Ilmu Politik

Pertemuan Ke XI : Trias Politika

2011-09-28T05:27:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Trias politika adalah mesin yang menjalankan roda pemerintahan, dengan adanya eksekutif, legislative dan yudikatif lajunya pemerintahan bisa terkoordinir dengan baik. Disisi lain ketiga mesin tersebut dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat bukan golongan atau lembaga yang mengusung mereka.

1. Eksekutif

eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, atau menjalankan hukum. Figur paling senior secara de facto dalam sebuah eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.

Fungsi – fungsi

1. Distribusi keuangan

2. Fungsi judicial

3. Mengadakan diplomasi dengan luar

4. Kekuasaan atas militer

5. Menjalankan hukum dan pemerintahan

6. Kekuatan legislatif

2. Legislative

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam sistem Presidentil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

Fungsi – fungsi

1. Badan pembuat undang – undang

2. Keuangan

3. Fungsi judicial

4. Fungsi unsur pokok constituent

5. Fungsi pelaksana pemilihan

6. Pengontrol kebijakan luar

7. Pendengar keluhan rakyat

3. Yudikatif

Lembaga kehakiman (atau kejaksaan) terdiri dari hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.

Fungsi – fungsi

1. Menetapkan hukum khusus

2. Menterjemahkan hukum

3. Membuat hukum baru

4. Menjelaskan undang – undang

5. Memberi gagasan atau nasehat

6. Memperjuangkan hak rakyat

PENUTUP

Trias politika adalah ujung tombak negara bahkan wali bagi masyarakat. Dalam menjalankan amanah dari rakyat ketiga penguasa tersebut harus bisa bekerjasama dalam menjalankan roda pemerintahan kearah yang lebih baik. Negara akan berkembang pesat bahkan rakyatpun sejahtera jika ketiga pemimpin tersebut menerima saran dan kritikan serta menjalankan tanggung jawab dengan ikhlas dan benar.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Pertemuan Ke X : Partai Politik

2011-09-28T04:04:00.000-07:00

Pendahuluan

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan,argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Definisi Partai Politik
Partai politik, per definisi, merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir mem-bentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideolog, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa.

Ada pula Roger F Saltou yang mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat.

Asal Usul partai politik Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” berasal dari 3 teori yaitu :

1. teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik.

2. teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sistem politik mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat yang luas.

3. teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi

Fungsi-Fungsi Partai Politik

Partai politik sebagai sebuah instrumen politik memiliki beberapa macam fungsi partai politik diantaranya.

a. melakukan sosialisasi politik, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat

b. rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik.

c. partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

d. pemandu kepentingan, mengatur lalu lintas kepentingan yang seringkali bertentangan dan memiliki orientasi keuntungan sebanyak-banyaknya.

e. komunikasi politik, partai politik melakukan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

f. pengendalian konflik, partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok.

g. Kontrol politik, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sistem Partai Politik

Maurice Duverger membagi sistem partai politik menjadi tiga sistem utama yaitu :

A. Sistem partai Tunggal
Sistem partai ini biasanya berlaku di dalam negara-negara Komunis seperti Cina dan Uni Soviet

B. Sistem dua partai
Sistem partai seperti ini dianut sebagian negera yang menggunakan paham liberal pemilihan di negara-negara tersebut mengguanakan sistem distrik. Negara yang menganut sistem dua partai adalah Amerika Serikat dan Inggris.

C. Sistem Multipartai
Sistem partai seperti ini dianut oleh negara Belanda, Perancis, di dalam ssitem ini menganut partai mayoritas dan minoritas dan diikuti oleh lebih dari dua partai.

ciri-ciri partai politik adalah :
1.      Berakar dalam masyarakat lokal
2.      Melakukan kegiatan terus menerus
3.      Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan
4.      Ikut serta dalam peilihan umum.

Tujuan Partai Politik
Berdasarkan basis sosial dan tujuan partai politik dibagi menjadi empat tipe yaitu[ 7] :
1. Partai politik berdasarkan lapisan masyarakat yaitu bawah, menengah dan lapisan atas.
2. Partai politik berdasarkan kepentignan tertentu yaitu petani, buruh dan pengusaha.
3. Partai politik yang didasarkan pemeluk agama tertentu.
4. Partai politik yang didasarkan pada kelompok budaya tertentu.

Penutup

Partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan.Selain memiliki tujuan yang jelas adapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik dan lain-lain. Disamping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu partai politik perlu kita pelajari.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : PenerbitPTGramediaPustaka

Utama.

Pertemuan Ke VIII : Undang - Undang

2011-09-28T03:58:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Manusia diseluruh dunia memiliki hukum untuk mengikat individu dari segi keyakinan atau agama, dimana dengan adanya pengikat tersebut manusia tidak melampaui batas atau berperilaku seperti binatang. Namun, hukum Tuhan atau alam tidak cukup bagi manusia dalam hidup bernegara karna setiap individu memiliki impian, hasrat dan simpati bercampur dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu muncullah satu gagasan dari para scientist atau ilmuwan terdahulu untuk menciptakan satu produk hukum yang sekarang dikenal dengan Undang – Undang.

Definisi undang – undang

Sebuah Negara yang demokrasi tidak bisa kita bayangkan jika absennya undang- undang. Negara demokrasi tidak diperintah oleh kemauan individual atau kelompok perorangan. Negara demokrasi ini diperintah atau dikuasai sesuai dengan ketetapan hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan ini merupakan konstitusi Negara.

Beberapa definisi tentang undang – undang yang diungkapkan oleh beberapa pakar :

1. prinsip asas yang menentukan bentuk atau form Negara disebut undang – undang. Didalamnya termasuk cara atau metode Negara untuk teratur, distribusi kekuatan yang berkuasa memiliki keberagaman organ dalam pemerintahan, dimana jangkauan cara penggunaan dan fungsi Negara ditentukan oleh penguasa yang berwenang dalam mengaturnya atau dalam meggunakannya. ( R. G. Gettell )

2. Dengan adanya undang – undang baik tertulis ataupun tidak didalam Negara, bertujuan pada asas mengatur kepentingan hak dari pada hakim tertinggi dan banyaknya subjek sifat – sifat dasar hak istimewa.

( Sir James McIntosh ).

3. Istilah undang – undang menandakan susunan atau aransemen dan distribusi kekuatan penguasa di dalam komunitas atau bentuk pemerintahan. ( George Cornwall Lewis ).

4. undang – undang didalam Negara merupakan badan peraturan atau hukum, tertulis ataupun tidak, dimana menentukan distribusi kekuatan dari berbagai organ pemerintah dalam organisasi pemerintahan, dan prinsip secara umum penggunaan kekuatan tersebut. ( Gilchrist ).

Analisa dari beberapa definisi di atas menyimpulkan bahwa undang – undang memiliki beberapa karakter ;

1. undang – undang merupakan badan hukum dan peraturan.

2. undang – undang tertulis atau tidak.

3. undang – undang menentukan organisasi pemerintahan Negara.

4. undang – undang menentukan distribusi kekuasaan dari bermacam organ pemerintahan.

5. undang – undang menentukan hak dalam memerintah

Jenis undang – undang

Kostitusi telah tersusun menurut golongan secara tertulis dan tidak tertulis, keras ( rigid ) dan lunak ( Flexible ).

1. Undang – undang tertulis.

Undang – undang tertulis biasanya termaktub dalam satu dokument, namun adakalanya kelompok yang menggabungkan sistem struktur garis besar untuk dokument pemerintahan, banyak perlengkapan kekuatan dan fungsi dari legislative, executive dan organ judicial ditetapkan, juga fungsi dan hubungan pemerintahan terhadap rakyat asas dasar kekuasaan tersebut digunakan. Ada juga beberapa dokument disusun oleh majelis terpilih dengan sengaja bertujuan untuk kemaslahatan, atau mungkin juga bekerja tetap sebagai badan legislative dan bisa juga menyebarluaskan keputusan raja atau diktator.

Garner mengatakan; konstitusi yang tertulis merupakan suatu kerja seni yang sadar dan hasil dari usaha yang sengaja. ini bertujuan untuk menetapkan badan asas dasar tersebut, agar letak pemerintahan teratur dan terpimpin.

Ini merupakan sebuah kesucian instrument khusus, perbedaan didalam karakter dari semua hukum, dan dapat diubah dari prosedur yang berbeda pula. Disini terletak pula prinsip pemisahan kekuatan diantara unsur pokok dan para legislatip. Negara yang memiliki undang – undang tertulis, terdapat dua set badan kekuasaan legislatip dan dua badan hukum, pertama adalah konstitusional dan yang tertinggi, sedangkan yang kedua menurut undang- undang dan subordinate.

2. Undang- undang tak tertulis.

Undang- undang tak tertulis sebagian besar lahir dari adat atau kebiasaan, dan terhimpun sebagian besar dalam pemakaian; prinsip umum, keputusan pengadilan dan lain lain. Ini merupakan produksi sejarah evolusi dan pertumbuhan dari pada yang disengaja, dan undang – undang yang formal.

Pendapat Strong “ pada umumnya konstitusi tak tertulis merupakan salah satu konstitusi yang tumbuh dari basis adat, lebih baik dari pada yang tertulis.

Garner menjelaskan’’ dinamakan sebagai konstitusi tak tertulis karena termasuk sebagian besar yang mengikutinya, tetapi tidak semua resep atau preskripsi menjadi berkurang didalam penulisannya, dan dengan resmi diwujudkan didalam satu document atau document yang terkoleksi.

Jameson mendefenisikan bahwa undang – undang tak tertulis sebagian besar lahir dari adat atau kebiasaan, dan keputusan judisial yang terdahulu, dimana kurang lebihnya fana dan merupakan suatu hal yang tidak dapat diraba. namun semanjak bentuknya tertulis undang – undang ini mulai hidup hanya saja tidak resmi dalam penggolongannya.

3. Konstitusi Lunak ( Flexible ).

Menurut Garner kebanyakan klasifikasi ilmiah dan penggunaannya adalah undang- undang keras ( Rigid ) dan lunak ( Flexible ). Konstitusi lunak menempatkan sifat dasar hukum dan hukum biasa di dalam satu tingkat, pengertiannya keduanya konstitusi dijadikan dalam satu arah, bahkan keduanya merupakan hasil dari sumber yang sama.

Disisi lain Garner menjelaskan bahwa konstitusi flexible tidak memilki wewenang yang sah daripada hukum biasa, dimana memungkinkan perbaikan didalam jalur yang sama layaknya hukum yang lainnya, apakah yang terwujud didalam satu dokument atau sebagian besar dari konvensi, bisa disusun menurut golongan flexible, dapat dipindah- pindahkan atau konstitusi elastic. Konstitusi flexible bisa diubah atau dikoreksi melalui prosedur legislatip Negara. Sebagai contoh: inggris adalah Negara yang menganut atau memiliki konstitusi flexible ini.

4. Konstitusi Keras ( Rigid ).

Konstitusi rigid memiliki wewenang tertinggi yang legal daripada hukum biasa. Kemungkinan konstitusi ini tidak bisa diperbaiki atau dirubah dalam jalur yang sama layaknya hukum – hukum yang lain.

Garner menjelaskan: konstitusi rigid adalah mereka yang secara sah berdiri diatasnya dan juga diatas hukum – hukum biasa, dan dimana bisa diperbaiki melalui proses yang berbeda.

Dicey mendefenisikan konstitusi rigid merupakan satu hukum dimana pasti diatas, yang biasanya dikenal sebagai konstitusional ( sifat dasar ) atau hukum fundamental yang tidak bisa diubah seenaknya seperti hukum – hukum biasa.

Nota yang bermamfaat dari konstitusi diatas adalah perbedaan diantara keduanya tidak terlalu menyolok atau jelas, begitu juga dengan halnya perbedaan diantara konstitusi yang tertulis dan tak tertulis.

Ada yang mengatakan bahwa konstitusi tak tertulis adalah flexible sedangkan rigid merupakan konstitusi yang tertulis. Statement ini sebagian besar ada benarnya. Konstitusi tak tertulis adalah; tidak diragukan, flexible, akan tetapi semua konstitusi tertulis tidak semuanya bersifat rigid. Jadi sungguh jelas bahwa konstitusi tertulis tidak bisa menjadi rigid.

a. isi Kebaikan konstitusi flexible

1. penyesuaian

Penyesuaian merupakan pokok utama kebaikan konstitusi flexible. Dimana ia dapat diamandemenkan dengan beberapa jalan yang sama bahkan mudah, dan juga fasilitas hukum biasa. Disini memungkinkan pengaturan terhadap konstitusi baru dan merubah kondisi masyarakat.

Konstitusi flexible bisa diputar – putar bila menghadapi hal darurat. Seperti yang dikatakan Bryce; konstitusi ini bisa dipotong –potong bila menghadapi emergency, dimana tampa merusak kerangka dasar, dan bila situasi emergency berlalu atau terkendalikan maka konstitusi ini kembali lagi pada semula. Demikianlah konstitusi ini bila memperoleh guncangan dimana tidak melahirkan luka- luka.

2. Cermin Aspirasi Rakyat

Konstitusi flexible tepatnya bisa mencerminkan pemikiran dan aspirasi rakyat daripada konstitusi yang rigid. Perubahan kehidupan bangsa didalam Negara berjalan abadi. Dimana aspirasi dan ide –ide rakyat berubah cepat atau berkembang terus menerus. Dimana konstitusi ini flexible maka memudahkan untuk menampung aspirasi baru, tampa melalui proses yang rumet dalam mengamandemenkannya. Konstitusi ini juga menunjukan sejarah perkembangan bangsa.

Judge Cooley mengatakan; dari semua konstitusi yang exist untuk pemerintahan rakyat, dimana yang paling excellent yakni dengan nyata dan jelas, laksana hasil alamiah dari kedewasaan, mungkin juga fakta – fakta masa yang mengungkapkan berlakunya perasaan mengenai pemerintahan.

