Brian Cesar Blog

Pengangkatan Dan Pengambilan Sumpah Calon Advokat PERADI

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 26 Aug 2010 09:27:00 +0000

Berdasarkan Undang-Undang Advokat bahwa untuk menjalankan praktek sebagai Advokat maka calon advokat harus diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing domisili calon advokat. Maka untuk melaksanakan Perintah Undang-Undang serta terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai organisasi PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat di Indonesia. Berdasarkan Hal tersebut maka PERADI melakukan Pengangkatan dan Penyumpahan Calon Advokat, untuk lebih jelasnya bisa dilihat disini

Super Itensif Persiapan Ujian Profesi Advokat

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 26 Aug 2010 09:24:00 +0000

Bagi rekan-rekan yang mau mengikuti ujian profesi advokat (UPA) PERADI terdapat try out ujian/Super Itensif Persiapan Ujian Profesi Advokat yang diadakan oleh FHP EDULAW untuk infomasi lebih lengkap bisa di lihat disini

Pelaksanaan Azas Praduga Tidak Bersalah Pada Proses Peradilan dan Pemberitaan

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 22 Jul 2010 04:58:00 +0000

HAM adalah hal yang selalu didengung-dengungkan oleh Negara-Negara maju maupun negara-negara berkembang namun celakanya mereka juga sering melakukan pelanggaran HAM, Indonesia yang juga mengakui HAM telah mengatur HAM di dalam Konstitusi Negara dan di dalam beberapa Undang-Undang yang secara khusus lainnya maupun melalui Piagam Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi tetapi banyaknya dan adanya UU bukan jaminan pasti tegaknya HAM khusunya pada orang-orang yang sedang menjalani Proses Peradilan khususnya pada Tindak Pidana. Proses Peradilan di Indonesia khususnya bagi perkara-perkara besar biasanya tidak luput dari perhatian publik dan media massa pada saat seperti inilah para Terdakwa perlahan-lahan HAM nya dalam hal segi kebebasan bergerak atau dalam hal nama baik selalu ternodai baik oleh orang-orang yang merasa Haknya di nodai oleh si Terdakwa ataupun oleh pemberitaan media massa. Rasa menghormati akan proses Peradilan di Indonesia ini sepertinya masih belum terlalu tinggi hal ini dapat terlihat dengan telah beraninya media massa memberitakan seseorang yang masih dinyatakan Terdakwa sehingga muncul Opini Publik bahwa benar Terdakwalah yang bersalah sehingga apabila nantinya Terdakwa bebas maka akan terjadi keributan atau bahkan demonstrasi.

Public Opinion memang bukan lawan yang mudah bagi para penegak hukum terkadang penegak hukum khususnya para advokat harus bersedia menjadi musuh masyrakat ketika ia menentang public opinion tersebut. Satu hal yang terkadang banyak para non-praktisi yang tidak mengerti bahwa kesalahan terkadang bukan pada Pasal-Pasal yang ada Undang-Undang tetapi kesalahan terbanyak adalah mengenai aplikasi akan Pasal-Pasal terebut sehingga dalam pelaksanaannya khusunya dalam beracara di Peradilan anasir pasal tersebut memiliki celah atau saling bertentangan dengan peristiwa hukum yang sebenarnya.

Hal-Hal seperti inilah yang merupakan tugas bagi para advokat yaitu meluruskan anasir pasal sehingga anasir tersebut saling berkaitan dengan Pasal yang sesungguhnya atau dimaksud dalam Undang-Undang. Dikaitkan dengan hal tersebut maka wajarlah jika azas praduga tak bersalah ini perlu dihormati oleh setiap masyarakat sehingga Peradilan di Indonesia adalah murni Peradilan yang berdasarkan Hukum dan bukan Peradilan karena adanya Intervensi dari apapun.

