Pelayanan Pajak

PP Nomor 5 Tahun 2011 [Digg]

2011-02-28T22:24:27-08:00

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Perlakuan Perpajakan Bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) [Digg]

2011-02-08T19:17:09-08:00

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan perpajakan atas penanaman kembali Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2008 tentang...

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI [Digg]

2011-02-01T23:59:07-08:00

orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Orang Pribadi, adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut

Ahmad Fuad Rahmany Dirjen Pajak yang Baru [Digg]

2011-01-20T19:00:27-08:00

Ahmad Fuad Rahmany menggantikan Muhammad Tjiptardjo sebagai Direktur Jenderal Pajak. Acara pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan yang dilakukan di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

Faktur Pajak Bagi Pedagang Eceran (PER-58/PJ/2010) [Digg]

2010-12-22T19:07:29-08:00

Karakteristik Pedagang Eceran adalah aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil. Sehingga Pedagang Eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya dalam pembuatan dan penatausahaan Faktur Pajak.

Cara Instalasi eSPT PPN 1111 [Digg]

2010-12-16T23:21:00-08:00

Setelah mendownload eSPT PPN 1111, selanjutnya Lakukan instalasi eSPT PPN 1111 pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Ada dua jenis instalasi eSPT PPN 1111 yaitu instalasi pada eSPT 1111 pada kompi yang sudah terinstall framework .NET dan atas kompi yang belum terinstall framework .NET. Berikut cara instalasinya.

Download e-SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM [Digg]

2010-12-07T21:14:18-08:00

Sehubungan dengan berlakunya PER-44/PJ/2010 dan PER-45/PJ/2010 tentang SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM yang akan mulai berlaku masa Januari 2010, dengan ini silakan bagi rekan-rekan yang ingin mendownload e-SPT PPN 1111 dan e-SPT 1111 DM untuk mendownloadnya disini.

Pajak Warteg (Pajak restoran vs PPN) [Digg]

2010-12-07T20:29:21-08:00

Saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai Pajak yang akan dikenakan atas usaha Warteg. Kami tidak akan membahas mengenai perlu diterapkannya pajak tersebut atau tidak karena hal tersebut sudah banyak diulas di media, tetapi kami akan membahas apa beda antara Pajak restoran (dulu bernama Pajak Pembangunan I) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa setiap makan direstoran akan dikenakan PPN sebesar 10%.

PPN Atas Kegiatan Usaha Perbankan [Digg]

2010-12-01T21:57:20-08:00

SE - 121/PJ/2010 tanggal 23 Nopember 2010 Tentang PPN Atas Kegiatab Usaha Perbankan

PPN ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN [Digg]

2010-11-24T22:38:11-08:00

penyerahan jasa Angkutan Umum dijalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sepanjang menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, termasuk penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum yang bersifat charter atau sewa.

Survey Pelayanan Perpajakan [Digg]

2010-11-15T23:40:49-08:00

Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi standar integritas yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Ini terungkap dalam paparan Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang dilakukan oleh KPK dan Transparency International Indonesia (TII) pada tanggal 9 Nopember 2010

SPT Masa PPN Baru (SPT PPN 1111 dan SPT PPN 1111 DM) [Digg]

2010-11-04T23:40:47-07:00

Download SPT Masa PPN 1111 DM (Diisi oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan).dan SPT Masa PPN 1111 (wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan).

Wajib Pajak Masih Kecewa Dengan Pelayanan Kantor Pajak [Digg]

2010-10-06T02:45:13-07:00

hingga kini telah mendapat 432 pengaduan dari masyarakat. Pengaduan ini masalahnya bermacam-macam diantaranya ada yang menyampaikan rendahnya mutu pemeriksaan pajak dan ada karena kesalahan aparat pajak/bea dan cukai

KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (PENG - 05/PJ.09/2010 tanggal 27 September 2010) [Digg]

2010-10-01T20:14:05-07:00

Sehubungan dengan masih adanya ketidaktertiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum melakukan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jual Barang Lewat Internet Kena PPh 25 [Digg]

2010-07-23T01:28:28-07:00

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan sosialisasi pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Salah satu yang menarik, pelaku usaha yang memasarkan barang dagangannya melalui jasa internet atau online juga diwajibkan untuk membayar PPh 25 tersebut yang besarannya 0,75%.\r\n

Jenis Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak (Non BKP dan Non JKP) sesuai UU PPN Baru

2010-03-07T19:18:00.000-08:00

Berikut kami informasikan perbandingan mengenai Jenis Barang dan Jasa Tidak Kena Pajak sesuai UU PPN Baru No 42 Tahun 2009 :

LAMA			BARU
(1)	Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (UU No 18 Tahun 2000) Cukup jelas		(1)	Dihapus.
(2)	Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut : (UU No 18 Tahun 2000)		(2)	Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (UU No 42 Tahun 2009)
	a.	barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; Penjelasan : Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas. Yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah (crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, bijih emas.		a.	barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; Penjelasan : Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: minyak mentah (crude oil); gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; panas bumi; asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
	b.	barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; Penjelasan : Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam ayat ini adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang berjodium maupun yang tidak berjodium.		b.	barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; Penjelasan : Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; h. telur ... telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
	c.	makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; Penjelasan : Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah. Untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.		c.	makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan Penjelasan : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.
	d.	uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Cukup jelas		d.	uang, emas batangan, dan surat berharga.
(3)	Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut : (UU No 18 Tahun 2000)		(3)	Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (UU No 42 Tahun 2009)
	a.	jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.		a.	jasa pelayanan kesehatan medik; Penjelasan Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; jasa psikolog dan psikiater; dan jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
	b.	jasa di bidang pelayanan sosial.		b.	jasa pelayanan sosial; Penjelasan : Jasa pelayanan sosial meliputi: jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; jasa pemadam kebakaran; jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; jasa lembaga rehabilitasi; jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
	c.	jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.		c.	jasa pengiriman surat dengan perangko; Penjelasan : Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
	d.	jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.		d.	jasa keuangan; Penjelasan : Jasa keuangan meliputi: 1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; 2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: a) sewa guna usaha dengan hak opsi; b) anjak piutang; c) usaha kartu kredit; dan/atau d) pembiayaan konsumen; 4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan 5. jasa penjaminan.
				e.	jasa asuransi Penjelasan : Yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
	e.	jasa di bidang keagamaan.		f.	jasa keagamaan. Penjelasan : Jasa keagamaan meliputi: 1. jasa pelayanan rumah ibadah; 2. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 4. jasa lainnya di bidang keagamaan.
	f.	jasa di bidang pendidikan.		g.	jasa pendidikan. Penjelasan : Jasa pendidikan meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
	g.	jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.		h.	jasa kesenian dan hiburan Penjelasan : Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
	h.	jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.		i.	jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan Penjelasan : Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
	i.	jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.		j.	jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
	j.	jasa di bidang tenaga kerja.		k	jasa tenaga kerja Penjelasan : Jasa tenaga kerja meliputi: jasa tenaga kerja; jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
	k.	jasa di bidang perhotelan.		l..	jasa perhotelan. Penjelasan : Jasa perhotelan meliputi: jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
	l.	jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.		m.	jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum Penjelasan : Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian lzin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
	n.	Tidak ada		n.	*Jasa penyediaan tempat parkir* Penjelasan : Yang dimaksud dengan “jasa penyediaan tempat parkir” adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
	o.	Tidak ada		o.	*Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;* Penjelasan : Yang dimaksud dengan “jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam” adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
	p.	Tidak ada		p.	*Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.*
	q.	Tidak ada		q.	*jasa boga atau katering.*

2010-03-04T19:27:00.000-08:00

WORKSHOP PERPAJAKAN

Bulan Maret 2010
Gelombang I – 13 Maret 2010
Gelombang II – 20 Maret 2010
Gelombang III - 27 Maret 2010

Tempat terbatas..!!

