Ilmu Politik

Pemerintahan parlementer

2009-07-06T01:37:00.000-07:00

Pemerintahan perlementer juga dikenal dengan gelar pemerintahan kabinet. Dibeberapa negara istilah “pemerintahan bertanggung jawab” juga dipakai sebagai istilah parlementer. J.W.Garner mendefenisikan pemerintahan ini sebagai berikut:

Pemerintahan kabinet adalah satu system dimana executive – kabinet atau menteri dengan langsung dan secara sah bertanggung jawab kepada legislatur atau dewan atas segala kebijakan politik dan aksinya, dan menengahi juga tanggung jawabnya kepada electorate, sedangkan executivenominal: raja / ratu / president hanya ( sebagai sebutan saja ) –sebagai kepala atau lambang negara yang menduduki posisi yang tidak memiliki tanggung jawab secara bahasa.

Kekurangan negara federal

2009-07-03T18:19:00.000-07:00

1. Pemerintahan yang lemah.

negara federal bisa menyamai atau sederajat dengan system negara yang lain, namun lebih lemah daripada negara kesatuan. Pendistribusian kekuasaan diantara pusat dan negara bagian atau daerah akan membawa tampuk pemerintahan sulit untuk menyelesaikan permasalahan dalam administrasi. Sedangkan administrasi adalah jantung berjalannya roda pemerintahan yang baik, namun tidak semua negara federal gagal dalam hal administrasi, malahan federasi mampu lebih maju dan utuh dari negara kesatuan yang ada sekarang.

2. Kurang keseragaman dalam perundang- undangan dan administrasi.

Didalam pendirian federal memiliki perbedaan perundang- undangan, kebijakan administrative dan organisasi. Satu sisi adanya pusat hukum dan organisasi administrative secara nasional, bahkan sebaliknya ditingkat daerah pun memiliki hal yang sama. Keruwetan dalam hal keserbaragaman ini dapat menyebabkan penderitaan kepada masyarakat khususnya dalam hal perdagangan, industri dan masalah memiliki tanah dinegara yang berbeda.

3. Kesetiaan warganegara yang bercabang.

Warganegara rangkap dua melahirkan kebingungan. Masyarakat awam akan sulit menentukan kewajiban negara yang sebenarnya jika dituntut untuk melakukan, karna berdampak pada system warganegara rangkap dua.

4. Lemah dalam hubungan luar negeri.

Dalam menjalankan hubungan luar dengan luar federal memiliki kelemahan yang melekat dimana hal ini tidak dimiliki oleh pemerintahan kesatuan, dimana negara federal dalam menentukan kebijakan luar memiliki efek yang saling berlawanan antara pusat dan nasional, baik dalam menentukan ekonomi dan kondisi politik dalam dan luar.

5. Merugikan penghasilan dan waktu.
Didalam federasi banyak terdapat organ pemerintahan, dimana merambat pada biaya yang besar. Melipat gandakan organisasi, perlengkapan dan personalia juga membutuhkan biaya besar dalam system federal. Disamping itu juga, melipatgandakan mesin pemerintahan disebabkan keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan nasional yang penting.

6. Kakunya kemajuan konstitusi dalam federal.
Prosedur memperbaiki konstitusi kaku dalam federal sangat diperlukan. Dan ini ditemukan khususnya di Amerika dan Australia, inipun disebabkan karna sulitnya memperbaiki tubuh UUD dalam operasi, sehingga perubahan dalam UUD tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial secara nasional.

Sisi baik pemerintahan federal

2009-07-02T23:32:00.000-07:00

1. Kesatuan gabungan nasional dan otonomi local.

System yang baik dari pemerintahan federal adalah gabungan kesatuan nasional dan otonomi lokal dan hak membentuk pemerintahan lokal. Hal ini memberikan solusi kepada jumlah Negara kecil yang bersatu dalam satu wadah kekuasaan dan disitulah mereka memperoleh keuntungan bersama, dimana mengikuti aliran kesatuan tampa mematikan kehidupan dan pengorbanan mereka dalam menata pemerintahan dengan pertimbangan setiap daerah atau wilayah masing – masing.

2. Memberikan jaminan dari penyerangan.

Kita mengetahui begitu sulitnya bagi negara kecil untuk memelihara kemerdekaannya, akan tetapi ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin dijaman ini. Negara kecil mengetahui dirinya dalam posisi sulit, dan harus selalu siaga untuk mencari perlindungan dari satu atau dua Negara yang memiliki kekuasaan besar agar bisa memelihara kehidupan mereka. Bagaimanapun, Negara kecil akan terlindungi atau terjamin kemerdekaannya dengan bergabung dalam federasi.

3. Menguntungkan secara ekonomi.

System pemerintahan federal memiliki keuntungan ekonomi yang sangat besar. Negara-negara kecil tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai. Oleh karenanya mereka menemukan kesulitan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi standar seperti yang di inginkan. Bagaimanapun kesulitan yang mereka peroleh bisa teratasi, jika Negara- Negara kecil bersatu dalam federasi dan dengan itu pula mereka akan menjadi Negara yang besar.

4. Memberikan administrasi yang berdaya guna.

Dari sudut pandang administrative system federal memiliki daya guna administrasi yang lebih baik dibandingkan system kesatuan. Dimana dalam negara kesatuan semua kekuasaan pemerintahan dipegang oleh pusat, dimana pusat lemah akan kondisi kedaerahan dan kebutuhannya. Disinilah letak kelemahan Negara kesatuan dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Sebaliknya federal sangat berlawanan dengan system kesatuan, dimana pusat hanya pusat pengontrol dan pembagian hasil, sedangkan daerah memiliki hukum dan hak mengatur dirinya sendiri dibawah naungan pusat.

5. Mendorong minat publik dalam urusan umum.

System federal juga memberikan kesempatan kepada segenap masyarakat luas untuk berperan dalam administrasi urusan umum,Sebagaimana banyaknya kekuatan pusat didalam federasi. semakin maju maka semakin banyak pula orang yang dibutuhkan dalam menjalankan administrative.

6. Cocok untuk Negara yang luas dan memiliki perbedaan kondisi yang beragam.
System Negara federal terutama sekali bisa beradabtasi atas Negara yang memiliki daerah kekuasaan yang luas dan perbedaan kondisi populasi yang berbeda baik dari segi, geografis, rasial, agama, bahasa dan sebagainya. Populasi ini akan bisa hidup dibawah satu naungan atau secara bersama, jika setiap daerah diberikan derajat atau hak otonomi yang jelas dan wajar.

7. Menciptakan percobaan yang tepat dalam pemerintahan.

Dibawah percobaan system federal di dalam pemerintahan dan perundang- undangan bisa mencoba dimana hal ini tidak bisa dilakukan dinegara yang menganut system kesatuan.

8. Pengawasan kecenderungan kelaliman.

Lord Bryce menyatakan bahwa dibawah system federal terdapat kurangnya sesuantu yang berbahaya yang menimbulkan kelaliman pemerintahan pusat, dan membelakangi hak – hak keadilan rakyat.

9. Mempertinggi martabat Negara dan warganegara.

System federal juga melindungi martabat Negara dan warganegara sama halnya dengan komponen yang dimiliki oleh Negara kesatuan. Merupakan suatu kebanggaan yang besar dan bermartabat menjadi warganegara besar, seperti india, Amerika, dan Russian daripada menjadi warganegara seperti Nagaland atau Meghalaya.

ciri – ciri keistimewaan pemerintahan federal

2009-07-01T20:22:00.000-07:00

1. Pembagian kekuasaan

Ciri khas pemerintahan federal adalah pembagian kekuasaan dalam pemerintahan baik pemerintahan nasional, kesatuan konstituante atau Negara bagian---- Propinsi, kabupaten atau kota, sebagaimana pembagian tersebut telah ditetapkan dalam undang – undang. Negara bagian memiliki kekuatan menjalankan hukum sesuai dengan pembagian, mematuhi dan mengelolanya, bahkan pemerintahan federal memiliki kekuasaan atau kekuatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang- undang.

Ada dua metode pendistribusian kekuasaan diantara nasional dan kabupaten/kota/Negara bagian. Dibeberapa Negara, kekuasaan pemerintahan dialokasikan kepada nasional dengan jumlah yg pasti, sedangkan selebihnya diberikan kepada Negara bagian. Prinsip ini di ikuti oleh Amerika, Russia dan Switzerland. Sedangkan dibeberapa Negara yang lain kebalikan dari yang
Diatas, dan metode ini berlaku di Negara Canada dan india.

2. Pembagian kedaulatan

Ahli hukum seperti AUSTIN menyatakan bahwa kedaulatan tidak bisa dibagi, namun bisa dilokasikan.tetapi ini tidak berlaku atas Negara federal. Dinegara federal kedaulatan dibagi atas dua baik pusat dan daerah. Disana tidak ada satu kedaulatan, namun banyak kedaulatan yang akan berlaku.

3. Keunggulan undang- undang

Keunggulan undang- undang adalah keistimewaan yang sangat penting dari federasi. Ia menyatakan secara tidak langsung bahwa hukum-hukum dibuat untuk autoritas didalam Negara dan mungkin menerangkan ultra Vires jika terjadi konflik dengan undang- undang.

4. Pengadilan federal

Berlakunya lebih dari satu kekuasaan pusat dan keunggulan undang- undang didalam Negara federal, maka perlu didirikan beberapa kekuasaan seperti mahkamah tertinggi dimana bertugas untuk menterjemahkan undang- undang dan memutuskan konflik yurisdiksi diantara pusat dan daerah.

5. Ciri- ciri keistimewaan yang lain

Masyarakat didalam Negara federal juga memiliki rangkap dua kewarganegaraan begitu juga dengan perwakilan.

