Menuju Pemilu 2009

Mencari Lawan Seimbang Presiden SBY

2009-05-02T20:54:00.000+07:00

Mencari Lawan Seimbang Presiden SBY
Saturday, 02 May 2009
SBY dan Partai Demokrat hampir dipastikan sebagai pemenang pemilu.Namun, apabila dicermati dengan perolehan suara hanya sekitar 20%, posisi SBY sama sekali belum aman.

Memang, berbagai polling mengatakan bahwa SBY memiliki potensi di atas 50% untuk maju sebagai capres. Namun, dengan hanya memiliki sekitar 20% loyalis,berarti SBY masih harus berebut 80% pemilih lainnya dengan partai-partai politik lainnya.

Masalahnya adalah kelompok non-SBY belum bisa menemukan figur. Sebagaimana diketahui, masyarakat memilih berdasar dua hal, yaitu partai dan figur.Apabila terdapat figur yang lebih menjanjikan dalam kelompok non-SBY,maka keberadaannya pantas diwaspadai. Akan tetapi, kalau figur yang menandingi SBY adalah tokoh tua yang diambil dari stok yang ada yang dalam pemilu legislatif menjadi runner up, rakyat tentu saja akan memilih SBY. Bagaimanapun, saat ini dari stok pemimpin yang ada, SBY adalah yang paling diinginkan. ***

Pemilih Indonesia sebenarnya bersifat dinamik,suka mencoba hal baru. Masyarakat yang umumnya miskin dan terimpit berbagai masalah ini jumlahnya masih mayoritas.Mereka sering memiliki harapan berlebihan. Ketika judi dan lotre diizinkan, populasinya ternyata mengejutkan, hampir setiap sepuluh meter terdapat meja lotre.

Masyarakat seperti itu tipikal masyarakat yang memiliki pelarian pada harapan yang berlebihan. Peraturan dalam judi adalah mengeksploitasi probabilitas,dan probabilitas menang untuk peserta lebih kecil dari probabilitas penyelenggara. Dengan demikian, bagi rakyat, judi adalah tidak rasional.Masyarakat mencoba menggantungkan harapan walau dengan probabilitas yang kecil.

Harapan yang eksesif menyebabkan mengapa ketika judi diizinkan, pesertanya begitu besar. Harapan berlebih ini dilambangkan oleh tokoh yang belum muncul atau yang dimitoskan dengan satrio piningit. Rakyat akan memilih harapan karena apa yang riil dan rasional tidak menyenangkan, realitas adalah kemiskinan dan kemarginalan. Pemilih kelompok ini jumlahnya masih sangat besar.Kekuatan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai daya tarik SBY merupakan indikasi rakyat yang miskin. Siapa tokoh harapan itu?

Dalam statistik dikenal adanya tren atau kecenderungan.Sesuatu yang menurun pada masa lampau diprediksi akan menurun di masa depan. Sebaliknya, fenomena yang meningkat di masa lalu akan meningkat di masa depan. Mari kita lihat tren partai dan tokohnya dalam tiga pemilu. Dari sisi tren hanya ada beberapa partai dan tokoh yang meningkat, yaitu Partai Demokrat dan SBY, Gerindra dan Prabowo, dan Hanura dan Wiranto, serta PKS.

Dari partai-partai yang meningkat, Gerindra merupakan partai yang memiliki arah tren paling tegak lebih pesat dari tren Demokrat. Hal ini disebabkan keberangkatan dari titik nol. Hanura meningkat tetapi tidak signifikan dan Wiranto adalah stok yang tidak melambangkan harapan eksesif. PKS meningkat landai saja dan tidak melekat pada figur yang untuk pemilih Indonesia sangat penting. PAN tidak memiliki tren mengesankan dan figur tidak jelas antara Soetrisno Bachir dan Amien Rais. ***

Prabowo dan Gerindralah yang merupakan “kuda hitam” yang perlu dicermati. Pertama,tren atau arah Gerindra adalah yang paling pesat, dikarenakan kecilnya titik awal sehingga menjadi berlipat tak berhingga, sedangkan SBY dan Partai Demokrat meningkat tiga kali lipat.Titik sasaran Gerindra jika ditembakkan bersama dengan Demokrat dan tentu saja diberi daya dorong dari partai non-SBY, maka hasil kulminasinya bisa lebih tinggi.

Kedua,di samping diuntungkan oleh tren statistik,Prabowo adalah harapan eksesif karena bukan berasal dari stok lama.Prabowo diuntungkan sebagai orang baru yang melambangkan harapan berlebih. Pemilu 2009 diwarnai oleh menurunnya partai-partai Orde Baru Golkar, PDIP, dan PPP.

Masyarakat memang sedang berubah mengidentifikasi hal-hal baru. Prabowo, bagaimanapun, tentu saja memiliki beberapa kelemahan. Barat mungkin meragukan komitmennya kepada demokrasi dan HAM.Namun,wawancaranya di sebuah stasiun TV dan keberhasilannya membuat imej yang berhasil memantik sentimen orang miskin, hal tersebut dapat diperbaiki belakangan.

Kelemahan lainnya, mungkin tokohtokoh tua tidak bisa menerima dan mungkin lebih baik dimenangkan SBY daripada memberikan kepadanya dengan jalan mengajukan tokoh-tokoh yang sedang menurun untuk memecah kelompok non- SBY. Apabila analisis tren statistik akan dipakai, tentu ada banyak faktor perlu diperhatikan.

Pertama, siapa pendamping Prabowo yang melambangkan perubahan itu. Misalnya, PDIP benar-benar mengurungkan memasang Megawati dan mengajukan Puan Maharani sebagai pendamping Prabowo, pasangan tersebut diduga merupakan lawan seimbang Presiden SBY.

Selain Prabowo-Puan, alternatif pasangan lain dapat pula diajukan, misalnya Prabowo-Agung Laksono, atau Prabowo-Din Syamsuddin untuk merangkul tokoh muslim dan luar Jawa, serta mewadahi partai-partai kecil. Pada Pemilu 2004, keseimbangan nasionalis- Islam dan Jawa-luar Jawa merupakan hipotesis yang penting. Isu pemarginalan dan mengangkat lapisan bawah seperti petani dan pedagang tradisional, sebagaimana imej yang dibangun Gerindra, tentu saja harus dilanjutkan.

