Menurut Ulum beberapa hari lalu saat dirinya konsultasi terkait rekom calon bupati, sekaligus meminta saran untuk kandidat wakil bupati yang direkomendasikan PCNU Jember, Muhaimin menyarankan Ulum dari internal PKB yang juga mendapat rekomendasi dari PCNU untuk maju sendiri sebagai bacabup.

Sejak awal dirinya tidak terlalu berminat untuk ikut pertarungan bursa cabup cawabup karena terkendala persoalan financial, saran tersebut masih akan dibicarakan dengan DPC, PAC dan 5 orang bacabup lain yang juga direkom PCNU. Ulum mengaku sudah mengkomunikasikan secara informal dengan PAC dan DPC, intinya mereka semua mendukung penuh. Jika ternyata dukungan tersebut benar Ulum dengan tegas menyatakan kesanggupannya untuk maju.

Dalam waktu dekat lanjut Ulum, persoalan ini akan dibahas secara formal di internal partai. Selain itu Ulum juga akan mengkomunikasikannya dengan para kandidat lain yang direkom PCNU, seperti Asmuji, Agus Lutfi, Abdullah Samsul Arifin dan Saiful Bahri. Sebab dari awal menurut Ulum para kandidat yang direkom PCNU ikut penjaringan bukan dalam rangka bersaing. Sehingga siapapun yang akan direkom PKB, kandidat lain akan saling mendukung.

Menurut Edi, sejauh ini dari pengamatannya kondisi di 31 kecamatan di Jember masih relatif kondusif. Meski demikian kondisi ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. Segala kemungkinan terburuk sekecil apapun harus tetap diantisipasi.

Edi menjelaskan, untuk personil yang akan dilibatkan diantaranya 7 ribu lebih anggota linmas yang akan disebar di semua TPS, 900 personil Polri, 250 personil TNI, 400 Satpol PP dan 50 orang personil Dishub. Bahkan dengan perubahan struktur organisasi di jajaran kepolisian, besar kemungkinan polres akan menurunkan personil lebih banyak dari rencana sebelumnya.

Penetapan jumlah personil yang akan diterjunkan baru akan diambil setelah digelarnya rapat koordinasi Pam Pemilu Kada mendatang. Termasuk kemungkinan permintaan bantuan personil dari kabupaten lain maupun bantuan dari Sat Brimob.

Sementara untuk anggaran menurut Edi, saat ini dalam proses pendistribusian ke Polres Jember. Sementara anggaran untuk instansi lainnya sinergis dengan anggaran yang ada ddi Bakesbang Linmas. Yang pasti lanjt Edi, saat ini sudah tersedia anggaran senilai 4,8 milyar rupiah untuk pengamanan pemilu kada dua putaran.

Rapat pimpinan dengan seluruh Ketua-Ketua Komisi DPRD Jember, memutuskan, paling lambat awal April mendatang, pansus Panwaslu Kada sudah terbentuk, sebab, tahapan pada bulan tersebut, sudah memasuki pendaftaran bakal calon bupati. Demikian ungkapan Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum, Kepada KISS FM.

Menurut Ketua DPC PKB Jember itu, pansus Panwaslu Kada, berisikan perwakilan dari masing-masing fraksi. Sehingga, ketika ada persoalan yang berkenaan dengan kepentingan politis, maka penyelesaiannya di internal pansus.

Ulum menjelaskan, tugas pansus Panwaslu Kada akan lebih spesifik, yakni mengawasi persoalan yang terjadi pada pelaksanaan Panwaslu Kada. Seperti kecurangan dan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh calon. Sehingga nantinya, DPRD juga bisa mengevaluasi perjalanan Panwaslu Kada secara utuh.

Ulum menepis kekhawatiran, lahirnya pansus akan menimbulkan persoalan di tingkatan anggota dewan, mengingat, kepentingan dari masing-masing anggota berbeda. Justru kata dia, dengan terbentuknya pansus, semua kepentingan masing-masing anggota dewan, bisa terakomodir.