TEMA :
Workshop Tentang Pokok-Pokok Perubahan UU PPN No.42 tahun 2009 yang berlaku 1 April 2010 terhadap UU PPN Lama

Terjadi perubahan yang cukup signifikan atas UU PPN tahun 1984 yaitu UU No 42 Tahun 2009, terkait :
- Perubahan definisi dan pengertian;
- Objek PPN;
- Non BKP dan Non JKP;
- PPn BM;
- Tarif PPN dan PPn BM;
- Cara Menghitung PPN dan Penetapan Nilai lain
- Pengkreditan Pajak Masukan;
- Saat dan tempat Terutang;
- Faktur Pajak;
- Penyetoran dan Pelaporan PPN;
- Fasilitas PPN;
- Restitusi
- dan lain sebagainya.

FREE SOFTWARE UU PPN NO 42 TAHUN 2009

Reservasi :
Consulting, Training dan Assessment
Jl. Duren Tiga Barat 1 No. 1
Jakarta 12760

Phone : 021-98265288 / 96323283 (Euis)
Fax : 021-7946480
Email : info_train4best@yahoo.com

Simulasi saat pembuatan faktur pajak, saat penyetoran dan pelaporan PPN sesuai UU 42 Tahun 2009

2010-02-28T19:31:00.001-08:00

Salah satu perubahan yang cukup penting dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 adalah perubahan saat pembuatan Faktur Pajak, saat saat penyetoran PPN dan saat pelaporan SPT Masa PPN.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak maka saat pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan, atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (invoice) yang berbeda dengan Faktur Pajak.

Saat Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam UU KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Simulasi saat pembuatan faktur pajak, saat penyetoran dan pelaporan PPN

No	Keterangan	Pengaturan UU PPN Saat Ini	Pengaturan UU No 42 Th 2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saat Penyerahan	1 Nov	1 Nov
2.	Saat Terutang	1 Nov	1 Nov
3.	Saat Pembuatan FP	31 Des	1 Nov
4.	Saat Penyetoran PPN	15 Jan	31 Des (sebelum SPT dilaporkan)
5.	Saat Pelaporan SPT	20 Jan	31 Des
6.	Sanksi Terlambat Bayar	2% per bulan sejak 16 Jan	2% per bulan sejak 1 Jan
7.	Sanksi Terlambat Lapor	Denda sejak 21 Jan	Denda sejak 1 Jan

Jam Kerja KPP di Bulan Maret dan April 2010

2010-02-25T01:36:00.000-08:00

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh :

Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia untuk tetap buka dan memperpanjang jam kerja pada :

Hari Sabtu tanggal 20, 27 Maret 2010, dan 24 April 2010, waktu bekerja mulai pukul 08.30 sampai 12.00 waktu setempat.
Hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dan hari Jumat, tanggal 30 April 2010, waktu bekerja sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat.

Jenis Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak pada tanggal-tanggal sebagaimana disebutkan pada angka 1, lebih ditekankan pada pelayanan penyampaian dan konsultasi SPT Tahunan PPh. Apabila terjadi permasalahan dari Wajib Pajak terkait situasi dan kondisi di lapangan, maka pelayanan tetap dilakukan dengan mengedepankan pelayanan prima dan edukasi terhadap masyarakat.

Sumber : SE-18/PJ/2010 tanggal 19 Pebruari 2010

Tatacara Penghitungan PPh Pesangon - 2009

2010-02-23T00:41:00.000-08:00

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2010

PENGERTIAN

1. Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

2. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

4. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

5. Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang dituniuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.

6. Pemotong Pajak adalah pemberi kerja, Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua.

SIFAT

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

2. Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender

3. Dalam hal terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan

Misalkan pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang seharusnya dilakukan sekaligus, namun masih dilakukan bagian pembayaran pada tahun ketiga sebesar Rp50.000.000,00, jika kepada Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam tahun tersebut hanya dibayarkan penghasilan tersebut, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah bruto tersebut, yaitu sebesar 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00.

Penerima penghasilan sebagaimana contoh diatas yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong sebesar 120% x 5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 3.000.000,00.

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 (seperti yg disebutkan dalam nomor 3) yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

TARIF PPh PASAL 21 UANG PESANGON

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut :

a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa Uang Pesangon dengan jumlah Rp 175.000.000,00.

Penghasilan bruto			Rp 175.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000,00	=	RP 0,00
5% x Rp50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000,00	=	Rp 11.250.000,00 (+)
		______________
		Rp13.750.000,00

Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya :

a. Bulan Desember 2009	=	Rp 50.000.000,00
b. Bulan April 2010	=	Rp 125.000.000.00 (+)
		_______________
Jumlah		Rp 175.000.000,00

Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000.00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong :
Bulan Desember 2009:
Jumlah penghasilan bruto			Rp 50.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000.00	=	Rp 0,00
Bulan April 2010:
Jumlah penghasilan bruto			Rp 125.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
5% x Rp 50.000.000.00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000.00	=	Rp 11.250.000,00 (+)
		______________
Jumlah		Rp 13.750.000,00

Jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong : Rp 0,00 + Rp 13.750.000,00 = Rp 13.750.000,00

TARIF PPh PASAL 21 UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, ATAU JAMINAN HARI TUA

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 150.000.000,00 adalah:

Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Rp 150.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang:
0% x Rp 50.0000.000,00	=	Rp 0,00
5% x Rp 100.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
		_____________
Jumlah	=	Rp 5.000.000,00

Dalam hal jumlah pembayaran uang Jaminan Hari Tua tersebut di atas dibayarkan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya :

Bulan Desember 2009 sebesar		Rp 50.000.000,00
Bulan Februari 2010 sebesar		Rp 100.000.000,00
		_______________
Jumlah		Rp 150.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagai berikut:

Bulan Desember 2009: 0% x Rp50.000.000,00	=	Rp 0,00
Bulan Februari 2010: 5% x Rp 100.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
		_____________
Jumlah	=	Rp 5.000.000,00

TATACARA PEMOTONGAN

1. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.

2. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada Pegawai yang berhak menerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua

3. Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan kewajiban memberikan bukti pemotongan tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0%(nol persen).

PENGALIHAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.

2. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon

Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dialihkan oleh pemberi kerja kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pengalihan Uang Pesangon

3. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon. Pemberi kerja tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal21 atas pengalihan Uang Pesangon tersebut.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai

4. Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup, Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun vang dibayarkan secara sekaligus.

Dalam hal terjadi pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup

BERLAKU

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Nopember 2009

Pada saat Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2009 ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

DOWNLOAD

Bukti Potong Final – klik disini

Tempat Terutang PPN sesuai PER-4/PJ/2010, Ps 12(1) UU PPN No. 42 Tahun 2009

2010-02-18T20:39:00.000-08:00

Sesuai Pasal 12 ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan,

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

c. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

e. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 4/PJ/2010

Pasal 1

(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha atau tempat lain

(2) Bagi Pengusaha Kena Pajak Badan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha atau tempat lain.

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang mempunyai tempat tinggal tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, dikukuhkan dan terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya di tempat kegiatan usahanya, sepanjang Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya.

Berlaku 1 April 2010

Tatacara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2009

2010-02-17T01:47:00.001-08:00

Berikut kami sampaikan beberapa langkah mudah mengisi SPT tahunan PPh badan 2009

Langkah I, Mengumpulkan Data

• Kumpulkan data tentang semua penghasilan yang anda terima selama tahun 2009
• Kumpulkan semua data atas semua biaya yang telah anda keluarkan selama tahun 2009
• Kumpulkan bukti potong PPh 23 dan PPh Pasal 22 yang Anda terima/peroleh,
• Kumpulkan daftar Aktiva yang Anda miliki s/d 31-12-2009;
• Hitung Saldo hutang/pinjaman per 31-12-2009 ;
• Siapkan data Pengurus dan Komisaris lengkap dengan alamat dan NPWPnya.

Langkah II, Mengolah Data

• Mengidentifikasi apakah penghasilan tsb merupakan obyek PPh tidak final, obyek PPh final atau bukan merupakan obyek pajak
• Melakukan pemilahan mana biaya yang boleh dibiayakan di SPT Tahunan mana yang tidak boleh dikurangkan/ melakukan rekonsiliasi fiscal

Langkah III, Mengisi Form SPT Tahunan

• Baca buku petunjuk pengisian SPT Tahunan dengan cemat.
• Input ke dalam e-SPT PPh Tahunan, mulai dari lampiran.
• Isi terlebih dahulu Lampiran SPT sebelum mengisi Induk SPT.
• Bila diperlukan dapat dibuat lampiran tambahan.
• Induk SPT beserta lampirannya diisi rangkap dua:
- Satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak.
- Satu lembar untuk arsip Wajib Pajak.
• Angka-angka rupiah dalam SPT Tahunan berikut lampirannya dinyatakan dalam rupiah penuh.
• Ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus atau kuasa.

Langkah IV, Siapkan Dana

Siapkan dana juga siapa tahu PPh Anda kurang bayar.

Lebih Jelasnya silakan KLIK DISINI

Download Form SPT Tahunan 1771 disini

Download Installer e-SPT Tahunan disini

Semoga Bermanfaat

Tax Treaty

2010-02-14T18:31:00.000-08:00

Tax treaties exist between many countries on a bilateral basis to prevent double taxation (taxes levied twice on the same income, profit, capital gain, inheritance or other item). In some countries they are also known as double taxation agreements, double tax treaties, or tax information exchange agreements (TIEA). In fact these are Double Taxation Avoidance Treaties i.e. treaties to avoid tax being levied twice.

Most developed countries have a large number of tax treaties, while developing countries are less well represented in the worldwide tax treaty network. The United Kingdom has treaties with more than 110 countries and territories. The United States has treaties with 56 countries (as of February 2007). Tax treaties tend not to exist, or to be of limited application, when either party regards the other as a tax haven. There are a number of model tax treaties published by various national and international bodies, such as the United Nations and the OECD.

Download Treaty PDF – click here

Concept

International double taxation, narrowly defined, occurs when two different states impose a comparable tax on the same potential taxpayer on the same taxable item. The concept has been defined more broadly, but with less precision, as the result of overlapping tax claims of two or more states. For example, someone who is resident for tax purposes in France and who makes an interest-bearing deposit with a bank in the UK is potentially exposed to income tax on the interest in the UK and in France.

The concept of international double taxation that bilateral tax treaties seek to remove is broader than the narrow definition. It includes some types of economic double taxation—that is, taxation of something already taxed under another country's laws whether or not it is formally subject to multiple levels of taxation. For example, many tax treaties operate to provide tax relief to a corporate group when a state has imposed a corporate income tax on profits earned by a subsidiary corporation and another state otherwise would impose a corporate income tax on its parent corporation when those profits are distributed as a dividend.

In general, tax treaties attempt to eliminate most forms of international double taxation, narrowly defined, and various other forms of international double taxation when a failure to do so would have a demonstrably harmful impact on international trade and investment.

A major goal of bilateral tax treaties is to remove impediments to international trade and investment by abating the risk of double taxation that can occur when both contracting states impose tax on the same income. This goal is advanced in five distinct ways.

First, a bilateral tax treaty generally increases the extent to which exporters residing in one contracting state can engage in trading activity in the other contracting state without attracting tax liability in that latter.
The second state can usually only impose tax on the business profits of a person who is resident in the other state if they operate in the second state through a permanent establishment there.

Workshop Pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2009 - Updated

2010-02-10T07:01:00.000-08:00

Tanggal

Gelombang I - 13 Pebruari 2010

Gelombang II - 20 Pebruari 2010

Jam Pelaksanaan
09.00 – 16.00 WIB

Tempat
GrandKemang, Hotel
Jl. Kemang Raya 2 H
Jakarta 12730

Harga
Normal Rp 1.300.000,- /peserta, termasuk makan siang, 2 kali snack,
sertifikat, bahan modul dan souvenir

Khusus
Peserta 2 orang atau lebih : Rp. 1.100.000,-/peserta

The Application
Tatacara Pengisian SPT Tahunan 2009 dan SPT PPh Masa 2009 dengan Benar, Lengkap dan Jelas

Tujuan
Diharapkan peserta dapat memahami Tatacara Pengisian Surat Pemberitahuan sesuai dengan Ketentuan Perpajakan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009) sehingga Setiap Wajib Pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Pokok Bahasan
1.SPT Tahunan PPh Badan 2009 beserta simulasi pengisian SPT
Sesuai PER-39/PJ/2009

2.SPT Tahunan PPh WP OP 2009 - 1770, 1770S, 1770 SS
Sesuai PER-34/PJ/2009

3.SPT Masa PPh Pasal 21
Pengisian SPT sesuai PER-32/PJ/2009

4.SPT Masa PPh Pasal 22
Pengisian SPT sesuai PER-53 tahun 2009

5.SPT Masa PPh Pasal 23 / 26
Pengisian SPT sesuai PER-53 tahun 2009

6.SPT Masa PPh Pasal 15
Pengisian SPT sesuai PER-53 tahun 2009

7.SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Pengisian SPT sesuai PER-53 tahun 2009

Bonus
+ e-SPT semua jenis SPT
+ formulir SPT dalam format excel dan word (bagi WP yang belum menggunakan e-SPT)

Reservasi :

TRAIN4BEST
Consulting, Training dan Assessment
Jl. Duren Tiga Barat 1 No. 1
Jakarta 12760

Phone : 021-98265288 (Dwi / Euis)
Fax : 021-7946480
Email : info_train4best@yahoo.com

Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

2010-02-09T23:41:00.000-08:00

Dasar Hukum :

KMK-416/KMK.04/1996
SE-29/PJ.4/1996).