3. Tak perlu membuat revolusi

Bangsa yang memiliki konstitusi flexible menghindarkan terjadinya pergelokan. Saat konstitusi dengan mudah diubah sesuai dengan tuntutan rakyat, karena revolusi atau pergelokan lahir dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

b. Kekurangan konstitusi flexible

1. Tidak stabil

konstitusi flexible memiliki sifat cacat yang tidak stabil, mungkin saja menguraikan perubahan yang terus menerus akan abadi. Sejak konstitusi bisa diubah kapan saja seperti hukum biasa, secara mutlak sangatlah berbahaya. Dimana lazimnya legislature tidak selalu reflek mewakili mayoritas opini rakyat. Jadi satu badan akan mewakili minoritas yang mungkin memainkan konstitusi yang sesuai menurut diri sendiri.Appadorai

2. Keadilan warganegara tidak terjamin

Negara yang menganut konstitusi flexible tidak memiliki guarantee atau jaminan terhadap keadilan warganegara. Begitu juga dengan inti prinsip keadilan yang diwujudkan dalam konstitusi, dimana bisa dengan mudah untuk di ubah atau dicabut oleh legislature.

Sedangkan partai – partai bisa bermain atau membawa malapetaka dari sisi kebebasan rakyat. Sering sekali kita memcontohkan Inggris dimana warganegara enjoy dengan hak keadilan yang luas, dikarenakan fakta bahwa konstitusi Negaranya flexible dan parlement yang berkuasa. Akan tetapi setiap Negara tidak memiliki kestabilan tradisi politik seperti layaknya inggris.

3. Berbahanya hak kebebasan pengadilan

Secara universal diakui bahwa kebebasan pengadilan merupakan kondisi yang perlu untuk menuju demokrasi. Dan pengadilan berfungsi secara bebas dalam komposisinya, kekuatan dan prosedur dalam menetapkan keputusan, dan bukan subjek tingkah para legislature.

Negara yang memiliki konstitusi flexible memungkinkan pengadilan untuk dijadikan mainan para politikus. Apa bila legislature memiliki kekuatan untuk mengubah komposisi dan kekuatan pengadilan yang sesuai keinginannya, maka kebebasan warganegara tidak akan pernah terwujud.

4. Tidak cocok untuk Negara federal

Konstitusi flexible sama sekali tidak sesuai untuk Negara federal. Sistem kekuatan pemerintahan federal bercabang antara pemerintahan federal dan kesatuan gabungan. Sistem ini akan stabil dan berfungsi secara sukses, jika kekuatan divisi ini memelihara akan kepuasan semua partai yang gelisah.

Ini sangat memungkinkan bila konstitusi tersebut rigid dan tidak bisa dimanipulasikan oleh para politikus untuk melampiaskan nafsu mereka. Jadi Negara federal dengan menganut konstitusi flexible didalam realitanya tidak dapat dibayangkan.

a. Kebaikan undang – undang rigid

. 1. Stabil

Mamfaat yang baik dalam konstitusi rigid adalah stabil. Para politikus tidak bisa memanipulasikan konstitusi sesuai dengan kehendak personal atau kepentingan partai. Sesuai dengan prosedur amendment yang sulit, maka amendment ini bisa diubah pada masa yang memungkinkan.

Putusan partai tidak bisa mengantikannya layaknya hukum biasa. Amendment konstitusi rigid biasanya mewajibkan operasi gabungan dari berbagai partai politik. Maka oleh karena itu, persetujuan atau konsensus yang secara umum dituntut didalamnya, dan mewakili bentuk asli pendirian opini rakyat. Alasan inilah yang memberi hak kehormatan pada rakyat.

2. Terjaminnya keadilan warganegara.

Negara yang menganut konstitusi rigid, mendapat jaminan keadilan warganegara. Jika pokok keadilan telah terwujud didalam konstitusi, maka tidak ada yang bisa dikurangi atau dicabut menurut selera atau tingkah para kelompok. Konstitusi rigid bertindak sebagai wali keadilan baik individual maupun minoritas.

Justice Jackson Amerika serikat mengatakan, tujuan programa keadilan yakni untuk menarik beberapa subjek dari pergantian kontraversi politik, untuk menempatkan mereka melebihi jangkauan minoritas, official dan mendirikan prinsip yang legal untuk diterapkan oleh pengadilan.

3. Terjaminnya Kebebasan Pengadilan.

Kebaikan yang baik dari konstitusi rigid adalah menyediakan jaminan kebebasan kepada pengadilan. Bila komposisi, kekuatan dan prosedur pengadilan telah diterapkan dalam konstitusi, maka mereka tidak mudah dirubah dengan ambisi para politikus dan pengadilan bisa diharapkan berfungsi secara bebas dan adil.

b. Kekurangan Konstitusi rigid

1. kurang Elastisitas.

Konstitusi rigid tidak mudah dalam menyesuaikan diri. Konstitusi rigid tidak bisa berdampingan dengan perubahan yang sangat cepat, baik dari segi ekonomi, politik dan kondisi sosial. Bisa saja konstitusi akan hancur dengan berubahnya kondisi atau masa emergency. Bahaya yang dialami oleh Negara federal lebih baik daripada Negara dalam kesatuan gabungan, dimana diteliti dari sebab pandangan komplikasi kekuatan. Konstitusi rigid bisa juga menghalangi perkembangan Negara.

2. kemungkinan Besar Menyebabkan pergolakan.

Konstitusi ini membuka peluang besar terjadinya pergolakan politik. Jika konstitusi terlalu rigid dan dalam perubahannya membutuhkan seksi luas dari rakyat, maka memungkinkan rakyat jengkel hingga menuntut metode extra konstitusional. Disini pula akan lahir element ekstrim yang mana maju dengan langkah revolusi. Lord Macaulay menyatakan bahwa sebab yang penting dari revolusi merupakan fakta yang menggerakkan massa maju, sedangkan konstitusi mengalami perhentian.

3. Tidak semestinya untuk pengadilan.

Cacat lainnya dari konstitusi ini terletak dibawah pengadilan, dimana memiliki kekuatan besar untuk menetapkan perihal berlakunya hukum konstitusi. Konstitusi ini mencerminkan kerangka ruh masa lampau. Pengadilan juga terkesan kolot atau konservatif. Disini melahirkan percobaan dalam menafsirkan konstitusi yang dilahirkan dari ruh semula.

Pengadilan tidak mengambil pertimbangan terhadap ruh baru, aspirasi dan ide – ide yang baru atau lebih segar yang lahir dari rakyat. Sedikit banyaknya ini memberikan kekuatan tertinggi untuk pengadilan yang ditempati oleh legislature, dimana secara realita menunjukkan sentiment dan ide- ide rakyat.

Perlunya konstitusi yang baik

Konstitusi didalam Negara ialah untuk mewujudkan ide – ide socio-politik dan gabungan populasi baik dan terkemuka. Pengertian lainnya, ini merupakan keputusan kelompok di Negara dimana ditentukan oleh ide- ide rakyat dengan melalui konstitusi.
Maka, oleh karena itu disini tidak memungkinkan untuk meletakkan sesuatu kriteria konstitusi secara universal.

Contohnya: konstitusi Negara komunist melambangkan filsafat socio-politik, dimana lawan yang tepat terletak pada Negara kapitalist. Dahulunya pandangan fungsi Negara terkesan totaliter, sedangkan selanjutnya diwujudkan dengan liberalisme atau kesejahteraan Negara yang baik. Dahulunya keadilan ekonomi sangat ditekankan, dimana setelah itu kebebasan politik mulai diperhitungkan.

A. kriteria konstitusi yang baik

1. Mesti Tertulis.

Konstitusi mesti tertulis dimana akan lebih disukai tercatat dalam satu document. Disini akan tampak jelas struktur garis besar dari sistem pemerintahan, merapikan fungsi dan kekuatan legislative, executive, dan alat tubuh pengadilan, bahkan menentukan fungsi sikap penggunaan pemerintahaan. Meskipun inggris telah memerintah Negara mereka hingga beberapa abad tampa konstitusi yang tertulis, namun pengakuan secara universal bahwa konstitusi yang tertulis sesuai untuk menuju demokrasi.

2. Harus Nyata.

Konstitusi harus nyata dan tepat. Ia juga harus bebas dari kedwiartian dan bahasa yang tidak jelas, jadi setiap kata dan susunan kalimat mesti jelas artinya. Ada masa dimana Konstitusi akan ditafsiran oleh pengadilan. Jika bahasa didalamnya terkesan samar – samar, maka akan melahirkan konflik didalam penafsirannya.

3. Wajib luas.

Satu kontitusi yang baik adalah luas. Konstitusi secara jelas menentukan fungsi dan kekuatan dari bermacam alat tubuh pemerintahan, dan meletakkan sikap pendirian pemerintahan. Konstitusi yang ringkas kemungkinan besar bisa menjadi permainan tangan pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa Amerika serikat memiliki konstitusi ini, namun kita sangat tau bahwa konstitusi Amerika adalah keputusan hakim.

4. Harus Rigid.

Konstitusi harus memiliki kekuasaan legal yang tinggi daripada hukum biasa. Ini tidak bisa diamendment dengan seenaknya layaknya hukum biasa. Konstitusi flexible kita ketahui bahwa ia tidak stabil. Kemungkinan besar konstitusi ini akan menjadi permainan para politikus. Dibawah konstitusi flexible keadilan rakyat tidak terjamin. Bisa saja keputusan partai bermain dibalik hak kebebasan rakyat. Akan tetapi konstitusi juga jangan terlalu rigid. Konstitusi rigid kemngkinan besar akan menghalangi perkembangan dan menimbulkan pergelokan bangsa.

Untuk menghindari hal diatas: H. J. Laski mengusulkan beberapa metode untuk amendment konstitusi: didalam Negara persatuan untuk mengamendementkan konstitusi diperlukan 2 atau 3 persen minoritas, untuk mewakili proses perubahan ini, sedangkan Negara federal, memberikan konstitusi untuk diubah kepada hukum konstitusional yang akan diusulkan ke legislature dengan cara sidang berturut – turut, dimana menghadirkan 2 atau 3 persen mayoritas didalamnya.

5. Mesti mengandung programa keadilan.

Tujuan akhir Negara pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, sedangkan kesejahteraan itu terletak sejauh mana rakyat merasakannya. Semua pemikir modern setuju dengan perihal diatas, dimana ada beberapa dasar keadilan individual yang harus terjamin oleh konstitusi.

6. Harus menjamin kebebasan pengadilan.

Kebebasan pengadilan sangat diperlukan untuk mensuksekan jalannya demokrasi. Tiada ujian mutu yang baik sekali dari pemerintahan daripada ketepatgunaan sistem pengadilan. Peraturan pengadilan menjadi sangat diperlukan, dimana terletak sifat – sifat dasar jelas dan nyata, begitu juga para hakim mesti adil, dari inilah diperlukan kebebasan pengadilan dan jaminannya harus tertulis didalam konstitusi.

7. Mesti sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat.

Konstitusi ini mencerminkan nilai budaya dan kecerdasan bangsa. Disini merupakan prinsip dasar ringkasan universal, yang mana jika keserasian dan ide – ide rakyat tidak dibutuhkan, maka mustahil untuk diwujudkan.

Aliran – aliran hukum

Berbagai aliran hukum;

1). Aliran Legisme adalah aliran yang berpendapat bahwa satu-satunya hukum adalah undang-undang atau bahwa diluar undang-undang tidak ada hukum. Aliran tersebut timbul setelah adanya kodifikasi hukum di negara Perancis yang menggangap Code Civil Perancis sudah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum maka timbulah aliran Legisme (wettelijk positivisme).

2. Aliran Freie Rechtslehre adalah aliran bebas yang hukumnya tidak dapat dibuat oleh badan legislatif, menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang.

3. Aliran Rechtsvinding (penemuan hukum) merupakan akuran yang timbul dalam perkembangan pandangan hukum lebih lanjut. Terhadap pandangan-pandangan dari aliran Legisme dan Freie Rechtslehre timbul perubahan karena berikut ini:

a. Hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang.

b. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan.

c. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap maslah yang timbul Undang-undang tidak dapat terinci (mendetail) melainkan hanya memberikan algemeene richtlijnen (pedoman umum) saja.

d. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang digunakan isitilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran.

e. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Di sana sini selalu ada leemten (kekosongan dalam undang-undang), maka hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan rekosntuksi hukum, rechtsverfijning atau argumentum a contracio.

Perbedaan prinsipil antara ketiga aliran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Dari segi pandangan.
Menurut aliran legisme hukum adalah undang-undang, diluar undang-undang tidak ada hukum, Menurut aliran Rechsvinding hukum terdapat di dalam dan diluar undng-undang.

2. Dari segi yurisprudensi.
Menurut aliran legisme, yurisprudensi adalah sekunder. Menurut aliran Freie Rechtslehre, Yurisprudensi dapat dikatan primer dan juga sekunder.

3. Dari segi tujuannya.
Aliran-aliran Legisme bertujuan untuk mendapatkan kesatuan dan kepastian hukum.
Menurut aliran Freie Rechtslehre bertujuan memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan pada hakim tanpa melihat pad undang-undang tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. menurut rechtsvinding mempunyai tujuan agar setiap saat hakim dapat menemukan hukumnya dalam mengadili suatu perkara.

4. Dari segi pembentukan hukum.
Menurut aliran Legisme, hukum terbentuk karena undang-undang.
Menurut aliran Freie Rechtslehre, hukum terbentuk karena peradilan (rechtspraak).
Menurut aliran rechtsvinding, hukum karena:

a. Wetgeving (pembentuk undang-undang).

b. Adminitratie (tata usaha).

c. Rechtspraak atau peradilan.

Di dalam Rechsvinding, hakim terikat pada undang-undang tetapi bebas untuk menerapkan (gebonden vrijheid) sedangkan dalam aliran Rechslehre hakim bebas tak terikat pada undang-undang.

Etika dan keadilan

1. Perbedaan Etika, Keadilan dan kebajikan :

a. Etika berasal dari bahasa yunani (ethos) yang berarti kebiasaan/watak. Yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya.

b. Keadilan merupakan suatu nilai yang luhur merupakan nilai perserikatan dan sekaligus juga nilai perwatakan.

c. Kebajikan merupakan pengetahuan dan kebiasaan atau merupakan semacam kearifan atau suatu bentuk kebijaksanaan.

2. Hubungan etika dengan keadilan dan kebajikan :

- Etika sebagai salah satu cabang dari penelaahan filsafat dan khusus mempelajari asas-asas baik dan buruk dalam perilaku manusia maupun asas-asas benar dan salah dalam perbuatan manusia menyangkut moralitas manusia, maka keadilan menjadi salah satu unsur yang pokok dalam bidang etika dan kebajikan menjadi isi substantif dan ruang lingkup dari etika.
- Ide keadilan dengan segenap seginya termasuk dalam bidang kebajikan, karena itu termasuk pula dalam bidang etika.

