Badan Legislasi DPRD Jember menargetkan pada Tahun Anggaran 2010, setidaknya akan menyelesaikan dua raperda inisiatif. Diantaranya Raperda Kawasan Bencana Alam dan RT-RW. Demikian Penjelasan Ketua Badan Legislasi DPRD Jember Lukman Winarno.

Menurut dia, saat ini Raperda Inisiatif kawasan bencana alam sedang dalam proses pembahasan di internal banleg. Paling tidak, DPRD Jember menargetkan sebelum proses P-APBD dimulai, raperda tersebut telah rampung dan segera disahkan melalui paripurna.

Ketika ditanya soal kekhawatiran adanya muatan politis di dalam raperda, Lukman berpendapat, masyarakat tidak perlu kawatir sebab anggota banleg akan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir orang.

Untuk itulah Lukman meminta kepada masyarakat, agar memberikan kesempatan dan tetap percaya kepada banleg, untuk tetap bekerja dan merumuskan perda, baik inisiatif maupun usulan dari eksekutif.

Sementara Akademisi Fakultas Fisip Universitas Jember, Ahmad Habibullah menuturkan, melihat komposisi anggota dewan dengan penambahan fraksi di dalamnya, tentu akan berpengaruh terhadap warna produk legislasi dewan.

Itu artinya lanjut Habib, tidak menutup kemungkinan kepentingan politis masing-masing anggota, akan masuk ke dalam produk legilasi tersebut. Padahal sebagai wakil rakyat, mereka harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat daripada golongannya.

Namun demikian, Habib optimis seiring penambahan jumlah kursi serta fraksi di dewan, kualitas dan kuantitas produk legilasi yang dihasilkan dewan akan lebih baik daripada periode sebelumnya.

Senada dengan Lukman, anggota banleg dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Halim mengatakan, pihaknya tetap akan mengedepankan dan mengakomodir aspirasi masyarakat, untuk merumuskan sebuah raperda.

Mantan Anggota Komisi D periode lalu itu membantah, jika selama ini perda yang telah dirumuskan dan disahkan oleh dewan, lebih mengkomodir kepentingan golongan tertentu.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum mengaku bangga atas kinerja Banleg DPRD Jember periode sekarang. Sebab meski baru dilantik 4 bulan lalu, banleg mulai menunjukkan kinerjanya.

Ulum menilai, banleg periode saat ini tergolong produktif, sebab pada tahun anggaran 2010 saja, mereka menargetkan akan menyelesaikan dua raperda. Namun demikian, Politisi PKB itu berpendapat produktifitas dewan tidak hanya diukur dengan jumlah produk legilasi yang dihasilkan.

Menurut Saptono, di kantor gubernur anggota pansus pemilu kada DPRD Jember ditemui kepala biro pemerintahan propinsi Jawa Timur. Kepala biro pemerintahan mengatakan pelantikan bupati Jember terpilih tidak mungkin bisa dilakukan tanggal 11 Agustus. Sebab biasanya paling lambat sehari sebelum pelantikan bupati, surat keputusan mendagri untuk pelantikan sudah berada di meja gubernur. Namun sampai saat ini belum ada surat dari mendagri, karena mendagri sendiri masih menunggu putusan MK atas gugatan hasil pemilu kada Jember.

Sesuai undang-undang 32 tahun 2004 pasal 35 ayat 4, jika sampai berakhirnya masa jabatan bupati/walikota gubernur belum menunjuk pejabat sementara, maka jabatan bupati otomatis dipegang oleh sekkab atas nama gubernur. Persoalan penunjukan PJ bupati Jember ini menurut Saptono masih akan dikomunikasikan kepada gubernur oleh biro pemerintahan dan DPRD hanya diminta untuk menunggu.

Diberitakan sebelumnya, sesuai hasil perhitungan suara KPU kabupaten Jember, pasangan calon nomor urut 4 MZA Djalal-Kusen Andalas terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai bupati dan wakil bupati Jember periode 2010-2015. Tetapi ketiga pasangan calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilu kada kabupaten Jember ini, dengan beberapa alas an. Diantaranya dugaan terjadinya kecurangan, netralitas PNS dan money politik.

