Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil IV DJKN

Mutasi Eselon II DJKN 2012

noreply@blogger.com (PKN) — Fri, 13 Jan 2012 14:53:00 +0000

Jakarta, 13/01/2012 MoF (Fiscal) News – Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo melantik empat orang pejabat eselon I dan 50 eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan bertempat di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan. Diantaranya adalah 17 orang pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik yang mengalami rotasi (11 orang) maupun promosi (6 orang), yaitu:

Drs Dedy Syarif Usman Ak MA sebagai Direktur BMN
Suryanto SE sebagai Direktur PKNSI
Dr T Purnama Sianturi SH M Hum sebagai Direktur Lelang
Tavianto Noegroho SH sebagai Direktur Hukum dan Humas
Ir Nuning Sri Rejeki Wulandari MBA sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
Teguh Wiyono SH MBA sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas KND
Ischak Ismail SH M Hum sebagai Kakanwil I DJKN Banda Aceh
Etto Sunaryanto SE MM sebagai Kakanwil II DJKN Medan
Drs Mustafa HAW SE Ak MP sebagai Kakanwil IV DJKN Palembang
Drs M Djalalain sebagai Kakanwil VIII DJKN Bandung
Suhadi SH sebagai Kakanwil IX DJKN Semarang
Hady Purnomo SH sebagai Kakanwil XII DJKN Banjarmasin
Dr Mantayborbir Soleman SH M Hum sebagai Kakanwil XIII DJKN Samarinda
Drs Sapto Mintarto MM sebagai Kakanwil XIV DJKN Denpasar
Drs Thaufik MM sebagai Kakanwil XV DJKN Makassar
Ngakan Putu Tagel SE sebagai Kakanwil XVI DJKN Manado
Marhokkom Sitompul sebagai Kakanwil XVII DJKN Jayapura

Eselon III dan IV coming soon...

Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Triwulan I (Reportase)

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 17 May 2010 02:26:00 +0000

Pada tanggal 03 - 07 Mei 2010, Kanwil IV DJKN Palembang telah mengadakan kegiatan rutin rapat koordinasi daerah dengan mengangkat tema : “Evaluasi Penyelesaian Penertiban BMN dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Kanwil IV DJKN Palembang”. Bersamaan dengan kegiatan rakorda yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 30 peserta dari seluruh bidang teknis terkait baik di Kanwil maupun Kantor Pelayanan ini, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja tingkat Eselon III jajaran Kanwil IV DJKN palembang yang merupakan hasil turunan dari kegiatan serupa di tingkat lebih tinggi (Depkeu Two) di Kantor Pusat beberapa waktu yang silam.

Kesimpulan akhir dari kegiatan rakorda telah dituangkan dalam pernyataan butir-butir, antara lain sebagai berikut :

Kegiatan penertiban BMN per 31 Maret 2010 di lingkungan Kanwil IV Palembang secara umum telah berhasil menyelesaikan 1.350 satker
Dalam rangka upaya validasi data jumlah satker yang telah selesai Inventarisasi dan Penilaian agar ditindaklanjuti dengan melakukan recheck antara KPKNL dengan Koordinator Penertiban Kanwil / Bidang Penilaian.
Kegiatan inventarisasi dan penilaian masih dapat dilakukan sepanjang permintaan bantuan kegiatan IP datang dari satker yang bersangkutan walaupun kegiatan IP telah berakhir pada bulan Maret 2010
Terdapat komposisi pegawai yang belum tepat di beberapa KPKNL, baik dari jumlah pegawai per seksi maupun pejabat fungsional. Agar disikapi dengan mengirimkan permintaan tambahan pegawai dan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat.
Dalam rangka meningkatkan hasil pengurusan piutang Negara dalam Triwulan II akan dilakukan upaya-upaya lelang, pencairan di luar lelang dan upaya lain seperti memanggil kembali debitur dan meningkatkan koordinasi dengan pihak kreditur.
Untuk meningkatkan hasil lelang, akan dilakukan upaya seperti penggalian potensi lelang, peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa lelang, dan meningkatkan koordinasi dengan pemohon lelang.
Masih terdapat keterlambatan pengiriman laporan Risalah lelang dan jadwal lelang dari KPKNL, agar menjadi perhatian KPKNL untuk dapat mengirim laporan tepat waktu.
Dalam rangka penataan BKPN perlu segera dilakukan pengecekan data BKPN dan penyiapan sarana penataan yang meliputi gudang, rak, rumah berkas, label rumah berkas, dan meja-kursi petugas khusus.
Dalam penyelesaian Asset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) perlu dilakukan langkah-langkah koordinatif, baik antar anggota TAD dan Kantor Pusat.
Terhadap realisasi belanja mulai tahun 2010 yang menjadi target IKU, maka para Kepala KPKNL agar segera membuat perencanaan untuk penyerapan dana DIPA, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal sehingga pencapaian pada Triwulan II sesuai target pada masing-masing satker.

Manajemen Risiko dan Implementasinya

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 17 May 2010 01:24:00 +0000

Alhamdulillah, setelah berjuang keras dalam upaya sekedar memahami konsep kinerja berbasis balanced scorecard yang diturunkan oleh top management (wong sampe sekarang, BSC aja gak mudheng-mudheng), sekarang Penulis harus berjibaku lagi buat "ahu penganan baru yang namanya manajemen risiko (halah! Padahal sudah 15 tahun lewat sejak hasil riset George Allayannis dan James Watson (1990-1995) dari Universitas Virginia, menyimpulkan bahwa manajemen risiko akan meningkatkan nilai perusahaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan biaya modal dan mengurangi ketidakpastian aktivitas sosial..haaa mangkenye rangkuman ini dibuat sebagai bahan belajar Penulis semata untuk melihat koherensinya dalam pengambilan keputusan tingkat pusat (wiih.. belagu banget..), jadi kalo terlalu ngarang, mohon dimaapin yak..:-D)

Pengertian Risiko

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam pengelolaannya, terlebih dahulu harus dipahami apa itu risiko. Para ahli telah banyak menafsirkan risiko itu sendiri dalam sudut pandang yang berbeda-beda berdasar atas kepentingannya masing-masing. Namun kata kunci yang paling tepat atas terminologi risiko adalah : ketidakpastian (uncertainty) dan kerugian (loss), dengan kata lain risiko adalah sebuah ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dan dapat diukur melalui terjadinya penyimpangan. Risiko dapat terwujud hampir diseluruh aspek kehidupan manusia, disetiap kegiatan baik dalam usaha, sosial, ekonomi, maupun kegiatan hukum. Tak pelak lagi unsur risiko memang selalu muncul dalam keseharian manusia, dan memiliki kemungkinan untuk tidak terprediksi jika memang tidak pernah diketahui polanya. Risiko dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu :

Risiko spekulatif

adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian (kadang-kadang dikenal dengan istilah risiko bisnis/business risk). Dalam berinvestasi seseorang dapat menghadapi dua kemungkinan, menguntungkan atau malah merugikan

Risiko murni

Risiko murni (pure risk) adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan (misal : kebakaran ). Salah satu cara menghindarkan risiko murni adalah dengan asuransi, sehingga besarnya kerugian dapat diminimalkan. itu sebabnya risiko murni kadang dikenal dengan istilah risiko yang dapat diasuransikan ( insurable risk )

Namun diketahui bahwa risiko itu sendiri bersifat dinamis dan memiliki interdepensi satu sama lain, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamisme sifat risiko itu harus dapat diantisipasi secara awal. Nah, dalam upaya mengantisipasi inilah, kegiatan pengelolaan risiko mulai dikembangkan menjadi suatu proses manajemen pengelolaan risiko.

Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia dengan berbagai macam standar serta strategi yang dapat digunakan

Komponen utama manajemen risiko terdiri dari :

1. Identifikasi risiko adalah proses mengukur dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat menurunkan atau meningkatkan pencapaian tujuan. Umumnya menggunakan teknik-teknik : brainstorming, survei, wawancara, informasi historis dan lain sebagainya.

