihak Ketiga

noreply@blogger.com (FPBI) — Sat, 09 May 2009 19:50:00 +0000

Anggota Dewan Pengarah Panitia Khusus Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham, menyarankan PT Minarak Lapindo Jaya mencari pihak ketiga yang mau meneruskan pembangunan perumahan Kahuripan Nirwana Village. Dengan begitu pembangunan rumah untuk korban lumpur lampindo segera selesai dan korban tidak perlu lama-lama tinggal di tenda. Saran itu dikemukakan karena hingga kemarin pembangunan di Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sidoarjo untuk korban lapindo tersendat. Dari 1.500 rumah yang direncanakan dibangun, baru sekitar 370 unit yang selesai dan sudah dihuni korban Lumpur Lapindo. Selebihnya masih dalam pengerjaan. “ Kasihan korban lumpur yang tinggal di tenda. Mereka tidak tahu krisis keuangan global yang kerap dijadikan alasan Minarak saat ditanya soal ketersendatan itu. Tidak masalah pembangunan itu KNV diserahkan pihak ketiga. Yang penting segera selesai.kemarin 15 keluarga masih tinggal di tenda yang didirikan didepan pintu masuk menuju KNV. Mereka adalah korban lumpur Lapindo yang mendapat ganti rugi dengan skema cash and resettlement dari PT Minarak Lapindo Jaya. Masa kontrak rumah mereka sudah habis Desember 2008. Karena tidak punya uang untuk mengontrak rumah kembali, mereka memilih tinggal sementara di tenda, menunggu selesainya pembangunan rumah mereka di KNV. “ Kalau kami disuruh membongkar tenda, lantas kami mau tidur dimana?” kata Sukardi 60 thn korban Lumpur Lapindo. Skema cash and resettlement adalah skema ganti rugi bagi korban Lumpur lapindo yang bukti kepemilikan lahanya berupa Letter C dan Pethok D. dengan skema tersebut, korban menerima uang muka ganti rugi sebesar 20 persen, sedangkan sisanya dibayar dengan lahan yang luasnya sama denngan yang terendam Lumpur Lapindo atau rumah di KNV. Sumber : Kompas