Pemerintahan federal

2008-05-25T08:39:00.000-07:00

Pemerintahan federal menunjukkan lawan yang tepat atas pemerintahan serikat. Letak keistimewaan karakteristik terdiri dari fakta kekuatan dari segi perundang- undangan, pemerintahan dan administrasi didalam Negara. Sebagai pengganti konsentrasi pemerintahan pusat, maka pemerintahan pusat membagi dan mendistribusikan kekuasaan diantara pemerintahan pusat kepada kesatuan komponent untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.

Berikut definisi tentang pemerintahan federal:

Sifat dasar keistimewaan Negara federal modern yakni satu atau dua Negara yang merdeka hingga sekarang, setuju untuk membentuk Negara baru. ( Gilchrist )

Negara federal merupakan satu kekuasaan dimana bersifat mewakili keseluruhan, dalam menjalani seluruh kepentingan hubungan, baik luar maupun didalam negeri dimana menjadi minat masyarakat, dan juga memberikan wewenang terhadap setiap provinsi atau Negara bagian dengan kekuatan perundang- undangan dan administrasi disetiap daerah yang dibagikan sesuai dengan undang- undang. ( A. Appadorai )

Pemerintahan federal mungkin dapat didefinisikan sebagai system pusat dan pemerintahan lokal yang bergabung dibawah kedaulatan bersama, keduanya merupakan pemerintahan tertinggi didalam lingkungan yang telah ditentukan, keduanya diputuskan oleh konstitusi secara umum atau aksi dari parlemen dimana melahirkan system tersebut. ( Garner ).

Sisi buruk pemerintahan serikat

2008-03-09T05:51:00.000-07:00

1. menindas inisiatip lokal. Dengan nyata dan jelas keberatan terhadap pemerintahan serikat terletaka pada penekanan atas inisiatip lokal. Daerah tidak memiliki hak untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri ( self- government ). Ia menyerahkan semua hal kepada pemerintahan pusat untuk menetapkan kebijaksanaan dan peraturan kesejahteraan. Sebagai akibat dari sistem ini adanya pengucilan perhatian terhadap kesejahteraan publik dan merusak kekuatan penguasa lokal.

2. tidak sesuai untuk Negara besar. pemerintahan serikat tidak cocok untuk Negara besar. didalam Negara besar jika menganut sistem ini maka memimpin ketidak tepatgunaan, penundaan dan pengabaian didalam legislatip dan kesejahteraan administratip. Badan pembuatan undang- undang didalam penjumlahan terlalu membebani dengan uji coba tugas perundang- undangan, disini seringkali terdapat kelemahan pengetahuan dari kondisi lokal dan kebutuhan diatasnya, dimana ia bisa untuk diatur. Hal ini juga berlaku terhadap wewenang administratip pusat. Hasilnya dari hal ini daerah atau kesejahteraan lokal diatur oleh mereka yang sangat sedikit mengetahui perihal kedaerahan, sedangkan orang lokal yang lebih memahami kondisi didaerahnya tidak memiliki kekuasaan penuh untuk beraksi.

3. tidak sesuai untuk Negara yang memiliki perbedaan kebudayaan. Pemerintahan serikat tidak cocok untuk Negara yang memiliki perbedaan kebudayaan, dimana ia memilki kondisi lokal dan perbedaan kebudayaan yang luas dan beragam. Keseragaman hukum dan kekuasaan sentralisasi berpose bahaya terhadap identitas bermacam kebudayaan dan kelompok kesukuan. Disinilah letak ketegangan dan memicu konflik. Sri Lanka bisa diambil sebagai contoh.

Sisi baik pemerintahan serikat

2008-03-08T02:22:00.000-08:00

1. sebagian besar bentuk pemerintahan yang efektif. Seperti kita ketahui bahwa didalam pemerintahan ini terdapat satu set badan pemerintah, disana pula terletak keseragaman hukum, kebijaksanaan dan administrasi didalam Negara. Dimana kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan bisa melalui cabang atau propinsi, dan kekuasaan tersebut dibagikan antara pemerintah pusat dan local. disini juga terdapat beberapa kelemahan khusus dari kekuatan nasional, perbedaan hukum dan kebijaksanaan terjadi diberbagai golongan dalam Negara, bahkan sewaktu – waktu terjadi ketidak effisiensi atas pelaksanaan hukum dan mungkin juga pemborosan dari pemerintahan local.

2. efisien dalam pertahanan dan hubungan luar negeri. Didalam bidang pertahanan dan kebijaksanaan luar negeri, pemerintahan serikat terlihat secara special kokoh dan jelas. Layaknya semua kekuatan berada ditangan pemerintahan pusat, maka, tujuanpun jelas dan kebijaksanaan bisa dirumuskan bahkan bisa dijalankan dengan tepat dalam bidang hubungan luar negeri. Begitu juga bisa dengan tepat dan efektif mengukur dan mengadopsi pertahanan nasional, bahkan, semua sumber penghasilan bisa dengan cepat dikerahkan kepada tujuan yang jelas.

3. memperkembangkan persatuan nasional. semenjak warganegara masih bersatu dibawah keseragaman hukum, kebijaksanaan dan administrasi, maka sebuah rasa persatuan dikalangan masyarakat sangat kuat; sedangkan sumber perpecahan atau perasaan kedaerahan atau rasa patriotisme daerah terkendali dengan sendirinya. Persatuan perkembangan administratip merupakan sebuah pandangan atas permasalahan dan kehidupan nasional.

4. menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk pemerintahan serikat secara positif menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional. pemerintah pusat bisa merumuskan kebijaksanaan untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional dan mengadopsi ukuran tepat atau pantas untuk menjalankan pelaksanaannya. Persatuan administratip lokal tidak bisa meletakkan rintangan atau pandangan mereka didalam jalan yang sama seperti pemerintahan pusat. Semua rakyat diperlukan untuk bersatu dalam hal memperkembangkan ekonomi ini, semua dasar sumber penghasilan bisa dikerahkan dan setiap industri bahkan semua persatuan ekonomi bisa didistribusikan secara nasional menurut kebutuhan dan sumber penghasilan disetiap daerah.

5. sederhana didalam organisasi dan tidak royal. Dengan nyata dan jelas pemerintahan serikat adalah pemerintahan sederhana didalam organisasi. Bermacam bentuk badan pemerintahan terlihat utuh dalam satu bagian mekanisme administratip. Disana jarang adanya konflik atau yurisdiksi yang saling melengkapi. Sebaliknya didalam pemerintahan federal terdapat organisasi yang sangat berbelit, dan secara terus- menerus memimpin administratip secara complexity. Pemerintahan serikat terkesan tidak royal bila dibandingkan dengan pemerintahan federal, karena ketiadaan duplikasi dari pusat dan kekuasaan lokal.

6. lunak. Bentuk pemerintahan serikat bersifat lunak. Ia dengan mudah diubah menurut tuntutan keadaan sekitar. Sedangkan pemerintahan federal memiliki sifat keras, karena ia melibatkan divisi dan distribusi dari kekuasaan diantara pemerintahan pusan dan lokal.

Bentuk pemerintahan serikat

2007-10-08T04:28:00.001-07:00

BY: S. N. Dubey

Definisi

Pemerintahan serikat adalah bentuk pemerintahan dimana terletak wewenang penguasa tertinggi didalam Negara, ia dikonsentrasikan oleh satu badan atau seperangkat badan lainnya, yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah pemerintahan ini secara umum dioperasikan oleh pusat.

R.G. Gettell mengatakan; sistem konstitusi didalam Negara serikat semua kekuatan Negara diserahkan kepada pemerintah nasional, dimana memungkinkan untuk menciptakan beberapa cabang dan menyerahkan kepada mereka beberapa kekuasaan yang pantas, bahkan mengubah batas- batas mereka serta kekuatan mereka dengan undang- undang legislatip yang ada.

Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa definisi dari bentuk pemerintahan serikat adalah kekuasaan dan kontrol semua kesejahteraan pemerintah dan administrasi berada ditangan pemerintahan pusat.

Pemerintahan pusat bisa membagikan Negara dalam bentuk provinsi, dimana bertujuan untuk keutuhan administratip dengan memberikan wewenang kepada penguasa disetiap propinsi. Propinsi ini tidak mendapat kekuatan dari konstitusi, kekuasaan mereka hanya bergantung pada pemerintahan pusat, dimana bisa dihapuskan atau dikurangi kekuasaan mereka bila diperlukan. Britan, Francis, Jepang, dan Italy adalah contoh Negara yang menganut bentuk pemerintahan serikat.

Sisi buruk pemerintahan demokrasi

2007-10-05T07:13:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. prinsip persamaan hak yang tak waras

Demokrasi berbasis terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat, karena mereka akrab dan memiliki hal serupa didalam mental, spiritual dan kwalitas moral. Akan tetapi para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut mustahil. Manusia tampak sangat luas berbeda didalam figure jasmani, stamina moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan pengalaman. Demokrasi adalah sebuah ide yang tidak mungkin dan juga tidak logis, Untuk memberikan hak setiap individu dalam memilih merupakan hal yang merusak perhatian masyarakat.

2. pemujaan atas ketidak mampuan

Kritikan ini menggambarkan pemujaan atas ketidak mampuan. Pemerintahan oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh manusia biasa, dimana secara umum tidak intelligent, memiliki opini yang tak terkontrol dan bertindak secara emosi tampa alasan, pengetahuan yang terbatas, kurangnya waktu luang yang diperlukan untuk perolehan dalam memahami informasi, dan curiga atas kecakapan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, demokrasi adalah lemah didalam kwalitas. Tiada nilai politik yang tinggi tampa anggota yang unggul didalamnya.