2. Analisis risiko adalah proses pengukuran dan evaluasi atas pengendalian yang tersedia dengan mempertimbangkan kisaran konsekuensi potensial terjadinya risiko untuk mengetahui severitas dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko

3. Evaluasi risiko adalah upaya membandingkan estimasi level risiko dengan kriteria yang telah disusun terlebih dahulu dan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat potensial dan hasil yang tidak menguntungkan

4. Perlakuan risiko adalah pengembangan dan pelaksanaan strategi tertentu secara efektif dan efisien serta rencana aksi guna peningkatan manfaat potensial dan mengurangi beban potensial. Perlakuan risiko dapat dilaksanakan melalui strategi pemilihan metode pengelolaan antara lain :

· Risk avoidance (menghindari risiko) yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.

· Risk reduction atau disebut juga risk mitigation yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko.

· Risk transfer yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun hedging.

· Risk deferral adalah upaya penundaan atau pencegahan suatu aspek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil atau dengan kata lain adalah pencegahan kerugian

· Risk retention atau risk assumption adalah metode umum yang digunakan dalam pengelolaan risiko yang bernilai kerugian rendah, atau meskipun dilakukan namun tidak mempengaruhi keuangan secara material.

5. Monitoring dan review

Sebetulnya, beberapa negara maju telah mengembangkan standar pengelolaan manajemen risikonya masing-masing tetapi tetap saja, semuanya didasarkan pada empat komponen utama di atas. (bersambung..)

Dokumentasi Rakorda

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 26 Apr 2010 18:31:00 +0000

Strategic Asset Management (Sebuah Tinjauan)

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 26 Apr 2010 14:16:00 +0000

Oleh : Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Sejak reformasi keuangan Negara bergulir pada awal tahun 2003, Pemerintah Pusat telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern (sound and modern)1. Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset Negara. International best practices memperlihatkan peran strategis pengelolaan aset negara sebagai salah satu indikator penting pengendali anggaran negara dan upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara. Adalah sebuah cita¬cita bagi Pemerintah Pusat untuk segera mewujudkan strategic asset management, yaitu integrasi fungsi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban aset negara yang mengendepankan prinsip “3 Tertib” dan “The highest and best use of assets”.

Tulisan ini berusaha menggambarkan secara umum sebuah rationale atas skenario perubahan tata kelola aset negara, terhitung sejak berdirinya organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Beberapa hal penting yang akan dideskripsikan antara lain gambaran singkat sejarah manajemen aset negara pada Pemerintah Pusat, reformasi manajemen aset, roadmap strategic asset management, desain peta strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), ukuran, dan langkah-langkah strategis perubahan, serta tantangan ke depan.

Apakah Aset Negara?

1 Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dalam hal ini khususnya keterbukaan dan transparansi (openness dan transparency), tanggung gugat (accountability), superemasi hukum (rule of law), profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap (responsiveness), efisiensi dan efektivitas, dan kemitraan dengan dunia usaha swasta dan pemerintah (Disarikan dari 14 prinsip-prinsip tata kelola kepemerintah yang baik, Bappenas (2007).

Terminologi “aset negara” dalam tulisan ini memiliki makna yang sama dengan Barang Milik Negara2 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, namun memiliki makna yang lebih sempit dari “kekayaan negara3” dalam terminologi hukum dan mengandung makna yang lebih luas dari “aset tetap4“ yang biasa digunakan dalam terminologi akuntansi.

Penggunaan istilah “aset negara” dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengenalan konsep “strategic asset management” mengingat subfungsi di dalam keuangan negara menggunakan peristilahan yang berbeda-beda dari sistem penganggaran, sistem pengelolaan barang milik negara, dan sistem akuntansi, sementara obyek asetnya adalah sama. Pertama, penganggaran membaginya berdasarkan substansi peruntukan belanja, bukan jenis barang. Sebagai ilustrasi, alokasi belanja untuk perolehan aset negara sekurang-kurangnya terdapat pada alokasi “belanja modal”, “belanja barang”, “hibah”, dan “bantuan sosial”. Alokasi lainnya yang masih dapat dimaknai sebagai alokasi untuk perolehan aset negara adalah dana yang dibelanjakan untuk perolehan aset yang berasal dari dana dekonsentrasi5, dana tugas pembantuan6, dan anggaran pembiayaan dan perhitungan (BA APP)7.

Kedua, di dalam konteks manajemen aset, PP Nomor 6 tahun 2006 menggunakan istilah “Barang Milik Negara” (BMN), yaitu segala sesuatu barang berwujud dan/atau tidak berwujud, sepanjang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lain yang sah. Dengan demikian, seluruh jenis alokasi anggaran yang menghasilkan aset, baik untuk digunakan pihak Pemerintah, dikerjasamakan maupun untuk dipindahtangankan kepada pihak lain, dikategorikan sebagai BMN.

2Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau yang berasal dari peroleh lainnya yang sah (Pasal 1 angka 1 dan 2, UU No. 1 Tahun 2004). 3 Kekayaan Negara dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kekayaan yang dimiliki pemerintah (domein privat) dan kekayaan yang dikuasai negara (domein publik). Dalam landasan konstitusional kita mengacu pada Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 4 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Sumber: PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). 5 Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah (Sumber: PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). 6 Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan (Sumber: PP Nomor 7 tahun 2008). 7 Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendaraha Umum Negara sebagai pengguna anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian/Lembaga/Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Ketiga, di dalam konteks akuntansi dan pelaporan, BMN dikenal dengan berbagai jenis akun akuntansi dan dapat berbentuk persediaan8, aset tetap, dan aset lain-lain9. Dengan demikian, untuk mempermudah pemahaman pembaca dan menampung 3 (tiga) sudut pandang yang berbeda, maka digunakan istilah “aset negara” untuk menggambarkan barang milik negara atau aset yang diperoleh dari berbagai jenis alokasi anggaran atau persediaan, aset tetap, atau aset lain-lain.

Sejarah Manajemen Aset : Potret pengelolaan aset “tempo doeloe”

Sejarah pengelolaan aset negara di Indonesia tidak dapat lepas dari konteks peraturan perudang-undangan yang berlaku saat itu dan organisasi Pemerintah Pusat selama lebih dari 4 (empat) dekade. Sejak berlangsungnya fungsi keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah RI berpedoman pada aturan lama peninggalan jaman kolonial, yaitu Undang-Undang Perbendaharaan/Indische Comptabiliteitswet (ICW)10. Sampai dengan terbitnya 3 (tiga) paket Undang-Undang bidang Keuangan Negara (2003-2004), praktik penatausahaan aset negara yang berjalan sangat minim, seperti pencatatan secara terpisah antara arus uang dan arus barang, belum menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah (neraca), belum menerapkan standar akuntasi pemerintahan, dan pencatatan dilakukan secara manual.

Era Tahun 70-an s.d. Tahun 90-an adalah era menjamurnya kebijakan pembangunan infrastruktur dimana fokus Pemerintah RI adalah membangun sarana dan prasarana guna mendukung berlangsungnya roda pemerintahan saat itu. Strategi “Trilogi Pembangunan”11 yang dikenal pada masa Orde Baru telah memperlihatkan hasil pembangunan fisik sarana dan prasarana pemerintah dan publik, seperti berdirinya batalyon s.d. komando daerah militer (Kodam), kantor¬kantor polisi, rumah-rumah tahanan, puskesmas-puskesmas, sekolah-sekolah negeri, kantor agama, serta sarana prasarana kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas infrastruktur lainnya, seperti jalan, irigasi, dan jaringan.

8 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 9 Termasuk dalam kelompok aset lain-lain adalah aset tak berwujud, aset eks BPPN, aset barang sitaan, dan barang-barang rusak berat yang belum dihapuskan. 10 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Compabiliteitswet (staaatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 1968). 11 Trilogi Pembangunan terdiri stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan dan hasil¬hasilnya.

Sayangnya, euforia tersebut terjadi pada masa dimana “transparansi dan akuntabilitas” belum menjadi perhatian besar publik. Negara sibuk membangun, namun belum memiliki pola pertanggungjawaban yang memadai. Hingga tahun 1990-an, Pemerintah hanya memiliki mekanisme Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang merupakan satu-satunya alat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada DPR. Sebagai konsekuensi, seluruh aset yang dimiliki Pemerintah pada masa itu belum mensyaratkan adanya pelaporan aset atau yang pada masa tersebut dikenal sebagai inventaris kekayaan negara (IKN).