Salah satu iklan pembentuk imej Gerindra mengangkat dikotomi anggaran apakah dialokasikan untuk bisnis kelompok atas yang mem-back up pajak negara dan pemerintahan atau kelompok bawah,misalnya pertanian. ***

Bagaimanapun, SBY sudah membuktikan,misalnya memberikan BLT dan raskin semakin gencar menjelang pemilu.Persaingan keduanya adalah apakah rakyat sudah merasa cukup dengan BLT dan raskin yang sedikit meringankan tetapi sudah nyata, ataukah dengan membubungkan harapan yang lebih menjanjikan tetapi baru berupa wacana. Hal ini sama dengan mengonsumsi sedikit penghasilan yang nyata atau dibelikan kupon yang memungkinkannya lebih kaya.

Apakah harapan yang tinggi lebih mendorong dari pada realitas yang sudah dialami. Set yang disebutkan di atas merupakan set harapan berlebih yang dilambangkan oleh tokoh baru di luar stok dan melambangkan perubahan yang menguntungkan kelompok marginal.Analisis di atas adalah analisis statistik berdasar tren atau arah. Pemilu dan negara tentu saja bukan hanya kalah dan menang yang mengeksploitasi tren dalam statistik.

Mestinya terdapat pertimbangkan kualitatif dan pertimbangkan luhur.Misalnya,apakah cukup bertanggung jawab mencoba pasangan baru dengan memanfaatkan kecenderungan berjudi dan harapan berlebih yang sebenarnya kurang rasional dari masyarakat miskin. Politik tinggi atau tujuan kualitatif- keluhuran akan bisa diamati beberapa waktu ke depan setelah pencalonan pasangan-pasangan mengkristal.(*)

Prof Dr Bambang Setiaji
Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234926/

Kalla-Wiranto Deklarasi Capres-Cawapres

2009-05-02T20:53:00.000+07:00

Kalla-Wiranto Deklarasi Capres-Cawapres
Saturday, 02 May 2009
ImageDEKLARASI, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Hanura Wiranto saat deklarasi capres-cawapres, kemarin.

JAKARTA(SI) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum DPP Partai Hanura akhirnya resmi menjadi pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) untuk menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

Tadi malam keduanya mendeklarasikan diri sebagai caprescawapres di Posko Slipi 2 Golkar, Jalan Ki Mangun Sarkoro,Jakarta. Kalla-Wiranto merupakan pasangan capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri ke publik. Deklarasi dibacakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sumarsono.

“Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, DPP Golkar dan DPP Hanura menyatakan kesepakatan bersama untuk mencalonkan Ketua Umum Golkar Haji M Jusuf Kalla sebagai capres RI dan Ketua Umum Hanura Wiranto sebagai cawapres RI dalam Pemilihan Presiden 2009,”ujar Sumarsono.

Dia menambahkan,kesepakatan Golkar-Hanura akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah bersama untuk memenangkan Pilpres 2009. Selain dihadiri ketua umum masing-masing partai, deklarasi tadi malam juga dipenuhi pengurus DPP serta DPD Golkar dan DPP Hanura.

Kalla didampingi antara lain oleh Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh,Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Fahmi Idris,Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar dan Iskandar Mandji.

Meski demikian, sejumlah pengurus DPP tidak tampak hadir,seperti Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie,dan Ketua DPP Partai Golkar Muladi. Dari Hanura, terlihat Sekretaris Jenderal DPP Yus Usman Sumanegara serta Ketua Dewan Penasihat Bambang W Soeharto.

Kalla, yang mengenakan batik berwarna cokelat tua,mengumpamakan kesepakatan dirinya dengan Wiranto sebagai ijab kabul.“Ijab kabul malam ini untuk kemajuan dan kebesaran bangsa,”papar Kalla. Wiranto mengungkapkan lima alasannya menerima pinangan Kalla.

Pertama,perolehansuaraHanura sementara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bawah target 10%. Kedua, Wiranto menganggap Kalla sebagai sahabat dan saudara. Ketiga, dari sisi kepartaian, Wiranto merasakan ada chemistry antara Hanura dan Golkar.“Tidak ada kecanggungan untuk bersatu dari masalah kepartaian.Warna seragam hampir sama, cuma kami tua sedikit. Seragam kita yang hampir sama ini menggiring kita pada kebersamaan,”ujar Wiranto.

Keempat, Wiranto menilai langkah-langkah Kalla yang gesit hampir menyamai militer. Salah satunya terlihat saat Kalla mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Maluku. Kelima, merujuk pada selera publik,dia yakin kombinasi militer dan nonmiliter akan diterima oleh masyarakat. Yus Usman mengungkapkan, tim sukses bersama Kalla-Wiranto dalam waktu dekat akan dibentuk. Rencananya tim sukses tersebut mulai disusun hari ini.

“Mulai besok follow-up hasil dan menyusun tim sukses,”ungkap Yus. Di bagian lain,Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Jusuf Kalla dan Wiranto yang telah resmi menjadi pasangan caprescawapres. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, rencana Kalla maju sebagai capres telah disampaikan secara pribadi kepada Presiden SBY sesaat sebelum memulai rapat kabinet pekan lalu.

Menurut Andi, dengan majunya Kalla sebagai capres, diharapkan kompetisi capres mendatang akan lebih menarik. J Kristiadi, pengamat politik CSIS, menilai, pasangan Kalla-Wiranto bukanlah kartu mati yang tidak laku di pasaran politik atau di tingkat akar rumput. Kalla tetaplah figur utama yang diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara dalam pilpres mendatang.

“Bagaimanapun Kalla adalah bagian dari kesuksesan pemerintah sebelumnya,” katanya saat dihubungi Seputar Indonesia (SI) tadi malam. Demikian pula Wiranto. Kristiadi menilai Wiranto adalah figur pemimpin militer yang relatif tidak punya beban masa lalu yang berat.Bahkan dalam beberapa hal Wiranto punya nilai lebih dibandingkan tokoh militer lain. Nilai lebih inilah yang juga harus dioptimalkan oleh Golkar dan Hanura.

