Wakapolres Jember Kompol Cecep Susatya ketika dikonfirmasi usai pertemuan menjelaskan, pada prinsipnya isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti perintah kapolda jatim, untuk melakukan antisapasi pengamanan atas kemungkinan terjadinya gejolak menjelang kenaikan harga bbm.

Dalam pertemuan tersebut hadir dari Kodim 0824, satpol pp, hiswana migas, organda dan seluruh pengusaha spbu se kabupaten jember. sejak senin pagi, polres jember sudah menempatkan minimal 3 orang personel di setiap spbu, dengan dibantu 1 sampai 2 orang anggota tni.

Anggota yang ditempatkan di tiap-tiap spbu melaporkan secara berkala terkait apapun yang terjadi di spbu, termasuk stock yang masih tersedia. terjadinya antrian panjang, penyelewengan baik berupa penimbunan dan pembelian menggunakan jirigen menjadi bagian yang diawasi.

Lebih jauh Cecep menjelaskan, sampai kapan pengamanan spbu ini dilakukan belum bisa ditentukan, melihat kondisi dilapangan. cecep menyarankan kepada distributor, untuk melakukan pengiriman malam hari tetapi tidak melalui jalur-jalur rawan.

Distributor juga diminta setiap kali akan melakukan pengiriman, untuk berkoordinasi dengan tni atupun polri. jika dibutuhkan, tni dan polri siap melakukan pengawalan. namun sejauh ini menurut cecep belum ada distributor yang meminta untuk dilakukan pengawalan.

Ketua Komisi D Dprd Jember Ayub Junaedi menjelaskan, sebenarnya sudah beberapa kali komisi d memanggil disnakertrans, salah satunya untuk membicarakan persoalan ini. namun tanpa alasan jelas disnakertrans selalu mangkir. sebab sebelum peristiwa ini terjadi, komisi d sudah banyak menerima keluhan dari para buruh.

Komisi D Lanjut Ayub, akan mempertanyakan hak-hak buruh kepada manajemen pt. Sampoerna. sebab meninggalnya salah satu buruh ini menurut ayub merupakan bagian dari kecelakaan kerja. sehingga perusahaan tidak bisa lepas tangan begitu saja.

Disnakertrans Menurut Ayub, juga tidak bisa hanya tinggal diam. mereka harus ikut melakukan pendampingan, agar ribuan buruh yang bekerja disana bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan.

Sebelumnya, tanggal 15 juni lalu salah satu buruh samporna bagian rolling di unit 3 bernama pristanti, menjadi salah satu korban kesurupan masal yang hampir terjadi setiap hari. meski telah diupayakan berobat ke dokter dan paranormal, korban tidak juga bisa disembuhkan hingga akhirnya meninggal dunia.

Menurut Rois Suami Korban, saat itu pihak pt. Sampoerna berjanji akan menjenguk korban dirumahnya. namun hingga korban meninggal tidak ada satupun perwakilan dari pt. Sampoerna yang datang kerumahnya. korban meninggalkan seorang anak perempuan berusia 3 tahun bernama ita.

Ketua Japer Kustiono Musri mengatakan, selama ini kpu jember tidak pernah mempublikasikan kepada masyarakat, terkait rekam jejak seorang caleg, terutama mereka yang pernah tersangkut kasus hukum.

Pengumuman tersebut Kata Kustiono, menjadi sangat penting disampaikan oleh kpu. jangan sampai, masyarakat salah menilai, terhadap bacaleg yang pernah tersangkut kasus hukum.

Sebab sesuai aturan yang baru, caleg yang pernah tersangkut kasus hukum, dan ancaman hukuman pidananya lebih dari 5 tahun, mereka diberikan peluang untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Sementara itu Ketua Kpu Kabupaten Jember Ketty Tri Setyorini mengatakan, sebenarnya jauh- jauh hari sebelumnya, kpu sudah mengumumkan melalui media massa, terkait bacaleg yang pernah terjerat kasus pidana.

Terkait permintaan agar rekam jejak, serta syarat administrasi untuk bacaleg mantan narapidana diumumkan secara luas, kpu tidak berwenang untuk melakukan hal itu. sebab sesuai aturan, kpu mengumumkan dcs sesuai format yang ada, sebagaimana pengumuman yang sudah dikeluarkan.

Meski demikian Ketty menjamin, seluruh bacaleg dprd jember yang sudah diumumkan dcs, sudah dipastikan memenuhi syarat administratif. artinya, seluruh syarat administrasi sudah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Sesuai catatan japer, ada lima bakal caleg yang pernah menjalani hukuman. diantaranya, MF Caleg DPR RI Dari PPP, kemudian AK dan MS Caleg Dprd Jember Dari Partai Gerindra, serta SD dan DHS Caleg Dprd Jember Dari Partai Nasdem.