Pada awal tahun 1990-an, Pemerintah Pusat mulai memaknai pentingnya akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, tidak hanya dari aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (complience report), namun juga penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) dan laporan arus kas. Hal ini ditandai dengan pembentukan organisasi Eselon I Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang mempunyai misi mewujudkan laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Pendirian BAKUN telah mengenalkan adanya fungsi koordinator penatausahaan inventaris kekayaan negara bagi seluruh kementerian/lembaga dengan mekanisme penatausahaan yang masih sangat sederhana. Aset dikenal dengan istilah “Inventaris Kekayaan Negara”/IKN, yang ditatausahakan oleh setiap departemen melalui pencatatan IKN secara manual atau pembukuan tunggal 12 (single entry book keeping). Produk pertanggungjawaban yang dihasilkan berupa Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT). Inilah satu¬satunya produk pertanggungjawaban penatausahaan aset saat itu, yang dikompilasi dan dikoordinasikan oleh BAKUN.

Pada tahun 90-an terminologi yang dikenal adalah “Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) yang menempatkan aset dalam lingkup yang lebih luas, yaitu tidak terbatas pada barang-barang inventaris yang diperoleh dari sumber APBN, namun/ juga kekayaan negara yang dikuasai oleh negara, seperti aset asing cina.

12 Pembukuan tunggal atau single entry book keeping adalah Sistem pembukuan yang sederhana dengan seluruh transaksi yang dicatat pada satu sisi, sehingga merupakan sistem pembukuan yang tidak terpadu. Pencatatan atas arus mutasi aset dilakukan secara terpisah dengan pencatatan arus keuangan, sehingga tidak dapat dibandingkan antara belanja yang telah dikeluarkan dengan aset diperoleh.

Pada masa tersebut, Pemerintah (BAKUN) sedang dalam tahap membangun sistem untuk menghasilkan Neraca (Sistem Akuntansi Pemerintah) . Saat itu telah dirintis aplikasi BM/KN berupa Sistem Akuntansi Aset Tetap (SAAT). Sebagai pionir, SAAT hanya sampai tahapan ujicoba dan belum sepenuhnya dapat diterapkan pada Kementerian/Lembaga. Namun, SAAT merupakan sebuah milestone penting bagi pengembangan aplikasi aset tetap selanjutnya, yaitu Sistem Akuntansi Barang Milik Negara13 (SABMN). SABMN inilah yang kemudian menjadi subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI)14 yang akhirnya mampu menghasilkan neraca Pemerintah.Sementara itu, hal-hal terkait dengan perolehan aset, pemanfaatan, dan penghapusan aset ditangani oleh Direkorat Pengelolaan Kekayaan Negara pada Direkorat Jenderal Anggaran (Lihat Gambar 1 yang menyajikan kronologi penatausahaan aset pada Pemerintah Pusat).

Gambar 1: Kronologi Penatausahaan Aset pada Pemerintah Pusat

13 Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku (Sumber: PMK No. 171/PMK.05/2007) 14 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang berkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga (Sumber: PMK No. 171/PMK.05/2007).

Reformasi Manajemen Aset Negara

Lahirnya 3 (tiga) paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara15 menjadi lokomotif bagi perubahan paradigma manajemen aset negara. Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan payung hukum tertinggi yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan barang milik Negara sebagai bagian dari lingkup perbendaharaan Negara. Hal ini bermakna bahwa di dalam siklus keuangan Negara, yang bermula dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan pemeriksaan, maka subfungsi pengelolaan barang milik Negara merupakan satu bagian yang saling mengait dengan subfungsi lainnya di dalam fungsi perbendaharaan secara utuh.

Kedua, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2004, telah terjadi perubahan paradigma dari “penatausahaan barang milik/kekayaan Negara” menjadi “pengelolaan barang milik Negara/daerah atau BMN/D”16. Perubahan tersebut mencakup, antara lain:

a. Lingkup pengelolaan yang luas dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan pengawasan dan pengendalian;

b. Para pejabat pengelolaan BMN/D dengan lebih mengenalkan peran baru sebagai pengelola aset (asset manager) dalam rangka profesionalisme pengelolaan BMN/D;

c. Pengintegrasian unsur manajerial dan pelaporan BMN/D di dalam laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Negara/daerah.

15 Terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 16 PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (2) telah mengatur bahwa lingkup pengelolaan barang milik Negara/Daerah mencakup

mulai dari perancanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan pengawasan dan pengendalian.

Untuk dapat menjalankan business process pengelolaan BMN/D secara memadai, PP No. 6 Tahun 2006 mengamanatkan terbitnya beberapa produk hukum yang mengatur lebih lanjut aspek pengelolaan BMN/D, seperti (i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, (ii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara, (iii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan (iv) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

Reformasi bidang hukum menimbulkan konsekuensi lebih lanjut di dalam aspek organisasi dan ketatalaksanaan. Hingga tahun 2007, penataan ulang organisasi secara menyeluruh di Departemen Keuangan telah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, pada tahun 2004, terjadi peleburan dua unit Eselon II, yaitu Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (Dit.PKN)-Ditjen Anggaran dan Pusat Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara (Pusat Akbar)-BAKUN, menjadi satu unit Eselon II baru, Direktorat Pengelolaan BMKN (Direktorat PBMKN) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan17. Direktorat inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang saat ini melaksanakan peran selaku Pengelola Barang (asset manager).

Kedua, lahirnya unit eselon I baru, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, yang merupakan peleburan antara Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara-Ditjen Perbendaharaan, dan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006, dan selanjutnya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006.

Skenario perubahan dilakukan dengan pendekatan fungsi. Merger antara eks DJPLN dan eks Direktorat PBMKN bukan sekedar penyatuan SDM dua unit. Secara substansi, kedua fungsi tersebut berubah komposisi, baik yang sifatnya penajaman fungsi yang ada (penatausahaan KN), perampingan domain pengelolaan (piutang Negara dan lelang), maupun fungsi baru (perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, penilaian, dll). Lihat Gambar 2 Transformasi fungsi pengelolaan kekayaan Negara.

Sosialisasi PMK 23 (Reportase)

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 26 Apr 2010 07:44:00 +0000

Palembang (06/04/2010) Kantor Wilayah IV Palembang bekerja sama dengan Kodam II/Sriwijaya telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara TNI di lingkungan Kodam II/Sriwijaya, sebagai upaya pelaksanaan kegiatan diseminasi teknis kekayaan negara di wilayah Sumatera Selatan

Dengan dihadiri oleh sekitar 250 orang peserta, selain diikuti oleh Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Mochammad Sochib SE MBA beserta seluruh pejabat teras/pimpinan/komandan satuan di lingkungan Kodam II/Sriwijaya, serta Komandan Pangkalan TNI AU dan Komandan Pangkalan TNI AL Palembang, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kanwil IV Palembang, Mustafa Husien, SH MM dan Kepala Kanwil V Bandar Lampung, Tri Intiaswati, SH MM beserta jajaran Kanwil IV dan Kanwil V DJKN,

Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan kegiatan penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kodam II/Sriwijaya antara Pangdam II/Sriwijaya, Kepala Kanwil IV DJKN Palembang dan Kepala Kanwil V DJKN Bandar Lampung, yang menandakan bahwa telah diselesaikannya kegiatan penertiban aset BMN di lingkungan TNI wilayah kerja Kodam II/Sriwijaya.

Dalam sambutannya dihadapan peserta sosialisasi dan dalam wawancara dengan beberapa media lokal, Kepala Kanwil IV DJKN Palembang, Mustafa Husien SH MM menyatakan bahwa Kodam II/Sriwijaya adalah Kodam pertama di seluruh Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan kegiatan penertiban aset bersama dengan DJKN, serta momentum ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan koreksi SIMAK TNI dan rekonsiliasi data sebagai barometer final dalam rangka peningkatan status opini LKPP dan penertiban aset TNI secara keseluruhan .

