Pelayanan Pajak

JADWAL DROPBOX SPT TAHUNAN - MARET 2014

2014-03-09T19:39:00.001-07:00

Drop Box 2014 - KPP Pratama Bekasi Utara

Lokasi:

Mall Summarecon Bekasi

Alamat:

Jl. Jend Sudirman, Bekasi

Telepon:

(021) 880 8059

(021) 880 0253

Tanggal Operasional:

Senin, 24 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

10:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Agung Budiwibowo

Info Lokasi

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Bekasi Utara

Penerimaan SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Mall Emporium Pluit

Alamat:

Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, Jakarta 14440, Indonesia

Tanggal Operasional:

Senin, 10 Maret 2014 sampai Jumat, 14 Maret 2014

Jam Operasional:

10.00 - 17.00

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Drop Box SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Pluit Village Mall

Alamat:

Jl.Pluit Indah Raya, Penjaringan, Jakarta Utara

Tanggal Operasional:

Senin, 24 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

10:00 - 15:00

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Jakarta Pluit

Drop Box SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Pluit Village Mall

Alamat:

Jl.Pluit Indah Raya, Penjaringan, Jakarta Utara

Tanggal Operasional:

Senin, 24 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

10:00 - 15:00

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Jakarta Pluit

PENERIMAAN SPT TAHUNAN

Lokasi:

KPP Pratama Lubuk Linggau

Alamat:

JL. Garuda No. 07, Kayu Ara Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau

Telepon:

0733 323049

0733 323050

Tanggal Operasional:

Senin, 3 Maret 2014 sampai Rabu, 30 April 2014

Jam Operasional:

08:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Kepala Seksi Pelayanan

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Lubuk Linggau

Dropbox SPT Tahun 2013

Lokasi:

Lobby KPP Madya Palembang Lantai 1

Alamat:

Jalan Tasik Kambang Iwak Palembang

Telepon:

0711 357077 ext. 315, 316, 319, 321

Tanggal Operasional:

Selasa, 4 Maret 2014 sampai Rabu, 30 April 2014

Jam Operasional:

08:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Koordinator Harian Dropbox KPP Madya Palembang

Tempat Pengambilan Formulir SPT dan Dropbox

Nama Unit Organisasi:

KPP Madya Palembang

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya

Alamat:

Jl. Dukuh Kupang Barat XXIV/17 Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 17 Maret 2014

Jam Operasional:

07:30 - 09:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Ciputra World Mall

Alamat:

Jl. Mayjen Sungkono Surabaya

Tanggal Operasional:

Jumat, 21 Maret 2014 sampai Minggu, 23 Maret 2014

Jam Operasional:

10:00 - 21:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Institut Teknologi Sepuluh November Plaza Dr. Angka (Depan BAAK)

Alamat:

Kampus ITS Keputih Sukolilo Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 17 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

10:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Gubeng

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Gubeng

Penyampaian SPT Tahunan PPh OP

Lokasi:

PT. Chevron Indonesia Company

Alamat:

Pasir Ridge, Balikpapan

Telepon:

0542 8860700

Tanggal Operasional:

Rabu, 12 Maret 2014

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Mugito

Nama Unit Organisasi:

KPP Madya Balikpapan

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Graha Pena Jawa Pos (Lobby)

Alamat:

Jl. A. Yani No. 88 Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 3 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

10:30 - 15:00

Penanggung Jawab:

KPP Madya Surabaya

Nama Unit Organisasi:

KPP Madya Surabaya

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Mall City of Tommorow (Cito) Upper Ground (UG) Lt. 2 UC-05

Alamat:

Jl. A. Yani No. 288 Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 3 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

10:30 - 15:00

Penanggung Jawab:

KPP Madya Surabaya

Nama Unit Organisasi:

KPP Madya Surabaya

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Mall BG Junction

Alamat:

Jl. Bubutan No. 1 - 7 Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 17 Maret 2014 sampai Rabu, 26 Maret 2014

Jam Operasional:

11:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Sawahan

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Sawahan

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Pusat Grosir Surabaya (PGS)

Alamat:

Jl. Dupak No. 1 Surabaya

Tanggal Operasional:

Selasa, 18 Maret 2014 sampai Kamis, 27 Maret 2014

Jam Operasional:

11:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Sawahan

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Sawahan

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Mall Grand City (Lantai 1)

Alamat:

Jl. Gubeng Pojok No. 1, Gubeng, Surabaya

Tanggal Operasional:

Selasa, 4 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

11:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Genteng

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Genteng

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

World Trade Center (WTC) Surabaya

Alamat:

Jl. Pemuda No. 27-31 Surabaya

Tanggal Operasional:

Selasa, 4 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

11:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Genteng

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Genteng

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Royal Plasa

Alamat:

Jl. Ahmad Yani No. 16-18 Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 17 Maret 2014 sampai Jumat, 21 Maret 2014

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Plasa Marina

Alamat:

Jl. Margorejo Indah 97-99 Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 17 Maret 2014 sampai Jumat, 21 Maret 2014

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Dropbox SPT Tahunan 2013

Lokasi:

Kecamatan Karangpilang Surabaya

Alamat:

Jl. Kebraon Praja II/1 Surabaya

Tanggal Operasional:

Senin, 10 Maret 2014

Jam Operasional:

07:30 - 09:00

Penanggung Jawab:

KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Surabaya Karangpilang

Loket Penyampaian SPT Tahunan 1

Lokasi:

Mall Lembuswana Samarinda, Kalimantan Timur

Alamat:

Jalan S. Parman – M. Yamin Komp. Mal Lembuswana, Samarinda 75123, Kalimantan Timur

Telepon:

08164820827

Tanggal Operasional:

Senin, 17 Maret 2014 sampai Jumat, 28 Maret 2014

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Tangkas Simorangkir

Memberi kemudahan Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal penyampaian pelaporan SPT Tahunan PPh baik Badan maupun Orang Pribadi

Nama Unit Organisasi:

KPP Pratama Samarinda

LOKASI DROP BOX SELENGKAPNYA - KLIK DISINI

Lapor SPT Tahunan melalui Internet (eFilling) ?!

2014-02-20T01:38:00.000-08:00

Banjir, macet, antri bukan lagi momok bagi Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberitahunan (SPT) Pajak 2013 melalui e-Filing.

1. Apakah yang dimaksud dengan e-Filing? ?
e-Filing adalah suatu cara penyampaikan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Servisce Provider (ASP)

2. Siapakah yang dapat menyampaikan SPT melalui E-Filing?
Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi criteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S atau Formulir 1770 SS.

3. Apakah yang dimaksud dengan formulir SPT 1770 S dan SPT 1770 SS?
1). Formulir SPT Tahunan 1770S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/atau yang dikenakan Pajak penghasilan final dan/atau bersifat final;
2). Formulir SPT Tahunan 1770 SS adalah bentuk fomulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana bagi Wjaib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari RP. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setahun.

4. Apakah syarat Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan SPT melalui e-Filing?
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing harus memiliki e-FIN (Electronic Filing Identification Number)

5. Bagaimanakah cara memperoleh e-FIN?
e-FIN dapat diperoleh dengan menyampaikan permohonan langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada KPP terdekat menggunakan formulir yang permohonan sebagaimana diatur dalam PER-1/PJ/2014

6. Bagaimanakah jika e-FIN Expired?
Wajib Pajak sudah mendapatkan e-FIN tetapi tidak mendaftarkan diri sampai dengan 30 hari sejak diterbitkan e-FIN maka e-FIN yang telah diterbitkan tidak dapat dapat dipergunakan. Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan e-FIN.