Deklarasi Koalisi Besar

Di bagian lain, kemarin Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto membacakan naskah Deklarasi Koalisi Besar beberapa partai politik di Kantor DPP Hanura,Jakarta. Deklarasi antara lain dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri,Ketua Umum Hanura Wiranto,Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi, Ketua Umum PKNU Choirul Anam, Sekjen Partai Damai Sejahtera (PDS) Ferry B Regar,Ketua Umum PPNUI Andi Wiliam Irfan, dan Sekjen Partai Buruh Sonny Pudjisasono.

Pernyataan deklarasi berisi empat hal. Pertama, semua anggota koalisi akan memelihara keutuhan NKRI. Kedua, mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, membangun institusi partai politik sebagai pilar demokrasi. Terakhir, membangun kerja sama dari DPR hingga ke DPRD. Jusuf Kalla mengatakan, kesepakatan ini adalah langkah pertama koalisi besar.

Langkah selanjutnya membicarakan soal caprescawapres yang akan di usung koalisi besar ini. Pemandangan menarik dari deklarasi koalisi besar adalah ketidakhadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy, yang hadir dalam deklarasi tersebut, tidak ikut menandatangani koalisi besar dengan alasan Rapat Pimpinan Khusus PPP tidak mengamanatkan untuk bergabung dalam koalisi di parlemen.

“Saya datang mewakili Ketua Umum.Hanya menyampaikan alasan ketikhadiran ketua umum PPP juga alasan kenapa PPP tidak bergabung,” kata Chozin. Menurutnya tidak bergabungnya PPP dalam koalisi besar di parlemen, karena memang sesuai mandat Rapimnas, Ketua Umum PPP, diberi mandat bukan untuk koalisi di parlemen tapi di pilpres.Dia mengakui,di PPP ada dua arus besar, satu mendukung Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan lainnya merapat ke Prabowo.

“Dukungan pada Prabowo itu belum resmi. Karena memang ada dua arus besar yang berbeda dukungan,”ujarnya. Partai Demokrat tidak terlalu khawatir dengan deklarasi besar koalisi empat partai. Demokrat optimistis PAN dan PPP bakal bergabung dengan koalisi Demokrat. Indikasi kedua partai menengah itu bakal bergabung dengan Demokrat tampak dari ketua umum kedua partai itu yang tidak ikut menandatangani deklarasi koalisi besar.

Padahal, sebelumnya kedua partai itu disebut-sebut bakal bergabung. Suryadharma Ali sempat bertemu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. “Kami optimistis bisa menambah partner koalisi lagi,yakni PAN dan PPP,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Perubahan sikap PPP itu terjadi setelah Suryadharma Ali bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kamis (30/4) malam. Suryadharma datang ke Cikeas sekitar pukul 23.00 WIB bersama Ketua Tim Negoisasi Suharso Monoarfa. Adapun SBY didampingi sejumlah anggota Tim 9. Sumber di DPP PPP menyebutkan, dalam pertemuan tersebut SBY mengajak bareng lagi PPP. Kedua pihak bahkan sepakat memperbaiki kualitas koalisi di masa mendatang dengan komposisi power sharing lebih jelas.

“Yaitu,hasilnya PPP keluar dari koalisi besar.Namun, dukungan kemungkinan resmi pada tanggal 5 Mei,” ujar sumber yang sudah puluhan tahun mengabdi di PPP itu. Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy membantah ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, pertemuan itu hanya forum klarifikasi atas kesalahpahaman kedua pihak yang selama ini terjadi. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, kedatangan Suryadharma ke kediaman pribadi SBY untuk bersilaturahmi.

Dalam pertemuan itu kedua partai bersedia untuk terus menjalin komunikasi. Mengenai rencana koalisi Demokrat dan PPP,Andi membeberkan bahwa hingga kini kedua partai masih sepakat untuk membicarakannya lebih lanjut. (maya sofia/helmi firdaus/ rarasati syarief/rahmat sahid/ ahmad baidowi/fahmi faisa)

Sumber :http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234935/38/

Inilah Sembilan Tim Sukses SBY

2009-04-28T19:34:00.001+07:00

KOMPAS.com/ KRISTIANTO PURNOMO
Selasa, 28 April 2009 | 08:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sukses Partai Demokrat milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pemilu Legislatif 2009 tak lepas dari kerja keras sederet tim sukses. Setidaknya ada sembilan tim sukses berdiri di belakang SBY. Tim ini pula yang akan berjuang agar SBY kembali memenangi pilpres tahun ini.

l. Tim Echo: Mengadopsi fungsi teritorial di militer untuk mendongkrak suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini ramping, hanya satu pemimpin di kabupaten/kota. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto jadi punggawanya.

2. Gerakan Pro-SBY: Dideklarasikan Selasa pekan lalu. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo. Mantan Kapolri Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari, Menhut MS Kaban, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo jadi penasihat.

3. Tim Sekoci: Penyokong Partai Demokrat menggapai perolehan suara mencapai 20 persen. Tim ini mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan. Diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dan Irvan Edison.

4. Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye. Dikomandoi mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.

5. Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat. Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang dipimpin Mayjen (Purn) Sardan Marbun. Tim juga mengurus PO BOX 9949 dan SMS 9949.

6. Tim Foxtrot: Konsultan politik Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan Bravo Media Center dengan pengasuh utama Choel Mallarangeng yang juga Direktur Utama Fox Indonesia.

7. Barisan Indonesia: Barindo adalah organisasi masyarakat diprakarsai Letjen TNI M Yasin. Akbar Tandjung ikut sebagai Ketua Dewan Pembina.

8. Jaringan Nusantara: Dikelola sejumlah aktivis mahasiswa dan mantan aktivis mahasiswa, seperti Andi Arief, Harry Sebayang, dan Aam Sapulete.