Pengertian :

Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain (cfm.KMK-416/KMK.04/1996 Jo SE-29/PJ.4/1996).

Pengenaan Pajak :

atas penghasilan bruto yang dterima atau diperoleh WP Pelayaran Dalam Negeri dikenakan PPh sebesar 1,2% dan bersifat Final.

Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari :

- pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia;
- pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia;
- pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
- pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

Apabila Wajib Pajak melakukan kegiatan jasa angkut (perusahaan pelayaran yang beroperasi sendiri mencari muatan, pada trayek yang tetap dan melayani secara tetap dengan freight yang tertentu) dan jasa sewa (meyewakan kapal) maka WP hanya menghitung PPh atas jasa angkutnya saja karena penghasilan dari jasa sewa telah dipotong oleh pihak lain.

Pelunasan dan Pelaporan :

a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib :

· memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti;
· memberikan Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan;
· menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP);
· melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib

· menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)Final;
· melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.

Penghasilan Lain

Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan dari jasa pelayaran, maka atas penghasilan lain tersebut dikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PPN MEMBANGUN SENDIRI SEBESAR 0% DI WILAYAH BENCANA ALAM DI SUMATRA BARAT DAN JAMBI

2010-02-06T22:57:00.000-08:00

Pengenaan PPN Membangun Sendiri

	1. Atas kegiatan membangun sendiri tempat tinggal dan tempat usaha yang terkena bencana alam dengan luas bangunan 200m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak. 2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada nomor (1) adalah bencana gempa bumi yang terjadi di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 dan wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 1 Oktober 2009. Daftar wilayah tersebut: I. Provinsi Sumatera Barat : 1. Kota Padang 2. Kota Bukittinggi 3. Kota Pariaman 4. Kota Padang Panjang 5. Kabupaten Pesisir Selatan 6. Kabupaten Agam 7. Kabupaten Solok 8. Kabupaten Padang Pariaman 9. Kabupaten Pasaman 10. Kabupaten Pasaman Barat 11. Kabupaten Kepulauan Mentawai 12. Kabupaten Tanah Datar II. Provinsi Jambi : Kabupaten Kerinci 3. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada nomor (1) adalah 0% (nol persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah. 4. Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri, tidak dapat dikreditkan.

Restitusi

Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor ke Kas Negara atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan pada atau setelah terjadinya bencana alam sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat dimintakan pengembalian.

Saat Berlakunya

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Dasar Hukum

PMK- 17/PMK.03/2010, 25 Januari 2010
Tentang PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCA BENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI

Download e SPT versi terbaru

2010-02-01T20:05:00.001-08:00

Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT

Kelebihan e-SPT :

• Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
• Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik
• Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
• Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
• Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
• Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
• Menghindari pemborosan penggunaan kertas
• berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Silahkan download aplikasi aplikasi berikut :

• eSPT PPh Tahunan Badan 1771 Rupiah (21012010) Installer
• eSPT PPh Tahunan Badan 1771 Dollar (21012010) Installer
• eSPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 (21012010) Installer
• eSPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 S (21012010) Installer
• eSPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 SS (21012010) Installer
• eSPT PPh 4(2) PER-53 PJ 2009 (30102009) Installer
• eSPT PPh 15 PER-53 PJ 2009 (30102009) Installer
• eSPT PPh 22 PER-53 PJ 2009 (30102009) Installer
• eSPT PPh 23-26 PER-53 PJ 2009 (30112009) Installer
• eSPT Masa PPN

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:
(021) 52904806 ext 3446

- Cara Installasi e-SPT
- Cara Pelaporan e-SPT

BUMN Yang Menunggak Pajak

2010-01-30T23:12:00.000-08:00

JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengonfirmasi tentang jumlah tunggakan pajak perusahaan BUMN senilai Rp 7,6 triliun. Kamis (28/1), Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo mengatakan, tunggakan pajak BUMN hingga kini mencapai Rp 7,6 triliun. Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, data tunggakan perusahaan BUMN harus dibedakan dalam beberapa kategori. "Jadi jumlah itu tidak semua BUMN yang betul-betul menunggak pajak," ujarnya hari ini (29/1).

Kategori itu bisa dibedakan antara BUMN yang memang menunggak pajak, perusahaan BUMN yang pajaknya masih dalam sengketa, dan tunggakan pajak yang masih harus direkonsoliasikan datanya. Said mengaku, ada tiga perusahaan yang benar-benar menunggak pajak, yaitu PT Djakarta Lloyd, PT Merpati Nusantara, dan PT Perkebungan Nusantara XIV. "Memang ada yang menunggak, tapi cuma tiga perusahaan," ujar Said yang juga menjabat sebagai komisaris PT Merpati Nusantara ini. Dia bilang, ketiga perusahaan tersebut menunggak pajak karena masih menghadapi masalah keuangan. Jika ketiga perusahaan itu disuruh membayar semua tunggakan, pasti tidak mampu. "Kalau disuruh bayar semua, bisa bangkrut," katanya.

Menurutnya, perusahaan BUMN yang masih besar tunggakannya tergolong pajak yang berstatus sengketa. "Ditjen (Direktorat Jenderal) pajak masih menganggap yang berstatus sengketa dianggap tunggakan," imbuhnya. Selain pembedaan ketiga kategori, solusi yang ingin ditawarkan Said adalah mengonversi utang pajak tersebut. Utang pajak bisa saja diubah menjadi penyertaan modal negara atau ditanggung pemerintah saja. "Tapi, nanti perlu dibicarakan dulu dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)," tegasnya.

