Perpajakan Indonesia

Insentif PPh Pasal 21 DTP Berdasarkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020

2020-05-11T15:44:00.003+07:00

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Bab II tentang Insentif PPh Pasal 21 pada pasal 3 diterangkan kriteria Pegawai yang bisa mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah:

Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
- memiliki kode KLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK No. 44/PMK.03/2020;
- telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
Memiliki NPWP; dan
Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam aturan tersebut ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Pemberi Kerja untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020.

Dengan kata lain Jika ketiga syarat tidak dipenuhi maka ada kewajiban Pemberi Kerja untuk memotong PPh Pasal 21 yang terutang kepada karyawannya.

2 Hal yang purlu diingat juga bahwa ada kewajiban Pemberi Kerja untuk:

Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP Paling lambat tanggal 20 Mei 2020 dan.
Menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020" paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Batas Waktu Penyampaian Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif Pajak Terkait PMK No 44/PMK.03/2020

2020-05-11T14:45:00.001+07:00

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah memperluas sektor usaha yang dapat menerima insentif pajak dalam rangka mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat wabah Covid-19 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020 .

Mengingat insentif pajak berdasarkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020, sedangkan penerbitan PMK tersebut sudah mendekati akhir bulan April 2020 dan mempertimbangkan proses deployment system aplikasi online, maka DJP mengambil kebijakan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2020, bahwa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dan pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tetap dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk masa pajak April 2020 dengan syarat :

Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan paling lambat tanggal 20 Mei 2020.
Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dilakukan paling lambat tanggal 15 Mei 2020.
Demikian juga wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0.5 % (UMKM) dapat memanfaatkan instentif PPh Final DTP untuk masa pajak April 2020 dengan mengajukan Surat Keterangan PP23 sebelum penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP paling lambat 20 Mei 2020

Sumber :Siaran Pers Nomor: SP-20/2020

Salinan SE-59/PJ/2010 Tentang Penggunaan Aplikasi e-SPT PPN 1107

2010-05-10T13:29:00.003+07:00

Berikut ini adalah 5 Pokok inti dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 59 Tahun 2010, tentang PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107 SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT tetap menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 yang sudah ada sampai Formulir SPT Masa PPN yang baru selesai dibuat yang direncanakan digunakan paling lambat 1 Januari 2011.
Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli tanpa identitas dan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak dalam rangka penyerahan BKP kepada turis asing, pelaporan dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 dilakukan dengan cara menggunggung nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN-nya pada Lampiran 1107 A Bagian III "Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana".
Bagi Pengusaha Kena Pajak Toko Ritel yang ditunjuk melakukan penyerahan kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107, wajib melampirkan Daftar Rincian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 secara manual. Daftar Rincian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN Toko Ritel yang bersangkutan. Bagi Pengusaha Kena Pajak lainnya yang melakukan penyerahan kepada pembeli tanpa identitas (Nama dan NPWP pembeli tidak diisi) tidak wajib melampirkan daftar rinciannya pada saat menyampaikan e-SPT PPN 1107 tetapi cukup mengadministrasikan rincian yang dimaksud.
Untuk mengakomodir apabila terjadi Nomor Faktur Pajak yang diinput dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 A Bagian II "Penyerahan dalam Negeri Dengan Faktur Pajak" tidak berurutan, maka Wajib Pajak terlebih dahulu mengubah setting aplikasi e-SPT PPN 1107 pada Informasi Profile bagian Penomoran Faktur diubah menjadi Input Manual.
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 cara Penghitungan Norma, agar terlebih dahulu mengunduh aplikasi e-SPT PPN 1107 versi 3.1 yang dapat diperoleh pada portaldjp atau www.pajak.go.id. Penyesuaian dilakukan atas formulasi penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Apabila ingin mengoleksi Peraturan tersebut erikut link download yang saya simpan di Ziddu, atau anda juga bisa langsung menuju ke www.pajak.go.id

SE-59/PJ/2010
UU No. 24 Tahun 2010 (New)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009

2009-12-08T10:53:00.004+07:00

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009 ini ditetapkan bahwa Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:

Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Sebesar 5% (lima persen) atas penghasiian bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai berikut:

Sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
Sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Peraturan ini berlaku mulai dari 16 November 2009.

