PORTAL Network

Contact Us: good

noreply@blogger.com (teddy) — Wed, 9 Dec 2009 11:40:00 +0700

Your Name: teddy
Your Email Address: teddy_2324@yahoo.com
Subject: good
Message: tes
:
--
Visitor Ip: 119.252.132.214

noreply@blogger.com (teddy) — Wed, 12 Aug 2009 15:44:00 +0700

Bogor - Zulkifli, ayah Dani Dwi Permana, sempat menanyakan proses pemakaman anaknya kepada istrinya, Ny Tini, melalui telepon dari LP Paledang, Bogor. Namun Tini menolak saat Zulkifli ingin berbicara lebih lanjut dengan dirinya.

Zulkifli menghubungi handphone (HP) Tini saat jenazah Dani akan diberangkatkan ke pemakaman di Kampung Sasak, Kemang, Bogor, Rabu (12/8/2009). Zulkifli menanyakan sudah sampai di mana prosesi pemakaman jenazah anak keduanya itu.

Tini menjawab singkat bahwa jenazah Dani telah disalatkan dan akan segera dimakamkan. Setelah itu, Tini menyerahkan HP-nya kepada salah seorang tetangganya.

Seperti diketahui, Zulkifli dan Tini memang sudah lama berpisah. Zulkifli saat ini berstatus sebagai tahanan di LP Paledang, Bogor. Mantan satpam tersebut tersandung kasus pencurian uang. Sedangkan Tini memilih pulang ke Kalimantan.

DPP Golkar Merekomendasikan Rapimnas Awal Oktober

noreply@blogger.com (teddy) — Wed, 12 Aug 2009 15:42:00 +0700

Jakarta: Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya (Golkar) direkomendasikan digelar awal Oktober 2009, sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru. "Kita pilih yang terbaik," ujar Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla usai memimpin Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (11/8) malam. Rapat dihadiri hampir seluruh pengurus DPP Golkar.

Bukan tanpa alasan DPP Golkar merekomendasikan munas awal Oktober. Golkar ingin kembali kepada tradisi: munas digelar sebelum haul partai berlambang beringing, 20 Oktober. "Dulu sebenarnya munas itu memang selalu Oktober. Kita kembali ke asal," kata Kalla.

Tapi, Kalla belum berani memastikan lokasi munas nanti. Itu tergantung penawaran daerah. Yang terang, menurut Kalla, harus memenuhi kriteria seperti fasilitas dan pembiayaan. Sementara rapimnas dijadwalkan dibuka, nanti malam, pukul 20.00 WIB.(ICH)

Memburu Teroris

noreply@blogger.com (teddy) — Wed, 12 Aug 2009 15:36:00 +0700

Selasa, 11 Agustus 2009 21:26 WIB

Setelah melakukan pemeriksaan DNA selama empat hari, polisi hari Rabu akan mengumumkan siapa pelaku teror yang berhasil dilumpuhkan dalam penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah, hari Jumat pekan lalu.

Sejauh ini spekulasi yang muncul, orang itu adalah gembong teroris yang paling dicari-cari yakni Noordin M. Top. Namun harapan itu tampaknya belum bisa terpenuhi. Pelaku teror yang berhasil dilumpuhkan pasukan Detasemen Khusus 88 Polri kemungkinan besar bukan teroris asal Malaysia tersebut.

Lagi-lagi Noordin bisa lepas dari penyergapan aparat kepolisian. Seperti ketika di Wonosobo, ia bisa lolos meski sudah terus dipantau pergerakannya oleh anggota Densus 88. Padahal polisi sempat mencium posisi Noordin ketika ia mempersiapkan teror bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton tanggal 17 Juli dan ketika ia berada di Jati Asih, Bekasi untuk melakukan aksi teror pada bulan Agustus ini.

Kita tentunya pantas kecewa bahwa pelaku teror yang sangat berbahaya ini masih lepas dari sergapan polisi. Artinya, potensi ancaman yang akan ia lakukan masihlah besar. Namun kita tidak perlu berkecil hati. Yang diperlukan sekarang adalah terus memperkuat barisan dan membangun kesadaran bersama bahwa musuh besar itu masih ada di sekitar kita.

Penjelasan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso bahwa TNI akan menghidupkan kembali desk antiteror dan akan bekerja sama dengan polisi yang berada di garda terdepan semakin membesarkan hati kita. Terorisme adalah ancaman terhadap negara dan karena itu semua kekuatan negara harus dikerahkan untuk memeranginya.

Belum tertangkapnya Noordin oleh anggota Densus 88 bukanlah sebuah kegagalan. Kita tidak perlu menyalahkan pasukan Densus 88, apalagi menghakimi bahwa mereka tidak mampu. Kita justru harus terus mendorong dan memberi semangat kepada pasukan antiteror kita itu untuk semakin meningkatkan operasi dan segera membekuk otak aksi teror yang mengganggu ketenteraman kita bersama sejak tahun 2002.

Kalau kita tangkap perasaan batin yang ada di masyarakat, terasa kemuakan terhadap para pelaku teror. Apalagi ketika dalam aksinya di Mega Kuningan, 17 Juli lalu, mereka melibatkan anak yang masih muda belia untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.

Pelibatan anak-anak muda belia tidak bisa kita tolelir. Kita pasti akan semakin trenyuh melihat bagaimana orangtua dari anak-anak muda belia itu harus kehilangan anak-anak yang mereka cintai. Anak-anak yang seharusnya menjadi harapan keluarga dengan masa depannya yang lebih cerah, namun tiba-tiba punah.

Orangtua mana yang tidak akan marah kalau anak yang sangat diharapkan tumbuh dewasa, bisa diindotrinasikan dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Anak yang asalnya baik-baik, bisa berubah menjadi pembunuh kejam dan bahkan mau mengorbankan dirinya untuk sebuah tujuan yang tidak masuk diakal.

Terungkapnya pelibatan anak-anak muda belia dalam aksi terorisme semakin membukakan mata kita bahwa upaya pencegahan berkembangnya aksi itu tidak cukup melalui pendekatan keamanan. Yang perlu kita lakukan bersama adalah juga penyadaran melalui jalur pendidikan baik itu formal maupun informal.

Peran pemuka agama tidak kalah pentingnya di samping tenaga pendidikan di sekolah. Para pemuka agama apa pun dituntut untuk mengajarkan ilmu keagamaan yang benar, yang menghormati hubungan di antara sesama manusia, tidak kalah pentingnya di bandingkan hubungan antara manusia dan Sang Maha Pencipta.

Sungguh sangat ironis apabila agama yang seharusnya mengajarkan kita untuk menghormati semua ciptaan-Nya, justru gagal untuk mengajarkan kehidupan yang benar. Di sinilah tugas dari para pemuka agama untuk mengembalikan peran agama ke jalan yang sebenarnya melalui pencerahan kepada umatnya.

Pengumuman polisi berkaitan dengan aksi teror yang terakhir ini harus kita terima apa pun hasilnya. Sepahit apa pun hasilnya, itu sebuah kenyataan yang harus kita terima bersama.

Kita tidak perlu lalu larut dalam polemik berkepanjangan. Ini justru harus kita jadikan momentum untuk bangkit dan menyatukan seluruh kekuatan untuk melawan aksi terorisme.

Dengan kebersamaan yang kita bangun niscaya tidak ada yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Aparat kepolisian sangat mengharapkan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat untuk bisa memerangi terorisme.

Sejauh ini kita tangkap bahwa masyarakat pun siap untuk membantu. Mereka pun mempunyai ketajaman untuk bisa mengenali para pelaku teror. Hanya saja setelah begitu lama kita tidak mengasah kewaspadaan dan tidak mempraktikkan peran aktif dalam menjaga keamanan wilayah itu, masyarakat
tidak tahu bagaimana menjalankan perannya itu.

Pembangunan kesadaran bersama itulah yang harus kita hidupkan kembali. Masyarakat merupakan ujung tombak untuk menciptakan keamanan dan ketenteraman. Bersama polisi, masyarakat mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan tenteram.