Sekedar informasi, selain tiga perusahaan yang benar-benar menunggak, ada beberapa perusahaan BUMN yang masih bersengketa di pengadilan pajak. Mereka adalah PT Jamsostek, PT Semen Tonasa, dan PT Angkasa Pura. Selain itu, ada dua perusahaan yang masih memiliki masalah pajak, yaitu PT Garuda Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Menurut Said, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori rekonsiliasi data karena manajemen perseroan mengaku tidak mengetahui ada masalah pajak di perusahaannya.

sumber : kontan-online

Tatacara Penghitungan PPh Pesangon - 2009 PP-68/2009 dan PMK-16/PMK.03/2010

2010-01-26T21:42:00.001-08:00

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.03/2010

PENGERTIAN

3. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

SIFAT

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 (seperti yg disebutkan dalam nomor 3) yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

TARIF PPh PASAL 21 UANG PESANGON

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut :

a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa Uang Pesangon dengan jumlah Rp 175.000.000,00.

Penghasilan bruto			Rp 175.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000,00	=	RP 0,00
5% x Rp50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000,00	=	Rp 11.250.000,00 (+)
		______________
		Rp13.750.000,00

Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya :

a. Bulan Desember 2009	=	Rp 50.000.000,00
b. Bulan April 2010	=	Rp 125.000.000.00 (+)
		_______________
Jumlah		Rp 175.000.000,00

Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000.00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong :
Bulan Desember 2009:
Jumlah penghasilan bruto			Rp 50.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000.00	=	Rp 0,00
Bulan April 2010:
Jumlah penghasilan bruto			Rp 125.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
5% x Rp 50.000.000.00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000.00	=	Rp 11.250.000,00 (+)
		______________
Jumlah		Rp 13.750.000,00

Jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong : Rp 0,00 + Rp 13.750.000,00 = Rp 13.750.000,00

TARIF PPh PASAL 21 UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, ATAU JAMINAN HARI TUA

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 150.000.000,00 adalah:

Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Rp 150.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang:
0% x Rp 50.0000.000,00	=	Rp 0,00
5% x Rp 100.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
		_____________
Jumlah	=	Rp 5.000.000,00

Dalam hal jumlah pembayaran uang Jaminan Hari Tua tersebut di atas dibayarkan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya :

Bulan Desember 2009 sebesar		Rp 50.000.000,00
Bulan Februari 2010 sebesar		Rp 100.000.000,00
		_______________
Jumlah		Rp 150.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagai berikut:

Bulan Desember 2009: 0% x Rp50.000.000,00	=	Rp 0,00
Bulan Februari 2010: 5% x Rp 100.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
		_____________
Jumlah	=	Rp 5.000.000,00

TATACARA PEMOTONGAN

1. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.

3. Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan kewajiban memberikan bukti pemotongan tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0%(nol persen).

PENGALIHAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.

2. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai

BERLAKU

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Nopember 2009

Pada saat Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2009 ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

DOWNLOAD

Bukti Potong Final – klik disini

Upah Minimum Regional 2010 di berbagai Propinsi

2010-01-26T06:54:00.000-08:00

1. Upah minimum provinsi Sulawesi Selatan 2010 adalah Rp 1.000.000,- (KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3988/XII/Tahun 2009)

2. Upah minimum provinsi Maluku 2010 adalah lihat lampiran KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU NOMOR 396 TAHUN 2009

3. Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah 2010 sebesar Rp.777.500,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan dan untuk Upah Minimum Harian sebesar Rp. 31.100,- (Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) per hari. KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 561/506/DISNAKERTRANS/G.ST/2009

4. Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU NOMOR M.300.XIV TAHUN 2010

5. Upah Minimum Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebesar Rp 1.117.245,00 (Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) per bulan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 561/Kep.587-Huk/2009

6. Upah Minimum Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2010 sebesar Rp 1.118.009,00 (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Rupiah) per bulan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 561/Kep.588-Huk/2009 Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2010 sebesar Rp 965.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah/bulan). KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 561/4894/K/TAHUN 2009

7. Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur 2010 sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) per bulan; KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 347/KEP/HK/2009

8. Upah minimum Kabupaten / Kota di Bali 2010 adalah lihat lampiran PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI
NOMOR 45 TAHUN 2009

9. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010 di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar Rp. 925.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh lima Ribu Rupiah) per bulan. KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 442 TAHUN 2009

10. UMSP Tahun 2010 ditetapkan dalam kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum per hari, Kimia, Energi dan Pertambangan, Logam, Elektronik dan Mesin, Otomotif, Asuransi dan Perbankan, Makanan dan Minuman, Farmasi dan Kesehatan, Tekstil, Sandang dan Kulit serta Pariwisata per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010

11. Menetapkan besarnya upah minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.1665-Bangsos/2009

12. Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp 767.500 (Tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Perbulan. KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR G/681/III.05/HK/2009

13. Menetapkan Upah Minumum Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2010 sebesar Rp 959.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.566-Huk/2009

14. Menetapkan Upah Minimum Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2010 sebesar Rp 1.174.000,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) per bulan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 561/Kep.565-Huk/2009

15. Upah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp 965.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah/bulan). KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 561/4894/K/TAHUN 2009

16. Upah Minimum Provinsi di provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan. KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 295/12/X/2009

17. Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2010 sebesar Rp 955.300,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) per bulan untuk pekerja di bawah masa kerja satu tahun. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 561/Kep.506-Huk/2009

18. Upah minimum provinsi dan upah minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota seSulawesi Tenggara yang belum mempunyai upah minimum Kabupaten/Kota adalah sebesar dalam LAMPIRAN. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 67 TAHUN 2009

19. Upah Minimum provinsi (UMP) dan upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2010, di Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar dalam LAMPIRAN. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 29 TAHUN 2009

20. Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur TAHUN 2010 sebesar Rp. 1.002.000,- (satu juta dua ribu rupiah) perbulan. KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 561/K.551/2009

21. Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 sebesar Rp. 910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam kerja seminggu. KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 88.44/533/TK.T/2009

22. Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 sebesar Rp 927.825 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu. KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 740/KPTS/DISNAKERTRANS/2009

23. Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2010 sebesar Rp. 1.016.000,-/bulan (satu juta enam belas ribu rupiah); PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU NOMOR 94 TAHUN 2009

24. Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sebesar Rp 745.694 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 217/KEP/2009

25. Upah Minimum dalam Provinsi Aceh ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 132 TAHUN 2009

26. Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini adalah sebesar Rp. 1.024.500,00 (satu juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah). KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 188.44/0487/KUM/2009

27. Upah Minimum Provinsi Bali sebesar Rp. 829.316,- (Delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) per bulan bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI NOMOR 44 TAHUN 2009

28. Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat dan upah minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua Barat Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

A. Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat sebesar Rp. 1.210.000,- perbulan.

B. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua Barat Sub Sektor:

1. Minyak Dan Gas Bumi, sebesar Rp. 1.328.000,- perbulan;

2. Emas dan Tembaga, sebesar Rp. 1.328.000,- perbulan;

3. Jasa konstruksi, sebesar Rp. 1.328.000,- perbulan;

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 187 TAHUN 2009

29. Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi Tahun 2010 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / bulan untuk waktu 7 Jam kerja sehari dan 40 jam kerja seminggu. KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAMBI NOMOR 458/Kep.Gub/DISOSNAKERTRANS/2009

Ketentuan Mengenai Faktur Pajak sesuai UU No 42 Tahun 2009

2010-01-25T21:42:00.000-08:00

KETENTUAN MENGENAI FAKTUR PAJAK SESUAI UU NO 42 TAHUN 2009 (UU PPN BARU)

(Mulai Berlaku 1 April 2010)

A. Saat Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 13 (1a))

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak

b. penyerahan Jasa Kena Pajak

c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

d. ekspor Jasa Kena Pajak

Faktur Pajak harus dibuat pada: *)

a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dikecualikan dari ketentuan diatas*), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Faktur Pajak tersebut harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

Contoh:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2010, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2010.

B. Syarat Faktur Pajak

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. *)

*) Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:

a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;

b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak; dan

c. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

C. Sanksi atas Pelanggaran Syarat Formal Faktur Pajak (Pasal 13 (5) jo Pasal 14 (1) e UU KUP)

PKP tidak dikenai sanksi apabila menerbitkan Faktur Pajak yang tidak memuat:

1. Identitas pembeli; atau

2. Identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan untuk FP yang diterbitkan oleh pedagang eceran.

(Psl 14 (1) huruf e UU KUP)

FP tersebut tidak dikategorikan sebagai FP cacat, namun Faktur Pajaknya sendiri tidak dapat dikreditkan oleh pembelinya.

Pokok-Pokok Perubahan UU PPN Baru - UU No 42 Tahun 2009

2010-01-21T19:49:00.000-08:00

Pokok-Pokok Perubahan UU PPN Baru

1. Objek Pajak

Ekspor Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Undang-undang PPN yang saat ini berlaku hanya mengenal ekspor BKP. Ke depan, guna menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing untuk kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud akan dikenakan PPN dengan tarif 0%.

2. Bukan Objek

a. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam Rangka Restrukturisasi Usaha

Untuk membantu cash flow perusahaan dan memberikan kemudahan administrasi, maka pengalihan BKP yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, akan tidak dikenakan PPN, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.

b. Penetapan Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Untuk lebih memberikan kepastian hukum, penetapan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN yang selama ini diatur dengan peraturan pemerintah dinaikan menjadi batang tubuh undang-undang.

c. Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan

Dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan cara membantu tersedianya sumber gizi yang harganya terjangkau maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.

d. Barang dan Jasa yang Telah Dikenakan Pajak Daerah

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu:

1) barang hasil pertambangan galian C UU PDRD;

2) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;

3) jasa perhotelan; dan

4) jasa boga/katering.

e. Jasa Keuangan

Untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk perbankan syariah, ditetapkan sebagai bukan JKP, sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perlakuan PPN bagi Wajib Pajak yang berbeda status tetapi melakukan kegiatan usaha yang sama.

f. Pasokan Barang Hasil Pertambangan Umum sebagai Bahan Baku untuk Industri Energi Dalam Negeri

Untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk batubara, tetap dikategorikan sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

3. Faktur Pajak dan Saat Pembuatannya

Beberapa hal berkenaan dengan penerbitan Faktur Pajak diberikan kemudahan, kesederhanaan dan kepastian hukum dalam UU PPN ini, yaitu:

a. Hanya akan dikenal satu jenis Faktur Pajak. Tidak ada lagi Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana.

b. Saat Pembuatan Faktur Pajak

4. Pengkreditan Pajak Masukan

a. Untuk mencegah penggunaan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam UU PPN yang baru dipertegas bahwa selain pemenuhan syarat formal Faktur Pajak, maka suatu Pajak Masukan untuk dapat dikreditkan harus juga memenuhi syarat material, yaitu adanya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak.

b. Pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal.

c. Namun demikian, apabila dalam kurun waktu tertentu pengusaha yang bersangkutan ternyata gagal berproduksi maka atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali.

5. .Deemed Pajak Masukan

Untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak tertentu yang mengalami kesulitan mengikuti mekanisme PK-PM secara normal, atau mengalami kesulitan dalam menghitung PPN yang harus dibayar, misalnya Pedagang Eceran atau petani kecil, maka dalam dalam UU PPN yang baru diatur mengenai penggunaan deemed Pajak Masukan, yaitu pedoman untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan:

a. jumlah peredaran usaha/omset;

b. sektor/kegiatan usaha tertentu.

6. Retur/Pengembalian Jasa Kena Pajak

Agar paralel dengan perlakuan PPN untuk retur/pengembalian Barang Kena Pajak, dalam UU PPN yang baru diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan/dikembalikan sebagian atau seluruhnya.

7. Saat Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

8. Restitusi dan Pengembalian Pendahuluan

a. Restitusi (umum)

Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap Masa Pajak.

b. Restitusi untuk Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Dengan pertimbangan bahwa barang bawaan yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang asing yang bukan penduduk Indonesia merupakan barang yang akan dikonsumsi di luar negeri dan untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, maka PPN dan PPn BM yang dibayar oleh orang asing tersebut atas barang-barang yang dibawanya ke luar negeri diberikan pengembalian. Oleh karena itu, dalam UU PPN diatur pemberian pengembalian PPN dan PPn BM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri, dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp 500 ribu.

c. Pengembalian Pendahuluan

1) Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan self assessment, Wajib Pajak tertentu yang memiliki risiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian apabila diperlukan.

2) Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang KUP yaitu 2% (dua persen) per bulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP.

9. Pemusatan Tempat PPN Terutang

Dalam rangka mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, dalam UU PPN yang baru diberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutang, yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan (bukan lagi permohonan) secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

a. Dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya, maka tarif tertinggi PPn BM dinaikkan dari 75% menjadi 200%. Tarif PPnBM tertinggi sebesar 200% ini hanya akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan.

b. Barang yang apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan masyarakat dan moral masyarakat, serta mengangu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol, tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, karena lebih tepat untuk dikategorikan sebagai barang yang dikenakan cukai.

11. Fasilitas Perpajakan

Untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan yang belum diatur dalam Undang-Undang antara lain untuk:

a. perwakilan negara asing/badan-badan internasional;

b. impor dan penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/hibah/bantuan luar negeri;

c. listrik dan air;

d. kegiatan penanggulangan bencana alam nasional;

e. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi;

f. bahan baku kerajinan perak.