Untuk ketentuan lebih lanjut, Silahkan baca ke peraturan (terlampir).

Semoga dapat membantu

PPh Pasal 21 Atas Bukan Pegawai (Berdasarkan PER-57/PJ/2009)

2009-11-02T11:40:00.004+07:00

Pada tanggal 12 Oktober 2009, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009. Peraturan Dirjen ini mengamandemen PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
Ketentuan yang diubah adalah Pasal 9 huruf a angka 4, dan huruf c, Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (5) serta Pasal 16. Pada intinya, perubahan ketentuan ini adalah mengubah struktur perhitungan PPh Pasal 21 bagi golongan penerima penghasilan bukan pegawai.

Penerima Penghasilan Bukan Pegawai

Berdasarkan Pasal 3 PER-31/PJ/2009, terdapat empat golongan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu :

Pegawai,
penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya,
Bukan pegawai, dan
peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Penerima penghasilan bukan pegawai terdiri dari :

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
olahragawan
penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
pengarang, peneliti, dan penerjemah;
pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
agen iklan;
pengawas atau pengelola proyek;
pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
petugas penjaja barang dagangan;
petugas dinas luar asuransi;
distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Bersifat Berkesinambungan vs Tidak Berkesinambungan

Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Pada dasarnya imbalan kepada bukan pegawai dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu imbalan yang bersifat berkesimbungan dan imbalan yang bersifat tidakberkesimabungan.
Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai dengan karakteristik dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender.

Perbedaan sifat ini akan membedakan cara perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang.

Penghasilan Bukan Pegawai Yang Bersifat Berkesinambungan

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan ini adalah dengan mengenakan tarif Pasal 17 untuk WP Orang Pribadi terhadap kumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam satu tahun kalender. Penghasilan Kena Pajak adalah 50% Penghasilan Bruto dikurangi PTKP). Dengan demikian, kalau dijabarkan dalam bentuk rumus sederhana maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x kumulatif (50% Pengh. Bruto – PTKP)

Namun demikian, pengurangan PTKP di atas bisa dilakukan jika penerima penghasilan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2009, yaitu telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka perhitungannya menjadi :

PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 x kumulatif 50% Pengh. Bruto

Penghasilan Bukan Pegawai Yang Bersifat Tidak Berkesinambungan

Jika imbalan kepada bukan pegawai sifatnya tidak berkesinambungan, maka perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah dengan mengenakan tarif Pasal 17 untuk WP Orang Pribadi terhadap 50% penghasilan bruto.

Mempunyai NPWP dan Tidak Mempunyai NPWP

Apbila WP tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tariff 20% lebih mahal dari tarif normal (120%).

WP istri dapat dikatakan mempunyai NPWP dengan 2 cara :

Memiliki NPWP atas namanya sendiri
Menunjukkan fotocopy NPWP suami, surat nikah dan kartu keluarga.

Perbandingan Dengan PER-31/PJ/2009

Bila dibandingkan, ketentuan baru dalam PER-57/PJ/2009 yang merubah beberapa ketentuan dalam PER-31/PJ/2009 pada dasarnya adalah bahwa dengan PER-57/PJ/2009 ini semua penerima penghasilan bukan pegawai mendapatkan ’perkiraan penghasilan neto’ sebesar 50% dari penghasilan bruto. PER-31/PJ/2009 hanya memberikannya kepada tenaga ahli saja.

Ketentuan baru ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Dengan demikian, PPh Pasal 21 atas bukan pegawai selain tanaga ahli yang sudah dilakukan dipastikan telah dipotong dan dibayar lebih besar. Untuk itu, nampaknya Pemotong PPh Pasal 21 harus melakukan pembetulan SPT dan mengkompensasikan kelebihannya ke masa September atau Oktober 2009 ini.

