1SKRIPSI

TESIS POLA PEMBINAAN RELIGIUSITAS PERILAKU SISWA (STUDI KASUS DI SMA X)

2016-07-10T21:53:00.000-07:00

KODE : T-(0114) : TESIS POLA PEMBINAAN RELIGIUSITAS PERILAKU SISWA (STUDI KASUS DI SMA X)

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Religiusitas Perilaku Siswa di Sekolah

1. Pengertian

Sejak pemikiran manusia memasuki tahap positif dan pungsional sekitar abad ke-18, pendidikan (baca: pendidikan agama) mulai digugat eksistensinya. Suasana kehidupan modern dengan kebudayaan passif serta terpenuhinya berbagai kualitas kehidupan secara teknologis-mekanis, pada satu sisi telah melahirkan etika dan moral.

Krisis moral tersebut tidak hanya melanda msyarakat lapisan bawah (grass not), tetapi juga meracuni atmosfir birokrasi negara mulai dari level paling atas sampai paling bawah. Munculnya penomena white collar crimes (kejahatan kera putih atau kejahatan yang dilakukan oleh kaum berdasi, seperti para eksekutif, birokrat, guru, polisi, atau yang setingkat dengan mereka), serta isu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh para elit, merupakan indikasi kongkrit bangsa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensional.

Realitas di atas mendorong timbulnya berbagai gugatan terhadap efektivitas pembinaan religiusitas perilaku siswa di sekolah yang selama ini dipandang oleh sebagian masyarakat telah gagal dalam membangun efeksi anak didik dengan nilai-nilai yang enternal serta mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Terlebih lagi dalam hal ini, dunia pendidikan yang mengembang peran sebagai pusat pengembangan ilmu dan SDM, pusat sumber daya penelitian dan sekaligus pusat kebudayaan kurang berhasil kalau tidak dikatakan gagal dalam mengemban misinya.

Sistem pendidikan yang dikembangkan selama ini lebih mengarah pada pengisian kognitif mahasiswa, sehingga melahirkan lulusan yang cerdas tetapi kurang bermoral.1Aspek afektif dan psikomotor yang sangat vital keberadaannya terabaikan begitu saja.

Penomena di atas tidak terlepas adanya pemahaman yang kurang benar tentang agama dan keberagamaan (religiusitas). Agama sering kali dimaknai secara dangkal, tekstual dan cenderung esklusif. Nilai-nilai agama hanya dihafal sehingga hanya menyentuh pada wilayah kognisi, tidak sampai menyentuh aspek efeksi dan psikomotorik.

Keberagamaan (religiusitas) tidak selalu identik dengan agama. Agama lebih merujuk kepada kelembagaan kebaktian kepada Tuhan, dalam aspek yang resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya, sedangkan keberagamaan atau religiusitas lebih melihat aspek yang di dalam lubuk hati nurani pribadi. Oleh karena itu, religiusitas lebih dalam dari agama yang tampak formal.

Istilah nilai keberagamaan merupakan istilah yang tidak mudah untuk diberikan batasan secara pasti. Ini disebabkan karena nilai merupakan sebuah realitas yang abstrak. Secara etimologi nilai keberagamaan berasal dari dua kata yakni nilai dan keberagamaan. Menurut Rokeach dan Bank bahwasanya nilai merupakan suatu tipe kepercayaan yang berada pada suatu lingkup sistem kepercayaan dimana seorang bertindak untuk menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang dianggap pantas atau tidak pantas. Ini berarti pemaknaan atau pemberian arti terhadap suatu obyek. Sedangkan keberagamaan merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap suatu agama.

Menurut Gay Hendricks dan Kater Ludeman dalam Ary Ginanjar, "Terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri seseorang menjalankan tugasnya, diantaranya: kejujuran, keadilan, bermanfaat bagi orang lain, rendah hati, bekerja efisien, visi kehidupan, disiplin tinggi dan keseimbangan."

Dalam kelompok pembelajaran, beberapa nilai religius tersebut bukanlah tanggug jawab Guru Agama semata, kejujurang tidak hanya disampaikan lewat mata pelajaran agama saja, tetapi juga lewat mata pelajaran lainnya. Misalnya seorang guru untuk mengajarkan kejujuran lewat rumus-rumus pasti menggambarkan suatu kondisi yang tidak kurang dan tidak lebih atau apa adanya.

Begitu juga seorang guru Ekonomi bisa menanamkan nilai-nilai keadilan lewat pelajaran Ekonomi. Seseorang akan menerima untung dari suatu usaha yang dikembangkan sesuai dengan besar kecilnya modal yang ditanamkan. Dalam hal ini, aspek keadilanlah yang diutamakan.

Keberagamaan atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah) tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.

Menurut Nurcholis Majid, agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti shalat dan membaca do'a. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingka laku manusia yang terpuji, yang dilakukan dari memperoleh ridho atau perkenan Allah swt. Agama dengan demikian meliputi keseluruhan tingka laku manusia dalam hidup ini, yang tingka laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur atas dasar percaya atau iman kepada Allah swt. dan tanggung jawab pribadi dihari kemudian.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan atau untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Bila nilai-nilai religius tersebut telah tertanam pada diri siswa dan dipupuk dengan baik, mereka dengan sendirinya akan tumbuh menjadi jiwa agama. Dalam hal ini jiwa agama merupakan suatu kekuatan batin, daya dan kesanggupan dalam jasad manusia yang menurut para ahli ilmu jiwa agama, kekuatan tersebut bersarang pada akal, kemauan dan perasaan. Selanjutnya, jiwa tersebut dituntun dan dibimbing oleh peraturan atau undang-undang Illahi yang disampaikan melalui para nabi dan rosul-Nya, untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan baik kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak.

Bila jiwa agama telah tumbuh dengan subur dalam diri siswa, maka tugas pendidik selanjutnya adalah menjadikan nilai-nilai agama sebagai sikap beragama siswa. Sikap beragama merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya kepada agama.

Sikap keagamaan tersebut karena adanya konstitusi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur kognitif/psikomotorik. Jadi sikap keagamaan pada anak sangat berhubungan erat dengan gejala kejiwaan anak yang terdiri dari tiga aspek tersebut.

2. Macam-macam religiusitas perilaku siswa di sekolah

Dari sekian banyak nilai yang terkandung dalam sumber ajaran Islam, nilai yang pundamental adalah nilai tauhid. Ismail Raji al-Faruqi, "Memformalisasikan bahwa kerangka Islam berarti memuat teori-teori, metode, perinsip dan tujuan tunduk pada asumsi Islam yaitu tauhid.

Nilai-nilai tersebut memberikan arah dan tujuan dalam proses pendidikan dan memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan. Konsepsi tujuan pendidikan yang berdasarkan pada nilai tauhid menurut an-Nahlawi disebut ahdaf al-Rabbani, yaitu tujuan yang bersifat ketuhanan yang seharusnya menjadi dasar dalam kerangka berfikir, bertindak, dan pandangan hidup dalam sistem dan aktifitas pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, budaya religius sekolah merupakan cara berfikir dan cara berindak warga sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religiusitas (keberagamaan). Religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Allah Berfirman dalam al-Qur'an, 2 (al-Baqarah): 208:

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Muhaimin ada lima macam dimensi keberagamaan (religiusitas), yaitu:

a. Dimensi keyakinan yang berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui keberadaan doktrin tersebut.

b. Dimensi praktik agama yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting, yaitu ritual dan ketaatan.

c. Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang.

d. Dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi.

TESIS PERAN SOSIAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBINA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

2016-07-10T21:50:00.000-07:00

KODE : (T-0113) : TESIS PERAN SOSIAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBINA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Sosial Tokoh Agama/Pemimipin Agama

1. Pengertian Peran Sosial

Peran dalam sosiologi dibahas ketika mengkaji struktur sosial. dalam struktur sosial dikenal dua konsep penting yaitu status (status) dan peran (role). Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti penting bagi sistem sosial.Keduanya sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peranan.Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Pembedaan antara keduanya dilakukan untuk kepentingan ilmu. Karena memang antara keduanya sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan satu tergantung pada yang lain. begitu juga sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran.

Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, suatu peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban; sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat hak dan kewajiban tersebut.

Asal usul peran sosial, dipinjam dari dunia sandiwara (drama). Pada umumnya setiap peranan (role) diserahkan pada seorang pemain yang sesuai dengan sifat, watak dari tokoh yang dipentaskan. Seorang pelaku harus menirukan tingkah laku tokoh (yang mungkin historis, fiktif) yang hendak digambarkan secara konkret di hadapan penonton. Istilah "peranan" dalam sandiwara oleh para ahli sosiologi dialihkan ke "panggung masyarakat" sehingga disebut "peranan sosial". Perbedaan antara peranan sandiwara dengan peran sosial ialah bahwa pelaku-pelaku peran sosial tidak mementaskan tokoh khayal, tetapi tokoh yang nyata dan masih ada, yang tak lain "pemain itu sendiri".

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social position) merupakan unsur statis yang menunjukkan temapt individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Artinya, istilah peran menunjukkan masyarakat mempunyai lakon, bahkan masyarakat adalah lakon itu sendiri. Lakon dalam masyarakat itu disebut fungsi atau tugas masyarakat yang terdiri atas sejumlah pola kelakuan lahiriah dan batiniah yang diterima dan diikuti banyak orang. Sehingga peran dapat didefinisikan sebagai bagian dari fungsi sosial masyarakat yang dilaksanakan oleh orang atau kelompok tertentu, menurut pola kelakuan lahiriah dan batiniah yang telah ditentukan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.dalam hal ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b. Peranan adalah suatau konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran memiliki beberapa arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peranan tersebut terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. Nilai-nilai sosial tersebut, misalnya nilai ekonomis yang tercipta antara bankir dengan nasabah, nilai higienis antara dokter dengan pasiennya, nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya.

Mengenai pembahasan tentang macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, Marion J. Levy sebagaimana yang dikutip Soerjono33 bahwa ada beberapa hal-hal penting yaitu:

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu yang dianggap mampu melaksanakannya.

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaanya memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadi yang banyak.

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang. Bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Di dalam interaksi sosial kadangkala kurang disadari bahwa yang paling penting adalah melaksnakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan, sehingga terjadi hubungan-hubungan timapng yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mementingkan hak saja sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.

2. Jenis-Jenis Peran

Peran sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasi menurut bermacam-macam cara sesuai sudut pandang yang diambil. Disini akan di tampilkan sejumlah jenis-jenis peran sosial.

a. Peran yang diharapkan atau diperrjuangkan.

Masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya, lengkap, sesuai dengan peraturan. Peran ini antara lain peran hakim, peran pilot pesawat, dan sebagainya. Peran-peran ini merupakan peran yang "tidak dapat ditawar", harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

b. Peran yang disesuaikan

Dalam melaksanakannya harus lebih luwes dari pada peran yang diharapkan, bahkan kadang-kadang harus di sesuaikan. Peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh masyarakat. Suatu peran disesuaikan bukan karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-faktor di luar manusia, yaitu situasi dan kondisi yang selalu baru dan sering sulit di ramalkan sebelumnya.

c. Peran bawaan dan peran pilihan

Peran bawaan adalah peran yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peran sebagai anak, peran sebagai kakak, sebagai kakek atau nenek dan sebagainya. Kadang-kadang secara tidak langsung terdapat unsur pilihan untuk memperoleh peran bawaan, misalnya peranan bapak dan ibu. Pada saat seorang calon bapak dan calon ibu hendak memasuki hidup perkawinan, keduannya memiliki keputusan bebas. Setelah mereka mempunyai anak, secara otomatis mereka memiliki peranan bapak dan ibu.

d. Peranan kunci (key roles) dan peranan tambahan (suplementary roles)

Dari pengamatan kasar mengenai jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang lebih dari satu peranan, tidak hanya peranan bawaan, tetapi juga sejumlah peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri, serta peranan yang ditunjuk oleh pihak-pihak lain. Si B, misalnya, tidak saja memegang peranan bapak, mertua, menantu, tetapi juga guru SMA Negeri, ketua RW, ketua sejumlah Yayasan, anggota perkumpulan tenis, anggota partai, anggota koperasi simpan pinjam dan beberapa peranan lain. Diantara peranan-peranan itu ada satu peranan disebut peranan kunci, sedang peranan lainnya disebut peranan tambahan.

3. Kondisi Dinamis Peranan

Dalam masyarakat terdapat banyak individu dengan peranan yyang beraneka ragam. Kondisi tersebut membawa akibat dinamis bagi peran sosial yang berupa

a. Konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan.

Paling sedikit ada dua macam konflik peran: konflik antara berbagai peran dan konflik dalam satu peran tunggal.

(1) Satu atau lebih peran mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Contoh seorang istri yang bekerja menyadari bahwa tuntunan pekerjaannya bertentangan dengan tugas-tugas rumah.

(2) Di dalam peran tunggal bisa terdapat konflik yang inhern. Contoh seorang pendeta dalam ketentaraan yang berdoa demi perdamaian, harus mempertahankan semanagt prajurit agar siap

untuk membunuh.

Bentrokan peranan (role conflict) sering terjadi pada orang-orang yang memegang sejumlah peranan yang berbeda macamnya, kalau peranan-peranan itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati satu pola, seseorang harus melanggar pola lain.

b. Ketegangan peran. Ketegangan peran akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban-kewajiban yang harus diembannya dan tujuan peran itu sendiri. Contoh, seorang kepala desa harus menerapkan disiplin di kantor secara ketat kepada para pamong desa yang sebagian besar adalah kerabatnya sendiri.

c. Kegagalan peran. Kegagalan peran akan terjadi jika seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan yang saling bertentangan. Contoh, seseorang yang memiliki kecenderungan homoseksualitas dituntut untuk menikah oleh orang tuanya.

d. Kesenjangan peran. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak menjadi prioritas hidupnya sehingga merasa tertekan atau merasa tidak cocok menjalankan peran tersebut.

Dengan demikian, di dalam menjalankan peranan, seorang anggota masyarakat ada yang mengalami ada yang mengalami permasalahan sehubungan dengan kedudukan dan peranan sosial, di antaranya adalah konflik kedudukan (satus conflic), konflik peranan (role conflic), dan ada juga pemisahan antara peranan individu dan peranan yang seharusnya dijalankan. 4. Peran Pemimpin Agama/Tokoh Agama di Masyarakat

Dengan mengacu pada pengertian mengenai peran di atas, bahwa dapat dibedakan antara status sebagai seorang tokoh/pemimpin agama dengan peran sebagai tokoh agama. Dapat dikatakan bahwa status tokoh agama terdiri atas sekumpulan kewajiban tertentu seperti kewajiban mendidik umat, mengabdikan hidup untuk agama dan mengajarkan ilmu yang dimiliki. Selain sekumpulan kewajiban, dalam status sebagai tokoh agama, juga terdapat sekumpulan hak seperti mendapat penghormatan dari umat, memperoleh legitimasi sosial, memiliki pengikut dan menerima imbalan atas jasanya.

Adapun terkait dengan peran, maka peran seorang tokoh agama mengacu kepada bagaimana seseorang yang berstatus sebagai tokoh agama menjalankan hak dan kewajibannya tersebut, antara lain bagaimana mendidik umat, memberikan keteladanan dan melakukan bimbingan kepada umat. Dengan demikian peran merupakan implementasi dari kerangka yang melekat pada hak-haknya tersebut.

Membahas peranan para tokoh agama dalam pembangunan masyarakat memang sangat menarik, bukan saja lantaran para tokoh agama merupakan salah satu komponen itu sendiri, melainkan juga karena pada umumnya pembangunan diorientasikan pada upaya-upaya manusia yang bersifat utuh dan serasi antara aspek lahiriah dan aspek batiniah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan manusia yang terdiri atas unsur jasmaniah dan ruhaniah. Kedua unsur itu harus terisi dalam proses pembangunan. Kekosongan pada salah satu unsur, berarti hilangnya keseimbangan, dan hilangnya keseimbangan pada diri manusia sama artinya dengan tidak tercapainya keutuhan dalam pembangunan.

Peran serta aktif tokoh agama (yang dalam Islam seperti ulama, kiayi, ustadz dan sejenisnya) adalah sangat diharapakan, karena mereka adalah para pemimpin informal yang sering kali lebih disegani, lebih dipatuhi dan lebih dicintai daripada para pemimpin yang formal dalam masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat dunia pada umumnya.

Pentingnya keterlibatan para tokoh agama adalah dalam pembangunan aspek ruhaniah. Unsur ini mustahil dapat terisi tanpa keterlibatan para tokoh agama. Dengan demikian, keterlibatan para pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan tidak bersifat suplementer (pelengkap penderita), tetapi benar-benar menjadi salah satu komponen inti dalam seluruh proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, bahkan para pemimipin agama dapat berperan lebih luas, bukan hanya terbatas pada pembangunan ruhani masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai motivator, pembimbing, pemberi landasan moral, serta menjadi mediator dalam seluruh aspek kegiatan pembangunan.

a. Pemimpin agama sebagai motivator

Tokoh agama/pemimpin agama/elit agama yang termasuk di dalamnya guru agama merupakan wakil representatif dari masyarakat sehingga jabatan Guru yang dalam Islam juga disebut ustadz, ulama, cendikiawan muslim adalah merupakan elit agama. Konsep tentang elit ini oleh Pareto (Varma, 1987:202) diartikan sebagai sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Sedangkan Kaplan (1950) menguraikan elit sebagai orang yang memperoleh paling banyak dari apa yang seharusnya diperoleh, dan tiga hal yang berharga untuk sebagai guru sekaligus merupakan jabatan kemasyarakatan.48 Guru bertugas membina masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam kedudukan seperti ini, guru bukan hanya pengajar di kelas, tetapi juga diharapkan tampil aktif sebagai pendidik dan pembimbing di masyarakat yang harus memberikan keteladanan yang baik.

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS DALAM MENJALANKAN CSR BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

2016-07-09T21:46:00.000-07:00

(KODE : 0031-KOMUNIKASI) : SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS DALAM MENJALANKAN CSR BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

BAB II
KERANGKA TEORI

1. Strategi Komunikasi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana titik operasionalnya. (Effendy, 2004: 32). Sedangkan Sondang P. Siagian (1985: 21) berpendapat bahwa, strategi adalah cara-cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungannya yang pasti akan dihadapi.