12. Tanggung Renteng

Pengaturan mengenai tanggung renteng Pajak Pertambahan Nilai—yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sampai dengan perubahan kedua atas Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan kemudian dihapus dari UU KUP yang baru karena merupakan pengaturan material—diatur kembali dalam UU PPN yang baru mengingat ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.

sumber: kanwildjpjakartakhusus

Pemberantasan Mafia Hukum SE-4/PJ/2010

2010-01-20T16:14:00.000-08:00

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 4/PJ/2010

TENTANG

DUKUNGAN PROGRAM PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka mendukung program pemerintah tentang pemberantasan mafia hukum sesuai dengan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kegiatan mafia hukum adalah kegiatan yang merugikan pihak lain, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, menarik pungutan-pungutan yang tidak semestinya, yang merusak rasa keadilan dan mengakibatkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban serta mendatangkan keuntungan yang tidak halal dan ilegal.
Untuk mendukung program pemberantasan mafia hukum tersebut, khususnya yang menyangkut bidang tugas Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu untuk menyampaikan kepada pegawai di unit kerja Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

Agar setiap pegawai memahami nilai-nilai organisasi DJP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat terwujud dalam perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Agar setiap pegawai mengutamakan integritas dalam menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, menepati janji, dan bertindak konsisten.
Agar senantiasa memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.
Agar melaporkan kepada kepala kantor yang menjadi atasannya apabila diketahui adanya penyimpangan yang terjadi maupun kejadian yang terindikasi KKN.
Agar melarang/menolak segala kegiatan pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dilakukan oleh seorang kuasa, baik konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2010
Direktur Jenderal

ttd

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Kriteria SPT Tahunan dinyatakan lengkap - PER-1/PJ/2010

2010-01-15T06:25:00.000-08:00

Telah Terbit PER-1/PJ/2010 sebagai perubahan atas PER=19/PJ/2009 tentang Tatacara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan.

Yang dimaksud dengan:

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.
e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.
e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP).
Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan.
Pojok Pajak/Mobil Pajak/Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak.
Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT.
Penelitian SPT atau e-SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan atau e-SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima tidak lengkap.
Validasi adalah kegiatan penelitian kebenaran data/informasi atas SPT Tahunan yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi e-SPT.
Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning).
Loading adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai;
SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1.a. atau III.2.a. atau III.3.a. atau III.4.a;
SPT/e-SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b atau III.1.c s.d. III.4.c;
Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran-Lampiran III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b atau III.1.c s.d. III.4.c;
e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi hanya menyampaikan SPT Induk hasil cetakan tanpa disertai media elektronik;
e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi SPT Induk berdasarkan data digitalnya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
Loading atas e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak;
e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;
e-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap.

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan melalui:

Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box terdekat;
Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
e-filing melalui ASP.

Penyampaian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung disampaikan dalam amplop tertutup dengan menulis:

Nama Wajib Pajak;
NPWP;
Tahun Pajak;
Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
Nomor Telepon.

Penelitian SPT/ SPT dianggap diterima:

(1)	SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.
(2)	Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian SPT.
(2)	Apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan KelengkapanSPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
(3)	Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak dimanaWajib Pajak terdaftar.

Maskapai Persoalkan Pajak Sewa Pesawat

2010-01-14T01:34:00.000-08:00

Pemberlakuan pajak sewa pesawat sebesar 20% sejak 1 Januari 2010 nyatanya masih menyisakan persoalan bagi perusahaan maskapai penerbangan dalam negeri. Mereka masih belum mengerti mekanisme pengutipan pajak tersebut
Pajak sewa pesawat tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Aturan itu mewajibkan maskapai penerbangan membayar pajak sebesar 20% tarif sewa pesawat terbang. Pajak itu termasuk golongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

Cuma, seperti apa persisnya mekanisme itu, "Hal itu masih belum jelas, perlu diagendakan sosialisasi lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak." kata Ruth Harina Simatupang, Manajer Humas Sriwijaya Air, Selasa (12/1).

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) di luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia "Sqpemahaman saya, kalau pajak sewa pesawat dikategorikan sebagai PPh Pasal 26, pengutipannya dilakukan saat pesawat sewa itu datang ke Indonesia," kata Ruth. Namun, untuk lebih jelasnya, dia meminta Ditjen Pajak menyosialisasikan lagi ke maskapai.

Sebab, ada wacana lain yang berkembang. Pajak sewa pesawat dikenakan saat kontrak sewa pesawat diteken maskapai dengan perusahaan penyewa. Jika ini tafsirnya, maskapai harus mengeluarkan biaya lebih besar. Sebab, artinya aturan pajak sewa pesawat itu berlaku surut dengan menghitung seluruh pesawat sewa yang sudah beroperasi di Indonesia.

Data terakhir Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menyebutkan, dari sekitar 500 pesawat yang beroperasi di Indonesia 80% di antaranya berstatus sewa Menurut Harina, jika Ditjen Pajak mengharuskan maskapai penerbangan membayar pajak sewa pesawat sebesar 20% kepada pemerintah, mau tidak mau Sriwijaya akan mengenakan kenaikan tarif rata-rata 20% untuk menutupi beban pajak itu.

Trisia Megawati, Head of Corporate Communication Mandala Airlines, mengaku masih berharap pemerintah mau mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan tambahan pajak.20% ini. Sebab, dengan tambahan biaya ini. kemungkinan akan berdampak pada kenaikan harga tiket yang akan membebani penumpang. "Saat ini. Mandala masih mensimulasikan kenaikan harga yang akan terjadi, seandainya pemberlakuan kebijakan ini sudah final." katanya Sayang, Mandala enggan membeberkan perhitungan sebab semuanya masih dalam kajian.

Sumber : Kontan

PPh Pasal 21 atas Pesangon 2009 : PP-68/2009 dan PMK-16/PMK.03/2010

2010-01-12T19:24:00.000-08:00

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010

PENGERTIAN

3. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

SIFAT

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 (seperti yg disebutkan dalam nomor 3) yang dipotong tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

TARIF PPh PASAL 21 UANG PESANGON

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut :

a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa Uang Pesangon dengan jumlah Rp 175.000.000,00.

Penghasilan bruto			Rp 175.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000,00	=	RP 0,00
5% x Rp50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000,00	=	Rp 11.250.000,00 (+)
		______________
		Rp13.750.000,00

Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya :

a. Bulan Desember 2009	=	Rp 50.000.000,00
b. Bulan April 2010	=	Rp 125.000.000.00 (+)
		_______________
Jumlah		Rp 175.000.000,00

Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000.00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong :
Bulan Desember 2009:
Jumlah penghasilan bruto			Rp 50.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
0% x Rp50.000.000.00	=	Rp 0,00
Bulan April 2010:
Jumlah penghasilan bruto			Rp 125.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang :
5% x Rp 50.000.000.00	=	Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000.00	=	Rp 11.250.000,00 (+)
		______________
Jumlah		Rp 13.750.000,00

Jumlah seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong : Rp 0,00 + Rp 13.750.000,00 = Rp 13.750.000,00

TARIF PPh PASAL 21 UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, ATAU JAMINAN HARI TUA

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

a. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 150.000.000,00 adalah:

Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus Rp 150.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang:
0% x Rp 50.0000.000,00	=	Rp 0,00
5% x Rp 100.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
		_____________
Jumlah	=	Rp 5.000.000,00

Dalam hal jumlah pembayaran uang Jaminan Hari Tua tersebut di atas dibayarkan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya :

Bulan Desember 2009 sebesar		Rp 50.000.000,00
Bulan Februari 2010 sebesar		Rp 100.000.000,00
		_______________
Jumlah		Rp 150.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagai berikut:

Bulan Desember 2009: 0% x Rp50.000.000,00	=	Rp 0,00
Bulan Februari 2010: 5% x Rp 100.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
		_____________
Jumlah	=	Rp 5.000.000,00

TATACARA PEMOTONGAN

1. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua.

3. Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan kewajiban memberikan bukti pemotongan tetap dilakukan terhadap Pegawai yang dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0%(nol persen).

PENGALIHAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.

2. Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pesangon dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai

BERLAKU

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Nopember 2009

Pada saat Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2009 ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

DOWNLOAD

Bukti Potong Final – klik disini

PER-39/PJ/2009 - SPT PPh Badan Tahun 2009

2010-01-11T23:01:00.000-08:00

Sesuai dengan PER-39/PJ/2009 tanggal 2 Juli 2009, digunakan Formulir baru

Download SPT Tahunan PPh Badan 2009 sesuai PER-39/PJ/2009, versi excel

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 39/PJ/2009

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang harus Dilampirkan;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA.

Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/$ dan Lampirannya) beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2009, tetap berlaku sepanjang digunakan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

ACFTA pengaruhi penerimaan pajak

2010-01-10T16:51:00.000-08:00

JAKARTA: Ditjen Pajak menilai pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) secara tidak langsung akan berdampak ganda terhadap penerimaan pajak dalam negeri.

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan di satu sisi dampak pelaksanaan perdagangan bebas tersebut berpotensi menggerus penerimaan pajak akibat banyaknya pelaku usaha dalam negeri yang gulung tikar karena kalah bersaing.

"Tapi di sisi lain, barang-barang dari sana [China] akan banjir di sini yang pembelinya di sini juga banyak karena lebih murah. Ini kan untung. Jadi selalu ada plus minus-nya," katanya di Jakarta hari ini.

Namun demikian, dia mengaku saat ini pihaknya belum mempunyai perhitungan perihal berapa potensi penerimaan yang akan hilang dan berapa potensi penerimaan yang akan diperoleh dari pelaksanaan ACFTA itu.

"[Ditjen] Bea Cukai dan [Ditjen] Pajak berbeda. Kalau Bea Cukai gampang membuat perkiraan tapi Ditjen Pajak agak susah," jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, pelaksanaan ACFTA tersebut belum dimasukkan dalam indikator yang perlu diwaspadai dalam rangka pengamanan penerimaan pajak tahun ini.

"Karena kejadiannya belum pasti maka belum dijadikan perhitungan 2010. Kami belum bisa membuat perkiraan pengaruhnya. Perlu waktu, bisa jadi pertengahan tahun atau akhir tahun. Dan bisa jadi 2011 baru terasa."

sumber: bisnis indonesia

Pusat Pengaduan Pajak

2010-01-10T01:25:00.000-08:00

Direktorat Jenderal (Ditjen ) Pajak mengembangkan, Pusat Pengaduan Pajak (Tax Compliance Centre) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap Ditjen Pajak dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Keterangan tertulis Departemen Keuangan (Depkeu) yang diterima di Jakarta, Kamis [07/01], menyebutkan bahwa Ditjen Pajak membuka akses pengaduan seluas-luasnya melalui telepon, faksimili, internet, surat, dan atau cara lain yang dapat ditangani dengan cepat dan tuntas.

Pusat Pengaduan Pajak sebenarnya sudah dikembangka sejak tahun 2008 di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan antara lain melalui Kring Pajak 500 200, faksimili 021 5251238/5736088, SMS:081317872525 (PAJAK), dan alamat surat Gedung B Lantai 4 Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta.

Hingga saat ini, pengaduan masyarakat yang diterima Ditjen Pajak umumnya berupa keluhan tentang penerapan peraturan perpajakan yang tidak konsisten, indikasi penggelapan pajak oleh wajib pajak, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin pegawai, hambatan dan ketidakprofesionalan dalam pelayanan, dan sarana kantor yang tidak memadai. Pusat Pengaduan Pajak memiliki standar operating procedure (SOP) penanganan pengaduan yang sudah dibakukan.

Selama periode Januari hingga Oktober 2009, jumlah pengaduan yang masuk mencapai 8.390 pengaduan. Jumlah pengaduan terbanyak masuk pada bulan-bulan di awal tahun karena terkait dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2008.

Pengaduan terbanyak masuk melalui telepon yang mencapai 7.897 pengaduan, disusul internet 434 pengaduan, surat/faksimili 50, dan sisanya penggunaan media lain.

Namun dari total jumlah pengaduan tersebut, tidak semua pengaduan yangditerima dapat ditindaklanjuti karena unsur identitas pelapor yang tidak jelas, tidak ada kontak yang dapat dihubungi, dan atau bukti/data pendukung tidak ada.

Sebanyak 7.985 pengaduan dapat langsung diselesaikan atau dijawab oleh petugas Pusat Pengaduan Pajak tanpa harus ditindaklanjuti ke unit kerja bersangkutan karena sifatnya hanya informasi dan saran.

Sementara itu mengenai penegakan hukum secara internal, Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Richard Burton, menyebutkan, selama 2009, Ditjen Pajak telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 516 pegawai dari tingkat ringan hingga berat (pemecatan). Khusus untuk bulan Desember 2009 saja, Ditjen Pajak telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada sebanyak 162 pegawai.

Ditjen Pajak Terima 8.390 Pengaduan Masyarakat di 2009

2010-01-09T05:51:00.000-08:00

Direktorat Jenderal Pajak menerima 8.390 pengaduan dari masyarakat terkait pajak selama Januari hingga Oktober 2009. Keluhan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat adalah mengenai ketidakprofesionalan petugas pajak dan hambatan pelayanan pajak.

Hal tersebut terkait dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh 2008 yang harus dimasukkan paling lambat tangga 31 Maret 2009, sehingga masyarakat dan Wajib Pajak banyak melakukan pengaduan, informasi dan saran terkait dengan pelayanan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dari total jumlah pengaduan tersebut, tidak semua pengaduan yang diterima dapat ditindaklanjuti karena unsur identitas pelapor yang tidak jelas, tidak ada kontak yang dapat dihubungi, dan atau bukti/data pendukung tidak ada.

Sebanyak 7.985 pengaduan dapat langsung diselesaikan atau dijawab oleh petugas Pusat Pengaduan Pajak tanpa harus ditindaklanjuti ke unit kerja bersangkutan karena sifatnya hanya informasi dan saran.

Jenis pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat adalah:

- Ketidakprofesionalan dan hambatan pelayanan
- Inkonsistensi penerapan peraturan
- Indikasi penggelapan pajak
- Penyalahgunaan wewenang dan disiplin