Download Peraturan :
Peraturan Dirjen Pajak - PER - 57_PJ_2009.pdf & ringkasan pemotongan pph 21 - bukan pegawai per 57

Undang Undang No. 42 Tahun 2009 Mengenai PPN dan PPnBM

2009-10-30T13:48:00.004+07:00

Undang Undang No. 42 Tahun 2009 merupakan perubahan ke tiga atas Undang Undang No. 8 Tahun 1983 mengenai PPN dan PPnBM, yang sebelumnya telah dilakukan perubahan dengan dikeluarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2000.

Sedangkan untuk mendownload peraturan baru tersebut silahkan click link dibawah ini :

Undang Undang No. 42 Tahun 2009

SE No. 100/PJ/2009 - Norma Penghitungan Penghasilan Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Distributor Perusahaan MLM

2009-10-26T22:22:00.006+07:00

Kembali saya akan memberikan informasi bagi anda yang ingin mengetahui Dunia Perpajakan Indonesia. Untuk kali ini saya akan menyampaikan peraturan terbaru bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Distributor Perusahaan Multi Lever Marketing atau Direct Selling.

Peraturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 100/PJ/2009. Dibawah ini adalah link untuk mendownload peraturan tersebut beserta lampiran contoh penghitungannya :

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 100/PJ/2009 - Beserta Lampirannya

Pajak Atas Jasa Konstruksi Bersifat Final

2009-06-17T13:05:00.006+07:00

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang PPh No 36 tahun 2008 disahkan, memuat peraturan tentang Pajak atas Jasa Konstruksi yang menurut saya masing simpang-siur. Namun dari hasil diskusi dengan paraktisi pajak menyimpulkan bahwa PPh atas jasa konstruksi masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008.

Dan untuk menguatkannya maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru mengenai hal tersebut >> Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009.

Peraturan baru ini tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008, hanya saja ada sedikit perubahan/penyempurnaan yang pada dasarnya adalah PPh atas Jasa Konstruksi bersifat Final, dan tarifnya adalah :

4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyediajasa pengawasan konstruksi.

Namun apabila ingin mengetahui jelas isi serta perbedaan dari kedua peraturan tersebut dapat anda downloadnya dibawah ini :

Bentuk SPT PPh 21 Masa Per 1 Juli 2009 Berubah

2009-06-12T15:42:00.003+07:00

Informasi ini saya sampaikan berkaitan dengan keluarnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 mengenai "Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26".

Namun sampai saya membuat artikel ini formulir SPT tersebut masih dalam bentuk penyampaian manual, Sedangkan Program e-SPT yang merupakan sarana pemyampaian SPT secara electronik belum ada.

Untuk itu bagi anda yang masih menyampaikan SPT secara manual atau ingin sekedar mempelajari SPT PPh Pasal 21/26 yang akan diberlakukan per 1 Juli 2009 tersebut dapat mendownloadnya melalui link file dibawah ini.

File tersebut berisi PER-31/PJ/2009 beserta lampirannya yang berisikan Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 beserta lampirannya, serta petunjuk pengisiannya.

PER-32/PJ/2009 - Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21/26 (WinRAR)

PMK No. 83/PMK.03/2009 - Penyediaan Makanan dan Minuman, Pemberian Natura dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan

2009-05-15T07:46:00.003+07:00

Selama ini mungkin anda pernah mengalami perbedaan persepsi mengenai pemberian makanan dan minuman bagi karyawan atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan antara perusahaan anda dengan fiskus.

Sekarang daerah abu-abu tersebut mulai ada pemutihan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009.

Secara garis besar peraturan tersebut adalah mengenai Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah :

Pemberian / penyediaan makanan dan / minuman bagi seluruh karyawan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan didaerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan didaerah tersebut.
Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskan.

Untuk jelasnya silahkan download peraturan tersebut dibawah ini :

Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009

Hey Orang Iseng, Jangan Jail Di Blog ini...!