Setiap strategi dalam bidang apa pun harus didukung oleh teori, demikian juga dalam strategi komunikasi. Teori merupakan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman yang telah diuji kebenarannya. Untuk strategi komunikasi, teori yang barangkali tepat untuk dijadikan sebagai "pisau analisis" adalah paradigma yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell. Untuk mantapnya strategi komunikasi, maka segala sesuatunya harus dipertautkan dengan komponen-komponen yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan, yaitu who says what in which channel to whom with what effect. Rumus ini tampaknya sederhana, tetapi jika dikaji lebih jauh, pertanyaan "efek apa yang diharapkan" secara implisit mengandung pertanyaan lain yang perlu dijawab dengan seksama, yaitu :

1. When ( Kapan dilaksanakannya)

2. How ( Bagaimana melaksanakannya)

3. Why ( Mengapa dilaksanakan demikian)

Tambahan pertanyaan tersebut dalam strategi komunikasi sangat penting, karena pendekatan (approach) terhadap efek yang diharapkan dari suatu kegiatan komunikasi (Ruslan, 2003 : 99).

Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin "communicatio" dan bersumber dari kata "communis" yang berarti "sama", dalam arti "sama makna". Menurut Carl I. Hovland (Siahaan, 2000: 3), komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan). Berdasarkan pernyataan tersebut komunikasi mengandung unsur psikologis yakni mempengaruhi tingkah laku individu/kelompok. Dengan adanya perubahan tingkah laku yang dikarenakan proses komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi tersebut mengandung unsur-unsur persuasif.

Menurut Joseph A. Devito (1997), komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan, atau pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna. Komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menyampaikan informasi sampai dipahaminya informasi oleh komunikan. Komunikasi adalah suatu proses, suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu.

Tujuan komunikasi dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kampanye dan propaganda. Untuk itu diperlukan strategi yang pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktek operasionalnya. Dari definisi tersebut terdapat kesepakatan bahwa strategi komunikasi memberikan fokus terhadap usaha komunikasi yang dilakukan karena dengan perencanaan dan manajemen membantu melihat hasil dan melihat jauh ke depan. (Ruslan, 2005: 36)

Kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan merupakan komponen yang jelas terlihat siapa pun karena komunikasi memang ditujukan untuk masyarakat. Misalnya komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan promosi atau iklan di media massa adalah sesuatu yang terlihat. Komunikasi berfungsi sebagai katalisator untuk mempresentasikan dan mendukung strategi tindakan. Dalam situasi tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk mencapai sasaran yang jauh atau banyak jumlahnya. Untuk itu dibutuhkan strategi komunikasi agar pesan/informasi yang dimaksudkan atau ditujukan untuk merubah sikap, pendapat atau tingkah laku, seseorang atau sejumlah orang dapat mengahasilkan efek tertentu sesuai dengan yang diharapkan. (Morrisan, 2006: 191)

Strategi komunikasi merupakan paduan perancanaan komunikasi (Communication Planning) dengan menejemen komunikasi (Communication Management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana oprasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, 2004: 32).

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi adalah suatu cara atau taktik rencana dasar yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa sasaran dengan memiliki sebuah paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (management communication) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan sentral dari strategi komunikasi itu, menurut R.Wayne Pace, Brent D. Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya, Techniques for Effective Communication, menyatakan bahwa tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri dari atas tiga tujuan utama, yaitu: Pertama, to secure understanding, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Kedua, andaikata ia sudah dapat mengerti dan menerima, maka penerimanya itu harus dibina (to establish acceptance). Ketiga, pada akhirnya kegiatan dimotivasikan (to motive action). (Effendy, 2004: 32).

Dalam strategi komunikasi mengenai isi pesan tentu sangat menentukan efektivitas komunikasi. Wilbur Schramm (Rusdianto, 2010: 15) mengatakan bahwa agar komunikasi yang dilancarkan dapat lebih efektif, maka pesan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran dimaksud.

2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat dimengerti.

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.

4. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi, yang layak bagi situasi kelompok di mana sasaran berada pada saat ia gerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.

Gejala-gejala psikis komunikan sangat perlu diketahui oleh seorang komunikator. Gejala-gejala psikis tersebut biasanya dapat dipahami bila diketahui pula lingkungan pergaulan komunikan yang dalam hal ini biasanya disebut situasi sosial.

Jika kita sudah tahu sifat-sifat komunikan, dan mengetahui pula efek seperti apa yang kita kehendaki dari mereka, memilih cara mana yang kita ambil untuk berkomunikasi sangatlah penting, karena ini ada kaitannya dengan media yang harus kita gunakan. Cara bagaimana kita berkomunikasi (how to communicate), kita bisa mengambil salah satu dari dua tatanan berikut ini:

a. Komunikasi Tatap Muka (Face To Face Communication)

Komunikasi tatap muka dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan tingkah laku (behaviour change) dari komunikan. Mengapa demikian, karena kita sewaktu berkomunikasi memerlukan umpan balik langsung (immediate feedback). Dengan saling melihat, kita sebagai komunikator bisa mengetahui pada saat kita berkomunikasi apakah komunikan memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita komunikasikan. Jika umpan baliknya positif, kita akan mempertahankan cara komunikasi yang kita pergunakan dan memeliharanya supaya umpan balik tetap menyenangkan kita. Bila sebaliknya, kita akan mengubah teknik komunikasi kita sehingga komunikasi kita berhasil.

b. Komunikasi Bermedia (Mediated Communication)

Komunikasi bermedia (public media and mass media) pada umumnya banyak digunakan untuk komunikasi informative, karena tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku. Lebih-lebih media massa. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa kurang sekali keampuhannya dalam mengubah tingkah laku komunikan. Walaupun demikian, tetap ada untung ruginya. Kelemahan komunikasi bermedia ialah tidak persuasive, sebaliknya kekuatannya dapat mencapai komunikan dalam jumlah yang besar. Komunikasi tatap muka kekuatannya ialah dalam hal mengubah tingkah laku komunikan, tetapi kelemahannya ialah bahwa komunikan yang dapat diubah tingkah lakunya itu relatif hanya sedikit saja, sejauh bisa berdialog dengannya. (Effendy, 2004: 301-303)

Bagaimanapun juga setiap komunikasi yang dilakukan senantiasa menambah efek yang positif atau efektivitas komunikasi. Komunikasi yang tidak menginginkan efektivitas, sesungguhnya adalah komunikasi yang tidak bertujuan. Efek dalam komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima (komunikan atau khalayak), sebagai akibat pesan yang diterima baik

SKRIPSI HUBUNGAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI DENGAN PENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN

2016-07-09T21:43:00.000-07:00

(KODE : 0030-KOMUNIKASI) : SKRIPSI HUBUNGAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI DENGAN PENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Dasar

1. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris Communication berasal dari kata latin Communcatio dan bersumber dari kata Communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya sama maknanya. (Effendy;1993 : 9).

Pengertian komunikasi menurut maknanya adalah Proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. (Effendy;1989 : 5).

Komunikasi menurut Hovland yang dikutip Mulyana adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan). (Mulyana;2005 : 62).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara dua orang yang terlibat dalam proses menyampaikan rangsangan untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku dan ada kesamaan makna dan bahasa agar kedua pihak tersebut bisa jauh lebih memahami lawan bicaranya dengan baik dan benar.

Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan secara efektif para pengamat komunikasi sering kali menilik formula yang dikemukakan oleh Lasswell. Yang mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagai berikut :

- Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect

(Siapa Berkata apa Melalui saluran apa Kepada siapa Dengan efek apa)
(Effendy;1999 : 10)

Formula Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu :

1) Komunikator (Communicator)

2) Pesan (Message)

3) Media (Channel)

4) Komunikan (Receiver)

5) Efek (Impact)

Jadi berdasarkan formula Lasswell di atas, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Model komunikasi gabungan yang dilakukan oleh Lasswell dan Shannon & Weaver saling berkaitan antara satu dengan yang lain, diantaranya yaitu : (Effendy;1998 : 11)

a. Pengirim atau penerima {Sender / receiver)

Yang dimaksud pengirim atau penerima adalah pengirim pesan atau penerima pesan karena adanya umpan balik

b. Pesan (Message)

Pesan dapat berupa tulisan, ucapan, bahasa non verbal, bentuk grafik atau visual.

c. Gangguan (Noise)

Semua hal yang dapat mengganggu sebuah pesan, termasuk suara, kurang knsentrasi, penafsiran yang berbeda dari sebuah pesan, pengucapan atau lafal yang tidak jelas, tingkah laku non verbal, persepsi yang salah dari sebuah situasi dan lain sebagainya.

d. Umpan balik (Feedback)

Suatu respon atau tanggapan dari sebuah situasi yang dapat dimengerti, misalnya tepukan tangan, tertawa, kata tidak setuju, berkata "ya" atau "tidak". Namun bisa juga respon secara fisik lewat muka yang menggambarkan keheranan, senyuman dan lain-lain. Bila secara tertulis bisa digambarkan berupa makna yang disampaikan dari surat balasan dan pada dunia televisi, bisa berupa rating dari masyarakat terhadaptanggapan suatu acara. Intinya dengan adanya respon, komunikasi dapat berjalan dua arah. e. Saluran (Channel)

Dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Bisa secara langsung, dengan tatap muka, tetapi bisa dengan media seperti handphone, internet, dan Iain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan gabungan formula Lasswell dan Shannon & Weaver dapat mengetahui sender atau receiver adalah pengirim dan penerima pesan karena adanya umpan balik. Pesan dapat berupa tulisan, ucapan, bahasa non verbal, bentuk grafik ataupun visual. Noise adalah semua hal yang dapat mengganggu sebuah pesan baik itu pengirim ataupun penerima pesan. Feedback adalah suatu respon atau tanggapan dari sebuah situasi yang dapat dimengerti sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Channel dapat diartikan dengan cara-cara apa pesan dapat diberitahukan dalam hal ini saluran apa yang digunakan (media).

2. Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi

Komunikasi antar pribadi sebagai suatu bentuk perilaku, dapat berubah dari sangat efektif ke sangat tidak efektif. Pada suatu saat komunikasi bisa lebih buruk dan pada saat lain bisa lebih baik. Namun perlu diingat bahwa setiap tindakan komunikasi adalah berbeda dan mempunyai keunikan-keunikan sendiri, sehingga prinsip-prinsip yang ada harus diterapkan secara fleksibel.

Dalam komunikasi antar pribadi terdapat karakteristik-karakteristik efektivitasnya. Karakteristik-karakteristik efektivitas komunikasi antar pribadi oleh Yoseph De Vito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book yang dikutip oleh Djuarsa Sendjaja dan dapat dilihat dari Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi dari Perspektif Humanistik. Terdapat beberapa sifat yang tercakup dalam perspektif humanistikyaitu : (Sendjaja;1994:123)

a) Keterbukaan

Terdapat 2 aspek dalam keterbukaan, aspek pertama yaitu bahwa kita harus terbuka pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita, tidak berarti semua hal kita sampaikan tetapi yang terpenting ada kemauan untuk membuka diri pada masalah-masalah umum. Lalu aspek kedua adalah menunjuk pada kemauan kita untuk memberikan tanggapan terhadap orang lain dengan jujur dan terus terang tentang segala sesuatu yang dikatakan. Demikian pula sebaliknya, kita ingin orang lain memberi tanggapan secara jujur dan terbuka tentang segala sesuatu yang kita katakan. Keterbukaan diperlihatkan dengan cara memberi tanggapan secara spontan dan tanpa dalih terhadap komunikasi dan umpan balik orang lain.

b) Empati

Empati adalah kemampuan seseorang uuntuk menempatkan dirinya pada peranan atau posisi orang lain. Artinya bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain.

c) Perilaku Suportif

Komunikasi antar pribadi akan efektif bila dalam diri seseorang ada perilaku suportif, artinya seseorang dalam menghadapi suatu masalah tidak bersikap bertahan (defensif). Ada 3 perilaku yang menimbulkan perilaku suportif, yaitu :

- Deskriptif

Suasana deskriptif menimbulkan sikap suportif disbanding suasana yang evaluatif, artinya orang yang memiliki sifat ini lebih banyak meminta informasi atau deskripsi tentang suatu hal.

-Spontanitas

Orang yang spontan dalam berkomunikasi adalah orang

yang terbuka dan terus terang tentang apa yang

dipikirkannya.

- Provisionalisme

Seseorang yang memiliki sifat ini adalah orang yang memiliki sikap berpikir terbuka, ada kemauan untuk mendengar pandangan yang berbeda dan bersedia menerima pendapat orang lain bila memang pendapatnya keliru.

d) Perilaku positif

Sikap positif dalam komunikasi antar pribadi menunjuk pada 2 aspek. Aspek pertama komunikasi antar pribadi akan berkembang bila ada pandangan positif terhadap diri sendiri. Aspek kedua mempunyai perasaan positif terhadap orang lain dan berbagai situasi komunikasi.

e) Kesamaan

Kesamaan dalam komunikasi antar pribadi mencakup 2 hal. , kesamaan bidang pengalaman di antara para pelaku komunikasi. Artinya komunikasi antar pribadi umumnya akan lebih efektif bila para pelakunya mempunyai nilai, sikap, perilaku dan pengalaman yang sama. Kedua, kesamaan dalam percakapan diantara para pelaku komunikasi. Hal ini memberi pengertian bahwa dalam komunikasi antar pribadi harus ada kesamaan dalam hal mengirim dan menerima pesan.

Dalam konteks penelitian ini, lebih difokuskan pada perspektif humanistik. Dikarenakan lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti serta lebih umum di masyarakat.

3. Definisi Public Relations (PR)

Menurut Frank Jefkins Public Relations adalah semua bentuk komunikasi yang terancang baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.(Jefkins;2002:10).

Menurut S.K Bonar public relations adalah usaha untuk mengembangkan hubungan yang baik, akrab, pantas dan oleh karena itu menguntungkan kedua pihak seperti antar suatu perusahaan, industri, organisasi dengan masyarakat. (1991 : 5)

Definisi Public Relations menurut F. Rachmadi adalah suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh good will, kepercayaan, sebagai pengertian dasar citra yang baik dari publik atau masyarakat. (Rachmadi; 1994 : 20).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, public relations adalah semua bentuk komunikasi dan usaha yang terancang baik untuk mengembangkan hubungan yang akrab antar kedua belah pihak demi memperoleh good will dan kepercayaan masyarakat yang baik.

Menurut Rusady Ruslan dalam bukunya Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, Public Relations memiliki 2 ruang lingkup, yaitu : (Ruslan;2005 : 23)

1. Publik Internal (membina hubungan ke dalam) Yang dimaksud dengan public internal adalah public yang menjadi bagian dari unit / badan / perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang PR harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negative di dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dijalankan.

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA IKLIM KOMUNIKASI DAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN

2016-07-08T21:41:00.000-07:00

(KODE : 0029-KOMUNIKASI) : SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA IKLIM KOMUNIKASI DAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan mengenai iklim organisasi dan iklim komunikasi berkaitan dengan keadaan atau situasi yang terbentuk dalam organisasi. Pemahaman yang baik terhadap iklim organisasi dan iklim komunikasi dalam suatu organisasi secara tidak langsung memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkah laku, motivasi, dan kinerja kerja anggotanya, oleh karena itu keduanya perlu mendapat perhatian khusus dari ketua atau pimimpin organisasi.

Pendefinisian dan penelitian mengenai iklim organisasi, iklim komunikasi, dan motivasi telah dikaji serta dirumuskan oleh beberapa ahli. Hasil penelitian dari para ahli yang kemudian menjadi landasan dan pembelajaran bagi praktisi-praktisi organisasi khususya perusahaan dalam proses kerja organisasi. Berikut adalah uraian pembahasan mengenai iklim organisasi, iklim komunikasi dan motivasi.

A. Iklim Organisasi

1. Pengertian Iklim Organisasi

Istilah iklim organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an dengan istilah iklim psikologi (psychological climate). Kemudian berkembang istilah iklim organisasi oleh R. Tagiuri dan G. Litwin. Pendefinisian mengenai iklim organisasi turut dirumuskan oleh beberapa ahli, diantaranya dalam buku berjudul komunikasi organisasi (2009:82) oleh Arni Muhammad :

“Tagiuri (1968) iklim organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. Sementara Payne dan Pugh (1976) mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu konsep yang mereflesikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku dan perasaan anggota terhadap suatu system sosial."

Keduanya memandang iklim komunikasi sebagai keadaan yang terbentuk dari hasil interaksi antara anggota organisasi dengan sub-sub sistem yang ada didalam organisasi, seperti : nilai, norma, keadaan serta sistem yang berlaku dalam organisasi. Interaksi antara anggota organisasi dan sub-sub system tersebut yang kemudian mempengaruhi tingkah laku anggota dalam sebuah organisasi.

2. Dimensi Iklim Organisasi

Seperti halnya organisasi, iklim organisasi juga tersusun oleh dimensi-dimensi, menurut Litwin dan Stringers (1968) dimensi iklim organisasi tersusun oleh : rasa tanggung jawab, standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan, ganjaran atau reward, rasa persaudaraan serta semangat tim.

Sementara menurut Wirawan dalam buku berjudul Budaya dan Iklim Organisasi (2007:128), iklim organisasi tersusun oleh dimensi dan indikator iklim organisasi yang terdiri dari :

a. Keadaan lingkungan fisik yang berkaitan dengan persepsi anggota organisasi mengenai tempat, proses, serta peralatan kerja mereka. Indikator untuk mengukur dimensi lingkungan fisik, terdiri dari : tempat kerja, mebel, alat produksi dan sebagainya.

b. Keadaan lingkungan sosial yakni interaksi antar anggota organisasi dalam hubungan formal maupun informal. Indikator pengukurnya adalah hubungan antar anggota, sistem komunikasi dan kepemimpinan, kepercayaan, kebersamaan dan penghargaan.

c. Pelaksanaan sistem manajemen yang berlaku di dalam sebuah organisasi. Indikatornya terdiri dari : visi, misi,struktur, sistem, standar, prosedur kerja dan strategi organisasi. Serta pengembangan karier dan manajemen konflik.

d. Produk yang dihasilkan organisasi turut mempengaruhi iklim yang terbentuk dalam organisasi. Indikatornya adalah proses produksi, jenis barang, prosedur layanan konsumen, jenis jasa, dan prosedur penyajiannya.

e. Konsumen yang dilayani berkaitan dengan subjek yang menjadi tujuan dari produksi barang organisasi. Indikator pengukurnya adalah jenis, dan perilaku konsumen, sistem layanan serta hubungan antar anggota organisasi dengan konsumen.

f. Kondisi fisik dan kejiwaan anggota organisasi turut mempengaruhi iklim yang terbentuk dalam organisasi. Indikatornya terdiri dari : kesehatan, komitmen, moral, kebersamaan, etos dan semangat bekerja.

g. Budaya organisasi yakni segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan bagian dari organisasi. Idikator untuk mengukurnya terdiri dari : pelaksanaan nilai-nilai, norma, kepercayaan dan filsafat, pelaksanaan kode etik, seremoni, serta sejarah organisasi.