Pemerintah Naikkan Asumsi Harga Minyak di RAPBN 2010

noreply@blogger.com (teddy) — Tue, 2 Jun 2009 13:04:00 +0700

Jakarta: Pemerintah memasang asumsi harga minyak dalam RAPBN 2010 sebesar US$ 50 hingga US$ 70 per barel atau lebih tinggi dari APBN Perubahan 2009 sebesar US$ 40 hingga US$ 60 per barel. Demikian dipaparkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Evita menambahkan, pemerintah akan mengajukan asumsi lifting minyak dalam RAPBN 2010 sebesar 960 ribu barel per hari atau sama dengan target lifting 2009. Pemerintah belum bisa menaikkan asumsi lifting tahun depan, sehingga pemerintah mengusahakan lifting sama dengan tahun ini.

Sementara lifting gas dalam RAPBN 2010, yaitu 7.658 mmbtu per hari atau sedikit naik dari lifting gas APBN 2009 yakni 7.526 mmbtu per hari.

Harga minyak dunia melonjak lebih tiga persen

noreply@blogger.com (teddy) — Tue, 2 Jun 2009 12:56:00 +0700

New York: Harga minyak dunia melonjak lebih tiga persen. Sejak hari Senin (1/6) harga minyak diperdagangkan di kisaran US$ 68 per barel. Hal ini dipicu oleh membaiknya aktivitas pabrik-pabrik di seluruh dunia yang memunculkan ekspektasi pemulihan ekonomi.

Minyak jenis Light Sweet di pasar New York, Amerika, saat ini diperdagangkan di level US$ 68,58 per barel atau naik hampir tiga setengah persen. Sementara minyak Brent di pasar London, Inggris, nyaris menyentuh US$ 70 per barel.

Melemahnya dolar Amerika membuat permintaan minyak mentah naik. Sekertaris Energi Amerika Steven Chu mengatakan, meski rally harga minyak menunjukkan membaiknya perekonomian, namun naiknya harga barang lain dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekonomi.

Di tempat berbeda, Kepala Badan Energi Internasional mengatakan, permintaan minyak dunia diperkirakan akan pulih akhir tahun ini.(DOR)

Kuasa Hukum Williardi Bantah Kliennya Otak Pembunuhan

noreply@blogger.com (teddy) — Sat, 9 May 2009 16:46:00 +0700

Jakarta: Kuasa hukum Komisaris Besar Polisi Williardi Wizar, salah satu tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, hari ini mendatangi Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka menjenguk kliennya sekaligus menanyakan rencana pemeriksaan terhadap Williardi.

Reporter Metro TV Edwin Tintin melaporkan, kuasa hukum Williardi yang berjumlah lima orang itu terpaksa pulang tanpa hasil. Sebab, mereka gagal bertemu tim penyidik karena sedang mengikuti rapat. Sementara, Kombespol Williardi kini ditahan di Rumah Tahanan Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sebelum meninggalkan Mapolda Metro Jaya, tim kuasa hukum Williardi sempat memberikan keterangan kepada wartawan. Intinya mereka mengklarifikasi soal tudingan terhadap kliennya. Menurut Yohannes Jacob, salah satu kuasa hukum Williardi, kliennya bukan otak pembunuhan Nasrudin. Williardi hanya sebagai penghubung antara tersangka Sigid Haryo Wibisono dan dua tersangka eksekutor, Edo dan Jeri.

Yohannes mengatakan, kepada kuasa hukum, Williardi mengaku tidak mengetahui alasan Sigid mencarikan orang untuk kepentingan investigasinya. Untuk kepentingan itu, Williardi sempat diberikan uang tunai sebesar Rp 500 juta. "Dengan alasan, karena saudara Sigid membutuhkan tenaga untuk melakukan suatu private project-nya dia-lah (Sigid)," jelas Yohannes. Uang itu untuk diberikan kembali kepada Edo dan Jeri. kini sudah dicopot dari jabatannya. Williardi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pariwisata di Direktorat Pengamanan Khusus Mabes Polri.(DSY)

Putuskan Megawati Tetap Capres, Rapat Pleno PDIP Sempat Alot

noreply@blogger.com (teddy) — Fri, 8 May 2009 16:40:00 +0700

Jakarta - Rapat pleno PDIP yang kembali menegaskan dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai capres tunggal partai itu. Kabarnya, rapat tersebut sempat berlangsung alot karena ada perdebatan mengenai sejumlah opsi.

"Rapat tadi sempat alot, biasalah ada beberapa orang yang mulai tertarik dengan bisikan-bisikan dari luar," kata sumber detikcom yang ikut rapat pleno yang digelar di kediaman Megawati, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Sumber tersebut menegaskan, dalam rapat tersebut sejumlah fungsionaris PDIP sempat melirik opsi lain. Salah satunya adalah mengarahkan agar PDIP bergabung dengan Demokrat. Namun opsi itu ditentang mayoritas peserta pleno.

"Akhirnya pleno PDIP itu sepakat untuk kembali ke hasil Rakernas Bali yakni menjadikan Megawati sebagai capres," ujar sumber tersebut.

Rapat pleno DPP PDIP akhirnya menegaskan dukungannya terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai capres tunggal partai itu.

"Pada prinsipnya Ibu tetap calon presiden," kata Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumulo usai rapat di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Penegasan yang sama diungkapkan Sekjen PDIP Pramono Anung dalam rapat tersebut."Sikap politik PDIP tetap seperti kongres PDIP yang lalu," katanya.

Ancam Golput

Direktur Pro Mega Center, Mochtar Muhammad yang juga hadir dalam rapat pleno tersebut mengaku senang dengan hasil pleno tersebut. Sebab, sambung Mochtar, hal itu memang merupakan suara arus bawah di PDIP.

"Semua kader PDIP menginginkan Ibu Mega menjadi capres. Kalau tidak, saya pribadi lebih baik tidak ikut pemilu. Percuma saja kita kerja keras di Pemilu Legislatif kalau tidak bisa mencapreskan Ibu Megawati. Bagi saya, Megawati atau tidak sama sekali," tukas Mochtar.

Wiranto: 4 Hal yang Bikin Reformasi Gagal

noreply@blogger.com (teddy) — Thu, 7 May 2009 16:43:00 +0700

Jakarta - Partner Jusuf Kalla, Wiranto, menilai kegagalan reformasi yang digulirkan mahasiswa pada tahun 1998 lalu disebabkan karena 4 Hal. Jika 4 hal ini diperbaiki, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan tercapai.

"Ada 4 hal yang menyebabkan reformasi tidak berhasil. Pertama, prinsip mandat. Masing-masing elite masih terkooptasi oleh kepentingan sendiri maupun parpol," kata Wiranto dalam acara diskusi bertemakan 'Pemilu 2009 Hasilkan Pemerintahan Untuk Rakyat' di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (7/5/2009).

Kegagalan reformasi juga disebabkan oleh keterwakilan politik dan pertanggungjawaban pemerintah yang tidak transparan. Karena itu jika nanti dipercaya, dia berjanji akan memperbaiki semuanya.

"Faktor kedua karena keterwakilan politik dan akuntabilitas kita yang rendah sekali. Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat masih sangat rendah," paparnya.

Ketua Umum Partai Hanura ini juga menyinggung penegakan hukum yang tebang pilih dalam pemerintahan saat ini. Seharusnya dengan komitmen penegakan hukum yang sangat tinggi, pemerintah bisa menghasilkan yang lebih besar dari yang ada sekarang.

"Kehendak untuk menegakkan hukum sangat luar biasa, tetapi dalam prakteknya tidak berjalan semestinya. Banyak yang melenceng," kritiknya.

Wiranto juga menyinggung masalah kepemimpinan yang tegas dan cepat dalam mengelola pemerintahan. Hal itu sangat penting untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bisa dipermainkan.

"Kuncinya semua, para elite yang punya posisi, harus mempunyai leadership. Harus kuat dan tegas, kuat terkait dukungan parpol, kalau tegas berkaitan dengan karakter. Kalau dari sononya nggak tegas, ditegas-tegasin ya nggak bisa. Harapan kita tinggal pemimpin yang terpilih nanti memiliki talenta yang pro rakyat," pungkasnya.

