Sesampai di Sikakap, ke sembilan Mahasiswa Fakultas Teknik Unsyiah langsung bergabung dengan Team Aceh People’s Forum seperti direncanakan sebelumnya dan langsung melakukan breafing pemetaan wilayah dan schedule kerja selama mereka di Mentawai.

Pada hari pertama sembilan Mahasiswa tersebut di dampingi Ihsan Yunadi ( Koordinator Team APF di Mentawai) menuju Dusun Monte Baru Baru dengan menggunakan Speedboat, yang memakan waktu lebih kurang 45 menit. Dari bibir pantai ke lokasi pengungsian team berjalan kaki menyusuri jalan setapak, berlumpur dan mendaki sejauh 1,5 km, karena masyarakat sudah pindah ke Lokasi yang lebih tinggi dari tempat tinggal sebelumnya yang dianggap aman bila terjadi bencana Tsunami susulan.

Kedatangan ini bertujuan untuk bersilaturrahmi dengan Kepala Dusun dan Warga, dimana Dusun Monte, Dusun Baru Baru, dan Dusun Sabegunggung dalam waktu dekat akan direlokasi oleh pemerintah ke lokasi yang lebih tinggi dan bisa dilalui dengan jalur darat. Berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat, Mahasiswa Teknik Unsyiah dan APF  akan membangun 3 unit Ruangan Serba Guna 8 X 12 m di lokasi relokasi mereka nantinya. Ruangan ini rencananya akan digunakan sebagai penginapan pengganti tenda sampai dengan Hunian Sementara Selesai dibangun. Setelah masyarakat pindah ke Hunian Sementara, bangunan ini akan digunakan untuk berbagai fungsi seperti rumah sekolah, tempat ibadah, tempat pertemuan / musyawarah dan berbagai kegiatan lainnya yang memerlukan ruangan agak besar.

Perjalanan ini direncanakan menyusuri bekas jalan HPH dari kilometer nol sampai dengan KM 18. Karena perjalanan hanya bisa dilalui dengan kenderaan roda dua, rombongan kemudian membooking Ojek dan disepakati Rp.200.000,- per unit  karena sulitnya medan. Di perjalanan, tepatnya di pelabuhan kapal ferry (Ambu ambu), rombongan berjumpa dengan petugas PU Provinsi Sumatra Barat yang sedang mengkoordinir pembangunan jembatan. Petugas menginformasikan bahwa Wakil Bupati juga sedang berada di Atas (gunung). Setelah menjelaskan maksud perjalanan rombongan, petugas PU Provinsi akhirnya memutuskan bergabung dengan rombongan untuk mendapatkan kejelasan titik koordinat lokasi pembangunan Hunian Sementara yang juga akan dilakukan land clearing.

Tepatnya di lokasi transmigrasi KM 2, rombongan berjumpa dengan Wakil Bupati mentawai yang sedang mengkoordinir pembersihan pertokoan dan pasar yang tidak dihuni untuk dijadikan pengganti tenda sementara bagi para IDP’s yang akan di relokasi. Disini tokoh masyarakat bernegosiasi dengan wakil bupati untuk bisa menentukan titik hunian sementara sesuai keinginan masyarakat sendiri.  Wakil bupati menyetujui dan meminta laporannya diberikan kepadanya hari Senin, 22 November 2010 untuk dibawa dalam rapat MUSPIDA.

Perjalanan kembali dilanjutkan, dan dari KM 2 sampai dengan KM 9, sudah dilakukan pembersihan jalan oleh Dinas PU dengan mengunakan 1 excavator dan 1 buldozer, rombongan melalui jalan yang licin dan harus mendorong motornya di 4 lokasi karena kandas dan lumpurnya sangat dalam. Di KM 4, rombongan berhenti dilokasi Hunian sementara pertama yang sedang dibangun. Lokasi hunian diatas tanah liat ini nampak begitu becek seperti sawah. Terdengar celetukan dari salah satu anggota dalam rombongan,  “ kalau masyarakat dipindahkan ke lokasi seperti ini maka akan datang bencana baru yang jauh lebih parah dari bencana tsunami “

Kini pak Syahrial menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya yang selamat. Anak perempuannya sudah kelas tiga SMP, yang laki-laki sekolah SD, mereka semua tinggal di Gereja GKPN di  Nemnem Lelewu.  “ kapan adek-adek ini berencana ke Dusun kami lagi Monte Baru Baru ?”, Tanya pak Syahrial kepada team APF.  ” kalau berangkat tolong jemput saya di gereja, saya juga ingin pulang sebentar, kalau pulang sendiri belum bisa karena kaki saya belum sembuh dari luka akibat tsunami dulu”  kata Pak Syahrial, sambil meunjuk bekas luka dilutut kirinya .