7. Apakah yang dilakukan setelah memperoleh e-FIN
1). Mengisi registrasi Fomulir e-Filing pada website https://efiling.pajak.go.id;
2). Melakukan aktivasi e-Filing dengan Klik link aktivasi yang dikirimkan melalui email pengguna e-Filing

8. Browser apakah yang dapat digunakan secara optimal oleh e-Filing?
Browser yang direkomendasikan adalah Mozilla Firefox,Chrome dan Safari

9. Bagaimanakah cara meminta informasi tentang tatacara penggunaan aplikasi e-Filing?
Hubungi nomor telepon (kode area) 500200

10. Bagaimanakah menghubungi Admin aplikasi e-Filing?
hubungi nomor telepon 021-5250208 ext-3486

sumber : pajak.go.id

jadi , sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui internet, pastikan anda telah memiliki EFIN yang dapat diperoleh di seluruh Kantor Pelayanan Pajak.

setelah memperoleh EFIN dari KPP silakan klik DISINI untuk mulai registrasi.

Video Tutorial Cara Registrasi dan Aktivasi - #Video Tutorial

Resume PER-26/PJ/2013 : Perubahan Formulir SPT Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS

2013-07-23T21:23:00.001-07:00

Sehubungan dengan adanya perubahan PTKP maka perlu dilakukan perubahan formulir Surat Pemberitahuan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (1770 SS) yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,- setahun.

PER-26/PJ/2013 tanggal 5 Juli 2013 ini merupakan perubahan atas PER-34/PJ/2010

download : PER-26/PJ/2013 dan lampiran

Resume PER-25/PJ/2013 - Tempat Pelaporan PPN bagi WP Real Estate

2013-07-22T21:03:00.000-07:00

Dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-25/PJ/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang Dikenai Pajak Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya yang Melakukan Usaha dibidang Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, terdapat perubahan tempat pendaftaran dan /atau pelaporan PPN dan PPn BM, khususnya bagi Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan yang terdaftar pada KPP Madya di Jakarta dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus :

Dalam PER-25/PJ/2013 Pasal 2 ayat (1) disebutkan

Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan yang terdaftar pada KPP Madya di Jakarta dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, kewajiban pendaftaran dan/atau pelaporan PPN atau PPn BM ditetapkan pada :

KPP Madya di Jakarta dan KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta khusus bagi wajib pajak yang mempunyai tempat kegiatan di wilayah DKI Jakarta.
KPP tempat kegiatan usaha tersebut berada bagi Wajib Pajak yang mempunyai tempat kegiatan usaha di luar wilayah DKI Jakarta.

Dalam PER-25/PJ/2013 Pasal 2 ayat (2) disebutkan:

Bagi Wajib Pajak yang tempat kegiatan usahanya berada di luar wilayah DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara Jabatan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.

Peraturan Dirjen Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (tanggal 3 Juli 2013)

Dari penjelasan diatas, sangat jelas bahwa pembayaran PPN dan penyampaian SPT Masa PPN atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi Pengusaha Kena Pajak (di lingkungan KPP Madya di Jakarta dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus) yang dilakukan di cabang/ tempat kegiatan usahanya berada di luar wilayah DKI Jakarta, disetor dengan NPWP cabang dan dilaporkan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha tersebut berada.

Sehingga akan memudah kan administrasi dan pengawasan bagi PKP yang bersangkutan, dan tidak akan terjadi kebingungan bagi PKP apakah dia akan melaporkan di KPP domisili (pusat) atau di KPP lokasi (tempat kegiatan usaha berada).

Sebagai contoh :

PT.A (terdaftar di KPP Madya jakarta) bergerak di bidang pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (real estate). PT A mempunyai 2 (dua) proyek pembangunan perumahan yaitu di:

- Proyek di Jakarta (JJ Residence). Maka kewajiban pendaftaran dan/atau pelaporan PPN atau PPn BM dilakukan di KPP Madya Jakarta, sedangkan

- Proyek di Cikarang (CC Residence). Maka kewajiban pendaftaran dan/atau pelaporan PPN atau PPn BM dilakukan di KPP Cikarang.

Peraturan selengkapnya dapat dilihat disini - PER-25/PJ/2013 tanggal 3 Juli 2013

Penundaan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Baru

2013-03-28T01:45:00.002-07:00

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 15/PJ/2013

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhitung mulai tanggal 1 April 2013.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, maka kepada Pengusaha Kena Pajak yang belum memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak diperkenankan untuk menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 dengan cara melanjutkan Nomor Seri Faktur Pajak sebelumnya.

Namun demikian, terhadap Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh 1:

PKP A telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP tempat PKP A dikukuhkan pada tanggal 27 Maret 2013, maka untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan sejak tanggal 1 April 2013 PKP A wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP tempat PKP A dikukuhkan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Contoh 2:

PKP B pada tanggal 2 April 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, namun belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP tempat PKP B dikukuhkan, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut PKP B wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010.

Contoh 3:
Selanjutnya, PKP B pada tanggal 15 Mei 2013 memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP tempat PKP B dikukuhkan, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan sejak tanggal 15 Mei 2013 PKP B wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diperoleh dari KPP sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diinstruksikan kepada:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar memastikan bahwa seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya telah menerima Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan, termasuk:

1)	memastikan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password yang telah diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak diproses sesuai dengan ketentuan; dan
2)	memonitor pengiriman surat pemberitahuan kode aktivasi ke Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar memantau pelaksanaan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001

Jadwal Drop Box SPT Tahunan 2013

2013-03-13T19:50:00.000-07:00

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 07/PJ/2013

TENTANG

PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Umum
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dipandang perlu untuk mendukung kelancaran penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya surat edaran ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan perpajakan oleh DJP kepada seluruh masyarakat sehubungan dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.
Tujuan disusunnya surat edaran ini adalah menjamin terlaksananya pelayanan perpajakan yang prima kepada masyarakat oleh setiap unit kerja DJP, khususnya pelayanan sehubungan dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup surat edaran ini meliputi pelaksanaan pelayanan perpajakan kepada masyarakat sehubungan dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima.

Ketentuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Tanggal 29 Maret 2013 adalah hari libur nasional sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia tutup dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia untuk tetap buka dan memperpanjang jam kerja pada :

No.	Hari	Tanggal	Jam Kerja (Waktu Setempat)
1.	Sabtu	23 Maret 2013	08.00 s.d. 15.00
2.	Kamis	28 Maret 2013	08.00 s.d. 20.00
3.	Sabtu	27 April 2013	08.00 s.d. 17.00
4.	Selasa	30 April 2013	08.00 s.d. 19.00

Jenis pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak selama penambahan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah pelayanan konsultasi dan penyampaian SPT Tahunan PPh. Apabila terjadi permasalahan teknis administratif terkait situasi dan kondisi di lapangan maka dihimbau untuk bertindak antisipatif dengan selalu mengedepankan pelayanan prima dan edukasi terhadap masyarakat.

Batas waktu sebagaimana pada angka 3 dapat diperpanjang sampai dengan pelayanan selesai.

Untuk melakukan tugas pada tanggal-tanggal tersebut dapat dibentuk Tim Khusus yang bertugas secara bergantian. Pengaturan dan pengawasan pegawai merupakan tanggung jawab masing-masing Kepala Kantor.

Kepala KPP dan/atau KP2KP wajib melaksanakan:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2009;
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Kepala KPP dan/atau KP2KP dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pos setempat untuk penempatan mobil pos keliling dalam penerimaan SPT Tahunan PPh sehingga memberikan alternatif pilihan penyampaian SPT Tahunan PPh kepada Wajib Pajak.

Kepala Kantor Wilayah agar melakukan bimbingan dan pengawasan atas pelayanan yang dilakukan oleh KPP dan KP2KP yang berada di wilayah kerjanya.

10.

Kepala KPP dan/atau KP2KP agar mengumumkan jadwal jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada Wajib Pajak.

11.

Kepala KPP dan/atau KP2KP agar mengumumkan kepada Wajib Pajak bahwa pembayaran PPh Pasal 29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi harus dilakukan paling lambat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013, mengingat hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 bank persepsi maupun kantor pos tutup hari libur nasional.

12.