Kronologis Kejadian Pembunuhan Berencana Nasrudin Zulkarnaen

noreply@blogger.com (teddy) — Thu, 7 May 2009 16:23:00 +0700

Kronologis kejadian pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dilakukan secara terencana dan melibatkan banyak pelaku. Antasari diduga sebagai aktor intelektual di balik pembunuhan tersebut sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Demikian penjelasan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono usai pemeriksaan yang berlangsung Senin (4/5) pagi hingga petang. Nama Antasari Azhar muncul setelah polisi menggali informasi dari tersangka sebelumnya yang telah ditahan. Total ada 11 tersangka yang terseret kasus pembunuhan ini.

Masing-masing Daniel (D) sang eksekutor, Edo (E) sebagai pemberi order, Henrikus Kia Walen (H) sebagai penerima order, Heri Santoso (HS) sebagai pengendara motor, A dan C sebagai pemantau lapangan saat eksekusi, AM sebagai pemantau kebiasaan korban, Wiliardi Wizard (WW) dan Jerry Kusuma (JK) sebagai penghubung, SHW sebagai penyandang dana, dan AA sebagai aktor intelektual.

Penangkapan-penangkapan itu, lanjut Wahyono, dilakukan setelah pihaknya mendengarkan keterangan-keterangan awal dari beberapa saksi yang menyaksikan penembakan itu. Keterangan saksi-saksi itu mengungkap identitas sepeda motor yang digunakan pelaku yakni jenis Yamaha Scorpio. Dari penelusuran terhadap sepeda motor itulah Polisi menangkap Heri Santoso (HS) dan menyita sepeda motor tersebut.

Dari keterangan Heri, diketahuilah identitas Daniel (D) dan Hendrikus (H) yang merupakan orang yang memberikan pekerjaan. Setelah menangkap H, barulah diketahui bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam penembakan tersebut. Mereka adalah A dan C. Kedua tersangka itu berperan sebagai pemantau lapangan dan berada di dalam mobil saat kejadian.

“Hasil penangkapan terhadap A membuahkan informasi keterlibatan pelaku lain yakni AM yang perannya adalah memantau serta mengobservasi kebiasaan korban sehari- hari,” jelas Wahyono. Ia mengatakan sebelum penembakan yang dilakukan di Modern Land, Tangerang pada 14 Maret 2009 sekitar pukul 14.05 WIB, para pelaku terlebih dahulu melakukan observasi serta mengamati kebiasaan korban sehari-hari.

Keterangan A menyebutkan bahwa AM juga sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan eksekusi terhadap Nasrudin. Untuk menjalankan pekerjaan itu, AM menerima dana atas pekerjaannya dari A. Ternyata, tersangka A pula yang bertugas menyediakan senjata api jenis revolver dengan cara membeli dari pihak lain.

Sebagian sisa dana yang diterimanya, telah pula digunakannya untuk membeli dua buah sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan Jupiter MX warna hitam. Kedua sepeda motor itupun telah disita Polisi. Setelah ditangkapnya Heri dan Hendrikus, barulah Polisi berhasil menangkap D sang eksekutor setelah yang bersangkutan kembali ke Jakarta.

Dari keterangan D, Polisi berusaha menggali informasi tentang keberadaan senjata api yang telah digunakan untuk membunuh korban. Setelah itu, baru diketahui bahwa senpi itu berada di tangan Hendrikus yang memberi pekerjaan tersebut.

Akhirnya, pengakuan H menyebutkan bahwa senpi tersebut disimpan H dengan cara memendamnya di dalam tanah. Setelah menggali tempat tersebut, Polisi menemukan senpi yang dimaksud lengkap dengan enam butir peluru.

Ternyata dua peluru dalam keadaan tidak berproyektil lagi. Artinya dua peluru itu telah digunakan untuk menembak. Sedangkan empat peluru lainnya masih utuh dan terletak di silinder senpi tersebut. Pengusutan dilanjutkan dan hasilnya Polisi mengetahui bahwa H sang pemberi kerja, menerima order pekerjaan dan dana dari seseorang yang berinisial E (Edo).

E pun ditangkap Polisi. E menyebutkan, ia ikut dalam pertemuan- pertemuan dan dipertemukan dengan oleh orang yang bernisial C untuk ketemu dengan orang yang lainnya lagi. Ternyata orang tersebut Wiliardi Wizard (WW), polisi aktif berpangkat Kombes yang pernah menjabat Kapolres Jakarta Selatan.

Pemeriksaan terhadap WW menyebutkan bahwa ia mengakui telah menyediakan orang-orang untuk melaksanakan pembunuhan berencana tersebut. Ia juga mengakui, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut setelah menerima dana dari Sigid Haryo Wibisono (SHW), seorang pengusaha pemilik PT Pers Indonesia Merdeka dan dihubungkan oleh Jerry Kusuma (JK). SHW yang kemudian ditangkap Polisi mengakui telah menyediakan dana untuk pembunuhan tersebut. Ia juga menyampaikan perihal siapa yang akan menjadi target penembakan itu.

Sigid pula yang menguak keterlibatan Antasari Azhar (AA) dalam pembunuhan berencana terhadap Nasrudin. Dari keterangan SHW, akhirnya polisi memanggil dan memeriksa AA dan menetapkannya sebagai tersangka.

WHO: Tidak Ada Bukti untuk Meningkatkan Status Pandemi

noreply@blogger.com (teddy) — Sun, 3 May 2009 16:39:00 +0700

Genewa:Tidak ada bukti yang muncul yang mengharuskan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) harus meningkatkan status pandemi ke tingkat tertinggi terkait wabah flu babi. Kabar ini dilancarkan pejabat senioor WHO Keiji Fukuda.

Fukuda, yang menjabat sebagai Asisten Direktur Jenderal WHO mengatakan kepada reporter bahwa perusahaan obat asal Swiss, Roche Holding AG, terindikasi sedang meningkatan produksi obat antiviral Tamiflu untuk menangani wabah yang telah menewaskan 176 orang di Meksiko tersebut.

Dikenal secara generik Oseltamivir, Tamiflu telah membuktikan sangat efektif mengobati strain yang baru. Fukuda mengatakan PBB telah mengeluarkan stok Tamiflu kepada negara-negara berkembang yang memerlukan, termasuk kepada Meksiko.

WHO, Rabu (29/4) telah meningkatkan status pandemi ke tingkat 5, yang mengindikasikan pandemi akan segera terjadi. “Hari ini buktinya tetap pada status terakhir,” tegas Fukuda.

Wabah flu babi yang dikenal dalam ilmu kedokteran H1N1 pertama kali merebak di Meksiko. Laboratorium WHO sejauh ini telah telah menemukan jumlah sedikit orang yang terkena infeksi di Meksiko. Fukuda mengatakan WHO mengklaim ada 97 kasus dan tujuh kematian dan total 236 kasus flu babi di seluruh dunia.

“Banyaknya kasus flu babi yang dilaporkan di Meksiko kemungkinan mewakili banyaknya pekerjaan untuk mengatasi wabah flu babi saat ini dengan melalui spesimen,” jelas Fukuda yang menambahkan bahwa beberapa ribu contoh wabah flu babi sedang dianalisa.

Babi Indonesia Dituding Pembawa Virus Flu Burung

noreply@blogger.com (teddy) — Sun, 3 May 2009 08:35:00 +0700

TEMPO Interaktif, Kobe:Beberapa babi di Indonesia membawa virus avian H5N1, yang bisa bermutasi menjadi strain baru di dalam babi. Kabar ini dilancarkan peneliti di Universitas Kobe, Jepang.

Menurut koran Jepang Yomiuri Shimbun, dalam virus yang bermutasi dalam babi dan bertransmisi antara manusia, potensial strain terbaru dapat mematikan daripada wabah terkini flu babi atau H5N1.

Peneliti di Pusat Wabah Penyakit Universitas Kobe mendeteksi virus H5N1 dalam 52 babi, lebih dari satu di antara 10 dari 402 babi keseluruhan yang mereka teliti dari empat provinsi di Indonesia. Menurut peneliti, babi mampu menularkan virus dari burung dan manusia.

Peneliti mengatakan pemeriksaan lanjutan ditemukan pada beberapa babi yang mempunyai strain dari tie virus yang bisa menular dari human dalam kondisi tertentu.