3. Penelitian Iklim Organisasi

Wirawan dalam buku berjudul Budaya dan Iklim Organisasi (2007:187) memaparkan hasil penelitian Mark. A. Shadur, Riene Kienzle dan John J. Rodweel (1999) dalam artikel berjudul “ The Relationship between Organizational Climate and Employee Perception of Involvement The importance of Support”. Penelitian mereka bertujuan untuk mengukur hubungan antara iklim organisasi dan persepsi karyawan mengenai keterlibatan kerjanya.

Mark. A. Shadur, Riene Kienzle, dan John J. Rodweel mendefinisikan iklim organisasi sebagai variabel bebas yang terdiri dari birokrasi, inovasi dan dukungan. Sementara keterlibatan kerja didefinisikan sebagai variabel terikat yang tersusun oleh tiga dimensi yakni : komunikasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan tim kerja. Berikut adalah hasil temuan dalam penelitian Mark. A. Shadur, Riene Kienzle, dan John J. Rodweel :

“Penelitian ini menunjukkan perlunya para manajer untuk memahami pengaruh iklim organisasi terhadap keterlibatan kerjanya. Walaupun para manajer sering mengakses iklim organisasi dengan mengukur perasaan umum terhadap organisasi, hanyalah iklim organisasi suportif yang merupakan prediktor konstan terhadap tiga variabel yang diteliti : partisipasi dalam pengambilan keputusan, tim kerja, dan komunikasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jika iklim organisasi dipecah menjadi berbagai subkomponen, maka dapat dipakai untuk menentukan efektivitas dan proses sistem manajemen seperti program keterlibatan karyawan dalam organisasi. Iklim organisasi harus dianggap sebagai indikator kompleks dari persepsi organisasi yang dapat dipergunakan untuk mengelola organisasi dan sistem keterlibatan karyawannya."

Hasil penelitian mengenai iklim organisasi mendukung kesimpulan bahwa iklim organisasi yang positif mampu meningkatkan produktifitas organisasi. Iklim organisasi yang positif tidak hanya memberikan keuntungan bagi organisasi, namun hal tersebut juga mendatangkan manfaat untuk anggota-anggota dalam organisasi.

B. Iklim Komunikasi

1. Pengertian Iklim Komunikasi

Proses komunikasi bersifat lebih terbuka, santai, ramah-tamah dengan anggota lainnya menghasilkan iklim komunikasi yang positif. Iklim komunikasi yang positif berpengaruh terhadap keadaan anggota organisasi dalam berkomunikasi. Sebaliknya, iklim negatif yang terbentuk menjadikan anggota tidak berani berkomunikasi secara terbuka.

Pace dan Faules dalam buku komunikasi organisasi (2010:147) mendefinisikan iklim komunikasi sebagai gabungan dari persepsi-persepsi, suatu evaluasi makro, mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respons pegawai terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik antarpersona, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut.

Iklim komunikasi berbeda dengan iklim organisasi dalam arti iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi. Sementara iklim organisasi dapat disimpulkan sebagai kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif terus berlangsung yang dialami oleh anggota organisasi serta turut mempengaruhi perilaku mereka.

2. Dimensi Iklim Komunikasi

Arni Muhammad dalam buku berjudul komunikasi organisasi (2009:86) Redding (Goldhaber, 1986) mengemukakan lima dimensi penting dari iklim komunikasi yang terdiri dari :

1. “supportiveness” atau bawahan mengamati bahwa hubungan komunikasi mereka dengan atasan membantu mereka membangun dan menjaga perasaan diri berharga dan penting.

2. Partisipasi membuat keputusan

3. Kepercayaan, dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia

4. Keterbukaan dan keterusterangan.

5. Tujuan kinerja yang tinggi, pada tingkat mana tujuan kinerja dikomunikasikan dengan jelas kepada anggota organisasi.

Arni Muhammad dalam buku berjudul komunikasi organisasi (2009:86) menguraikan pokok persoalan utama dari iklim komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Persepsi mengenai sumber komunikasi dan hubungannya dalam organisasi. Persoalan ini berkaitan dengan kepuasan, keterbukaan, kepercayaan anggota organisasi dengan atasan, teman bekerja dan bawahan sebagai sumber informasi. Serta seberapa penting sumber-sumber tersebut.

2. Persepsi mengenai tersedianya informasi bagi anggota organisasi. Hal ini berkaitan dengan manfaat, ketepatan penerimaan, serta jumlah informasi yang diterima cocok atau tepat dengan topic-topik yang penting dari sumber informasi

3. Persepsi mengenai organisasi yang membahas mengenai banyaknya anggota yang terlibat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi anggota organisasi, Apakah tujuan dan objektif dipahami ? Apakah orang diberi sokongan dan dihargai ? Apakah sistem terbuka terhadap input dari anggotanya.

Pokok persoalan mengenai iklim komunikasi yang diuraikan Arni Muhammad menekankan pada persepsi terhadap proses komunikasi yakni sumber komunikasi yang bersifat terbuka, dipercaya dan memberikan kepuasan dalam penyampaian informasi. Persepsi terhadap tersedianya informasi serta persepsi terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam organisasi.

SKRIPSI IKLAN BLACKBERRY DAN MINAT BELI

2016-07-08T21:30:00.000-07:00

(KODE : 0028-KOMUNIKASI): SKRIPSI IKLAN BLACKBERRY DAN MINAT BELI

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Komunikasi dan Komunikasi Massa

1. Pengertian Komunikasi

Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication dan perkataan ini bersumber pada kata communis. Communis berarti sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu peernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial (Effendy, 1992 : 3-5).

Widjaja (2000 : 15) menyimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila timbul saling pengertian, yaitu jika sipengirim dan sipenerima informasi dapat memahaminya. Dari pengertian komunikasi yang dikemukakan para ahli, dapat dilihat komponen atau unsur yang dicakup dan merupakan persyaratan terjadinya komunikasi, yaitu : komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.

Unsur komunikasi itu dapat dilihat melalui paradigma Laswell, yaitu : Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect (Effendi, 1999 : 10). Dari paradigma Laswell tersebut, diperoleh lima komponen atau unsur komunikasi, yaitu :

1. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan pada seseorang atau sejumlah orang, atau sering juga disebut dengan sumber.

2. Pesan adalah pernyataan yang didukung oleh lambang.

3. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator, sering juga disebut dengan penerima {receiver).

4. Media adalah sarana atau saluran yang mengandung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.

5. Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan.

Ilmu komunikasi sendiri dalam aplikasinya akan mampu mencegah dan menghilangkan konflik karena semakin banyak manusia yang dicakup, cenderung akan semakin banyak masalah yang timbul. Berkenaan dengan itu, Effendy (1994 : 28) mendefenisikan juga hakekat komunikasi yaitu pernyataan benar antarmanusia, yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.

2. Pengertian Komunikasi Massa

Istilah komunikasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu common, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi shared by all alike. Itulah sebabnya, komunikasi pada prinsipnya harus dua arah dalam rangka pertukaran pikiran (ide) dan informasi menuju pada terbentuknya pengertian bersama.

Sedangkan komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan massa (auidiens atau khayalak sasaran). Massa di sini dimaksudkan sebagai para penerima pesan (komunikan) yang memiliki status sosial dan ekonomi yang heterogen satu sama lainnya. Pada umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan feedback (umpan balik) yang langsung, tetapi tertunda dalam waktu yang relatif (Kuswandi, 1996 : 16).

Beberapa karakteristik yang pernah ditulis para pakar komunikasi untuk mendefenisikan gejala komunikasi massa adalah sebagai berikut :

1. Komunikator adalah suatu organisasi media yang mempunyai institusi sosial yang jelas.

2. Message (pesan) diproduksi secara besar-besaran (dalam jumlah besar) dan disebarkan kepada audiens dalam jumlah yang besar pula.

3. Komunikan pada umumnya adalah publik yang bersifat anonim (tidak saling mengenal).

4. Komunikan bisa mengelompok pada suatu tempat atau karena suasana tertentu, tetapi juga terpencar meliputi wilayah yang luas.

5. Feedback (umpan balik) umumnya bersifat tidak langsung atau tertunda karena kontak langsung antara komunikator dan komunikan terhalang oleh medium. Umpan balik langsung hanya untuk pesan dan medium.

6. Tingkat kerangka referensi {frame of reference) antara pengirim {sender) dan penerima {receiver).

7. Menimbulkan efek yang besar.

8. Media massa dapat membantu membentuk struktur sosial yang baru secara cepat dan harmonis dengan :

a. Menjadikan dirinya alat pengikat ataupun perantara dalam perubahan yang semakin renggang ikatannya.

b. Menyadarkan masyarakat luas akan perubahan struktur yang diperlukan oleh masyarakat tradisional agar ia mampu bertahan.

Me Quail (1994 : 33) menjabarkan ciri-ciri utama komunikasi massa sebagai berikut:

1. Sumber komunikasi massa merupakan suatu organisasi formal dan sang pengirimnya seringkali komunikator personal.

2. Pesannya tidak unik dan beraneka ragam serta dapat diperkirakan. Pesan tersebut diproses, distandarisasi, dan selalu diperbanyak. Pesan juga merupakan suatu produk dan komoditi yang mempunyai nilai tukar, serta acuan simbol yang mengandung nilai kegunaan.

3. Hubungan antara pengirim dan penerima bersifat dua arah dan jarang sekali bersifat interaktif Hubungan tersebut bersifat interpersonal bahkan mungkin bersifat nonmoral dan kalkulatif Artinya, pengirim biasanya tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi pada setiap individu.

B. Periklanan

1. Pengertian Iklan

Secara etimologi, iklan berasal dari bahasa Latin, yaitu ad-vere yang berarti mengoperkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Sedangkan advertensi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu advertising (Liliweri, 1997 : 17). Iklan merupakan bagian dari reklame yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu re-clamare yang berarti meneriakkan berulang-ulang. Meneriakkan berulang-ulang di pinggir jalan, lorong ataupun yang sejenisnya sudah merupakan bersifat iklan. Bedanya hanyalah, bahwa iklan pada umumnya menggunakan media sehingga reklame dagangan dapat tersebar luas dan tidak perlu bersusah payah membawa barang atau jasa yang hendak dijual.

Kehadiran iklan tidak hanya diperlukan oleh perusahaan semata-mata, tetapi juga oleh masyarakat luas. Artinya dengan adanya iklan maka masyarakat jadi tahu akan kelebihan dan keuntungan yang akan diperoleh daripada barang atau jasa yang dianjurkan tersebut. Kemudian dengan adanya iklan pula, masyarakat jadi mudah mencari dimana tempat untuk mendapatkan barang atau jasa, sesuai dengan yang diinginkannya.

Selain itu, masyarakat adalah sekumpulan dari berbagai macam individu yang selalu disibukkan dengan kehidupan sehari-harinya. Sehingga tidak jarang lupa atau memang sengaja melupakan hal-hal yang kurang berkenaan dengan dirinya. Pokok umpamanya, sebagai salah satu kebutuhan tambahan dalam hidup manusia. Oleh karena itu, memberitahukan, menggerakkan, meyakinkan, dan menggiatkan masyarakat adalah sangat penting terutama bagi perusahaan di dalam upaya meraih peminat dari pada barang atau jasa yang telah dihasilkan.

Mengenai pengertian iklan sendiri, banyak para ahli yang telah menyumbangkan pemikiran, seperti C.H. Sandage dalam bukunya Advertising Theory and Practice yang mengatakan, bahwa iklan adalah :

"The dissemination of information, concerning idea, service or product to compelaction in accordance with the intent of the advertiser" (Iklan adalah penyebaran informasi beripa ide, pelayanan atau produk untuk menimbulkan kegiatan sesuai dengan yang diinginkan oleh si pemasang iklan) (H.R. DananDjaja, 1985 : 110).

Secara sederhana, Rhenald Kasali mendefenisikan iklan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media (Kasali, 1992 : 9).

American Marketing Association (AMA) mendefenisikan iklan sebagai berikut : "Any paid from of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or services by an identified sponsor" (Kasali 1992 : 10).

Sementara kode Etik Periklanan Indonesia menguraikan sebagai berikut : "Iklan adalah publikasi atau penyiaran yang berupa reklame, pemberitahuan atau pernyataan yang bersifat bukan berita (news) dengan menyewa suatu ruangan yang khusus disediakan untuk itu, dengan maksud memperkenalkan atau memberitahukan sesuatu melalui mass media" (H.R. DananDjaja, 1985 : 110).

Iklan adalah publikasi yang dapat berupa reklame, pemberitahuan atau pernyataan yang bukan bersifat berita dan disampaikan dengan menyewa satu ruang khusus yang ada pada suatu mass media. Dalam pengertian lain, dengan iklan sesuatu perusahaan membangun kesadaran masyarakat untuk memiliki barang yang dibutuhkannya

SKRIPSI STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAL AM MEMBANGUN CITRA PERUSAHAANNYA DI KALANGAN MASYARAKAT

2016-06-17T19:05:00.000-07:00

(KODE : 0027-KOMUNIKASI) : SKRIPSI STRATEGI PUBLIC RELATIONS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MEMBANGUN CITRA PERUSAHAANNYA DI KALANGAN MASYARAKAT

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang komunikasi
2.1.1 Definisi Komunikasi
Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti "membuat sama" (to make common). Istilah pertama (communis) adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama.
Definisi komunikasi menurut Harold Lasswell cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut (Who Says What In Which Channel To Whom With Effect? atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?).
Berdasarkan definisi Lasswell dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu :
1. Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau originator.
Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi.
2. Pesan (massage)
Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima.
3. Saluran atau media
Saluran atau media yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.
4. Penerima (receiver), sering disebut juga sasaran tujuan (destination), komunikate (communicate), penyandi-balik (interpreter) Penerima yakni orang yang menerima pesan dari sumber.
5. (effect)
Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. (Mulyana, 2001: 62)
Sedangkan Menurut Hovland, dikutip oleh Onong Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai berikut:
"The process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicates). (proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang bahasa) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan))." (Effendy, 2002:49).
Definisi diatas memberikan gambaran bahwa ketika ingin mengubah perilaku seseorang yakni dengan melakukan komunikasi dengan cara memberikan rangsangan berupa suatu lambang bahasa yang dipahami oleh komunikan dan komunikator. Perubahan yang diinginkan tidak hanya bersifat perubahan perilaku tapi juga perubahan cara berpikir (mindset) orang yang dituju. Reaksi perubahan itu pun bermacam-macam, ada yang langsung atau bahkan ada yang mengalami proses penundaan sampai orang yang dituju benar-benar memahami maksud dari aksi komunikasinya.
Komunikasi merupakan proses seorang komunikator menyampaikan sesuatu, apakah itu pesan, kesan, atau informasi kepada orang lain sebagai komunikan, bukan hanya sekedar memberitahu, tapi juga mempengaruhinya untuk melakukan tindakan tertentu, yakni mengubah perilaku orang lain dengan menggunakan suatu media dalam penyampaiannya Menurut Gordon I. Zimmerman et al. dalam buku suatu pengantar ilmu komunikasi bahwa tujuan komunikasi dibagi menjadi dua kategori yaitu kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita dan kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Dari definisi diatas dapat dijabarkan bahwa tujuan komunikasi adalah utuk kebutuhan kita dan memupuk hubungan dengan orang lain.
Sedangkan fungsi komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy mengemukakan bahwa fungsi komunikasi adalah :
1. Menginformasikan (to inform)
Adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide (pikiran dan tingkah laku orang lain), serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain.
2. Mendidik (to educated)
Adalah komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan.
3. Menghibur (to entertain)
Adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi. Pendidikan dan mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.
4. Mempengaruhi (to influence)
"Adalah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jika pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan." (Effendy, 1997:36)
Dilihat dari fungsi dan keberadaannya di masyarakat komunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan, karena komunikasi akan selalu berada dalam kehidupan manusia sehari-hari.

2.1.2 Proses Komunikasi
Sebuah komunikasi tidak terlepas dari sebuah proses. Oleh karena itu menurut Onong Uchjana, proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan Iain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap yakni secara primer dan sekunder:
1. Proses komunikasi secara primer
Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, ikal, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Pikiran dan atau perasaan seseorang baru akan diketahui oleh dan akan ada dampaknya kepada orang lain apabila ditransmisikan dengan menggunakan media primer tersebut, yakni lambang-lambang.
Media primer atau lambang yang paling banyak dalam komunikasi adalah bahasa, jelas karena hanya bahasa lah yang mampu atau menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain.
2. Proses komunikasi secara sekunder
"Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada oranglain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi. Pentingnya peranana media yakni media sekunder dalam proses komunikasi, disebabkan oleh efisiennya dalam mencapai komunikan". (Effendy, 2003:11-17)

2.1.3 Komponen Komunikasi
Proses komunikasi melibatkan komponen dasar komunikasi ada lima yaitu :
1. Pengirim pesan
Adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Pesan atau informasi yang akan dikirim berasal dari otak si pengirim pesan.
2. Pesan
Adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Pesan ini dapat berupa verbal maupun non verbal.
3. Saluran
Adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si penerima. Channel yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat kita lihat dan dengar.
4. Penerima pesan
Adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya.
5. Balikan
Adalah respon terhadap pesan yang diterima yang dikirimkan kepada si pengirim pesan. Dengan diberikannya reaksi ini kepada si pengirim, pengirim akan dapat mengetahui apakah pesan yang dikirimkan tersebut diinterpretasikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim.