Kepala KPP dan/atau KP2KP agar mengumumkan kepada Wajib Pajak bahwa penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 masih dapat disampaikan sampai dengan 31 Maret 2013 melalui cara selain menyampaikan SPT Tahunan PPh langsung di KPP/KP2KP sebagai berikut:

dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application Service Provider (ASP).

Kepala KPP dan/atau KP2KP memastikan bahwa pelayanan kepada Wajib Pajak tetap diberikan pada waktu jam istirahat dengan pengaturan jadwal piket.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27-02-2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LOKASI DROP BOX SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2012

Drop Box
Lokasi:

Giant Hyperpoint Pasteur

Alamat:

Giant Hyperpoint Pasteur

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 13:15

Lokasi:

Kantor Gapensi

Alamat:

Jalan Wonosari – Yogya Km. 4,5 Siyono, Playen

Telepon:

0813 2862 3666

Tanggal Operasional:

Selasa, 16 April 2013

Jam Operasional:

09:00 - 11:00

Penanggung Jawab:

Endang Proborini

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:44

Lokasi:

Bandung Trade Center

Alamat:

Bandung Trade Center

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 13:22

Lokasi:

Epiwalk

Alamat:

Epiwalk

Telepon:

5254230

Tanggal Operasional:

Rabu, 13 Maret 2013 sampai Jumat, 15 Maret 2013

Jam Operasional:

11:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Eka Cahyanto

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:41

Lokasi:

KPP/TPT

Alamat:

KPP/TPT

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Rabu, 2 Januari 2013 sampai Selasa, 30 April 2013

Jam Operasional:

08:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:47

Lokasi:

Pasar Baru

Alamat:

Pasar Baru

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:28

Lokasi:

Bank Jabar Banten

Alamat:

Bank Jabar Banten

Telepon:

081311463238

Tanggal Operasional:

Senin, 25 Maret 2013 sampai Jumat, 29 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:30

Penanggung Jawab:

Suyono

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:27

Lokasi:

Toserba Yogya

Alamat:

Toserba Yogya

Telepon:

081311463238

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Jumat, 22 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:30

Penanggung Jawab:

Suyono

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:24

Lokasi:

Hypermart ( Cianjur Super Mall)

Alamat:

Hypermart ( Cianjur Super Mall)

Telepon:

081311463238

Tanggal Operasional:

Senin, 11 Maret 2013 sampai Jumat, 15 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:30

Penanggung Jawab:

Suyono

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 11:52

Lokasi:

Kantor Gubernur DIY

Alamat:

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telepon:

081 3260 83338

Tanggal Operasional:

Selasa, 19 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Harsoyo

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Drop Box

Jumat, 1 Maret 2013 - 11:50

Lokasi:

Kantor Gubernur DIY

Alamat:

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telepon:

081 3260 83338

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Harsoyo

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Mobil Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 12:17

Lokasi:

DPKKD Kab. Sleman

Alamat:

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon:

0856 4388 9886

Tanggal Operasional:

Kamis, 21 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Fitra Jati Kusuma

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Mobil Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 12:16

Lokasi:

DPKKD Kab. Sleman

Alamat:

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon:

0856 4388 9886

Tanggal Operasional:

Rabu, 20 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Fitra Jati Kusuma

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Mobil Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 12:15

Lokasi:

DPKKD Kab. Sleman

Alamat:

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

Telepon:

0856 4388 9886

Tanggal Operasional:

Selasa, 19 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Fitra Jati Kusuma

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Penerimaan SPT dan Help Desk

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:19

Lokasi:

Gedung Summitmas

Alamat:

Gedung Summitmas

Telepon:

021-52920983 ext. 310

Tanggal Operasional:

Selasa, 19 Maret 2013 sampai Jumat, 22 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Dodi

Nama Unit Organisasi:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Penerimaan SPT dan Help Desk

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:14

Lokasi:

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Alamat:

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Telepon:

021-52920983 ext. 210

Tanggal Operasional:

Senin, 25 Maret 2013 sampai Kamis, 28 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Gawat Woro Irianto

Nama Unit Organisasi:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Penerimaan SPT dan Help Desk

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:15

Lokasi:

Gedung Plaza Bapindo

Alamat:

Gedung Plaza Bapindo

Telepon:

021-52920983 ext. 340

Tanggal Operasional:

Rabu, 13 Maret 2013 sampai Jumat, 15 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Irsan

Nama Unit Organisasi:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Penerimaan SPT dan Help Desk

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:17

Lokasi:

Gedung Energy

Alamat:

Gedung Energy

Telepon:

021-52920983 ext. 330

Tanggal Operasional:

Selasa, 19 Maret 2013 sampai Jumat, 22 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

M. Sjarif

Nama Unit Organisasi:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Penerimaan SPT KPP Sendiri dan KPP Lain

Jumat, 1 Maret 2013 - 13:55

Lokasi:

Kantor Pemerintah Kab. Bandung Barat

Alamat:

Kantor Pemerintah Kab. Bandung Barat

Telepon:

0821 2822 0062

Tanggal Operasional:

Senin, 11 Maret 2013 sampai Jumat, 15 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Rully Anwar

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA CIMAHI

Penerimaan SPT KPP Sendiri dan KPP Lain

Jumat, 1 Maret 2013 - 13:54

Lokasi:

Kantor Pemerintah Kota Cimahi

Alamat:

Kantor Pemerintah Kota Cimahi

Telepon:

0821 2822 0062

Tanggal Operasional:

Senin, 11 Maret 2013 sampai Jumat, 15 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Rully Anwar

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA CIMAHI

Lokasi:

Cimahi Mall

Alamat:

Cimahi Mall

Telepon:

0821 2822 0062

Tanggal Operasional:

Kamis, 21 Maret 2013 sampai Kamis, 28 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Rully Anwar

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA CIMAHI

Penerimaan SPT KPP Sendiri dan KPP Lain

Jumat, 1 Maret 2013 - 13:51

Lokasi:

Kota Baru Parahyangan

Alamat:

Kota Baru Parahyangan

Telepon:

0821 2822 0062

Tanggal Operasional:

Kamis, 21 Maret 2013 sampai Kamis, 28 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Rully Anwar

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA CIMAHI

Penerimaan SPT Tahunan dan Konsultasi

Jumat, 1 Maret 2013 - 15:44

Lokasi:

Ciwalk

Alamat:

Ciwalk

Telepon:

4207897

Tanggal Operasional:

Senin, 25 Maret 2013 sampai Kamis, 28 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Devie Wachyu F

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Penerimaan SPT Tahunan dan Konsultasi

Jumat, 1 Maret 2013 - 15:42

Lokasi:

Ciwalk

Alamat:

Ciwalk

Telepon:

4207897

Tanggal Operasional:

Kamis, 21 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Devie Wachyu F

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Penerimaan SPT Tahunan dan Konsultasi

Jumat, 1 Maret 2013 - 15:41

Lokasi:

Ciwalk

Alamat:

Ciwalk

Telepon:

4207897

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Devie Wachyu F

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Penerimaan SPT Tahunan dan Konsultasi

Jumat, 1 Maret 2013 - 15:16

Lokasi:

Bandung Indah Plaza (BIP)

Alamat:

Bandung Indah Plaza (BIP)

Telepon:

4207897

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Devie Wachyu F

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Penerimaan SPT Tahunan dan Konsultasi

Jumat, 1 Maret 2013 - 15:18

Lokasi:

Bandung Indah Plaza (BIP)

Alamat:

Bandung Indah Plaza (BIP)

Telepon:

4207897

Tanggal Operasional:

Kamis, 21 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Devie Wachyu F

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Penerimaan SPT Tahunan dan Konsultasi

Jumat, 1 Maret 2013 - 15:19

Lokasi:

Bandung Indah Plaza (BIP)

Alamat:

Bandung Indah Plaza (BIP)

Telepon:

4207897

Tanggal Operasional:

Senin, 25 Maret 2013 sampai Kamis, 28 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Devie Wachyu F

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING

Penerimaan SPT, Help Desk dan Konsultasi

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:12

Lokasi:

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Alamat:

KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu

Telepon:

021-52920983 ext. 410

Tanggal Operasional:

Rabu, 2 Januari 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

07:30 - 16:00

Penanggung Jawab:

Ariasri Yulistiati

Nama Unit Organisasi:

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Pengambilan Formulir SPT Tahunan PPh, Penerimaan SPT Tahunan PPh, dan Konsultasi Perpajakan

Jumat, 1 Maret 2013 - 15:00

Lokasi:

Sport Club Harapan Indah

Alamat:

Sport Club Harapan Indah

Telepon:

021-8808059

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai 28 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Kasi Pelayanan

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAN DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA

Pengambilan Formulir SPT Tahunan PPh, Penerimaan SPT Tahunan PPh, dan Konsultasi Perpajakan

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:58

Lokasi:

Grend Mall Bekasi

Alamat:

Jln. Jenderal Sudirman, Kota Bekasi

Telepon:

021-8808059

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai 28 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:00

Penanggung Jawab:

Kasi Pelayanan

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAN DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:54

Lokasi:

RSUP Hasan Sadikin Bandung

Alamat:

RSUP Hasan Sadikin Bandung

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:53

Lokasi:

Universitas Kristen Maranatha

Alamat:

Universitas Kristen Maranatha

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:36

Lokasi:

Bank Jabar Banten

Alamat:

Bank Jabar Banten

Tanggal Operasional:

Senin, 25 Maret 2013 sampai Jumat, 29 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:30

Penanggung Jawab:

Purnomo Yudiarto

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:50

Lokasi:

Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat:

Universitas Pendidikan Indonesia

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:35

Lokasi:

Toserba Yogya

Alamat:

Toserba Yogya

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Jumat, 22 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:30

Penanggung Jawab:

Purnomo Yudiarto

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:49

Lokasi:

Griya Permai Lestari

Alamat:

Griya Permai Lestari

Telepon:

081320206969

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013 sampai Minggu, 31 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 16:00

Penanggung Jawab:

Subyakta

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 14:33

Lokasi:

Hypermart ( Cianjur Super Mall)

Alamat:

Hypermart ( Cianjur Super Mall)

Tanggal Operasional:

Senin, 11 Maret 2013 sampai Jumat, 15 Maret 2013

Jam Operasional:

10:00 - 15:30

Penanggung Jawab:

Purnomo Yudiarto

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 12:21

Lokasi:

UPN “Veteran” Yk

Alamat:

Jalan SWK Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman

Telepon:

0856 9202 4985

Tanggal Operasional:

Kamis, 21 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Jafar Shodiq

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Pojok Pajak

Jumat, 1 Maret 2013 - 12:20

Lokasi:

UPN “Veteran” Yk

Alamat:

Jalan SWK Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman

Telepon:

0856 9202 4985

Tanggal Operasional:

Rabu, 20 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Jafar Shodiq

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Lokasi:

UPN “Veteran” Yk

Alamat:

Jalan SWK Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman

Telepon:

0856 9202 4985

Tanggal Operasional:

Kamis, 21 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Jafar Shodiq

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Pojok Pajak

Lokasi:

UPN “Veteran” Yk

Alamat:

Jalan SWK Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman

Telepon:

0856 9202 4985

Tanggal Operasional:

Rabu, 20 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Jafar Shodiq

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

Pojok Pajak

Lokasi:

UPN “Veteran” Yk

Alamat:

Jalan SWK Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman

Telepon:

0856 9202 4985

Tanggal Operasional:

Selasa, 19 Maret 2013

Jam Operasional:

09:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Jafar Shodiq

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP D.I.YOGYAKARTA

SPT Tahunan PPh

Lokasi:

Kantor Kecamatan Jatinegara

Alamat:

Kantor Kecamatan Jatinegara

Tanggal Operasional:

Selasa, 19 Maret 2013

Jam Operasional:

11:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

M Arifudin

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

SPT Tahunan PPh

Lokasi:

Jakarta Gems Center

Alamat:

Jakarta Gems Center

Tanggal Operasional:

Senin, 18 Maret 2013

Jam Operasional:

11:00 - 14:00

Penanggung Jawab:

Erni Chrismilawati

Nama Unit Organisasi:

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA

Untuk daerah yang tidak ada jadwal drop box, silakan hubungi KPP terdekat.

sumber : pajak.go.id

PER - 24/PJ/2012 - FAKTUR PAJAK

2013-03-04T20:43:00.003-08:00

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012

TENTANG

BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan :

penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut :

1)	melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
2)	dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
3)	pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya; atau

penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut :

1)	melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
2)	dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
3)	pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

10.

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak.

11.

Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

12.

Kode Aktivasi adalah kode yang berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melalui surat pemberitahuan kode aktivasi.

13.

Password adalah kode yang berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melalui surat elektronik (email).

Pasal 2

(1)

Faktur Pajak harus dibuat pada :

saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2)

Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pasal 3

(1)	Bentuk dan ukuran Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP.
(2)	Bentuk dan ukuran Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1)	Pengadaan Faktur Pajak dilakukan oleh PKP.
(2)	Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut : Lembar ke-1, disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.
(3)	Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.

Pasal 5

Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan :

nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pasal 6

(1)	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya.
(2)	Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.
(3)	Alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.
(4)	Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
(5)	Jenis barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
(6)	Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(7)	Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

(1)	PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit Kode Transaksi; 1 (satu) digit Kode Status; dan 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

(1)	PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
(3)	Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut : PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.
(4)	Dalam hal PKP memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Pajak : menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
(5)	Surat pemberitahuan Kode Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut : Lembar ke-1, disampaikan kepada PKP. Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
(6)	Dalam hal PKP tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IVC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut : Lembar ke-1, disampaikan kepada PKP. Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
(7)	Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat pemberitahuan penolakan tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
(8)	PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat.
(9)	Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus mengajukan permohonan update email.
(10)	Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
(11)	Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
(12)	Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Kode Aktivasi dicetak, DJP dapat melakukan aktivasi kembali (re-aktivasi) atas Kode Aktivasi yang telah dimiliki oleh PKP melalui surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang dikirim melalui pos ke alamat PKP yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)	PKP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
(2)	Surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan.
(3)	Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran IVE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP yang telah memenuhi syarat sebagai berikut : telah memiliki Kode Aktivasi dan Password; dan telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.
(4)	PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
(5)	Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut : Lembar ke-1, disampaikan kepada PKP. Lembar ke-2, untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
(6)	Surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

Pasal 10

(1)	PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap.
(2)	Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 11

(1)

Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada di luar wilayah Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, maka PKP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ke Kantor Pelayanan Pajak yang membawahi tempat kegiatan usaha PKP yang baru dengan menunjukkan asli pemberitahuan Kode Aktivasi dari Kantor Pelayanan Pajak sebelumnya.

(2)

Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada di luar wilayah Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sebelumnya, maka PKP masih dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang belum digunakan.

Pasal 12

Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Pasal 13

(1)	Nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g harus diisi sesuai dengan kartu identitas yang sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor, yang berlaku pada saat Faktur Pajak ditandatangani.
(2)	PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)	PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)	Dalam hal terjadi perubahan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(5)	Dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka pejabat/pegawai yang telah ditunjuk di tempat-tempat kegiatan usaha sebelum pemusatan masih dapat menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan setelah pemusatan yang dicetak di tempat-tempat kegiatan usaha masing-masing.
(6)	Dalam hal PKP tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan atau tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), maka Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sampai dengan diterimanya pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

Pasal 14

Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan pengisiannya sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Pasal 15

(1)	Atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Atas Faktur Pajak yang hilang, baik PKP yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)	Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4)	Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
(5)	Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.
(6)	Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan oleh PKP Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Pasal 16

(1)	PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(2)	PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
(3)	PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan.

Pasal 17

(1)	PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(2)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai : Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; atau Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, serta nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.
(3)	PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 18

(1)

Nomor seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran Faktur Pajak Khusus oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16E Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri diatur secara tersendiri mengikuti ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri.