3. Perbedaan antara orang yang adil dan bertindak adil :
Orang adil yaitu orang yang mempunyai keinginan atau pikiran untuk berbuat adil atau memiliki dorongan batin yang kuat untuk berbuat adil. Sedangkan tindakan adil yaitu perwujudan dari keinginan atau dorongan batin untuk berbuat adil dengan dibuktikan melalui tindakan atau solusinya.
Misalnya : Seorang pemimpin organisasi termasuk orang yang adil karena sudah dipercaya oleh bawahannya untuk memimpin dan berkeinginan untuk melayani dan memuaskan bawahannya. Ia bertindak adil dengan menilai bawahannya berdasarkan rajin dan malas.

4. Salah satu prinsip good governance adalah akuntabel.

Akuntabel dalam hal ini adalah Tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau bertanggung gugat. Hubungan Akuntabel dengan etika administrasi negara : Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

5. Ciri-ciri dari orang yang adil :
a. Memberikan perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak. Contohnya : Dalam memberikan pelayanan publik hendaknya kita tidak membedakan status sosial orang yang kita layani. Setiap orang kita berikan pelayanan yang baik tanpa pilih kasih.

b. Memberikan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Contohnya : Tamu kehormatan perlu diperlakukan atau dilayani dengan sangat baik atau lain dari biasanya karena hal ini menyangkut nama baik suatu organisasi.

c. Seseorang yang menjalankan fungsinya masing-masing yang paling cocok tanpa mencampuri pekerjaan pihak lain (plato). Contohnya : mengerjakan pekerjaan dengan benar tanpa mencampuri pekerjaan orang lain.

d. Seseorang yang memiliki keutuhan watak yang hidup sesuai asas-asas yang ajeg dan tidak bisa diselewengkan dari asas-asas itu oleh pertimbangan keuntungan, keinginan atau perasaan hati (stanley). Contohnya : orang yang mempunyai intensitas dan mempunyai prinsip-prinsip hidup konsisten yang tidak dikuasai oleh pertimbangan keuntungan hasrat pribadi, atau perasaan hati.

e. Seseorang yang tidak mau berbuat salah (walaupun ia boleh melakukannya), secara keras menolak mengambil barang yang berharga (walaupun tidak ada resikonya ketahuan), tidak bersifat munafik agar kelihatan adil, melainkan secara tulus dan tulen ingin mempunyai watak yang adil.

f. Orang yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya : memberikan uang jajan yang berbeda kepada anak SD dan anak SMA.

g. Orang yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya : dalam musyawarah keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak untuk kepentingan orang banyak.

h. Orang yang membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Contohnya : hakim yang adil menjatuhkan vonis tidak bersalah bila orang tersebut benar-benar tidak bersalah dan menghukum bila benar-benar terbukti bersalah.

i. Orang yang melakukan tindakan konkret yang memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Contohnya : Melayani setiap orang dengan tulus.

j. Orang yang memberikan perlakuan yang layak terhadap orang lain dalam pembagian dan pertukaran barang dan jasa. Contohnya : memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

k. Orang yang memperbaiki kesalahan dengan jalan memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan kesalahan itu.

l. Orang yang memperbaiki kesalahan dengan jalan memberi ganti rugi kepada pihak korban dari kesalahan itu.

m. Orang yang melakukan tindakan yang tidak memihak.

n. Orang yang melakukan tindakan yang sah menurut hukum.

o. Orang yang melakukan tindakan yang pantas.

p. Orang yang melakukan tindakan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

q. Orang yang menghargai berbagai kebebasan dasar dari setiap orang.

Sumber – sumber hukum

sumber - sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan. Peraturan tersebut biasanya bersifat memaksa. Sumber-sumber Hukum ada 2 jenis yaitu:

1. Sumber-sumber hukum materiil, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai perspektif.

2. Sumber-sumber hukum formiil, yakni UU, kebiasaan, jurisprudentie, traktat dan doktrin

PENUTUP

Undang – undang bukanlah pengikat manusia dalam bernegara saja tapi juga kelompok, suku bahkan rumah tangga. Hukum adalah konsep penyetaraan segala aspek kemanusiaan, antara miskin dan kaya, hitam dan putih, barat dan eropa, Indonesia dan china semunya sama dimata hukum walaupun perbedaan dikeyakinan namun disamakan mata hukum Negara. Sedangkan dari sisi etika dan keadilan merupakan suatu prilaku yang pada dasarnya tidak jauh dari pada ajaran lingkungan, pendidikan, keluarga dan yang paling utama adalah agama. Jika didikan agama di ikuti maka akan mulia pula etikanya sehingga melahirkan keadilan yang tidak memandang bulu.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Pertemuan Ke VII : Bentuk - Bentuk pemerintahan II

2011-09-28T03:34:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Pada pertemuan ini pembahasan lanjutan dari bab sebelumnya mengenai bentuk pemerintahan yang modern dan menjadi kerangka hamper diseluruh dunia dewasa ini. Harapan dengan adanya pengetahuan terhadap bentuk – bentuk pemerintahan kita bisa menbedakan sisi baik dan buruknya.

1. Bentuk pemerintahan Parlemen

Pemerintahan perlementer juga dikenal dengan gelar pemerintahan kabinet. Dibeberapa negara istilah “pemerintahan bertanggung jawab” juga dipakai sebagai istilah parlementer. J.W.Garner mendefenisikan pemerintahan ini sebagai berikut:

Pemerintahan kabinet adalah satu system dimana executive – kabinet atau menteri dengan langsung dan secara sah bertanggung jawab kepada legislatur atau dewan atas segala kebijakan politik dan aksinya, dan menengahi juga tanggung jawabnya kepada electorate, sedangkan executivenominal: raja / ratu / president hanya ( sebagai sebutan saja ) –sebagai kepala atau lambang negara yang menduduki posisi yang tidak memiliki tanggung jawab secara bahasa.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis.

Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu;

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

2. Bentuk pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dualisme Eksekutif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis.

Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:

dari presidensial

a. a. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

dari parlementer

a. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

3. Bentuk pemerintahan Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

Sentralisasi, dan
Desentralisasi.

Keuntungan sistem sentralisasi:

adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Keuntungan sistem desentralisasi:

pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

4. Bentuk pemerintahan Federal

Pemerintahan federal menunjukkan lawan yang tepat atas pemerintahan serikat. Letak keistimewaan karakteristik terdiri dari fakta kekuatan dari segi perundang- undangan, pemerintahan dan administrasi didalam Negara. Sebagai pengganti konsentrasi pemerintahan pusat, maka pemerintahan pusat membagi dan mendistribusikan kekuasaan diantara pemerintahan pusat kepada kesatuan komponent untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.

Berikut definisi tentang pemerintahan federal:

1. Sifat dasar keistimewaan Negara federal modern yakni satu atau dua Negara yang merdeka hingga sekarang, setuju untuk membentuk Negara baru. ( Gilchrist )

2. Negara federal merupakan satu kekuasaan dimana bersifat mewakili keseluruhan, dalam menjalani seluruh kepentingan hubungan, baik luar maupun didalam negeri dimana menjadi minat masyarakat, dan juga memberikan wewenang terhadap setiap provinsi atau Negara bagian dengan kekuatan perundang- undangan dan administrasi disetiap daerah yang dibagikan sesuai dengan undang- undang. ( A. Appadorai )

3. Pemerintahan federal mungkin dapat didefinisikan sebagai system pusat dan pemerintahan lokal yang bergabung dibawah kedaulatan bersama, keduanya merupakan pemerintahan tertinggi didalam lingkungan yang telah ditentukan, keduanya diputuskan oleh konstitusi secara umum atau aksi dari parlemen dimana melahirkan system tersebut. ( Garner ).

Sisi baik pemerintahan federal;

1. Kesatuan gabungan nasional dan otonomi local.

System yang baik dari pemerintahan federal adalah gabungan kesatuan nasional dan otonomi lokal dan hak membentuk pemerintahan lokal. Hal ini memberikan solusi kepada jumlah Negara kecil yang bersatu dalam satu wadah kekuasaan dan disitulah mereka memperoleh keuntungan bersama, dimana mengikuti aliran kesatuan tampa mematikan kehidupan dan pengorbanan mereka dalam menata pemerintahan dengan pertimbangan setiap daerah atau wilayah masing – masing.

2. Memberikan jaminan dari penyerangan.

Kita mengetahui begitu sulitnya bagi negara kecil untuk memelihara kemerdekaannya, akan tetapi ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin dijaman ini. Negara kecil mengetahui dirinya dalam posisi sulit, dan harus selalu siaga untuk mencari perlindungan dari satu atau dua Negara yang memiliki kekuasaan besar agar bisa memelihara kehidupan mereka. Bagaimanapun, Negara kecil akan terlindungi atau terjamin kemerdekaannya dengan bergabung dalam federasi.

3. Menguntungkan secara ekonomi.

System pemerintahan federal memiliki keuntungan ekonomi yang sangat besar. Negara-negara kecil tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai. Oleh karenanya mereka menemukan kesulitan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi standar seperti yang di inginkan. Bagaimanapun kesulitan yang mereka peroleh bisa teratasi, jika Negara- Negara kecil bersatu dalam federasi dan dengan itu pula mereka akan menjadi Negara yang besar.

4. Memberikan administrasi yang berdaya guna.

Dari sudut pandang administrative system federal memiliki daya guna administrasi yang lebih baik dibandingkan system kesatuan. Dimana dalam negara kesatuan semua kekuasaan pemerintahan dipegang oleh pusat, dimana pusat lemah akan kondisi kedaerahan dan kebutuhannya. Disinilah letak kelemahan Negara kesatuan dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Sebaliknya federal sangat berlawanan dengan system kesatuan, dimana pusat hanya pusat pengontrol dan pembagian hasil, sedangkan daerah memiliki hukum dan hak mengatur dirinya sendiri dibawah naungan pusat.

5. Mendorong minat publik dalam urusan umum.

System federal juga memberikan kesempatan kepada segenap masyarakat luas untuk berperan dalam administrasi urusan umum,Sebagaimana banyaknya kekuatan pusat didalam federasi. semakin maju maka semakin banyak pula orang yang dibutuhkan dalam menjalankan administrative.

6. Cocok untuk Negara yang luas dan memiliki perbedaan kondisi yang beragam.

System Negara federal terutama sekali bisa beradabtasi atas Negara yang memiliki daerah kekuasaan yang luas dan perbedaan kondisi populasi yang berbeda baik dari segi, geografis, rasial, agama, bahasa dan sebagainya. Populasi ini akan bisa hidup dibawah satu naungan atau secara bersama, jika setiap daerah diberikan derajat atau hak otonomi yang jelas dan wajar.

7. Menciptakan percobaan yang tepat dalam pemerintahan.

Dibawah percobaan system federal di dalam pemerintahan dan perundang- undangan bisa mencoba dimana hal ini tidak bisa dilakukan dinegara yang menganut system kesatuan.

8. Pengawasan kecenderungan kelaliman.

Lord Bryce menyatakan bahwa dibawah system federal terdapat kurangnya sesuantu yang berbahaya yang menimbulkan kelaliman pemerintahan pusat, dan membelakangi hak – hak keadilan rakyat.

9. Mempertinggi martabat Negara dan warganegara.

System federal juga melindungi martabat Negara dan warganegara sama halnya dengan komponen yang dimiliki oleh Negara kesatuan. Merupakan suatu kebanggaan yang besar dan bermartabat menjadi warganegara besar, seperti india, Amerika, dan Russian daripada menjadi warganegara seperti Nagaland atau Meghalaya.

Sisi buruk pemerintahan federal;

1. Pemerintahan yang lemah.

negara federal bisa menyamai atau sederajat dengan system negara yang lain, namun lebih lemah daripada negara kesatuan. Pendistribusian kekuasaan diantara pusat dan negara bagian atau daerah akan membawa tampuk pemerintahan sulit untuk menyelesaikan permasalahan dalam administrasi. Sedangkan administrasi adalah jantung berjalannya roda pemerintahan yang baik, namun tidak semua negara federal gagal dalam hal administrasi, malahan federasi mampu lebih maju dan utuh dari negara kesatuan yang ada sekarang.

2. Kurang keseragaman dalam perundang- undangan dan administrasi.

Didalam pendirian federal memiliki perbedaan perundang- undangan, kebijakan administrative dan organisasi. Satu sisi adanya pusat hukum dan organisasi administrative secara nasional, bahkan sebaliknya ditingkat daerah pun memiliki hal yang sama. Keruwetan dalam hal keserbaragaman ini dapat menyebabkan penderitaan kepada masyarakat khususnya dalam hal perdagangan, industri dan masalah memiliki tanah dinegara yang berbeda.

3. Kesetiaan warganegara yang bercabang.

Warganegara rangkap dua melahirkan kebingungan. Masyarakat awam akan sulit menentukan kewajiban negara yang sebenarnya jika dituntut untuk melakukan, karna berdampak pada system warganegara rangkap dua.

4. Lemah dalam hubungan luar negeri.

Dalam menjalankan hubungan luar dengan luar federal memiliki kelemahan yang melekat dimana hal ini tidak dimiliki oleh pemerintahan kesatuan, dimana negara federal dalam menentukan kebijakan luar memiliki efek yang saling berlawanan antara pusat dan nasional, baik dalam menentukan ekonomi dan kondisi politik dalam dan luar.

5. Merugikan penghasilan dan waktu.

Didalam federasi banyak terdapat organ pemerintahan, dimana merambat pada biaya yang besar. Melipat gandakan organisasi, perlengkapan dan personalia juga membutuhkan biaya besar dalam system federal. Disamping itu juga, melipatgandakan mesin pemerintahan disebabkan keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan nasional yang penting.

6. Kakunya kemajuan konstitusi dalam federal.

Prosedur memperbaiki konstitusi kaku dalam federal sangat diperlukan. Dan ini ditemukan khususnya di Amerika dan Australia, inipun disebabkan karna sulitnya memperbaiki tubuh UUD dalam operasi, sehingga perubahan dalam UUD tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial secara nasional.