Ketua bidang hukum KPU kabupaten Jember Habib Rohan ketika dikonfirmasi per telfon usai sidang mengatakan, meski pihaknya telah menyiapkan sejumlah saksi termasuk bukti data pendukung, saksi yang diajukan KPU tidak bisa memberikan keterangan. Sebab pemohon sendiri belum bisa menghadirkan saksi, sehingga KPU sebagai termohon belum bisa menentukan saksi seperti apa yang memiliki korelasi dengan materi gugatan.

Pihak pemohon sendiri secara lisan kepada majelis hakim menyampaikan bahwa akan mengajukan sedikitnya 30 orang saksi untuk mendukung materi gugatannya. Ketua majelis hakim Mahfud MD kemudian meminta pemohon dan termohon melakukan efisiensi saksi, jika memang substansi materi yang akan disampaikan sama.

Mahfud dengan tegas meminta pemohon maupun termohon bisa menghadirkan saksi pada sidang hari Kamis mendatang. Mahfud juga berharap agar persoalan ini tidak berlarut-larut, setelah mendengarkan keterangan seluruh saksi majelis hakim akan berupaya langsung menyampaikan putusan.

Menurut Kushardono, saat ini sering muncul opini di masyarakat bahwa pelayanan prima hanya sebagai konsep dan wacana belaka. Tetapi kenyataannya ditataran pelaksana masih banyak persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Untuk itu Kushardono berkeliling untuk melihat langsung sistem palayanan di Satpas Polres Jember yang telah menerima penghargaan dari Mabes Polri beberapa waktu lalu. Deputi pelayanan publik tidak hanya ingin mendengarkan paparan di tataran konsep dan mekanisme, tetapi melihat langsung dilapangan.

Memang menurut Kushardono setelah melihat langsung di beberapa Satpas di Indonesia, Satpas Polres Jember banyak membuat inovasi-inovasi untuk membantu memudahkan masyarakat. Salah satunya menyediakan bimbingan bagi pemohon yang 3 kali tidak lulus tes. Selain itu Satpas Jember melalui website dan facebook-nya memberikan pelayanan pengisian formulir pengajuan pembuatan SIM. Sehingga pemohon tidak perlu menganti berjam-jam.

Selain memuji inovasi yang telah dilakukan Satpas Jember untuk membantu masyarakat dalam pengurusan SIM, Kushardono juga memuji keterlibatan mahasiswa Universitas Jember yang tergabung dalam mahasiswa respon keselamatan bersama polisi lalu lintas atau marka lintas sebagai partnership polisi lalu lintas.

Menurut Kushardono, di Indonesia keterlibatan mahasiswa sebagai partnership polisi baru ditemui di Jember. Padahal sesuai undang-undang pelayanan public, memang ada keharusan bagi instansi pelayanan publik agar melibatkan masyarakat untuk membuat standart yang jelas. Bukan hanya mahasiswa, Seharusnya ada elemen masyarakat seperti LSM dan juga media massa yang dilibatkan. Kushardono berharap Satpas Jember bisa meningkatkan partnership ini dan bisa menjadi contoh bagi Satpas-Satpas lain di Indonesia.

Menurut Hanggowo, sedangkan untuk di wilayahnya yang meliputi Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, sejak tahun 2007 tercatat 30 kali kecelakaan elpiji. Sedangkan untuk tahun 2010 saja tercatat sebanyak 10 kali.

Data mengenai kecelakaan elpiji yang dibeber pertamina, rupanya berbeda dengan data dari Hiswana Migas Jawa Timur. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Elpiji Hiswana Migas Jawa Timur, M Satib melansir, sejak program konversi diberlakukan, sedikitnya terjadi 5 kali insiden ledakan gas elpiji di Jember.

Sedangkan untuk di Wilayah Jawa Timur, tercatat terjadi ledakan gas elpiji sebanyak 42 kali. Faktor paling banyak disebabkan tiga komponen, yakni seal, regulator, dan slang.

Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jember, Ahmad  Sujayanto, BB sebanyak itu disimpan di Gudang Satlantas Polres Jember, lantaran tidak ada satupun masyarakat yang datang ke kejaksaan, untuk mengambil kendaraan itu.

Sujayanto menduga, barang bukti yang belum diambil tersebut, merupakan hasil kejahatan, yang bisa dipastikan tidak dilengkapi dengan surat-surat. Sehingga pemilik kendaraan tidak berani untuk mengambilnya.

