Ketua Komisi C DPRD Propinsi Jawa Timur Toriqul Haq usai pertemuan dengan DPRD Jember mengatakan, pada prinsipnya tidak ada persoalan dalam proses Take Over RSU Subandi, maupun dengan aset pemprov yang diminta oleh Pemkab Jember. Sebab kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemprov ingin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Jawa Timur bagian timur, dimana saat ini belum ada rumah sakit milik pemprov yang berada di wilayah timur. Sedangkan Pemkab Jember juga ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menggunakan aset milik pemprov yang tidak terpakai. Hanya saja dprd propinsi ingin menganalisa terlebih dahulu status administrasinya, agar tidak ada persoalan lagi ketika sudah diserahkan kepada Pemkab Jember.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Jember mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah propinsi, untuk mengambil alih aset Pemprov Di Jember yang tidak terpakai. Sedikitnya ada 5 aset yang diminta, diantaranya eks balai uji kir kendaraan, eks kantor pembantu gubernur, dan aset pasar sabtuan. Meski mungkin tidak bisa disetujui keseluruhan Menurut Saptono, setidaknya dari 5 aset tersebut ada beberapa yang diberikan oleh pemprov kepada Pemkab Jember.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jember, Ahmad Hariadi menjelaskan, dari 300 TKI tersebut paling banyak berada di Daerah Sumberbaru yakni 85 orang. Kemudian sisanya tersebar di seluruh Wilayah Jember.

Menurut Hariadi, setelah dilakukan pendataan, ternyata mereka mengaku diberangkatkan ke Malaysia oleh perseorangan, tanpa melalui PJTKI resmi. Setiba di Malaysia, mereka dikawal tekong, menuju tempat kerja yang telah dijanjikan.

Mayoritas lanjut Hariadi, 300 TKI tersebut menjadi pembantu rumah tangga, dan ada juga yang menjadi pekerja serabutan. Sehingga katanya, ketika ada persoalan pihak berwenang akan sulit untuk menuntaskan.

Lebih lanjut Hariadi menjelaskan, sebenarnya pihaknya telah berupaya mengumpulkan 300 TKI tersebut, untuk diberangkatkan kembali dengan jalur legal. Hanya saja sayangnya, mereka enggan kembali menjadi tki lantaran malu.

Manajer Persid Yudi Hartono menjelaskan, untuk gaji bulan april sudah terbayarkan 50 persen. Sedangkan untuk Bulan Mei karena masih berjalan masih bisa ditunda. Meski demikian Yudi berjanji akan segera melunasi seluruh gaji pemain setelah dana masuk, setidaknya pada bulan ini.

Yudi memastikan manajemen tidak akan lari dari tanggung jawabnya menyelesaikan urusan gaji pemain. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh menajemen untuk mendapatkan dana. Hanya saja Yudi enggan merinci upaya apa saja yang sudah dilakukan. Yang jelas Yudi melihat bantuan dari pengusaha jember terhadap persid dirasa masih belum optimal.

Diberitakan sebelumnya, akibat krisis anggaran yang dimiliki persid, pemain dalam beberpa pertandingan terakhir nampak tidak bersemangat. Hal ini disampaikan Pelatih Persid Santoso Pribadi. Santoso berharap manajemen segera melakukan komunikasi dari hati ke hati dengan pemain, karena pertandingan masih tersisa beberapa laga lagi.

Akibat krisis dana tersebut bukan hanya pemain yang belum mendapatkan gajinya. Pengurus dan manajemen bahkan belum menerima gaji sepeserpun sejak kompetisi divisi utama digelar. Namun pengurus dan manajemen bisa lebih menyadari kesulitan anggaran yang dialami persid, sehingga hak pemain yang didahulukan.

Dalam orasinya, Korlap Aksi Rifal Mahalli meminta semua bakal calon Ketua STAIN, untuk berkomitmen terhadap pengembangan Kampus STAIN Jember, dan peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni.

Selain itu, mahasiswa juga meminta kepada seluruh bakal calon Ketua STAIN, untuk siap kalah pada saat proses pemilihan nantinya. Siapapun yang terpilih menjadi ketua stain yang baru, maka semua calon yang kalah harus mendukung yang terpilih.

Proses penyampaian visi dan misi sempat di skorsing oleh panitia seleksi, sebab para pengunjuk rasa meminta seluruh bakal calon menemuinya, dan menyatakan kesiapan kalah menang dalam pemilihan.