2009-04-29T08:00:00.003+07:00

Kali ini ini bukanlah mengenai pajak, namun ini keluhhan saya. Hari ini saya dikejutkan dengan adanya orang iseng yang merusak form Emailme milik saya. Orang ini merursak password milik saya dan membuat saya kesulitan untuk log in di "emailmeform.com".

Saya tidak memiliki identitas orang GILA ini yang mencoba merusak fasilitas di blog untuk sharing pajak ini. Yang saya tahu identitas orang GILA tersebut hanyalah laporan dari emailmeform.com mengenai IP address-nya saya. IP address-nya adalah 76.15.162.199.

Bagi rekan-rekan yang tidak suka dengan Blog ini sebaiknya tidak usah mengunjungi blog ini, jadikan saya masih bisa membantu bagi yang menginginkan bantuan saya secara gratis ini. Blog ini kan memberikan pengetahuan gratis, jadi buat apa ada yang usil dengan blog ini.

Apakah pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 22 dapat Dikreditkan dengan Hutang PPh 21

2009-04-28T17:13:00.002+07:00

Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas Pengunjung Blog "Sharing-Pajak.blogspot.com" ini.

Saya sempat mendapatkan pertanyaan mengenai :

"Apakah pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 22 yang telah disetorkan/dibayarkan dapat dikreditkan pada PPh pasal 21 .... ?". ^{(Nama penyanya sengaja tidak akan saya tampilkan demi privatisasi penanya)}

Pertanyaan yang sayat menarik, dan merupakan tantangan bagi saya untuk lebih sering membuka-buka peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan tersebut agar cepat dapat membatu memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Pada Prinsipnya adalah PPh Pasal 22 dan PPh 23 merupakan Objek Pajak WP Badan Dalam Negeri sedangkan PPh Pasal 21 merupakan Objek Pajak WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

Atau dengan kata lain, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 dikenakan terhadap WP Badan Dalam Negeri sedangkan PPh Pasal 21 dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

Jadi kesimpulannya adalah PPh PASAL 22 dan PPh PASAL 23 TIDAK DAPAT DIPERHITUNGKAN/DIKREDITKAN DENGAN PPH PASAL 21 YANG TERUTANG.

Discount Harga bagi Pemilik NPWP - Partisipasi Pengusaha di bidang Perpajakan dan Sekaligus Strategi Menggenjot Penjualan

2009-04-24T11:45:00.006+07:00

Terobosan baru dari pengusaha...! kesan yang saya peroleh dengan membaca SE-46/PJ/2009 tentang "Pemberian Discount bagi Pemilik NPWP" . Hebat memang, pengusaha mau memberikan discount harga pagi customer yang memiliki NPWP.

Dengan demikian customer akan berlomba-lomba untuk segera membuat NPWP agar memperoleh discount yang dijanjikan supplier. Itulah taget yang diharapkan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Dan harapannya setiak Subjek Pajak yang secara Undang-Undang harus memiliki NPWP mau untuk membuat NPWP.

Selain untuk perbaikan administrasi perpajakan, tujuan pembuatan NPWP secara besar-besaran pada tahun 2009 ini, tentunya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Namun apakah seimbang dengan strategi pemasaran dari pengusaha untuk memberikan discount bagi yang memiliki harga dengan target yang diharapkan Pemerintah dari sektor pajak. Secara logika sudah jelas, bahwa pemberian discount ini tentunya akan menurunkan margin laba yang secara langsung menurunkan beban pajak yang harus dibayar.

Menurut saya, Strategi dari pengusaha tersebut tidak akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan pemerintah disektor pajak apabila strategi pemberian discount tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan pengusaha secara signifikan dan meningkatkan laba perusahaan dari peningkatan penjualan yang dilakukan.

Bila hal ini benar bisa terwujud efek berantai yang positif akan terwujud.
Discount --> Bergairahnya Ekonomi karena harga yang Kompetitif (murah)--> Peningkatan Keuntungan Perusahaan dari Peningkatan Penjualan --> Peningkatan Pendapatan di sektor Pajak karena peningkatan laba perusahaan.

Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar Orang Pribadi Dibentuk

2009-04-21T07:53:00.003+07:00

Untuk mengontrol dan menggenjot pendapatan perpajakan terutama dari kalangan Konglomerat Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus untuk WP Desar Orang Pribadi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009

KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi mengadministrasikan Wajib Pajak Besar Orang Pribadi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Jenis pajak yang diadministrasikan di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Untuk di wilayah jakarta ditetapkan, KPP WP Besar OP aktif mulai 1 Mei 2009 dengan alamat di Jalan Tebet Raya No. 9 Jakarta Selatan.

Semoga saja Langkah Pemerintah ini mendapatkan hasil yang diinginkan, tidak hanya pendapatan pajaknya saja yang meningkat, tetapi juga pelayanan yang lebih baik bagi WP dan berkurangkan penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi oknum-oknum pajak yang tidak bertanggung jawab.

PPN Atas Penyerahan Emas Perhiasan Oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan

2009-04-14T12:59:00.003+07:00

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi :

Membuat dan atau menjual emas perhiasan
Membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan
Menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual
Jual beli emas perhiasan
Jual beli emas perhiasan dengan batu permata
Memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan
Jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan

Tarif PPN atas penyerahan emas pehiasan adalah 10% dari harga jual emas perhiasan.

Sedangkan untuk penghitungan PPN yang terutang dapat dilakukan dengan 2 cara :

Menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan PPN dengan cara sebagai berikut :
- PPN yang terutang atas penyerahan emas perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah 10% x Harga Jual Emas Perhiasan.
- Jumlah PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan adalah 10% x 20% x Jumlah Seluruh penyerahan emas perhiasan.
Cat :
- Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan
- Apabila Toko Emas Perhiasan memiliki lebih dari satu tempat penjualan dan salah satunya menggunakan nilai lain sebagai dasar penghitungan PPN, maka keseluruhan Tempat Penjualan emas perhiasan harus menggunakan nilai lain dalam menghitung PPN, dan penyerahan emas perhiasan antar tempat penjualan tidak terutang PPN.
Menggunakan Mekanisme Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK).

Cari Peraturan PPN dan PPnBM

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

2009-04-13T09:52:00.003+07:00

Kegiata usaha atau pekerjaan utama yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) yaitu dengan daca :

Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti took, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah.
Menyediakan BKP yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya dating ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri BKP yang dibelinya.

PKP Pedangan Eceran yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang melakukan penyerahan BKP wajib :

Mengisi SPT Masa PPN beserta lampirannya (Formulir 1107) dan melaporkannya ke KPP tempat PKP PE dikukuhkan; dan
Membuat Faktur Pajak, memungut dan menyetor pajak yang terutang serta melaporkannya pada SPT Masa PPN.
- Slip cash register atau Segi Cash Register yang dibuat dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana
- Apabila harga jual BPK sudah termasuk PPN, Slip Cash Register atau Segi Cash Register wajib diberi keterangan “untuk BKP harga sudah termasuk PPN”.
- Pencantuman alamat pedagang eceran pada slip cash register atau segi cash register dapat disingkat.

Cari Peraturan PPN dan PPnBM

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009

2009-04-07T11:53:00.004+07:00

Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2009 mengenai "Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas", yang diundangkan Tanggal 16 Januari 2009 tersebut akhirnya diperlakukan mulai 1 April 2009.

Dan untuk menunjang Peraturan Tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan sebagai dasar pelaksanaan PP No. 2 Tahun 2009 tersebut.

Peraturan Pelaksana yang terdiri dari :

Dan didukung lagi dengan Surat Edaran Dirjen Pajak :

SE No. 37/PJ/2009
SE No. 39/PJ/2009 - Tata Cara Endorsement
Lampiran SE No. 39/PJ/2009

Silahkan anda download peraturan tersebut dengan mengklik link tersebut diatas.

Gross Up Perhitungan Pajak Penghasilan

2009-04-06T19:24:00.002+07:00

Penghitungan Pajak Penghasilan secara gross Up pada intinya adalah pembebanan pajak penghsilan yang terutang sebagai tunjangan pajak / termasuk sebagai dasar penghitungan PPh.