Untuk itulah lanjut Sujayanto, pihaknya akan meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Jember, untuk dilakukan proses lelang, karena sesuai dengan undang-undang, BB tersebut bisa dikategorikan barang temuan dan bisa dilelang.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Jember, Adang Sutardi, usai mengikuti acara Hari Bakti Adhyaksa ke 50, menjelaskan, 5 kasus korupsi, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah), kesemuanya kasus P2SEM.

Adang menambahkan, untuk 24 kasus yang masih dalam proses penyidikan, 2 diantaranya limpahan dari Kejati Jawa Timur, yakni kasus bulog dan kasus brigif, sedangkan yang lain, seperti kasus P2SEM, peprustakaan keliling, pengadaan alat kesehatan dan beberapa kasus lain.

Ketika disinggung soal kasus dugaan korupsi lapangan terbang, Adang mengaku tidak tahu menahu perkembangannya, sebab kasus tersebut ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut Adang menjelaskan, khusus untuk kasus P2SEM, Kejaksanaan Negeri Jember, berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar 5 miliar rupiah, Jumlah tersebut setelah digabungkan dengan kasus Pujiarto. Sedangkan kasus korupsi yang melibatkan pejabat, Kejari berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang lebih 400 juta lebih.

Sebagaimana dilansir oleh salah satu media nasional, ialah Direktur Pembinaan TK Dan SD Kemendiknas, Mudjito yang melontarkan pernyataan tersebut. Mudjito menegaskan, pembelian LKS tidak diwajibkan, jika ada yang mewajibkan itu merupakan pelanggaran.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang TK Dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jumari menerangkan, dinas pendidikan tidak pernah membuat kebijakan, semua murid wajib membeli LKS. Namun khusus bagi guru, alangkah lebih baiknya jika mereka memiliki LKS tersebut, karena LKS merupakan salah satu penunjang materi.

Meski demikian, jumari mengaku, pihaknya tidak bisa melarang, jika memang peserta didik membutuhkan LKS, demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, maka pembelian LKS sah-sah saja, sepanjang tidak memberatkan bagi wali murid.

Jumari menyarankan, alangkah lebih baiknya, jika memang sekolah memiliki dana, sebaiknya sekolah saja yang membeli LKS tersebut, lalu dipinjamkan kepada murid. Paling tidak, untuk tahun pelajaran mendatang sekolah tidak perlu lagi membeli LKS baru.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Jember, Abdul Ghafur berpendapat, sebenarnya keberadaan LKS tidak lagi diperlukan, apabila murid sudah memilik buku paket. Hanya saja memang, fakta di lapangan tidak demikian. Baik buku paket maupun LKS harus dimiliki oleh siswa.

Apalagi lanjut Politisi PAN itu, semua materi yang ada di LKS, merupakan materi inti atau rangkuman dari buku paket, sehingga guru lebih cenderung menggunakan LKS daripada buku paket. Terlebih lagi, di LKS terdapat soal-soal latihan.

Ghafur menambahkan, jika memang kemendiknas melarang pembelian LKS semestinya diikuti pula dengan pengadaan buku, yang harus dibagikan secara gratis kepada seluruh murid.

Ghafur berharap kepada Dinas Pendidikan Jember, agar mengawal himbauan kemendiknas itu untuk diterapkan di semua lembaga pendidikan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi terbebani dengan pembelian LKS.

Secara terpisah, Ketua Paguyuban Komite Sekolah Dan Orang Tua Murid, Hakman Tumanggor menyambut baik, himbauan kemendiknas tersebut. Pasalnya, dengan alokasi dana bos kepada sekolah, diharapkan siswa yang tidak mampu dapat melanjutkan studinya.

Namun lanjut Tumanggor, fakta berbicara lain, semua kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat, tidak dijalankan di Jember. Sebut misalkan, persoalan pungutan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sesuai dengan surat edaran mendiknas, khusus bagi siswa SD dan SMP, sekolah dilarang memungut biaya kepada peserta didik. Karena semua biaya operasional sekolah termasuk siswa tercover di dalam BOS.

Namun di Jember, dengan adanya SK Bupati, sekolah dengan leluasa bisa menarik biaya, termasuk menyediakan seragam, buku dan LKS kepada murid. Semestinya hal tersebut tidak dilakukan. Sekolah seharusnya memberi keleluasaan kepada orang tua, untuk membeli keperluan sekolah putranya di luar.