2.2 Tinjauan Umum Pubic Relations
2.2.1 Pengertian Pubic Relations
Pubic Relations merupakan suatu disiplin ilmu komunikasi, yang salah satunya mempelajari bagaimana membina hubungan saling pengertian antara pihak perusahaan dengan publiknya. Adapun pengertian Pubic Relations tersebut menurut The Institute Of public Relations adalah sebagai berikut:
"Bahwa Pubic Relations adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan dilakukan terus menerus untuk mendapatkan dan saling menjalin saling pengertian antara satu organisasi dengan publiknya". (Thomas, 1989:2)

SKRIPSI STRATEGI HUMAS DAN CITRA PERUSAHAAN

2016-06-17T19:00:00.000-07:00

(KODE : 0026-KOMUNIKASI) : SKRIPSI STRATEGI HUMAS DAN CITRA PERUSAHAAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Strategi

Harold Koontz menjelaskan kata "strategi" berasal dari Bahasa Yunani "strategos" memiliki makna cara yang berbeda untuk digunakan. Selanjutnya Harold Koontz menjelaskan strategi adalah menganalisa situasi yang terjadi pada saat sekarang ini untuk menetapkan sasaran.

Dan dalam studi manajemen strategi adalah salah satu bentuk proses perencanaan strategis "Strategic Planning Proccess" terdiri dari:

1. Input

Merupakan masukan dari berbagai organisasi.

2. Profil Perusahaan

Manajer puncak menentukan tujuan dasar dari perusahaan dan kejelasan orientasi geografis perusahaan, seperti apakah harus beroperasi di wilayah tertentu. Selain itu manajer menilai situasi kompetitif perusahaan mereka.

3. Orientasi Manaj er Puncak

Profil perusahaan dibentuk oleh orang, khususnya manajer puncak, dan berorientasi untuk merumuskan strategi. Mereka mengatur iklim organisasi dan menentukan arah perusahaan.

4. Maksud dan Tujuan

Tujuan dan tujuan utama adalah titik akhir kea rah mana kegiatan perusahaan diarahkan.

5. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal saat ini dan masa depan harus dinilai dalam hal ancaman dan peluang. Evaluasi berfokus pada bidang ekonomi, sosial, politik, demografi dan faktor geografis.

6. Lingkungan Internal

Lingkungan internal perusahaan harus diaudit dan dievaluasi dalam hal sumber daya dan kelemahan serta kekuatan dalam penelitian dan pengembangan, produksi, operasi, pengadaan, pemasaran, dan produk jasa. Faktor internal lain yang penting untuk memmuskan strategi yaitu penilaian sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan faktor-faktor lain seperti citra perusahaan, struktur organisasi dan iklim, sistem perencanaan dan pengawasan dan hubungan dengan pelanggan.

7. Strategi Alternatif

Strategi alternatif dikembangkan berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal. Suatu organisasi dapat menjalankan berbagai macam strategi. Atau, sebuah perusahaan dapat membuat variasi dengan memperluas operasi ke pasar bam yang menguntungkan. Strategi lain adalah untuk go international dan memperluas operasi ke negara-negara lain.

Dalam keadaan tertentu, perusahaan mungkin harus mengadopsi strategi likuidasi dengan mengakhiri suatu lini produk yang tidak menguntungkan. Namun dalam beberapa kasus likuidasi mungkin tidak diperlukan dan strategi penghematan mungkin tepat. Dalam situasi seperti ini perusahaan dapat membatasi operasi sementara.

Ini hanya beberapa contoh dari strategi yang mungkin. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan, terutama yang besar, mengejar kombinasi strategi.

8. Evaluasi dan Pilihan Strategi

Berbagai strategi harus benar-benar dievaluasi sebelum pilihan diambil. Pilihan strategis harus dipertimbangkan dengan berbagai resiko. Beberapa peluang yang tidak menguntungkan tidak mungkin dilakukan karena dapat mengakibatkan kebangkmtan perusahaan. Elemen lain yang penting dalam memilih sebuah strategi adalah waktu. Bahkan produk terbaik mungkin gagal jika diperkenalkan ke pasar pada waktu yang tidak tepat. Selain itu, reaksi dari pesaing harus dipertimbangkan.

9. Perencanaan Jangka Menengah dan Pendek, Implementasi dan Pengendalian

Meskipun bukan bagian dari proses perencanaan strategis, perencanaan jangka menengah dan pendek serta pelaksanaan rencana harus dipertimbangkan selama tahap proses. Pengawasan juga harus dilakukan untuk memantau kinerja terhadap rencana.

2.1.1 Manfaat Strategi

Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata strategi, yaitu:

1. Sebuah rencana - suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar;

2. Sebuah cara - suatu manuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau kompetitor;

3. Sebuah pola - dalam suatu rangkaian tindakan;

4. Sebuah posisi - suatu cara menmpatkan organisasi dalam sebuah lingkungan;

5. Sebuah perspektif- suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia.

Mintzberg melihat hubungan di antara kelima kegunaan yang dia ajukan dan dalam tulisannya selalu menekankan bahwa sangat penting untuk menggali bergbagai perspektif yang berbeda dari sebuah organisasi dan aktivitasnya yang diberikan oleh tiap-tiap kegunaan. Praktisi yang reflektif yang bekerja pada sebuah organisasi selalu melakukan ini setiap hari sebagai aktivitas pengendalian professional dan akan menyadari bahwa:

- Keputusan public relations yang penting akan mempengaruhi sasaran organisasi dalam beberapa tahun mendatang;

- Keputusan public relations melibatkan komitmen penting dari sumber daya;

- Keputusan public relations melibatkan situasi yang kompleks pada tingkat korporasi, unit bisnis, atau tingkat stakeholders lainnya yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh banyak pihak dalam organisasi.

Strategi komunikasi antara berbagai tingkat dalam organisasi harus konsisten. Seringkali terjadi keputusan strategis yang dibuat pada tingkat-tingkat yang berbeda kurang dipahami. Oleh karena itu, peran spesialis public relations adalah untuk memastikan bahwa konsistensi diterapkan secara menyeluruh. Penerapan menyeluruh ini tidak berarti 'umum' atau 'sama' (Oliver, Sandra, 2001:2-3).

2.2 Public Relations

Public Relations bila dilihat dari studi ilmu komunikasi adalah salah satu teknik komunikasi yang menitikberatkan kepada usaha untuk menumbuhkan suatu suasana kerja sama {goodwill) dan menciptakan saling pengertian {mutual understanding) antara publik yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam iklim yang saling menguntungkan (favourable) (Danandjaja, 2011:44).

Pandangan bahwa Public Relations merupakan kegiatan persuasi satu arah terus bertahan hingga usai Perang Dunia II. Defmisi Public Relations yang muncul banyak sekali dikaitkan dengan kegiatan "membujuk" ini. Bahkan salah seorang tokoh PR saat itu, Edward.L. Berney dalam bukunya The Engineering Of Consent (1955) mendefinisikan Public Relations sebgai inducing the public in have understanding for and goodwill (membujuk publik untuk memiliki pengertian yang mendukung serta memiliki niat baik (Morison, 2006:6). Sampai saat ini masih banyak praktisi PR yang berpandangan bahwa Public Relations sebagai subjek komunikasi satu arah yang bertujuan untuk membujuk orang lain.

Beberapa dekade kemudian, pandangan mengenai pengertian Public Relations mulai mengalami perubahan. Defmisi mengenai Public Relations mulai memasukkan aspek komunikasi atau Two-ways communication (hubungan dua arah). Definisi-defmisi tersebut kemudian memasukkan kata-kata seperti reciprocal (timbal balik), mutual (saling), dan between (antara). Dengan demikian pengertian Public Relations sudah mengandung pengertian interaktif (aksi timbal balik).

Majelis Humas Dunia (World Assembly of Public Relations) mendefmisikan public relations is the art social science of analyzing trends, predicting their consequence, coceling organization leaders and implementing planned programs of action which serve both of organization's and the public interest (public relations adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan saran kepada pemimpin perusahaan seta melaksanakan program tindakan terencana yang melayani baik kepentingan organisasi dan khalayaknya (Morissan, 2006:7).

2.2.1 Fungsi Public Relations dalam perusahaan

Fungsi public relations sebenarnya dapatlah dijelaskan secara sederhana bahwa public relations itu pada dasarnya adalah untuk menghubungkan publik atau pihak yang berkepentingan di dalam atau di luar suatu instansi.

Strategi suatu perusahaan (yang menentukan arah jangka panjang serta lingkup kerja) ditentukan melalui proses analisis dan pengambilan keputusan yang mendalam. Banyak pihak yang terlibat dalam proses ini, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Setelah strategi ditetapkan, strategi ini perlu untuk dikomunikasikan sehingga mendapat dukungan serta dapat diimplementasikan dengan baik. PR memiliki peran yang penting dalam proses ini, baik dalam proses pengembangan strategi maupun dalam mengkomunikasikannya (Gregory, Anne. 2001:5-6).

2.2.2 Publik dalam Pubic Relations

Dari awal praktisi PR perlu menyadari pentingnya berbagai jenis publik yang menjadi sasaran komunikasi. Ini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan ketika hendak menentukan tugas PR. Tiap jenis publik memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda, meskipun informasi yang diberikan adalah sama. Tujuan dari aktivitas PR adalah untuk menggalang dukungan dari publik-publik ini. Publik dalam Public Relations dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu:

1. Publik internal dan publik eksternal: Internal publik yaitu publik yang berada di dalam organisasi/persahaan seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saham dan direksi perusahaan. Eksternal publik secara organic tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik/dosen, pelanggan, komunitas dan pemasok.

2. Publik primer, sekunder, dan marginal: Publik primer bisa sangat membantu atau merintangi upaya suatu perusahaan. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu pentingdan publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting.

3. Publik tradisional dan publik masa depan: Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional, mahasiswa/pelajar, peneliti, konsumen potensial, dosen, dan pejabat pemerintah (madya) adalah publik masa depan.

4. Proponents, opponent, dan uncommitted: Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan {opponents), yang memihak (proponents) da nada yang tidak peduli (uncommitted). Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan (Seitel, 1992:13-14).

SKRIPSI PENGARUH PELAYANAN CUSTOMER SERVICE TERHADAP CITRA PERUSAHAAN

2016-06-17T18:56:00.000-07:00

(KODE : 0025-KOUNIKASI) : SKRIPSI PENGARUH PELAYANAN CUSTOMER SERVICE TERHADAP CITRA PERUSAHAAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Antarpribadi

2.1.1 Pengertian Komunikasi Antarpribadi

Pada dasarnya, komunikasi antarpribadi merupakan suatu proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Sebagaimana diungkapkan oleh Devito (1997:97), bahwa komunikasi antarpribadi merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang langsung.

Selanjutnya Devito (1997: 169-170) menjabarkan komunikasi antarpribadi menjadi tiga pendekatan secara umum, yaitu :

a. Komunikasi antarpribadi didefinisikan sebagai pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain. Atau sekelompok kecil orang, dengan efek dan umpan balik yang langsung.

b. Komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi antara dua orang yang memang telah ada hubungan di antara keduanya.

c. Interpersonal communication is seen a kind of proggresstion (or development) from interpersonal communication at one extreme to personal communication at the other extreme, yang artinya "Komunikasi antarpribadi merupakan bentuk perkembangan atau peningkatan dari komunikasi dari satu sisi menjadi komunikasi pribadi pada sisi yang lain".

Dalam bukunya "Komunikasi Antarpribadi" (1991:12), Alo Liliweri mengemukakan bahwa pada hakikatnya komunikasi anatarpribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam hal mengubah sikap, pendapat, atau perilaku sesorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan dan arus balik bersifat langsung. Komunikator mengetahui tanggapan komunikank etika itu juga, pada saat komunikasi dilancarkan. Komunikan mengetahui pasti apakah komunikasi itu positif atau negatif, berhasil atau tidak. Jika tidak, ia dapat memberikan kesempatan kepada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya.

Menurut Evert M. Rogers, dalam Komunikasti antarpribadi (Liliweri 1991:46) ada beberapa ciri komunikasi yang menggunakan saluran antarpribadi, yaitu:

1) Arus pesan yang cenderung dua arah

2) Konteks komunikasinya tatap muka

3) Tingkat umpan balik yang terjadi tinggi

4) Kemampuan mengatasi tingkat selektifitas (terutama selectivitas exposure) yang tinggi

5) Kecepatan jangkauan terhadap audiens yang besar relatif lambat

6) Efek yang mungkin terjadi ialah perubahan sikap

2.1.2 Sifat-Sifat Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi antarpribadi dari mereka yang saling mengenal lebih bermutu dari mereka yang belum mengenal karena setiap pihak mengetahui secara baik tentang liku-liku hidup pihak lain, pikiran, dan pengetahuannya, perasaanya, maupun menanggapi tingkah lakunya. Sehingga jika hendak menciptakan komunikasi antarpribadi yang lebih bermutu maka didahului dengan keakraban, dengan kata lain tidak semua bentuk interaksi yang dilakukan anatara dua orang dapat digolongkan ke dalam komunikasi antarpribadi.

Ada tujuh sifat yang menunjukan bahwa sesuatu komunikasi antara dua orang merupakan sikap komunikasi anatarpribadi dan bukanya komunikasi lainnya yang terangkum dari pendapat Effendy (2003:.46) Sifat-sifat komunikasi antarpribadi itu sendiri adalah : (1) melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non verbal; (2) melibatkan pernyataan ataupun ungkapan yang spontan, scripted, dan contrived., (3) tidak statis, namun dinamis; (4) melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi (pernyataan satu dan harus berkaitan dengan sebelumnya); (5) dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsic dan ekstrinsik. (6) komunikasi antarpribadi merupakan satu kegiatan dan tindakan; (7) melibatkan didalamnya bidang persuasif (Liliweri, 1991:31).

2.1.3 Komponen Komunikasi Antarpribadi dan Proses Komunikasi Antarpribadi

Menurut Effendy (2003:7), yang mencoba mengutip paradigma Laswell. Ada lima komponen penting yang menyebabkan suatu komunikasi dapat berjalan dengan baik, yaitu:

• Who : komunikator : pihak penyampaian pesan

• Says what : pesan : pernyataan yang didukung oleh lambang-lambang

• In which channel : media : sarana atau saluran penyampaian pesan

• To whom : komunikan : pihak penerima pesan

• With what effect : efek : dampak yang timbul sebagai pengaruh dari pesan

Apabila digambarkan secara sederhana kelima komponen yang telah diuraikan di atas

melalui proses sebagai berikut : Komunikator dan komunikan dalam proses komunikasi antarpribadi dapat berganti peran, artinya suatu ketika komunikator dapat berganti peran, demikian juga sebaliknya dengan komunikasi (Effendy, 2003:12).

2.2 Efektifitas Komunikasi Antarpribadi

Dikatakan efektifitas dalam waktu tertentu tujuan dapat tercapai dengan baik. Ini berarti komunikasi antarpribadi efektif jika dalam waktu tertentu komunikasi memahami pesan yang disampaikan komunikatornya dengan baik dan melaksanakannya. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Rakhmat (2004:159) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan.

Menurut Effendy (2003:219) Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan sikap, opini ataupun perilaku. Efek komunikasi yang timbul pada komunikan diklasfikasikan sebagai berikut:

a. Efek kognitif yaitu efek yang berkaitan dengan pikiran, nalar atau ratio. Dengan efek ini diharapkan komunikan yang semula tidak mengerti menjadi mengerti, yang semula tidak

tau membedakan mana yang salah dan yang benar.

b. Efek afektif adalah efek yang berhubungan dengan perasaan. Misalnya yang semula tidak senang menjadi senang, yang semula rendah diri menjadi mimiliki rasa percaya diri.

c. Efek behavioral yakni efek yang menimbulkan etika untuk berprilaku tertentu dalam arti kata melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang bersifat fisik atau jasmani.

Ketiga jenis efek ini adalah hasil proses psikologi yang berkaitan satu sama lain, secara terpadu. Efek behavioral tidak mungkin timbul pada komunikan apabila sebelumnya dia tidak tahu atau tidak mengerti disertai rasa senang dan berani.

Menurut Tubbs dan Moss (Rakhmat, 2004:13) komunikasi yang efektif menimbulkan 5 hal yaitu :

a. Pengertian, artinya penerimaan yang cermat dari isi stimulus/pesan seperti yang dimaksud oleh komunikator.

b. Kesenangan, artinya tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian, akan tetapi ada juga dilakuakan untuk menimbulkan kesenangan, misalnya menanyakan seseorang. Komunikasi inilah yang menyebabkan hubungan kita menjadi hangat, akrab dan menyengkan.

c. Pengaruh pada sikap. Komunikasi seringkali dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang efektif ditandai dengan perubahan sikap, perilaku atau pendapat komunikan sesuai dengan kehendak komunikator.

d. Hubungan sosial yang baik. Komunikasi juga ditunjukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia juga adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri.

e. Tindakan Efektifitas komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang dilakukan komunikan.

Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Menurut Rakhmat (2004:129) ada tiga faktor menumbuhkan hubungan interpersonal, yaitu:

1. Percaya.

Definisi ini menyebutkan tiga unsur percaya, yaitu:

a. Ada situasi yang menimbulkan resiko. Bila orang menaruh kepercayaan kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko.

b. Orang yang menaruah kepercayaan pada orang lain berarti menyadari bahwa akibat-akibatnya bergantung pada perilaku orang lain.

c. Orang yakin bahwa perilaku pihak lain akan berakibat baik baginya. Selain itu, faktor kepercayaan juga berhubungan dengan karakterisitik dan maksud orang lain, hubungan kekuasaan, serta sifat dan kualitas komunikasi.

2. Sikap Suportif

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam berkomunikasi. Orang dikatakan defensif bila tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis; dan tentunya akan menggagalkan komunikasi interpersonal. Jack R. GIBB (Rahkmat, 2004:134) menyebutkan enam prilaku sportif, yaitu sebagi berikut:

SKRIPSI PRESENTASI DIRI PRAMURIA DI KALANGAN MAHASISWI

2016-06-17T18:53:00.000-07:00

(KODE : 0024-KOMUNIKASI) : SKRIPSI PRESENTASI DIRI PRAMURIA DI KALANGAN MAHASISWI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Komunikasi

2.1.1 Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Manusia membutuhkan komunikasi untuk kelangsungan hidupnya. Komunikasi diibaratkan seperti detak jantung, keberadaannya, amat penting bagi kehidupan manusia, namun kita sering melupakan betapa besar peranannya.

Dalam bukunya Prof. Dr. Deddy Mulyana dijelaskan, kata komunikasi atau communications dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang berarti sama, communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama (to make common). Istilah pertama (communis) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. (Mulyana, 2007:46)

Sementara, menurut Onong Uchjana Effendy Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication berasal dari bahasa latin atau communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah satu makna. Jadi, jika dua orang terlibat dalam komunikasi maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai

apa yang di komunikasikan, yakni baik si penerima maupun si pengirim sepaham dari suatu pesan tertentu (Effendy,1993: 30)

Komunikasi mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, hampir 90% dari kegiatan keseharian manusia dilakukan dengan berkomunikasi. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kesadaran atau situasi macam apapun manusia selalu terjebak dengan komunikasi. Dengan berkomunikasi manusia dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuan hidupnya, karena berkomunikasi merupakan suatu kebutuhan manusia yang amat mendasar. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. la ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, Bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Dengan rasa ingin tahu inilah yang memaksa manusia perlu berkomunikasi.