Dengan meng-gross up pajak penghasilan yang terutang maka jumlah pajak yang terutang sama dengan tunjangan pajak yang diberikan.

Tujuannya adalah untuk menghindari koreksi fiscal atas PPh yang harus ditanggung perusahaan penerima jasa atau pemberi pekerjaan, karena PPh yang harus dibayar termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak makah PPh yang dibayar tersebut dapat dibebankan dalam laporan rugi laba fiscal.

Cara mudah untuk menghitung PPh yang terutang dengan system gross up ini adalah sebagai berikut :

PPh 21
- Buka Exel dan kemudian setting exel dengan mode iteration, caranya adalah pada menu bar pilih Tools – Options – Calculation – centang pada kolom Iteration - OK atau untuk office 2007 >> Office button (Logo office pada pojok kiri atas) - Exel Options - Formulas - Centang bagian Enable Iterative Calculation - OK
- Kemudian Buatlah kolom-kolom komponen gaji serta tunjangan yang diberikan serta rumus perhitungan pajaknya pada worksheet exel
- Pada kolom tunjangan PPh 21 = PPh 21 terutang, misalkan kolom tunjangan PPh 21 adalah C4 dan Kolom PPh 21 Terutang adalah J4, maka pada kolom C4 buatlah rumus “= J4”
PPh lainnya
Untuk perhitungan PPh selain PPh 21 dapat dihitung secara mudah dengan mencari dahulu Beban setelah gross up (DPP) dan kemudian baru PPh yang terutang
Beban (Gross Up) dimisalkan A
Beban Bersih (Yg Dibayarkan) misalkan B
Tarif misalkan X
Maka :
A = B / (100-X)%
Contoh :
PT. A menerima tagihan dari PT. B atas jasa perbaikan yang diberikan oleh PT. B sebesar Rp. 1.000.000,-. PT. B sesuai dengan perjanjian tagihan tersebut merupakan tagihan bersih yang harus dibayarkan PT. A kepada PT. B. Sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku Penghasilan tersebut merupakan objek PPh 23 dengan tariff 2%. Untuk menghindari koreksi fiscal terhadap PPh 23 yang harus dibayar PT. A, maka PT. A berinisiatif meng-gross up PPh 23 tersebut. Maka Beban sebenarnya yang diakui di laporan keuangan serta PPh 23 yang harus dibayar adalah :
Beban Jasa = 1.000.000 / (100%-2%)
   = 1.000.000 / 98%
   = 1.020.408
   PPh 23 = 1.020.408 x 2%
   = 20.408

Jawaban atas pertanyaan ini sudah pernah saya posting di ORTAX.

Semoga informasi ini bermanfaat dan apabila ada cara yang lebih mudah khususnya untuk PPh 21 saya persilahkan memberi informasinya ke saya.

Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar Yang Rusak, Cacat, Salah Dalam Pengisian atau Penulisan

2009-03-27T11:30:00.002+07:00

Atas permintaan PKP pembeli BKP atau penerima JKP atau atas kemauan sendiri, PKP penjual atau pemberi JKP membuat Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau penulisan.
Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau penulisan, tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagai dimaksud dalam butir 1.
Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor : PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.
Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau pengisian tersebut.
Pada Faktur Pajak Pengganti sebagai mana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan kode dan nomor seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut. PKP dapat membuat cap tersebut. Kode dan nomor seri Faktur Pajak Standar yang diganti dapat diisi dengan cara manual.
Penerbitan Faktur Pjak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar.
Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam SPT Mas PPN pada :
- Masa pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
- Masa pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPnBM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PKP.
Pelaporan Faktur Pajak Standar Pengganti pada SPT Masa PPN masa pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak standar yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

Peraturan PPN dan PPnBM

Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Hilang

2009-03-27T11:25:00.003+07:00

Atas Faktur Pajak Standar yang hilang dapat dilakukan penggantian dengan cara sebagai berikut :

Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak Standar yang hilang kepada PKP penjual atau pemberi JKP dengan tembusan kepada KPP di tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan dan kepada KPP ditempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan;
Berdasarkan permohonan dari PKP pembeli atau penerima JKP, PKP penjual atau pemberi JKP membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang disimpan oleh PKP penjual atau pemberi JKP, untuk dilegalisir oleh KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKP dikukuhkan.
Copy dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
- Lembar ke-1 : diserahkan ke PKP pembeli atau penerima JKP melalui PKP penjual atau pemberi JKP.
- Lembar ke-2 : arsip KPP yang bersangkutan.