“Ini adalah hasil yang mengejutkan. Mungkin kami sedang mencari proses di mana strain terbaru dari virus influenza menjadi menular. Kami waspada,” tegas Yoshiyuki Nagai, Direktur Pusat Penelitian Jaringan untuk Wabah Menular Jepag, Jumat (1/5).

PLN Sediakan Loket Berjalan

noreply@blogger.com (teddy) — Sat, 2 May 2009 10:02:00 +0700

BANDA ACEH - Sampai saat ini tunggakan rekening listrik di Kota Banda Aceh mencapai Rp 59 miliar lebih. Untuk meminimalisir angka yang belum tertagih tersebut, PLN menerapkan sistem jemput bola dengan menyediakan loket berjalan melalui empat unit mobil. Hal itu dikatakan Ir Zulkifli, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD di News Room Serambi Indonesia, saat mengunjungi redaksi surat kabar ini, Kamis (30/4) bersama sejumlah pejabat PLN lainnya.

Didampingi Deputi Manajer Pembangkitan, Defiar Anis, Manager Bidang SDM Dedi Rusfandi, dan Pelaksana Harian (PH) Deputi Manager Humas Alinur Chaniago, menambahan, pihaknya telah mengumumkan melalui media massa bahwa PLN akan mengambil tindakan tegas terhadap tunggakan rekening listrik. Bahkan, tidak segan-segan akan memutuskan jaringan sekaligus. Begitupun, tambah Zulkifli, PLN juga memberi keringanan kepada pelanggan untuk dapat mencicil tunggakan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membayar rekening listrik, PLN juga telah menyediakan loket berjalan yang akan hadir di perkampungan penduduk. “Saat ini kami baru mengoperasikan dua unit mobil sebagai loket berjalan, dan dua unit mobil loket lainnya juga segera dioperasikan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar rekening listrik,” ujar Zulkifli. Katanya, mobil yang dijadikan loket berjalan itu akan melayani masyarakat secara berpindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya. Namun, hingga saat ini Zulkifli belum bisa memberikan jadwal tepat dan di lokasi-lokasi mana mobil itu akan standby (berdiri).Dalam pertemuan dengan jajaran redaksi Harian Serambi Indonesia itu, Zulkifli memaparkan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berhemat listrik. Padahal penghematan listrik tersebut bisa menguntungkan semua pihak, terutama pelanggan itu sendiri.

Turunkan petugas
Sementara itu, menanggapi pertanyaan terhadap lambannya respon petugas PLN dalam setiap laporan masyarakat, Zulkifli mengaku akan merobahnya secara pelan-pelan. Menyangkut soal keluhan masyarakat Ulee Kareng, terutama warga BTN Lamglumpang dan sekitarnya tentang tak stabilnya arus listrik sejak pascatsunami, Zulkifli berjanji akan menurunkan petugas untuk mengeceknya.

“Terima kasih atas informasinya, dalam waktu dekat kami akan turunkan petugas untuk memeriksa masalah keluhan warga itu ke lokasi,” ujar General Manager PT PLN (Persero) Wilayah NAD itu berjanji. Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Komplek BTN Lamglumpang, Ulee Kareng dan sekitarnya mengeluh, karena pascatsunami hingga saat ini arus listrik di kawasan itu tidak stabil. Bahkan, banyak barang elektronik milik warga setempat yang rusak karena naik-turunnya arus secara mendadak tersebut. Menurut Jafar warga setempat, persoalan itu telah berulang kali dilaporkan ke PLN, tapi tidak ada respon dari pihak PLN.

Ada Bukti SMS, Kematian Nasruddin Diduga Terkait Asmara

noreply@blogger.com (teddy) — Sat, 2 May 2009 09:26:00 +0700

Surakarta: Salah satu anggota tim advokasi Nasrudin Zulkarnaen, Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa motif penembakan terhadap Nasrudin berlatar belakang asmara. Permasalahan asmara yang disebut Boyamin antara pasangan Nasrudin dengan seseorang yang berinisial “AA”. “Dua pekan sebelum ditembak, Nasrudin menemui salah seorang sumber saya dan menunjukkan sebuah SMS dari AA,” ucapnya, Jumat (1/5) siang.

Isi SMS tersebut menurut Boyamin berupa permintaan dari si pengirim pesan untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Pengirim pesan juga akan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Dia meminta persoalan tersebut tidak dibeberkan ke publik. “Tapi jika dibeberkan, risiko tahu sendiri,” kata Boyamin menirukan isi SMS tersebut.

Dia melanjutkan, antara Nasrudin dengan AA sebenarnya sudah berkawan cukup lama. Terutama setelah Nasrudin memberi informasi kepada AA seputar korupsi di perusahaannya, PT Rajawali Nusantara Indonesia. Dari saling tukar informasi tersebut, hubungan keduanya menjadi dekat sampai akhirnya Nasrudin mengetahui AA ada hubungan asmara dengan pasangannya. “Tapi saya tidak bisa menyebutkan siapa pasangan yang dimaksud. Apakah istrinya atau yang lainnya,” elak Boyamin.

Lantas Nasrudin marah dan mengancam AA, hingga muncul SMS di atas. Boyamin menduga ada dua hal yang kemudian terjadi, yaitu AA mengeluh pada kawannya tentang permasalahan dengan Nasrudin, kemudian kawannya bertindak terlalu jauh sehingga menembak Nasrudin. “Atau memang AA yang sengaja meminta kawannya menyingkirkan Nasrudin. Kami serahkan ke pihak kepolisian untuk mengungkapnya,” tutur Boyamin yang mengaku mendapat mandat dari keluarga Nasrudin untuk mengungkapkan fakta di atas.

Jerman Siap Eksploitasi Seulawah Agam

noreply@blogger.com (teddy) — Fri, 1 May 2009 16:20:00 +0700

BANDA ACEH - Pemerintah Jerman akhirnya menyatakan siap bekerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti proyek ekploitasi energi panas bumi (geotermal) yang terdapat di Gunung Seulawah Agam, Aceh Besar. Dukungan tersebut disampaikan Perwakilan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Dr Fuellenbach, dalam pertemuan khusus dengan jajaran Pemda Aceh di kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/4). Pertemuan dipimpin oleh Asisten III Sekda Aceh, Bakhtiar, dihadiri Staf Ahli Gubernur Aceh, A Rahman Lubis (pimpinan Geothermal Working Group), Kepala Biro Isra Saifuddin Harun, dan beberapa staf lainya.

Dalam siaran pers yang diterima Serambi dari Kabag Humas Pemerintah Aceh Nurdin F Joes, dikatakan bahwa tahun lalu, atas permintaan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Jerman telah mengalokasikan dana hibah sebesar tujuh juta Euro atau setara Rp 105 miliar untuk kegiatan awal ekplorasi proyek tersebut. Secara keseluruhan, dana yang dibutuhkan dalam proyek eksploitasi diperkirakan mencapai Rp 160 miliar, atau 10 kali lebih besar dari biaya eksplorasi.

Proyek geotermal Seulawah Agam dimulai dengan mengkonversi energi panas bumi menjadi tenaga listrik berkapasitas 40 megawatt (MW). Daya sebesar ini cukup memenuhi kebutuhan maksimal listrik untuk Kota Banda Aceh yang hanya mencapai 30 MW. Energi geotermal Seulawah Agam diperkirakan memiliki potensi 250 MW. Energi yang dibangkitkan dari panas bumi dan banyak tersimpan di bawah permukaan Gunung Seulawah Agam ini selanjutnya dikonversi menjadi tenaga listrik melaui media penyerap panas. Proses ini juga membutuhkan sebuah sistem pembangkit listrik (power plant).

Selanjutnya, apabila air panas alam mengalami kontak dengan udara karena fraktur (retakan), maka air panas bercampur uap akan menyembur keluar melalui retakan tersebut. Air dari uap panas inilah yang nantinya akan melewati media penyerap panas dan dikonversikan menjadi tenaga listrik dan sebagainya. Dalam pertemuan itu, Asisten III Bakhtiar mengatakan, Pemerintah Aceh sangat berterima kasih atas ketulusan Pemerintah Jerman membantu meujudkan proyek geotermal tersebut. “Semua itu sangat bermanfaat bagi rakyat Aceh yang sampai hari ini masih merasakan kekurangan daya listrik, terutama pada saat beban puncak pada malam hari,” katanya.