Setelah diam beberapa saat kemudian Bapak Syahrial melanjutkan lagi ceritanya. “ sebelum tsunami terjadi , saya seorang pengusaha. Saya memiliki dua perahu dan kebun yang siap panen seperti cengkeh, coklat, kelapa dan durian. Tetapi sekarang semuanya hilang. Tanaman dikebun rusak akibat tsunami, dua orang anak saya itulah  yang sekarang menjadi modal hidup saya, penyemangat hidup saya, mudah-mudahan rasa trauma kami  bisa cepat hilang dan kami bisa kembali melaut, memancing ikan dan menangkap lobster”.

ketika Ihsan Yunadi (Koordinator  Team APF) di Mentawai menanyakan apakah ” bapak tahu rencana pemerintah yang akan merelokasi perkampungan Bapak ke KM 8 dan apakah relokasi  itu tidak mengganggu aktifitas melaut?”

Pak syahrial mengatakan bahwa dia mengetahui hal itu ” itu di lokasi transmigrasi, lebih kurang 4 KM dari pinggir Pantai. bagi saya itu menggangu tapi bagi yang lainnya saya tidak tahu,  namun alangkah lebih baik bagus lagi jika pemerintah membangun jalan tembus dari pantai ke perkampungan, karena jalan sekarang hanya bisa dilalui pejalan kaki”

Relokasi yang diaksanakan pemerintah bertujuan untuk melindungi warganya dari ancaman tsunami dan berbagai rencana pem,bangunan. Namun hal ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan, karena hal ini bukan cuma masalah pindah rumah, namun juga berkaitan dengan masalah pekerjaan baru, sarana tansportasi baru, suasana baru, lingkungan baru, dll.

Pembangunan Huntara akan segera dilaksanakan di Mentawai, pemerintah sudah menerima komitmen dari PMI untuk membangun 516 Huntara. NGO dapat membantu membangun sisanya, tidak hanya huntara NGO diharapkan dapat membantu rehab dan rekon di Mentawai untuk sector lain, kesehatan, pendidikan,ekonomi,pertanian, bantuan teknis dan lain sebagainya.

Download Full Minute Meeting

Satu keluarga Ayah, Barti (tengah), Suwandi (kiri) dan Rina warga kampung Sabogungung yang menjadi korban tsunami terlelap di rumah sakit Kostrad, di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Minggu (31/10/2010). Lebih dari 270 orang korban yang luka berat perawatanya dipusatkan di Sikakap. photo by KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

PADANG - Sebanyak 1116 unit hunian sementara akan dibangun di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk merelokasi korban gempa dan tsunami.

“Hunian sementara itu disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar sebanyak 600 unit dan 516 unit akan disumbangkan PMI,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai, Paulinus Sabelekpangulu, di Sekakap ketika dihubungi dari Padang, Selasa (9/11/2010).

Menurutnya, hunian sementara tersebut akan dibangun di kawasan perbukitan sehingga masyarakat aman dari ancaman tsunami dan tidak mengganggu mobilitas masyarakat antara lain di Desa Muara Taikako.

“Lokasi yang lain masih disurvei oleh Pemkab dan DPRD. Hunian sementara ini masih dalam tahap sosialisasi kepada para pengungsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap keluarga di 27 dusun di kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan akan disatukan di satu titik karena setiap dusun hanya dihuni puluhan KK. “Seluruhnya akan diupayakan selesai sebelum perayaan nata,” katanya.

Sementara, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan status tanggap darurat di Bumi Sikkerei tersebut diperpanjang hingga 22 November 2010. Sebelumnya, masa tanggap darurat ditetapkan hanya sampai 8 November.