(2)

Kode dan nomor seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak mengikuti ketentuan penomoran Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 19

(1)	Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-13/PJ/2010 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Faktur Pajak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 22

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Buku Aktivitas Anak untuk mengenal Pajak

2013-01-24T18:25:00.004-08:00

Buku ini dirancang untuk memperkenalkan Pajak kepada anak-anak. Aktivitas-aktivitas ini diharapkan dilakukan bersama oleh anak dan orang tua. Semoga anak-anak menjadi peduli pajak melalui cara yang menyenangkan.

Klik disini

Bagaimana Cara Menyampaikan SPT Tahunan 2013 ??

2013-01-21T22:39:00.001-08:00

Tahun 2012 sudah berakhir, dan perayaan tahun 2013 sudah lewat. Sekarang saatnya bagi kita para Wajib Pajak untuk menyiapkan data-data terkait pembuatan SPT Tahunan 2012 baik Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Pajak Badan.

Baru-baru ini telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 yang mengatur mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Dalam peraturan tersebut disebutkan 4 (empat) cara penyampaian SPT Tahunan, yaitu :

1. Secara langsung

artinya SPT Tahunan yang telah kita buat dapat disampaikan melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang ada di KPP tempat WP terdaftar.
SPT yang wajib disampaikan di TPT adalah :
- SPT Tahunan 2012 tersebut statusnya Lebih Bayar (LB);
- SPT Tahunan tersebut merupakan SPT Tahunan Pembetulan tahun pajak sebelum tahun 2012;
- SPT Tahunan 2012 yang disampaikan tersebut sudah melewati batas waktu penyampaian SPT (batas waktu penyampaian SPT tahunan dapat dilihat disini)
- SPT Tahunan 2012 dalam bentuk e-SPT

selain disampaikan melalui TPT juga dapat disampaikan melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak / Drop box yang ada dimana-mana. SPT yang dapat disampaikan disini adalah untuk SPT Tahunan selain : SPT Tahunan LB, SPT Tahunan pembetulan, atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan.

2. Melalui Pos dengan Bukti Pengiriman Surat ke KPP tempat WP terdaftar

Penyampaian SPT melalui pos dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditempel Lembar Informasi yang berisi data ttg :
- Nama WP
- NPWP
- Tahun Pajak
- Status SPT (Nihil/KB/LB)
- Jenis SPT (Normal/Pembetulan)
- Perubahan Data (ada/Tidak Ada)
- No Telepon
- Pernyataan
- Tanda Tangan WP
Format ada di Lampiran PER-26/PJ/2012 - download

3. Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Kurir dengan Bukti Pengiriman ke KPP tempat WP terdaftar

Penyampaian SPT melalui Jasa Ekspedisi atau kurir dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditempel Lembar Informasi yang berisi data ttg :
- Nama WP
- NPWP
- Tahun Pajak
- Status SPT (Nihil/KB/LB)
- Jenis SPT (Normal/Pembetulan)
- Perubahan Data (ada/Tidak Ada)
- No Telepon
- Pernyataan
- Tanda Tangan WP
Format ada di Lampiran PER-26/PJ/2012 - download

4. E-Filling melalui website DJP (www.pajak.go.id) atau jasa Penyedia ASP

Untuk lebih lengkapnya silakan dilihat di PER-26/PJ/2012 - lihat

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2013 - PMK-162/PMK.011/2012

2012-11-04T21:21:00.000-08:00

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tanggal 2 Oktober 2012 maka PTKP yang semula:

-Untuk diri WP : Rp 15.840.000,- dan

-Untuk setiap tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,-

Berubah menjadi :

-Untuk diri WP : Rp 24.300.000,- dan

-Untuk setiap tambahan tanggungan : Rp 2.025.000,-

Ketentuan penyesuaian besarnya PTKP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Sehingga untuk :

TK/0 = Rp 24.300.000

K/0 = Rp 26.325.000

K/1 = Rp 28.350.000

K/2 = Rp 30.375.000

K/3 = Rp 32.400.000

K/I/3 = Rp 56.700.000

Semoga bermanfaat…

Kenali Proses Pembayaran Pajak Anda

2012-10-15T01:44:00.001-07:00

Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP). Dalam sistem self assessment, WP wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Mekanisme pembayaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu: (1) Membayar sendiri pajak yang terutang;

(2) Membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain;

(3) Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah; dan

(4) Pembayaran pajak-pajak lainnya.

Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terutang meliputi:

(1) Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (PPh Pasal 25); dan

(2) Pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29). Yang dimaksud dengan pembayaran angsuran PPh setiap bulan (PPh Pasal 25) adalah pembayaran PPh secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. WP diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.

Khusus, bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya dari usaha dan pekerjaan bebas, pembayaran angsuran PPh Pasal 25 terbagi atas 2 yaitu :

(1) Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); dan

(2) Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPPT).

Yang dimaksud dengan WP OPPT adalah WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan usaha penyerahan jasa, yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha termasuk yang memiliki tempat usaha yang berbeda dengan tempat tinggal. Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP OPPT adalah: 0,75% x jumlah peredaran usaha (omzet ) setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Sedangkan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (OPSPT) , yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui tempat usaha misalnya sebagai pekerja bebas atau sebagai karyawan, maka angsuran PPh Pasal 25-nya adalah: Penghasilan Kena Pajak (PKP) SPT tahun pajak sebelumnya x Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dibagi 12 bulan. Sedangkan bagi WP Badan, besarnya pembayaran angsuran PPh Pasal 25 yang terutang diperoleh dari PKP dikalikan dengan tarif PPh yang diatur di Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh adalah 25%. Khusus untuk WP Badan yang peredaran bruto setahun sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh, yang dikenakan atas PKP dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya untuk pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29) dilakukan sendiri oleh WP pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri (angsuran PPh Pasal 25) dan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.

Mekanisme pembayaran pajak yang kedua adalah membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini adalah :

(1) Pemberi penghasilan;

(2) Pemberi kerja; atau

(3) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian mekanisme pembayaran pajak yang ketiga adalah membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau nilai lainnya.

Dan yang terakhir, adalah mekanisme pembayaran pajak-pajak lainnya. Meliputi :

(1) Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); dan (2) Pembayaran Bea Meterai.

Untuk daerah Jakarta dan daerah tertentu lainnya, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu. Tarif PBB terdiri dari 2 tarif yaitu: (1) 1/1000 dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00; dan (2) 2/1000, dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) khusus untuk yang NJOP-nya kurang dari Rp1.000.000.000,00. Pembayaran Bea Meterai digunakan sebagai pelunasan pajak atas dokumen. Pelunasannya dilakukan dengan menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. Meterai tempel yang terutang untuk dokumen yang menyebut jumlah (kuitansi) di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 adalah Rp3.000,00. Untuk dokumen yang menyebut jumlah di atas Rp1.000.000,00 dan surat-surat perjanjian terutang meterai tempel sebesar Rp6.000,00.

Keempat jenis mekanisme pembayaran pajak pusat di atas, merupakan kewajiban WP dalam membayar pajak. Lalu bagaimana jika WP lebih membayar pajak? Maka WP dapat menikmati Hak WP atas Kelebihan Membayar Pajak. Yaitu WP mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut Jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk WP masuk kriteria WP Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. WP dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara : (1) Melalui Surat Pemberitahuan (SPT), dan (2) Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka WP berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Nah, adil dan mudah bukan? Maka tunggu apalagi, bayarlah pajak Anda dengan benar dan tepat waktu. Bangga Bayar Pajak!