9. Yayasan Dzikir SBY Nurussalam: Dibina mantan Sekretaris Pribadi Presiden Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga Habib Abdul Rahman M al-Habsyi. (persda network/ade/dom)

Skenario dibalik Pilpres : Sebuah Koalisi Oposisi DPR menghambat kerja eksekutif

2009-04-28T19:25:00.004+07:00

Judul di atas dengan sebuah asumsi dasar SBY menang dalam pilpres 2009. satu pertanyaan mendasar buat SBY, beranikah melawan koalisi partai-partai minus Partai Demokrat?

jika .....
entar dulu lagi ngantuk

Gawat! 186.000 Caleg Kemungkinan Kena Gangguan Jiwa

2009-04-20T23:41:00.001+07:00

Senin, 20 April 2009 | 19:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Diperkirakan ada sekitar 186.000 caleg yang mesti mendapatkan bantuan psikolog karena gangguan jiwa lazim, 4.800 caleg yang memerlukan rawat jalan dan pengobatan karena gangguan jiwa berat, dan 480 caleg yang perlu mendapat perawatan di rumah sakit jiwa.

Perkiraan di atas disampaikan oleh psikiater dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Hervita Diatri dalam Forum Temu Media FKUI, Jakarta, Senin (20/4).

“Ini dihitung berdasarkan prevalensi riset kesehatan dasar tahun 2007, pusat penelitian dan pengembangan Depkes yang dikalikan dengan jumlah kegagalan para caleg. Jumlah tersebut didasarkan dari rasio kemungkinan jumlah caleg dengan kursi yang diperebutkan,” kata Hervita.

Lebih lanjut ia menjelaskan, gangguan jiwa lazim itu seperti depresi, kecemasan, sulit tidur, gangguan makan, keluhan fisik tanpa dasar. Sedangkan gangguan jiwa berat meliputi gangguan perilaku, pikiran bunuh diri, penyalahgunaan zat dan alkohol.

“Setidaknya ada 4 faktor yang membuat hal itu bisa terjadi pada para caleg,” ungkap Hervita. Pertama adalah faktor individu. Mereka yang masuk di sini adalah yang pada dasarnya memiliki kecenderungan mekanisme adaptasi dan cara penyelesaian masalah yang kurang matang.

Kedua, faktor sosial-ekonomi. Para caleg memiliki motivasi yang kuat tetapi kurang mendukung untuk persiapan kegagalan. Para caleg menganggap pencalonan dirinya sebagai tindakan penyelamatan untuk perbaikan ekonomi, status sosial; merupakan tindakan investasi maupun dianggap sebagai lapangan pekerjaan.

Ketiga, faktor sistem. Kurangnya pemahaman mereka tentang sistem demokrasi dan pemilu, partai, termasuk posisi yang akan diperebutkan sehingga risiko kegagalan kurang diprediksi.

Terakhir, terkait dengan faktor strategi. Mereka kurang memperhitungkan untung-rugi. Tindakan yang mereka lakukan, seperti menjual begitu saja harta benda mereka seperti rumah dan tanah dan juga berutang dalam jumlah yang besar, bisa memicu stres.

Untuk itu, Hervita mengingatkan bahwa kemungkinan jumlah caleg yang stres bisa terus bertambah mengingat proses penghitungan suara masih berlanjut. Oleh karenanya, ia mengingatkan beberapa hal.

Pertama, keluarga caleg perlu menjaga komunikasi dan saling memberikan dukungan untuk lebih mampu melihat semua ini sebagai proses yang perlu dihadapi bersama secara positif.

Kedua, bila para caleg maupun anggota keluarga caleg melihat ada perubahan secara psikologis maupun fisik seperti yang tersebut di atas, maka sangat disarankan untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan jiwa.

“Ketidakberhasilan yang terjadi saat ini adalah milik saat ini. Kehidupan memiliki masa lalu, saat ini dan masa depan. Mari belajar bersama dari masa lalu dan saat ini, untuk merangkai masa depan,” kata Hervita.

Cawapres SBY Mungkin Bukan dari Parpol

2009-04-20T20:16:00.000+07:00

Senin, 20 April 2009 | 18:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait efektivitas kepresidenan, calon wakil presiden yang diajukan SBY sebagai pengokoh koalisi yang tengah digagas Partai Demokrat tidak harus berasal dari partai politik. Hal tersebut dikatakan staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana.

"UUD tidak mengharuskan wapres dari atau pun bukan parpol. Yang jelas cawapres dari parpol bisa menguatkan jika diterima semua parpol anggota koalisi," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima Kompas, Senin (20/4).

Sebaliknya, lanjut Denny, cawapres teknokrat mungkin lebih adil. Hal ini karena akhirnya pembagian kekuasaan bagi semua parpol koalisi dilakukan hanya pada kursi kabinet.

"Siapa pun wakil presidennya, meskipun dipilih bersama satu pasang dengan presiden, bukanlah co-chair kepresidenan," tulis Denny. Ia menambahkan, Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetap pembantu presiden, sebagaimana posisi para menteri yang juga adalah pembantu presiden.

Untuk memilih, calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan lima kriteria calon wakil presiden yang akan mendampinginya yaitu integritas, kapasitas, akseptabilitas, loyalitas, dan menguatkan koalisi. Semuanya mengacu pada pengalaman, di samping acuan dasar bernegara.

Exit Poll LSI: SBY Capres Terkuat

2009-04-20T20:07:00.002+07:00

(inilah.com/ Raya Abdullah)

INILAH.COM, Jakarta – Sepertinya hanya mukjizat yang bisa mengalahkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pencalonannya kembali di Pilpres 2009. Hal ini tergambar dalam exit poll yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), di mana SBY tetap mendapat dukungan yang tertinggi di antara capres lainnya.

Dalam exit poll yang dilansir di kantor LSI, Jakarta, Kamis (16/4) itu, responden ditanya sebanyak tiga kali. Dalam pertanyaan pertama, jelas Direktur Riset LSI Dodi Ambardi, responden disodori 27 daftar nama capres. Kedua, responden diberi enam nama. Ketiga, responden diajukan tiga nama.

Hasilnya, dari 27 nama itu, SBY dipilih oleh 49,6%. Urutan kedua ditempati Megawati Soekarnoputri 14,1%. Disusul berturut-turut oleh Prabowo Subianto (5,6%), Jusuf Kalla (4%), Hidayat Nur Wahid (2%), Wiranto (1,6%), dan Sri Sultan Hamengku Buwono X (0,2%).