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Belitung (Reportase)

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 26 Apr 2010 04:17:00 +0000

Palembang (Kamis-11/03/2010) 9 orang anggota Komisi DPRD Belitung bersama Asisten I bagian Pemerintahan Kabupaten Belitung, B Marya dan rombongan menemui Kepala Kanwil IV DJKN selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Wilayah Bangka Belitung untuk melakukan rapat konsultasi dan koordinasi sehubungan dengan program percepatan penyelesaian atas Aset Bekas Milik Asing/Cina di wilayah Belitung.

Bertempat di Ruang Rapat Kanwil IV DJKN Palembang, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Endy Juwanto menyampaikan bahwa pada kunjungan kerja kali ini adalah sebagai tindak lanjut atas pertemuan yang telah dilakukan dengan Kantor Pusat DJKN / Tim Penyelesaian Interdep di Jakarta beberapa waktu sebelumnya, dengan agenda utama adalah percepatan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Cina pada 4 titik di wilayah Tanjung Pandan.

Prioritas percepatan diambil berdasarkan faktor pertimbangan kajian untung dan rugi secara ekonomis, seperti terbengkalainya aset dalam pandangan estetika dan desain tata kota, dan keuntungan melalui penerimaan asli daerah serta kemungkinan akan dilakukannya rehabilitasi aset secara sepihak oleh pihak III

Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil IV DJKN Palembang, Mustafa Husien SH MM selaku Ketua TAD wilayah Bangka Belitung menyatakan bahwa DJKN sebagai institusi hasil reorganisasi, saat ini memiliki beban yang lebih berat seperti yang diamanatkan melalui Keppres No 17 tentang Penertiban BMN, sehingga penyelesaian ABMA/C adalah bagian dari skala prioritas pelaksaan tugas utama DJKN selaku manajer aset di Republik Indonesia dan prioritas penyelesaian terhadap aset di wilayah belitung telah menjadi bagian agenda kerja dan target yang harus diselesaikan oleh TAD wilayah Bangka Belitung melalui kegiatan Rapat Koordinasi oleh seluruh anggota TAD Wilayah Bangka Belitung yang telah terjadwal.

Akhirnya pada bagian akhir pertemuan, didapat beberapa kesimpulan , yaitu :

Hasil pertemuan, akan dijadikan dasar pertimbangan mengenai urgensitas percepatan ABMA/C wilayah Belitung
Pemerintah Kabupaten Belitung akan melayangkan surat tertulis, mengenai prioritas penyelesaian ABMA/C wilayah Belitung beserta kajian dan rencana peruntukkannya, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Rapat TAD Wilayah Bangka Belitung
Bahwa telah dijadwalkan rapat koordinasi dan kegiatan penelitian oleh TAD Wilayah Bangka Belitung untuk penyelesaian aset terkait, dalam waktu secepat-cepatnya
Secara garis besar terdapat beberapa aset di wilayah Belitung yang dipandang perlu untuk disegerakan penyelesaiannya melalui Rapat pembahasan TAD berdasarkan skala prioritas

Perjalanan ini....

noreply@blogger.com (PKN) — Sat, 24 Apr 2010 21:06:00 +0000

Kusmayanto Kadiman pernah mengatakan, “ .. bahwa pensiun berarti kita sudah dekat ke luar lorong, bukan menjelang masuk lorong..” ( Bisnis Indonesia, 28 Pebruari 2010 ).
Ada yang paham apa maksudnya ? Seandainya belum, Penulis akan menunjukkan maksudnya melalui contoh yang dibuat oleh Budiman (55 th), yang akan menyelesaikan tugas lamanya sebagai penjabat Kepala seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I Kantor Wilayah IV DJKN Palembang pada bulan Mei mendatang.

Setelah 32 tahun melewati karirnya dalam tonggak integritas dan willing to serve pada Republik ini, dia telah mempersiapkan sebuah goal set baru dalam hidupnya.

“Saya ingin jadi pengusaha, Mas..”, ungkapnya pada suatu waktu , “Saya sudah lama jadi pengusaha, tapi karena kesibukan, jadi nggak pernah maksimal. Mungkin nanti kalau sudah pensiun, Saya bisa total..” tandasnya.

“loh..emang Bapak sudah pernah jadi pengusaha apa?” tanya Saya minder, lah gimana nggak minder, jangankan jadi pengusaha, wong mikirin mau usaha apa aja, malesnya minta ampun..keluh Saya di dalam hati. Dan jadilah pada hari itu Saya berdecak kagum tak henti-henti mendengar kisah enterpreneur yang hebat meluncur dari mulut seorang yang menurut Saya sangat rendah hati dan sederhana. Bagaimana perjuangannya mulai dari menjadi penjual telur, peternak ayam dan bebek, sampai bagaimana sangat menggiurkannya keuntungan dari usaha distribusi minyak tanah.

Nah mozaik inilah yang dimaksudkan oleh mantan Menristek Kusmayanto Kadiman, sebagai multiple goal ciri khas dalam pola enterpreneurship, ke luar dari lorong sempit untuk menuju jalan raya yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang belum berakhir, dengan menetapkan rute baru sebagai cara untuk menetapkan sasaran baru.

Jujur saja, tulisan ini dibuat atas dua alasan : pertama, betapa masih banyak paradigma yang berserakan mengenai konsep pensiun, retired from atau retired to, dan Saya terinspirasi konsep yang telah dimiliki oleh Budiman, bagaimana bisa seorang Ketua RT yang humble kok memiliki karakter jiwa wirausaha yang andal ya? ( ya bisa saja lah :-)), kemudian yang kedua bahwa pensiun adalah bagian dari sebuah perjalanan yang masih akan berlanjut.. (menurut Saya, kata “pensiun” lebih berharga tinimbang “purnabhakti”, kenapa? Ayo tebak..)

dan berikut ini adalah profil singkat sang inspirator dalam perjalanannya...

Saya mengenal Budiman belumlah lama, namun tidak perlu butuh waktu yang lama untuk dapat mengerti sikap zahirnya. Semoga kesederhanaan, keramahtamahan, dan pribadi yang hangat itu tidak akan lekang, meskipun nanti kesuksesan akan dilimpahkan oleh Allah SWT pada akhirnya, insya Allah..

Selamat berkarya, Pak Bud...

Ahlan Wa Sahlan

noreply@blogger.com (PKN) — Sat, 24 Apr 2010 20:45:00 +0000

Assalaamualaykum warrahmatullahi wabarakatuhu

Setelah sekian lama terjebak dalam kekosongan materi dan ide (sebagai apologi kacangan :-)), penulis dengan penuh rasa malu, memberanikan diri untuk muncul lagi ke permukaan dunia blog yang penuh dengan warna-warni, karena terus terang saja, sebetulnya khazanah tulis-menulis ini, sangatlah menyejukkan hati. Lho kok bisa ? Ya, pembaca bayangkan saja, melalui beberapa ketikan jemari di keyboard selaksa ratusan kata di dunia nyata.

Lancar tanpa jeda..
Mengalir bagaikan riam-riam arus jeram di sungai-sungai yang deras..
Sementara jika di dunia nyata.. haduh ! mulut ini laksana endapan sedimentasi, liat.. berat.. lidah ini kelu kalo disuruh ngomong, sepertinya impuls listrik dari otak tidak terhantar sempurna sampai ke jaringan motoriknya.
Padahal bukankah salah satu pencetus kebocoran internal hati itu timbul jika terjadi sumbatan-sumbatan dalam alur komunikasi keluar ? Nah ! makanya tinimbang penyakitnya meningkat ke stadium yang lebih tinggi, mari kita “bicara” lewat sentuhan jemari di dunia maya..

Nampaknya dalam kurun waktu yang cukup lama, sudah begitu banyak episode kehidupan yang berlalu, layaknya putaran pita seluloid yang sangat panjang,
sudah begitu banyak scene yang terekam, adegan pasang-surut nasib yang tercatat oleh chip ram penulis yang pas-pasan.
Ada romansa, ada kegetiran, ada kejengkelan, semuanya tematik..
Semuanya ingin diedit, ditulis sinopsisnya, lantas diputar ulang, namun apa daya.. kemampuan instrumen processing-nya masih keluaran lawas ( meminjam istilah Alm. Kasino – periode rekiplik )

but better late than never.. please stand by to write ..