Setelah dilakukan negoisiasi, akhirnya empat bakal calon bersedia menemui pengunjuk rasa. Dihadapan mahasiswa, ke empat calon menyatakan siap kalah dan menang. Setelah ditemui keempat calon, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.

Sementara pada saat menyampaikan visi dan misinya, seluruh bakal calon ketua, berjanji jika terpilih nantinya, akan berkomitmen untuk mengembangkan Kampus STAIN Jember ke arah yang lebih baik. Selain itu, seluruh bakal calon berjanji akan memperjuangkan peralihan status STAIN menjadi IAIN.

Kuasa hukum Kusen Andalas Mohammad Holili ketika dikonfirmasi mengatakan, melalui salah satu koleganya di Mahkamah Agung, dirinya mendapat informasi bahwa majelis hakim mahkamah agung sudah menjatuhkan putusan.

Setelah dikoordinasikan dengan Kusen Andalas, Holili langsung berangkat ke Jakarta untuk melihat kebenaran berita tersebut. Ternyata memang benar, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas terhadap Kusen Andalas. Meski demikian lanjut Kholili, secara formal dirinya belum mendapat salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jember.

Sementara Kakak Kandung Kusen Andalas yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember Mohammad Asir menyambut gembira kabar bebasnya Kusen. Sebagai bagian dari keluarga besar, selama ini asir merasa was-was dan beban moral. Dengan adanya kabar ini setidaknya pihak keluarga bisa sedikit lega.

Selanjutnya Asir berharap, Kuasa Hukum Kusen Andalas bisa bergerak pro aktif agar salinan putusan bisa segera diterima, untuk kemudian diserahkan ke Mendagri. Sehingga proses pencabutan SK Penonaktifan Kusen Andalas sebagai Wakil Bupati Jember segera dilakukan.

Berdasarkan data Inspektorat Kabupaten Jember, ada 10 item jenis sangsi yang dijatuhkan kepada PNS di Lingkungan Pemkab Jember. Sangsi paling ringan berupa teguran lisan, hingga sangsi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan tingkat indisipliner.

Dari rentan waktu 3 Tahun Sejak 2009 Hingga 2011, tercatat 312 orang sudah dijatuhi sangsi. Tahun 2009 sebanyak 95 orang, Tahun 2010 meningkat tajam menjadi 189 orang, dan Tahun 2011 turun menjadi 28 orang saja. Dari jumlah tersebut 15 orang diantaranya menerima surat keputusan pemberhentian sementara, karena diduga terlibat kasus korupsi.

Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada pns yang melakukan tindakan indisipliner. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai, sudah cukup ketat mengaturnya. Penjatuhan sangsi diharapkan bisa menjadi cambuk bagi PNS lainnya, manakala mereka berpikir bekerja untuk menghidupi keluarganya. Tetapi bagi PNS yang berprestasi, tentu akan diberikan penghargaan sesuai dengan prestasinya.

Lebih jauh Sugiarto menjelaskan, saat ini saja pemkab sedang melakukan proses pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi. Sedikitnya 515 orang akan diberikan penghargaan berupa satya lencana karya satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Sehingga pimpinan di Pemkab Jember sudah cukup adil dengan menjatuhkan sangsi kepada pns yang salah, dan memberikan penghargaan kepada pns yang berprestasi.

Menurut Gatut, kebijakan ini diambil demi kenyamanan masyarakat, sehingga perjalanannya bisa direncanakan jauh- jauh hari sebelumnya. Namun demikian, meski telah dibukan sejak beberapa hari yang lalu, hingga hari ini belum ada satupun Masyarakat Jember khususnya, yang memesan tiket lebaran.

Gatut kawatir, jika program pemesanan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, masyarakat jember akan kehabisan tiket angkutan lebaran. Sebab pemesanan tiket di PT KAI bisa dilakukan via online, sehingga siapapun bisa memesan tiket dari mana saja.

Untuk pemesanan tiket lanjut gatut, PT KAI mewajibkan kepada calon penumpang, untuk membawa identitas lengkap. Sebab di dalam tiket akan tertulis nama serta nomer identitas calon penumpang.