PENUTUP

Bentuk pemerintahan ibarat anggota tubuh yang urgen dalam diri kita, tampa kita sadari tampa sistem atau bentuk tersebut kita tidak akan sempurna dalam hidup karna tidak adannya konsep yang jelas dalam menggunakannya. Disinilah dibutuhkan sistem pemerintahan yang jelas supaya arah dan tujuan Negara terarah dan tepat sasaran.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Pertemuan Ke VI : Bentuk - Bentuk Pemerintahan I

2011-09-28T03:15:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Didalam Negara ada tiga pemegang kekuasaan yang menjalakan roda pemerintahan yang sudah akrab disebut TRIAS POLITIKA atau dengan sebutan lainnya, meskipun sistem pemerintahannya berbeda dalam kontek label namun arahnya tetap satu yakni menciptakan Good and clean government.

1. Bentuk pemerintahan Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang tertua. Garner menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tampa melihat pada sumber sifat – sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara didalam pemerintahan.

Jellinek menegaskan; monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat – sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.

Jika raja hanya sebagai gelar saja, sedangkan kekuatan sebenarnya terletak pada oknum lainnya, maka realita pemerintahan ini adalah republik, walau apapun gelar yang diberikan kepada kepala Negara, baik sumber pemilihan atau sifat- sifat dasar dalam masa jabatannya. ( Garner ).

Jenis - Jenis Monarki

a. Turun – temurun dan Elektif.

Monarki mungkin saja diklasifikasikan sebagai tahta turun – temurun dan elektif. Monarki secara turun – menurun adalah tipe yang normal. Kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun – temurun. Dan kehidupan dari monarki turun – temurun ini memiliki banyak karakter. Monarki ala turun – menurun mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian tertentu. Ahli waris laki- laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya sendiri. Rangkaian pergantian bisa juga ditentukan dengan konstitusi atau melalui sebuah aksi legislature.

Peraturan tersebut memiliki bermacam rupa diberbagai Negara seluruh dunia. Awalnya kerajaan Roman merupakan monarki elektif. Masa kerajaan Roman dahulunya menganut pemilih dari kampus. Semenjak abad pertengahan konstitusi monarki elektif telah berubah dan bukan merupakan hal yang luar biasa. Bagaimanapun, perjalanan masa ke masa monarki ala elektif mengalami perubahan menuju monarki ala turun- temurun. Garner menganggap inggris sebagai monarki elektif, karena parlement menuntut dan menggunakan hukum mengatur mutlak rangkaian pergantian.

b. monarki mutlak dan terbatas.

Monarki juga bisa diklasifikasikan sebagai mutlak dan terbatas. Garner menyatakan monarki mutlak adalah monarki yang benar – benar raja. Kehendaknya adalah hukum dalam merespek segala perkara yang ada. Dia tidak dijilid atau dibatasi oleh apapun kecuali kemauannya sendiri. Dibawah sistem ini Negara dan pemerintahan tampak identik. Louis XIV raja Negara francis menyatakan dengan sombongnya bahwa” aku adalah Negara. Ini merupakan deskripsi yang tepat dari posisi monarki yang mutlak. Tsart dari Russia, Raja Prussia dan kaisar Ottoman merupakan contoh monarki yang mutlak.

Monarki terbatas memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi yang tertulis atau dengan prinsip fundamental yang tak tertulis, seperti monarkinya Negara inggris. Monarki dinegara England hanya sebatas nama saja dalam pemerintahan; raja adalah pemerintahan namun tidak memerintah. Kekuatan atau kekuasaan merupakan teori saja, namun pemerintahan dipimpin oleh yang lainnya.

Monarki dinegara jepang juga terbatas. Disana kaisar tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. jadi, jelasnya raja adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat’’ didalam pengertian yang nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi .

2. Bentuk pemerintahan Aristokrasi

Aristokrasi diambil dari kata yunani ARISTOKRATIA ( aristos = best + kratia = rule ). Jadi aristokrasi adalah pemerintahan terbaik yang dipimpin oleh orang- orang terpilih. Tetapi kata – kata terbaik disini terkesan samar dengan istilah terbaik dimasa yunani kuno. Penjelasan yang benar bahwa yang terbaik adalah mereka yang memiliki kecakapan yang tinggi, berpendidikan, berpengalaman dan bermoral tinggi. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan atau dipastikan menjadi yang terbaik.

Aristotle memandang kekayaan dari segi ukuran moral dan keunggulan intelektual. Dia percaya bahwa kekayaan dari segi intelektual, moral lebih berkembang daripada yang lain, Karena mereka akan memimpin kehidupan dengan waktu luang dan kesenangan, sedangkan mereka yang mengutamakan fisik untuk hidup, tidak bisa mengembangkan intelektual dan moral mereka.

Garner mendefinisikan aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana proporsi warganegara secara relatip memberikan suara didalam memilih pejabat- pejabat publik dan menetapkan kebijaksanaan publik.

Jellinek memahami aristokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menjadi mainan dan diperani oleh kelompok khusus yang berpengaruh. Bisa saja seperti, pendeta, para professional atau orang- orang terpandang didalam Negara. Setiap perkara atau permasalah yang terjadi merupakan pecahan populasi yang jelas dari massa, dengan beberapa alasan yang timbul dari hak istimewa yang mereka nikmati.

Aristotle membedakan aristokrasi dan oligarchy ( pemerintahan oleh sekelompok kecil ). Dia menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil, dengan dasar kepentingan mereka sendiri; dan telah terjadi, maka dari hal ini, membuktikan bentuk pemerintahan aristokrasi yang dipimpin oleh orang – orang terbaik didalam Negara adalah sesat. Akan tetapi, pada masa modern perbedaan ini sering diabaikan.

3. Bentuk pemerintahan Demokrasi

Pemikir politik mendefinisikan demokrasi dengan cara yang berbeda. Mereka bisa dikategorikan dala m tiga kelompok.

Kelompok pertama menyatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan umum.

Kelompok kedua menganggap konsep demokrasi secara luas dan mencari jangkauan untuk memperpanjang bidang ekonomi dan juga sosial.

Sedangkan kelompok yang terakhir memegang bahwa demokrasi adalah filsafat kehidupan, dimana menekankan martabat manusia dan memandang semua kehendak individu.

Dibawah ini akan terdapat penjelasan demokrasi, dimana merujuk kepada kategori kelompok yang pertama.

1. Pemerintahan rakyat.

Bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana rakyat memiliki kekuatan penuh didalam politik, baik secara langsung maupun melalui representative.

Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Seely mendefinisikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan bersama.

2. Pemerintahan khalayak ramai.

Menurut pemikir jurusan demokrasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang besara atau khalayak ramai. Dicey mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, dimana badan yang memerintah didalamnya adalah pergeseran komparatif yang besar dari seluruh populasi.

Bryce dalam tulisannya; kata demokrasi telah dipakai semenjak masanya Herodotus untuk menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan yang didalamnya para penguasa memiliki kekuatan tetap dan secara legal, tetapi kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh kelompok khusus atau oknum- oknum lainnya, namun dipegang oleh seluruh komunitas secara keseluruhan.

4. Bentuk pemerintahan Diktator

Beberapa pemikir modern tidak membedakan antara otokrasi dan diktator, bahkan memakai istilah keduanya dengan pengertian yang sama. Akan tetapi diantara keduanya terdapat sebuah perbedaan dari sifat dasar. Disana ada masa dimana monarki mutlak berkembang, tetapi mereka tidak bisa digelar sebagai diktator. Sifat dasar Karakteristik diktator merupakan sumber pokok kekuasaan dari pemikiran mereka sendiri.

Mclver menjelaskan dengan ringkas unsur dasar diktator sebagai berikut;
Tiap- tiap Konstitusional memiliki keragaman, dengan pengertian menjelaskan rangkaian kekuatan yang ditetapkan dalam hukum pokok, dimana menyetujui agar pemerintahan tidak mengalami kemunduran atau kehancuran. Begitu juga dengan diktator yang memilih kekuasaan, dengan menetapkan dasar kebenaran tunggal sesuai keinginan mereka. Disetiap Negara umumnya, rakyat merasa gelisah dalam hal sumber kekuasaaan, apakah terletak pada putusan komunitas, atau mengikuti keinginan tuhan atau mengikuti tradisi yang suci. Diktator muncul dengan mengesampingkan semua kegelisahan tersebut, bagi mereka apa yang dimiliki itulah satu- satunya jawaban hidup.

Dari sini kita bisa memahami bahwa diktator tidak bersandar pada kekuasaan yang legal, penghargaan sosial ataupun pada tradisi. Namun disini terletak pertentangan yang melekat di antara diktator dan hak kekuasaan.

PENUTUP

Setelah mempelajari bentuk pemerintahan dapat kita simpulkan bahwa setiap tata pemerintahan memiliki kekurangan dan kelebihan. Perlu di ingat bahwa kombinasi dari bentuk – bentuk pemerintahan terdahulu telah membawa kita kearah yang lebih baik, sehingga lahirnya demokrasi, republik dan federal, akan tetapi perkembangan ini menjadi ter arah dengan konsep dasar Negara yang terbentuk dahulu.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Pertemuan Ke IV : Bangsa, Nasionalisme, Kewarganegaraan dan Penduduk

2011-09-28T03:07:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

BANGSA

Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan memunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Keinginan membentuk nation bersama muncul karena adanya persamaan nasib dan sejarah sehingga menimbulkan persatuan dalam suatu komunitas masyarakat membentuk kesadaran berbangsa.

Kesamaan itu meliputi aspek budaya, bahasa, agama dan tradisi. Inilah proses yang mendasari terbentuknya sebuah kesadaran bersatu, bergabung dan berbangsa di mana pun di seluruh dunia.

Dalam arti sosiologis – Bangsa -kelompok yang secara di takdirkan untuk bersama, senasib sepenanggungan dalam suatu negara.

Menurut beberapa para ahli, pengertian dari suatu Bangsa :

1. Ernest Ernan-Prancis , Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan kesetiakawanan yang agung.

2. F. Ratzel-Jerman , Adanya hasrat bersatu. Hasrat timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya ( PAHAM GEOPOLITIK ).

3. Hans Kohln-Jerman , Buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Golongan yang beraneka ragam dan tidak di rumuskan.

4. Otto Bauer (Jerman) = Bangsa adalah kelompok manusia yag memiliki kesamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

Kebanyakan bangsa terbentuk karena adanya faktor – obyektif tertentu yang membedakan dengan bangsa lain, yaitu NASIONALISME :

a. Kesamaan Keturunan

b. Wilayah

c. Bahasa

d. Adat Istiadat

e. Kesamaan Politik

f. Perasaan

g. Agama

KEWARGANEGARAAN

Warga Negara, Mereka yang berdasarkan hukum tertentu dan merupakan anggota dari suatu Negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Dimungkinkan pula untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Di dalam pengertian ini, warga di suatu wilayah disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik.

PENDUDUK

Penduduk, Mereka yang berada di dalam dan bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah

Negara ( Menetap ) – Lahir secara turun temurun & besar di Negara itu

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

Orang yang tinggal di daerah tersebut
Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

PENUTUP

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan/atau sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideologi nasionalisme.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Pertemuan Ke III : NEGARA

2011-09-28T02:59:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

Pengertian Negara menurut para ahli:

Definisi pemikir dahulu:

- Aristotle; Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

- Sedangkan Cicero pemikir Roma menegaskan: Negara adalah timbulnya pemikiran sehat masyarakat banyak bersatu untuk keadilan dan berpartisipasi bersama dalam meraih keuntungan.

- Penulis Francis Jean Bodin mengatakan; Negara adalah asosiasi beberapa keluarga dengan kesejahteraan yang layak disertai dengan alasan yang sehat, setuju untuk dipimpin oleh penguasa tertinggi.

Definisi diatas terdapat beberapa kekurangan:

1. Tidak ada Negara yang bisa berdiri sendiri.
2. Tidak ada kesempurnaan/ keuntungan hidup secara mutlak terdapat dalam Negara.
3. tidaklah mungkin semua masyarakat didalam Negara bisa menyantuni kesejahteraan rakyatnya.

Definisi modern:

- Phillimore; Negara adalah orang- orang yang secara permanent mendiami suatu wilayah tertentu, dijilid dengan hukum- hukum kebersamaan, kebiasaan dan adat- istiadat didalam satu kebijaksanaan.

- Bluntschli mengatakan: Negara adalah organisasi kebijaksanaan orang- orang diwilayah tertentu.

- Gettell menegaskan; Negara adalah komunitas atau oknum- oknum secara permanent mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh didalam lingkungan.

- Definisi Gattel lebih tepat dari pada definisi yang lainnya: Dimana negara adalah wilayah yang dihuni oleh komunitas masyarakat yang merasa tertindas, maka merdeka menjadi hak mereka menentukan hidup mereka sendiri

Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

Sifat Negara
Sifat negaramerupakan suatu keadaan dimana hal tersebut dimiliki agar dapat menjadikannya suatu Negara yang bertujuan. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat bagi setiap warga negaranya dan menjadi suatu identitas bagi Negara tersebut.
Sifat suatu Negara terkadang tidaklah sama dengan Negara lainnya, ini tergantung pada landasan ideologi Negara masing-masing. Namun ada juga beberapa sifat Negara yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua Negara, yaitu:

a. Sifat memaksa
Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, hal ini bersifat mutlak dan memaksa.

b. Sifat monopoli
Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yangterkandung di dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara tersebut.

c. Sifat mencakup semua
Kekuasaan Negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu Negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk kedalam warga negaranya.

d. Sifat menentukan
Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas Negara itu. Sifat menentukan juga membuat Negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu Negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik Negara.

Teori asal- usul negara terbagi atas dua bagian:

1. Teori yang bersifat ketuhanan

2. Teori yang didasari oleh kekuatan

a.) Teori yang bersifat ketuhanan merupakan teori tertua dari asal- usul kenegaraan.