2.1.2 Proses Komunikasi

Menurut Deddy Mulyana, Proses komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
1. Komunikasi verbal

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Bahasa dapat juga dianggap sebagai suatu sistem kode verbal.

2. Komunikasi non verbal

Secara sederhana pesan non verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. komunikasi non verbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima (Mulyana, 2000: 237).

Rangsangan atau stimulus yang disampaikan komunikator akan mendapat respon dari komunikan selama keduanya memiliki makna yang sama terhadap pesan yang disampaikan Jika disimpulkan maka komunikasi adalah suatu proses, pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu sebagaimana diharapkan oleh komunikator

2.1.3 Tujuan Komunikasi

Setiap individu dalam berkomunikasi pasti mengharapkan tujuan dari komunikasi itu sendiri, secara umum tujuan berkomunikasi adalah mengharapkan adanya umpan yang diberikan oleh lawan bicara kita serta semua pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh lawan bicara kita dan adanya efek yang terjadi setelah melakukan komunikasi tersebut.

Onong Uchjana Effendy dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek mengemukakan beberapa tujuan berkomunikasi, yaitu:

a. mengubah sikap (to change the attitude)

Supaya gagasan kita dapat diterima oleh orang lain dengan pendekatan yang persuasif bukan memaksakan kehendak

b. Mengubah Opini/pendapat/pandangan (to change the opinion)

Memahami orang lain, kita sebagai pejabat atau pimpinan hams

mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya, jangan mereka inginkan arah kebarat tapi kita memberikan jakur ke timur.

c. Mengubah perilaku (to change the behavior)

Menggerakan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakan sesuatu itu dapat bermacam-macam mungkin berupa kegiatan yang dimaksudkan ini adalah kegiatan yang banyak mendorong, namun yang penting hams di ingat adalah bagaimana cara yang terbaik melakukannya.

d. Mengubah masyarakat (to change the society)

Supaya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti. Sebagai pejabat atau komunikator kita hams menjelaskan kepada komunikan (penerima) atau bawahan dengan sebaik baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita maksudkan. Jadi secara singkat dapat dikatakan tujuan komunikasi itu adalah mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan. Serta tujuan yang sama adalah agar semua pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti dan diterima oleh komunikan. (Effendy. 1993:55)

2.1.4 Fungsi Komunikasi

Komunikasi memiliki beberapa fungsi. Menurut Onong Uchjana Effendy ada empat fungsi utama dari kegiatan komunikasi, yaitu:

1. Menginformasikan (to inform)

Menginformasikan yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain.

2. Mendidik (to educate)

Mendidik yaitu komunikasi mempakan sarana pendidikan, dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada

orang lain sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan

3. Menghibur (to entertain)

Adalah komunikasi selain berguna, untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan, mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain.

4. Mempengaruhi (to influence)

Adalah fungsi mempengaruhi setup individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha Baling mempengaruhi jalan pikiran komunikan dan lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Effendy, 2003:55)

2.2 Tinjauan Presentasi Diri

Menurut Goffman, presentasi diri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu tertentu untuk memproduksi definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada (Mulyana, 2008: 110).

Lebih jauh presentasi diri merupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di depan orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam proses produksi identitas tersebut, ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan mengenai atribut simbol yang hendak digunakan sesuai dan mampu mendukung identitas yang ditampilkan secara menyeluruh.

Menurut Goffman, kebanyakan atribut, milik atau aktivitas manusia digunakan untuk presentasi diri, termasuk busana yang kita kenakan, tempat kita tinggal, rumah yang kita huni berikut cara kita melengkapinya (furnitur dan perabotan rumah), cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaaan yang kita lakukan dan cara kita menghabiskan waktu luang kita. Lebih jauh lagi, dengan mengelola informasi yang kita berikan kepada orang lain, maka kita akan mengendalikan pemaknaan orang lain terhadap diri kita. Hal itu digunakan untuk memberi tahu kepada orang lain mengenai siapa kita.

Menurut Goffman, perilaku orang dalam interaksi sosial selalu melakukan permainan informasi agar orang lain mempunyai kesan yang lebih baik. Kesan non-verbal inilah yang menurut Goffman harus dicek keasliannya.

Goffman menyatakan bahwa hidup adalah teater, individunya sebagai aktor dan masyarakat adalah penontonnya. Dalam pelaksanaannya, selain panggung di mana ia melakukan pementasan peran, ia juga memerlukan ruang ganti yang berfungsi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika individu dihadapkan pada panggung, ia akan menggunakan simbol-simbol yang relevan untuk memperkuat identitas karakternya, namun ketika individu tersebut telah habis masa pementasannya, maka di belakang panggung akan terlihat tampilan seutuhnya dari individu tersebut.

SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PESERTA (DPKP) DALAM MENINGKATKAN CITRA PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

2016-06-16T18:51:00.000-07:00

(KODE : 0023-KOMUNIKASI) : SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PESERTA (DPKP) DALAM MENINGKATKAN CITRA PT. JAMSOSTEK (PERSERO)

KAJIAN TEORITIS

2.1. Dasar Teori

2.1.1. Masalah Pokok sebagai Masalah Komunikasi

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communicates yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata sifatnya communis yang bermakna umum atau bersama-sama. Dengan demikian komunikasi menurut Lexicographer (ahli kamus bahasa), menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan (Fajar, 2009:31).

Sarah Trenholm dan Arthur Jensen (1996:4) (dalam Fajar, 2009:31) mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses di mana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui berbagai saluran.

Sedangkan Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid (1981:18) (dalam Fajar, 2009:32) menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.

Menurut Harold Lasswell (1960) (dalam Fajar, 2009:32) cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana?

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan penulis bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran sehingga menimbulkan efek dan terjadi saling pengertian yang mendalam.

Kaitan dengan masalah pokok yang diteliti dalam program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) bahwa dalam pelaksanaan program DPKP terjadi proses komunikasi yang dilakukan oleh PT.Jamsostek (Persero) sebagai komunikator menyampaikan informasi mengenai jenis/bentuk program dari DPKP seperti pemberian pinjaman perumahan dan bantuan di bidang kesehatan, pendidikan/pelatihan dan bantuan keuangan pemutusan hubungan kerja agar dapat mendukung pemenuhan kebutuhan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jamsostek sebagai komunikan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai yaitu memperoleh saling pengertian dan citra yang positif dari tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan program DPKP yang dilakukan PT.Jamsostek (Persero).

2.1.2. Masalah Pokok sebagai Masalah Public Relations

PR adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan berlangsung secara berkesinambungan untuk membina dan mempertahankan saling pengertian antara suatu organisasi dengan masyarakat (Ruslan : 2001).

Menurut Anggoro (2002 : 45) PR adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dengan teratur.

The Institute of Public Relations mendefinisikan PR adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (goodwill) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (Jefkins, 2003:9).

Dari definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa PR adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi guna menciptakan dan memelihara niat baik (goodwill) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Kaitan dengan masalah dalam penelitian ini merupakan salah satu kegiatan PR yaitu kegiatan Community Relations dimana kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan upaya Public Relations dalam membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan publik eksternalnya yaitu tenaga kerja peserta Jamsostek.

PR senantiasa berkenan dengan kegiatan penciptaan, pemahaman melalui pengetahuan. Melalui kegiatan- kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif. Dengan demikian kunci sukses seorang PR adalah melalui komunikasi, artinya keberhasilan humas untuk mencapai tujuannya tergantung kepada sejauh mana PR itu dapat menjalin hubungan dengan masyarakatnya, baik khalayak internal maupun eksternal.

Fungsi PR ketika menjalankan tugas dan operasionalnya, baik sebagai komunikator dan mediator maupun organisator, menurut Ruslan (2008:9) adalah sebagai berikut:

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal.

3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi.

4. Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum.

5. Operasionalisasi dan organisasi PR adalah bagaimana membina hubungan harmonis organisasi dengan publiknya, untuk mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publiknya.

Selain itu, Ruslan (2008:10) menyebutkan ada empat fungsi PR yaitu :

1. Sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publiknya.

2. Membina , yakni berupaya membina hubunga yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya.

3. Peranan Back Up Management yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan.

4. Membentuk Corporate , artinya peran PR berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau perusahaan.

Dapat penulis simpulkan bahwa PR memiliki fungsi sebagai penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publiknya, baik publik internal maupun eksternal sehingga dapat menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yakni memperoleh citra perusahaan di mata publik.

Secara umum fungsi Public Relations (PR) menurut Harlow (dalam Ruslan, 2010:35) dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
a. PR sebagai metode berkomunikasi (methode of communication)

PR/Humas merupakan rangkaian atau sistem kegiatan (order or system of action), melalui kegiatan komunikasi yang khas kehumasan. Artinya sebagai metode komunikasi, Humas mengandung makna setiap pimpinan dari sebuah organisasi bagaimanapun kecilnya dapat melaksanakan fungsi-fungsi PR.
b. PR sebagai perwujudan (state of being)

State of being yang dimaksud dalam manajemen kehumasan adalah perwujudan suatu kegaiatan komunikasi, yang "dilembagakan" ke dalam bentuk biro, bagian, devisi atau seksi. Artinya terdapat orang yang memimpin atau pejabat Humas suatu kelembagaan tertentu.

Biro Humas PT. Jamsostek (Persero) termasuk kedalam state of being dimana kegiatan komunikasi yang dilakukan biro humas sudah dilembagakan kedalam bentuk biro, bagian, devisi atau seksi dan terdapat pejabat Humas yang memimpin lembaga tersebut.

2.1.3. Masalah Pokok sebagai Masalah Corporate Social Responsibility

Dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah kegiatan CSR dalam meningkatkan citra PT. Jamsostek (Persero) melalui Program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau juga dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. (Tunggal, 2008:1).

World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Iriantara, 2004:49).

Sedangkan menurut Lord Holme dan Ricards Watts (dalam Hardiman, 2006:27) CSR adalah komitmen perusahaan untuk berlaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarga disamping komunitas sekitar dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen sebuah perusahaan untuk berperilaku etis dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan manfaat dalam memperbaiki mutu hidup angkatan kerja beserta keluarga dan masyarakat sekitar. Kaitan dengan masalah dalam penelitian ini bahwa program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) merupakan komitmen PT. Jamsostek (Persero) untuk berperilaku etis dan berkewajiban kepada peserta Jamsostek dan atau keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan peserta melalui manfaat dari program DPKP seperti pemberian pinjaman dan bantuan di bidang kesehatan, pendidikan/pelatihan dan bantuan keuangan PHK.

SKRIPSI PERSONAL SELLING DAN MINAT MEMBELI

2016-06-16T18:49:00.000-07:00

(KODE : 0022-KOMUNIKASI) : SKRIPSI PERSONAL SELLING DAN MINAT MEMBELI

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komunikasi

Harold Laswell (Mulyana, 2005:62), cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana?.

Berdasarkan defenisi Laswell ini dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: pertama, sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau originator. Kedua, pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Ketiga, saluran atau media, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Keempat, penerima (receiver), sering juga disebut sasaran/tujuan (destination), komunikate (communicatee), penyandi-balik (decoder), atau khalayak (audience), pendengar (listener), penafsir (interpreter), yakni orang yang menerima pesan dari sumber. Kelima, efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur, perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan keyakinan, perubahan perilaku dan sebagainya.

1) Bentuk/Tatanan Komunikasi

1. Komunikasi Pribadi (personal communication)

a. Komunikasi antar pribadi (interpersonal communication)

b. Komunikasi intra pribadi (intrapersonal communication)

2. Komunikasi Kelompok (group communication)

a. Komunikasi kelompok kecil (small group communication)

- Ceramah (lecture)

- Forum

- Simposium

- Diskusi panel

- Seminar

- Curahsaran (brainstorming)

b. Komunikasi kelompok besar (large group communication/public speaking)

3. Komunikasi Organisasi (organization communication)

4. Komunikasi Massa (mass communication)

a. Komunikasi massa cetak (printed mass communication)

- Surat kabar

- Majalah

- Buku, dll

b. Komunikasi massa elektronik (electronic mass communication)

- Radio

- Televisi

- Film, dll

2) Sifat Komunikasi

Berdasarkan sifatnya komunikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Komunikasi verbal (verbal communication)

a. Komunikasi lisan (oral communication)

b. Komunikasi tulisan (written communication)

2. Komunikasi non verbal

a. Komunikasi kial (gesture/body communication)

b. Komunikasi gambar (pictorial communication)

3. Komunikasi tatap muka (face-to-face communication)

4. Komunikasi bermedia (mediated communication)

3) Tujuan Komunikasi

Berdasarkan tujuannnya komunikasi terbagi empat yakni:

1. Untuk mengubah sikap (to change the attitude)

2. Untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (to change the opinion)

3. Untuk mengubah perilaku (to change the behavior)

4. Untuk mengubah masyarakat (to change the society)

4) Fungsi Komunikasi

1. Menginformasikan (to inform)

2. Mendidik (to educated)

3. Menghibur (to entertain)

4. Mempengaruhi (to influence)

5) Metode Komunikasi

Kata metode berasal dari bahasa inggris, artinya rangkaian yang sistematis. Metode komunikasi berarti kegiatan-kegiatan yang terorganisir yangmeliputi:

1. Komunikasi informatif (informative communication)

2. Komunikasi persuasif (persuasive communication)

3. Komunikasi pervasif (pervasive communication)

4. Komunikasi koersif (coersive communication)

5. Komunikasi instruktif (instructive communication)

6. Hubungan manusiawi (human relation)

6) Teknik Komunikasi

Teknik berasal dari kata "technicon" bahasa yunani, yang berarti ketrampilan. Berdasarkan ketrampilan komunikasi, maka teknik komunikasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jurnalistik (journalism)

2. Hubungan masyarakat (public relations)

3. Periklanan (advertising)

4. Propaganda

5. Publisitas (publicity)

II. 1.7 Model Komunikasi

1. Komunikasi satu tahap (one step communication)

2. Komunikasi dua tahap (two step flow communication)

3. Komunikasi banyak tahap (multi step flow communication)

B. Komunikasi Pemasaran

William G. Nickels dalam bukunya Marketing Communication And Promotion, mendefenisikan komunikasi pemasaran sebagai berikut: proses pertukaran informasi yang dilakukan secara persuasif sehingga proses pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien (Purba, 2006:126).

Model komunikasi pemasaran yang biasa dikembangkan pada umumnya tidak jauh berbeda. Model komunikasi pemasaran meliputi sender atau juga disebut sumber atau source, kedua disebut dengan encoding yaitu proses menerjemahkan tujuan-tujuan komunikasi ke dalam bentuk-bentuk pesan yang akan dikirimkan kepada penerima (agency iklan, tenaga penjualan, iklan, personal selling, sales promotion, public relation dan direct marketing), ketiga adalah transmisi, yaitu penyampaian pesan melalui media (radio, tv, surat kabar, majalah dan brosur), keempat adalah decoding yaitu tindakan konsumen sebagai penerima pesan (respons dan interpretasi dari penerima), kelima adalah feedback (tindakan) yaitu umpan balik atas pesan yang dikirimkan.

1) Marketing Mix

Marketing mix ialah kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Ada empat komponen yang tercakup dalam kegiatan marketing mix yang terkenal dengan sebutan 4 P, yang akan dianalisa satu persatu.

SKRIPSI HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III TERHADAP TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR

2016-06-16T18:44:00.000-07:00

(KODE : 0017-KEPERAWATAN ) : SKRIPSI HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU PRIMIGRAVIDA TRIMESTER III TERHADAP TEKNIK MENYUSUI YANG BENAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan adalah hasil "tahu", dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba (Notoatmodj o,2003: 127).

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2003: 128).

Penelitian Rogers (1974) yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003: 128), mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berprilaku baru), didalam diri orang tersebut terjadi proses yang yang berurutan, yaitu Awareness (kesadaran), di mana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui lebih dahulu terhadap stimulus (objek). Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Di sini sikap subjek sudah mulai timbul. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. Trial, di mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus. Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu :

a. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (Comprehension)

Memahami yaitu suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan tempat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.

d. Analisis (Analysis)

Analisa yaitu suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi yaitu kemampuan untuk melakukan suatu penilaian terhadap suatu materi atau objek.

B. Sikap (Attitude)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap suatu stimulasi atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup (Notoatmodjo, 2003: 130).

1. Komponen Pokok Sikap

Menurut Notoatmodjo (2003), komponen pokok sikap meliputi hal-hal berikut:

a. Kepercayaan (keyakinan), ide, dan konsep terhadap suatu objek.

b. Kehidupan emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek.

c. Kecenderungan untuk bertindak.

2. Tingkatan Sikap

Menurut Notoatmodjo (2003), tingkatan sikap meliputi:

a. Menerima (Receiving)

Menerima, diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan objek.

b. Merespon (Responding)

Merespon yaitu memberikan jawaban jika ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan mempakan indikasi sikap.

c. Menghargai (Valuing)

Menghargai yaitu pada tingkat ini individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah.

d. Bertanggungjawab (Responsible)

Bertanggung jawab yaitu mempakan sikap yang paling tinggi, dengan segala resiko bertanggungjawab terhadap sesuatu yang telah dipilih.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Maulana (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu :

a. Faktor Internal yaitu faktor yang terdapat dalam diri pribadi manusia itu sendiri.

Faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima atau menolak pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang terdapat dari luar diri manusia itu sendiri.

Faktor ini berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya interaksi antara manusia dalam bentuk kebudayaaan yang sampai kepada individu melalui surat kabar, televisi, majalah, dan sebagainya.

C. Teknik Menyusui yang Benar

1. Pengertian Teknik Menyusui yang Benar

Perinasia (2003), menyatakan teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar.