Legalisir diberikan oleh KPP tempat PKP penjual atau pemberi JKPdikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak Standard an Surat Pemberitahuan Masa PPN dari PKP penjual atau pemberi JKP tersebut.
KPP tempat PKP pembeli atau penerima JKP dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas SPT Masa PPN dari PKP pembeli atau penerima JKP untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak Standar yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebaagai Pajak Masukan.

Peraturan PPN dan PPnBM

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26

2009-03-17T15:33:00.002+07:00

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan / dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Tarif dan objek PPh Pasal 26 berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 adalah :

20% dan bersifat final dari bruto atas :
- Deviden;
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- Hadiah dan penghargaan;
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- Keuntungan karena pembebasan utang.
20% dan bersifat final dari Perkiraan Penghasilan Neto atas :
- Penghasilan dari pengalihan atau penjualan harta di Indonesia
- Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri
- Pengalihan atau Penjualan saham
20% dan bersifat final Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat :
- Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalan bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta Pendiri, dan;
- Dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut;
- Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai berproduksi komersiil
Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara pihak pada persetujuan.

Cari Peraturan PPh

PPh atas Pengasilan dari Transaksi Derivatif

2009-03-17T15:32:00.001+07:00

Penghasilan yagn diterima dan atau diperoleh dari transaksi derivative berupa produk berjangka yang diperdagangkan di Bursa dikenai pajak penghasilan bersifat final (Pasal 4 ayat (2)).

Besarnya tarif PPh yang dikenakan terhadap dari transaksi derivative berupa produk berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah 2.5% (dua koma lima persen) dari margin awal.

Cari Peraturan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi

2009-03-17T15:22:00.004+07:00

Pengahasilan yang diterima dan / atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat Final (Pasal 4 ayat (2)).
Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi :

Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Bank Luar Negeri di Indonesia.

Beasarnya tarif pajak atas unga obligasi bervariasi, yaitu :

Bunga obligasi dengan kupon
1. 15% (lima belas persen) bagi WP dalam Negeri BUT dari penghasilan Bruto
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tariff P3B bagi WP Luar Negeri dari penghasilan bruto dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi
Diskonto obligasi dengan kupon
1. 15% (lima belas persen) bagi WP dalam Negeri
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tariff P3B bagi WP Luar Negeri Non BUT dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan
Diskonto obligasi tanpa bunga
1. 15% (lima belas persen) bagi WP dalam Negeri
2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tariff P3B bagi WP Luar Negeri Non BUT dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi
bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Padar Modal dan Lembaga Keuangan
1. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% (lima persen) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya

Sebagai pemotong pajak atas bunga obligasi adalah :

Penerbit obligasi atau kostodian
Perusahaan efek, dealer, atau bank

Cari Peraturan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan, serta Diskonto SBI

2009-03-11T16:57:00.001+07:00

Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final (Pasal 4 ayat (2)).

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotongan PPh atas Bunga Deposito, Tabungan, serta Diskonto SBI tidak dilakukan terhadap :

bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar;
bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Sumber : www.pajak.go.id

Cari Peraturan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

2009-03-11T16:54:00.002+07:00

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final (Pasal 4 ayat (2)).
Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan dari hadiah undian adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian

Sebagai pemungut / pemotong pajak penghasilan atas undian adalah Penyelenggara Undian.

Sumber : www.pajak.go.id

Cari Peraturan PPh Pasal 4 ayat (2)