Selanjutnya, saat ditanya dengan enam nama capres, lanjut Dodi, SBY tetap menempati peringkat teratas, yakni 53%. Urutan kedua masih Megawati 16,5%, diikuti Prabowo 9,8%. "Berurutan hingga terakhir Pak Jusuf Kalla 5,5%, Pak Sultan 3%, Pak Wiranto 2%. Sedangkan yang belum tahu 9,9%," ujar pengajar Fisipol UGM ini.

Hal serupa juga terjadi saat responden diajukan tiga nama capres tambah Dodi, lagi-lagi SBY yang teratas, dengan perolehan suara 59,8%. Megawati sekitar 18,9%, dan JK 7,7%. Yang ketiga, belum tahu 13,6%.

Exit poll dilakukan pada 9 April lalu, dari 2.100 TPS se-Indonesia yang dipilih secara random dan proporsional. Masing-masing TPS dipilih dua pemilih, dengan responden laki-laki dan perempuan yang keluar pada pukul 08.00 WIB.

Sedangkan responden kedua, laki-laki dan perempuan yang keluar pada pukul 10.00 WIB. Responden berjumlah 4.200 orang, dengan margin of error kurang lebih 1,7%, yang tingkat kepercayaanya 95%. [nuz]

Golkar, PDIP, PD Raih 3 Besar Laporan Pelanggaran Kampanye

2009-04-05T22:23:00.001+07:00

pemilu.detiknews.com
Minggu, 05/04/2009 20:30 WIB

Golkar, PDIP, PD Raih 3 Besar Laporan Pelanggaran Kampanye
Shohib Masykur - detikPemilu

Jakarta - Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat (PD) menjadi 3 besar parpol yang paling banyak dilaporkan melanggar kampanye selama rapat umum. Total pelanggaran dari seluruh parpol berjumlah 2.126.

"Tiga besarnya Golkar dengan 158 kasus, PIDP 119 kasus, dan Demokrat 115 kasus," ujar anggota Bawaslu Wahidah Suaib saat dihubungi detikcom, Minggu (5/4/2009).

Jumlah seluruh pelanggaran yang dilaporkan dan/atau ditemukan ke Bawaslu/Panwaslu mencapai 2.126. Sebagian ada yang telah putus sebagian lagi masih diproses. Adapun pelanggaran administratif berjumlah 207 kasus, pidana 548 kasus, dan lain-lain 1.371 kasus.

Untuk pelanggaran administratif, jenisnya adalah kampanye melebihi batas waktu yang ditentukan (89), perubahan jenis, bentuk, dan jurkam tanpa pemberitahuan ke Kepolisian (57), konvoi pelanggaran rute (33), dan tidak melaporkan tempat, waktu, dan jumlah peserta kampanye ke kepolisian (16).

Untuk pelanggaran pidana, jenisnya adalah pelibatan anak-anak (372), penggunaan fasilitas negara (68), kampanye di luar jadwal (51), politik uang (42), dan penghinaan kepada peserta lain (10). Sedangkan sisanya adalah pelanggaran jenis lain serupa pelanggaran lalu lintas.
( sho / lrn )

Putus Pacar Bila Tak Pilih PAN

2009-04-05T22:22:00.001+07:00

sumber : pemilu.detiknews.com
Minggu, 05/04/2009 20:13 WIB
Kampanye SB di Sulteng
Putus Pacar Bila Tak Pilih PAN
Luhur Hertanto - detikPemilu

Palu - Agar mendongkrak perolehan suara PAN, seluruh kader diserukan untuk mengerahkan kerabat masing-masing dalam Pemilu 2009. Termasuk para bakal keluarganya, yaitu pacar, calon ipar dan calon mertua.

Demikian himbau Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (SB) saat menjadi jurkam di Tirtasari, Banggai, Sulawesi Tengah, Mingggu (5/4/2009). Massa peserta kampanye kebetulan paling banyak adalah para remaja.

"Kalian punya pacar? Ajak pacar, ajak metua ke TPS. Kalau nanti nggak pilih PAN bagaimana?" seru SB.

"Putusss!" sahut massa serempak.

Lebih lanjut SB menyatakan, PAN akan mengajukan kadernya sebagai capres bila dalam Pemilu 2009 memperoleh suara nasional lebih dari 15 persen. Agenda utama pemerintahan PAN kelak adalah mengalokasikan dana sebesar 1 persen dari APBN untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

"Ini pasti masih ngganggur," ujar SB sambil menunjuk barisan remaja pria yang bergerombol depan panggung.

"Di desa-desa akan kita bangun SMK sehingga pemudanya bisa perbaiki kendaraan, masak, dan menjahit. Jadi kalau pun jadi TKI, maka TKI yang berkemampuan tinggi dan terampil!"

Sepanjang SB menyampaikan orasi, hujan lebat sempat mengguyur lokasi kampanye. Tapi itu tidak membuat bubar massa simpatisan PAN yang sangat menanti penampilan penyanyi dangdut.

Suasana lokasi kampanye PAN kali ini tak ubahnya pasar. Berbagai barang dijajakan di pinggiran lapangan. Ada mainan anak-anak hingga buah jeruk dan semangka.

US History Companion: Public Opinion Polling

2009-03-30T18:22:00.001+07:00

Author:

Albert H. Cantril

Although the systematic collection of information about society and social issues can be traced to eighteenth-century England, it was not until the early nineteenth century in the United States that public opinion became the subject of empirical study.

Among the earliest soundings of opinion on record are those of the Harrisburg Pennsylvanian and the Raleigh Star in connection with the 1824 presidential election. In July, the Pennsylvanian reported that Andrew Jackson received 335 of more than 500 votes cast in a poll it conducted in Wilmington, Delaware. A month later the Star reported Jackson the heavy favorite in canvassing it did at political meetings in North Carolina.

Concurrent with these early soundings of opinion was the independent development of the theoretical underpinnings of sampling. In 1848, the Belgian mathematician Adolphe Quetelet advanced the idea of the "average man" by arguing that the concept of the normal distribution of observations around a mean could be applied to analysis of society as well as to the physical world.