Insya Allah..
Wassalaamualaykum warrahmatullahi wabarakatuhu

Best regards,

Pengaruh Buruk TV : Catatan Ringan

noreply@blogger.com (PKN) — Fri, 29 May 2009 17:44:00 +0000

Tahukah Anda, menurut penelitian Universitas Yale, Institut Nasional Kesehatan Amerika dan Pusat Ahli Kesehatan Pasific California tehadap 173 studi sejak tahun 1980 :

Anak-anak usia 3 tahun yang menonton televisi lebih dari 8 jam setiap minggu, akan berpotensi menjadi obsesif pada usia 7 tahun
Anak-anak yang menghabiskan waktu di depan televisi akan bersifat obsesif, mulai merokok dan melakukan aktivitas seksual sebelum waktunya
Bahwa siaran televisi mengakibatkan obesitas, ketergantungan rokok, ketidakpedulian lingkungan pada anak-anak dan menyebabkan anak terlalu cepat "dewasa"
Siaran televisi memberikan efek negatif lebih besar terhadap pembentukan kepribadian dan kepercayaan anak-anak
Bahwa 13 dari 14 studi perilaku seks menemukan adanya hubungan kuat antara interaksi media dengan pembentukan perilaku seks
Rata-rata orang Amerika menghabiskan 15-20 tahun hidupnya dengan menonton televisi

Tahukah Anda, menurut penelitian Bandung TV Watch selama sepekan :

Dari seluruh tayangan televisi di Indonesia, persentase muatan tayangan terbesar adalah muatan Hiburan sebesar 67%, muatan Informasi sebesar 27% dan ternyata konten Pendidikan "hanya" 6% (itupun didominasi oleh TVRI - Hidup TVRI!)
Televisi telah mengubah gaya hidup, sikap dan perilaku masyarakat ke dalam kapitalisme, hedonis-materialisme, konsumtif, apatis dan porno

Tahukah Anda, menurut hasil penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2002 :

Peran televisi terhadap perkembangan otak anak usia 0-3 tahun dapat menimbulkan gangguan perkembangan bicara, menghambat kemampuan membaca-verbal maupun pemahaman.
Pada anak usia 5-10 tahun dapat menghambat kemampuan anak dalam mengekspresikan pikiran melalui tulisan, meningkatkan agresivitas dan kekerasan, serta tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan
Ditemukan dalam penelitian bahwa televisi dapat mempengaruhi sikap anak, menjadikan konsumtif, menurunkan semangat belajar, membentuk pola pikir "sederhana",mengurangi konsentrasi , kreativitas, dan menyebabkan obesitas
Televisi sangat dipastikan menyebabkan anak-anak menjadi lebih cepat "matang" secara seksual
rata-rata anak-anak Indonesia menghabiskan 35-40 jam setiap minggunya untuk menonton televisi

Tidakkah fakta-fakta di atas sangat memprihatinkan?

Nah.. Maukah Anda

Untuk segera mematikan televisi Anda, minimalisasi penggunaannya jika belum mampu untuk meninggalkan "sihir" televisi ( TV memang benar-benar dapat menyihir - disebabkan kombinasi antara pengaruh audio, visual dan transmisi gelombang - serta mempengaruhi fungsi dan kerja otak ), disiplinkan Anda dan keluarga dengan membuat jadwal menonton, pilihlah hanya acara edukasi dan kurangi hiburan karena tidak ada hiburan yang sehat, yang ada hanyalah siaran dengan "muatan rating", wajibkan diri Anda untuk selalu mendampingi anak-anak, dan yang paling utama adalah biasakan bermain dengan anak, utamakan membaca, ganti cerita televisi dengan cerita-cerita Anda, ubah opini televisi dengan opini-opini Anda

Anak-anak adalah pemimpin bangsa ini, jangan sesatkan mereka bersama dengan "setan dalam kotak" yang bernama TELEVISI

Seri Peraturan - PMK 97 ; PMK 120 ; PMK 156

noreply@blogger.com (PKN) — Fri, 29 May 2009 17:17:00 +0000

Silakan unduh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tanggal 04 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan di sini

PMK No 097 - Penggolongan dan Kodefikasi BMN
PMK No 097 - Lampiran
PMK No 120 - Penatausahaan BMN (rar file)
PMK No 156 - Pedoman Pengelolaan Dana DK/TP

Balanced Scorecard : Sebuah Konsep Awal (Bag I)

noreply@blogger.com (PKN) — Sun, 24 May 2009 14:57:00 +0000

Masih dalam tema Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu telah mengadakan kontrak kerja kepada seluruh pimpinan Eselon I vertikal, yang mengadopsi metode pemetaan dan perencanaan strategis berbasiskan kartu skor berimbang (balanced scorecard). Sekedar mengulasbalik, tulisan ini akan memuat secara bersambung konsep dasar dan implikasi metode tersebut.
Selamat membaca !

Konsep Dasar balanced scorecard

balanced scorecard adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Profesor Robert S Kaplan dan David P Norton dari Harvard Business School yang merupakan suatu pendekatan alternatif untuk menghubungkan operasi dan pengendalian strategis, dengan menyediakan suatu rumusan jelas mengenai apa yang harus diukur oleh sebuah perusahaan untuk menyeimbangkan sudut-sudut pandang dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana-rencana strategis
balanced scorecard bukan hanya sekedar sistem pengukuran belaka, namun lebih merupakan sebuah sistem manajemen yang memungkinkan perusahaan untuk lebih memperjelas startegi, menerjemahkan strategi menjadi tindakan dan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat atas proses usaha internal dan hasil eksternal secara terus-menerus agar dapat menyempurnakan kinerja dan hasil strategis
Metode ini mengadaptasi ideologi konsep total quality management (TQM) yaitu berupa kualitas pelanggan, perbaikan berkesinambungan, pendelegasian wewenang dan umpan balik berbasis pengukuran yang luas yang mencakup data dan hasil keuangan tradisional yang mengkombinasikan output dari proses bisnis internal dan outcome strategi bisnis, dan menciptakan sebuah proses "umpan balik lingkaran ganda". Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode balanced scorecard menghubungkan dua bidang zona dalam pelaksanaan strategi yaitu operasi kualitas dan hasil keuangan - yang biasanya dirumuskan secara terpisah - namun kini secara nyata saling berkaitan pada saat perusahaan mana pun melaksanakan kebijakan strategisnya
Dan esensinya adalah konsep ini mengajak para manajer untuk mengembangkan standar pengukuran, mengumpulkan data dan menganalisanya berdasarkan perspektif :

inisiative and growth (Pembelajaran dan Pertumbuhan), scorecard menekankan pada pengukuran yang berhubungan dengan inovasi, dimensi teknologi, siklus pengembangan produk, peningkatan proses operasi yang terus- menerus

business process (Proses Bisnis Internal), pengukuran efektifitas melalui tingkat produktivitas, waktu siklus, tingkat kualitas, periode tidak produktif dan pengukuran biaya

customer (Kepuasan Pelanggan / stakeholder), perspektif kepuasan pelanggan secara khusus berhubungan dengan tingkat keluhan, pengembangan produk dan layanan, tingkat pelayanan publik yang berasal dari input pelanggan langsung

financial (Keuangan/Biaya), menggunakan pengukuran arus kas, pengembalian atas modal, penjualan dan pertumbuhan/peningkatan penghasilan

Program pengendalian strategis dan menyeluruh ini memfokuskan pada keseluruhan tugas manajemen yang dapat disesuaikan secara radikal berdasarkan umpan-umpan balik dengan tujuan paling utama adalah mempertahankan kesuksesan bisnis secara terus-menerus dan jangka panjang serta mewujudkan terjadinya pertambahan nilai secara berkesinambungan di semua aspek
(bersambung..)

Aset Cina

noreply@blogger.com (PKN) — Thu, 21 May 2009 20:40:00 +0000

Apakah itu Aset Cina ?