“Tanggap darurat diperpanjang dua Minggu karena pada masa tanggap darurat sebelumnya kegiatan tidak optimal akibat cuaca buruk,” katanya.

source : kompas.com

Image by matanews.com

PADANG - Rencana relokasi masyarakat Mentawai korban tsunami tampaknya akan segera dilakukan. Pasalnya, pemerintah provinsi sudah menyediakan hunian untuk 600 kepala keluarga di Taikako, Mentawai. Rencananya, masyarakat dari beberapa dusun yang ada di Mentawai akan disatukan di daerah bekas transmigran itu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menjelaskan, relokasi masyarakat dusun di Mentawai ke Taikako tersebut akan berguna bagi pembangunan Mentawai nantinya. Selama ini, pembangunan daerah Mentawai selalu terkendala oleh tidak terpusatnya pemukiman penduduk. “Karena satu dusun hanya diisi oleh puluhan kepala keluarga saja, makanya PLN maupun sarana telekomunikasi tidak bias dibangun disana. Belum lagi persoalan pembangunan transportasi darat. Karena itu, setelah dipindahkan kesana diharapkan pembangunan daerah itu bisa cepat,” Tutur Irawan usai mmbezuk 14 pasien yang dirawat di RSUP M Djamil, Senin (8/11).

Irwan menambahkan, relokasi tidak hanya akan dilakukan ke Taikako tapi juga akan dilakukan dibeberapa titik hunian sementara yang sudah direncanakan akan dibuat oleh beberapa donator. Pembangunan hunian sementara untuk korban tsunami Kepulauan Mentawai, ditargetkan selesai menjelang perayaan Natal 2010.  “Kita berharap menjelang Natal pada Desember 2010 korban gempa dan tsunami sudah bisa tempati hunian sementara. Tapi kalau tidak bisa selesai juga, kita akan memperpanjang waktunya. Kita tidak bisa mematok target jika banyak kendala,” kata Irwan.

Mengenai material bangunan berupa papan kayu triplek, seng dan paku untuk hunian sementara korban gempa tsunami sudah mulai didirikan pada (3/11) dengan kapal ke Sikakap. Pembangunan hunian sementara untuk korban tsunami Mentawai, oleh pemerintah provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) sebagai assesment.

“Pembangunan hunian sementara bukan atas nama satu lembaga, atau pemerintah daerah saja, tetapi secara bersama-sama yang dikelola Pemprov Sumbar melalui Dinas Prasjal dan Tarkim provinsi,” ungkap mantan anggota DPR RI itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim yang disebut Irwan sebagai komando rehab Mentawai mengungkapkan pihaknya sudah mulai memasok material bangunan hunian sementara ke Sikakap. Selanjutnya material itu akan didistribusikan ke lokasi titik-titik hunian sementara yang sudah direncanakan.

Pengerjaan hunian sementara korban tsunami sudah mulai dilaksanakan di Muntei. Hunian sementara itu akan dibangun sedikitnya 800 unit dan berlokasi ratusan meter dari bibir pantai atau berada di kawasan perbukitan. Rencananya, di lokasi hunian sementara itulah nantinya akan dibangun kampung-kampung baru bagi warga.

Menganai bantuan hunian sementara dari Palang Merah Indonesia, kata Muslim telah disiapkan bagi pengungsi korban gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai. Kapal navigasi KM Muci yang mengangkut bantuan material hunian sementara berupa seng dan tripleks telah bersandar di dermaga Pelabuhan Sikakap sejak Jumat (5/11).

“Kita harapkan dengan pembangunan hunian sementara ini bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat Mentawai. Tinggal di hunian sementara tentu akan lebih nyaman dibandingkan ditenda pengungsian,” tutur mantan bupati Pariaman itu.

source : www.jpnn.com

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa berkekuatan 5.2 pada Skala Richter, terjadi pada pukul 18.05 WIB.

Gempa yang terjadi Selasa sore berlokasi di 9.37 lintang selatan dan 119.32 bujur timur, dengan kedalama 19 Km. Sedangkan pusat gempa berada di 109 Km Barat laut Waingapu, NTT, 115 Km baratdaya Labuhanbajo, NTT. Menurut BMKG tidak ada ancaman tsunami akibat gempa ini.

Selain itu gempa bumi juga menguncang wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di 65 Km tenggara Siberut, Mentawai, Sumatera Barat. Gempa berkekuatan 5.6 pada Skala Richter ini terjadi pukul 18.16 WIB, dengan lokasi 1.71 lintang selatan dan 99. 31 bujur timur. Gempa ini berkedalaman 18 Km.

Sebelumnya pada Selasa siang gempa berkekuatan 5.6 skala richter juga menguncang wilayah Yogyakarta. Gempa yang berlokasi 8.98 lintang selatan dan 110.08 bujur timur atau 125 Km Barat Daya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai kedalaman 10 Km.

source : inilah.com

MENTAWAI

Faktor cuaca memang menjadi penghambat distribusi bantuan terhadap korban tsunami Mentawai. Tetapi tidaklah elok jika faktor alam dijadikan alasan tersendatnya bantuan.