3. mobokrasi

Didalam demokrasi yang memerintah adalah publik; sedangkan publik atau kelompok seringkali beraksi dengan cara menyolok yang sangat berbeda, dari cara normal individu yang menyusun kelompok. Setiap kelompok kehilangan perasaan untuk bertanggung jawab, personalitas individu dan kesadaran mereka merupakan pilihan. Aksinya bersifat menurutkan kata hati dan menghasilkan dengan mudah, pengaruh atas saran dan pengaruh buruk perasaan dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, Jenis kelompok apapun beraksi dibawah stimuli sementara; mereka bergerak dengan menyetir masyarakat primitip. publik seringkali berkelakuan zalim, bahkan merupakan orang yang sangat lalim. Hal yang tidak indah dimana pemimpin politik memamfaatkan psikologis rakyat banyak dan membangunkan nafsu masyarakat dalam aba- aba untuk memenangkan dukungan mereka.

4. oligarchy yang terburuk

Beberapa kritikan menegaskan bahwa demokrasi adalah pelatihan memimpin untuk menuju oligarchy yang terburuk. Telleyrand mengambarkan demokrasi adalah sebuah aristokrasi orang yang jahat. Hal lazim pada setiap manusia adalah cemburu atas keunggulan orang lain. Oleh karena itu, mereka jarang memilih orang yang mampu untuk memimpin mereka. Mereka sering memilih orang yang rendah kwalitasnya, dimana sering tidak mengindahkan dan secara luar biasa cakap dalam mengatur diri mereka sendiri dengan sentiment yang tinggi. Orang yang jujur dan mampu jarang terpilih didalam demokrasi. Kekuatan demokrasi berada ditangan perusak dan koruptor. Carlyle mengapkirkan bahwa demokrasi pemerintahan tukang bual atau tukang obat.

5. pemerintahan para kapitalist

Marxist mengkritik demokrasi yang menggolongkan demokrasi kaum borjuis. Mereka memperdebatkan doktrin kedaulatan yang menjadi dasar didalam demokrasi adalah sebuah dongeng. Padahal demokrasi dalam hak suara orang dewasa melahirkan dendam, dan berada dibawah analisa pemerintahan kapitalist, yang mana bisa dikatakan dari kapitalist untuk kapitalist. Uang adalah pemimpin dan peraturan didalam pemerintahan demokrasi, seperti bentuk pemerintahan yang lain. Bisnis dan finansial adalah tokoh terkemuka yang mengeluarkan dana milyaran dalam pemilihan, dan ini semua untuk menarik pengikut agar bersatu dan memilihnya sebagai wakil mereka. Mereka membiayai partai- partai politik dan membeli para politikus. Maka dari inilah Negara diperintah oleh kelompok yang menarik perhatian.

6. pemerintahan oleh sekelompok kecil

Disini menegaskan demokrasi atas nama tidak tersokong. Setiap Negara yang memiliki populasi terbesar tidak pernah melatih vote mereka. Lagipula, dalam demokrasi dikebanyakan Negara yang melewati angka pemilihan keluar sebagai juara. Dibawah sistem ini sering terjadi atas minoritas partai mendapatkan vote meraih kembali kekuatan. Sedangkan partai yang tidak meraih suara yang memadai, maka akan menjadi sebagai partai oposisi atau sayap kiri. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang berhenti untuk menjadi pemerintahan mayoritas.

7. sistem partai yang korupt dan melemahkan bangsa.

Demokrasi berbasis atas sistem partai. Partai- partai dipandang sangat diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Akan tetapi sistem partai telah merusak demokrasi dimana- mana. Partai- partai meletakkan perhatian utama mereka sendiri daripada bangsa mereka. Semua perlengkapan institusional dan ideological orang – orang yang berhak memilih dalam pemilihan adalah korup. Mereka menganjurkan ketidak tulusan, mengacaukan persatuan bangsa, menyebarkan dusta, dan merendahkan standar moral rakyat. Mesin partai dengan baik bekerja atas setiap individu warganegara, siapa saja yang berkeinginan menggunakan sedikit pendapat atau tiada kebebasan. Faktanya sistem fasilitas daripada partai menghalangi operasi peraturan lalim. Sistem partai menciptakan kelompok politik professional, yang mana kebanyakan dari mereka tidak mampu bekerja secara serius dan membangun.

Mereka tumbuh berkembang diatas kesilapan masyarakat, yang berhasil mereka tipu dan dimamfaatkan. Mereka selalu menciptakan kepalsuan pokok persoalan, untuk menjaga bisnis yang berjalan. Para politikus tidak hanya memonopoli kekuatan, akan tetapi menguasai juga wibawa sosial. Hasilnya, rakyat sibuk dalam profesi yang beragam dan lapangan kerja yang timbul berjenis dalam kondisi yang rumit dan terlelap didalam pekerjaan mereka masing- masing.

8. menghalangi perkembangan sosial

menurut Faguet demokrasi adalah sebuah benda yang aneh sekali bentuknya dalam biologis; ia tidak sebaris dengan proses perkembangan. Hukum perkembangan adalah mendakinya kita dalam derajat perkembangan sentralisasi yang baik; perbedaan bagian tubuh memberikan kelainan pada fungsi. Otak mengontrol semua bagian organisme. Demokrasi adalah anti perkembangan. Ia tidak memiliki sistem sentral yang ditakuti. Tidak ada satu badan bagian politik, yang bisa berpikir dan merancang semua organismenya; ia mengira bahwa otak bisa dialokasikan dimana- mana dalam organisme.

9. menghalangi perkembangan intelektual

Kritikan terhadap demokrasi adalah menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Rakyat jelata menjadi bodoh dan kolot dalam segi pandang, dimana bermusuhan terhadap aktifitas serius intelektual. Seniman dan penulis memulai untuk memenuhi vulgar dan memilki selera rendah bahkan menjadi parhatian bagi rakyat jelata. Hasil dari seni dan sastra sama dengan merendahkan derajat. Didalam perkataan Burn; peradaban yang dihasilkan demokrasi bisa dikatakan biasa, cukupan dan tumpul.

10. demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mahal

Propaganda partai dan sering mengunjungi pemilihan membutuhkan pengeluaran yang besar. sebagai contoh di India, milyaran rupees tersalurkan untuk setiap lima tahun pemilihan. Jumlah uang yang sangat besar ini dikeluarkan sebagai gaji dan upah para legislator. Dana yang seharusnya dipakai untuk tujuan produktif, dihabiskan dengan sia- sia atas dasar berkampanye dan jumlah ilmu perawatan.

Lord Bryce adalah pakar yang mempelajari secara luas, dan membuat catatan demokrasi dari berbagai Negara, menyatakan beberapa keburukan didalam demokrasi modern sebagai berikut:

1. uang adalah kekuatan yang menyesatkan administrasi dan perundang- undangan.

2. kecenderungan untuk membuat demokrasi sebagai profesi yang menguntungkan.

3. keroyalan didalam administrasi.

4. penyalahgunaan doktrin persamaan hak dan gagal untuk menghargai nilai keahlian administrasi.

5. kekuatan organisasi partai yang tidak pantas.

6. kecenderungan para legislator dan pejabat untuk bermain atas vote, didalam melewati hukum dan tahan terhadap pelanggaran perintah.

Sisi baik pemerintahan demokrasi

2007-10-04T06:24:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. melindungi kebebasan individual

Kebebasan merupakan sifat dasar untuk perkembangan personalitas umum. Tampa kebebasan kehidupan bagaikan kulit ari tampa urat didalamnya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menjamin kebebasan individual. Didalam Negara demokrasi kebebasan berpikir, berasosiasi dan kebebasan pers terjamin. Filsafat demokrasi menegaskan bahwa individual adalah tujuan atau akhiran dan kekayaan merupakan pemenuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Demokrasi menjamin setiap keinginan seseorang didalam komunitas, bahkan akan menjadi pertimbangan. begitu pula dengan keputusan atau ketetapan pemerintah tidak luput dari sokongan bersama. Didalam Negara demokrasi tidak pantas seseorang terlukai atau mengatakan bahwa pendapatnya tidak pernah didengarkan.

2. menjamin persamaan hak

Demokrasi berdiri memperjuangkan persamaan hak. Ia mendalilkan pertimbangan persamaan hak untuk setiap individu dan golongan masyarakat. Ia juga memberikan persamaan hak atas segala jenis, dimana terlepas dari kasta, keyakinan, ras, agama, sek dan lain lain. Demokrasi tidak mengakui hak istimewa khusus. Didalam Negara demokrasi semua sama didepan mata hukum, dan semuanya memiliki persamaan hak didalam berpolitik. didalam Negara demokrasi rakyat miskin dan konglomerat memiliki persamaan hak dalam mengusulkan pendapat mereka. Didalam Negara demokrasi hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, adanya persamaan hak antara pria dan wanita.

3. Mendidik Rakyat jelata

Demokrasi merupakan percobaan besar- besaran didalam hal pendidikan rakyat. Ia mendorong perhatian dalam hal kesejateraan publik. Ketika pemilihan umum berlangsung, setiap opini yang baik diberikan kesempatan untuk disampaikan. Pokok persoalan selalu didiskusikan dari semua aspek, dan diteliti dari setiap sudut pandang. Kebijaksanaan juga dirumuskan, dan semua program dicatat, serta melalui media semua ini akan disebar luaskan untuk pengetahuan rakyat. Dari hal inilah masyarakat mengetahui dan mengerti betul setiap permasalahan didalam pemerintahan. Setiap keputusan akan diambil setelah berdiskusi, dan dipertimbangkan lalu ditetapkan menjadi pendapat. Setiap pandangan seseorang akan dijelaskan dan dimamfaatkan. Setiap pemikiran harus memperluas wawasan dan bersifat bijaksana.