Aset cina adalah aset termasuk kategori bekas milik perkumpulan / perusahaan asing berupa tanah dan bangunan yang dikuasai Negara (bukan dimiliki Negara) antara tahun 1958 sampai dengan 1970 untuk diselesaikan status hukum / kepemilikannya menjadi milik Negara, Daerah, atau perorangan/perkumpulan swasta yang berhak, yang berasal dari :

Bekas milik perusahaan belanda yang dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas negara Republik Indonesia, berdasarkan undang-undang nomor 86 tahun 1958
Bekas milik perkumpulan aliran kepercayaan asing yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan berdasarkan penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1962
Bekas milik perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor prt / 032 / Peperpu / 1958 jo Undang-undang Nomor 50 prp. Tahun 1960
Bekas milik perkumpulan cina beraliran kun chan tang yang menjadi sasaran aksi massa / kesatuan aksi tahun 1965 / 1966 akibat keterlibatan RRC dalam pemberontakan G30S/PKI berdasarkan instruksi kepala staf komando tertinggi nomor T-403/G-5/1966
Bekas milik perkumpulan eksklusif rasial cina yang secara yuridis formal sudah tidak ada lagi

Sehingga secara de facto dan de jure aset cina dikuasai oleh Negara dengan mendasarkan pada : Prt/032/PEPERPU/1958 jo Kpts/Peperpu/0439/1958 jo UU Nomor 50 Prp. Tahun 1960, Penetapan Presiden No. 2 th. 1962, Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden / Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964 dan Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66

Mengapa dalam kurun waktu sampai saat ini penyelesaian aset Cina masih berlarut-larut? Hal tersebut dikarenakan masih tersimpannya sejumlah potensi permasalahan baik dari sisi administratif, teknis maupun kepastian hukum antara lain dalam hal sertifikasi aset (kepastian status hukum kepemilikan aset), adanya class action / klaim / gugatan perdata dan masalah penyelesaian kompensasi

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 dengan lampiran daftar , aset yang masuk dalam kategori penyelesaian ABMA/C adalah berjumlah 1.345 aset, dan dikuatkan dengan laporan dari Tim Asistensi Daerah sampai dengan tahun 2007. Data sampai dengan tahun 2008, aset yang telah diselesaikan berjumlah 403 objek, dengan sisa 942 objek, namun setelah melalui proses penelitian lebih lanjut diperoleh data sisa aset sebanyak 1.009 objek (sebagaimana terdapat dalam lampiran PMK Nomor 188/PMK.06/2008)Sementara itu kontribusi Penerimaan PNBP dari pembayaran kompensasi atas penyelesaian Aset Cina, sejak tahun penanganan 1994 sampai dengan 2008 adalah sebesar kurang lebih Rp 64,5 Milyar

Untuk itu Menteri Keuangan Republik Indonesia membentuk sebuah lembaga penyelesaian tersentralisasi di Pusat dan Daerah yaitu Tim Penyelesaian Pusat dengan keanggotaan terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, dengan tugas pokok :

Memberikan pertimbangan atas penyelesaian masalah ABMA/C termasuk penanganan masalah Hukum

Melaksanakan Sosialisasi dan Koordinasi dengan instansi mengenai penyelesaian ABMA/C

Melaksanakan inventarisasi dan penelitian dalam penemuan ABMA/C baru

Membahas usulan penyelesaian dari Tim Asistensi serta menyampaikan saran,pendapat, dan rekomendasi mengenai penyelesaian kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara

Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan ABMA/C

Melaporkan pelaksanaan Tugas secara periodik kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara

Serta Tim Asistensi daerah yang dibentuk di setiap Kanwil DJKN di seluruh wilayah Indonesia dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur-unsur : Kantor Wilayah DJKN, Pemerintah Provinsi setempat, Kanwil Depkumham, Kanwil BPN, Komando Daerah Militer, KOMINDA, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang memiliki tugas pokok :

Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya dalam mempercepat penyelesaian masalah ABMA/C sesuai arahan Dirjen KN

Menyampaikan usulan penyelesaian masalah ABMA/C sesuai kondisi terkini di wilayahnya

Melaksanakan inventarisasi dan penelitian terhadap aset temuan baru di wilayahnya

Melaporkan hasil inventarisasi dan penelitian serta menyampaikan saran dan rekomendasi penyelesaiannya kepada Dirjen KN

Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Dirjen

Menyampaikan laporan semesteran mengenai perkembangan penyelesaian ABMA/C melalui Tim Penyelesaian Pusat

Dari kacamata penguasa, Aset Bekas Milik Asing / Cina adalah sebuah realita tentang kompleksnya permasalahan legalisasi dari sebuah status penguasaan yang tidak akan secara mudah dapat terselesaikan, di dalamnya terdapat benang-benang kusut yang harus diurai satu-persatu, baik berupa rekam jejak, data historis sampai dengan gugatan hukum, dan kesemuanya itu akan bermuara pada cabang alternatif penyelesaian berikut yaitu:

Sertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Sertifikasi atas nama Pemerintah Daerah

Pelepasan penguasaan dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkan ke Kas Negara

Pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga

Hibah

Pengembalian kepada pemilik perorangan yang sah

Dikeluarkan dari daftar ABMA/C secara permanen

Namun kompleks tetaplah kompleks, kerumitan adalah bumbu, dan berat adalah konskuensi. Sehingga apa pun masalahnya, kerja keras adalah kata kuncinya..

Indonesian Sterotypes : Catatan Ringan

noreply@blogger.com (PKN) — Fri, 01 May 2009 09:45:00 +0000

Kemarin, secara tidak sengaja Saya membaca sebuah artikel dari seorang traveler berkebangsaan Jerman yang menurut Saya cukup menggelitik dan lumayan membuat Saya senyam-senyum sendiri. Kalau Anda tertarik, coba baca artikelnya di sini. Artikel yang ditulis oleh Christian Skoda tersebut menggambarkan stereotip 55 bangsa di dunia, Nah.. yang menggelitik Saya sudah pasti stereotipnya bangsa Indonesia, bangsa Saya yang sangat tercinta.

Tetapi saat ini Saya tidak akan membahas kadar keilmiahan penelitian si Tuan Skoda , apalagi memusingkan bagaimana pengambilan asumsi atau metodenya. No ! wong jumhur ilmuwan juga berpendapat bahwa hal ini masuk dalam wiliayah fiksi kok. Tenang saja.. yang ingin Saya bagi adalah bagaimana kita melapangkan hati, untuk menerima kritik Tuan Skoda sebagai bagian dari pengembangan diri - apakah itu melalui kontemplasi, introspeksi, evaluasi, muhasabah dan sebagainya - yang bersifat konstruktif (karena dipikir-dipikir sepertinya sebagian besar - kalau tidak mau dibilang hampir seluruhnya - beneran.. benarnya )
Ini nih pendapatnya Si Skoda, mengenai orang Indonesia, sengaja Saya sertakan dalam bahasa asli supaya lebih akurat kutipannya :

fearful; -- katanya orang Indonesia penakut, menurut Saya sih, takut akan kemajuan, kalau sudah menyangkut untung-rugi, yaa keder-lah, tapi kalau soal dosa ?

neurotic;gangguan emosi, gangguan saraf -- kemungkinan akhir-akhir ini Tuan Skoda menyimak berita lokal tentang meningkatnya pasien RSJ di beberapa wilayah Indonesia akibat gagal jadi caleg, sekedar informasi bahwa di Indonesia adalah peringkat kedua caleg terbanyak setelah Imperium Romawi

extroverted;terbuka -- 8 dari 10 orang Indonesia mudah menceritakan kehidupan pribadinya, karena apa ? orang Indonesia doyan bercerita.. mencari simpati.. mirip dengan gaya hidup kosmopolitan

conscientious; bersungguh-sungguh, berhati-hati, teliti. -- Lumayan.. sifat positif #1

warm and friendly people;hangat dan ramah -- Sepertinya di kota-kota besar, orang-orang ramah sudah tidak ada, yang ada hanyalah udang di balik batu, with motives..