This fundamental conception was the link to more rigorous forms of sampling and the measurement of opinion that took place in the 1920s. Techniques of consumer and audience research were refined as Archibald M. Crossley pioneered the measurement of the American public's radio listening habits, and George H. Gallup developed techniques to assess reader interest in newspaper articles.

The presidential election of 1936 brought the new "science" of polling to prominence when three independent polls (by Crossley, Gallup, and Elmo Roper) predicted Franklin D. Roosevelt's victory over Alf Landon. These polls stood in stark contrast to the prediction of the Literary Digest that Roosevelt would receive only 40.9 percent of the vote. As in its widely publicized reports about public opinion over the preceding decade, the Digest rested its 1936 prediction on a tally of ballots returned from millions that had been mailed out across the country. That Crossley, Gallup, and Roper had the audacity to base predictions on relatively small samples (compared to the 2 million ballots on which the Digest based its claim) was itself newsworthy. But when their projections were borne out by the election returns, the validity of modern polling had been established. The point had been made that the way a sample is drawn is more important than its size. Bias toward the affluent inherent in the lists from which the Digest had drawn names--telephone subscribers and owners of automobiles--could not be offset by large numbers.

Confidence in the potential of the new polling technique abounded for the next decade. Gallup and Roper found journalistic sponsors for their polls, Gallup through syndication to newspapers and Roper in a relationship with Fortune magazine. Opinion research also demonstrated its usefulness for government. In 1939, Rensis Likert developed polling for the U.S. Department of Agriculture, the first such operation within an agency of government.

Polls by Hadley Cantril provided President Roosevelt with valuable information on American public opinion throughout World War II. The Office of Public Opinion Research he established in 1940 at Princeton University conducted research into the methodology of polling and became a central archive for polling data. In 1941, the National Opinion Research Center, now at the University of Chicago, was established.

These were also years in which practitioners from commercial and academic research came together in an awareness that their new field had intellectual merit and a legitimate public purpose. The Public Opinion Quarterly, now the principal journal in the field was founded in 1937, and the American Association for Public Opinion Research was organized in 1947.

But in 1948 President Harry S. Truman's defeat of Governor Thomas E. Dewey by almost five percentage points stung the pollsters, all of whom had predicted a Dewey victory. Credibility was on the line as newspapers canceled subscriptions to the Gallup Poll and Roper reported a drop in business. A panel of the Social Science Research Council reviewed polling procedures that had been employed and urged the pollsters to improve their sampling methods and continue interviewing until the closing days of future election campaigns.

From the 1948 debacle until the mid-1970s the field was preoccupied with technique and issues of data reliability. The focus was on measurement issues, improved sampling procedures, and increasingly complex forms of data analysis. Particular emphasis was placed on the importance of repeated efforts ("callbacks") to contact hard-to-find respondents in order to protect against overrepresentation of those who happen to be at home when interviewers first call. Much of opinion research since the mid-1970s can be described as a quest for validity. Researchers, seeking to ensure that the conclusions they draw from poll data are appropriate, have paid close attention to nonsampling error, including the many ways question wording, question order, and the interviewing process itself may affect the results a poll yields.

The election of 1988 was regarded by many in the polling community as a watershed in terms of the legitimacy of polling. Concern about the quality of electoral politics was voiced by political observers and picked up in the polls. Some pollsters worried that their craft had become part of the problem by providing the insights upon which political consultants cynically framed campaign issues and targeted their negative television commercials.

Only recently (1984) have polls themselves been shown to have an impact--though limited--on public opinion. Some voters may be influenced by poll results early in a presidential primary campaign when they have little information about any of the candidates and the outcome of the primary is in doubt. But it has been shown that such "bandwagon" effects dissipate as the election approaches.

News organizations are the primary sponsors of election polls and many now conduct their own. One result is tension between journalistic criteria of what is newsworthy and research criteria of how reliable the data are and whether reports of a poll portray its results accurately and fully. The matter is high on the agenda of contemporary polling as it strives to raise standards of professional competence and devise more effective forms of accountability to the public.

Bibliography:

Norman M. Bradburn and Seymour Sudman, Polls and Surveys: Understanding What They Tell Us (1988); Albert H. Cantril, The Opinion Connection: Polling, Politics, and the Press (1991).

Author:

Albert H. Cantril

Source : http://www.answers.com/topic/public-opinion-polling

Pulang Kampanye, Massa PKS-PPP Bentrok

2009-03-29T23:32:00.002+07:00

Minggu, 29 Maret 2009 - 20:28 wib

Rival Fahmi - Okezone: http://news.okezone.com/read/2009/03/29/1/205713/pulang-kampanye-massa-pks-ppp-bentrok

TERNATE - Ironis dan memalukan. Ungkapan itulah yang pantas disematkan bagi massa pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terlibat kontak fisik, usai menggelar kampanye masing-masing.

Meski telah ada nota kesepahaman kampanye damai, aman dan tertib, namun bentrokan antarparpol tetap saja tak terhindarkan. Seperti terjadi di Ternate, Maluku Utara, Minggu (29/3/2009) sore. Massa PPP dan PKS terlibat adu jotos saat berpapasan di jalan Sultan Khairun, kelurahan Kampung Makassar Barat, Ternate Tengah.

Pemicunya terbilang sederhana. Mereka saling ejek saat melewati jalur yang sama. Tak pelak, massa PKS yang menuju arah utara usai menggelar kampanye di kawasan Stadion Gelora Kieraha pun bertemu dengan massa PPP dari kawasan Lapangan Ngara Lamo.

Tawuran pun tak terhindarkan, mengakibatkan dua orang dari kelompok PKS terpaksa harus dilarikan ke RSUD Chasan Boesoeri akibat mengalami luka-luka. Sementara dua orang dari kubu PPP pingsan akibat terkena pukulan benda keras.

Polisi yang tiba di lokasi kejadian, langsung mengamankan situasi. Dua orang kini ditahan karena diduga menjadi provokator terjadinya bentrokan.