4. mengembangkan karakter rakyat

menurut J. S. Mill, Sisi baik yang utama demokrasi terletak didalam fakta “ mengembangkan bentuk karakter nasional daripada kebijaksanaan lainnya. Keunggulan tertinggi didalam pemerintahan ini tidak melalui perintah, ekonomi dan kemakmuran ataupun keadilan. President Lowell menulis; pemerintahan ini memiliki karakter yang cenderung diciptakan oleh warganegara, dimana semestinya mereka yang harus ditopang. Pemerintahan yang kuat dan memiliki masa exist panjang, adalah pemerintahan yang menaruh pada tiap warganegara watak moral yang kuat, ketulusan hati, berdikari dan memiliki keberanian yang tinggi. Tipe- tipe karakter ini bisa berkembang hanya dibawah pemerintahan demokrasi.

5. memperkembangkan cinta tanah air

Demokrasi menanamkan secara mendalam pada setiap warga, rasa cinta terhadap Negara, dan sifat sentiment patriotisme. Didalam demokrasi masyarakat memiliki hak, untuk berpartisipasi dalam hal kesejahteraan administrasi publik, dan mereka bisa berperan langsung untuk mengubah pemerintahan, bila pemerintah gagal dalam melaksanakan keinginan dan aspirasi rakyat. Hal ini memberikan mereka perasaan memikul bangsa; dan mengembangkan perasaan bertanggung jawab, bahkan menciptakan perasaan bertanggung jawab dalam hal keamanan, martabat, dan kemajuan bangsa.

6. pencegah pergolakan yang heboh

Demokrasi mengurangi bahayanya revolusi. Demokrasi dipimpin dengan diskusi dan kepercayaan. Setiap bentuk pemerintatah yang lain bersandar diatas kekuatan. Demokrasi memberikan kesempatan setiap individu dan setiap kelompok, untuk menyampaikan pandangan mereka tentang permasalahan publik, dan juga untuk mempertunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan mereka terhadap tindakan pemerintah, bahkan merubahnya kedalam point segi pandangan mereka. Mereka juga memiliki hak untuk merubah pemerintahan dengan melalukan vote.

7. menghasilkan kemajuan

Seperti kita ketahui bahwa demokrasi berprinsip atas kebebasan dan persamaan hak, disinilah nilai yang menghasilkan kemajuan. Diktatur memberikan kita perintah dan disiplin, akan tetapi ia tidak pernah menyumbang kemajuan. Bila ada perkembangan dibawah diktatur, ini terjadi karena adanya nilai kebebasan dan hal ini tidak didukung dalam pemerintahan diktatur. Demokrasi menjamin kebebasan; bagi demokrasi hal ini adalah satu faktor kebutuhan, dimana memperkembangkan semua kemajuan publik. Setiap individu memiliki kesempatan, untuk mengkontribusikan sedikit banyaknya perihal kemajuan masyarakat.

8. menciptakan ketepatgunaan yang baik

Beberapa penulis menegaskan bahwa demokrasi lebih efisien daripada bentuk pemerintahan lainnya. Bisa dikatakan seperti pemilihan, pengontrolan, tanggung jawab yang besar, dimana memungkinkan untuk menjamin ketepatgunaan yang lebih efisien daripada bentuk pemerintahan lainnya. Jika didalam demokrasi ditemukan ketidaktepat gunaan pemerintah, maka hal ini bisa dibersihkan oleh rakyat. Akan tetapi hal diatas tidak berlaku bagi pemerintahan diktatur, kecuali menggunakan cara kekerasan.

Jenis- Jenis Demokrasi

2007-10-02T08:36:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Demokrasi terbagi dalam dua jenis: demokrasi bersifat langsung dan demokrasi bersifat representatip.

Demokrasi bersifat langsung / Direct Demokrasi.

demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan.

Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatip belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.

Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan didalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat diwilayah Switzerland.

Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatip. Dibeberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemengkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara langsung tampa campur tangan representative.

Demokrasi bersifat representatip / Representative Demokrasi.

Didalam Negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatip. Para representatip inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat didalam pertemuan. Dimana mereka dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. ( Garner ).

Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatip. Bagaimanapun, didalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak ditangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatip.

Bentuk Pemerintahan Demokrasi

2007-09-30T06:08:00.000-07:00

By: S. N. Dubey

Definisi

Pemikir politik mendefinisikan demokrasi dengan cara yang berbeda. Mereka bisa dikategorikan dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama menyatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan umum.

Kelompok kedua menganggap konsep demokrasi secara luas dan mencari jangkauan untuk memperpanjang bidang ekonomi dan juga sosial.

Sedangkan kelompok yang terakhir memegang bahwa demokrasi adalah filsafat kehidupan, dimana menekankan martabat manusia dan memandang semua kehendak individu.

Dibawah ini akan terdapat penjelasan demokrasi, dimana merujuk kepada kategori kelompok yang pertama.

1. Pemerintahan rakyat.

Bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana rakyat memiliki kekuatan penuh didalam politik, baik secara langsung maupun melalui representative.

Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Seely mendefinisikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan bersama.

2. Pemerintahan khalayak ramai.

Menurut pemikir jurusan demokrasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang besara atau khalayak ramai. Dicey mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, dimana badan yang memerintah didalamnya adalah pergeseran komparatif yang besar dari seluruh populasi.

Bryce dalam tulisannya; kata demokrasi telah dipakai semenjak masanya Herodotus untuk menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan yang didalamnya para penguasa memiliki kekuatan tetap dan secara legal, tetapi kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh kelompok khusus atau oknum- oknum lainnya, namun dipegang oleh seluruh komunitas secara keseluruhan.

Kelemahan diktator

2007-09-28T04:07:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. Memuja kekerasan.

Diktator adalah pemerintahan yang memaksa. Ia memiliki sifat dasar kekerasan. Fascist dan komunis memperoleh kekuatan mereka dari kekerasan atau tindak kekejaman, keduanya memuliakan paksaan sebagai metode aksi politik. Diktator lebih mengutamakan kekuatan fisik, paksaan dan kekerasan, dimana mengabaikan cara intelektual dan moral. Intimidasi, penyiksaan, penjara dan eksekusi merupakan cara diktator dalam menyelesaikan masalah, atau bisa dikatakan untuk mengatasi para pembangkangnya.

2. totaliter.

Diktator modern tidak memberikan perbedaan antara Negara dan masyarakat. Ia menghargai atau mengakui aksi Negara yang tidak terbatas. Namun, Totaliter inilah yang mengatur dan mengontrol seluruh aspek kehidupan, termasuk agama, sastra, seni dan pendidikan. Diktator tidak menerima kebebasan kata hati, dan ia tidak memihak kepada sifat individual komunitas.

3. otoriter.

Diktator merupakan musuh bagi kebebasan individual. Ia menganut peraturan satu partai atau semata- mata peraturan militer. Ia merupakan bentuk kezaliman yang sesat. Keinginan atau kemauan diktator merupakan hukum partai. Ia juga tidak bertanggung jawab kepada siapa saja.

4. diktator bersifat agresip.

Diktator mencela dengan adanya ide- ide perdamaian dunia dan keharmonisan internasional. Diktator menganggap paham perdamaian adalah pengecut. Diktator fascist seperti Hitler dan Mussolini, secara terbuka mengundang perang dan akhirnya mencelupkan manusia pada perang dunia ke II. Begitu juga dengan halnya diktator seperti Zia- Ul- Haq yang memiliki sifat senang untuk berperang.

5. diktator terpisah dari yang lain.

Diktator memiliki karakter ekclusive atau terpisah dari yang lain. Diktator adalah penyokong kesucian agama, ras dan bahasa. Akan tetapi Hitler membenci kaum Yahudi, bahkan membunuh jutaan bangsa Yahudi. Begitu juga Zia dari Pakistan merupakan ahli pokok islam. Sedangkan Khomeini dari iran bukan merupakan musuh bagi non- islam, akan tetapi juga lawan bagi muslim dari aliran sunni atau non- shia.

6. merendahkan kepribadian manusia.

Semua definisi yang tersebut diatas akhirnya menimbulkan pengaruh mengucilkan dan merendahkan personalitas manusia. Manusia pada umumnya tidak merasa puas, jika keinginannnya secara pribadi tidak terpenuhi. Manusia umumnya memiliki sifat spiritualisme dan pasti akan mencari spiritual tersebut. Sedangkan diktator memiliki sifat dasar yang menentang sifat spiritual yang dimiliki manusia. Dibawah kekuasaan diktator manusia tidak memiliki kebebasan, bahkan tidak bisa mengungkapkan atau memberikan kontribusi yang dimilikinya, walaupun bertujuan untuk kebaikan bersama. Disinilah terletak pelecehan terhadap personalitas. Disisi lain juga, diktator menolak sistem self-government atau pemerintahan sendiri.

Sisi baik pemerintahan diktator

2007-09-25T07:48:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. menguatkan kesatuan nasional.

Sisi baik yang menonjol dari diktator adalah menguatkan kesatuan dan kesetiakawanan nasional. Sedangkan demokrasi memberi ciri kepada golongan. Aneka ragam kelompok, partai dan golongan berjuang atau meronta- ronta demi meraih sebuah kekuasaan. Disinilah letak pengaruh kesatuan nasional. sebaliknya diktator bebas dari kelemahan tersebut, kesatuan dalam pemerintahan diktator tidak mengalami gangguan. jika elemen- elemen yang mengganggu muncul kepermukaan, maka akan ditindas sampai keakar- akarnya.

2. bentuk pemerintahan yang efisien.