Pendapat senada diungkapkan Anggota DPRD Jember Dari Fraksi PKS, Ayong Syahroni. Menurut dia, pembentukan pansus merupakan salah satu upaya dewan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu Kada.

Memang lanjut Politisi asal Rambipuji ini, kewenangan pengawasan ada di tangan Komisi A. Hanya saja, akan lebih maksimal, jika pengawasan Pemilu Kada, melibatkan perwakilan anggota fraksi, yang tergabung dalam satu elemen.

Ayong menambahkan, semangat awal pembentukan pansus, untuk mengawasi perjalanan Pemilu Kada, mulai dari masa pendaftaran hingga proses penghitungan suara. Ayong berharap, dengan terbentuknya pansus tersebut, output yang dihasilkan pemilu kada, benar-benar berkualitas.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember, Ahmad Habibullah menilai, tanpa pansus Pemilu Kada dari DPRD Jember, sebenarnya tidak ada masalah. Itu lantaran, masyarakat sudah melakukan pengawasan. Apalagi pengawasan masyarakat lebih efektif dan lebih massif.

Justru kata Habib, munculnya pansus dari DPRD akan membuat tumpang tindih peran pengawasan, terhadap lembaga pengawas seperti panwaslu dan panwas independent. Kalau itu yang terjadi, apa bedanya antara panwas dan pansus.

Kemudian lanjut Habib, komposisi anggota pansus yang heterogen, tentu mempunyai kepentingan berbeda, sebab mereka diberangkatkan oleh masing-masing partai, sehingga sangat sulit untuk menyatukan seluruh kepentingan partai.

Habib menyarankan, alangkah lebih baiknya, dewan tidak terlalu fokus mengawal pelaksanaan pemilu kada. Apalagi persoalan yang muncul di masyarakat, sangat beragam dan membutuhkan peran strategis dari mereka.

Perwakilan aktivis PMII yang ditemui anggota komisi D DPRD Jember membeberakan sejumlah fakta untuk membuktikan bahwa klaim pemkab Jember sama sekali tidak benar. Salah satunya ketika PMII melakukan investigasi di kecamatan Silo dan Jelbuk, terbukti progam penuntasan buta aksara yang dilakukan pemerintah 100 persen tidak berjalan efektif.

Ketua PMII cabang Jember Abdurrahman mendesak dewan melakukan pengecekan klain tersebut serta menuntut pemkab Jember melakukan klarifikasi dasar publikasi klaim ini. Sebab jika ternyata klaim tersebut terbukti tidak benar berarti pemkab telah melakukan kebohongan publik.

Ketua komisi D DPRD Jember Sunardi setelah mendengar pernyataan sikap PMII berjanji akan segera memanggil dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan untuk melakukan klarifikasi kebenaran klain tersebut. Bahkan Sunardi berjanji komisi D akan turun langsung kelapangan dengan melibatkan dinas pendidikan dan aktivis mahasiswa untuk membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa benar adanya.

Sementara anggota komisi D yang juga ketua fraksi PDI Perjuangan Indonesia Raya Bukri meminta agar mahasiswa tidak serta merta menyalahkan pemerintah. Sebab pemerintah sudah berupaya menjalankan progam tersebut semaksimal mungkin, tetapi kita semua tahu antusiasme masyarakat untuk mengikuti progam tersebut sangat kecil. Apalagi masyarakat di usia 40 tahun keatas sangat sulit untuk diajak belajar.

Bukri justru meminta mahasiswa dalam menjalankan progam KKN tidak hanya bisa membuat tapal batas desa. Tetapi seharusnya mahasiswa dapat berperan aktif sebagai tutor untuk membantu menuntaskan buta aksara yang ternyata menurut mahasiswa sendiri masih banyak di temui di Jember.

Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaedi mengatakan, rekom DPP sebenarnya sudah selesai. Tapi ada pemikiran dari ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar, agar ketua DPC PKB Jember Miftahul Ulum maju sebagai calon wakil bupatinya. Karena itu Ulum yang sudah berada di Jakarta untuk mengambil rekom, kembali ke Jember untuk membicarakan pemikiran Muhaimin tersebut di internal DPC PKB.

Menurut Ayub, secara pribadi dirinya sependapat dengan pemikiran ketua umum DPP PKB, yang menginginkan kader internal PKB maju sebagai calon wakil bupati. Tetapi ketua DPC PKB Jember Miftahul Ulum masih akan mempertimbangkannya. Sebab nampaknya sejak awal Ulum sama sekali tidak berminat maju dalam pemilu kada.

Diberitakan sebelumnya, DPW PKB Jawa Timur setelah melakukan fit and proper test terhadap 13 bakal calon bupati Jember, mengirimkan dua nama yakni Guntur Ariyadi dan Bagong Sutrisnadi untuk mendapatkan rekom ke DPP PKB. Sedangkan untuk calon wakil bupati DPC mengerucutkan menjadi 3 nama, Abdullah Syamsul Arifin, Asmuji, Agus Lutfi dan Miftahul Ulum.

Menurut Ayub satu dua hari ini DPC PKB akan membahas pemikiran katua umum DPP PKB tersebut. Setidaknya Ayub memperkirakan minggu ini DPC PKB bisa menentukan sikap, dan pekan depan rekomendasi DPP sudah bisa diterima DPC PKB Jember

Pencairan untuk anggaran Pemilu Kada dibagi menjadi tiga termin, dimana KPU akan mencairkan dana tersebut setiap tri wulan sekali. Untuk Tri Wulan pertama, KPU sudah mencairkan sebesar 4,8 miliar rupiah, sedangkan sisanya akan dicairkan pada tri wulan kedua dan ketiga. Demikian ungkapan Anggota KPU Kabupaten Jember, Divisi Hubungan Antar Lembaga, Gogot Cahyo Baskoro.

Menurut dia, sebagian besar anggaran untuk pelaksanaan Pemilu Kada, terserap di tingkatan PPK, sebesar 18,8 miliar rupiah. Anggaran yang digunakan di tingkatan kpu hanya sebesar 6,2 miliar rupiah, itupun masih dipotong dengan pengadaan logistic, yang jumlahnya cukup besar yakni 3,6 miliar rupiah.

Gogot menambahkan, dana yang terserap di tingkatan PPK jumlahnya memang besar, itu lantaran, semua kebutuhan PPS hingga KPPS, seperti gaji dan operasional petugas, sudah tercover didalamnya.

Gogot berharap, khususnya kepada PPK dan PPS, agar laporan pertanggung jawaban dibuat setiap bulan. Hal ini dilakukan, agar penggunaan anggaran di bawah, bisa dipantau secara berkesinambungan oleh kpu.

Jika kata Gogot, ada PPK yang tidak mengirimkan LPJ-nya dalam setiap bulan, maka berdasarkan rapat pleno di KPU, anggaran untuk bulan berikutnya dipastikan tidak akan dicairkan.

Menurut dia, hal ini dilakukan, agar KPU bisa melihat, apakah anggaran yang sudah didistribusikan sudah tepat atau belum. Kemudian, pada saat pihaknya menyampaikan lpj kepada pemkab, tidak perlu lagi menunggu dari bawah.

Sementara itu, Anggota DPRD Jember dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Ayong Syahroni menjelaskan, dirinya yakin anggaran yang sudah dianggarkan oleh APBD Jember, akan dipergunakan oleh KPU dengan baik. Sebenarnya lanjut Ayong, asalkan KPU sudah memenuhi tiga aspek, yakni penggunaan anggaran tersebut terukur, teridentifikasi dan efisien, maka tidak ada masalah.

Meski demikian, DPRD Jember akan tetap melakukan pengawasan, terhadap penggunaan anggaran di kpu. Sebab, anggaran tersebut diambilkan dari dana APBD, yang nota bene adalah uang rakyat.