Siaran Pers dari PERADI Terkait Demo Advokat KAI dan SEMA

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 22 Jul 2010 04:49:00 +0000

PERNYATAAN

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

(PERADI)

Bahwa dengan ditandatangani PIAGAM KESEPAKATAN pada tanggal 14 Juni 2010 antara PERADI yang diwakili oleh Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum dan Hasanuddin Nasution, S.H. selaku Sekretaris Jenderal, dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang diwakili oleh H. Indra Sahnun Lubis, S.H. selaku Presiden dan H. Abdul Rahim Hasibuan, S.H. selaku Sekretaris Jenderal, di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ikut menandatangani sebagai “mengetahui/menyaksikan”, dan para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mewakili KAPOLRI, para Advokat dan undangan lainnya, PERADI perlu menegaskan :

1. Bahwa dengan penandatanganan PIAGAM KESEPAKATAN tersebut maka telah selesai kemelut perbedaan pendapat antar berbagai organisasi tentang wadah tunggal Advokat, dimana dalam PIAGAM KESEPAKATAN ditetapkan Pengakuan bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat;

2. Bahwa Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada waktu penandatanganan PIAGAM KESEPAKATAN dan Sambutan pada waktu Acara Pelantikan Dewan Pimpinan Nasional PERADI pada tanggal 14 Juni 2010 dan dengan diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010, telah menegaskan bahwa PERADI adalah satu-satunya Wadah Profesi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Advokat;

3. Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menginstruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia untuk melakukan pengangkatan sumpah kepada kepada Calon Advokat yang telah memenuhi syarat;

4. Bahwa Usul Pengangkatan Sumpah tersebut hanya dapat diajukan oleh PERADI;

5. Bahwa Pernyataan PERADI sebagai satu-satunya Wadah Profesi Advokat adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 yang dalam diktum putusan jo. pertimbangan hukumnya mengakui “bahwa Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang pada dasarnya adalah Organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan Fungsi Negara”;

6. Bahwa untuk itu PERADI akan mengayomi seluruh Advokat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat, yang untuk itu Para Advokat yang sudah terdaftar dalam “Buku Advokat PERADI” yang belum melakukan Registrasi Ulang/Penggantian Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) pada bulan Desember 2009 dapat mengajukan permohonan kepada PERADI untuk diregistrasi ulang untuk mendapat KTPA PERADI yang baru;

7. Bahwa PERADI menyambut dengan baik harapan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Advokat ikut serta memperkuat MAHKUMJAPOL yang telah dibentuk, yang dengan masuknya Advokat mungkin namanya menjadi MAHKUMJAPOLAD;

8. Bahwa demo anarkis yang terjadi di Gedung Mahkamah Agung, yang merusak simbol-simbol hukum dan Mahkamah Agung, termasuk merusak dan menginjak gambar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tindakan tercela dan pelanggaran hukum yang harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa walaupun yang melakukan demo anarkis di Gedung Mahkamah Agung bukan Advokat anggota PERADI, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI merasa ikut bertanggung jawab dan oleh karena itu “memohon maaf yang sebesar-besarnya”, kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada seluruh instansi penegak hukum, dan terutama kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah terluka hati dan pikirannya - karena telah terjadinya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagaimana disinggung diatas -, yang telah mencoreng arang di muka profesi advokat.

Demikian Pernyataan DPN PERADI untuk disampaikan kepada masyarakat untuk dimaklumi.

Dewan Pimpinan Nasional

Perhimpunan Advokat Indonesia

ttd ttd
Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Hasanuddin Nasution, S.H.

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

19 Komponen Konsep Surat Gugatan

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Mon, 31 Aug 2009 07:59:00 +0000

Dalam proses pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum seorang advokat diharuskan mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan tempat si tergugat berada atau tempat barang tidak bergerak (barang tetap) berada. Untuk proses pengajuan gugatan ini maka perlu kiranya seorang advokat mengetahui komponen konsep dasar dalam menyusun surat gugatan agar surat gugatannya tidak dinyatakan kabur oleh Majelis Hakim. Berikut ini 19 Komponen Konsep Dasar Surat Gugatan tersebut;