Dari pokok pandangan administrative diktator, tampak secara efisien dan lebih unggul dari demokrasi. Diktator tidak suka memboroskan waktunya dalam sebuah diskusi. Ia menggunakan pengontrolan yang ketat seluruh perlengkapan pemerintahan. Diktator sangat menghargai kebaikan, namun, disisi lain menindas hal yang tidak displin dan ketidak tepat gunaan. Diktator juga menentukan semua keinginan badan administrasi dan merangkup segala bidang populasi. Diktator sangat mudah dalam menetapkan satu hukum pemerintahan, dimana sangat dipatuhi tampa mengalami kendala yang berat. Hitler, Mussolini, Stalin dan Mao adalah para diktator, yang memberikan sistem pemerintahan yang efisien dan benar untuk Negara mereka. Sebaliknya demokrasi mengalami ketidak tepatgunaan.

3. Cocok untuk keadaan darurat.
Bisa dikatakan bahwa diktator sangat mudah dan cepat dalam menangani keadaan darurat daripada demokrasi. Didalam demokrasi, sangat tidak mungkin untuk merumuskan kesatuan politik nasional, dimana hal ini merupakan punggung sandaran yang kuat didalam Negara. Sedangkan diktator bisa dengan segera mengerahkan seluruh bangsa dalam waktu singkat, bahkan mereka bergerak secara langsung melaksanakan perintah.

4. memperkembangkan pengendalian pemerintah bersama orang pintar.
terlihat jelas kelemahan demokrasi dari segi kepemimpinan. Pemerintah harus mengikuti masyarkat, karena dari rakyatlah mereka muncul. Tentu saja kebaikannya terabaikan dari sisi korup atau sebaliknya, bahkan pemerintahan ini bisa dikuasai oleh orang- orang yang tidak efisien. Sedangkan diktator dengan mudah dan sukses, menggunakan perlengkapan administrative bersama orang yang tangkas, berdaya guna dan setia.

5. mendatangkan kemajuan dan kemakmuran.

Diktator bisa menghapuskan pemborosan dari segi produksi dan administrasi, membasmi korupsi dan menyelenggarakan kedisiplinan pejabat. Didalam pemerintahan diktator tidak terdapat celah pemogokan dan aksi- aksi lainnya, dimana bisa menpengaruhi pertumbuhan ekonomi komunitas.

Pokok keistimewaan Diktator

2007-09-24T05:09:00.000-07:00

Diktator modern terbagi atas tiga kelompok:
1. diktator perorangan
2. diktator seorang fasis
3. diktator komunis atau proletariat

diktator perorangan terdapat dinegara Pakistan dan Bangladesh, dan juga hidup berkembang dibeberapa Negara amerika selatan dan afrika. Sedangkan diktator fascist berkembang dinegara jerman dan Italia, hingga berakhirnya perang dunia kedua. Negara china, Russia dan Negara komunist lainnya secara umum diketahui menganut diktator proletariat atau komunis.

Ada beberapa dasar perbedaan diantara bentuk diktator tersebut, dimana terdapat juga banyak keistimewaan, yang merupakan hal biasa dikalangan ini.

Perbedaan dan keistimewaan tersebut sebagai berikut:

1. Totaliter ( Totalitarianism ).

Sebagian besar diktator modern memilki karakter totaliter. Totaliter berartikan bahwa pemerintahan mengontrol secara total kehidupan komunitas. Ia memiliki hak untuk mengatur setiap lingkungan aktifitas masyarakat seperti, pendidikan , seni, sastra, agama, kehidupan personal dan keluarga dari seluruh warganegara. Dibawah sistem diktator modern tidak ada istilah perbedaan yang diakui antara Negara, rakyat dan pemerintahan.

2. Negara adalah tujuan dan individual merupakan kekayaan.

Diktator adalah musuh demokrasi dan liberalisme. Liberalisme menganggap bahwa individual adalah tujuan dan Negara sebagai harta atau kekayaan. Berarti disini bertujuan untuk mengadakan batas yang jelas atas kekuatan dan kekuasaa Negara. Sedangkan diktator memandang sebaliknya, dimana Negara berakhir atau memiliki tujuan tersendiri. Menurut filsafat diktator Negara memiliki kehidupan, tujuan dan keinginan sendiri.

Dimana individual hanyalah harta atau alat. Oleh karena itu, Negara memiliki hak untuk memakai individual sebagai harta atau alat, layaknya sebuah instrument yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah tujuan dan keinginan. Secara jelas dan nyata kita menyimpulkan bahwa kebebasan secara individual tidak berdiri dalam diktator.

3. keseragaman ideologis.

Sisi lain keistimewaan diktator modern tampak dari segi pemerintahan yang tidak hanya memiliki politik yang khusus, ide- ide ekonomi dan rancangan aksi, akan tetapi ia merangkul semua ideologi yang meluas didunia, dimana mencoba untuk menyediakan segala kekayaan komunikasi massa dan perintah propaganda. Perkembangan ideologi disini melahirkan permusuhan dengan ideloginya para pejabat pemerintah, dan ini merupakan wajah diktator yang sebenarnya.

4. peraturan satu partai.

Diktator komunis dan fascist merupakan dasar dari partai. Partai tidak hanya mengontrol semua peralatan pemerintahan, ia juga berhak untuk mengatur dan mengontrol kehidupan bangsa secara keseluruhan. Partai adalah bagian perlengkapan yang utuh dalam pemerintahan. Partai- partai lain yang memiliki ideologi yang berbeda, tidak bisa berkembang dilingkungan ini, bahkan dimusnahkan. Didalam Negara komunis, partai komunis memegang kekuasaan secara realita. Meskipun, didalam diktator komunis dan fascist, seorang pemimpin menduduki posisi yang unik, ia dipuji dan disembah sebagai manusia super. Bagaimanapun, disana juga terdapat diktator perorangan dimana tidak bergantung pada partai; penguasa diktator yang dibantu oleh militer. Diktator ini dikenal sebagai diktator militer.

5. otoriterisme.

Otoriterisme adalah putusan kelompok atau partai yang bagaimanapun menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh rakyat. Disetiap sisi diktator, putusan kelompok atau partai adalah benar untuk dimiliki dan patut diikuti. Rakyat juga harus menyumbang dan patuh terhadap penguasa mereka. Mereka tidak memiliki hak untuk beraksi mengkritik kebijakan pemerintahan.

6. partai mengontrol militer.

Ini merupakan keistimewaan yang sangat special dalam diktator. Disini militer tidak murni berpolitik. Didalam Negara demokrasi biasanya militer memilki kebebasan dari partai- partai politik. Memang yang sebenarnya militer harus menjadi milik bangsa bukan putusan partai. Mereka membawa perintah dari pemerintahan, dan bukan atas nama partai. Sedangkan posisi militer didalam diktator sebaliknya, dimana militer harus setia dan patuh terhadap keputusan partai.

7. tidak ada metode konstitusional untuk merubah pemerintahan.

Demokrasi memiliki metode konstitusional dalam mengubah pemerintahan, namun hal ini tidak berlaku didalam kawasan diktator. Jika diktator dari militer yang berkuasa, maka dia bisa memerintah hingga akhir hidupnya. Contoh; Jendral Franco di Yunani.

Negara yang menganut diktator partai pemimpin secara individual bisa berubah atau diganti, hal ini sering terjadi dinegara Uni soviet. Akan tetapi sangat tidak memungkinkan untuk merubah atau memindahakan diktator partai dan pemerintahan dipegang oleh partai- partai lainnya. Tergulingnya partai diktator akan mudah dan bisa saja terjadi dengan adanya pemberontakan militer terhadap diktator.

Bentuk Pemerintahan Diktator

2007-09-23T06:19:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Definisi
Beberapa pemikir modern tidak membedakan antara otokrasi dan diktator, bahkan memakai istilah keduanya dengan pengertian yang sama. Akan tetapi diantara keduanya terdapat sebuah perbedaan dari sifat dasar. Disana ada masa dimana monarki mutlak berkembang, tetapi mereka tidak bisa digelar sebagai diktator. Sifat dasar Karakteristik diktator merupakan sumber pokok kekuasaan dari pemikiran mereka sendiri.

Mclver menjelaskan dengan ringkas unsur dasar diktator sebagai berikut;
Tiap- tiap Konstitusional memiliki keragaman, dengan pengertian menjelaskan rangkaian kekuatan yang ditetapkan dalam hukum pokok, dimana menyetujui agar pemerintahan tidak mengalami kemunduran atau kehancuran. Begitu juga dengan diktator yang memilih kekuasaan, dengan menetapkan dasar kebenaran tunggal sesuai keinginan mereka. Disetiap Negara umumnya, rakyat merasa gelisah dalam hal sumber kekuasaaan, apakah terletak pada putusan komunitas, atau mengikuti keinginan tuhan atau mengikuti tradisi yang suci. Diktator muncul dengan mengesampingkan semua kegelisahan tersebut, bagi mereka apa yang dimiliki itulah satu- satunya jawaban hidup.

Dari sini kita bisa memahami bahwa diktator tidak bersandar pada kekuasaan yang legal, penghargaan sosial ataupun pada tradisi. Namun disini terletak pertentangan yang melekat di antara diktator dan hak kekuasaan.

Sisi buruk Aristokrasi

2007-09-22T04:37:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Semua uraian yang tertera dalam sisi baik bentuk pemerintahan aristokrasi, tampak keliru dalam memahami dasar sejarah dan tidak teliti dalam hal mengupas sifat dasar manusia.

Kekurangan aristokrasi sebagai berikut:

1. mustahil untuk menemukan penguasa yang sempurna.