Tidak jauh beda dengan Ayong, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember, Ayub Junaidi menjelaskan, dalam waktu dekat DPRD Jember akan membentuk pansus Pemilu Kada. Yang salah satu tugasnya lanjut Sekretaris DPC PKB Jember ini, adalah mengawasi jalannya Pemilu Kada, termasuk penggunaan anggaran di kpu.

Ayub juga meminta kepada KPU, agar anggaran yang telah digelontorkan oleh APBD Jember itu, bisa digunakan semaksimal mungkin, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang tidak kalah penting lanjut Ayub, FKB meminta agar anggaran tersebut, dipertanggung jawabkan setransparan mungkin, agar tidak terjadi kecurigaan di kemudian hari.

Manajer komersial PT. KAI DAOP IX Jember Slamet Riyanto mengatakan, selama puluhan tahun aset berupa tanah dan bangunan milik PT. KAI di tempati kantor pelayanan pajak Bondowoso. Padahal selama ini tidak pernah ada pembicaraan antara PT. KAI dan departemen keuangan, apakah tanah tersebut akan disewa atau dibeli.

Saat ini lanjut Slamet, pihaknya sedang menunggu proses sertifikasi dari badan pertanahan. Jika sertifikat sudah turun, PT. KAI akan mengirimkan teguran kepada Kantor Pelayanan Pajak Bondowoso. Jika memang akan disewa, perlu dibuatkan surat perjanjian sewa menyewa antara departemen keuangan dengan PT. KAI. Sementara yang ditempati oleh salah satu radio hampir dipastikan tidak terjadi persoalan. Karena pengelola radio tersebut sudah mengajukan permohonan sewa kepada PT. KAI.

Diberitakan sebelumnya, untuk melakukan penertiban aset yang selama ini dikuasai pihak lain, PT. KAI DAOP IX Jember melakukan kerjasama dengan kejaksaan negeri di wilayah karesidenan Besuki. Jika dalam pembebasannya nanti harus melalui jalur hukum, maka PT. KAI akan memberikan kuasa kepada kejaksaan sebagai pengacara Negara.

Kepala Bakesbangpol Linmas Jember Edi Budi Susilo mengatakan, anggaran 4,8 milyar rupiah itu didistribusikan untuk pihak kepolisian 4 milyar, TNI 400 juta rupiah dan Satpol PP juga 400 juta rupiah. Sedangkan honor Linmas melekat pada anggaran KPUD Jember.

Menurut Edi anggaran yang melekat pada Bakesbangpol Linmas hanya sebatas anggaran untuk melakukan sosialisasi potensi konflik. Sehingga jika terjadi gangguan keamanan saat berlangsungnya pemilu kada, masing-masing pihak sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa harus menunggu komando.

Edi Budi Susilo menjelaskan, pihak kepolisian berencana akan menerapkan sistem pengamanan 1-4-8. Artinya 1 TPS dijaga 2 Linmas, dan 4 TPS dijaga 1 polisi. Edi berharap jika anggaran masih memungkinkan luas wilayah pengamanan tersebut bisa lebih dipersempit lagi.

Sementara anggota KPUD Jember Gogot Cahyo Baskoro tidak bersedia berkomentar panjang terkait pengamanan pemilu kada. Sebab menurut Gogot KPUD tidak memiliki kewenangan untuk berbicara persoalan pengamanan. Gogot hanya berharap pemilu kada di kabupaten Jember berjalan dengan aman dan lacar.

Sebelum pelaksanaan Kunker sekarang, beberapa waktu lalu, seluruh Anggota Komisi Di DPRD Jember menggelar kunker ke beberapa tempat. Komisi A misalkan, menggelar kunker ke Depdagri, terkait konflik antara kpu dan panwaslu, Komisi B menggelar kunker ke Kalimantan, untuk melihat kawasan pertambangan, Komisi C menggelar kunker ke Bali, dan Komisi D menggelar kunker ke Depdiknas, terkait persoalan ujian nasional.