Sumber : detik.com

Kewajiban Perpajakan Bagi Perusahaan Pertambangan secara Umum

2012-05-22T18:59:00.002-07:00

Pada umumnya suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mempunyai siklus usaha sebagai berikut :
1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi Kelayakan;
4. Konstruksi;
5. Pertambangan/Eksploitasi;
6. Reklamasi

Masing-masing proses tersebut terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Berikut diampaikan kewajiban perpajakan masing-masing siklus:

1. Penyelidikan Umum

Untuk menentukan potensi mineral pada suatu daerah perlu dilakukan pengujian geologis, untuk itu dibutuhkan jasa dari pihak peneliti geologis untuk melakukan Penelitian. Atas jasa tersebut terutang PPN dan PPh Pasal 23/26 tergantung siapa yang melaksanakan.

2. Eksplorasi

Adalah rangkaian kegiatan oenelitian, pengujian kandungan mineral, pemetaan wilayah dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang lokasi, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya serta info lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Diperlukan jasa dari pihak ketiga yang akan terutang PPN dan PPh Pasal 23/26 tergantung pihak yang melaksanakan.

3. Studi Kelayakan

Dilakukan untuk mendapatkan informasi kelayakan ekonomis dan teknis pertambangan dan proses analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pasca tambang, studi kelayakan tersebut memuat data dan keterangan mengenai usaha tambang tersebut. Proses ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ahli mengenai hal tersebut. Atas jasa pengujian tersebut terutang PPN dan PPh Ps 23.

4. Konstruksi

Setelah diketahui bahwa proyek pertambangan layak secara ekonomis teknis dan lingkungan, maka dilakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur biasanya dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Jasa akan terutang PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

5. Pertambangan/Eksploitasi

Kegiatan ini biasanya meliputi Land clearing (proses pembukaan lahan), Pengeboran dan penggalian, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Atas jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga terutang PPh Pasal 23/26 dan PPN.

6. Reklamasi

Adalah proses rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan. Apabila proses reklamasi dilakukan oleh pihak ketiga maka akan terutang PPh Pasal 23/26 dan PPN.

Selain jenis pajak tersebut diatas, juga terdapat kewajiban pembayaran pajak atas PPh Pasal 21 yaitu untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, orang pribadi yang bukan pegawai atas upah yang diterima.

Booklet Perpajakan 2011

2012-05-10T21:55:00.003-07:00

Buat teman-teman yang memerlukan informasi mengenai perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan “Booklet Perpajakan 2011” yang telah dipublikasikan di www.pajak.go.id yang terdiri atas :

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan - Download

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Uraian mengenai KUP akan membantu Anda untuk memahami proses bisnis perpajakan di Indonesia. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi istilah-istilah perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan manfaatnya, tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP. pelaporan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Pemberitahuan (SPT) dan batas pembayaran pajak, dan masih banyak lagi.

Booklet Koperasi – Download

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan bagi koperasi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP, Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: tata cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), tata cara menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, tata cara melakukan pemotongan PPh, serta tata cara melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Booklet Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – Download

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Booklet Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – Download

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap penyerahan barang dan/atau jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengukuhan PKP, jenis-jenis penyerahan yang dikenakan PPN, barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, dan sebagainya.

Booklet Pajak Penghasilan (PPh) – Download

Booklet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh), dimana pajak ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal-hal yang diuraikan dalam booklet ini antara lain: definisi penghasilan, subjek PPh, objek PPh, tarif PPh, dan sebagainya.

Semoga bermanfaat.

Sumber : www.pajak.go.id

SPT yang tidak lengkap dianggap tidak disampaikan

2012-05-03T18:37:00.000-07:00

Setelah kita melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT PPh OP) pada bulan Maret dan SPT Tahunan PPh Badan (SPT PPh Badan) pada bulan April, berarti kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban perapajakan kita. Karena penyampaian SPT tahunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Kecuali terhadap Wajib Pajak (WP)yang memang dikecualikan dari penyampaian SPT Tahunan.

Setelah SPT tahunan sudah kita laporkan SPT tahunan kita apakah berarti SPT tersebut sudah dianggap disampaikan? Belum tentu. Karena pelaporan SPT tersebut akan melalui suatu proses hingga dinyatakan lengkap dan SPT dianggap sudah disampaikan.

Berikut akan kami sampaikan proses penerimaan SPT sampai dianggap disampaikan.

Setelah anda melaporkan SPT Tahunan melalui dropbox, pojok pajak, via online ataupun langsung ke KPP, maka oleh KPP akan dilakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) hari setelah SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima.

Yang dimaksud SPT lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.

Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan.

Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak:

tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT oleh Wajib Pajak; atau
tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP

telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.

Untuk itu pastikan bahwa alamat yang tercantum di SPT sudah benar.

Nah..apakah SPT tahunan yang telah anda laporkan sudah lengkap?

sumber : SE - 103/PJ/2011

Jadwal Lokasi Drop Box - 2012

2012-04-16T19:15:00.002-07:00

Penyampaian SPT tahunan melalui Drop Box adalah agenda tahunan DJP yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan-nya.

Berikut adalah LOKASI DROPBOX SPT TAHUNAN 2012 - klik

Jam Buka Kantor Pajak Lebih Lama

2012-04-16T18:13:00.002-07:00

Direktorat Jenderal Pajak membuka dan memperpanjang jam kerja pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seerta Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia untuk tanggal tertentu. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2012 tentang Pelayanan Sehubungan dengan Penyampaian SPT Tahunan PPh.

Hal ini terkait dengan batas akhir Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Badan yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Pada hari Sabtu (tanggal 30 April 2012), jam buka dan pelayanan KPP dan KP2KP adalah pukul 08.00 s.d 19.00 waktu setempat.

Penambahan jam kerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dengan tepat waktu

SENSUS PAJAK NASIONAL - PMK-149/PMK.03/2011

2011-09-19T22:41:00.000-07:00

Sensus Pajak Nasional (SPN) dilakukan dalam rangka memperluas basis pajak yaitu berupa pengumpulan data perpajakan. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya menjaring seluruh potensi perpajakan dalam rangka Tri Dharma Perpajakan, yaitu:

- Agar seluruh wajib pajak terdaftar;

- Agar seluruh objek pajak dikenakan pajak;

- Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksanakan tepat waktu dan tepat jumlah

Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak (orang pribadi dan badan) di lokasi subjek pajak (domisili, tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan dari subjek pajak). Penyelenggaraan SPN dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang pelaksanannya dilakukan secara bertahap.

Ayo Sukseskan Sensus Pajak Nasional…!!

Pengertian Saat Penyerahan - SE-50/PJ/2011

2011-08-14T22:38:00.000-07:00

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : SE - 50/PJ/2011

TENTANG

PENEGASAN SAAT PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang sama berkaitan dengan saat Pembuatan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan, dengan ini dijelaskan dan ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN), antara lain mengatur bahwa:

a. Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak. Selanjutnya dalam memori penjelasannya ditegaskan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak.

b. Pasal 11 ayat (2), dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

c. Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D dan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c. Selanjutnya dalam memori penjelasannya ditegaskan bahwa Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

d. Pasal 13 ayat (1a) huruf a, Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

2. Prinsip akrual sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang PPN tersebut di atas mencerminkan bahwa penentuan saat terutangnya pajak atas penyerahan barang dan penyerahan jasa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sejalan dengan norma dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyerahan barang dianggap telah terjadi apabila risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Demikian juga dengan penyerahan jasa diakui pada saat pendapatan atas penyerahan jasa tersebut telah dapat diestimasi atau diukur dengan handal. Dalam sistem akrual, pendapatan atau piutang diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat apakah atas transaksi tersebut telah dibayar ataupun belum dibayar. Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang.

3. Selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kelaziman dalam praktek bisnis dengan memperhatikan substansi penjelasan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maka saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat penyerahan Jasa Kena Pajak dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) untuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:

a) Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;

b) Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang, untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;

c) Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau

d) harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

2) untuk penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.