Ditujukan kepada PENGADILAN MANA( Apabila tidak diketahui tergugat dimana maka diajukan di domisili terakhir tergugat dan untuk barang tidak bergerak diajukan dimana barang tersebut berada)
Penyebutan SEBAGAI KUASA (Penandatanganan)
IDENTITAS PENGGUGAT (nama dan alamat)
Penegasan tentang SURAT KUASA DAN TANGGAL SURAT KUASA
Penyebutan Sebagai PENGUGAT
IDENTITAS TERGUGAT (nama dan alamat yang jelas)
Penyebutan Sebagai TERGUGAT
POSITA tentang ASAL-USUL PERKARA/PERISTIWA
POSITA tentang DASAR HUKUM dari GUGATAN WANPRESTASI/PHM
POSITA tentang ADANYA/TIMBULNYA KERUGIAN
POSITA tentang PERLUNYA SITA JAMINAN
PETITUM I (Pertama tentang mohon dikabulkannya gugatan untuk seluruhnya)
PETITUM tentang PENGESAHAN PERJANJIAN/AKTA NOTARIS (dalam kasus jual beli…)
PETITUM tentang WANPRESTASI/PMH
PETITUM tentang APA YG DITUNTUT (ganti rugi)
PETITUM tentang SITA JAMINAN
TUNTUTAN tentang BIAYA PERKARA
Tentang MOHON KEADILAN
Penandatanganan GUGATAN adalah Kuasa Hukum/Advokat

Untuk Contoh Surat Gugatannya bisa didownload disini.

19 Elemen Dasar Surat Kuasa Khusus

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Mon, 31 Aug 2009 07:32:00 +0000

Pada dasarnya semua surat kuasa khusus memiliki satu format yang standar untuk bisa digunakan oleh seorang advokat dalam menerima kuasa dari pemberi kuasa. Pemenuhan elemen surat kuasa khusus ini sangatlah penting dikarenakan kesalahan dalam pembuatan surat kuasa khusus berakibat pada ditolaknya surat gugatan yang diajukan oleh seorang advokat atau kuasa. Maka untuk itu perlu kiranya mengetahui elemen dasar surat kuasa khusus tersebut, berikut 19 elemen dasar surat kuasa khusus tersebut:
1 Mencantumkan Judul SURAT KUASA/SURAT KUASA KHUSUS,

2. Menjelaskan INDENTITAS PEMBERI KUASA (nama dan alamat yang jelas),
3. Menyebutkan PENYEBUTAN SEBAGAI PEMBERI KUASA,
4. Menegaskan Pemilihan DOMISILI HUKUM oleh Pemberi Kuasa
5. Menyebutkan nama PENERIMA KUASA (dalam kasus ada dua orang)
6. Menegaskan DARIMANA PENERIMA KUASA (Sebagai Advokat dari kantor mana),
7. Penegasan tentang BERTINDAK SENDIRI-SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA
8. Menegaskan PENYEBUTAN SEBAGAI PENERIMA KUASA,
9. Penyebutan Kata-kata KHUSUS.
10. Menegaskan tujuan pemberian BERTINDAK MEWAKILI UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMBERI KUASA dalam hal membuat dan menandatangani serta mengajukan gugatan
(dalam kasus mengajukan gugatan wanprestasi/PMH),
11. Menegaskan PENGADILAN NEGERI MANA,
12. Mencantumkan IDENTITAS CALON TERGUGAT (Nama dan Alamat)
13. Kasus TENTANG APA (WANPRESTASI/PMH dalam Perjanjian….)
14. Mencantumkan Penyebutan HAK SUBTITUSI,
15. Mencantumkan Perihal HAK RETENSI (hak penerima kuasa untuk menahan segala jenis
dokumen/benda-benda sampai pemberi kuasa menyelesaikan kewajibannya),
16. TANGGAL PEMBERIAN KUASA (jika tidak ada surat kuasa akan batal dengan sendirinya)
17. Kolom NAMA/TTD PENERIMA KUASA (sebelah kiri),
18. Kolom NAMA/TTD PEMBERI KUASA (sebelah kanan)
19. Penempatan MATERAI (Di tuliskan Rp 6.000) di bagian PEMBERI KUASA) > Pada
Materai dicantumkan Tanggal.

Diatas adalah 19 elemen dasar pada surat kuasa khusus dimana semua elemen diatas harus ada agar bisa digunakan oleh seorang kuasa atau advokat untuk contoh pengaplikasiannya dalam surat bisa di download disini

Ujian Profesi Advokat (UPA) PERADI

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Fri, 21 Aug 2009 14:44:00 +0000

Untuk Para teman-teman Sarjana Hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dimana pun dan berkeinginan untuk mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) PERADI,

PERADI telah mengumumkan Jadwal Pendaftaran, Tempat Pendaftaran, waktu pelaksanaan Ujian Profesi Advokat (UPA) pada websitenya. Silahkan klik disini untuk bisa menuju website PERADI.