Evolusi dan Mutasi Virus Influenza

noreply@blogger.com (teddy) — Fri, 1 May 2009 09:41:00 +0700

Januari 1976. Musim dingin sedang pada puncaknya dengan salju bertaburan di Fort Dix, sebuah pusat latihan Angkatan Darat Amerika Serikat di New Jersey. Sungguh sial nasib prajurit David Lewis (18). Ia tak bisa ikut merayakan HUT ke-200 negaranya karena ia tewas akibat tetap ngotot mengikuti latihan berat bersama peletonnya walaupun ia menunjukkan gejala terjangkit flu: pusing, mual, lelah, demam, dan nyeri otot.

Memang hanya Lewis yang tewas akibat flu yang kemudian diidentifikasi sebagai ”flu babi” (swine flu) yang disebabkan oleh virus H1N1, sama dengan subtipe virus influenza A yang menjadi biang wabah raya (pandemi) flu spanyol 1918-1919. Sementara sekitar 300 rekan Lewis juga terjangkit flu, sebagian harus dirumahsakitkan, tapi tak sampai fatal. Demikian dituturkan Laurie Garrett dalam sebuah bab khusus tentang swine flu di bukunya, The Coming Plague (1994).

Gara-gara kematian Lewis, para petinggi kesehatan masyarakat AS sempat panik akan terulangnya pandemi flu. Mereka mendesak Presiden Gerald Ford untuk memvaksinasi setiap warga Amerika agar kebal terhadap ”flu babi”. Program Imunisasi Nasional ”Swine Flu” yang disetujui Kongres AS pada 12 Agustus 1976 mulai dijalankan sejak awal Oktober 1976. Program vaksinasi massal yang dilakukan terhadap puluhan juta orang itu, pertengahan Desember 1976, dihentikan menyusul pengumuman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) bahwa vaksinasi ”flu babi” diduga menimbulkan puluhan hingga ratusan kasus kelumpuhan yang dikenal sebagai sindrom Guillain-Barre.

Bunglon mikroba

Adalah Dr Richard Shope dari AS yang mengusulkan istilah swine flu. Tahun 1932, ia mengusap ingus babi-babi di peternakan dan berhasil menularkannya ke sesama babi. Tahun 1933, tim Inggris, Wilson Smith dan tiga rekannya, untuk pertama kali mengisolasi virus flu. Tahun 1935, Shope membuktikan bahwa orang-orang yang selamat selama pandemi flu spanyol 1918-1919 (seusai Perang Dunia I) memiliki antibodi terhadap ”virus babi”-nya, tetapi anak-anak yang lahir setelah 1920 tak memiliki antibodi itu. Ia kemudian menyimpulkan bahwa pandemi flu seperti flu spanyol (yang menewaskan lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia) itu disebabkan oleh virus dengan tipe ”babi”.

Shope berhipotesis bahwa virus itu berasal dari hewan-hewan lain (yang ternyata kemudian adalah burung), menginfeksi manusia, dan kemudian ditularkan oleh manusia ke babi. Babi kemudian menjadi tempat persembunyian aman bagi virus flu hingga kemudian menular lagi ke manusia, seperti yang terjadi dewasa ini di Meksiko dan beberapa negara lain, seperti AS, Kanada, Spanyol, Inggris, dan Australia.

Dengan kemajuan biologi molekuler, CDC awal dekade 1990-an mengukuhkan teori Shope. Hasil ”sidik jari” virus Fort Dix yang menjangkiti David Lewis dipastikan H1 (hemagglutinin 1) N1 (neuraminidase 1), sama dengan ”virus babi” Shope. Protein hemagglutinin dan neuraminidase merupakan antigen yang menyerang antibodi, sistem kekebalan tubuh manusia.

Perubahan minor pada kedua antigen ini (antigenic drift) biasanya tak menimbulkan wabah flu, hanya mutasi yang serius (antigenic shift) yang dapat membuat antibodi manusia tak mampu melawan dan inilah yang kemudian menimbulkan pandemi flu kembali terulang pada tahun 1957 dengan ”flu asia” yang disebabkan oleh virus influenza A subtipe H2N2 (menewaskan lebih dari 1 juta orang) dan tahun 1968 ”flu hongkong” oleh virus H3N2 dengan korban lebih dari 700.000 jiwa. Kini dikenal ada 16 jenis hemagglutinin dan 9 jenis neuraminidase, jadi bisa dibayangkan ada berapa kombinasi HN yang mungkin mengancam manusia. Yang paling mengkhawatirkan adalah virus flu burung H5N1 yang telah menewaskan lebih dari 100 orang Indonesia.

Tampaknya virus flu berhasil beradaptasi cukup sering, setidaknya satu kali setiap generasi manusia muncul strain virus flu baru yang dapat mengecoh manusia. Biasanya, setelah suatu pandemi flu yang dahsyat yang membunuh ratusan ribu atau jutaan jiwa, orang-orang yang selamat mungkin telah memiliki antibodi yang mengenal dan menetralisasi protein-protein hemagglutinin dan neuraminidase strain tersebut. Selama beberapa tahun kemudian, populasi virus flu itu hanya akan mengalami perubahan minor yang kurang berbahaya.

Sejarah mencatat pandemi flu hebat terjadi tahun 1580, seiring dengan kolonialisasi Afrika, Asia, dan Amerika. Pada abad ke-17 tidak ada catatan, tetapi pada abad ke-18 dan ke-19 pandemi dahsyat flu terjadi tahun 1729, 1732, 1781, 1830, 1833, dan 1889. Abad yang lalu juga mencatat tiga pandemi flu dan yang paling hebat tahun 1918-1919. Tidak mustahil abad ke-21 ini bakal terulang lagi sedikitnya tiga kali pandemi flu.

Kekhawatiran terhadap flu burung yang ”untungnya” belum menular sesama manusia sah-sah saja. Tapi ternyata kita telah terkecoh, virus ”flu babi” H1N1 yang menular dari manusia ke manusia kini malah yang mengguncang dunia. Menurut Laurie Garrett, beberapa pakar flu memperkirakan virus ”flu babi” akan muncul dengan siklus setiap 90-100 tahun. Berarti, pandemi flu 1918-1919 diramalkan bakal terulang pada tahun 2009-2019. Ternyata ramalan itu benar! Tentu kita berharap wabah ”flu babi” tahun ini tak sampai menjadi wabah raya.

Seperti halnya manusia, virus flu pun harus terus beradaptasi atau punah. Peristiwa 1976 di AS mengajarkan kepada para virolog bahwa virus flu itu mirip bunglon mikroba. Ia telah berevolusi dan mampu bertahan selama beribu tahun. Virus flu memang punya logikanya sendiri.

Racun Kepentingan di Partai Politik

noreply@blogger.com (teddy) — Thu, 30 Apr 2009 09:43:00 +0700

MENJELANG pemilu presiden Juli mendatang konflik mulai membayangi sejumlah partai. Inilah konflik yang timbul akibat kencangnya kepentingan pragmatis melawan kepentingan idealistis.

Kepentingan pragmatis adalah kepentingan untuk berkuasa. Caranya mendekatkan diri kepada partai yang memenangi pemilu legislatif.

Itu sebabnya Partai Demokrat yang meraih suara terbanyak ibarat pelabuhan yang siap menampung kapal mana pun untuk bersandar. Sebaliknya, pun siap menolak kapal yang tidak diinginkannya.

Namun, magnet kekuasaan itu telah menimbulkan gesekan internal di sejumlah partai. Itu terjadi di tubuh PPP, PAN, dan yang paling menonjol terjadi di Golkar.

Kendati Rapimnas Khusus Partai Golkar telah mengamanatkan Jusuf Kalla sebagai capres dan menutup pintu koalisi dengan Partai Demokrat, belakangan muncul manuver sejumlah elite di tubuh partai berlambang pohon beringin itu untuk kembali merapat ke Partai Demokrat.

Padahal, Rapimnas Khusus Partai Golkar jelas-jelas telah menetapkan JK berpisah dengan SBY. Mengambil langkah pragmatis bergabung kembali dengan yang berkuasa bukanlah investasi politik yang menguntungkan bagi Golkar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Golkar kemudian bulat mengajukan JK sebagai calon presiden.