Soal kunker dewan ini, Koordinator LSM Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono menilai, selama ini kunker yang dilakukan oleh dewan, terkesan hanya memenuhi undang-undang dan cenderung menghabiskan anggaran.

Itu lantaran kata Suharyono, berdasarkan catatan FKAB, hasil kunker dewan jarang sekali yang diimplementasikan di Jember. Suharyono mencontohkan, hasil kunker Komisi A Ke Depdagri, ternyata tak mampu menyelesaikan persoalan konflik antara panwaslu dan kpu.

Suharyono menambahkan, kunker memang diatur dalam undang-undang, hanya saja, anggota dewan semestinya mempertimbangkan, dan bisa memilih skala prioritas persoalan yang harus segera diselesaikan.

Suharyono berharap, kedepan, jika memang kunker tersbeut tidak terlalu urgen, maka sejatinya dewan tidak melakukannya. Banyak masalah di daerah yang harus mereka selesaikan, daripada menggelar kunker yang tak jelas arahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, ketika dikonfirmasi melalui telfon selulernya, enggan berkomentar banyak soal penilaian miring kunker. Menurut Politisi PKNU ini, kunker yang dilakukan oleh dewan, sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Jufriyadi menambahkan, sebelum pihaknya menggelar kunker, seluruh anggota Komisi A mengadakan rapat, untuk menentukan agenda kunkernya. Dia mencontohkan, pasca workhsop di Solo, Komisi A akan menggelar kunker di Kabupaten Sragen, dengan agenda, melihat pelayanan satu atap di kabupaten tersebut.

Apalagi berdasarkan informasi awal yang diterima Komisi A, pelayanan satu atap Kabupaten Sragen, menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi kata dia, paling tidak ada satu konsep yang bisa di bawa pulang ke Jember.

Tidak jauh beda dengan Jufriyadi, Anggota Komisi C DPRD Jember, Yudi Hartono membantah jika kunker dinilai hanya menghabiskan anggaran. Menurut Wakil Ketua DPD Golkar Jember ini, kunker yang dilakukan dewan, untuk membandingkan sejauh mana, keberhasilan di Jember dengan kabupaten yang dikunjungi oleh dewan.

Yudi mencontohkan, kunker yang dilakukan oleh Komisi C Ke Kota Solo, untuk melihat keberadaan terminal cargo, yang dampaknya terhadap Peningkatan Asli Daerah (PAD) Sangat Besar. Di Jember sendiri, sebenarnya sangat berpotensi untuk didirikan terminal tersebut, sehingga mobil-mobil besar pengangkut barang, tidak perlu lagi masuk ke dalam kota. Yang lebih penting, keberadaan terminal cargo akan berdampak kepada PAD Jember.

Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa Suharyono menilai, anggota DPRD tidak pernah memaparkan hasil kunjungan kerjanya kepada publik. Bahkan beberapa kali dirinya melihat kunjungan kerja dewan tidak berdampak apapun bagi kabupaten Jember.

Sebut misalnya komisi A yang beberapa waktu lalu rame-rame melakukan kunker ke Jakarta, untuk konsultasi tentang polemik KPUD dan Panwaskab. Sama sekali tidak ada hasilnya. Polemik KPUD dan Panwas masih tetap terjadi. Tanpa kunker pun seperti kabupaten lain, tetap akan tahu jika keputusannya masih menunggu hasil penyisiran Banwaslu.

Seharusnya lanjut Suharyono, DPRD Jember bisa memilah dan memilih persoalan apa yang perlu dikonsultaikan atau di studi bandingkan dengan daerah lain. Sehingga dengan kunjungan kerja tersebut ada hasil nyata. Dewan mestinya tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jember kedepan.

Kunjungan kerja menurut Suharyono memang perlu dilakukan. Tetapi harus bisa dipisahkan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Sebab percuma saja anggota dewan melakukan kunjungan kerja beramai-ramai tetapi tidak pernah ada hasil yang bisa di implementasikan untuk kemajuan kabupaten Jember.