Website Alumni Hukum UNAND

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Fri, 14 Aug 2009 07:12:00 +0000

Buat Para Alumni maupun Mahasiswa Hukum UNAND silahkan mengakses website Kampus Merah

untuk dapat saling berkomunikasi dengan Alumni Hukum UNAND dimanapun anda berada.

Dapatkan Artikel Hukummu

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Wed, 29 Apr 2009 04:27:00 +0000

Buat para sahabat blog ini, saya mau membantu sahabat semua untuk memberikan artikel hukum serta membuat link menuju jurnal hukum yang sahabat butuhkan, caranya sangat mudah:

1. Yang perlu sahabat lakukan hanya membuat request di chat box yang ada di kanan.
2. Berikan judul artikel yang diminta
3. kalau artikel dan jurnalnya sangat diperlukan tolong pas request di kasih tag PENTING sama
tanggal artikelnya mau di download.

Gitu aja caranya, sedangkan untuk artikel komputer sementara ini saya belum bisa menyediakan, kalaupun ada hanya pengetahuan secara umum saja.

Jangan Identikkan Adokat Yang Membela Koruptor Dengan Koruptornya

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Fri, 24 Apr 2009 18:14:00 +0000

Pemberantasan korupsi saat ini memang sedang giat-giatnya dilakukan oleh bangsa Indonesia tercinta dan untungnya masyarakat juga mendukung hal tersebut. Sebuah lembaga yang cukup terkenal juga dapat dikatakan membawa dampak positif bagi pemberantasan Korupsi di Negara ini. Namun satu hal yang telah kita lupakan dalam pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana Korupsi ini yang mungkin sebagian orang telah menyadarinya. Sama halnya bagi pelaku tindak pidana lainnya bahwasanya dianut asas praduga tak bersalah bagi para tedakwa sampai adanya putusan pengadilan. Baik selama masa penyidikan maupun di persidangan biasanya pelaku akan ditemani oleh kuasa hukumnya/advokatnya agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum. Namun bukan hal ini yang akan saya bicarakan tetapi mengenai asas praduga tak bersalah dan kaitan antara advokat dengan si koruptor/klien. Apabila kita urutkan satu persatu terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana korupsi ini salah satunya juga tidak lepas dari peran media lain yang melakukan publisitas atas tersangka tindak pidana korupsi tersebut. Adanya publisitas tersebut sebenarnya kita secara tidak langsung telah mengubah asas praduga tak bersalah menjadi praduga bersalah dikarena yang cukup kita ketahui bahwasanya media masa dapat membangun dan mengarahkan opini publik ke suatu arah tertentu.

Mungkin sudah saatnya kebebasan dalam memberikan berita saat ini perlu sedikit adanya control agar tidak terjadinya perubahan asas praduga tak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Satu hal lagi yang kiranya menurut saya cukup perlu dikhawatirkan yaitu adanya sebuah usaha membangun opini publik bahwasanya seorang kuasa hukum/advokat yang membela koruptor sama jahatnya dengan si koruptor. Menurut saya ini sebuah opini yang cukup berbahaya bagi para penegak hukum khususnya advokat, mengapa demikian? Saya kira cukup sederhana saja anggap saja seorang advokat membela seorang klien yang melakukan apakah sama dengan si advokat yang melakukan pembunuhan tentunya ini berbeda mungkin ini yang perlu kita terapkan bagi advokat yang membela koruptor. Lagipula menurut saya asas praduga tak bersalah juga dimiliki oleh koruptor dan tidak ada salahnya kita melakukan penegakkan hukum pada tindak pidana ini selama koruptor tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dia pelakunya dan memang melakukan korupsi serta ada satu hal lagi yang sering dilupakan oleh para penegak hukum selain advokat bahwa seorang advokat itu tidak identik dengan kliennya sebuah hal kecil yang saya dapat dari PKPA namun punya pengarus cukup besar dalam cara berpikir saya. Mungkin apabila kita renungkan sedikit sepertinya pemikiran mengenai jangan identikan advokat pembela koruptor dengan koruptornya perlu kita pahami lagi.