Akan tetapi, keputusan rapimnas khusus itu kemudian diganggu oleh manuver sejumlah elite Golkar yang masih mau menonjolkan kepentingan pragmatis tanpa melewati mekanisme partai.

Yang menjadi persoalan ialah mengapa partai gampang benar retak? Mengapa partai mudah pecah belah hanya karena terjadi tarik-menarik kepentingan elite? Tidakkah itu bukti lemahnya leadership yang menimpa banyak partai?

Pemimpin partai, entah kolektif atau individual, kerap gagal mengakomodasi, menyatukan, dan menjaga kepentingan partai yang harus sama-sama diperjuangkan.

Selain itu, banyak partai yang tidak memiliki kohesi kepengurusan yang kuat yang disusun berdasarkan samanya visi, misi, dan arah perjuangan partai ke masa depan.

Bahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan umumnya pengurus partai hanya bekerja lima tahun sekali menjelang pemilu. Tanpa bekerja keras, lalu membangun mimpi dengan mematok target perolehan suara yang sangat tinggi pada pemilu.

Misalnya saja, Golkar memasang target 30%, PDIP 34%, Demokrat 20%, PKS 20%, PPP 15%, dan PAN 15%. Faktanya banyak partai yang gagal memperoleh suara seperti yang dicanangkan.

Di tengah merosotnya perolehan suara sejumlah partai besar, Pemilu 2009 telah memberi pelajaran berharga bahwa partai memerlukan pengurus yang solid, pemimpin yang kuat, serta arah perjuangan yang konkret yang hasilnya dirasakan nyata oleh konstituen.

Partai yang sibuk mengurus kepentingan elite akan ditinggalkan konstituen. Partai yang elitenya asyik sendiri bertarung kepentingan bukan saja merusak internal partai, melainkan juga menebar racun antipati sehingga rakyat berpaling ke partai lain.

Denda Pajak dan Razia NPWP

noreply@blogger.com (teddy) — Wed, 29 Apr 2009 09:45:00 +0700

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali membuat terobosan baru. Inilah terobosan yang kiranya mencerminkan betapa Ditjen Pajak memiliki sensitivitas terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Terobosan baru itu adalah penghapusan denda Rp100 ribu bagi wajib pajak yang belum menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2008. Ditjen Pajak memberikan keringanan itu hingga akhir 2009.

Seperti diketahui, batas waktu bagi wajib pajak untuk menyerahkan SPT 2008 paling lambat pada 31 Maret lalu. Melewati tanggal itu, wajib pajak dikenai denda.

Akan tetapi, melihat begitu banyak wajib pajak baru yang belum menyadari dan tidak well informed mengenai hal itu, Ditjen Pajak kemudian menghapus denda itu hingga akhir 2009.

Itu berarti, wajib pajak sekaligus mendapat dua kemudahan. Pertama, tidak didenda, dan kedua, otomatis masa penyerahan SPT diperpanjang sembilan bulan.

Pasal 36 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memang menyebutkan bahwa Dirjen Pajak berhak untuk menghapus denda. Inilah hak yang tentunya tidak dapat sembarang digunakan. Tepatkah hak itu digunakan sekarang bagi yang terlambat menyerahkan SPT?

Salah satu kemajuan yang sangat penting dalam hal kesadaran membayar pajak adalah semakin meluasnya warga yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Banyak warga yang tahun ini pertama kali memiliki NPWP. Dan karena itu, pertama kali pula hendak menyerahkan SPT.

Kenyataannya memang masih banyak wajib pajak baru itu yang tidak tahu cara mengisi SPT, juga tidak tahu batas waktu penyerahan SPT. Oleh karena itu, penghapusan denda merupakan langkah yang bagus agar orang lebih berani lagi memiliki NPWP.

Selain itu, saat situasi ekonomi tengah berada dalam pengaruh krisis global, jauh lebih tepat bagi Ditjen Pajak untuk menetapkan kebijakan yang meringankan daripada memberatkan wajib pajak.

Lagi pula, di sisi lain, Ditjen Pajak juga tetap menunjukkan konsistensi dengan tidak menghapus ketetapan soal bunga PPh terutang sebesar 2% bagi wajib pajak. Artinya, kebijakan menghapus denda bagi wajib pajak yang terlambat menyerahkan SPT masih wajar dan proporsional.

Tentu, tidak semua kebijakan Ditjen Pajak layak dipuji. Yang layak dikritik adalah rencana Ditjen Pajak untuk merazia NPWP.

Dengan maksud menambah jumlah wajib pajak orang pribadi pada 2009 sebanyak 20% di atas 2008, Ditjen Pajak berniat mengambil kebijakan ad hoc dengan merazia NPWP dari gedung ke gedung.

Bila rencana itu jadi dijalankan, sama artinya Ditjen Pajak sedang meneror warga, sedang membuat warga takut. Dan jelas hal ini bertentangan dengan kebijakan sunset policy yang telah membuat warga merasa aman, dan karena itu berani memiliki NPWP.

Melalui forum ini kita ingin pula mengingatkan Ditjen Pajak bahwa aksi razia tidak pernah membuat warga jera. Polisi sering sekali merazia kendaraan bermotor, tetapi hal tidak membuat kesadaran mematuhi peraturan lalu lintas meningkat.

Razia NPWP akan mengubah respons wajib pajak yang mulai simpatik terhadap aparat pajak menjadi antipati. Karena itu, Ditjen Pajak harus membatalkan kebijakan kontraproduktif itu.

AS Ingin Ubah Nama Flu Babi

noreply@blogger.com (teddy) — Wed, 29 Apr 2009 09:39:00 +0700

WASHINGTON — Beberapa pejabat di Departemen Pertanian AS ingin mengubah nama virus flu babi yang merebak di Meksiko dan AS. Menurut beberapa pejabat, nama flu babi mengisyaratkan masalah yang berkaitan dengan seluruh produk babi.

Menterti Pertanian AS Tom Vilsack menekankan, virus ini tidak berasal dari makanan dan tidak berkaitan dengan produk yang berasal dari daging babi. Tom Vilsack khawatir kesalahpahaman ini dapat berdampak negatif terhadap penjualan peternak babi AS yang memasarkan produk dagingnya ke seluruh dunia.

Keterangan pers rutin ini disampaikan Vilsack untuk meyakinkan pasar akan keamanan produk daging babi AS. Menurut Vilsack, industri daging babi AS selama ini belum terpengaruh oleh penyebaran wabah flu babi. Namun, hingga laporan ini diturunkan belum diketahui nama apa yang diusulkan untuk mengganti nama flu babi.

Pencucian Uang dalam Pemilihan Presiden

noreply@blogger.com (teddy) — Wed, 29 Apr 2009 09:26:00 +0700

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemilihan umum legislatif telah berlalu dengan meninggalkan sejumlah kekurangan dan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat, malah ditambah dengan pemandangan yang sangat tidak elok, yaitu betapa partai politik bereuforia untuk menjalin koalisi demi mendapatkan kekuasaan bagi para wakilnya di pemerintahan mendatang, tidak lebih. Ada yang lebih parah, seperti yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu bahwa tak satu pun partai politik yang menyampaikan laporan dana awal kampanye dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari berbagai pemberitaan dikatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan masalah sumber dana yang tidak jelas, baik penyumbangnya maupun jumlahnya, dan tidak memerinci pemasukan. Selain itu, soal pengeluaran untuk pendanaan kampanye, misalnya untuk iklan jumlahnya sungguh sangat mencengangkan, yaitu mencapai Rp 2, 2 triliun, belum lagi untuk biaya yang lain.

Transparansi atas dana yang masuk dan penggunaannya dalam rangka pemilu adalah masalah yang penting bagi hampir semua negara demokratis, termasuk Indonesia. Betapapun dana yang masuk dalam keuangan partai politik seharusnya jelas dalam hal sumbernya, penggunaannya dan diaudit, serta dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 34 ayat (1) huruf b UU Partai Politik yang menyebutkan keuangan partai politik harus bersumber pada sumbangan yang sah menurut hukum.