lazy;malas -- no comment soalnya Saya juga :-)

live for today - who cares about tomorrow; Kemungkinan lagi si Skoda ini, memperoleh cerita tentang kehidupannya petani Indonesia, bagi Saya malah itu tanda bersyukur

no planners;tidak punya rencana -- satu paket dengan nomor 7

religious; beragama -- hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat bulan Ramadhan, setting-nya langsung berubah (untung Skoda melakukan penelitian pas waktu bulan puasa)

family-oriented;orientasi keluarga -- lanjutan butir 9, ilustrasinya waktu mudik lebaran

supportive;selalu mendukung --contohnya KKN

invented the rubber-time/rarely on time; ngareet -- no comment #2 Saya juga..

corrupt;korupsi --contohnya KKN #2, Peringkat 5 besar dunia

superstitious;percaya mistik, klenik, takhayul -- Coba amati film-film ayar lebar Indonesia, sinetron Indonesia, Ponari-gate, Selebriti Ki Joko Bodo

slow;lambat -- kinerja aparat

inferior;orang bawahan, rendah mutu -- bentukan kolonialisme Belanda, gampang di adu domba

polite;sopan -- ah .. anak-anak muda Indonesia saat ini kurang memperhatikan kesopanan, Anda dapat lihat dari cara berbusana, cara bergaul -- atau hal ini sudah sesuai dengan cara hidupnya Si Skoda ?

lacking discipline;kurang disiplin -- Setuju !!

use feeling not logic;main perasaan -- Yang paling mudah sih

do not follow rules;tidak suka aturan -- satu paket dengan no 18, Anda pasti sering mendengar "Aturan dibuat untuk dilanggar.."

hypocritical; bermuka dua (Saya tidak menggunakan kata munafik, sebab berarti menolak kebenaran Allah SWT)-- Para politikus busuk, avonturir politik

resistant to change;tidak mau berubah -- old mindset

tolerant;toleran -- toleran terhadap dosa komunal, budaya "kotor", bahkan dipelihara Naudzubillah..

low profile;tawadhu--

unwilling to confront or give ‘bad news’;--tidak bernyali, in other words : fearful..

silent in meetings;diam dalam rapat -- yang penting kan dapat uang (4D- Datang, Duduk, Diam, Dapat uang)

can’t swim; tidak bisa berenang -- ngaco ah

Anda boleh sangat setuju, boleh setuju, boleh tidak setuju, suka-suka kau lah!!
(diambil dari blog pribadi )

Seri Peraturan - PP 06 dan PP 38

noreply@blogger.com (PKN) — Fri, 01 May 2009 09:28:00 +0000

Unduh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pada tautan berikut ini :

PP Nomor 06 tentang Pengelolaan BMN/D
PP Nomor 38 tentang Perubahan atas PP Nomor 06

Sebuah Tanggung Jawab : Catatan Ringan

noreply@blogger.com (PKN) — Fri, 01 May 2009 02:48:00 +0000

Pernahkah Anda menyaksikan pengendara kendaraan bermotor, entah itu sepeda motor atau mobil yang walaupun lampu lalu lintas masih berwarna merah, sang pengendara pun dengan gagah beraninya tancap gas - main trabas, atau seandainya di depannya ada pengendara lain, malah dengan beringas - tampang buas - (halah) membunyikan klakson kendaraannya karena ingin cepet-cepet jalan..? pernah ? atau malah sering ? atau seringnya malah Anda sendiri ? olala..

Sebenarnya.. benang merah yang ingin Saya sampaikan adalah betapa yang Anda saksikan, alami bahkan mungkin lakukan - termasuk Saya mungkin -, merupakan sebuah potret yang terjadi bahwa nilai-nilai kedisiplinan di Indonesia - mungkin (Saya sering menggunakan kata mungkin untuk menunjukkan bahwa Saya adalah seorang yang optimis..hmm) - telah luntur. Bahwa perilaku-perilaku indisipliner sangat mudah kita temui mulai dari skala kecil sampai besar, dari seluruh aspek mikro - makro, mulai dari buang sampah sembarangan padahal telah disediakan tempat sampah, menyeberang jalan tidak pada tempatnya, berkendaraan tanpa menggunakan helm, atau berhelm tidak standar, sampai kepada perilaku bisnis atau tindak pidana korupsi
Kemungkinan besar (lagi-lagi mungkin soalnya Saya tidak punya dasar psikologi sih) hal tersebut disebabkan minimnya tingkat pendidikan dasar, bukan akademis loh. Kenapa begitu ? sebab sangat banyak Saya temukan individu dengan latar belakang akademis tetapi masih juga menunjukkan perilaku-perilaku indisipliner. Jadi..singkat kata Saya akhinya sampai pada kesimpulan akhir bahwa pendidikan dasar itu adalah pendidikan berasal dari dalam keluarga, bahwa mengawali pembentukan manusia Indonesia yang berdisiplin, teguh dan mandiri adalah tugas keluarga.
Bagaimana keluarga memberikan spektrum pemahaman agama yang terus menerus, pembinaan akhlak tanpa putus, penciptaan pribadi dan karakter atau sekedar menanamkan kesuritauladanan, adalah peristiwa yang sangat penting dalam proses pembentukan individu-individu yang hebat.
Cobalah kita renungkan bersama seberapa intens-kah kita dalam mendidik putra-putri kita, sudahkah kita mencontohkan nilai-nilai kedisiplinan pada anak-anak? Ingat..! kedisiplinan bukan hanya sekedar keteraturan dalam menjalankan sebuah tatanan, lebih dari itu, kedisiplinan adalah bagaimana mentransliterasikan kewajiban ke dalam prinsip hidup yang melekat kuat tanpa tergoyahkan secara materi, lingkungan maupun tekanan..
Itu adalah tanggung jawab Anda, Saya, kita selaku orang tua dari anak-anak bangsa ini.. ! dan yakinlah setiap perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak..
SELAMAT BERJUANG
(diambil dari blog pribadi)

Seri Peraturan - PMK 96

noreply@blogger.com (PKN) — Thu, 30 Apr 2009 16:58:00 +0000

Unduh Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara beserta lampirannya di sini

PMK 096
Lampiran I-Penggunaan
Lampiran II-Sewa
Lampiran IIA-Tarif Sewa
Lampiran III-Pinjam Pakai
Lampiran IV-Kerja Sama Pemanfaatan
Lampiran V-BGS/BSG
Lampiran VI-Penghapusan
Lampiran VII-Penjualan BMN
Lampiran VIII-Tukar Menukar
Lampiran IX-Hibah
LampiranX-Penyertaan Modal Pemerintah

Rencana Kerja Tahun 2009 - Penanganan ABMA/C

noreply@blogger.com (PKN) — Thu, 30 Apr 2009 08:15:00 +0000

Palembang (01/04/2009) Anggota Tim Interdep Pusat melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing / Cina kepada seluruh anggota TAD Wilayah Sumatera Selatan .

Bertempat di Ruang Rapat Kanwil IV DJKN Palembang, Anggota Tim Interdep yang diketuai oleh Kasubdit Kekayaan Negara Lain-lain II, Jose Arief Lukito, tersebut selain melakukan pemaparan seputar terbitnya PMK No 188, juga menyampaikan rencana-rencana strategis dan skala prioritas penyelesaiannya kepada peserta yang berasal dari instansi terkait unsur anggota Tim Asistensi dengan ringkasan Rencana Kerja DJKN Tahun 2009 :

Melakukan Sosialisasi PMK No. 188/PMK.6/2008 tentang penyelesaian ABMA/C kepada ,Tim Interdep Pusat, TAD, dan para Stakeholder lainnya.