Teori ini menjadi kepercayaan sebagian besar komunitas masyarakat seperti, Mesir, Babilonia, India, Yahudi dan Masyarakat pertengahan negara Eropa.
Merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dari negara, maka Bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhanlah yang menetapkan seorang raja, ia diturunkan untuk memimpin sekaligus memberantas peraturan- peraturan yang dhalim.
Kaum Yahudi yakin bahwa raja merupakan wakilnya Tuhan dan ia diamanatkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Di India teori ini berlaku dan dipercaya dalam kisah Mahabhrata dimana dunia telah menjadi negara berbentuk anarki, dimasa itu masyarakat India memohon kepada Tuhan mereka untuk diturunkan seorang pemimpin.
Mereka berdo’a wahai Tuhan kami, sungguh kami akan binasa bila negara ini tidak terlahir seorang pemimpin, turunkanlah kepada kami seorang pemimpin dimana ia bisa membawa kami tenang dalam ibadah, dan melindungi kami dari kedhaliman. Maka Tuhan menurunkan Manu sebagai pemimpin mereka.

Akan tetapi sebagian besar perjanjian yang berhasil diatas ditemukan didalam tulisan bapak gereja pertama. St. Paul yang menyatakan: serahkanlah jiwa untuk tunduk kepada yang memiliki kekuatan tak tertandingi, tidak ada kekuatan yang tinggi kecuali Tuhan: dimana segala kekuatan bersumber dariNYA.

Dari teori diataslah timbul keyakinan bahwa siapapun yang menentang kekuatan raja, maka dia telah melawan peraturan Tuhan, dan para pembangkang akan menerima kutukan atas perlawanannya.

Pendeta Kristen percaya bahwa manusia pada dasarnya tidak berdosa dan dimasa ini negara tidak diperlukan. Akan tetapi tatkala manusia kehilangan dasarnya, maka negara dibutuhkan untuk mencegah hal- hal yang fatal.
Jadi menurut teori ini,Tuhanlah yang menciptakan negara dan negara merupakan kekuatan yang bersifat ketuhanan untuk memperbaiki kejahatan manusia.

Ada beberapa pendapat yang menguatkan teori diatas:

Martin Luther berpendapat bahwa pangeran diseluruh dunia ini merupakan Tuhan.

- Sir Robert Filmer dalam Patriarchanya: Adam adalah raja pertama didunia ini, maka raja selanjutnya dianggap sebagai ahli warisnya.

- King James I mengatakan bahwa: raja negara adalah sebagian besar orang yang mulia didunia ini. Raja bukan saja utusan Tuhan yang mana diberikan tahta, akan tetapi karna dekatnya dirinya dengan Tuhan mereka dan diaggap sebagai Tuhan.

b.) Teori yang didasari oleh kekuatan.

Menurut teori ini negara terbentuk dari salah satu akibat penaklukan kaum kuat terhadap kaum yang lemah. Teori ini berbasis dalam pikiran psikologis dimana sifat manusia itu agresif. Sifat ini membawa manusia meronta terus- menerus untuk meraih kekuasaan; dan dari sifat ini pula mendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah.
Sifat dasar agresip inilah membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara, oleh karena itu kekuatan adalah dasarnya negara.

Jean bodin, D. hume, Oppenheimer dan Jenks merupakan ahli Filsafat dimasa modern yang menyokong teori tersebut.

Intisari dari teori ini adalah’’ perang untuk menjadi raja ‘’ ditahun 1080 Pope Gregory VII menulis: barangsiapa yang tidak mengetahui bahwa raja- raja atau pemimpin- pemimpin mereka yang membawa mereka dari permulaan, dimana para pemimpin tersebut buta dari mengenal tuhan dan berpura- pura. Buta yang disebabkan oleh ketamakan dan kesombongan yang tak tertahankan dianggap menjaga harga diri, kekerasan , kepercayaan yang jelek, pembunuhan , bahkan akrab dengan segala bentuk kejahatan menjadi penghasut bersama para pemimpinnya menuju jalan iblis.

Pada abad 18. D. Hume mengungkapkan pandangan yang serupa; Apakah mungkin kekuasaan pertama seseorang terhadap orang banyak selama perang dinegara tersebut masih berlaku, dimana keunggulan keberanian dan kejeniusan dirinya sendiri sebagian besar diketahui. Tatkala kebulatan hati sebagian besar merupakan syarat dan dimana kekacauan harta benda merusak dengan pantas sebagian besar perasaan, secara terus- menerus menjadi kebiasaan dimana kebiadaban diantara manusia membiasakan masyarakat kepada ketundukan atau perbudakan.

Disisi lain ide Leacock tentang teori ini: pengertian menurut histori bahwa pemerintahan muncul dari sifat agresip manusia, dimana permulaan negara ditemukan dalam perebutan dan perbudakan dari manusia itu sendiri. Perebutan hati, penaklukan kaum lemah dimana dilakukan layaknya kampanye, sedangkan pencarian yang diperoleh tidak jauh dari dominasi dirinya dalam kekuatan fisik.
Dari sisi inilah pertumbuhan manusia yang agresip menuju kerajaan dan dari kerajaan sampai kepada Republik dan demokrasi merupakan suatu proses yang lama.

E. Jenks menjelaskan: secara histori tidak ada bukti pengabaian kesulitan didalamnya dimana semua komunitas dari perpolitikan modern menerima adanya suatu kesuksesan dari peperangan. Ide- ide umum terhadap dasar negara berdasarkan teori ini sebagai berikut:

1. ketika populasi bertambah, maka tekanan harta untuk hidup juga bertambah. Faktor tersebut mengiring manusia untuk berjuang diantara bermacam bangsa untuk mengontrol wilayah dan kekayaan lainnya untuk kehidupan.

2. secara berangsur- angsur peperangan menjadi sebuah seni dan pelajaran bagi pejuang. mereka muncul menjadi spesialis dalam kesenian. Negara muncul tatkala penguasa dan pejuang- pejuangnya bersatu membentuk kekuasaan dalam satu wilayah.

3. setelah penguasa tersebut berhasil mendirikan kekusaan diatas kaumnya, maka sifat agresif untuk berperang atau menguasai negara tetangga menjadi kebiasaan dengan alasan untuk memperluas negara.
Ide- ide diatas merupakan gambaran mengenai suku kerajaan yang tidak bisa dipungkiri seperti; Inggris, Skandinavia, Rusia, dan beberapa negara bagian Eropa lainnya.

Oppenheimer menberi enam tingkat gambaran atas dasar timbulnya negara:

1. Negara terlahir oleh peperangan, pembunuhan dan perampasan yang terus- menerus. Penakluk membunuh semua kaum lelaki dan sebagai bukti penaklukan mereka membawa anak- anak dan wanita Sebagai barang rampasan.

2.penyerahan diri kaum lemah terhadap kaum kuat, dimana mereka tidak berdaya untuk melawan. Para penakluk berhenti membunuh dan sebagai gantinya mereka dijadikan budak.

3. Penakluk dan yang tertakluk bergabung bekerja sama guna meraih keuntungan bersama.

4. perpaduan lebih lanjut dari penjajah dan yang dijajah. Mereka bukan saja mempelajari untuk hidup bersama akan tetapi bersekutu untuk menguasai daerah lainnya.

5. Mereka menemukan dasar perlengkapan administratif untuk menyudahi perselisihan dibagian dalam.

6. Para pemimpin dan sekelompok pemenang menjadi raja, dimana asisten militernya menjadi penasehat, dan raja beserta adviser mulai berkuasa, sehingga diselenggarakan hukum atau undang- undang terhadap warganegaranya.

Teori asal – usul negara tidak hanya berkembang hanya pada dua teori diatas.

Jika teori asal usul Negara pertama menerangkan bahwa dasar negara terjadi dari sifat ketuhanan dan kekuatan, maka perkembangan teori tersebut muncul dari segi pandangan yang berbeda yaitu negara tercipta dari teori perjanjian sosial ( social Contract ).
Hobbes, Locke dan Rousseau adalah pelopor dari teori ini.

Thomas Hobbes ( 1588- 1679 ) seorang pria Inggris, dia mengemukakan idenya dalam Leviathan diterbitkan tahun 1651.

John Locke ( 1632- 1704 ) juga seorang Kelahiran Inggris dia mempersembahkan dua risalat pemerintahan ditahun 1690.

Sedangkan Rousseau ( 1712- 78 ) mengembangkan teori perjanjian sosialnya yang terbit ditahun 1762.

Hal pokok dari teori perjanjian sosial; Negara terbentuk dari manusia dengan memakai teori ini. Memang telah ada masa dimana negara pada saat itu belum muncul terbentuk dan tidak ada manusia yang menciptakan hukum. Manusia pada dasarnya mendiami suatu daerah secara alami dan mengatur segala kelakuannya sesuai dengan lingkungan yang ada atau mengikuti hukum yang telah terbentuk oleh sifat alam.

Akan tetapi tidak ada seorangpun perantara dimasa itu maju untuk menyelenggarakan dan membentuk suatu hukum secara sifat dasar. Lazimnya manusia disuatu masa menghadapi beberapa permasalahan dalam sifat alamiah negara dari situ pula mereka berpikir untuk menyelesaikan bahkan ada juga yang meninggalkannya, dari sinilah mereka bergabung dalam suatu persetujuan dan mulai menciptakan negara.

Teori yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau:
Bagaimana manusia bisa hidup dalam dasar negara? mengapa mereka meninggalkannya? Siapakah yang terlibat ikut serta dalam pesta perjanjian? Apa yang menjadi istilah dari perjanjian? Negara apa yang muncul olehnya?, dari pertanyaan yang tersebut diatas akan dikupas dengan opini yang berbeda mereka, dimana letak perbedaan tersebut memiliki keseragaman dimana negara itu dibentuk oleh manusia dengan jalan perjanjian.

Sifat Dasar atau Sifat Alami Manusia:

Hobbes memulai analisanya dari sifat dasar manusia. Menurut Hobbes sifat dasar manusia itu egois, ramah, cinta, simpati, semangat kerja sama dan berkorban tidaklah terdapat dalam unsur- unsur utama dari sifat dasar, namun Dasarnya kelakuan manusia itu ditentukan oleh nafsu untuk mendapat kesenangan dan menjauhi kesakitan. Manusia maju beraktifitas tidak didasari oleh intelektual atau pertimbangan akal yang sehat, akan tetapi didasari oleh nafsu yang besar.

Disisi lain Locke's menberikan pandangan yang berbeda dari Hobbes. Locke's tidak sependapat dengan pernyataan dimana pada dasarnya manusia itu egois. Dia percaya bahwa secara dasar manusia itu makhluk sosial, dan tentu saja memiliki dorongan untuk hidup bersama layaknya suami dan istri. Manusia itu cinta damai dan juga memiliki perasaan respek terhadap keadilan orang lain dan ini natural dalam setiap insan.

Sedangkan Menurut Rousseau; sifat dasar manusia itu tercipta atas dua elemen:
Naluri menjaga diri dan simpati terhadap yang lain. Walaupun manusia memiliki sifat egois, namun tidak ada manusia yang sanggup melihat penderitaan orang lain. Rousseau tidak percaya bahkan tidak masuk akal kalau manusia memilki sifat dasar yang sama layaknya binatang. Basis umum dari keramahan tidaklah lahir dari suatu pertimbangan akal yang sehat akan tetapi didorong atau lahir dari perasaan yang halus ataupun naluri.

Dari definisi diatas bisa kita sudah jelas dan logis untuk kita cerna bahwa negara pada dasarnya lahir dari teori tersebut, namun tidak menutupi kemungkinan ada faktor – faktor lain yang mendorong terbentuknya negara.

definisi diatas membuat kita sangat sempurna dan memahami betul jejak perkembangan negara yang dewasa ini menunjukkan warna – warni yang sangat negatif, jika kita merujuk kepada teori yang telah ada maka dapat disimpulkan bahwa tujuan berpolitik dan bernegara adalah satu seni atau aktifitas yang menuntut kita untuk berbuat yang baik atas kemaslahatan bersama bukan kelompok atau oknum – oknum kesatuan yang bersifat mengikat dan saling menguntungkan. Jika ingin membentuk negara yang baik, maka perpolitikan juga mesti dijalankan secara positif dan bijak, namun jika salah satunya mengarah pada hal yang berbau negatif maka teori dasar membentuk negara hanya menjadi impian belaka.

PENUTUP

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain terutama karena hak negara untuk mencabut nyawa seseorang. Untuk dapat menjadi suatu negara maka harus ada rakyat, yaitu sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Pertemuan Ke II : Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Lainnya

2011-09-27T23:59:00.000-07:00

PENDAHULUAN

Mempelajari ilmu politik tidak cukup hanya dengan mengetahui definisi dan ruang lingkupnya saja, namun harus di iringi dengan hubungannya dengan ilmu lainnya. Dengan adanya pemahaman kita tentang hubungan tersebut akan membuka wacana kita dalam memahami kontek dasar ilmu dan melaksanakannya sesuai dengan koridornya.

1. Hubungan ilmu politik dan ekonomi

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Karena dimasa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana,dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara.

Diberbagai Negara pemerintahan pengaruh yang terbesar terletak pada pertumbuhan ekonominya. Bertambahnya lapangan ekonomi didalam pemerintahan terjadi tiada henti- hentinya. Pajak, UU bea, Hak milik Negara dan pertolongan Negara terhadap lahan pertanian, industri dan perdagangan semuanya bukanlah salah satu hal dimana pemerintah berkuasa atas penghasilannya.

Kesejahteraan Negara yang baik dan sosialisme telah merombak keadaan fungsi Negara. Negara dewasa ini diartikan atau disangka langsung turut campur dalam bermacam lingkungan, dari aktifitas masyarakat menentukan perintah dalam hal kwalitas distribusi kekayaan dan juga materi barang milik masyarakat.

Tentu saja banyak permasalahan yang timbul dalam pemerintahan modern yang lahir dari dasar ekonomi, tuntutan terhadap lapangan kerja, modal hak milik tanah, ketidakrataan penurunan dan penaikan ekonomi, bahkan pesatnya kemajuan teknologi yang mempengaruh nasionalisasi. Perlu kita ketahui dalam Negara Komunis, Negara mengontrol secara keseluruhan kesatuan kehidupan ekonomi masyarakat.

Golongan dan grup ekonomi disetiap Negara terlaksana terus menerus dimana tertekan dalam administrasi untuk perlindungan dan kekayaan. Demikian pula, penggunaan kondisi ilmu ekonomi memiliki pengaruh besar dalam cita- cita perpolitikan dan institusi, Contohnya: adanya revolusi yang menimbulkan cita- cita kemerdekaan perseorangan, demokrasi, sosialisme dan komunis.