Jadi, bila asal-usul uang tidak jelas atau berasal dari hasil kejahatan, berarti dalam pelaksanaan pemilu telah terindikasi terjadi praktek pencucian uang atau dapat dikatakan bahwa proses pemilu telah dijadikan sarana pencucian uang. Dalam pemilu legislatif kemarin, ada kemungkinan hal ini terjadi: terbukti begitu besarnya dana dihabiskan, tanpa laporan/audit. Padahal untuk mengantisipasi terjadinya praktek pencucian uang terkait dengan dana pemilu telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Bawaslu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (6 November 2008), yang pada intinya Bawaslu bisa memanfaatkan temuan PPATK terkait dengan perolehan dana dan penggunaan dana oleh para calon legislator ataupun oleh dan untuk kepentingan partai politik. Dan PPATK mempunyai akses untuk mengetahui profil calon legislator dan partai politik berikut susunan pengurusnya agar dapat memantau aliran dana mereka terkait dengan kegiatan pemilu. Ternyata hal ini tidak dimanfaatkan, malah Komisi Pemilihan Umum menolak dengan tegas dengan alasan tidak ada pengaturannya.

Dalam pemilu pemilihan presiden seharusnya kita lebih berhati-hati karena pendanaan untuk meloloskan calon presiden akan jauh lebih tinggi dan "pesanan" oknum di balik terpilihnya calon juga demikian tinggi. Alangkah ironisnya bila nasib bangsa ini digadaikan dan hanya disandarkan pada kepentingan oknum penyumbang dana, apalagi bila terbukti dari hasil kejahatan. Jangan sampai presiden terpilih merasa berutang budi kepada penyumbang dana, bukan berutang budi kepada rakyat yang telah menyerahkan kepercayaan melalui suara yang diberikan untuk memimpin bangsa.

Kita harus ingat bahwa hasil kejahatan di negara ini yang "masih beredar" sangat tinggi, misalnya dari illegal logging yang setiap tahun Rp 55 triliun. Dari korupsi yang baru bisa dikembalikan hanya sekitar Rp 400 miliar, atau dari perjudian dan narkoba yang juga sangat besar. Dana tersebut bisa sangat menggiurkan bagi partai politik dan calon presiden. Sedangkan, bagi penjahat, proses demokrasi ini adalah way out untuk mengamankan diri agar terhindar dari jeratan hukum yang selama ini membayangi keselamatan mereka dan "usaha" mereka.

Bila seorang presiden terpilih ternyata partai atau dirinya menerima sumbangan dari para pelaku kejahatan, berarti dia mendapatkan suara atas dukungan dana haram yang berasal dari orang yang tidak bermoral. Dikhawatirkan kebijakan presiden terpilih akan sangat dipengaruhi oleh keinginan para penyumbang dana yang tidak bermoral tersebut. Misalnya penegakan hukum terhadap kejahatan melemah. Apalagi bila presiden terpilih tersebut didukung suara yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat, maka keadaan akan lebih parah lagi, misalnya tertundanya pengesahan rancangan undang-undang antikorupsi. Bila sudah demikian, dapat dipastikan pemerintah tidak mungkin lagi bisa melakukan kontrol terhadap para penjahat tersebut. Bahkan kebijakan dalam bidang apa pun cenderung akan berpihak pada kepentingan penyandang dana ilegal tersebut dan kepentingan rakyat akan menduduki urutan berikutnya.

Berangkat dengan kekecewaan terhadap hasil pemilu legislatif yang baru berlalu, diharapkan kesadaran semua pihak, terutama KPU, Panwaslu, pemerintah, serta partai politik, untuk mengindahkan rambu-rambu yang ditentukan terkait dengan transparansi sumber dana dan penggunaannya untuk pemilihan presiden. Selain itu, harus dipastikan adanya mekanisme pelaporan penerimaan dana partai politik kepada PPATK. Misalnya setiap penyumbang tidak diizinkan menggunakan nama palsu atau anonim dan sedapat mungkin sumbangan dilakukan melalui transfer perbankan.

Segala upaya yang telah diatur, baik ketentuan Undang-Undang Partai Politik maupun kerja sama yang telah ditandatangani antara Bawaslu dan PPATK, hendaknya tidak dipandang sebagai deretan kata tanpa makna semata. Kemudian KPU harus mau memahami segala sesuatu terkait dengan ketentuan pendanaan pemilu, termasuk bahaya yang akan mengintai bila hal itu diabaikan. Pada akhirnya, bagaimanapun sulitnya memantau sumber dana yang masuk ke partai, tetap penting untuk menjaga jangan sampai sistem politik goyah dan pilar demokrasi runtuh hanya karena partai politik menjadi kendaraan bagi orang-orang yang menyumbangkan dana hasil kejahatannya, dan masyarakat menjadi tumbalnya.

Dunia Politik Indonesia

noreply@blogger.com (teddy) — Mon, 27 Apr 2009 09:53:00 +0700

Politikus yang kalah dalam pemilu 9 April lalu, plus para tokoh yang punya nafsu besar berkuasa tapi tak punya partai, berkumpul di rumah Ibu Megawati. Salah satu kesepakatannya, pemilu 9 April lalu adalah pemilu terburuk sepanjang era reformasi. Kesimpulan itu diiyakan juga oleh mantan wakil presiden Hamzah Haz.

Saya sepakat soal ini. Tak ada yang perlu dibantah.

Pemilu yang lalu membuat capek banyak orang. Calon legislator capek bukan main, bahkan ada yang nekat ingin istirahat selamanya, misalnya dengan gantung diri. Petugas pemilu, dari panitia pemungutan suara sampai anggota Komisi Pemilihan Umum, pasti capek juga. Pimpinan partai lebih capek lagi, mondar-mandir menawarkan koalisi.

Saya, yang mujur tak menjadi calon legislator, juga capek. Mata capek melihat tabulasi suara di televisi yang tak beranjak naik. Kuping capek mendengar politikus yang saling tuduh lewat radio. Jadi, saya sepakat soal capek itu.

Pemilu direkayasa untuk kemenangan partai tertentu. Daftar pemilih tetap yang amburadul disengaja untuk menggelembungkan Partai Demokrat. Karena itu, pemilu harus digugat, tidak sah, dan perlu diulang. Ini pendapat sejumlah tokoh, bahkan tokoh yang pernah saya kagumi karena sempat menyebut diri sebagai calon presiden alternatif.

Saya, dengan mengurangi rasa hormat, tidak sepakat. Saya langsung mencoret sejumlah tokoh idola dari memori otak saya.

Menjelang pemilu, saya banyak berada di Bali dan di eks Karesidenan Surakarta; kadang di Solo, kadang di Karanganyar. Orang-orang yang tak masuk daftar pemilih tetap, atau yang tak menerima surat panggilan mencontreng, kesal benar terhadap “pemerintah”. “Pemerintah” disebut memihak partai besar, yaitu Partai Banteng Gemuk dan Partai Beringin. Lo, kenapa partai itu jadi tersangka? Maklum, yang jadi bupati adalah kader PDI Perjuangan dan Golkar. Bahkan, di Bali, gubernurnya ikut kampanye PDIP. Bukankah dari “pemerintah” itu sumber daftar pemilih tetap yang amburadul? Maka, kader partai biru meradang, sedangkan kader partai merah dan partai kuning tenang-tenang saja.

Eh, setelah pemilu, terjadi keajaiban. Yang memprotes daftar pemilih tetap justru sebaliknya. Artinya, protes dan tidak memprotes, hujat dan tidak menghujat, tergantung siapa yang kalah dan siapa yang menang. Partai yang menang sudah nasibnya jadi tersangka, dan partai yang kalah tak perlu malu jadi penuntut.

Pemilu yang buruk memang disepakati. Tetapi, buruk rupa pemilu, jangan cermin bangsa dibelah. Sistemlah yang membuat pemilu jadi rumit, bertele-tele, dan amat mahal. Sistem lahir karena tuntutan undang-undang. Contoh kecil, pemilih harus terdaftar. Padahal, kalau mau gampang, pemilih tinggal menyodorkan kartu tanda penduduk. Bukankah dengan KTP ber-NIK (nomor induk kependudukan), yang oleh orang desa disebut “KTP Nasional”, tidak dimungkinkan (teorinya) ada seseorang memiliki dua KTP? Kalaupun ada—maklum, masih ada desa yang tak punya komputer online dan banyak orang kota yang nakal--bukankah ada “tinta pemilu” yang mencegah orang memilih dua kali? Tinggal pengawasan.