Menurut Kapolsek Mumbulsari, Ajun Komisaris Polisi M Zuhri, benda yang diduga bom itu, pertaka kali ditemukan oleh pemilik rumah. benda tersebut memiliki panjang sekitar 40 sentimeter, dengan diameter 20 sentimeter.

Adapun bentuknya kata Zuhri, bulat panjang serta dihubungkan dengan sumbu peledak. sumbu tersebut terhubung dengan potongan obat nyamuk bakar, dan puluhan batang korek api. beruntung saat ditemukan, obat nyamuk yang diduga sebagai pemicu dalam kondisi mati, sehingga tidak sampai meledak.

Untuk motif teror bom itu, Zuhri belum bisa memastikan. apakah berkaitan dengan pelaksanaan pilkades, atau motif lainnya. saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut. agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, garis polisi atau police line, telah dipasang di sekitar TKP. Polres Jember masih menunggu kedatangan tim gegana dari Satbrimob Bondowoso.

sementara itu Pemilik Rumah Rosidi menjelaskan, benda mirip bom tersebut, pertama kali ditemukan istrinya saat menyapu halaman. saat itu ia langsung melaporkan ke polsek mumbulsari.

Rosidi mengaku tidak habis pikir, mengapa ada orang yang tega melakukan perbuatan tersebut. ia menduga, peristiwa itu berkaitan dengan pelaksanaan pilkades kawang rejo. dimana saat itu, ia menjabat sebagai ketua panitia pilkades kawangrejo.

Anggota Pansus Rtrw Ayub Junaedi mengatakan, sebenarnya beberapa tahun lalu dprd sudah merekomendasikan agar pemkab membangun museum. sebab selama ini situs purbakala dan peninggalan sejarah yng ada di jember hanya disimpan di gudang dinas pendidikan. sehingga masyarakat umum tidak bisa melihatnya sebagai sarana pendidikan.

Ayub mendengar jika pemkab tidak segera membangun museum untuk melestarikan cagar budaya jember, fungsi ini akan diambil alih universitas jember. unej akan membangun sendiri museum untuk melestarikan cagar budaya. jika ini terjadi menurut ayub justru sangat memalukan. unej ternyata lebih perduli dibanding pemerintah daerah.

Lebih jauh Ayub menjelaskan, sangat banyak gedung atau aset tanah milik pemkab yang bisa dimanfaatkan menjadi museum daerah. dari sisi anggaran juga sangat memungkinkan. anggaran 2 sampai 4 milyar dari apbd dirasa sudah cukup untuk pembangunan museum daerah, sebagai sarana pendidikan.

Sekretaris Dpc Partai Demokrat Jember Eko Purwanto mengatakan, ada beberapa pertimbangan mengapa lili safiani dipindah ke dapil lain. salah satunya, jika yang bersangkutan berangkat dari dapil tiga, maka akan ada tiga orang anggota dewan.

Eko menambahkan, Dpc Demokrat sebenarnya memberikan dua pilihan kepada yang bersangkutan, yakni berangkat dari dapil satu atau dapil empat. namun faktanya lili safiani menolak, akhirnya memilih tidak mencalonkan lagi.

Eko membantah, jika dipidahnya lili safiani dari dapil tiga, karena ada ketua dpc partai demokrat jember, saptono yusuf, yang awalnya berangkat dari dapil empat. saptono sengaja pindah ke dapil tiga, karena pertimbangan jarak antara kantor dengan rumah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lili Safiani, Anggota Dprd Jember Dari Partai Demokrat, mengaku kecewa dengan proses pencalegan di partainya. bahkan lili merasa di dzolimi pengurus partai, pada saat proses pencalegan.

Kasatreskrim Polres Jember Polres Jember, Ajun Komisaris Polisi Makung Ismoyo Jati mengatakan, setelah dilakukan proses penyelidikan, polisi memiliki bukti kuat, untuk menjara dua orang berinisial h-g dan b-e, untuk dijadikan tersangka.

Mereka kata Makung, terbukti melakukan usaha penambangan tanpa ijin, dan melanggar undang- undang pertambangan. keduanya saat ini langsung ditahan di Mapolres Jember, sedangkan 8 orang lainnya, dilepaskan karena tidak terbukti.

Diberitakan sebelumnya, Polres Jember menangkap 10 orang, yang diduga melakukan pengolahan bahan tambang liar, di desa sabrang kecamatan ambulu.

Modus yang dilakukan mereka, dengan menerima bahan tambang liar, dari gunung manggar wuluhan, kemudian diolah dengan mesin untuk dicari kandungan emasnya.

Dari tangan mereka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya mesin pengolah, kemudian bahan tambang, serta sejumlah alat lain.

Wakil Ketua Dprd Jember Miftahul Ulum, membenarkan adanya catatan tersebut. namun secara pasti berapa orang anggota dewan yang belum melunasi, ulum mengaku tidak tahu. yang pasti semua anggota dewan periode 99-2004 dan 2004-2009 wajib mengembalikan kelebihan gaji tersebut.