Kebanyakan pemberitaan argument berlawanan dengan aristokrasi, dimana ia tidak memiliki metode logis dalam hal menemukan pemimpin yang baik dan setia. Dari sini timbullah pertanyaan; apa saja criteria dari intelektual dan keunggulan moral? Criteria kekayaan, bakat militer dan keturunan sama sekali tidak dapat diterima. Sejarah mengajarkan kita, apa saja yang diperlukan untuk kebaikan manusia. Sebaliknya sesorang yang rusak moral dan sesat, membuat mereka congkak dan lepas dari sifat simpati, kebajikan dan kerendahan hati.

Kelompok militer seringsekali berlaku kasar, lepas dari pengalaman politik dan wawasan dalam memahami masyarakat, sombong, tidak sabar bahkan tunduk kepada nafsu yang tidak dapat terkendalikan. Bagaimanapun, sisi buruk militer dalam aristokrasi sering menjerat Negara kedalam perang agresip, dimana selalu membawa malapetaka. Semasa aristokrasi turun- temurun terdapat banyak kegelisahan, dimana didalamnya secara mutlak tidak terdapat dasar kebenaran yang pasti. Penguasa yang baik adalah penguasa yang tidak memelihara nafsu pribadi.

2. aristokrasi menciptakan divisi yang tidak wajar.

Aristokrasi memimpin pemecahan divisi dalam komunitas, baik dari sisi penguasa maupun rakyat. Kelompok yang memimpin merasa lebih hebat dan memandang rendah terhadap rakyat jelata. Para aristocrat selalu menindas kaum lemah, dimana hal ini tidak dapat tertahankan, karena diiringi dengan kesombongan. Perlakuan terhadap budak- budak oleh Spartan dan tindasan terhadap kaum Plebian, yang dilakukan para ninggrat Roman merupakan satu contoh sisi buruk yang nyata.

3. Kekakuan yang berlebihan.

Masyarakat merupakan makhluk yang dinamis dan dari ini Negara yang abadi akan mengalami perusahan terus- menerus. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa mengadopsi perubahan sosial dan kondisi ekonomi. Akan tetapi aristokrasi sangat konservatif dalam pandangan dan terlalu gelisah akan keselamatan dirinya bila menghadapi perubahan. Aristokrasi feodal eropa terhapus dengan sendirinya, disebabkan gagal dalam menjaga langkah masa. Kemunduran Rajput diindia bisa dijadikan unsur contoh yang sama dengan eropa.

Sisi Baik Aristokrasi

2007-09-21T02:42:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. Bentuk pemerintahan alami.

Dikatakan sebagai bentuk pemerintahan alami, karena aristokrasi menekankan kwalitas daripada kwantitas. Masyarkat pada umumnya lemah akan wawasan politik, dari sebab ini menimbulkan ketidak mampuan mereka menggunakan kekuatan politik dengan efisien. Mereka selalu mengekang agar pemerintahan berada ditangan orang bijak, berpengalaman dan bertanggung jawab terhadap tugas.

Plato dianugerahkan gelar sebagai filsafat pemerintahan. Begitu juga dengan Rousseau dimana ide- idenya yang cemerlang dan susunan pemerintahan yang baik, dan menurutnya orang bijak bisa memimpin orang ramai, dimana keyakinan telah tumbuh, maka mereka akan memimpin dengan keikhlasan dan tidak mengedepankan kehendak pribadi. Carlyle mengatakan alangkah bodohnya, jika kita mempercayai kebijakan seseorang akan memimpin kita kepada hak istimewa yang abadi.

2. Bentuk pemerintahan yang moderat.

Mostesquieu menjelaskan aristokrasi tidak akan bisa bertahan, jika diantara keputusan kelompok tidak searah atau moderasi. Moderasi ini mendiktekan semua kebutuhan untuk keselamatan; mereka juga harus mengingat akan subjek rakyat jelata, yang merupakan jumlah dan sumber fisikal tertinggi. namun, jika mereka tidak searah, maka kemungkinan besar pemberontakan akan timbul dengan sendirinya. Oleh karena itu pemerintahan aristokrasi jarang mengadopsi atau mengambil langkah terburu – buru. Aristokrasi selalu berhati- hati dalam hal bertindak, bahkan menjauhi kezaliman dan mobocracy.

3. Bentuk pemerintahan konservatif.

Aristokrasi selalu kolot dari segi pandangan. Kebutuhan mereka selalu didiktekan untuk keselamatan, dengan merujuk kepada institusi yang lama. Dari segi inilah mereka berlawanan dengan perubahan revolusinari, dan tidak mau meninggalkan kebiasaan yang lama. Mereka respek terhadap tradisi dan mencari jalan untuk memeliharanya. Sebuah element dari konservatisme sangat penting untuk kebaikan masyarakat dan Negaranya. Revolusi besar – besaran hanya merubah dan membuang seluruh perlengkapan pabrik sosial.

4. Menghasilkan perkembangan.

Ahli sejarah membuktikan secara logis dan jelas akan aristocrat. Dalam sejarah setiap bangsa memiliki masa keemasan pada saat ariktokrasi menjadi sistem pemerintahan. Sejarah melahirkan fakta – fakta sebagai saksi prestasi dalam segi keilmuan, seni dan sastra, dimana lahir pada masa aristokrasi. Henry Maine mengatakan, perkembangan manusia disebabkan dengan bangkit dan terpuruknya aristokrasi, dengan formasi satu aristokrasi dengan yang lainnya, hingga rangkaian satu aristokrasi dengan yang lainnya.

5. Berdasarkan kwalitas.

Aristokrasi tidak seperti demokrasi, dimana aristokrasi menekankan kwalitas, hal ini berlawanan dengan istilah jumlah dan kwantitas. Kebanyakan ilmuwan membela pemerintahan monarchy, aristokrasi berpendapat bahwa sistem yang diberikan kepada komunitas merupakan putusan kelompok, dimana menjadi ahli waris dari para leluhur, lalu meneruskan kepemimpinan sebagai pengganti, dan melayani tradisi publik, pengalaman, pengetahuan dan urusan administrative, bahkan dipercayai untuk memimpin komunitas dengan kejujuran dan ketaatan.

Bentuk Pemerintahan Aristokrasi

2007-09-20T06:06:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Definisi

Aristokrasi diambil dari kata yunani ARISTOKRATIA ( aristos = best + kratia = rule ). Jadi aristokrasi adalah pemerintahan terbaik yang dipimpin oleh orang- orang terpilih. Tetapi kata – kata terbaik disini terkesan samar dengan istilah terbaik dimasa yunani kuno. Penjelasan yang benar bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kecakapan yang tinggi, berpendidikan, berpengalaman dan bermoral tinggi. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan atau dipastikan menjadi yang terbaik.

Aristotle memandang kekayaan dari segi ukuran moral dan keunggulan intelektual. Dia percaya bahwa kekayaan dari segi intelektual, moral lebih berkembang daripada yang lain, Karena mereka akan memimpin kehidupan dengan waktu luang dan kesenangan, sedangkan mereka yang mengutamakan fisik untuk hidup, tidak bisa mengembangkan intelektual dan moral mereka.

Garner mendefinisikan aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana proporsi warganegara secara relatip memberikan suara didalam memilih pejabat- pejabat publik dan menetapkan kebijaksanaan publik.

Jellinek memahami aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjadi mainan dan diperani oleh kelompok khusus yang berpengaruh. Bisa saja seperti, pendeta, para professional atau orang- orang terpandang didalam Negara. Setiap perkara atau permasalah yang terjadi merupakan pecahan populasi yang jelas dari massa, dengan beberapa alasan yang timbul dari hak istimewa yang mereka nikmati.

Aristotle membedakan aristokrasi dan oligarchy ( pemerintahan oleh sekelompok kecil ). Dia menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil, dengan dasar kepentingan mereka sendiri; dan telah terjadi, maka dari hal ini, membuktikan bentuk pemerintahan aristokrasi yang dipimpin oleh orang – orang terbaik didalam Negara adalah sesat. Akan tetapi, pada masa modern perbedaan ini sering diabaikan.

Sisi buruk monarki mutlak

2007-09-19T04:44:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. terbatasnya pengetahuan dan pengalaman monarki.

Semua argument telah maju untuk menyokong monarki didalam satu kondisi, dimana mereka menegaskan bahwa monarki harus bisa berpengalaman dan setia kepada kesejahteraan rakyat.

Aristotle menyatakan bahwa, jika setiap induvidu bisa mendirikan respek kepada pengetahuan dan menggabungkan karakter tertinggi, maka monarki mutlak adalah bentuk pemerintahan yang terbaik. Akan tetapi secara histori diketahui hanya sedikit monarki yang bisa menutupi kondisi ini. Bagaimanapun, kehendak, pengalaman, pengetahuan dan kebebasan seseorang sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin individu bisa merenggut secara total semua permasalahan, masuk kesetiap seluk – beluk dan kerumitan dimana berpengaruh bagi masyarkat yang berjumlah millions.

2. monarki mutlak memimpin untuk menuju kezaliman.

Sejarah membuktikan bahwa sangat sedikit dari monarki yang bisa menindas kezaliman, bahkan untuk setia dalam hal kesejahteraan bersama. Sebagian besar monarki terbukti keji, korupt dan tidak mampu. Mereka menjalankan kekejaman diatas subjek mereka, memimpin secara kasar dan orang cendala hidup secara istimewa, bahkan berpoya – poya dengan hasil keringat rakyat.

Bryce menegaskan; semenjak akhir abad ke15 dimana prinsip rangkaian pergantian turun – temurun telah ditetapkan, jumlah para raja yang cakap dan mulia dalam tugasnya mulai punah.

3. menghalangi karakter perkembangan rakyat.