Menurut Roesli (2008), agar proses menyusui dapat berjalan lancar, maka seorang ibu harus mempunyai keterampilan menyusui agar ASI dapat mengalir dari payudara ibu ke bayi secara efektif

2. Manfaat menyusui

Menurut Roesli (2008), bagi ibu dan bayi ASI menyebabkan kuatnya ikatan batin antara ibu dan bayi. Hal ini merupakan manfaat awal dari menyusui.

a. Manfaat bagi bayi

Menurut Saleha (2009), banyak manfaat pemberian ASI khususnya ASI ekslusif yang dapat dirasakan yaitu: komposisi sesuai kebutuhan, kalori dari ASI memenuhi kebutuhan bayi sampai usia enam bulan, ASI mengandung zat pelindung, perkembangan psikomotorik lebih cepat, menunjang perkembangan kognitif, menunjang perkembangan penglihatan, memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak, dasar untuk perkembangan emosi yang hangat dan dasar untuk perkembangan kepribadian yang percaya diri.

b. Manfaat bagi ibu

Menurut Saleha (2009), manfaat menyusui bagi ibu adalah mencegah perdarahan pascapersalinan dan mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula, mempercepat ibu kembali ke berat badan sebelum hamil, menunda kesuburan, menimbulkan perasaan dibutuhkan dan mengurangi kemungkinan kanker payudara dan ovarium.

c. Manfaat bagi keluarga

Adapun manfaat menyusui bagi keluarga menurut Saleha (2009) adalah mudah dalam proses pemberiannya, mengurangi biaya rumah tangga dan bayi yang mendapat ASI jarang sakit, sehingga dapat menghemat biaya untuk berobat.

d. Manfaat bagi Negara

Manfaat menyusui bagi negara menurut Saleha (2009) adalah penghematan untuk subsidi anak sakit dan pemakaian obat-obatan, penghematan devisa dalam hal pembelian susu formula dan perlengkapan menyusui dan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

3. Posisi dan perlekatan menyusui yang benar

Menurut Maryunami, A. (2009), terdapat berbagai macam posisi menyusui sebagai berikut:

a. Posisi ibu

1) Posisi menyusui ibu yang bersalin normal (persalinan spontan)

Ibu yang melahirkan secara spontan bisa lebih leluasa memilih posisi menyusui, sambil duduk atau berbaring menyamping. Jika posisi duduk yang dipilih: gunakan kursi yang nyaman, upayakan telapak kaki menginjak lantai dan gunakan bangku kecil sebagai pengganjal bila posisi kaki agak menggantung.

2) Posisi menyusui ibu yang melahirkan seksio caesaria

Football position adalah posisi yang disarankan untuk ibu yang melahirkan melalui persalinan seksio caesaria. Pada posisi ini: tubuh bayi digendong dengan salah satu tangan ibu, upayakan letak kepala bayi berada tepat dibawah payudara dan membentuk garis lurus dengan badan bayi dan posisi ini aman karena bagian bawah perut ibu yang masih nyeri akibat operasi dapat terlindungi. Posisi ini merupakan posisi yang paling nyaman bagi ibu maupun bayinya. (Varney's.2008).

3) Posisi menyusui ibu dengan bayi kembar

Sama dengan ibu yang melahirkan melalui persalinan seksio caesaria, football position (dengan cara seperti memegang bola) juga tepat untuk bayi kembar dimana kedua bayi disusui bersaman kiri dan kanan, dengan cara : kedua tangan ibu memeluk masing-masing satu kepala bayi, seperti memegang bola, letakkan tepat dibawah payudara ibu, posisi kaki bayi boleh dibiarkan menjuntai keluar, untuk memudahkan, kedua bayi dapat diletakkan pada satu bidang datar yang memiliki ketinggian kurang lebih sepinggang ibu dengan demikian, ibu cukup menopang kepala bayi kembarnya saja. Cara lain adalah dengan meletakkan bantal diatas pangkuan ibu.

SKRIPSI HUBUNGAN KEPATUHAN DALAM MENJALANKAN DIET DENGAN GULA DARAH TERKONTROL PADA PASIEN DIABETES MELITUS

2016-06-16T18:41:00.000-07:00

(KODE : 0016-KEPERAWATAN) : SKRIPSI HUBUNGAN KEPATUHAN DALAM MENJALANKAN DIET DENGAN GULA DARAH TERKONTROL PADA PASIEN DIABETES MELITUS

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep kepatuhan

1. Pengertian

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat. Menurut Sacket dalam Niven (2000) kepatuhan adalah sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan

2. Variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan

Beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan menurut Brunner & Suddarth (2002) adalah :

a. Variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, status sosio ekonomi dan pendidikan.

b. Variabel penyakit seperti keparahan penyakit dan hilangnya gejala akibat terapi.

c. Variabel program terapeutik seperti kompleksitas program dan efek samping yang tidak menyenangkan.

d. Variabel psikososial seperti intelegensia, sikap terhadap tenaga kesehatan, penerimaan, atau penyangkalan terhadap penyakit, keyakinan agama atau budaya dan biaya finansial dan lainnya yang termasuk dalam mengikuti regimen hal tersebut diatas juga ditemukan oleh Bart Smet dalam psikologi kesehatan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dapat digolongkan menjadi empat bagian menurut Niven (2002) antara lain :

a. Pemahaman tentang instruksi

Tak seorang pun dapat mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang instruksi yang diberikan padanya.

b. Kualitas interaksi

Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dan pasien merupakan bagian yang penting dalam menentukan derajat kepatuhan.

c. Isolasi sosial dan keluarga

Keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan dan nilai kesehatan dan nilai kesehatan individu serta juga dapat menentukan program pengobatan yang dapat mereka terima.

d. Keyakinan, sikap dan kepribadian

Becker et al (1979) dalam Niven ( 2002) telah membuat suatu usulan bahwa model keyakinan kesehatan berguna untuk memperkirakan adanya ketidak patuhan.

4. Faktor penentu derajat ketidakpatuhan

Neil Niven (2002: 193), juga mengungkapkan derajat ketidakpatuhan itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Kompleksitas prosedur pengobatan.

b. Derajat perubahan gaya hidup yang dibutuhkan.

c. Lamanya waktu dimana pasien harus mematuhi program tersebut.

d. Apakah penyakit tersebut benar-benar menyakitkan.

e. Apakah pengobatan itu berpotensi menyelamatkan hidup.

f. Keparahan penyakit yang dipersepsikan sendiri oleh pasien dan bukan petugas kesehatan.

5. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan

Menurut Smet (1994) berbagai strategi telah dicoba untuk meningkatkan kepatuhan adalah :

a. Dukungan profesional kesehatan

Dukungan profesional kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan, contoh yang paling sederhana dalam hal dukungan tersebut adalah dengan adanya teknik komunikasi. Komunikasi memegang peranan penting karena komunikasi yang baik diberikan oleh profesional kesehatan baik dokter/ perawat dapat menanamkan ketaatan bagi pasien.

b. Dukungan sosial

Dukungan sosial yang dimaksud adalah keluarga. Para profesional kesehatan yang dapat meyakinkan keluarga pasien untuk menunjang peningkatan kesehatan pasien maka ketidakpatuhan dapat dikurangi.

c. Perilaku sehat

Modifikasi perilaku sehat sangat diperlukan. Untuk pasien dengan diabetes melitus diantaranya adalah tentang bagaimana cara untuk menghindari komplikasi lebih lanjut apabila sudah menderita diabetes. Modifikasi gaya hidup dan kontrol secara teratur atau minum obat sangat perlu bagi pasien diabetes.

d. Pemberian informasi

Pemberian informasi yang jelas pada pasien dan keluarga mengenai penyakit yang dideritanya serta cara pengobatannya

B. Diabetes Melitus

1. Definisi

a. Diabetes melitus adalah keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat gangguan hormonal, yang menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf dan pembuluh darah, disertai lesi pada membran basalis dalam pemeriksaan dengan mikroskop elektron (Mansjoer, 2000 : 580).

b. Diabetes melitus adalah sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia (Brunner & Suddart, 2002 : 1220),

c. Diabetes melitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif (Soegondo, 2007).

d. Diabetes melitus adalah penyakit hiperglikemia yang ditandai oleh ketiadaan absolut insulin atau insensitivitas sel terhadap insulin (Corwin, 2001 : 542).

SKRIPSI PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN

2016-06-09T19:36:00.000-07:00

(KODE : 0021-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN

KERANGKA TEORI

Sebelum melangkah pada operasionalisasi penelitian, akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan teori dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, defenisi, dan propoposi yang disusun secara sistematis.

A. Budaya Organisasi

1. Pengertian Budaya Organisasi

Menurut Phiti Sithi Amnuai dalam tulisannya How to Build a Corporation Culture (dalam Tika, 2006: 4) budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.

Budaya organisasi mempakan cara berpikir dan melakukan sesuatu yang mentradisi, yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi dan para anggota baru harus mempelajari atau paling sedikit menerima sebahagian dari budaya tersebut agar diterima sebagai bagian dari organisasi.

Kotter dan Heskett (dalam Tika, 2006: 19) menyatakan bahwa budaya organisasi mempakan nilai yang dianut secara bersama oleh anggota organisasi, cendemng membentuk perilaku kelompok. Nilai-nilai sebagai budaya organisasi cendemng tidak terlihat maka sangat sulit berubah. Sedangkan norma perilaku kelompok dapat dilihat dan tergambar pada pola tingkah laku dan gaya anggota organisasi relatif dapat bembah.

Budaya bisa sangat stabil sepanjang waktu, namun budaya juga tak pernah statis. Krisis kadang-kadang mendorong kelompok untuk mengevaluasi kembali beberapa nilai atau perangkat praktis. Tantangan-tantangan baru dapat mengakibatkan penciptaan cara-cara baru untuk melakukan segala sesuatu. Keluar masuknya anggota inti, diservikasi ke dalam bisnis yang sangat berbeda, ekspansi geografis dan asimilasi yang cepat dari karyawan baru, semua itu dapat memperlemah atau mengubah suatu budaya.

Taliziduhu Ndraha dalam bukunya budaya organisasi (dalam Tika, 2006: 7) menyatakan bahwa budaya organisasi mempakan genus dan budaya pemsahaan salah satu spesiesnya. Budaya pemsahaan adalah sekumpulan sistem nilai yang diakui dan dibuat oleh semua anggotanya yang membedakan pemsahaan yang satu dengan yang lainnya (Robins, dalam Tika, 2006: 6). Dengan demikian antara budaya organisasi dan budaya pemsahaan saling terkait karena keduanya ada kesamaan, meskipun dalam budaya perusahaan terdapat hal-hal khusus seperti gaya manajemen dan sistem manajemen dan sebagainya, namun semuanya masih tetap dalam rangkaian budaya organisasi.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa berbeda organisasi maka berbeda pula budayanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan jelas apabila kita membandingkan budaya kerja yang ada di organisasi pemerintah dan bedaya kerja yang ada di organisasi swasta. Banyak orang yang berpendapat bahwa organisasi pemerintahan mempunyai budaya kerja yang sangat lambat bila dibandingkan dengan budaya kerja yang ada di organisasi swasta. Salah satu contohnya dalam hal pendidikan, sekarang ini kebanyakan pendidikan dari organisasi swasta lebih maju dibanding pendidikan dari organisasi pemerintah dan dengan kualitas yang berbeda pula. Selain itu juga banyak hal lain yang seharusnya organisasi pemerintah itu lebih baik daripada organisasi swasta, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pengalokasian dana yang tidak tepat, kurangnya perhatian, dll.

Begitu juga dalam hal pelayanan, sudah menjadi rahasia umum kalau pelayanan masyarakat oleh instansi atau aparat pemerintahan umumnya berjalan lamban dan kadang tidak efisien. Birokrasi menjadi kehilangan makna yang sesungguhnya sebagaimana pertama kali digagas oleh Max Weber : "Alasan yang jelas bagi kemajuan organisasi yang birokratis selalu berupa keunggulan teknisnya atas bentuk organisasi lain manapun. Ketepatan, kecepatan, kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal - semua ini ditingkatkan sampai titik optimal dalam pemerintahan yang sangat birokratis." Namun kenyataannya sangat berbeda.

Ada beberapa perbedaaan mendasar yang terdapat antara organisasi swasta dan organisasi pemerintah. Pertama, organisasi swasta didasari oleh semangat entrepreneur ship, sedangkan organsasi pemerintahan tidak. Orang selalu menganggap entrepreuneur adalah seorang pengambil resiko (risk taker), tetapi dari hasil beberapa kajian yang lebih teliti, entrepreuner lebih tepat untuk dikatakan sebagai pengambil peluang.

Kedua, organisasi swasta didasari oleh profit motif oriented (keuntungan setinggi-tingginya), sedangkan organisasi pemerintah oleh motif politik. Pemerintahan bergerak lamban karena bersifat terbuka terhadap publik. Pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan segera seperti perusahaan swasta yang gerak perusahaannya didorong oleh kompetisi sedangkan organisasi pemerintah menggunakan monopoli.

Ketiga, drive (dorongan) dalam organisasi swasta/dunia bisnis adalah kompetisi. Sedangkan di organisasi pemerintahan tidak ada.

Keempat, perusahaan swasta digerakkan oleh misi, sedangkan pemerintahan oleh peraturan.

Kelima, organisasi swasta menyerahkan hasil dan layanan pada mekanisme pasar, organisasi pemerintahan memberikan layanan dengan cara monopoli.

Kesimpulannya, sampai kapan pun tidak akan pernah bisa sama 100% organisasi pemerintah dapat dijalankan seperti organisasi swasta. Yang memungkinkan untuk diambil dan diterapkan dari organisasi swasta ke dalam organisasi pemerintahan adalah prinsip-prinsip dasarnya, yaitu :

1. Organisasi swasta mencurahkan segenap energinya untuk memperoleh uang.

2. Organisasi swasta berorientasi pada kepuasan pelanggan.

3. Organisasi swasta berorientasi pada hasil.

4. Organisasi swasta bergerak lebih dinamis karena adanya kompetisi.

5. Organisasi swasta menyerahkan keberlangsungan perusahaan pada mekanisme pasar.

6. Organisasi swasta digerakan oleh tujuannya, yakni oleh misi mereka.

7. Organisasi swasta berusaha mencegah masalah sebelum masalah itu muncul.

8. Organsisasi swasta memberi wewenang dan partisipasi para anggotanya untuk memajukan perusahaan.

9. Organisasi swasta melakukan desentralisasi wewenang dengan menjalankan manajemen partisipasi.

10. Organsisasi swasta bersikap responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Robbins juga memaknai budaya organisasi sebagai filosofi dasar yang memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan dan nasabah. Lebih lanjut Robbins menyatakan sebuah sistem makna bersama dibentuk oleh para warganya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain, sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dari dari nilai-nilai organisasi.

Dalam budaya organisasi ditandai adanya sharing atau berbagi nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Value (nilai) merupakan suatu ukuran normatif yang mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang dihayatinya. Misalnya berbagi nilai dan keyakinan yang sama melalui pakaian seragam. Namun menerima dan memakai seragam saja tidaklah cukup. Pemakaian seragam haruslah membawa rasa bangga, menjadi alat kontrol dan membentuk citra organisasi. Dengan demikian, nilai pakaian seragam tertanam menjadi basic.

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2016-06-09T19:33:00.001-07:00

(KODE : 0025-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan
Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan, (Kartono, 1993:76). Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati, sehingga orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut.
Kepemimpinan dapat timbul apabila terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut meliputi orang-orang, bekerja dari sebuah posisi organisatoris, dan timbul dalam situasi yang spesifik (Winardi,2000:48).
Menurut Tannenbaum, Weschler dan Massarik dalam Yuki (1994:5), kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Siagian (2002:62) Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak disenanginya.
Sunindhia (1993:4) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata krama birokrasi.
Menurut Miftah Thoha (1997:142) pemimpin birokrasi merupakan : "Pemimpin yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat yang berwenang. Dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Dia mempunyai bawahan atau staf sebagai pengikutnya. Para bawahan itu berada di bawah garis komandonya. Mereka berada disitu karena sudah diatur oleh yang berwenang mengaturnya. Dinamakan pemimpin karena pada wujudnya ia bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan baik orang-orang yang ada di kesatuannya ataupun fasilitas lain yang berada dalam wewenangnya".
Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Kouzes dan Posner (2004:13) ditemukan terdapat lima praktik kepemimpinan teladan, dan telah terbukti sangat relevan dengan perkembangan kepemimpinan itu sendiri selama ini, adalah sebagai berikut:
- Mencontohkan caranya
Gelar hanyalah sebuah pemberian, akan tetapi perilaku seseoranglah yang akan membuat seseoarang tersebut mendapatkan penghargaan dari lingkungannya. Seorang pemimpin teladan mengetahui bahwa mereka apabila tetap memegang teguh komitmen dan ingin mencapai standar tertinggi, mereka harus menjadi model dari perilaku yang mereka harapkan dari orang.
- Menginspirasikan visi bersama
Para pemimpin menginspirasikan visi bersama. Untuk membuat seseorang menerima sebuah visi, pemimpin harus mengenali para pengikutnya dan berbicara dalam bahasa mereka. Orang harus percaya bahwa pemimpin mengerti kebutuhan mereka dan memperhatikan keinginan mereka.
- Menantang proses
Pemimpin adalah pionir, orang yang bersedia melangkah ke dalam situsi yang tidak diketahui. Mereka mencari peluang untuk mencari inovasi, tumbuh, dan melakukan perbaikan.
- Memungkinkan orang lain bertindak
Pemimpin teladan memungkinkan orang lain untuk bertindak. Mereka memupuk kolaborasi dan membangun kepercayaan. Kerja tim melibatkan semua pihak yang memiliki kewajiban untuk membuat proyek berhasil. Kemampuan seorang pemimpin untuk memungkinkan orang lain melakukan tindakan sangatlah penting.
- Menyemangati jiwa
Dalam hal ini pemimpin menyemangati jiwa para pengikutnya untuk terus melangkah. Tindakan tulus dalam usaha untuk memperdulikan mereka dapat mengangkat semangat dan membuat orang terus maju.
Adapun Menurut Hadari Nawawi (1995:74), secara operasional dapat dibedakan atas fungsi pokok kepemimpinan:
1. Fungsi Instruktif
Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.
2. Fungsi Konsultatif.
Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
3. Fungsi Partisipasi.
Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.
4. Fungsi Delegasi
Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini, hams diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.
5. Fungsi pengendalian
Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

B. Pajak Bumi dan Bangunan
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Bermacam-macam defmisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang perpajakan, namun kesemuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama.
Soemahamidjaja dalam Brotodiharjo (1993:5), mengemukakan "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum menetapkan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa korektif dalam mencapai kesejahteraan umum".
Dari defmisi di atas dicantumkan istilah iuran wajib, untuk memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak dengan maksud menghindari penggunaan istilah "paksaan". Selanjutnya yang dimaksud dengan pajak menurut Soemitro (1992:15) adalah :
"Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib yang membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mencapai prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".
Menurut Sri dan Suryo (2003:4) mengatakan pajak adalah :
1. Dipungut dari semua rakyat yang menurut Undang-Undang wajib membayar pajak.
2. Dimasukkan untuk membayar kas negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara / APBN).
3. Dapat dipaksakan pembayarannya karena diatur oleh Undang-Undang.