SMS Dan E-mail Komersial

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Wed, 22 Apr 2009 06:11:00 +0000

Hal apa yang ada dipikiran kita ketika mendengar istilah SMS dan e-mail komersial?

Mungkin bagi beberapa orang ini merupakan istilah yang cukup baru kenapa saya katakan demikian karena istilah ini yang saya ketahui mulai muncul saat banyaknya operator-operator penyedia konten bagi telepon selular ataupun e-mail bermunculan di Indonesia seiring meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya SMS dan e-mail komersial ini saya rasa mulai ada ketika seseorang telah merasa jenuh menggunakan telepon selular dan e-mail hanya sebagai media komunikasi dua arah antara sahabat ataupun kolega kemudian akhirnya muncul keinginan untuk tidak hanya menggunakan SMS dan e-mail sebagai sarana komunikasi tetapi juga sebagai sarana mendapatkan informasi baik itu penting atau hanya semata-mata hiburan. Awalnya penyebaran konten untuk telepon selular dan e-mail ini dapat dikatakan masih dapat dikendalikan oleh si pengguna sendiri.

Disinilah muncul sebuah permasalahan yaitu ketika konten tersebut tiba-tiba saja membanjiri kotak masuk SMS atau e-mail pengguna maka rasa tidak nyaman yang kemudian timbul dan ujung-ujungnya pengguna menyalahkan pemilik konten. Satu hal yang sering terjadi berdasarkan pengetahuan saya adalah pengguna biasanya tidak mengetahui bagaimana cara menghentikan langganan konten tesebut yang akhirnya mungkin seperti yang saya katakan sebelumnya yaitu kotak pesan pengguna dipenuhi pesan yang tidak dikehendaki. SMS dan e-mail yang tadinya dikehendaki untuk ada di dalam kotak masuk SMS dan e-mail seketika berubah menjadi SMS dan e-mail sampah atau bahasa kerennya SPAM. Memang SPAM ini tidak semata-mata menjadi kesalahan penyedia konten tetapi juga kesalahan pengguna yang tidak teliti membaca aturan pakainya (Term Of Service) yang akibatnya SPAM berlabuh di kotak SMS dan e-mail pengguna. Disinilah letak hal menariknya siapa yang kiranya patut disalahkan atas adanya SPAM tersebut. Apabila kita merujuk pada Term Of Service sebuah konten menurut saya yang tidak ada yang patut disalahkan kenapa saya katakan demikian. Kita kembalikan lagi mengenai fungsi Term Of Service itu sendiri.

Namun apabila kita merunut pada proses penyajian informasi mengenai penggunaan konten tersebut pada media iklan maka dapat terlihat bahwa dari sinilah sebab timbul permasalahan SPAM, dimana menurut pengetahuan penulis hampir semua penyedia konten baik bagi telepon selular maupun e-mail memberi tahukan bagaimana memperoleh konten dengan petunjuk yang mudah dibaca namun untuk mengakhirinya hanya dengan tulisan kecil yang terkadang tidak terlihat oleh mata penggunan konten.

Software Trial dan Freeware

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 16 Apr 2009 08:09:00 +0000

Buat sahabat yang suka sama komputer di blog ini akan saya berikan beberapa link menuju website yang menyediakan software trial dan freeware. Saya juga akan memberikan link untuk langsung melakukan download software trial dan freeware tersebut di blog saya

Informasi Beasiswa Ke Luar Negeri Untuk Magister dan Doctoral

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 16 Apr 2009 08:05:00 +0000

Buat para sahabat di blog ini akan saya tampilkan beberapa informasi mengenai beasiswa untuk magister dan doktoral. Informasi beasiswa yang saya tampilkan berasal dari beberapa website dan milis yang saya ikuti untuk melihat informasinya saya akan taruh link nama beasiswanya jadi sahabat tinggal klik link tersebut.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 16 Apr 2009 07:56:00 +0000

Bagi para sahabat lulusan dari Fakultas Hukum, STIH, Ilmu Militer serta yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dan berminat untuk menjadi seorang advokat atau hanya ingin sekedar tahu seperti apa kuliah profesi advokat Faizal Hafied And Partner Edulaw mengadakan PKPA di Jakarta Selatan yang terdiri dari beberapa kelas, yaitu:

Kelas weekdays B dari tanggal 11 Mei 2009 - 13 Juni 2009 masuknya setiap hari kecuali sabtu dan minggu
Kelas weekend yang dimulai tanggal 23 Juni masuknya setiap hari sabtu

Biayanya sekitar 4,3 juta rupiah untuk lebih informasi yang lebih lengkap lihat aja websitenya klik aja disini

Black Campaign di Situs Jejaring Sosial

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 16 Apr 2009 07:52:00 +0000

Media Internet saat ini khususnya di Indonesia mulai menjadi perhatian masyarakat terlebih lagi dengan adanya penggunaan Internet sebagai media kampanye bagi para Caleg membuat keberadaan Internet semakin banyak dilirik oleh masyarakat. Kesadaran akan kecanggihan teknologi Internet ini merupakan suatu hal yang positif dalam hal penggunaannya dalam Pemilu namun sama halnya dengan Internet itu sendiri yang memiliki sisi gelap yaitu Black Campaign yang juga ikut bertransformasi ketika internet digunakan sebagai media kampanye.

Beberapa contoh Black Campaign di media Internet bisa terlihat yaitu seperti adanya widget-widget atau grup yang ada disebuah situs jejaring sosial yang mengajak orang lain untuk tidak mendukung salah seorang Caleg atau Presiden. Kejelekan seperti ini menurut penulis hanya bisa dihilangkan dengan kesadaran pengguna situs jejaring sosial itu sendiri dimana apabila kita sadar bahwa hal itu merupakan Black Campaign maka janganlah kita turut memasang widget atau bergabung dengan sebuah grup tersebut meskipun dampaknya untuk suara bagi Caleg dan Presiden tidak terlalu signifikan namun apabila hal ini dilanjutkan maka bisa di kategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Kampanye Lewat Media Internet

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 16 Apr 2009 07:47:00 +0000

Orang- orang di Indonesia saat ini memang sudah mulai menampakkan diri bahwa mereka mulai melek teknologi dimana dengan banyaknya pengguna situs jaringan sosial seperti Friendster atau Facebook. Perkembangan dunia Internet rupanya membawa angina segar bagi perpolitikan di Indonesia dimana beberapa Caleg mulai menggunakan situs jaringan sosial untuk melakukan kampanye. Memang cara ini bisa dikatakan cara yang cukup inovatif dimana apabila kita lihat pengguna situs jaringan sosial ini juga cukup banyak di Indonesia namun ada permasalahan muncul terkait dengan penggunaan Internet sebagai media kampanye yaitu target sasaran untuk kampanye terkadang tidak sesuai dimana Caleg dan Pemilih yang tergabung dalam situs jejaring sosial ternyata memiliki wilayah tempat tinggal yang berbeda yang akibatnya mungkin saja Caleg mendapat simpatisan yang tidak memiliki arti dalam hal suara dalam Pemilu nantinya.

Inisiatif penggunaan internet sebagai media kampanye saya kira karena tertular adanya situs facebook Obama yang bukan hanya sebagai media pengenalan diri Obama tetapi juga media kampanye Obama namun adanya satu hal yang dilupakan oleh beberapa Caleg ketika mengadopsi cara ini dimana di US hampir seluruh penduduknya mampu menggunakan Internet dan saat itu Obama mencalonkan diri menjadi Presiden dan bukannya seorang Senator yang artinya dimana pun tempat tinggal simpatisan Obama selama ia masih dalam wilayah US ada kemungkinan simpatisan tersebut memberikan suaranya pada Obama. Hal ini berbanding terbalik dengan di Indonesia meskipun adanya program internet murah oleh Pemerintah Indonesia namun dapat dikatakan hanya beberapa golongan orang yang mampu dan mengerti bagaimana menggunakan Internet

Kecurangan Dalam Pemilu Buah Dari Ketidaksiapan Untuk Kalah

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Thu, 16 Apr 2009 07:45:00 +0000