3) untuk penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat:

a) harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau

4) kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak diketahui.

b. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a terjadi pada saat:

1) harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;

2) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diketahui; atau

3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan pada butir 3 huruf a dan huruf b di atas; atau

b. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

5. Di samping itu, perlu juga diperhatikan ketentuan mengenai saat pembuatan Faktur Pajak dalam hal-hal tertentu, yaitu:

a. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diselesaikan dalam suatu masa tertentu, misalnya penyerahan jasa pemborong bangunan; atau

b. pada saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah menyampaikan tagihan, sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

6. Dalam hal satu faktur penjualan diterbitkan untuk mencatat atau mengakui beberapa kali pengiriman barang yang sesuai dengan dokumen pengiriman barang (delivery order), atas penyerahan barang tersebut dapat diterbitkan satu Faktur Pajak, baik dalam bentuk Faktur Pajak atau faktur penjualan (dalam hal faktur penjualan berfungsi sebagai Faktur Pajak). Penerbitan faktur penjualan tersebut adalah sebagai dasar pengakuan piutang atau pencatatan penghasilan bagi Pengusaha Kena Pajak Penjual dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dilakukan secara konsisten.

7. Contoh saat pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran Surat Edaran ini.

PMK-82/PMK.03/2011 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak

2011-06-05T21:39:00.000-07:00

Beberapa hal yang perlu diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan pajak.

PENGERTIAN

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.

Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KEWAJIBAN PEMERIKSA PAJAK

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib:
a.	menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
b.	memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c.	melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
	1)	alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	2)	hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
	3)	hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
d.	menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk berita acara hasil pertemuan;
e.	menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
f.	memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
g.	menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
h.	memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
i.	memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
j.	mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
k.	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib:
a.	menyampaikan surat panggilan mengenai akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
b.	memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
c.	melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
	1)	alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
	2)	hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
	3)	hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
d.	menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk berita acara hasil pertemuan;
e.	menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
f.	memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
g.	memberitahukan secara tertulis hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
h.	memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
i.	memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
j.	mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
k.	merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.


HAK-HAK WAJIB PAJAK

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak:
a.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
b.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
c.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
d.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
e.	menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
f.	menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
g.	mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
h.	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak:

a.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
b.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
c.	meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan Pemeriksa Pajak mengalami pergantian;
d.	menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
e.	menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
f.	mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
g.	memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak

Dimana Bisa Melakukan Konsultasi Pajak?

2011-05-01T19:20:00.000-07:00

Konsultasi mengenai perpajakan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Account Representative yang telah ditunjuk, atau juga dapat :

Menghubungi Call Centre: (021) 500200

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2010 dapat menggunakan e-SPT tahun 2009

2011-04-18T01:16:00.000-07:00

Dalam rangka mengatasi permasalahan dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2010 dan untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan PER-13/PJ/2011 tanggal 15 April 2011, antara lain sebagai berikut :

a) wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2010 dalam bentuk formulir kertas (hard copy)

b) dalam hal wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2010 dalam bentuk e-SPT Tahunan, maka wajib pajak badan dapat menggunakan aplikasi e-SPT Tahunan tahun 2009

Perlakuan PPN atas Minyak Kemasan Sederhana dan Minyak Goreng Curah

2011-04-10T19:15:00.000-07:00

Perlakuan PPN atas Minyak Kemasan Sederhana dan Minyak Goreng Curah
(PER - 12/PJ/2011, 4 April 2010)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan :
a) Minyak Goreng Kemasan Sederhana (minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan merek MINYAKITA, diproduksi oleh produsen yang didaftarkan di Kementerian Perdagangan dengan model desain dan spesifikasi kemasan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan)
b) Minyak Goreng Sawit Curah (minyak goreng sawit curah dan tidak bermerek)
di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung oleh Pemerintah/ tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan Lain:
a) Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dan/atau Minyak Goreng Sawit Curah.
b) Penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat penyerahan.
c) Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dan/atau Minyak Goreng Sawit Curah adalah 07.
d) Faktur Pajak atas penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 26/PMK.011/2011".
e) Faktur Pajak atas penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 29/PMK.011/2011".

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk penyerahan
a) Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2011
b) Minyak Goreng Sawit Curah yang dilakukan sejak tanggal 28 Februari 2011.

Benarkah Seorang Account Representative (AR) bisa Semudah Itu Memeras Wajib Pajak ?

2011-03-13T19:02:00.000-07:00

Repost dari new kompasianer yang "Berusaha untuk selalu jujur dalam menjalankan amanah..."

Tulisan ini merupakan catatan kritis atas Tayangan RCTI “Penelusuran Dugaan Praktik Ilegal di Ditjen Pajak“
Selama dua hari berturut-turut tanggal 08 dan 09 Maret 2011, RCTI berulang - ulang menayangkan liputan penelusurannya tentang dugaan praktik ilegal di Ditjen Pajak, salah satu posisi di kantor pajak yang disebut-sebut mudah dan rawan melakukan tindak korupsi adalah Account Representative (AR), sebagai salah satu kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam berhubungan dengan Wajib Pajak tak ayal tayangan ini tidak saja membuat gusar pegawai DJP khususnya AR namun juga para Wajib Pajak, karena tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini orang pertama yang mereka hubungi jika berurusan dengan DJP adalah seorang Account Representative yang telah ditunjuk bagi perusahaan mereka.
Benarkah dugaan RCTI ini ? Apakah memang benar seorang AR bisa semudah itu melakukan korupsi atau memeras Wajib Pajak yang ditanganinya ?

Reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern telah melahirkan jabatan baru di kantor pajak yaitu Account Representative, dimana Account Representative ini merupakan mitra penghubung antara DJP dengan Wajib Pajak.

Setiap Account Representative mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus ditanganinya, dimana terhadap Wajib Pajak tersebut Account Representative berkewajiban untuk memberikan bimbingan/konsultasi dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Jika sebelum sistem administrasi perpajakan modern seorang Wajib Pajak harus menghubungi banyak bagian di kantor pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakannya, maka saat ini cukup menghubungi Account Representative yang telah diberi tugas menangani Wajib Pajak tersebut.

Jika ada yang berpendapat bahwa jabatan AR adalah jabatan yang rawan untuk melakukan korupsi, maka kita harus jujur bahwa semua jabatan, apapun dan dimanapun itu pada intinya rawan korupsi apalagi jika orang yang mengemban amanah jabatan tersebut dalam tubuhnya mengalir jiwa koruptif, karena itu kita harus melihatnya secara jernih dan utuh bagaimana sebetulnya jabatan tersebut menjalankan tugas dan fungsinya pada sistem yang ada, apakah memang sistemnya dibangun dengan sedemikian rapuhnya sehingga sangat mudah bagi oknumnya untuk melakukan korupsi atau justru sebaliknya.
RCTI mensinyalir bahwa peluang korupsi yang dapat dilakukan oleh Account Representative adalah pada kewenangan yang dimilikinya untuk merekomendasikan laporan pajak yang mencurigakan, dimana jika Wajib Pajak tidak ingin laporan pajak tersebut ditindak lanjuti maka dia dapat menegosiasikannya dengan AR yang bersangkutan dan tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu.