SKRIPSI PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN

2016-06-09T19:31:00.002-07:00

(KODE : 0026-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN

KERANGKA TEORI

Singarimbun (1989 : 37) mengartikan teori sebagai serangkaian konsep, defenisi dan proposisi yang saling berkaitan bertujuan memeberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena.
Berdasarkan pendapat diatas, penulis mengemukakan teori sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam penelitian ini yaitu :

A. Keselamatan Kerja
Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. (Suma'mur, 1993:1).
Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja (Mangkunegara, 2000:161).
Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya adalah penerapan tehnologi maju dan mutakhir dan secara terperinci, sasaran keselamatan kerja tersebut adalah :
1. Mencegah Terjadinya kecelakaan.
2. Mencegah timbulnya penyakit akibat pekerjaan.
3. Mencegah/mengurangi kematian.
4. Mencegah/mengurangi cacat tetap.
5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan, alat- alat kerja, mesin, instalasi dan Iain-lain.
6. Meningkatakan produktivitas tenaga kerja, modal, alat-alat, dan sumber- sumber produksi lainnya sewaktu kerja.
7. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja.
8. Memperlancar, meningkatkan dan mengamankan produksi, industry serta pembangunan. (Darmodiharjo, 1981 ; 8)
Keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi buruh dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja yang menjadi tujuan keselamatan kerja adalah :
1. Melindungi buruh dari resiko kecelakaan pada saat ia melakukan pekerjaan.
2. Menjaga supaya orang-orang yang berada disekitar tempat kerja terjamin keselamatannya.
3. Menjaga supaya sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. (Budiono, 1995 : 228) Disegala tempat kerja, suatu perusahaan diwajibkan melakukan usaha-usaha tertentu yang disebut syarat-syarat keamanan kerja yang dimaksudkan untuk :
• Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
• Mencegah mengurangi bahaya peledakan.
• Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya.
• Memberi pertolongan pada kecelakaan.
• Memberi alat perlindungan diri kepada para tenaga kerja.
• Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, gas, sinar dan getaran.
• Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja.
• Memperoleh penerangan yang cukup dan serasi.
• Menyelenggarakan udara yang cukup.
• Memelihara kebersihan, keselamatan dan ketertiban.
• Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. (Darmodiharjo, 1981 ; 8)

B. Kesehatan Kerja
Kesehatan kerja adalah suatu usaha yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit/gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta terhadap penyakit-penyakit umum (Sum'amur, 1967 : 1).
Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, Lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik (Mangkunegara, 2000:161).
Kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi pekerja terhadap pemerasan (eksploitasi) tenaga kerja oleh majikan misalnya untuk mendapatkan tenaga yang murah. Kesehatan kerja merupakan penjagaan agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditunjuk terhadap pihak majikan yang hendak memersa tenaga pekerja, tetapi juga ditujukan terhadap pekerja itu sendiri, dimana dan bilamana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya. Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama.
Pada suatu perusahan biasanya kesehatan kerja berjalan seiring dengan hygiene perusahaan. Dalam hal ini hakikatnya adalah sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya dan dimaksudkan untuk kesejahteraan pekerja dan sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas pekerja.

C. Produktivitas Kerja
Secara umum pengertian produktivitas adalah ratio out put terhadap input, dimana out put merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan, sedangkan input adalah pendapatan yang diterima. Pengukuran dilakukan dengan produktivitas melihat jumlah output yang dihasilkan oleh setiap karyawan selama sebulan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila ia mampu menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak dibandingkan dengan karyawan lain dalam waktu yang sama.
Produktivitas adalah suatu pendekatan interdispliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktif untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu SDM dan keterampilan, barang modal, tehnologi, manajemen, informasi, energi dan sumber-sumber lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan standar hidup (Muchdarsyah, 1992 ; 17).
Peningkatan produktivitas itu sendiri dapat dilihat dalam tiga bentuk yaitu:
1. Jumlah produksi yang meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama.
2. Jumlah produksi yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang.
3. Jumlah produksi yang jauh lebih besar dengan pertambahan sumber daya yangrelatif lebih kecil. (Nasution, 1996 : 28)
Produktivitas Kerja merupakan suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari hams lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

D. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Produktivitas Kerja
Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu yaitu bahwa pada dasarnya tujuan daripada keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk melindungi para tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, sehingga upaya pencapaian produktivitas yang semaksimalnya dari suatu perusahaan dapat lebih terjamin. Berkenaan dengan kenyataan ini, pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan member manfaat bagi perusahaan yaitu :
a) Tercegahnya atau mengurangi tingkat kecelakaan, kebakaran, peledakan dan Iain-lain sebagainya.
b) Pengamanan peralatan produksi dan hasil produksi itu sendiri.
c) Mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas kerja.
d) Meningkatkan dan membina moral dan dedikasi para tenaga kerja sehingga memperkecil tingkat kemangkiran.
e) Memperkecil kemungkinan pemborosan biaya dalam proses produksi.
Dan pada dasarnya keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas, atas dasar sebagai berikut:
1. Dengan tingkat keselamatan yang tinggi, kecelakaan yang menjadi penyebab sakit, cacat dan kematian dapat dikurangi sehingga biaya yang tidak perlu dapat dihindari.
2. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja dan mesin yang produktif bertalian dengan tingkat

SKRIPSI PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH

2016-06-09T19:28:00.000-07:00

(KODE : 0027-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH

KERANGKA TEORI

Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). Adapun landasan teori merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2005:55).

Menurut Hoy & Miskel (Sugiyono,2005:55), teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.

Berdasarkan rumusan diatas, maka dalam bagian ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini:

A. Kualitas

1. Pengertian Kualitas

Didalam persaingan global yang semakin kompetitif, persoalan kualitas pelayanan menjadi isu sentral bagi setiap perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk menyediakan suatu pelayanan yang berkualitas akan menjadi suatu senjata untuk memenangkan persaingan.

Menurut Kotler, kualitas itu harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi konsumen. Ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah berasal pada sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi konsumen. Pengertian kualitas menurut Goetsch & Davis (dalam Tjiptono, 1996:51), kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, namun dari beberapa pengertian kualitas diatas, terdapat kesamaan yaitu :

a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.

Dari pengertian diatas, kualitas dapat diartikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas juga mengandung elemen-elemen yang meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

Kualitas pelayanan adalah salah satu unsur penting dalam organisasi jasa. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi jasa (Hope dan Muhlemann, 1997). Kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan agar mengerti bahwa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan harapan pelanggan, pemasar juga harus memperhatikan perilaku konsumen, karena hal tersebut akan mempengaruhi keputusan dalam pengambilan keputusan pembelian.

2. Prinsip-Prinsip Kualitas

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu memenuhi enam prinsip utama yang berlaku bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Menurut Wolkins Enam prinsip tersebut meliputi (Tjiptono, 1996:75) :

1. Kepemimpinan

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan.

2. Pendidikan

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas.

3. Perencanaan

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya.

4. Review

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan kualitas.

5. Komunikasi

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan dan stakeholder perusahaan lainnya seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum dan lain-lain.

6. Penghargaan dan pengakuan {Total Human Reward) Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi startegi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani.

3. Model Kualitas

Yang menentukan kualitas suatu jasa adalah bagaimana perusahaan jasa mampu menyampaikan layanan sesuai dengan harapan pelanggan maupun melebihinya. Namun untuk memenuhi harapan pelanggan dengan pemasar atau perusahaan jasa tidaklah mudah karena banyaknya kesenjangan-kesenjangan (Gap) antara konsumen dan penyedia jasa.

SKRIPSI STRATEGI KOMUNIKASI KAMPANYE SEBAGAI PROGRAM CSR

2016-06-09T19:19:00.000-07:00

(KODE : 0021-KOMUNIKASI) : SKRIPSI STRATEGI KOMUNIKASI KAMPANYE SEBAGAI PROGRAM CSR

KERANGKA TEORI

A. Corporate Social Responsibility
Organisasi bisnis harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem, dimana setiap bagian dari ekosistem saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam manajemen modern, keberhasilan organisasi bisnis untuk memperoleh kepuasan stakeholders dapat dijadikan indikator keberhasilan perusahaan. Perusahaan yang gagal umumnya mengalami kehilangan kepercayaan dari konsumen, pemerintah, komunitas, karyawan, dan dari para unsur stakeholders lainnya. Jadi, setiap kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan harus menjamin dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya (stakeholders) secara baik. Dan itu berarti bisnis harus dijalankan secara baik, etis, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan CSR.
Dapat dikatakan strategi social responsibility dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan harapan stakeholder dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Keraf mengelompokkan stakeholders menjadi dua kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing, atau rekanan. Kelompok sekunder terdiri dari pemerintah setempat, pemerintah asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat.
Menurut Keraf, yang paling penting diperhatikan dalam suatu kegiatan bisnis adalah kelompok primer, karena berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan kelompok primer tersebut. Demi keberhasilan dan kelangsungan bisnis suatu perusahaan, tidak boleh merugikan satupun kelompok stakeholders primer. Dengan kata lain, perusahaan tersebut harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok tersebut. Dalam kaitannya dengan kelompok sekunder, Keraf mengatakan dalam situasi tertentu, kelompok ini bisa sangat penting, bahkan bisa jauh lebih penting dari kelompok primer. Karena itu kepentingan mereka sangat perlu diperhitungkan dan dijaga. Ketika suatu perusahaan beroperasi tanpa mempedulikan kesejahteraan, nilai budaya, sarana, prasarana lokal, lapangan kerja setempat dan seterusnya, akan menimbulkan suasana sosial yang sangat tidak kondusif dan tidak stabil bagi kelangsungan perusahaan. Relasi antara perusahaan dan kedua kelompok stakeholders tersebut, digambarkan sebagai berikut:

1. Konsep CSR
Corporate Social Responsibility/CSR, (atau juga disebut Businness Ethics, Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, Sustainable Development, Triple Bottom Line), saat ini sedang menjadi tren di dunia, dan juga di Indonesia. Seiring dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, kini banyak perusahaan mulai menyadari arti penting CSR dan menjadikannya sebagai agenda tetap perusahaan.
Tetapi apa sebenarnya definisi dari CSR? Chrisyanti Hasibuan menyebutkan definisi CSR memang beragam. Salah satunya yang singkat, dari Mallen Baker, berbunyi : "CSR adalah bagaimana perusahaan mengelola proses bisnisnya untuk menghasilkan dampak keseluruhan yang positif bagi masyarakat." Sementara definisi yang secara luas sering dipakai adalah definisi dari World Business Council for Sustainable Development, yaitu : "CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large. "
Pendekatan CSR versi World Business Council for Sustainable Development lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi, dengan memandang bisnis lebih sebagai patner dari komunitasnya, tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata untuk memenuhi kebutuhan shareholder atau para
pemegang saham. Definisi lain CSR disebutkan oleh organisasi Business for Social Responsibility yaitu: "operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial, and public expectations that society has of business."
Definisi dari Business for Social Responsibility tersebut memandang tanggung jawab perusahaan secara lebih luas, tidak hanya fokus pada keseimbangan pembangunan ekonomi perusahaan dengan lingkungannya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan bisnis berkaitan dengan etika, hukum, penghargaan terhadap komunitas, dan lingkungan.
Sementara itu Kotler dan Lee melihat tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kegiatan yang sukarela, bukan berdasarkan aturan hukum, moral, maupun etika. Seperti definisinya berikut: "Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through discretionary bussines practices and contributions of corporate recources."
Kotler dan Lee lebih melihat CSR sebagai komitmen sukarela dari perusahaan yang diwujudkan melalui praktek bisnisnya, maupun melakukan kontribusi menggunakan sumber daya perusahaan, baik dalam bentuk moneter maupun non moneter untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat maupun lingkungan.
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha dan lingkungan merupakan dua pihak yang saling berkepentingan.
Dengan CSR, perusahaan dituntut untuk bisa menyeimbangkan atau mengitegrasikan antara kepentingan lingkungan dan sosial, dan secara bersamaan memenuhi ekspetasi para pemegang saham (shareholder). Untuk itu perusahaan dituntut untuk menjalankan bisnisnya lebih bertanggung jawab dan beretika atas aktifitasnya yang berpengaruh terhadap manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

2. Inisiatif Kegiatan CSR
Kotler dan Lee, menyebutkan bahwa pendekatan CSR kini telah bergeser dari kewajiban menjadi strategi, sehingga pelaksanaan CSR pun kini lebih matang, dan terencana, tidak hanya sekedar "doing good to look good”, tapi "doing all we can do to do the most good, not just some good. " Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk memilih inisiatif yang tepat dalam melaksanakan kegiatan CSR, sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Kotler dan Lee mendefinisikan corporate social initiative: "Corporate social initiatives are the major activities undertaken by a corporation to support social causes and to fulfill commitments to corporate social responsibility." (Corporate social initiatives adalah kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan sosial dan memenuhi komitmen tanggung jawab sosial perusahaan).
Jadi, Corporate social initiative adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan upaya-upaya utama dibawah payung CSR. Kotler dan Lee menyebutkan 6 corporate social initiative yang dapat diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yaitu:
1. Cause Promotion
Social initiative ini adalah sebuah upaya yang bersifat promosional. Strategi yang digunakan adalah persuasive communication. Cause promotion merupakan salah satu bentuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dan inisiatif ini biasanya berupa kampanye. Kegiatan dalam cause promotion antara lain memberikan bantuan dana, kontribusi untuk amal, maupun penggunaan sumber-sumber lain dari perusahaan untuk meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Selain itu, kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dukungan untuk pengumpulan dana maupun rekrutmen sukarelawan dalam masalah sosial.
2. Cause-Related Marketing
Dalam kampanye cause-related marketing (CRM), perusahaan berkomitmen untuk mendukung suatu tujuan sosial dengan mendonasikan sekian persen dari keuntungan berdasarkan penjualan produk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Itu salah satu hal yang membedakannya dari inisiatif yang lain. Selain itu, CRM membutuhkan perjanjian formal dan sistem pengukuran serta koordinasi dengan organisasi penyalur dana terkait dengan penelusuran dana yang telah disumbangkan perusahaan.

SKRIPSI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PELAYANAN PUBLIK

2016-06-09T19:16:00.001-07:00

(KODE : 0020-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PELAYANAN PUBLIK

KERANGKA TEORI

A. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Semangat reformasi politik di Indonesia beberapa tahun lalu telah memunculkan terminologi baru yang disebut sebagai Good Governance. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Terminologi Good Governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan ataupun pengelolaan (manajemen).

Secara teoritis, good governance sendiri dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik berserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Sedangkan menurut Sedarmayanti, arti Good dan Good Governance mengandung dua pengertian sebagai berikut: pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan soisal. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dari pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, Good Governance berorientasi pada:

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability, securing of human rights, autonomy and devolution of power, and assurance of civilian control.

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan institusi non pemerintahan ini dapat memegang peran domain dalam governance tersebut, atau malah lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun.

United Nation Development Program (UNDP) sendiri mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Berdasarkan defenisi tersebut, UNDP kemudian mengajukan karekteristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesataraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategi.

United Nation Development Program (UNDP) merumuskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam good governance yaitu (i) negara atau pemerintah; (ii) sektor private (sektor swasta atau dunia usaha); dan (iii) civil society. Setiap pelaku tersebut memiliki peran masing-masing demi terbentuknya good governance. Secara umum pemerintah berperan untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor private memiliki peran untuk menggerakan dunia usaha sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sementara masyarakat sipil berperan untuk memfasilitasi interaksi-intaraksi sosial politik dan mobilitas kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Organization of Economic Corporation and Development (OECD) dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisiean, penghindaran salah alokasi, dana investasi yang langka, pencegahan korupsi, baik secara politk maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.9

Menurut Tjokromidjojo dalam Sinambela,10 bahwa konsep pengelolaan kepemerintahan yang amanah (good governance) dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban.

2. transparansi, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijaksanaan pemerintah dan organisasi badan hukum.

3. keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka, terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.

4. berdasarkan hukum. Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum.

5. jaminan fairness, a level playing field (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan.

United Nation Development Program UNDP mengemukakan bahwa karekteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) meliputi:

1. partisipasi (participation), setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

2. aturan hukum {rule of law), kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

3. transparansi {transparency), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau.

4. daya tanggap {responsiveness), lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

5. berorientasi konsensus {consensus orientation), good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. efektivitas dan efisiensi {effectiveness and efficiency), setiap proses dan lembaga diarahkan untuk menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

7. akuntabilitas {accountability), para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.

8. bervisi strategis {strategic vision), para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

SKRIPSI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)

2016-06-09T19:14:00.001-07:00

(KODE : 0018-ADM NEGARA) : SKRIPSI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)

KERANGKA TEORI

Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman dasar berpikir, yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih (Nawawi; 1987:40)

Selanjutnya Singarimbun menyebutkan bahwa teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, dan konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Ringkasnya, teori adalah hubungan satu konsep dengan konsep lainnya untuk menjelaskan gejala tertentu. Adapun teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah:

1. Fungsi Lembaga Bad an Permusyaratan Desa (BPD)

a. Defenisi Fungsi.

Fungsi merupakan tranformasi akibat pemetaan suatu nilai ke nilai lain

b. Defenisi Lembaga Badan Permusyaratan Desa (BPD).

Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa yang diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.

c. Fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Permusyaratan Desa (BPD).

1) Fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD):

a) Fungsi mengayomi yaitu: menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

b) Legilasi: merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

c) Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

d) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peratauran Desa, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan Keputusan Kepala Desa dan Kebijaksanaan Pemerintahan Desa serta memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap perjanjian kerja sama yang menyangkut kepentingan desa.