Kebanyakan argument menyatakan dan melawan monarki mutlak, karena terhalangnya perkembangan personalitas rakyat. Perkembangan manusia bisa melaju ,jika diiringi dengan kehidupan sesuai dengan pengalamannya, dan bisa mengkontribusikan pengalaman dan pengetahuannya untuk kebaikan bersama. Hal ini tidak mungkin terjadi dibawah pemerintahan monarki mutlak, dimana didalamnya harus mematuhi keinginan individu tertinggi.

4. Kritikan Thomas Paine atas monarki mutlak.

Dalam hal koneksi ini tidak akan menyimpang dari kutipan pemikir terkenal pada abad 18, dia menulis, sistem monarki mutlak tidak memilki karakter yang pasti. Hari ini begini sedangkan esok berganti kepada yang lainnya. Ini akan terus berubah dengan berubahnya sifat atau mood individual, bahkan subjeknya pun bermacam – ragam. Jadi Monarki adalah pemerintahan yang melalui kecelakaan dan nafsu medium.

Sisi Baik Monarki Mutlak

2007-09-18T05:19:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. pemerintahan terbaik bagi masyarakat terdahulu.

Masyarakat terdahulu secara umum memiliki sifat suka berbicara, kurang didalam beralasan, suka berkuasa dan bernafsu, bahkan juga suka berkelahi dan menginginkan semangat toleransi. Monarki mutlaklah yang bisa menjinakkan dan membuat mereka disiplin.

Monarki bisa memerintahkan mereka untuk respek dalam basis yang mengerikan dengan keagungan kekuatannya. Element ketuhanan sering sekali dikaitkan atau diasosiasikan dengan monarki, untuk menolong mereka dalam memenangkan subjek kesetiaan mereka. J.S. Mill, menegaskan bahwa despostisme merupakan pemerintahan mode logis dimana sesuai untuk distribusi para barbarian.

2. Bentuk pemerintahan stabil.

Monarki tidak bergantung pada legislature, bahkan tidak bisa dipindahkan diatas sebuah vote yang tidak cocok didalam pemilihan secara umum. Monarki terus memerintah menurut pengalaman dan kebijaksanaannya. Sedangkan batas akhir jabatannya bersifat seumur hidup.

3. konsekwensi kontinuitas kebijaksanaan.

Seperti kita ketahui bahwa pemerintahan dibawah monarki terjamin dan stabil, ini bisa mengikuti konstistensi policy dirumah dan bahkan hubungan luar. Disini tidak dipermasalahkan ukuran populist didalam monarki untuk menjaga kekuasaannya. Monarki bisa merubah segala kebijaksanaan, bila itu perlu untuk kesejahteraan dan keselamatan Negara.

4. kegiatan dan ketepatan waktu dalam administrasi.

Kita ketahui bahwa monarki tidak bergantung pada legislature atau opini publik untuk izin terhadap ukuran administrasi, monarki bisa mengambil langkah kegiatan dan ketepatan waktu untuk melaksanakan semua program dan kebijaksanaan. Dia tidak perlu menghabiskan waktu diatas meja perdebatan dan diskusi.

Bentuk pemerintahan monarkial membuktikan secara khusus kegiatan dan ketepatan waktu didalam masa darurat. Monarki bisa dengan segera mengerakkan dan berkonsentrasi penuh mengerahkan semua kekuatan dalam Negara bila menghadapi masa darurat. Ini tidak mungkin diterapkan didalam demokrasi. Walau bagaimanapun, bila pemerintahan demokrasi menghadapi masa darurat,maka harus memikul kekuatan diktatoris.

5. menghasilkan keadilan sosial.

Bentuk pemerintahan monarki dituntut untuk menegaskan kepentingan dan pengembangan keadilan sosial. Karena monarki tidak bergantung pada dukungan kekuasaan kelompok khusus, maka dia bisa menghasilkan pandangan keadilan didalam satu permasalahan, dimana mempengaruhi individual dan golongan masyarakat.

Monarki bisa menyokong kaum lemah melawan kaum kuat dan menolong kaum terhimpit melawan para penindas. Hal ini tidak bisa berlaku dalam demokrasi, dimana memiliki kelompok yang berbeda dan individual yang bertarung untuk meraih kekuatan sosial dan keuntungan ekonomik, yang akhirnya mereka yang muncul meraih kemenangan tersebut berjalan diatas kehendaknya.

Bentuk Pemerintahan Monarki

2007-09-17T05:16:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Definisi

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang tertua. Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan.

Jellinek menegaskan; monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.

Jika raja hanya sebagai gelar saja, sedangkan kekuatan sebenarnya terletak pada oknum lainnya, maka realita pemerintahan ini adalah republik, walau apapun gelar yang diberikan kepada kepala Negara, baik sumber pemilihan atau sifat- sifat dasar dalam masa jabatannya. ( Garner ).

Jenis - Jenis Monarki

1. Turun – temurun dan Elektif.

Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun – temurun dan elektif. Monarki secara turun – menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun – temurun. Dan kehidupan dari monarki turun – temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun – menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislature.

Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun- temurun. Garner menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian.

2. monarki mutlak dan terbatas.

Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang mutlak.

Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya.

Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi.

Pemerintahan Ala Klasifikasi Modern

2007-09-16T06:07:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Beberapa klasifikasi pemerintahan yang ditulis oleh pemikir modern sebagai berikut:

1. Klasifikasi Montesquieu.

Montesquieu mendefenisikan pemerintahan sebagai despotisme (kelaliman ), dimana seseorang memimpin tampa hukum; monarchy, dimana seseorang atau raja memimpin dengan adanya hukum; dan republik; dimana didalamnya rakyat memiliki kekuatan akan politik. Republik bisa dikatakan bersifat demokratik atau aristokrate. Setiap bentuk pemerintahan telah diasosiasikan dengan prinsip yang khas. Despotisme berbasis pada ketakutan; monarchy diatas kehormatan; aristokrasi cenderung moderasi; sedangkan demokrasi terkesan patriotisme.

2. Klasifikasi Bluntschli.

Bluntschli menerima atau setuju dengan klasifikasinya Aristotle, tetapi dia menambahkan klasifikasi pemerintahan tersebut menjadi empat edisi, tambahannya dinamakan sebagai teokrasi. Ini merupakan bentuk pemerintahan kedaulatan, dimana memiliki sandaran didalam kekuasaan Tuhan. Contohnya seperti yang dianut oleh Negara; Ethiopia, Mesir kuno, dan Kerajaan yahudi. Bagaimanapun para penulis modern tidak menerima usulan ini. Secara ahli hukum berpendapat, theokrasi tidaklah jelas bentuk pemerintahannya, akan tetapi bisa saja ia terletak diantara monarchy atau aristokrasi.

3. Klasifikasi Von Mohl.

Von Mohl adalah seorang penulis jerman yang sangat dikenal pada abad ke 19. klasifikasinya sebagai berikut. 1. Negara dari keayahan. 2. teokrasi. 3. Negara warisan keturunan. 4. Negara klasik. 5. Negara legal, dimana para penguasa memimpin dengan hukum. 6. Negara despotik, atau mereka yang berkuasa tampa preskripsi hukum. Klasifikasi ini juga tidak diterima oleh penulis lainnya. Dimana didalamnya tidak terdapat dasar logika dan prinsip ilmiah.

4. Klasifikasi Marriot.

Marriot mengklasifikasikan pemerintahan atas tiga dasar. Klasifikasi yang pertama yaitu pemerintah bisa saja unitary ( persatuan ) atau federal. Jika semua kekuatan dipegang oleh pemerintahan pusat dan provinsi hanya menikmati kekuasaan sebagai utusan, maka pemerintahan ini dinamakan unitary. Jika kekuatan atau kekuasaan terbagi diantara pemerintahan pusat dan persatuan provinsi, dan provinsi memiliki kekuasaan yang asli, maka pemerintahan ini dinamakan federal.

Klasifikasinya yang kedua adalah berbasis pada prosedur sifat – sifat dasar amendment konstitusi. Dari point ini maka pandangan konstitusi Negara bisa rigid atau flexible.

Criteria yang ketiga dari klasifikasinya ialah berhadapan dengan relasi executive dan legislature. Jika exevutive bertanggung jawab terhadap legislature, maka pemerintahan ini disebut parlementer. Jika seandainya executive dan legislature memiliki kebebasan tersendiri maka ini dinamakan pemerintahan presindential. Meskipun klasifikasinya luas, namun masih tidak lengkap. Dimana banyak bentuk pemerintahan tidak tercantum didalamnya, seperti; monarchy, republic, dan dictator, dimana sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa Negara didunia.

5. Klasifikasi Leacock.

Klasifikasi Leacock terlihat lebih luas dari pada Marriot. Pertama: dia membagikan Negara dalam dua kelompok, despotik dan demokratik. Despotik menganut sistem bahwa kekuasaan yang tertinggi diterapkan oleh seseorang dimana ia mengatur segalanya sesuai dengan keinginannya, tampa berpihak kepada rakyat. Sedangkan demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

Demokrasi lebih lanjunya terbagi lagi atas; kerajaan terbatas dan republik. Dahulunya monarchy atau kerajaan hanya merupakan nama sebagai kepala Negara, namun dia tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Sedangkan didalam republik kepala Negara adalah elektif. Selanjutnya kedua bagian ini terbagi lagi atas dua bagian; unitary ( persatuan ) dan bentuk federal. Dimana bentuk dari unitary dan federal terbagi lagi atas dua bagian yaitu; parlementer dan presidential.

Klasifikasi Pemerintahan

2007-09-15T07:01:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Aristotle memfokuskan klasifikasi pemerintahan diatas dua prinsip:

1. klasifikasi terhadap angka atau jumlah oknum dan pengelompokan sosial dimana diatas merekalah kekuatan tersebut diterapkan.