2. Ilmu politik dan etika

Etika adalah ilmu ketertiban dimana pokok masalah moralitas dipelajari. Singkatnya ilmu tatasusila adalah ilmu moralitas. Didalam ilmu ini tertetapkan hukum- hukum moralitas dan menentukan kebiasaan tingkah laku. Ilmu tatasusila juga memaksimalkan setiap tingkah laku manusia baik secara benar atau berhaluan kiri.

Hubungan antara ilmu politik dan Etika adalah nyata atau fact atau jelas. Tidak ada pembahasan dalam ilmu politik pokok persoalan apakah ini benar atau sebaliknya, maka tatasusilalah yang akan memberi jawaban setiap sasaran ataupun tujuan ilmu politik itu sendiri.

Para philosophy politik di abad kuno dan abad pertengahan menyatakan tidak ada perbedaan diantara ilmu politik dan tatasusila, bagi mereka ketertiban keduanya saling berhubungan.

Menurut Plato dan Aristotle negara lahir hanya untuk menghasilkan atau melangkah kepada arah yang lebih baik, sedangkan untuk meraih kebaikan tersebut dibutuhkan iringan nilai moral yang tinggi.

Dilain pihak Mahatma Gandhi Bapak bangsanya India menekankan kedekatan hubungan ilmu politik dan etika, dia mengatakan: politik yang kehilangan agama adalah sebuah perangkap kematian, karena mereka telah membinasakan jiwa. Agama disini diartikan sebagai tatasusila atau moral yang tinggi. Maka jika para philosophy dahulu menyamakan politik dan etika namun sekarang ide tersebut telah berubah, buktinya banyak para pejabat kita yang tidak mempunyai moral seperti apa yang digambarkan oleh philosophy-philosophy terdahulu.

3. Ilmu politik dan sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari seluruh seluk beluk yang berhubungan dengan sosial. Banyak aspek yang dipelajari dalam ilmu sosiologi dimana berkait dengan kehidupan sosial, hubungan antar sesama, kekeluargaan, kasta, rumpun, bangsa, agama dan asosiasi kebudayaan, ekonomi dan organisasi politik, dari keseluruhan yang tersebut adalah pernyataan naluri dari khalayak sosial. Dapat diambil pernyataan bahwa masyarakat adalah lebih dahulu dari pada Negara.

Dahulu kala Negara hidup dikalangan masyarakat dengan sendirinya, dimana Negara tersebut berlanjut hingga ratusan ribu tahun dimanapun dan bervariasi pula dalam pertumbuhan dan pengembangannya. Bahkan sampai sekarang ini dimana berbagai bangsa telah menggapai kehidupan bermasyarakat akan tetapi tidak diperkuat oleh lembaga politik. Sosiologi adalah ilmu yang terkait kuat secara keseluruhan akan proses perkembangan kehidupan manusia, dimana jangkauan dan penjamahan ilmu sosilogi lebi luas layak pesatnya pertumbuhan manusia.

Disisi lain jangkauan ilmu politik bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan, dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari aspek kehidupan sosial atau phenomena politik. Sosiologi juga mempelajari sesuatu yang tidak merupakan phenomena ilmu politik, sedangkan hak yang tidak merupakan phenomena perpolitikan bersifat diluar atau terlalu sulit dijangkau dengan ilmu politik.

4. Ilmu politik dan sejarah

Sejarah adalah riwayat hidup ummat manusia, Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia, Melalui pelajaran ini segala ide- ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas. Disini pula kita mengetahui kejadian- kejadian dahulu, gerak- gerik dan penyebab dimana memiliki timbal- baliknya pula.

Disejarah juga terdapat pembahasan perkembangan ekonomi, sosial, agama, para cendekiawan, pergerakan artistik, perkembangannya dan juga membahas pertumbuhan dan kemunduran negara, organisasi dan sebab kegagalan mereka.

Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik:
Professor Seely mengatakan: Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa sejarah bagaikan pohon tampa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.

Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah dimasa kini.

Beberapa fakta sejarah seperti yang dikatakan oleh Appadorai bahwa terdapat bagian dasar dari ilmu politik, dimana fakta- fakta sejarah memberikan kita materi mentah dari ilmu politik. Maka bagaimanakah kita mengolah mentah tersebut sehingga bermamfaat bagi kita.

Point- point diatas menberikan kita informasi tentang asal- usul barang- barang berharga dari ilmu sejarah, kemajuan dan kemunduran negara disertai segala problema yang terjadi dalam prinsip bernegara. Studi banding dari institusi dan politik yang baik pada masa lalu membantu kita untuk memahami permasalahan dimasa kini.

Tiap- tiap masyarakat sudah pasti menghadapi suatu permasalahan, baik secara langsung dimana berakar dimasa dahulu kala, contohnya: kita memiliki warisan dari nenek moyang kita seperti: kastaisme, perkauman, dan sifat kedaerahan. Mempelajari ilmu sejarah dengan sendirinya akan membawa wawasan kita bahkan menolong kita dalam menyelesaikan fakta dasar dari permasalahan yang ada.

Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau nama- nama pemikir terdahulu, dimana ilmu politik mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, dimana hal ini dikategorikan sebagai sejarah.

5. Ilmu politik dan psychology

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi- fungsi dan phenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tindak- tanduk dan aktifitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum. Maka sampai saat itu pula, ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan Psikologi.

Jika tindak- tinduk politik bisa diketahui dengan sepantasnya, maka akarnya terdapat dalam psikologi dalam pelaksanaan untuk menemukan hasil yang jelas.
Para pakar politik sampai saat itu juga mencoba untuk mempelajari tindak- tanduk politik dalam istilah ilmu psikologi.

Para tokoh terkemuka yang melaksanakan hal diatas adalah: Bagehot, Graham Wallas, MacDougall, Durkheim, Leo Bon, Harold Lassevell, dan George Catlin.

Menurut pengamatan Barker: penggunaan psikologis menunjukkan teka- teki dari aktifitas manusia dimana telah menjadi kebiasaan sekarang. Jika gagasan nenek moyang kita bersifat ilmu hayat atau biologis, maka kita berpikir secara ilmu jiwa.

Para sarjana yang berpikir secara ilmu jiwa menyatakan bahwa negara dan lembaga politik lainnya merupakan produksi dari pada pemikiran manusia. Jadi lembaga politik dan system diberbagai negara akan sukses dengan iringan keselarasan mental masyarakat didalam negara.
‘’Pemerintahan yang stabil akan menjadi sangat terkenal.’’
Menurut Garner: musti tergambar dan ditekan dari ideal mental serta moral sentiment dari mereka, dimana merupakan tombak dalam kekuasaan, singkatnya, semua itu musti terdapat dalam keselarasan dengan mental konstitusi dari bangsa.

Psikologi mengajarkan kita tentang sifat dasar manusia dan ini tidaklah sama disegala penjuru dunia, setiap komunitas memiliki mental dandanan sendiri. Setiap komunitas memiliki kegeniusan dan keistimewaan pandangan terhadap kehidupan. Beberapa komunitas mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membangun politik yang baik, dimana sebagian masyarakat sebaliknya.

Alasan inilah yang menjawab kenapa tipe keistimewaan dari lembaga politik bisa berjalan sukses dibeberapa negara dan gagal pula terjadi disebagian negara.

PENUTUP

Ilmu politik bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri tampa didampingi oleh disiplin ilmu lainnya. Secara praktis keilmuan politik bisa dipisahkan namun dalam kontek pelaksanaan ilmu politik harus mengadopsi ilmu – ilmu yang berhubungan langsung. Dengan adanya kombinasi ilmu pengetahuan tersebut maka politkus akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan sungguh – sungguh dalam menjalankan amanah rakyatnya, karna secara estimologi ilmu politik lebih mengarah kepada mayoritas bukan minoritas apalagi individu.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

PERTEMUAN I : APA ITU ILMU POLITIK

2011-09-27T09:38:00.000-07:00

PENDAHULUAN
Ilmu politik satu bidang ilmu yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat dewasa ini. Bagaimanapun manusia diseluruh dunia tidak bisa terlepas untuk hidup bersama yang dewasa ini disebut hidup dibawah satu wadah yaitu Negara.

Definisi dan lingkup ilmu politik

Ilmu Politik merupakan Ilmu yang mempelajari Politik, untuk mengetahui lebih lanjut maka perlulah diketahui definisi Politik itu sendiri, yaitu:

1. 1. Gambte: politik kumpulan dari satu wilayah kehidupan sosial seperti gander, ras, dan

kelas sosial, sedangkan politik diartikan sebagai aspek dari keseluruhan kehidupan

sosial, dan tidak hanya terpusat pada lembaga-lembaga pemerintah.

2. 2 . Lefwich: Politik tdk terlepas dari kehidupan dan aktivitas publik. Politik menyangkut keseluruhan aktivitas dan kerjasama dan konflik di dalam atau antar masyarakat.

3. Deliar Noer: Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankansuatu bentuk susunan masyarakat.

4. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menetukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. (Miriam Budiarjo).

5. Politik menyangkut “who gets what, when, and how” (Harold Laswell)

6. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masayarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. ( Ramlan Surbakti )

7. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.

8. Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.

9. Dilain pihak pemikir Prancis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.

Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu :

a. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.

b. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.
Sehubungan dengan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka kita mengenal adanya konsep-konsep dasar Ilmu Politik, yaitu:

1. Negara
Menurut Prof. Miriam Budiarjo, Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.
Menurut Roger H. Soltau, Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.
Syarat berdirinya suatu negara adalah memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Sifat–sifat Negara adalah memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sedangkan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth).

2. Kekuasaan
Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan /tujuan dari perilaku.(Miriam Budiarjo)
Menurut Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “ Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”
Sedangkan menurut W.A Robson dalam The University Teaching of Social Sciences: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Focus perhatian sarjana ilmu politik…tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.”

3. Pengambilan Keputusan
Keputusan (decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making ) menunjuk pada proses memilih berbagai aternatif yang ada untuk kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakasanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut (Miriam Budiarjo).
“The process of making government policies” (Ranney)

4. Kebijaksanaan Umum (public policy)
Merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan caa-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijsanaan tersebut memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. (Miriam Budiarjo)

5. Pembagian (distribusi) dan alokasi (allocation)
Merupakan pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Menurut para ahli politik membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat dan seringkali pembagian ini tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.

PENUTUP
Setelah mempelajari bab ini kita dapat mensimpulkan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara serta percabangannya, sedangkan politik adalah taktik atau cara untuk meraih kekuasaan. Jelaslah jika perpolitikan kita dewasa ini terburuk dikarenakan pemahaman pemimpin kita terhadap politik adalah kekuasaan bukan pengabdian terhadap rakyat.

Sumber Bacaan:

1. R. C. Agarwal ( 2008 ) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi.

2. S. N Dubey ( 2007 ) Political Science Theory. Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

3. Carlton Clymer Rodee, Thomas H. Greene ( 2006 ) Pengantar Ilmu politik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

4. K. K Mishra ( 2005) Political Theory. S. Chand & company Ltd, Ram Nagar, New Delhi

5. A.C Kapur ( 2006 ) Principles Of Political Science. . Lakshmi Narain Agarwal, sanjay Place – Agra.

6. Budiarjo, Miriam. 2004. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Pemerintahan parlementer

2009-07-06T01:37:00.000-07:00

Kekurangan negara federal

2009-07-03T18:19:00.000-07:00

1. Pemerintahan yang lemah.

negara federal bisa menyamai atau sederajat dengan system negara yang lain, namun lebih lemah daripada negara kesatuan. Pendistribusian kekuasaan diantara pusat dan negara bagian atau daerah akan membawa tampuk pemerintahan sulit untuk menyelesaikan permasalahan dalam administrasi. Sedangkan administrasi adalah jantung berjalannya roda pemerintahan yang baik, namun tidak semua negara federal gagal dalam hal administrasi, malahan federasi mampu lebih maju dan utuh dari negara kesatuan yang ada sekarang.

2. Kurang keseragaman dalam perundang- undangan dan administrasi.

Didalam pendirian federal memiliki perbedaan perundang- undangan, kebijakan administrative dan organisasi. Satu sisi adanya pusat hukum dan organisasi administrative secara nasional, bahkan sebaliknya ditingkat daerah pun memiliki hal yang sama. Keruwetan dalam hal keserbaragaman ini dapat menyebabkan penderitaan kepada masyarakat khususnya dalam hal perdagangan, industri dan masalah memiliki tanah dinegara yang berbeda.

3. Kesetiaan warganegara yang bercabang.

Warganegara rangkap dua melahirkan kebingungan. Masyarakat awam akan sulit menentukan kewajiban negara yang sebenarnya jika dituntut untuk melakukan, karna berdampak pada system warganegara rangkap dua.

4. Lemah dalam hubungan luar negeri.

Dalam menjalankan hubungan luar dengan luar federal memiliki kelemahan yang melekat dimana hal ini tidak dimiliki oleh pemerintahan kesatuan, dimana negara federal dalam menentukan kebijakan luar memiliki efek yang saling berlawanan antara pusat dan nasional, baik dalam menentukan ekonomi dan kondisi politik dalam dan luar.

5. Merugikan penghasilan dan waktu.
Didalam federasi banyak terdapat organ pemerintahan, dimana merambat pada biaya yang besar. Melipat gandakan organisasi, perlengkapan dan personalia juga membutuhkan biaya besar dalam system federal. Disamping itu juga, melipatgandakan mesin pemerintahan disebabkan keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan nasional yang penting.

6. Kakunya kemajuan konstitusi dalam federal.
Prosedur memperbaiki konstitusi kaku dalam federal sangat diperlukan. Dan ini ditemukan khususnya di Amerika dan Australia, inipun disebabkan karna sulitnya memperbaiki tubuh UUD dalam operasi, sehingga perubahan dalam UUD tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial secara nasional.

Sisi baik pemerintahan federal

2009-07-02T23:32:00.000-07:00

1. Kesatuan gabungan nasional dan otonomi local.

System yang baik dari pemerintahan federal adalah gabungan kesatuan nasional dan otonomi lokal dan hak membentuk pemerintahan lokal. Hal ini memberikan solusi kepada jumlah Negara kecil yang bersatu dalam satu wadah kekuasaan dan disitulah mereka memperoleh keuntungan bersama, dimana mengikuti aliran kesatuan tampa mematikan kehidupan dan pengorbanan mereka dalam menata pemerintahan dengan pertimbangan setiap daerah atau wilayah masing – masing.