Tumanggor berharap, himbauan Kemendiknas itu hendaknya diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yang tidak kalah penting, wali murid tidak perlu takut untuk mengajukan keberatan kepada sekolah, apabila biaya sekolah anaknya dinilai terlalu mahal.

Anasrul juru bicara pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3 menyatakan, pasangan calon selain incumbent sepakat menyatakan menolak hasil pemilu kada Jember, karena diduga terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan incumbent. Diantaranya terang-terangan menggunakan jaringan birokrasi mulai tingkat kepala SKPD hingga RT-RW. Selain itu menurut Anas, calon incumbent juga menggunakan dana APBD untuk sarana mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat.

Sementara ketua KPU kabupaten Jember Catty Tri Setyorini ketika dikonfirmasi mengatakan, ada 4 alasan yang disampaikan saksi. Diantaranya netralitas PNS, money politik dan carut-marutnya DPT. Dari semua alasan tersebut hanya persoalan DPT yang terkait langsung dengan KPU, sedang lainnya menjadi kewenangan panwas.

DPT lanjut Catty ditetapkan beberapa bulan lalu. Bahkan saat itu KPU mengumpulkan semua tim sukses untuk menyampaikan kelemahan-kelemahan dalam DPT. Anehnya lanjut Catty, saat itu hanya panwas yang merespon. Sedangkan tim sukses tidak ada satupun yang mempermasalahkan. Catty justru heran kenapa baru dibelakang hari DPT dipersoalkan.

Jika mau jujur lanjut Catty, persoalan DPT bukan hanya menjadi persoalan di Jember, tetapi menjadi persoalan secara nasional. Sebab pemerintah sendiri belum bisa konsekuen menjalankan undang-undang kependudukan. Butuh kerjasama sinergitas antar semua pihak jika memang ingin persoalan DPT benar-benar terselesaikan.

Meski tanpa adanya saksi pasangan nomor urut 1, 2 dan 3 proses penghitungan suara di hotel Bandung Permai Rabu siang tetap dilanjutkan. Hasilnya pasangan Soleh-Dedi Iskandar mendapatkan 4,21 persen, pasangan Bagong-Mahmud memperoleh 21,55 persen, pasangan Guntur Ariyadi-Gus Aab 15,88 persen, dan pasangan Djalal-Kusen mendapatkan 58,37 persen suara.

Sementara golput dalam pemilu kada Jember kali ini mencapai 41,78 persen dari jumlah DPT sebanyak 1,7 juta pemilih. Walaupun ada aksi walkout dari saksi pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 3, kpu menilai hasil penghitungan suara tingkat kabupaten ini sah untuk ditetapkan. Sehingga KPU akan menetapkan pasangan nomor urut 4 MZA Djalal – Kusen Andalas sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Menurut Catty semua prosedur tahapan pemilu sudah dilakukan sesuai perundang-undangan, sehingga KPU kabupaten Jember siap mempertanggung jawabkannya jika muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Nur Hidayat, memang untuk sementara penyidik baru berencana menerapkan pasal 406 KUHP tentang perusakan, dan kemungkinan akan diterapkannya pasal kebohongan publik. namun jika diperoleh keterangan saksi ahli, bisa jadi pihaknya juga akan menerapkan pasal mengenai upaya penggagalan pemilu. Semua pasal yang disangkakan tersebut lanjut Nur Hidayat, saat ini masih dalam tahap pendalaman.

Mengenai dugaan adanya unsur rekayasa dalam peristiwa tersebut menurut Nur Hidayat, memang ada indikasi kuat. Sebab dari pengakuan para saksi yang diperiksa termasuk terlapor sendiri dihadapan penyidik, mengakui adanya unsur rekayasa. Pengakuan tersebut bisa saja dijadikan dasar penerapan pasal kebohongan publik.

Diberitakan sebelumnya, anggota KPU kabupaten Jember Gogot Cahyo Baskoro sehari pasca peristiwa pembakaran DPT di TPS 37, langsung mengklarifikasi kepada salah satu petugas KPPS yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut. menurut Gogot, memang ada pengakuan dari petugas KPPS, bahwa terjadi rekayasa. Namun petugas KPPS yang bersangkutan mengaku yang dibakar bukan DPT, tetapi hanya replika DPT. Sedangkan DPT asli ketika di cek memang masih ada. Hal ini dilakukan lanjut Gogot hanya untuk mencari perhatian publik.