2. membantu untuk mencari tujuan.

Pada klasifikasi yang pertama menjelaskan bahwa kekuatan tertinggi didalam Negara ditetapkan atas individual atau oknum atau minoritas warga Negara.

Sedangkan sisi kedua seperti yang telah tersebut diatas, menekankan akhir tujuan dari kekuatan pemerintahan, dimana digunakan oleh para penguasa. Menurut Aristotle Negara adalah sebuah asosiasi beradab. Dimana bertujuan untuk mengembangkan kebaikan bersama. Pemerintahanlah yang melaksanakan tujuan moral Negara secara normal dan real, dan dengan tidak mengerjakan perbuatan sesat dan korup. Namun, tatkala para penguasa menjalankan roda pemerintahan, demi memuaskan nafsunya belaka, maka mereka bukanlah para penguasa yang real atau normal, akan tetapi orang – orang yang sesat.

Klasifikasi.

Aristotle menggabungkan dua prinsip ini dalam klasifikasinya. Dia menunjukkan peraturan perorangan kepada kebaikan bersama seperti martabat raja, peraturan dari beberapa oknum yang menjadi Aristokrasi, sedangkan peraturan atas minoritas sebagai pemerintahan. Setiap macam jenis yang tersebut memiliki bentuk sesat.

Dimana, jika seorang raja mengatur sesuai dengan keinginannya, maka pemerintahannya adalah kezaliman; disisi lain jika aristokrasi menjadi sesat, maka peraturan mereka memikul bentuk pemerintahan oleh sekelompok kecil ( Oligarchy ). Begitu juga dengan pemerintahan, jika minoritas memakai kekuasaan tersebut sesuai dengan keinginan pribadi, maka akan melahirkan demokrasi. Bagaimanapun dasar Aristotle terhadap aristokrasi dan pemerintahan bukanlah jumlah atau angka. Menurutnya, aristokrasi merupakan peraturan atau kekuasaan yang kaya, sedangkan pemerintahan atau polity terkesan miskin. Kita perhitungkan saja jumlah kekayaan didalam komunitas selalu kecil, dimana kemiskinan merupakan minoritasnya. Inilah dasar alasan Aristotle membuat angka atau jumlah Aristokrasi dan pemerintahan.

Kritikan terhadap klasifikasi Aristotle:

1. Disini jelas bahwa penjelasan Aristotle mengalami kegagalan dalam membedakan Negara dan pemerintahan. Klasifikasinya mengena pada pemerintahan, bukan Negara.

2. Garner menegaskan bahwa: klasifikasinya tidak kokoh terhadap pemerintahan, karena disini tidak bersandar prinsip ilmiah, dimana pemerintahan bisa dibedakan dari satu dengan yang lainnya, didalam respek atas fundamental karakteristik dan bentuk organisasinya.

3. Bisa dikatakan klasifikasi Aristotle merupakan jumlah atau angka; akan tetapi dia tidak meletakkan perhitungan atas sifat dasar Negara; klasifikasinya merupakan kwantitas, bukan kwalitas. Sedangkan perbedaan antara aristokrasi dan pemerintahan hanya sebatas angka atau jumlah.

4. klasifikasi ini mungkin cocok untuk Negara yang kecil, seperti Negara Yunani kuno; namun tidak sesuai untuk diterapkan dalam Negara modern. Dimasa modern ini banyak bentuk pemerintahan mengalami kerusakan, semua ini dikarenakan tidak cocok dengan Klasifikasi Aristotle; contohnya, kerajaan konstitusional, dictator, federalisme, demokrasi bersifat mewakili merupakan bentuk baru, dimana tidak diketahui oleh Aristotle. Peninjauan Leacock; sulit untuk menjumlahkan perbedaan antara federal dan non federal atau pemerintahan. Disini juga membuat tidak ada perbedaan diantara pemerintahan menurut pada perselisihan hubungan konstitusional dari legislatur dan executive.

5. beberapa penulis menekankan bahwa klasifikasi Aristotle tidak sesuai, walaupun hanya untuk Negara kecil Yunani kuno. Begitu juga pemerintahan yang berdasarkan aristokrasi. Kelompok Warga Negara Yunani pada dasarnya selalu mengangkat minoritas.

6. terdapat cacat yang besar dalam klasifikasinya Aristotle akan Negara, dimana semua kritikan diabaikan. Aristotle mengklasifikasikan Negara sebagai normal dan sesat. Perbedaan ini sungguh tidak ilmiah. Disana tidak terdapat objective standar untuk mempertimbangkan apakah pemerintahan itu real atau sesat.

Nilai klasifikasi Aristotle

Walaupun klasifikasinya tidak memuaskan untuk diterapkan dinegara modern, namun secara histori keperluan terhadap klasifikasinya tidak bisa ditolak. Hampir 1500 setelahnya, banyak scholar yang meneruskan prinsip ini sebagai klasifikasi Negara, Seperti; Cicero, Polibius, Mechiavelli, Jean Bodin, John Locke, dan Rousseau.

Perlunya Konstitusi yang Baik

2007-09-14T03:03:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

Konstitusi didalam Negara ialah untuk mewujudkan ide – ide socio-politik dan gabungan populasi baik dan terkemuka. Pengertian lainnya, ini merupakan keputusan kelompok di Negara dimana ditentukan oleh ide- ide rakyat dengan melalui konstitusi.
Maka, oleh karena itu disini tidak memungkinkan untuk meletakkan sesuatu kriteria konstitusi secara universal.

Contohnya: konstitusi Negara komunist melambangkan filsafat socio-politik, dimana lawan yang tepat terletak pada Negara kapitalist. Dahulunya pandangan fungsi Negara terkesan totaliter, sedangkan selanjutnya diwujudkan dengan liberalisme atau kesejahteraan Negara yang baik. Dahulunya keadilan ekonomi sangat ditekankan, dimana setelah itu kebebasan politik mulai diperhitungkan.

Criteria konstitusi yang baik

1. Mesti Tertulis.

Konstitusi mesti tertulis dimana akan lebih disukai tercatat dalam satu document. Disini akan tampak jelas struktur garis besar dari sistem pemerintahan, merapikan fungsi dan kekuatan legislative, executive, dan alat tubuh pengadilan, bahkan menentukan fungsi sikap penggunaan pemerintahaan. Meskipun inggris telah memerintah Negara mereka hingga beberapa abad tampa konstitusi yang tertulis, namun pengakuan secara universal bahwa konstitusi yang tertulis sesuai untuk menuju demokrasi.

2. Harus Nyata.

Konstitusi harus nyata dan tepat. Ia juga harus bebas dari kedwiartian dan bahasa yang tidak jelas, jadi setiap kata dan susunan kalimat mesti jelas artinya. Ada masa dimana Konstitusi akan ditafsiran oleh pengadilan. Jika bahasa didalamnya terkesan samar – samar, maka akan melahirkan konflik didalam penafsirannya.

3. Wajib luas.

Satu kontitusi yang baik adalah luas. Konstitusi secara jelas menentukan fungsi dan kekuatan dari bermacam alat tubuh pemerintahan, dan meletakkan sikap pendirian pemerintahan. Konstitusi yang ringkas kemungkinan besar bisa menjadi permainan tangan pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa Amerika serikat memiliki konstitusi ini, namun kita sangat tau bahwa konstitusi Amerika adalah keputusan hakim.

4. Harus Rigid.

Konstitusi harus memiliki kekuasaan legal yang tinggi daripada hukum biasa. Ini tidak bisa diamendment dengan seenaknya layaknya hukum biasa. Konstitusi flexible kita ketahui bahwa ia tidak stabil. Kemungkinan besar konstitusi ini akan menjadi permainan para politikus. Dibawah konstitusi flexible keadilan rakyat tidak terjamin. Bisa saja keputusan partai bermain dibalik hak kebebasan rakyat. Akan tetapi konstitusi juga jangan terlalu rigid. Konstitusi rigid kemngkinan besar akan menghalangi perkembangan dan menimbulkan pergelokan bangsa.

Untuk menghindari hal diatas: H. J. Laski mengusulkan beberapa metode untuk amendment konstitusi: didalam Negara persatuan untuk mengamendementkan konstitusi diperlukan 2 atau 3 persen minoritas, untuk mewakili proses perubahan ini, sedangkan Negara federal, memberikan konstitusi untuk diubah kepada hukum konstitusional yang akan diusulkan ke legislature dengan cara sidang berturut – turut, dimana menghadirkan 2 atau 3 persen mayoritas didalamnya.

5. Mesti mengandung programa keadilan.

Tujuan akhir Negara pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, sedangkan kesejahteraan itu terletak sejauh mana rakyat merasakannya. Semua pemikir modern setuju dengan perihal diatas, dimana ada beberapa dasar keadilan individual yang harus terjamin oleh konstitusi.

6. Harus menjamin kebebasan pengadilan.

Kebebasan pengadilan sangat diperlukan untuk mensuksekan jalannya demokrasi. Tiada ujian mutu yang baik sekali dari pemerintahan daripada ketepatgunaan sistem pengadilan. Peraturan pengadilan menjadi sangat diperlukan, dimana terletak sifat – sifat dasar jelas dan nyata, begitu juga para hakim mesti adil, dari inilah diperlukan kebebasan pengadilan dan jaminannya harus tertulis didalam konstitusi.

7. Mesti sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat.

Konstitusi ini mencerminkan nilai budaya dan kecerdasan bangsa. Disini merupakan prinsip dasar ringkasan universal, yang mana jika keserasian dan ide – ide rakyat tidak dibutuhkan, maka mustahil untuk diwujudkan.