2. Memberikan jaminan dari penyerangan.

Kita mengetahui begitu sulitnya bagi negara kecil untuk memelihara kemerdekaannya, akan tetapi ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin dijaman ini. Negara kecil mengetahui dirinya dalam posisi sulit, dan harus selalu siaga untuk mencari perlindungan dari satu atau dua Negara yang memiliki kekuasaan besar agar bisa memelihara kehidupan mereka. Bagaimanapun, Negara kecil akan terlindungi atau terjamin kemerdekaannya dengan bergabung dalam federasi.

3. Menguntungkan secara ekonomi.

System pemerintahan federal memiliki keuntungan ekonomi yang sangat besar. Negara-negara kecil tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai. Oleh karenanya mereka menemukan kesulitan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi standar seperti yang di inginkan. Bagaimanapun kesulitan yang mereka peroleh bisa teratasi, jika Negara- Negara kecil bersatu dalam federasi dan dengan itu pula mereka akan menjadi Negara yang besar.

4. Memberikan administrasi yang berdaya guna.

Dari sudut pandang administrative system federal memiliki daya guna administrasi yang lebih baik dibandingkan system kesatuan. Dimana dalam negara kesatuan semua kekuasaan pemerintahan dipegang oleh pusat, dimana pusat lemah akan kondisi kedaerahan dan kebutuhannya. Disinilah letak kelemahan Negara kesatuan dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Sebaliknya federal sangat berlawanan dengan system kesatuan, dimana pusat hanya pusat pengontrol dan pembagian hasil, sedangkan daerah memiliki hukum dan hak mengatur dirinya sendiri dibawah naungan pusat.

5. Mendorong minat publik dalam urusan umum.

System federal juga memberikan kesempatan kepada segenap masyarakat luas untuk berperan dalam administrasi urusan umum,Sebagaimana banyaknya kekuatan pusat didalam federasi. semakin maju maka semakin banyak pula orang yang dibutuhkan dalam menjalankan administrative.

6. Cocok untuk Negara yang luas dan memiliki perbedaan kondisi yang beragam.
System Negara federal terutama sekali bisa beradabtasi atas Negara yang memiliki daerah kekuasaan yang luas dan perbedaan kondisi populasi yang berbeda baik dari segi, geografis, rasial, agama, bahasa dan sebagainya. Populasi ini akan bisa hidup dibawah satu naungan atau secara bersama, jika setiap daerah diberikan derajat atau hak otonomi yang jelas dan wajar.

7. Menciptakan percobaan yang tepat dalam pemerintahan.

Dibawah percobaan system federal di dalam pemerintahan dan perundang- undangan bisa mencoba dimana hal ini tidak bisa dilakukan dinegara yang menganut system kesatuan.

8. Pengawasan kecenderungan kelaliman.

Lord Bryce menyatakan bahwa dibawah system federal terdapat kurangnya sesuantu yang berbahaya yang menimbulkan kelaliman pemerintahan pusat, dan membelakangi hak – hak keadilan rakyat.

9. Mempertinggi martabat Negara dan warganegara.

System federal juga melindungi martabat Negara dan warganegara sama halnya dengan komponen yang dimiliki oleh Negara kesatuan. Merupakan suatu kebanggaan yang besar dan bermartabat menjadi warganegara besar, seperti india, Amerika, dan Russian daripada menjadi warganegara seperti Nagaland atau Meghalaya.

ciri – ciri keistimewaan pemerintahan federal

2009-07-01T20:22:00.000-07:00

1. Pembagian kekuasaan

Ciri khas pemerintahan federal adalah pembagian kekuasaan dalam pemerintahan baik pemerintahan nasional, kesatuan konstituante atau Negara bagian---- Propinsi, kabupaten atau kota, sebagaimana pembagian tersebut telah ditetapkan dalam undang – undang. Negara bagian memiliki kekuatan menjalankan hukum sesuai dengan pembagian, mematuhi dan mengelolanya, bahkan pemerintahan federal memiliki kekuasaan atau kekuatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang- undang.

Ada dua metode pendistribusian kekuasaan diantara nasional dan kabupaten/kota/Negara bagian. Dibeberapa Negara, kekuasaan pemerintahan dialokasikan kepada nasional dengan jumlah yg pasti, sedangkan selebihnya diberikan kepada Negara bagian. Prinsip ini di ikuti oleh Amerika, Russia dan Switzerland. Sedangkan dibeberapa Negara yang lain kebalikan dari yang
Diatas, dan metode ini berlaku di Negara Canada dan india.

2. Pembagian kedaulatan

Ahli hukum seperti AUSTIN menyatakan bahwa kedaulatan tidak bisa dibagi, namun bisa dilokasikan.tetapi ini tidak berlaku atas Negara federal. Dinegara federal kedaulatan dibagi atas dua baik pusat dan daerah. Disana tidak ada satu kedaulatan, namun banyak kedaulatan yang akan berlaku.

3. Keunggulan undang- undang

Keunggulan undang- undang adalah keistimewaan yang sangat penting dari federasi. Ia menyatakan secara tidak langsung bahwa hukum-hukum dibuat untuk autoritas didalam Negara dan mungkin menerangkan ultra Vires jika terjadi konflik dengan undang- undang.

4. Pengadilan federal

Berlakunya lebih dari satu kekuasaan pusat dan keunggulan undang- undang didalam Negara federal, maka perlu didirikan beberapa kekuasaan seperti mahkamah tertinggi dimana bertugas untuk menterjemahkan undang- undang dan memutuskan konflik yurisdiksi diantara pusat dan daerah.

5. Ciri- ciri keistimewaan yang lain

Masyarakat didalam Negara federal juga memiliki rangkap dua kewarganegaraan begitu juga dengan perwakilan.

Pemerintahan federal

2008-05-25T08:39:00.000-07:00

Pemerintahan federal menunjukkan lawan yang tepat atas pemerintahan serikat. Letak keistimewaan karakteristik terdiri dari fakta kekuatan dari segi perundang- undangan, pemerintahan dan administrasi didalam Negara. Sebagai pengganti konsentrasi pemerintahan pusat, maka pemerintahan pusat membagi dan mendistribusikan kekuasaan diantara pemerintahan pusat kepada kesatuan komponent untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.

Berikut definisi tentang pemerintahan federal:

Sifat dasar keistimewaan Negara federal modern yakni satu atau dua Negara yang merdeka hingga sekarang, setuju untuk membentuk Negara baru. ( Gilchrist )

Negara federal merupakan satu kekuasaan dimana bersifat mewakili keseluruhan, dalam menjalani seluruh kepentingan hubungan, baik luar maupun didalam negeri dimana menjadi minat masyarakat, dan juga memberikan wewenang terhadap setiap provinsi atau Negara bagian dengan kekuatan perundang- undangan dan administrasi disetiap daerah yang dibagikan sesuai dengan undang- undang. ( A. Appadorai )

Pemerintahan federal mungkin dapat didefinisikan sebagai system pusat dan pemerintahan lokal yang bergabung dibawah kedaulatan bersama, keduanya merupakan pemerintahan tertinggi didalam lingkungan yang telah ditentukan, keduanya diputuskan oleh konstitusi secara umum atau aksi dari parlemen dimana melahirkan system tersebut. ( Garner ).

Sisi buruk pemerintahan serikat

2008-03-09T05:51:00.000-07:00

1. menindas inisiatip lokal. Dengan nyata dan jelas keberatan terhadap pemerintahan serikat terletaka pada penekanan atas inisiatip lokal. Daerah tidak memiliki hak untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri ( self- government ). Ia menyerahkan semua hal kepada pemerintahan pusat untuk menetapkan kebijaksanaan dan peraturan kesejahteraan. Sebagai akibat dari sistem ini adanya pengucilan perhatian terhadap kesejahteraan publik dan merusak kekuatan penguasa lokal.

2. tidak sesuai untuk Negara besar. pemerintahan serikat tidak cocok untuk Negara besar. didalam Negara besar jika menganut sistem ini maka memimpin ketidak tepatgunaan, penundaan dan pengabaian didalam legislatip dan kesejahteraan administratip. Badan pembuatan undang- undang didalam penjumlahan terlalu membebani dengan uji coba tugas perundang- undangan, disini seringkali terdapat kelemahan pengetahuan dari kondisi lokal dan kebutuhan diatasnya, dimana ia bisa untuk diatur. Hal ini juga berlaku terhadap wewenang administratip pusat. Hasilnya dari hal ini daerah atau kesejahteraan lokal diatur oleh mereka yang sangat sedikit mengetahui perihal kedaerahan, sedangkan orang lokal yang lebih memahami kondisi didaerahnya tidak memiliki kekuasaan penuh untuk beraksi.

3. tidak sesuai untuk Negara yang memiliki perbedaan kebudayaan. Pemerintahan serikat tidak cocok untuk Negara yang memiliki perbedaan kebudayaan, dimana ia memilki kondisi lokal dan perbedaan kebudayaan yang luas dan beragam. Keseragaman hukum dan kekuasaan sentralisasi berpose bahaya terhadap identitas bermacam kebudayaan dan kelompok kesukuan. Disinilah letak ketegangan dan memicu konflik. Sri Lanka bisa diambil sebagai contoh.

Sisi baik pemerintahan serikat

2008-03-08T02:22:00.000-08:00

1. sebagian besar bentuk pemerintahan yang efektif. Seperti kita ketahui bahwa didalam pemerintahan ini terdapat satu set badan pemerintah, disana pula terletak keseragaman hukum, kebijaksanaan dan administrasi didalam Negara. Dimana kekuasaan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan bisa melalui cabang atau propinsi, dan kekuasaan tersebut dibagikan antara pemerintah pusat dan local. disini juga terdapat beberapa kelemahan khusus dari kekuatan nasional, perbedaan hukum dan kebijaksanaan terjadi diberbagai golongan dalam Negara, bahkan sewaktu – waktu terjadi ketidak effisiensi atas pelaksanaan hukum dan mungkin juga pemborosan dari pemerintahan local.

2. efisien dalam pertahanan dan hubungan luar negeri. Didalam bidang pertahanan dan kebijaksanaan luar negeri, pemerintahan serikat terlihat secara special kokoh dan jelas. Layaknya semua kekuatan berada ditangan pemerintahan pusat, maka, tujuanpun jelas dan kebijaksanaan bisa dirumuskan bahkan bisa dijalankan dengan tepat dalam bidang hubungan luar negeri. Begitu juga bisa dengan tepat dan efektif mengukur dan mengadopsi pertahanan nasional, bahkan, semua sumber penghasilan bisa dengan cepat dikerahkan kepada tujuan yang jelas.

3. memperkembangkan persatuan nasional. semenjak warganegara masih bersatu dibawah keseragaman hukum, kebijaksanaan dan administrasi, maka sebuah rasa persatuan dikalangan masyarakat sangat kuat; sedangkan sumber perpecahan atau perasaan kedaerahan atau rasa patriotisme daerah terkendali dengan sendirinya. Persatuan perkembangan administratip merupakan sebuah pandangan atas permasalahan dan kehidupan nasional.

4. menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk pemerintahan serikat secara positif menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional. pemerintah pusat bisa merumuskan kebijaksanaan untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional dan mengadopsi ukuran tepat atau pantas untuk menjalankan pelaksanaannya. Persatuan administratip lokal tidak bisa meletakkan rintangan atau pandangan mereka didalam jalan yang sama seperti pemerintahan pusat. Semua rakyat diperlukan untuk bersatu dalam hal memperkembangkan ekonomi ini, semua dasar sumber penghasilan bisa dikerahkan dan setiap industri bahkan semua persatuan ekonomi bisa didistribusikan secara nasional menurut kebutuhan dan sumber penghasilan disetiap daerah.

5. sederhana didalam organisasi dan tidak royal. Dengan nyata dan jelas pemerintahan serikat adalah pemerintahan sederhana didalam organisasi. Bermacam bentuk badan pemerintahan terlihat utuh dalam satu bagian mekanisme administratip. Disana jarang adanya konflik atau yurisdiksi yang saling melengkapi. Sebaliknya didalam pemerintahan federal terdapat organisasi yang sangat berbelit, dan secara terus- menerus memimpin administratip secara complexity. Pemerintahan serikat terkesan tidak royal bila dibandingkan dengan pemerintahan federal, karena ketiadaan duplikasi dari pusat dan kekuasaan lokal.

6. lunak. Bentuk pemerintahan serikat bersifat lunak. Ia dengan mudah diubah menurut tuntutan keadaan sekitar. Sedangkan pemerintahan federal memiliki sifat keras, karena ia melibatkan divisi dan distribusi dari kekuasaan diantara pemerintahan pusan dan lokal.

Bentuk pemerintahan serikat

2007-10-08T04:28:00.001-07:00

BY: S. N. Dubey

Definisi

Pemerintahan serikat adalah bentuk pemerintahan dimana terletak wewenang penguasa tertinggi didalam Negara, ia dikonsentrasikan oleh satu badan atau seperangkat badan lainnya, yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah pemerintahan ini secara umum dioperasikan oleh pusat.

R.G. Gettell mengatakan; sistem konstitusi didalam Negara serikat semua kekuatan Negara diserahkan kepada pemerintah nasional, dimana memungkinkan untuk menciptakan beberapa cabang dan menyerahkan kepada mereka beberapa kekuasaan yang pantas, bahkan mengubah batas- batas mereka serta kekuatan mereka dengan undang- undang legislatip yang ada.

Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa definisi dari bentuk pemerintahan serikat adalah kekuasaan dan kontrol semua kesejahteraan pemerintah dan administrasi berada ditangan pemerintahan pusat.

Pemerintahan pusat bisa membagikan Negara dalam bentuk provinsi, dimana bertujuan untuk keutuhan administratip dengan memberikan wewenang kepada penguasa disetiap propinsi. Propinsi ini tidak mendapat kekuatan dari konstitusi, kekuasaan mereka hanya bergantung pada pemerintahan pusat, dimana bisa dihapuskan atau dikurangi kekuasaan mereka bila diperlukan. Britan, Francis, Jepang, dan Italy adalah contoh Negara yang menganut bentuk pemerintahan serikat.