Menyusun Peraturan Dirjen Kekayaan Negara tentang prosedur / tata cara dan bentuk surat yang digunakan dalam penyelesaian ABMA/C

Menetapkan prioritas orientasi penyelesaian ABMA/C yang akan dijadikan BMN/BMD dengan cara disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan atas nama Pemerintah Daerah setempat

Menindaklanjuti aset temuan baru dan pending matters ABMA/C

Melakukan upaya hukum untuk menindaklanjuti ABMA/C yang telah disertifikatkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Monitoring dan penertiban Pelaporan Semester

Updating data secara berkala dengan menerapkan SIMAAC ( Sistem Informasi Manajemen Aset Asing Cina )

Penataan dan pengamanan arsip dan file dokumen aset

Menyelesaikan tugas rutin penyelesaian aset, berupa Rapat Koordinasi Tim Interdep Pusat, Rapat koordinasi dan peninjauan lapangan bersama TAD serta Pemberian keterangan/kesaksian dipengadilan berkaitan adanya gugatan

Monitoring rencana gugatan Pemerintah RI Kepada Universitas Trisakti

Monitoring ABMA/C yang diklaim oleh pemerintah RRC

Aset Belanda ? (bagian 3-selesai)

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 27 Apr 2009 16:00:00 +0000

Bahwa dengan pemberlakuan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, maka hak atas penguasaan tanah dan harta-harta kekayaan lainnya menjadi terhapus dan secara legal - legitimate maka hak penguasaannya beralih kepada Negara Republik Indonesia.
Masih dengan semangat yang sama, yaitu semangat pendobrakan Ekonomi Kapitalis Pasca Revolusi, Pemerintah pun segera menurunkan varian dari paket perundangan nasionalisasi asing Belanda tersebut, dengan Undang-undang Nomor 3 Prp 1960 tentang Benda-benda Tetap milik Perseorangan Warga Negara Belanda yang tidak terkena Undang-undang No 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi, yang khusus mengatur harta atas perseorangan warga negara Belanda yang telah ditinggalkan pemiliknya keluar wilayah Republik Indonesia. Atas aset ini Pemerintah menetapkan secara sepihak status penguasaannya melalui kompensasi oleh Menteri Muda Agraria (Satus Hukum Tanah-tanah Hak Barat, Budi Tarigan, SH )yaitu bahwa peluang kepemilikan masih terbuka lebar bagi masyarakat yang berminat, dengan cara mengajukan permohonan kepemilikan / membeli melalui Panitia Pelaksanaan Penguasaan Benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB) hasil bentukan Menteri Muda Agraria yang pelaksanaan kegiatannya terus berkelanjutan mengingat jumlah harta benda tetap milik perseorangan yang berhasil dikumpulkan cukup banyak dan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya akhirnya dapat diambil batasan,bahwa yang dikategorikan aset asing Belanda sesuai dengan tulisan awal atas judul ini, hanyalah yang termasuk dalam kriteria Undang-undang Nomor 3 Prp tahun 1960, yaitu milik perseorangan warga negara Belanda yang telah ditinggal pemiliknya ke luar wilayah Republik Indonesia, disebabkan klasifikasi aset berdasarkan Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 telah terlegitimasi secara sempurna dan sesuai dengan semangat keadilan serta nilai-nilai proklamasi, sementara atas aset tetap milik perseorangan Belanda masih akan ditertibkan status hukumnya oleh P3MB baik melalui kompensasi atau penetapan satus tanah negara sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tetang Undang-Undang Pokok Agraria Diktum Kedua Pasal I,III dan V (bersambung Aset Cina)

Kegiatan Survei Awal ABMA/C

noreply@blogger.com (PKN) — Tue, 21 Apr 2009 04:43:00 +0000

Sesuai dengan Agenda Rencana Kerja Tahunan tahun 2009 Bidang PKN Kanwil IV DJKN Palembang terhadap Program Percepatan Penyelesaian Penetapan Aset periode Triwulan I-II (bulan Pebruari-Maret) yaitu Kegiatan Inventarisasi Awal Aset Bekas Milik Asing / Cina dan implementasi PMK no 188/PMK.01/2008, maka sebagai tindak lanjut Kepala Kanwil IV DJKN telah mengeluarkan instruksi percepatan pelaksanaan kegiatan pada bulan Pebruari 2009 untuk melakukan pendataan awal atas objek ABMA/C yang dilakukan secara organik Kanwil dengan keterlibatan tidak langsung dari unsur-unsur Tim Asistensi Daerah

dan berikut ini adalah tampilan hasil pencapaian kegiatan terhadap 84 objek survei per bulan April 2009 yang tersebar dalam wilayah kerja Kanwil IV DJKN.

Kendala teknis yang ditemukan sepanjang pelaksanaan kegiatan nyaris nihil, terkecuali toleransi dan limitasi waktu pendataan, mengingat tantangan utama dari kegiatan ini adalah upaya pentrasiran, penelusuran data baik dokumentasi hukum, sertifikat, foto, data historis-kronologis maupun informasi lainnya yang membutuhkan waktu penyelesaian relatif panjang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian

tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat, termutakhirkan serta terdokumentasi secara rapi sebagai bahan penyelesaian masalah oleh Tim Asistensi Daerah Tahun 2009

Aset Belanda ? (bagian 2)

noreply@blogger.com (PKN) — Tue, 21 Apr 2009 03:31:00 +0000

Menurut pasal 1 Undang-undang No 86 Tahun 1958, bahwa, " perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia"

Sebelum diberlakukannya undang-undang nasionalisasi ini, pengambilalihan milik asing di Indonesia diatur dalam onteigenings-ordonanntie yang merupakan peraturan penyitaan hak milik pada tahun 1920. Lantas mengapa perusahaan-perusahaan asing harus diambilalih penguasaannya oleh Negara RI? Menurut Bondan Kanumoyoso (Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, 2001) pengambilalihan aset kegiatan ekonomi asing pasca kemerdekaan adalah sebagai upaya awal pembentukan dan perwujudan kedaulatan politik yang dilakukan dengan melakukan perombakan sistem ekonomi kolonial menuju sistem nasional

Pada awalnya, Negara RI berdasarkan penyitaan hak milik mengakuisisi perusahaan yang memegang posisi strategis dalam perekonomian Belanda yaitu antara lain :

Perusahaan Listrik Negara Hindia Belanda - PLN

Perusahaan swasta kereta Api

Jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi

Jawatan Pegadaian

Jawatan Angkutan Motor

Pusat Perkebunan Hindia Belanda

Koninklijke Luchtvaart Maatschapijj-Pelni

Koninklijke Ned Ind Luchtvaart Maatschapijj-GIA

Sementara setelah diberlakukannya Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, beberapa perusahaan swasta Hindia Belanda diupayakan pengambilalihannya secara bertahap, seperti pada tabel berikut :

(bersambung...)

Aset Belanda ? (bagian 1)

noreply@blogger.com (PKN) — Mon, 20 Apr 2009 20:37:00 +0000

eberapa tahun yang silam, Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat pernah mengangkat tajuk kontroversial bahwa Negara Republik Indonesia harus membayar kewajiban hutangnya kepada Pemerintah Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai konseksekuensi kebijakan nasionalisasi kepada perusahaan-perusahaan milik Belanda pasca kemerdekaan, setelah ditutupnya sertifikat dana Claimindo dan Belindo di bursa efek AEX Amsterdam pada 17 Maret 2003 yang dianggap sebagai "bendahara" Negara dalam hal melakukan pembayaran kepada Pemerintah Belanda, meskipun Pemerintah Indonesia membantah keras terhadap isu tersebut, namun tetap saja beberapa kalangan menilai memang telah terjadi kebijakan nasionalisasi secara masif sepanjang rentangan waktu orde lama hingga rezim orde baru kurang lebih selama 35 tahun

Terlepas dari adanya pro-kontra unsur penolakan pemerintah yang bersifat publik, muatan politis, dan yang lainnya, sebenarnya perspektif yang dituju adalah dari sisi kemungkinan aset yang dikuasai negara, mengingat Negara Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya dalam melakukan penyelesaian terhadap penguasasan aset bekas milik asing / Cina. Sehingga wajar saja jika secara harfiah akan muncul sebuah pertanyaan retoris ,bukankan Belanda dan Cina termasuk dalam kategori "asing" ?

Untuk menguraikan pertanyaan mendasar tersebut , kita sesungguhnya dapat menelurusi rekam jejaknya melalui instrumen undang-undang Negara yaitu Undang-undang No 86 tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda untuk aset-aset peninggalan Perusahaan Belanda dan buku Daftar Organisasi Rasialis Terlarang untuk aset bekas milik Cina... (bersambung)