Lebih lanjut Gatut menjelaskan, selama Masa Angkutan Lebaran 2012, PT KAI Daops IX tetap menerapkan pembatasan jumlah penumpang 100 persen, bagi kereta api komersial dan KA ekonomi jarak jauh. Dia berharap, dengan kebijakan ini penumpang bisa nyaman dan tenang selama perjalanan.

Kepala Humas Dan Protokol Universitas Jember, Rokhani Selasa siang mengatakan, dari 820 siswa paling banyak di kelompok IPS yakni 303 siswa, disusul IPA sebanyak 281 siswa, dan IPC 236 siswa. Meski demikian katanya, 820 siswa tersebut belum tentu pilihan pertamanya masuk di Universitas Jember.

Sebab lanjut Rohani, dengan sistem online seperti saat sekarang, siswa diberikan keleluasaan untuk memilih perguruan tinggi, tanpa harus melaksanakan ujian tulis di perguruan tinggi tersebut.

Biasanya sambung Rohani, mereka yang ikut ujian tulis di Universitas Jember, berasal dari kabupaten tetangga. Seperti Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Dan Probolinggo. Untuk masa pendaftaran jalur ujian tulis SNMPTN, dibuka sejak 10 Mei lalu hingga 31 Mei mendatang. Siswa bisa mendaftar melalui situs www.snmptn.ac.id

Lebih lanjut Rohani menjelaskan, untuk Tahun 2012, kuota SNMPTN jalur ujian tulis Universitas Jember sebanyak 2.463 siswa, sedangkan kuota SNMPTN jalur undangan 1.250 siswa, dan kuota bidik misi untuk mahasiswa miskin 500 siswa.

Sedangkan untuk pengumuman hasil SNMPTN jalur ujian tulis, dijadwalkan tanggal 7 Juli mendatang. Mereka yang dinyatakan lolos, harus melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk pada tanggal 9-13 Juli 2012, kemudian melakukan daftar ulang pada tanggal 16-18 Juli 2012, di Kantor Pusat Kegiatan Mahasiswa Unej.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum, empat mobil dinas tersebut, untuk penunjang aktifitas Anggota DPRD Jember yang ada di komisi. Sebab dua mobil toyota avanza yang ada di komisi sekarang masih dirasa kurang.

Dengan pengadaan empat mobil baru tersebut, masing- masing komisi di DPRD Jember, memiliki tiga mobil dinas. Itu artinya, Komisi di DPRD Jember saat ini memiliki 12 mobil dinas, diluar Mobil Dinas Pimpinan DPRD Jember.

Ulum menambahkan, untuk satu Mobil Dinas Elf yang lama, rencananya akan dikembalikan kepada Pemkab Jember, untuk dilakukan lelang karena dianggap sudah tidak layak pakai.

Data yang berhasil dihimpun Kiss Fm, sejak menjabat sebagai Anggota DPRD Jember, para wakil rakyat telah menerima sejumlah fasilitas. Selain mobil dinas, mereka juga mendapatkan komputer tablet.

Menurut Ghofur, yang berhak menentukan kader di tingkat kabupaten akan di PAW atau tidak adalah DPW. Sehingga Ghofur memilih menyerahkan bukti pengembalian TPP tersebut langsung kepada DPW. Bahkan saat memberikan bukti pengembalian, ketika itu Sekretaris DPW PAN Jatim mempertemukan Ghofur dengan Ketua DPD PAN Jember.

Prinsipnya Sekretaris DPW ketika itu meminta persoalan PAW dan pemecatan tidak perlu dikembangkan lagi. Sebab dengan pengembalian tersebut DPW menganggap persoalan terhadap ghofur sudah selesai. Tetapi Ghofur mengaku heran, ketika Ketua DPD PAN Jember berstatement lagi di media ketika Sekjen DPP PAN hadir di Jember beberapa waktu lalu.

Diberitakan sebelumnya, usai menyambut kedatangan Sekjen DPP PAN beberapa waktu lalu, Ketua DPD PAN Jember Evi Lesatari mengatakan bahwa PAW dan pemecatan terhadap Abdul Ghofur merupakan harga mati. Sebab meski sudah diberi tenggang waktu hingga 8 bulan untuk mengembalikan TPP, hingga saat ini DPD PAN belum menerima bukti pengembalian tersebut. EVI khawatir, jika tidak dilakukan PAW, ada konflik kepentingan antara Ghofur sebagai guru, dengan tugasnya sebagai Anggota Komisi D DPRD Jember.