Kami mencoba menafsirkan bahwa mungkin yang dimaksud dengan wewenang AR untuk merekomendasikan laporan pajak yang mencurigakan adalah wewenang AR untuk mengusulkan dilakukannya pemeriksaan khusus atas SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Kewenangan ini memang merupakan bagian dari tugas seorang AR dalam rangka melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak menyesatkan tentang AR yang dianggap rawan melakukan korupsi, berikut adalah gambaran salah satu prosedur bagaimana seorang AR menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Laporan Pajak (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor pajak akan dilakukan penelitian oleh seorang AR yang telah diberi tugas untuk menangani Wajib Pajak tersebut (sebagai catatan perlu diingat bahwa untuk SPT yang berstatus Lebih Bayar atau Wajib Pajak meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak akan langsung dilakukan pemeriksaan oleh pejabat fungsional pemeriksa ).
Jika AR menemukan adanya dugaan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT tersebut berdasarkan data - data yang ada di kantor pajak, maka AR harus membuat surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk memberitahukan dan sekaligus meminta klarifikasi terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Jika jawaban tertulis yang diterima dari Wajib Pajak atas surat himbauan tersebut bisa menjelaskan semua dugaan ketidakbenaran dalam SPT, maka SPT tersebut dianggap telah benar.
Namun apabila jawaban tertulis yang disampaikan Wajib Pajak dianggap belum cukup, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan konseling yaitu sarana yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tecantum dalam surat himbauan secara langsung kepada petugas pajak.
Konseling tidak boleh dilakukan hanya oleh seorang AR, tetapi harus bersama - sama dengan atasannya yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan semuanya harus dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Konseling.
Seandainya hasil pelaksanaan konseling tersebut menunjukkan bahwa memang benar terdapat ketidakbenaran pelaporan SPT, dan Wajib Pajak mengakui hal tersebut maka kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk melakukan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila Wajib Pajak telah membetulkan SPT-nya maka kasus dianggap selesai.
Usulan pemeriksaan baru akan direkomendasikan apabila konseling tidak berhasil mengklarifikasi ketidakbenaran pengisian SPT, namun perlu diingat bahwa sebelum usulan pemeriksaan khusus ini disampaikan kepada pimpinan, masih terdapat proses - proses yang harus dilalui.
Sebelum mengusulkan, AR harus terlebih dahulu membuat analisa untuk mengetahui seberapa besar materialitas ketidakbenaran SPT Wajib Pajak dan seberapa besar potensi pajak yang diharapkan dapat dihasilkan apabila dilakukan proses pemeriksaan.
Analisa yang dibuat oleh AR ini kemudian akan dibahas oleh Tim Asistensi yang terdiri dari dua orang kepala seksi, seorang pejabat pemeriksa, dan bersama dengan AR yang bersangkutan. Berita Acara hasil pembahasan Tim Asistensi inilah yang nantinya menghasilkan rekomendasi apakah dugaan ketidakbenaran laporan pajak (SPT) Wajib Pajak layak untuk diusulkan dilakukan pemeriksaan atau tidak.

Jadi bagaimana mungkin seorang AR akan dengan mudah menggunakan hasil temuannya berupa dugaan ketidakbenaran pelaporan pajak untuk memeras Wajib Pajak, sementara Wajib Pajak sendiri mengetahui dan paham bahwa untuk mengusulkan suatu dugaan ketidakbenaran pengisian SPT menuju proses pemeriksaan tidak bisa dilakukan ‘ujug-ujug’, prosedurnya sangat panjang, dan dalam proses tersebut Wajib Pajak memiliki hak sepenuhnya untuk diberikan bimbingan/konsultasi, didengar klarifikasinya, dan diperbolehkan membetulkan laporannya.

Sekiranya Wajib Pajak merasa bahwa laporan pajaknya telah benar maka seharusnya dia tidak gentar jika seorang AR melakukan penelitian atas kebenaran laporan pajak tersebut, kalaupun ternyata ada laporan yang memang tidak benar, maka Wajib Pajak dengan bimbingan AR dapat menggunakan haknya untuk membetulkan laporannya tersebut, sehingga tidak perlu sampai dilakukan pemeriksaan.

Jika seandainya ada oknum AR yang misalnya melakukan pemerasan kepada Wajib Pajak dengan menakut - nakuti bahwa laporan pajak yang salah ini akan direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus menggunakan haknya untuk mendapatkan penjelasan secara resmi berupa surat himbauan, melakukan klarifikasi dalam konseling dan berhak melakukan pembetulan atas laporan yang diduga salah oleh oknum AR tersebut.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pada intinya sebelum AR menjalankan wewenangnya untuk mengusulkan pemeriksaan khusus yang dalam kenyataannya prosedurnya tidak sesederhana dan semudah yang dibayangkan, maka sebelumnya dia harus menjalankan tugasnya untuk memberikan bimbingan/konsultasi kepada Wajib Pajak.

Semoga tulisan ini dapat sedikit memberikan pemahaman yang baik kepada pers dan masyarakat agar tidak mudah ‘gebyah uyah’ menggeneralisir bahwa semua petugas pajak sama seperti Gayus, karena DJP senantiasa berusaha membangun sistem administrasi yang mampu mencegah terjadinya penyelewengan oleh petugas pajak.

sumber : kompasiana tgl 13-03-2011

PP Nomor 5 Tahun 2011

2011-02-28T22:06:00.000-08:00

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengalami kendala dalam pengalihan aset dan pegawai dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dan dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan serta daya dukung yang tersedia di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu memperluas penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang meliputi pula Pulau Janda Berias dan gugusannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2000 Nomor 1 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1)	Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.
(2)	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Janda Berias dan gugusannya;
(3)	Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, dan Pasal 2E, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)	Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(2)	Kekayaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.
(3)	Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berkedudukan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 2B

(1)	Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan atau diperbantukan dan non Pegawai Negeri Sipil.
(2)	Pengangkatan dan pemberhentian non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(3)	Pembinaan administrasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi induknya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(5)	Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang telah mencapai batas usia 56 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(6)	Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang menduduki jabatan tertentu dan telah mencapai batas usia pensiun, sesuai dengan kebutuhan dapat diperpanjang sebagai pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam paling tinggi sampai dengan usia 60 tahun.
(7)	Dalam hal pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka perpanjangan sebagai pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam paling tinggi sampai dengan usia 60 tahun diberikan dengan status kepegawaian sebagai pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2C

(1)	Aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan aset negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(2)	Aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2D

(1)	Pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
(2)	Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2E

(1)	Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(2)	Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)	Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pegawai pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(3)	Masa kerja pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berasal dari pegawai Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak pegawai yang bersangkutan ditetapkan sebagai pegawai Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
(4)	Masa kerja pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan atau diperbantukan pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dihitung sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diperkerjakan atau diperbantukan pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

semua peraturan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dapat digunakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
semua peraturan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kawasan Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kawasan dimaksud meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Di antara pulau-pulau tersebut di atas terdapat Pulau Batam yang sebelumnya merupakan lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam yang dikelola oleh Otorita Batam. Dalam pengalihan aset dan kepegawaian dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dimaksud ternyata terdapat hambatan karena aset pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam merupakan barang milik negara, sedangkan belum ada pengaturan mengenai status aset atau barang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain itu, belum ada pengaturan mengenai kepegawaian pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Demikian pula pengaturan mengenai pengelolaan keuangan mengingat pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berbeda dengan pengelolaan keuangan untuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Selain itu, dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dan dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan serta daya dukung yang tersedia di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu memperluas penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang meliputi pula Pulau Janda Berias dan gugusannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B

Ayat (1)

Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak termasuk Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah jabatan satu tingkat di bawah anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pasal 2C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aset" adalah Barang Milik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2D

Cukup jelas.

Pasal 2E

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5195

Jadwal Lokasi Drop Box SPT - 2011

2011-02-16T23:38:00.000-08:00

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membuka beberapa lokasi drop box dan pojok pajak di lokasi-lokasi pusat belanja (mal) di seluruh Indonesia termasuk DKI Jakarta. Hal ini dalam rangka menekan risiko antrian para wajib pajak yang akan menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pribadi di kantor-kantor pelayanan pajak (KPP) yang akan berakhir pada 31 Maret 2011.

Selain lokasi mal,beberapa tempat lokasi drop box seperti gedung-gedung perkantoran, tempat-tempat keramaian, mobil keliling pajak pun dikerahkan untuk membantu wajib pajak mempermudah memperoleh formulir dan menyerahkan SPT PPh-nya.

Drop box dan pojok pajak ini sebagai upaya antsipasi menghindari antrian hingga batas akhir 31 Maret nanti.

Khusus untuk lokasi drop box dan pojok pajak di mal, diharapkan bisa menjadi lokasi yang mudah dijangkau bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di mal sehingga tidak harus bersusah-susah datang ke KPP.

Berikut ini daftar lokasi drop box dan pojok pajak di seluruh Indonesia selama 2011.

Download : Lokasi Drop Box 2011