Secara pribadi lanjut Ulum, dirinya 3 kali mendapat surat tagihan dari bupati. tagihan pertama kelebihan gaji sebagai anggota dewan periode 2004-2009 senilai 15 juta, yang kemudian sudah dilunasinya. beberapa tahun lalu muncul lagi tagihan kedua dan ketiga senilai 45 juta rupiah, yang merupakan kelebihan gaji anggota dewan periode 99-2004, yang kemudian juga sudah dilunasinya.

Lebih jauh Ulum menegaskan, karena sudah masuk dalam catatan bpk dengan rekomendasi agar kelebihan gaji tersebut segera dikembalikan, maka menjadi kewajiban bupati untuk melakukan penagihan secepat mungkin. sebab jika tidak segera terealisasi, bisa jadi lhp bpk tahun depan jember tidak bisa mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian atau wtp.

Ulum menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan untuk melebih-lebihkan gaji anggota dewan saat itu. kelebihan gaji terjadi karena saat itu terjadi transisi aturan. menjelang perubahan tahun anggaran, pemerintah pusat mengeluarkan perubahan aturan mengenai perubahan gaji dewan. sehingga ada beberapa bulan yang terlanjur dibayarkan.

Selain bupati wajib segera melakukan penagihan, ulum juga berharap mantan anggota dewan periode 99-2004 dan 2004-2009, yang merasa belum mengembalikan kelebihan gaji, untuk segera mengembalikan ke sekretariat dewan agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Kepada sejumlah wartawan Lilik Niamah menduga, ada syahwat politik yang besar di tingkatan elit pks jember, yang sengaja menjegal dirinya, agar tidak bisa mencalonkan kembali di pemilu legislatif mendatang.

Padahal kata Niamah, selama ini ia sudah membuktikan loyalitasnya terhadap partai, serta menunjukkan kinerja yang maksimal, selama 4 tahun duduk sebagai anggota dprd dari fraksi pks.

Niamah juga mengaku tidak habis fikir, mengapa elit pks bersikap demikian. padahal sesuai amanah dari pengurus pusat pks, anggota legislatif yang masih menjabat, mestinya mendapat prioritas pada saat pencalegan, terutama kader perempuan.

Hal senada juga disampaikan Legislator Perempuan Dari Partai Demokrat, Lili Safiani. ia mengaku kecewa serta di dzolimi oleh Dpc Demokrat Jember. sebab katanya, proses pencalegan di internal demokrat jember, melanggar petunjuk dari pengurus pusat.

Sesuai juklak juknis pencalegan dari pengurus pusat, anggota dprd periode 2009- 2014, harus ditempatkan sesuai dengan dapilnya masing- masing. namun faktanya kata safiani, pada saat dirinya mendaftar ke dpc demokrat, ia akan ditempatkan di daerah pemilihan empat.

Padahal Menurut Safiani, ia saat ini menjabat sebagai anggota dprd jember, berangkat dari daerah pemilihan tiga, bukan empat. ia juga mengaku, sudah melayangkan surat ke dpd jawa timur dan pusat, terkait pelanggaran yang dilakukan dpc demokrat jember.

Data yang berhasil dihimpun Kiss Fm, ada enam orang anggota dprd jember, yang tidak masuk dalam daftar caleg sementara, dcs, yang diumumkan kpu kabupaten jember. mereka adalah lilik niamah dari pks, lilis safiani dari demokrat, abdul ghofur dari pan, suroso dari pdp, marzuki abdul ghafur serta jufriadi dari pknu.

Salah Satu Anggota Pansus Rtrw Dprd Jember Ayub Junaedi menjelaskan, cagar budaya di jember dikelompokkan menjadi dua jenis. yakni berupa situs purbakala dan bangunan bersejarah. kedua jenis cagar budaya ini ternyata kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Seperti situs sarkofagus berupa peti mati yang terbuat dari batu, ternyata di indonesia hanya ada di jember dan bondowoso. belum lagi puluhan bangunan peninggalan kolonial yang mestinya dipelihara dengan baik, ternyata dengan mudahnya dihancurkan.

Seperti Pabrik Es Talang Sari misalnya, dan juga kantin di jalan pb sudirman yang kemudian berubah menjadi pujasera. untuk melindungi cagar budaya di kabupaten jember, pansus dprd jember sepakat memasukkan pelestarian cagar budaya dalam perda rtrw. sehingga masyarakat jember tidak hanya bisa melihat jember tempo dulu hanya dalam pameran foto.

Setelah masuknya pelestarian cagar budaya dalam perda rtrw, ayub berharap bupati segera meng-sk-kan bagunan bersejarah dan situs purbakala yang ada di jember. sebab ternyata berdasarkan keterangan petugas cagar budaya yang diperbantukan di dinas pariwisata, belum ada situs dan bangunan bersejarah di jember yang sudah di sk-kan oleh bupati.