“Sangat tidak bijak Pemerintah berlindung dibalik buruknya cuaca,” ujar Khalid Saifullah, Koordinator Koalisi Lumbung Derma melalui rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online, Selasa (2/11).

Sebenarnya ada solusi untuk menyiasati kendala cuaca. Salah satu solusi adalah agar kapal-kapal besar milik militer, polisi, ASDP dan PELNI digerakkan mendekat sampai jarak yang aman untuk berlabuh disekitar kampung-kampung yang terkena bencana.

Dari jarak tersebut bantuan diangkut ke daratan dengan menggunakan boat-boat kecil yang sebisa mungkin dioperatori orang lokal yang lebih berpangalaman dan berpengetahuan terhadap karakteristik ombak.

Opsi di atas lebih baik dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini. Saat ini kapal-kapal besar membongkar muatan bantuan di Sikakap, kota kecamatan, dan kemudian dari Sikakap mendistribuikannya ke kampung-kampung yang terkena bencana lewat boat kecil.

Tentu boat kecil tidak mampu membawa bantuan ke kampung-kampung dengan jarak tempuh 2-4 jam saat cuaca buruk seperti sekarang ini. Cara ini tidak efektif untuk mendistribuikan ke masyarakat di kampung-kampung.

“Kami juga mendesak pemerintah sesegera mungkin memaksimalkan penggunaan peralatan transportasi militer, menjamin dan mengamankan pasokan BBM,  menjamin tidak akan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi korban,” imbuhnya lagi.

source : www.rakyatmerdeka.co.id

Sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. (http://netsains.com/)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah mengirimkan sensor pendeteksi tsunami (tsunami buoy) baru untuk menggantikan tsunami buoy Mentawai yang rusak.

“Kapal yang mengirimkan alat itu sudah kita berangkatkan,” kata Kepala Proyek Tsunami Buoy BPPT Wahyu Pandoe kepada VIVAnews, Selasa 2 November 2010. Alat tsunami buoy yang dikirimkan lewat kapal riset BPPT Baruna Jaya III, rencananya akan dipasang setelah tanggal 7 November 2010.

Pada saat terjadinya bencana tsunami di Mentawai pada Senin malam, 25 Oktober lalu, sensor tsunami di Mentawai memang tidak berfungsi karena mengalami kerusakan yakni pada dua antena satelit serta kabel sistem komunikasi bawah air..

Awalnya, pemerintah berencana untuk mengganti alat tersebut pada 25 November 2010. Namun, gempa 7,2 SR yang terjadi di kedalaman 10 kilometer, 78 km barat daya Pagai Selatan Mentawai, terlanjur menewaskan setidaknya 450 jiwa.

Namun, menurut Deputi Teknologi PengembanganSumberdaya Alam BPPT Ridwan Djamaluddin, andaikan tsunami buoy di Mentawai tak rusak, alat itu pun diprediksi bakal terlambat memberikan data peringatan tsunami kepada penduduk kepulauan Pagai.

Pasalnya, letak tsunami buoy di Mentawai adalah di laut antara Pulau Siberut dan Pantai Barat Padang. Padahal, Pulau Siberut dan Pulau Pagai juga dipisahkan oleh Pulau Sipora.

Pemilihan lokasi alat pendeteksi itu didasarkan karena gempa sering terjadi di sekitar kepulauan Mentawai dan pantai barat Padang. Pusat gempa yang terletak di sebelah barat daya kepulauan Mentawai membuat posisi Buoy terhalang oleh Pulau Pagai.

Dengan memperhitungkan jarak antara pusat gempa ke pantai 50 km dan kecepatan rata-rata gelombang tsunami 700-800 km per jam, diperkirakan gelombang tersebut membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit sampai ke Pulau Pagai. Maka, peringatan yang disampaikan oleh alat pendeteksi pun akan terlambat

Oleh karenanya, tahun ini BPPT berencana untuk memasang sekitar 6 alat pendeteksi tsunami di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Mentawai. Untuk tsunami buoy Mentawai sendiri, diperkirakan waktu pemasangannya hanya akan memakan waktu antara 2-3 hari.

Selain melakukan penggantian tsunami buoy di Mentawai, rencananya BPPT juga akan melakukan penggantian di titik-titik lain, yang segera dilakukan adalah pemasangan di daerah selatan Jawa dan perairan Sulawesi.

source : VIVAnews