Yang gampang itu dipersulit oleh undang-undang. Ini hanya satu contoh. Banyak contoh lain. Lalu, siapa yang membuat undang-undang itu? Ya, wakil rakyat yang ditentukan oleh partai. Jadi, kalau pemilu ini buruk, yang sesungguhnya buruk adalah orang-orang partai di Senayan.

Mari perbaiki dari pangkalnya, jangan menuduh, apalagi memprovokasi dengan menyampaikan wacana bahwa pemilu tak sah atau perlu diulang. Rakyat, yang makin pintar, siap menghukum tokoh provokator. Saya adalah sebagian dari rakyat itu, meskipun tak cukup pintar.

Setelah Yudhoyono-Kalla Pecah

noreply@blogger.com (teddy) — Mon, 27 Apr 2009 09:47:00 +0700

Bubarnya koalisi Partai Demokrat dengan Golkar bisa menimbulkan persoalan pelik di pemerintahan. Inilah ujian berat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keduanya boleh-boleh saja bersaing dan bermanuver politik, tapi jangan sampai pertarungan ini membuat pemerintahan lumpuh.

Gangguan itu sudah mulai terasa setelah hubungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin renggang. Dua hari yang lalu, misalnya, Kalla tidak hadir dalam rapat kabinet dengan alasan memiliki kesibukan lain. Ini jarang terjadi sebelumnya. Walau masih datang ke kabinet, sebagian menteri juga tampak sibuk mengurusi partai atau menjadi anggota tim sukses pencalonan presiden.

Retaknya kabinet semakin tak terhindarkan setelah Golkar secara resmi mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Tak tertutup kemungkinan pula ia berkoalisi dengan Megawati. Ini berarti Kalla akan bertarung dengan Presiden Yudhoyono, yang jelas akan dicalonkan lagi oleh Demokrat. Sulit dibayangkan koordinasi pemerintahan tetap berjalan lancar, karena Presiden dan Wakil Presiden akan cenderung bersaing untuk memenangi pemilihan presiden. Bisa dipastikan pula, perpecahan akan merembet ke para menteri yang berasal dari beragam partai. Dukungan mereka akan terbelah: ke Kalla atau ke Yudhoyono.

Itulah keadaan yang tidak diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Di situ memang diatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri. Persoalannya, yang termasuk pejabat negara menurut undang-undang itu adalah para menteri dan ketua lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun wakil presiden tidak termasuk kategori ini.

Di kalangan ahli politik dan hukum ada yang mengusulkan agar Jusuf Kalla mengundurkan diri sebagai wakil presiden setelah ia benar-benar maju sebagai calon presiden. Dari segi etika, ia mesti mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan partai dan dirinya. Kepentingan negara yang dimaksudkan tentu saja berjalannya roda pemerintahan secara lancar sehingga rakyat tidak ditelantarkan. Masalahnya, memang tak ada aturan yang dilanggar jika Jusuf Kalla menolak anjuran itu.

Publik hanya bisa menagih komitmen yang pernah disampaikan baik oleh Yudhoyono maupun Kalla. Mereka berjanji akan tetap bahu-membahu, menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Komitmen ini semakin penting diingatkan lagi setelah mereka benar-benar berpisah.

Banyak sekali program pemerintah yang mesti segera diselesaikan. Misalnya, pencairan dana stimulus demi memacu perekonomian yang sedang lesu. Begitu juga upaya mengatasi angka pengangguran yang diperkirakan terus melonjak. Jika Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri terlalu sibuk bermanuver untuk menghadapi pemilihan presiden, dikhawatirkan semua program itu terbengkalai. Mengabaikan semua pekerjaan rumah itu justru bisa menjadi bumerang bagi Yudhoyono maupun Kalla. Soalnya, masyarakat tentu enggan memilih lagi pemimpin yang menelantarkan rakyatnya.

AL Cina Ingin Jadi yang Terbesar

noreply@blogger.com (teddy) — Mon, 27 Apr 2009 09:35:00 +0700

Qingdao : Parada militer memperingati ulang tahun ke-60 Angkatan Laut Cina di Qingdao, bukan sekadar kesempatan Cina untuk mengadakan perayaan, namun dalam peristiwa ini Cina kini menunjukkan bahwa kekuatan maritimpenting, dan akan menjadi lebih penting di masa datang.

Para pemimpin militer Cina secara terbuka mengakui mereka ingin membangun kapal perang lebih besar, lebih baik untuk misi jauh dari perairan pesisir negara itu.

Meski demikian, terlepas dari perkembangan-perkembangan tahun-tahun belakangan, para analis mengatakan, Angkatan Laut Cina masih belum sanggup bersaing dengan kekuatan militer utama dunia.

"Angkatan Laut Cina sama sekali belum setara dengan Amerika Serikat atau Jepang," ujar Bates Gill, pakar soal militer Cina.

Indonesia-Malaysia Lanjutkan Perundingan Ambalat

noreply@blogger.com (teddy) — Mon, 27 Apr 2009 07:45:00 +0700

Jakarta :Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan perundingan mengenai sengketa perbatasan laut di Blok Ambalat.

"Kami bersepakat bukan hanya dalam pertemuan dwipihak ini menyangkut di sebelah timur kalimantan atau sebelah timur sabah dan sebelah barat sulawesi untuk diselesaikan melalui perundingan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjawab pertanyaan Tempo saat memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Istana Merdeka, Kamis (23/04).

Menurutnya, kedua negara telah memberikan mandat kepada masing-masing juru runding untuk melanjutkan perundingan itu. Pemerintah kedua negara, kata Yudhoyono, juga terus mendorong penyelesaian agar progressnya nyata dan terukur.

Yudhoyono berpendapat persoalan batas laut ini dapat diselesaikan dengan semangat yang baik sebagai sesama negara ASEAN dan sahabat dekat.

Kesempatan untuk mengeksplorasi sumberdaya alam di wilayah tersebut terutama minyak dan gas juga dibuka bagi Indonesia dan Malaysia untuk masa-masa mendatang. "Saya melihat ini suatu peluang yang bagus untuk terus merundingkan batas diantara kedua negara ini. Dengan demikian kita juga bisa melakukan pembangunan sumber daya kelautan atau sumber daya energi untuk kepentingan kedua bangsa," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Perdana Menteri Najib Razak. Ia mengharapkan persoalan tersebut tidak menggangu peningkatan hubungan bilateral RI dan Malaysia. "Juru runding kita akan bicara mencari kemajuan dari masa ke masa dan akhirnya bisa melahirkan keputusan politik yang akan kita buat pada massanya," katanya.

PNPM Mandiri Bisa Untuk Listrik Desa

noreply@blogger.com (teddy) — Sun, 26 Apr 2009 11:17:00 +0700

BANDUNG - Pemerintah menganggarkan dana untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2009 sebesar Rp 30,5 triliun. Guna mendorong penggunaan energi yang lebih luas, dana itu dapat digunakan untuk membiayai pengadaan listrik di pedesaan.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie seusai seminar dengan tema Kemandirian Energi Nasional Untuk Kesejahteraan Rakyat di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Kamis (16/4), mengatakan, bentuk pembangkit listrik untuk pedesaan itu bermacam-macam.

"Bisa tenaga surya, angin, dan sebagainya. Biaya pembangkit energi dengan daya 1 kilowatt sekitar Rp 60 juta," katanya. Tahun 2009, setiap desa mendapatkan anggaran Rp 150-250 juta. Pemanfataan itu harus diusulkan masyarakat desa yang terkait secara proaktif.

Terkait energi, ia mengatakan, produktivitas perkebunan jarak di Indonesia yang ide al sekitar tujuh ton per hektar, belum dapat dipenuhi. Saat ini, produktivitas rata-rata hanya 3,5-4 ton per hektar menyebabkan biaya produksi minyak jarak masih tinggi. Kondisi itu menyebabkan penggunaan biofuel harus disubsidi dengan total anggaran mencapai Rp 800 miliar pada tahun 2009.