2) Wewenang Badan Permusyaratan Desa (BPD):

a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

d) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;dan menyusun tata tertib Badan Permusyaratan Desa (BPD)

3) Hak Badan Permusyaratan Desa (BPD) :

a) Meminta keteranagn kepada Pemerintah Desa.

b) Menyatakan pendapat

4) Kewajiban Badan Permusyaratan Desa (BPD):

a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.

b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republuk Indonesia.

d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

e) Memproses pemilihan kepala desa.

f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

2. Badan Permusyaratan Desa (BPD)

Badan Permusyaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota Badan Permusyartan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyaratan Desa ( BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dihadapan masyarakat dan dipandu oleh. Pimpinan BPD yang terdri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD), dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus, Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Badan Permusyaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat..

Rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyaratan Desa (BPD). Rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (satu per dua) dari jumlah anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD), dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota Badan Permusyaratn Desa (BPD),dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya satu perdua ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyartan Desa (BPD) yang hadir. Hasil rapat Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. Pimpinan dan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) ditetapkan dalam APB desa. Untuk kegiatan Badan Permusyaratan Desa (BPD) disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris Badan Permusyaratan Desa (BPD). Biaya ditetapkan setiap tahun dalam APB desa. Pimpinan dan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.

Pimpinan dan Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) dilarang:

a. Sebagai pelaksan proyek desa.

b. Merugikan kepentingan umum, meresahakan sekelompok masyarkat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.

c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

d. Menyalah gunakan wewenang.

e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyaratan Desa (BPD), ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah Kabupaten /Kota sekurang-kurangnya:

a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota.

c. Pengesahan penetapan anggota.

d. Fungsi, dan wewenang.

e. Hak, kewaj ib an dan 1 arangan.

f. Pemberhentian dan masa keanggotaan.

g. Penggantian anggota dan kepemimpinan.

h. Tata cara pengucapan sumpah dan janji.

i. Pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja.

j. Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

k. Hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan.

1. Keuangan dan administratif.

SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI

2016-06-09T19:12:00.001-07:00

(KODE : 0024-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI

KERANGKA TEORI

A. Kepemimpinan

1. Pengertian kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengamhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan (kartono, 2005:76).

Menurut (Rivai, 2004:64), Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses, dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati dan orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang telah dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain.

Umar (2008:38) mendefmisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan usaha mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.

Sedangkan Menurut Hasibuan (2003:170) "Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi".

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Dimana defenisi kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen. (Susanto A.B; Koesnadi Kardi, 2003:115), yakni :

1. Kepemimpinan merupakan proses ;

2. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungan) antara pimpinan dan bawahan;

3. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain

Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara umum pengertian pemimpin adalah suatu kewanangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

2. Fungsi Pemimpin

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut nawawi (1995:74), fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu :

1. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya.

2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang- orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin.

Sehubungan dengan dua dimensi tersebut, menurut Nawawi, secara operasional dapat dibedakan dengan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu :

1. Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Dalam hal ini fungsi orang yang dipimpin adalah sebagai pelaksana perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah merupakan fungsi pemimpin, fungsi ini juga berarti bahwa keputusan yang ditetapkan pemimpin tanpa kemauan para bawahannya tidak akan berarti. Jika perintah tidak dilaksanakan juga tidak akan ada artinya. Intinya, kemampuan bawahan menggerakan pegawainya agar melaksanakan perintah, bersumber dari keputusan yang ditetapkan. Perintah yang jelas dari pimpinan berati juga sebagai perwujudan proses bimbingan dan pengarahan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

2. Fungsi Konsultatif

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back), yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan orang yang dipimpin baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Sekalipun memiliki kesempatan yang sama bukan berarti setiap orang bertindak semaunya, tetapi harus dilakukan dan dikerjakan secara terkendali dan terarah yang merupakan kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

Dengan demikian musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam kesempatan berpartisipasi melaksanakan program organisasi. Pemimpin tidak sekedar mampu membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya, akan tetapi pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai pemimpin yang melaksanakan fungssi kepemimpinan bukan sebagai pelaksana.

4. Fungsi Delegasi

Dalam melaksanakan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Jika pemimpin berkerja seorang diri, ia pasti tidak dapat berbuat banyak dan mungkin dapat menjadi tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu sebagian wewenang perlu didelegasikan kepada para bawahannya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawaasan. Dalam melakukan kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap perseorangan dalam melaksanakan beban kerja atau perintah dari pimpinannya.

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diatas, diselenggarakan dalam aktifitas kepemimpinan secara intergral. Aktifitas atau kegiatan kepemimpinan yang bersifat intergral tersebut dalam hal pelaksanaannya akan berlangsung sebagai berikut;

a. Pemimpin berkewajiban mejabarkan program kerja yang menjadi keputusan yang kongkrit untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya masing-masing keputusan-keputusan itu harus jelas hubungannya dengan tujuan kelompok/organisasi.

b. Pemimpin harus mampu menterjemahkan keputusan-keputusan menjadi intruksi yang jelas, sesuai dengan kemampuan anggota yang melaksanakannya. Setiap anggota yang melaksanakannya. Setiap anggota harus mengetahui dari siapa intruksi diterima dan pada siapa di pertanggungjawabkan.

c. Pemimpin harus berusaha untuk mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat baik secara perorangan maupun kelompok kecil. Pemimpin harus mampu menghargai gagasan, pendapat, saran, kritik anggotanya sebagai wujud dari parti sipasinya. Usaha mengembangkan partisipasi anggota tidak sekedar ikut aktif dalam melaksanakan perintah, tetapi juga dalam memberikan informasi dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam membuat dan memperbaiki keputusan-keputusan.

d. Mengembangkan kerjasama yang harmonis, sehingga setiap anggota mengerjakan apa yang harus dikerjakannya, dan bekerjasama dalam mengerjakan sesuatu yang memerlukan kebersamaan. Pemimpin harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuan, prestasi atau kelebihan yang dimiliki setiap anggota kelompok/organisasinya.

e. Pemimpin harus membantu dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan sesuai dengan batas tanggungjawab masing-masing. Setiap anggota harus didorong agar tumbuh menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah-masalahnya, dengan menghindari ketergantungan yang berlebihan dari pemimpian atau orang lain.

Setiap anggota harus dibina agar tidak menjadi orang yang selalu menunggu perintah. Namun diharapkan setiap anggota/bawahan adalah orang yang inisiatif artinya mampu berkerja dengan sendirinya karena kesadaran bahwa ia memiliki tanggungjawab.

SKRIPSI PENGARUH OTONOMI DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

2016-06-09T19:10:00.000-07:00

(KODE : 0030-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENGARUH OTONOMI DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan teori-teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep dan kontsruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dua konsep (Singarimbun, 1989; 37).

Pada dasarnya teori adalah merupakan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian (Suryabrata dalam Sugiyono, 2002). Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perubahan coba-coba (trial and error). Adanya landasan teoritis ini mempunyai ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.

Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman dasar berpikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti harus menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang telah dipilih. (Nawawi, 1991; 40).

Dalam penelitian ini, adapun kerangka teori yang dibentuk adalah sebagai berikut: 1.5.1. Desa

Kata "Desa" berasal dari bahasa India yakni Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.(Soetardjo, 1984 dalam Wasistiono, 2006; 7).

Sesuai dengan defenisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun, Marga Dati, Nagari, Wanua, dan lain sebagainya. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri, baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kebanyakan orang memahami desa sebagai tempat dimana bermukimnya penduduk dengan peradaban yang terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Desa disebut, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilaayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyaarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dialami dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,1996; 19).

Desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. (Widjaja, 2003; 165).

Menurut Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah propinsi, kota dan kabupaten, tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Otonomi berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. (Nurcholis, 2005; 234).

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa gineologis yaitu bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa, transmigrasi atau alasan lainnya yang warganya majemuk/heterogen, maka melalui otonomi desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun hams diselenggarakan dalam perspektif adiministrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Berdasarkan penjelasan umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dijelaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu:

1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa hams menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun hams tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa hams mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan tumt serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa,

3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengums masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun hams diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman,

4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa hams mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang dimiliki atau menjadi kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan otonomi yang dimiliki pemerintah desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat. Artinya jika desa memang mempunyai urusan-urusan yang secara adat diatur dan diurus, maka urusan tersebut diakui oleh Undang-Undang.

1.5.3. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa tidak lagi di bawah kecamatan tapi di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, kepala desa langsung di bawah pembinaan bupati/walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai suatu wilayah yang membawahi desa-desa tapi hanya merupakan wilayah kerja camat. Camat sendiri bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya, tapi hanya sebagai perangkat daerah kabupaten. Jadi camat tersebut hanyalah staf daerah kabupaten yang mengurusi desa-desa.

Pemerintah desa adalah unsur dari penyelenggara pemerintahan desa. Adapun pemerintah desa memiliki tugas pokok:

- Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat

- Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pemerintah desa mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa

- Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

- Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa

- Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat

- Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

- Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa

- Penyusunan, pengajuan rancangan Peraturan Desa

- Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala-kepala urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi serta memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala daerah di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat Peraturan Desa atau Perdes. Perdes dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan maysarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implemntasi program pembangunan. (Adisasmita 2006:41)

Partisipasi didefenisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberikan sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka (Yusran 2006:11)

SKRIPSI PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT

2016-06-09T19:07:00.000-07:00

(KODE : 0029-ADM NEGARA) : SKRIPSI PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT

KERANGKA TEORI

A. Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Menurut Isbandi Rukminto Adi (dalam Uno, 2008:3) mengatakan bahwa motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.

Menurut Hasibuan (1996:95), motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dalam segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Dalam Winardi (2001:4), ada defenisi yang mengatakan bahwa motivasi berhubungan dengan:

1. Pengarahan perilaku,

2. Kekuatan reaksi (upaya kerja), setelah seorang pegawai telah memutuskan arah tindakan -tindakan tertentu.

3. Persistensi perilaku, berapa lama orang yang bersangkutan melanjutkan pelaksanaan perilaku dengan cara tertentu.

Stanley Vance (dalam Danim, 2004:15), mengatakan bahwa pada hakikatnya motivasi adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan - tindakan yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi.

Menurut Siagian (2002:102) motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk keterampilan dan keahlian, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam Gibson (1997:87) memuat beberapa pendapat tentang motivasi yaitu:

a. Menurut John P. Cambell menyatakan satu defenisi bahwa motivasi berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan,respons (usaha) setelah pegawai memilih mengikuti tindakan tertentu, atau berapa lama orang itu terus menerus berperilaku menurut cara tertentu.

b. Menurut J.W. Atkinson menyarankan bahwa analisis tentang motivasi harus memusatkan perhatian pada factor - faktor yang mendorong dan mengarahkan kegiatan seseorang.

c. Menurut M.R. Jones menyatakan bahwa motivasi adalah berhubungan kuat dengan bagaimana perilaku itu dimulai, dikuatkan, disokong, diarahkan, dihentikan dan reaksi subyektif seperti apakah yang timbul dalam organisasi ketika semua itu berlangsung.

Dari pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat dinyatakan bahwa motivasi merupakan suatu faktor pendorong atau penggerak seseorang untuk mau bertindak dan bekerja dengan giat sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2 Manfaat Motivasi

Motivasi menjelaskan mengapa ada orang berperilaku tertentu untuk mencapai serangkaian tujuan. Teori motivasi berupaya merumuskan apa yang membuat orang menyajikan kinerja yang baik.

Menurut Hasibuan (1996:97) menyatakan manfaat motivasi bagi seorang pegawai selain memberikan keuntungan kepada pegawai itu sendiri juga menguntungkan organisasi seperti :

1. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai

3. Meningkatkan produktifitas kerja pegawai

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan pegawai

5. Meningkatkan kedisplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik

7. Meningkatkan kreatifitas dan partisipasi pegawai

8. Mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugasnya

9. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.

3 Tipe-tipe Motivasi

Motivasi merupakan fenomena hidup yang banyak corak dan ragamnya. Menurut (Danim, 2004:17) secara umum motivasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu :

1. Motivasi Positif

Motivasi positif didasari atas keinginan manusia untuk mencari keuntungan-keuntungan tertentu. Manusia bekerja dalam organisasi jika dia merasakan bahwa setiap upaya yang dilakukannya akan memberikan keuntungan tertentu. Dengan demikian, motivasi positif merupakan pemberian motivasi yang diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu padanya.

2. Motivasi Negatif

Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa takut misalnya, jika seorang pegawai tidak bekerja maka akan muncul rasa takut dikeluarkan, takut diskors, dan takut dijauhi oleh rekan kerja. Motivasi negatif yang berlebihan akan membuat organisasi tidak mampu mencapai tujuan. Personalia organisasi menjadi tidak kreatif, serba takut, dan serba terbatas geraknya.

3. Motivasi dari Dalam

Motivasi dari dalam timbul pada diri pegawai saat dia melaksanakan tugas-tugasnya dan bersumber dari dalam diri pegawai itu sendiri. Dengan demikian berarti juga bahwa motivasi pegawai muncul pada saat dia bekerja dan dia sendiri yang menyenangi pekerjaan itu.

SKRIPSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2016-06-09T19:05:00.000-07:00

(KODE : 0016-ADM NEGARA) : SKRIPSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KERANGKA TEORI

Kerangka teori diperlukan untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berfikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti hams terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana ia menyoroti masalah yang dipilihnya. Selanjutnya, menumt Singarimbun dan Effendi (1989: 37), teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstmksi, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara memmuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah:

A. Partisipasi Masyarakat membayar PBB
1. Defenisi Partisipasi masyarakat
Menginterpretasikan kata partisipasi secara kelim menyebabkan masyarakat maupun pemerintah mempunyai tanggapan yang salah. Banyak makna untuk kata partisipasi yang membuat masyarakat bingung bagaimana masyarakat sehamsnya bertindak dan berperan dalam suatu program pembangunan sehingga masyarakat telah dianggap berpartisipasi.
Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, orang akan menemukan mmusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Menumt Soetrisno (1995; 221-222) ada dua definisi partisipasi yang beredar dalam masyarakat. Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi jenis ini mengartikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Definisi kedua dan berlaku universal adalah partisipasi dalam pembangunan merupakan kerjasama yang giat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.
Menurut T.B. Simatupang dalam Khairuddin (1992: 124) memberi rincian tentang partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warganegara yang mempunyai latar belakang yang beragam atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberi sumbangan demi terciptanya masa depan. Partisipasi juga tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan rencana pembangunan, akan tetapi berarti memberi dukungan agar dalam pembangunan, nilai-nilai kemanusiaan, cita-cita, mengenai keadilan sosial dijunjung tinggi, misalnya partisipasi dalam pembayaran PBB.
Pemikiran di atas senada dengan Sondang P.Siagian (2003:30) yang mengungkapkan bahwa partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan di dalam pambangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai subjek dan objek pembangunan.
Partisipasi masyarakat ikut mempengaruhi hasil, manfaat dan dampak keberhasilan dalam proses pembayaran PBB dalam pambangunan. Disadari partisipasi masyarakat dalam membayar PBB akan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. Karena di dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat besar-kecilnya terdapat usaha pembelajaran oleh masyarakat secara mandiri untuk mengerti dan paham akan kebutuhan maupun kepentingannya sendiri terutama yang menyangkut perbaikan taraf hidup masyarakat dalam pembangunan.
Memperhatikan beberapa pengertian partisipasi di atas, tampak bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Beberapa pihak mencoba merumuskan pengertian partisipasi dengan menggunakan kedua kriteria tersebut: unsur keterlibatan dan latar belakang yang mendorongnya.
Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Kesadaran serta keterlibatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah sikap masyarakat dalam membayar PBB. Sikap masyarakat dalam hal ini, yakni memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang telah ditentukan.

2. Tahap-tahap partisipasi
Menurut Ndraha (1990 ; 125-126) partisipasi masyarakat memiliki beberapa tahap dalam prosesnya antara lain;
1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain,
2. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya,
3. Partisipasi dalam arti perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan/ kebijakan seperti proses penentuan arah dan strategi,
4. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, program dan proyek pembangunan,
5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan,
6. Partisipasi dalam keterlibatan mereka mengevaluasi program pembangunan. Partisipasi merupakan suatu usaha kegiatan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat . Menurut Adi (2001:23), partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam empat tahap yaitu :
1. Tahap assessment
Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri.
2. Tahap alternatif program atau kegiatan
Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa cara alternatif program.
3. Pelaksanaan (Implementasi) program atau kegiatan.
Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaanya di lapangan.
4. Tahap evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil) Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.
Tahapan partisipasi publik menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (1992:125) telah membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, antara lain;
1. Partisipasi Inisiasi {Initiation Participation) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
2. Partisipasi Legitimasi {Legitimation Participation) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi Eksekusi {Execution Participation ) adalah partisipasi pada tingkat kecamatan.
Partisipasi inisiasi mempunyai kadar yang lebih tinggi dibanding dengan partisipasi legitimasi dan eksekusi. Di sini penduduk tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan saja, akan tetapi dapat menentukan dan mengusulkan segala suatu rencana yang akan dilaksanakan. Sedangkan kalau masyarakat ikut hanya dalam tahap pembicaraan saja seperti rembug desa, padahal proyek yang akan dibangun sudah jelas wujudnya, maka masyarakat hanya berpartisipasi pada tingkat legitimasi. Partisipasi eksekusi adalah yang terendah dari semua tingkatan partisipasi di atas. Masyarakat hanya turut serta dalam pelaksanaan proyek tanpa harus ikut serta menentukan dan menbicarakan proyek.

3. Pendekatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Menurut Mikekelsen dalam soetomo (2006:146) ada empat pendekatan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat yaitu :
a. Pendekatan partisipasi pasif, pelatihan dan informasi. Pendekatan ini berdasarkan pada anggapan bahwa pihak eksternal (pemerintah) lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill dan sumber daya. Dengan demikian, bentuk partisipasi ini akan melahirkan tipe komunikasi satu arah dari atas ke bawah, hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal.
b. Pendekatan partisipasi aktif. Dalam pendekatan ini sudah dicoba dikembangkan komunikasi dua arah, walaupun pada dasarnya masih berdasarkan pra anggapan yang sama dengan pendekatan yang pertama, bahwa pihak eksternal lebih tahu dibandingkan dengan masyarakat. Pendekatan ini sudah mulai membuka dialog, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas dari institusi eksternal. Salah satu contohnya adalah pendekatan pelatihan dan kunjungan.
c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan. Pendekatan ini mirip kontrak sosial antara pihak eksternal dengan masyarakat. Dalam keterkaitan tersebut dapat disepakati apa yang dapat dilakukan masyarakat dan apa yang harus dilakukan dan diberikan pihak eksternal. Masyarakat setempat, baik sebagai individu kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas setiap kegiatan pada masyarakat dan juga pada pihak eksternal.