Banyaknya kecurangan di dalam Pemilu tahun 2009 ini merupakan sebuah ironi yang sangat perlu perhatian untuk semua pihak baik oleh Negara maupun oleh warga Negara. Memang sungguh sesuatu yang sangat mengejutkan bahwa Pemilu Tahun ini dijumpai banyak kecurangan di beberapa daerah Pemilu yang terbawa hingga permukaan hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pemberitaan mengenai kecurangan Pemilu di beberapa media massa. Memang adanya kesadaran dari Partai Politik serta Masyarakat akan arti Pemilu yang jujur juga merupakan salah satu faktor pendukung tumbuhnya kesadaran untuk melaporkan adanya tindak kecurangan dalam Pemilu pada tahun suatu hal yang cukup positif menurut saya. Menurut pandangan saya pola pikir masyarakat akan Pemilu untuk memilih calon wakil rakyat yang memihak rakyat semakin baik hal ini tampak dengan adanya beberapa kecurangan Pemilu yang perlahan mulai tampak ke permukaan meskipun masih ada beberapa hal yang mencoreng pola pikir tersebut yaitu dengan meningkatnya jumlah angka Golput pada saat Pemilu Calon Legislatif tanggal 9 April kemarin bukan hanya dikarenakan Pemilih yang tidak terdaftar tetapi juga karena adanya pemilih yang enggan menggunakan hak pilihnya.

Bahkan ada di suatu kota dimana pemilih dijemput oleh seorang Hansip agar mau menggunakan hak pilihnya sebuah inisiatif yang patut dicontoh menurut saya. Permasalahan Pemilu tidak hanya berkutat pada meningkatnya Golput tetapi juga pada kecurangan Pemilu yang menurut saya kecurangan tersebut sebenarnya adalah buah dari ketidaksiapan dari Para Calon Legislatif untuk kalah Pemilu hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan mengenai Caleg yang Stress karena kalah dalam Pemilu serta adanya perbuatan yang kurang menyenangkan dari beberapa simpatisan seorang Caleg. Menurut saya jika saja para Caleg itu tidak hanya siap untuk Menang tetapi juga siap untuk Kalah maka kecurangan dalam Pemilu bisa saja dikurangi.

Term Of Service (Persyaratan dan kondisi) Hal Kecil Yang Sering Diabaikan

noreply@blogger.com (A.P.Briancesar Rota) — Wed, 15 Apr 2009 11:01:00 +0000

Bagi siapapun yang pernah ataupun sering menginstall, melakukan registrasi di sebuah website atau bagi para blogger pastilah tidak asing lagi dengan istilah Term Of Service (Persyaratan dan kondisi). Hal kecil yang selalu diabaikan oleh setiap orang, alasan utamanya karena Term Of Service (Persyaratan dan kondisi) ini menggunakan bahasa asing, tulisannya terlalu panjang dan agak sulit dimengerti. Namun di dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi Term Of Service (Persyaratan dan kondisi) merupakan suatu hal yang sangat memiliki peranan penting bukan hanya sebagai perlindungan hukum bagi pemilik layanan atau software tetapi juga sebagai dasar hukum apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum nantinya. Seperti yang diketahui bahwa Term Of Service (Persyaratan dan kondisi) merupakan sebuah perjanjian yang memiliki akibat hukum yang sama seperti perjanjian pada umumnya.

Namun tidak hanya itu saja Term Of Service (Persyaratan dan kondisi) pada sebuah layanan website/blog juga mengatur mengenai keberadaan sebuah konten pada web/blog yang digunakan oleh pihak pengguna.Dari beberapa hal tersebut jelasalah bahwa sebenarnya bahwa Term Of Service (Persyaratan dan kondisi) ini memiliki makna yang sangat penting dan bahkan dengan kita menyetujui Term Of Service (Persyaratan dan kondisi) berarti kita telah setuju untuk mengikuti kebijakan privasi yang diatur oleh penyedia jasa layanan web/blog. Satu hal yang selama ini menjadi perdebatan bagi para ahli cyberlaw yaitu mengenai yurisdiksi hukum yang berlaku bagi pengguna layanan web/blog sebenarnya telah diatur. Seperti pada layanan blogger misalnya para pengguna akan tunduk kepada hukum negara bagian California secara otomatis saat pengguna memilih setuju pada halaman Terms Of Service (Persyaratan dan kondisi) layanan blogger. Hal kecil yang sering diabaikan ternyata memiliki jangkauan hukum yang sangat luas bahkan mengenai yurisdiksi pun telah diatur dalam Terms Of Service (Persyaratan dan kondisi).