Sisi buruk pemerintahan demokrasi

2007-10-05T07:13:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. prinsip persamaan hak yang tak waras

Demokrasi berbasis terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat, karena mereka akrab dan memiliki hal serupa didalam mental, spiritual dan kwalitas moral. Akan tetapi para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut mustahil. Manusia tampak sangat luas berbeda didalam figure jasmani, stamina moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan pengalaman. Demokrasi adalah sebuah ide yang tidak mungkin dan juga tidak logis, Untuk memberikan hak setiap individu dalam memilih merupakan hal yang merusak perhatian masyarakat.

2. pemujaan atas ketidak mampuan

Kritikan ini menggambarkan pemujaan atas ketidak mampuan. Pemerintahan oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh manusia biasa, dimana secara umum tidak intelligent, memiliki opini yang tak terkontrol dan bertindak secara emosi tampa alasan, pengetahuan yang terbatas, kurangnya waktu luang yang diperlukan untuk perolehan dalam memahami informasi, dan curiga atas kecakapan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, demokrasi adalah lemah didalam kwalitas. Tiada nilai politik yang tinggi tampa anggota yang unggul didalamnya.

3. mobokrasi

Didalam demokrasi yang memerintah adalah publik; sedangkan publik atau kelompok seringkali beraksi dengan cara menyolok yang sangat berbeda, dari cara normal individu yang menyusun kelompok. Setiap kelompok kehilangan perasaan untuk bertanggung jawab, personalitas individu dan kesadaran mereka merupakan pilihan. Aksinya bersifat menurutkan kata hati dan menghasilkan dengan mudah, pengaruh atas saran dan pengaruh buruk perasaan dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, Jenis kelompok apapun beraksi dibawah stimuli sementara; mereka bergerak dengan menyetir masyarakat primitip. publik seringkali berkelakuan zalim, bahkan merupakan orang yang sangat lalim. Hal yang tidak indah dimana pemimpin politik memamfaatkan psikologis rakyat banyak dan membangunkan nafsu masyarakat dalam aba- aba untuk memenangkan dukungan mereka.

4. oligarchy yang terburuk

Beberapa kritikan menegaskan bahwa demokrasi adalah pelatihan memimpin untuk menuju oligarchy yang terburuk. Telleyrand mengambarkan demokrasi adalah sebuah aristokrasi orang yang jahat. Hal lazim pada setiap manusia adalah cemburu atas keunggulan orang lain. Oleh karena itu, mereka jarang memilih orang yang mampu untuk memimpin mereka. Mereka sering memilih orang yang rendah kwalitasnya, dimana sering tidak mengindahkan dan secara luar biasa cakap dalam mengatur diri mereka sendiri dengan sentiment yang tinggi. Orang yang jujur dan mampu jarang terpilih didalam demokrasi. Kekuatan demokrasi berada ditangan perusak dan koruptor. Carlyle mengapkirkan bahwa demokrasi pemerintahan tukang bual atau tukang obat.

5. pemerintahan para kapitalist

Marxist mengkritik demokrasi yang menggolongkan demokrasi kaum borjuis. Mereka memperdebatkan doktrin kedaulatan yang menjadi dasar didalam demokrasi adalah sebuah dongeng. Padahal demokrasi dalam hak suara orang dewasa melahirkan dendam, dan berada dibawah analisa pemerintahan kapitalist, yang mana bisa dikatakan dari kapitalist untuk kapitalist. Uang adalah pemimpin dan peraturan didalam pemerintahan demokrasi, seperti bentuk pemerintahan yang lain. Bisnis dan finansial adalah tokoh terkemuka yang mengeluarkan dana milyaran dalam pemilihan, dan ini semua untuk menarik pengikut agar bersatu dan memilihnya sebagai wakil mereka. Mereka membiayai partai- partai politik dan membeli para politikus. Maka dari inilah Negara diperintah oleh kelompok yang menarik perhatian.

6. pemerintahan oleh sekelompok kecil

Disini menegaskan demokrasi atas nama tidak tersokong. Setiap Negara yang memiliki populasi terbesar tidak pernah melatih vote mereka. Lagipula, dalam demokrasi dikebanyakan Negara yang melewati angka pemilihan keluar sebagai juara. Dibawah sistem ini sering terjadi atas minoritas partai mendapatkan vote meraih kembali kekuatan. Sedangkan partai yang tidak meraih suara yang memadai, maka akan menjadi sebagai partai oposisi atau sayap kiri. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang berhenti untuk menjadi pemerintahan mayoritas.

7. sistem partai yang korupt dan melemahkan bangsa.

Demokrasi berbasis atas sistem partai. Partai- partai dipandang sangat diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Akan tetapi sistem partai telah merusak demokrasi dimana- mana. Partai- partai meletakkan perhatian utama mereka sendiri daripada bangsa mereka. Semua perlengkapan institusional dan ideological orang – orang yang berhak memilih dalam pemilihan adalah korup. Mereka menganjurkan ketidak tulusan, mengacaukan persatuan bangsa, menyebarkan dusta, dan merendahkan standar moral rakyat. Mesin partai dengan baik bekerja atas setiap individu warganegara, siapa saja yang berkeinginan menggunakan sedikit pendapat atau tiada kebebasan. Faktanya sistem fasilitas daripada partai menghalangi operasi peraturan lalim. Sistem partai menciptakan kelompok politik professional, yang mana kebanyakan dari mereka tidak mampu bekerja secara serius dan membangun.

Mereka tumbuh berkembang diatas kesilapan masyarakat, yang berhasil mereka tipu dan dimamfaatkan. Mereka selalu menciptakan kepalsuan pokok persoalan, untuk menjaga bisnis yang berjalan. Para politikus tidak hanya memonopoli kekuatan, akan tetapi menguasai juga wibawa sosial. Hasilnya, rakyat sibuk dalam profesi yang beragam dan lapangan kerja yang timbul berjenis dalam kondisi yang rumit dan terlelap didalam pekerjaan mereka masing- masing.

8. menghalangi perkembangan sosial

menurut Faguet demokrasi adalah sebuah benda yang aneh sekali bentuknya dalam biologis; ia tidak sebaris dengan proses perkembangan. Hukum perkembangan adalah mendakinya kita dalam derajat perkembangan sentralisasi yang baik; perbedaan bagian tubuh memberikan kelainan pada fungsi. Otak mengontrol semua bagian organisme. Demokrasi adalah anti perkembangan. Ia tidak memiliki sistem sentral yang ditakuti. Tidak ada satu badan bagian politik, yang bisa berpikir dan merancang semua organismenya; ia mengira bahwa otak bisa dialokasikan dimana- mana dalam organisme.

9. menghalangi perkembangan intelektual

Kritikan terhadap demokrasi adalah menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Rakyat jelata menjadi bodoh dan kolot dalam segi pandang, dimana bermusuhan terhadap aktifitas serius intelektual. Seniman dan penulis memulai untuk memenuhi vulgar dan memilki selera rendah bahkan menjadi parhatian bagi rakyat jelata. Hasil dari seni dan sastra sama dengan merendahkan derajat. Didalam perkataan Burn; peradaban yang dihasilkan demokrasi bisa dikatakan biasa, cukupan dan tumpul.

10. demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mahal

Propaganda partai dan sering mengunjungi pemilihan membutuhkan pengeluaran yang besar. sebagai contoh di India, milyaran rupees tersalurkan untuk setiap lima tahun pemilihan. Jumlah uang yang sangat besar ini dikeluarkan sebagai gaji dan upah para legislator. Dana yang seharusnya dipakai untuk tujuan produktif, dihabiskan dengan sia- sia atas dasar berkampanye dan jumlah ilmu perawatan.

Lord Bryce adalah pakar yang mempelajari secara luas, dan membuat catatan demokrasi dari berbagai Negara, menyatakan beberapa keburukan didalam demokrasi modern sebagai berikut:

1. uang adalah kekuatan yang menyesatkan administrasi dan perundang- undangan.

2. kecenderungan untuk membuat demokrasi sebagai profesi yang menguntungkan.

3. keroyalan didalam administrasi.

4. penyalahgunaan doktrin persamaan hak dan gagal untuk menghargai nilai keahlian administrasi.

5. kekuatan organisasi partai yang tidak pantas.

6. kecenderungan para legislator dan pejabat untuk bermain atas vote, didalam melewati hukum dan tahan terhadap pelanggaran perintah.

Sisi baik pemerintahan demokrasi

2007-10-04T06:24:00.000-07:00

BY: S. N. Dubey

1. melindungi kebebasan individual

Kebebasan merupakan sifat dasar untuk perkembangan personalitas umum. Tampa kebebasan kehidupan bagaikan kulit ari tampa urat didalamnya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menjamin kebebasan individual. Didalam Negara demokrasi kebebasan berpikir, berasosiasi dan kebebasan pers terjamin. Filsafat demokrasi menegaskan bahwa individual adalah tujuan atau akhiran dan kekayaan merupakan pemenuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Demokrasi menjamin setiap keinginan seseorang didalam komunitas, bahkan akan menjadi pertimbangan. begitu pula dengan keputusan atau ketetapan pemerintah tidak luput dari sokongan bersama. Didalam Negara demokrasi tidak pantas seseorang terlukai atau mengatakan bahwa pendapatnya tidak pernah didengarkan.

2. menjamin persamaan hak

Demokrasi berdiri memperjuangkan persamaan hak. Ia mendalilkan pertimbangan persamaan hak untuk setiap individu dan golongan masyarakat. Ia juga memberikan persamaan hak atas segala jenis, dimana terlepas dari kasta, keyakinan, ras, agama, sek dan lain lain. Demokrasi tidak mengakui hak istimewa khusus. Didalam Negara demokrasi semua sama didepan mata hukum, dan semuanya memiliki persamaan hak didalam berpolitik. didalam Negara demokrasi rakyat miskin dan konglomerat memiliki persamaan hak dalam mengusulkan pendapat mereka. Didalam Negara demokrasi hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, adanya persamaan hak antara pria dan wanita.

3. Mendidik Rakyat jelata

Demokrasi merupakan percobaan besar- besaran didalam hal pendidikan rakyat. Ia mendorong perhatian dalam hal kesejateraan publik. Ketika pemilihan umum berlangsung, setiap opini yang baik diberikan kesempatan untuk disampaikan. Pokok persoalan selalu didiskusikan dari semua aspek, dan diteliti dari setiap sudut pandang. Kebijaksanaan juga dirumuskan, dan semua program dicatat, serta melalui media semua ini akan disebar luaskan untuk pengetahuan rakyat. Dari hal inilah masyarakat mengetahui dan mengerti betul setiap permasalahan didalam pemerintahan. Setiap keputusan akan diambil setelah berdiskusi, dan dipertimbangkan lalu ditetapkan menjadi pendapat. Setiap pandangan seseorang akan dijelaskan dan dimamfaatkan. Setiap pemikiran harus memperluas wawasan dan bersifat bijaksana.

4. mengembangkan karakter rakyat

menurut J. S. Mill, Sisi baik yang utama demokrasi terletak didalam fakta “ mengembangkan bentuk karakter nasional daripada kebijaksanaan lainnya. Keunggulan tertinggi didalam pemerintahan ini tidak melalui perintah, ekonomi dan kemakmuran ataupun keadilan. President Lowell menulis; pemerintahan ini memiliki karakter yang cenderung diciptakan oleh warganegara, dimana semestinya mereka yang harus ditopang. Pemerintahan yang kuat dan memiliki masa exist panjang, adalah pemerintahan yang menaruh pada tiap warganegara watak moral yang kuat, ketulusan hati, berdikari dan memiliki keberanian yang tinggi. Tipe- tipe karakter ini bisa berkembang hanya dibawah pemerintahan demokrasi.

5. memperkembangkan cinta tanah air

Demokrasi menanamkan secara mendalam pada setiap warga, rasa cinta terhadap Negara, dan sifat sentiment patriotisme. Didalam demokrasi masyarakat memiliki hak, untuk berpartisipasi dalam hal kesejahteraan administrasi publik, dan mereka bisa berperan langsung untuk mengubah pemerintahan, bila pemerintah gagal dalam melaksanakan keinginan dan aspirasi rakyat. Hal ini memberikan mereka perasaan memikul bangsa; dan mengembangkan perasaan bertanggung jawab, bahkan menciptakan perasaan bertanggung jawab dalam hal keamanan, martabat, dan kemajuan bangsa.

6. pencegah pergolakan yang heboh

Demokrasi mengurangi bahayanya revolusi. Demokrasi dipimpin dengan diskusi dan kepercayaan. Setiap bentuk pemerintatah yang lain bersandar diatas kekuatan. Demokrasi memberikan kesempatan setiap individu dan setiap kelompok, untuk menyampaikan pandangan mereka tentang permasalahan publik, dan juga untuk mempertunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan mereka terhadap tindakan pemerintah, bahkan merubahnya kedalam point segi pandangan mereka. Mereka juga memiliki hak untuk merubah pemerintahan dengan melalukan vote.

7. menghasilkan kemajuan

Seperti kita ketahui bahwa demokrasi berprinsip atas kebebasan dan persamaan hak, disinilah nilai yang menghasilkan kemajuan. Diktatur memberikan kita perintah dan disiplin, akan tetapi ia tidak pernah menyumbang kemajuan. Bila ada perkembangan dibawah diktatur, ini terjadi karena adanya nilai kebebasan dan hal ini tidak didukung dalam pemerintahan diktatur. Demokrasi menjamin kebebasan; bagi demokrasi hal ini adalah satu faktor kebutuhan, dimana memperkembangkan semua kemajuan publik. Setiap individu memiliki kesempatan, untuk mengkontribusikan sedikit banyaknya perihal kemajuan masyarakat.

8. menciptakan ketepatgunaan yang baik

Beberapa penulis menegaskan bahwa demokrasi lebih efisien daripada bentuk pemerintahan lainnya. Bisa dikatakan seperti pemilihan, pengontrolan, tanggung jawab yang besar, dimana memungkinkan untuk menjamin ketepatgunaan yang lebih efisien daripada bentuk pemerintahan lainnya. Jika didalam demokrasi ditemukan ketidaktepat gunaan pemerintah, maka hal ini bisa dibersihkan oleh rakyat. Akan tetapi hal diatas tidak berlaku bagi pemerintahan diktatur, kecuali menggunakan cara kekerasan.