Kini, jalur jalan Sultan Khairun sudah kembali normal setelah sempat ditutup akibat bentrokan tersebut.(ded)

Para Caleg Manfaatkan Bencana Situ Gintung

2009-03-29T23:17:00.001+07:00

Jumat, 27 Maret 2009 | 16:21 WIB

TANGERANG, KOMPAS.com — Para calon legislatif yang tengah gencar mempromosikan dirinya agar terpilih dalam pemilu legislatif 2009 tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang datang untuk membuat dirinya dikenal oleh calon pemilih.

Menjelang sore di lokasi bencana bendungan Situ Gintung, Tangerang, Banten, Jumat (27/3), para calon legislatif daerah pemilihan Tangerang mulai mendatangi lokasi pengungsian.

Para caleg yang terlihat di antaranya berasal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

Mereka datang dengan menggunakan atribut partai, seperti kaus, bendera, dan bahkan mobil yang ditempeli logo partai dan potret diri.

Para caleg itu memberikan bantuan sembako dan berbagai kebutuhan kepada para pengungsi. Caleg dari Partai Hanura bahkan mendirikan posko tersendiri untuk para pengungsi.

Selain para caleg, organisasi masyarakat, seperti Pemuda Pancasila, juga mendirikan posko di lokasi bencana. Mereka mendirikan tenda posko dan menyiagakan para relawan.

Hingga sore ini, jumlah korban tewas akibat jebolnya bendungan Situ Gintung mencapai 52 orang dengan ratusan rumah yang hancur.

Warna-warni Parpol di Situ Gintung

2009-03-29T22:59:00.001+07:00

Firmansyah Abde

(inilah.com/ Bayu Suta)

INILAH.COM, Tangerang - Bencana jebolnya tanggul Setu Situ Gintung dini hari tadi bukan hanya membuat petugas SAR, Dinas kesehatan, Warga dan TNI turun tangan. Parpol peserta Pemilu 2009 pun tak ingin melewatkan kesempatan mencari simpati.

Partai Hanura misalnya. Para kader telah menyulap poskamling menjadi posko dengan spanduk yang menutupi sisi kanan-kiri seadanya sejak pukul 06.00 WIB. Isi posko tersebut standar beruoa mie instan dan air minum kemasan. Posko Hanura ini letaknya berada di dekat lokasi tanggul yang jebol.

"Partai Hanura adalah partai pertama yang membuka posko, sejak pukul 06.00 WIB pagi. 1 Jam sudah membuka posko. Kami dapat informasi tanggul yang jebol dari kader Hanura yang juga penduduk sekitar," kata Ketua Posko Hanura, Edi Mawardi kepada INILAH.COM, di Kampung Poncol, Ciputat, Tangerang, Jumat (27/3).

Kader Partai Hanura berencana akan membantu memperbaiki rumah penduduk yang rusak.

"Kami akan bertahan di sini hingga diperlukan masyarakat. Kami belum bergerak jauh karena masih mendata jumlah warga dan kerusakannya," jelas Edi.

Suasana disekitar tanggul ramai dipenuhi masyarakat dari luar kampung Poncol. Mereka terus berdatangan sehingga memadati jalan raya yang tak terlalu besar. Mereka ingin melihat dari dekat lokasi dam yang sudah tersiar sejak pagi di televisi.

Jika Hanura memanfaatkan poskamling, Partai Demokrat membangun tenda kecil berukuran 2x2 meter persegi di lapangan yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari tanggul.

"Kami hanya menyiapkan nasi bungkus untuk korban sebanyak 50-an bungkus. Ini kami siapkan hanya bersifat sementara dan darurat," ungkap Koordinator Posko PD Himmatul Aliyah.

Himmatul mengaku, dalam posko yang dibentuk ini baru akan menyiapkan beberapa rencana yang akan disesuaikan oleh kebutuhan warga. Seperti baju, obat-obatan dan tenda sementara.

"Sebenarnya kami hari ini mau kampanye, namun begitu mendengar ada bencana di Situ Gintung, saya langsung kemari membawa nasi bungkus. Makanya kami masih memakai atribut partai," akunya.

Tak mau kalah, Partai Gerindra pun mendirikan tenda di sebelah tenda milik PD. Jika posko Hanura dan Demokrat telah membagikan makanan dan minuman ala kadar, tenda Gerindra masih dipersiapkan.

"Kami baru mau membangun tenda di sini. Sebenarnya, posko kami sudah ada di STIE Ahmad Dahlan, namun disana khusus untuk pengobatan. Sedangkan, disini rencananya untuk menyalurkan makanan," ujar anggota posko Gerindra, Sani Pramana.

Partai Patriot juga tak mau kalah berbagi kepedulian dengan para korban. Mereka mendirikan posko di seberang STIE Ahmad Dahlan. Partai yang dipimpin oleh Yapto ini, hanya menggelar tenda kecil.

"Kami hanya ingin menyalurkan apa yang dikumpulkan teman-teman Patriot, kemudian langsung disalurkan ke posko STIE Ahmad Dahlan," jelas Ketua Posko Partai Patriot, Boy MS.

Boy menambahkan, kemungkinan besar Partai Patriot akan bertahan hingga bantuan dari pemerintah telah direalisasi. Boy menegaskan Partai Patriot siap membantu pemerintah dalam penanganan bencana alam dan perbaikan tanggul yang jebol tersebut. [fir/ana]

Golkar Berpeluang Jagokan JK dan Sutiyoso

2009-03-29T22:50:00.001+07:00

Golkar Berpeluang Jagokan JK dan Sutiyosohttp://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8365218676690983356&postID=7189488209836329935
Blogger: Menuju Pemilu 2009 - Edit Entri " Golkar Berpeluang Jagokan JK dan Sutiyoso "

tagsTag: pilpres, partai golkar, jusuf kalla, bang yos, sultan hb x profileProfil Partai Golongan Karya

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso mengatakan, adanya peluang bagi Golkar untuk menggalang kekuatan melalui koalisi alternatif dengan menjagokan Jusuf Kalla (JK) dengan tokoh nasional seperti Sutiyoso sebagai Wapres.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso (kiri) dan Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (kanan) dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Panas - Dingin Hubungan Golkar - Demokrat", di gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (13/2).

Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar kembali menawarkan koalisi alternatif dengan menjagokan Jusuf Kalla (JK) sekaligus menempatkan sejumlah tokoh nasional, termasuk Sutiyoso sebagai calon Wapres, untuk menghindari terjadinya pertarungan dua blok, yaitu Blok M (Megawati) dan Blok S (Susilo Bambang Yudhoyono).

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Priyo Budi Santoso dalam diskusi dialektika "Panas Dingin Hubungan Golkar-Demokrat" di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (13/2) mengungkapkan adanya peluang bagi Golkar untuk menggalang kekuatan melalui koalisi alternatif tersebut.

Jika koalisi alternatif itu terbentuk, Golkar akan mengambil inisiatif untuk memimpin koalisi ini. Selain memimpin koalisi, langkah Golkar juga akan mengambil beberapa tokoh nasional untuk dipasangkan dengan Jusuf Kalla.

Tokoh yang berpeluang dipasangakan sebagai Cawapres, antara lain Sutiyoso (Bang Yos), Hidayat Nurwahid dan Sultan HB X.

"Golkar siap memimpin koalisi alternatif, dengan mengambil tiga tokoh, misalnya Bang Yos, Hidayat Nurwahid dan Sultan HB X," katanya.

Menurut Priyo, skenarionya bisa saja JK-Bang Yos, JK-Hidayat Nurwahid atau JK-Sultan HB X. Kalau ternyata koalisi alternatif kalah pada putaran pertama. koalisi ini bisa menjadi penentu kemenangan pada putaran kedua.

"Dengan koalisi Golkar bersama partai tengah, bisa sebagai penentu kemenangan pada putaran kedua. Tapi ini masih sebatas sebagai ijtihad politik Golkar," kata kata Priyo.

Saat ini tokoh internal Golkar dari luar Jawa yang masih diunggulkan adalah Jusuf Kalla. "JK Memang tokoh unggulan. Tapi saya sendiri tak bisa menjamin JK juga akan terpilih dalam Rapimnas mendatang karena ada calon unggulan lainnya. Misalnya Sultan HB X. Karena itu untuk mengimbangi, Jusuf Kalla membutuhkan pasangan cawapres dari kalangan militer, seperti Bang Yos," katanya.

Namun demikian, Priyo menambahkan, Golkar akan mengumumkan Capres setelah Pemilu legislatif. Karena itu, tak benar tidak ada konvensi di internal Golkar. "Lho, kan ada Rapimnas yang menjaring capres-capres dari DPD-DPD. Seluruh delegasi itulah yang akan menentukan," katanya.(*)

COPYRIGHT © ANTARA

Masalah BLT Jadi Bahan Polemik

2009-03-29T22:45:00.001+07:00

Minggu, 29 Maret 2009 | 03:23 WIB

Jakarta, kompas - Masalah tragedi Situ Gintung, daftar pemilih tetap, dan bantuan langsung tunai menjadi bahan yang dilontarkan oleh para pemimpin partai politik yang berkampanye di depan massa di tempat terbuka di sejumlah daerah di Indonesia, Sabtu (28/3).

Masalah bantuan langsung tunai (BLT) kemarin menjadi bahan polemik seru antara Ketua Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berkampanye di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, pada siang hari dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto di Lapangan KONI Sario Manado, Sulawesi Utara.

Prabowo mengkritik kebijakan pemberian BLT oleh pemerintah saat ini sebagai sekadar praktik bagi-bagi hadiah atau oleh-oleh yang sama sekali tidak diperlukan, apalagi menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

”Rakyat tidak perlu diberi hadiah seperti itu. Saya minta masyarakat jangan mudah tergoda,” ujar Prabowo.

Sementara Yudhoyono menyerukan agar para pemimpin partai politik tidak mengeluarkan pernyataan soal BLT yang membingungkan rakyat. ”Sayang sekali mereka tidak tahu dan akhirnya pernyataannya membingungkan rakyat,” ujarnya di depan massa. Ia didampingi Ny Ani Yudhoyono dan putranya, Edhi Baskoro.

Dalam kampanye ini Yudhoyono membawa para artis seperti Andra & The Backbone dan band The Changcuters. Selama kampanye itu pun puluhan wanita dan anak-anak lemas, bahkan ada beberapa yang pingsan.

Sementara Prabowo didampingi adiknya, Hashim Djojohadikusumo, serta sejumlah artis dangdut dan band Padi.

Kemarin Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali di Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, menyerukan daftar pemilih tetap (DPT) perlu dibersihkan. ”Kasus DPT Jawa Timur adalah pelajaran. Saya menyesalkan kasus itu belum diproses secara hukum dan belum dibuktikan di pengadilan. Akibatnya muncul lontaran-lontaran pernyataan yang meragukan DPT,” ujar Suryadharma.

Di Medan, Yudhoyono menegaskan, perkembangan isu DPT menjadi semakin aneh dan tidak sehat karena DPT kemudian diarahkan pada kecurigaan adanya kecurangan dari pemerintah atau lebih khusus lagi dirinya sebagai presiden.

Kemarin Yudhoyono juga menjelaskan dalam kampanye bahwa ia tidak meninggalkan tugasnya sebagai presiden. ”Contohnya, ketika bencana Situ Gintung terjadi, saya langsung break dari cuti kampanye dan menuju ke lokasi bencana,” kata Yudhoyono.

Dalam kampanyenya di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla memimpin massa mengheningkan cipta bagi korban bencana Situ Gintung, yang terjadi Jumat lalu di Ciputat, Tangerang Selatan.

Kampanye ini juga menggunakan panggung untuk pertunjukan band Dewa, grup vokal Dewi-dewi, dan 10.000 permainan angklung. Hadir dalam kampanye ini mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Dalam kampanye di lapangan parkir Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, kemarin, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto, antara lain, mengatakan harus ada yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam seperti di Situ Gintung.

Kemarin pimpinan partai yang berkampanye antara lain Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PKP Indonesia Meutia Hatta di Magelang, Dewan Penasihat Partai Golkar Aburizal Bakrie di Pontianak, anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Semarang, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Sutrisno Bachir di Yogyakarta. (LUK/GAL/MAM/DWA/WAD/ RWN/WER/HAR/ILO/EGI/ HAM/REK/WHY)

sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/29/03234695/masalah.blt.jadi.bahan.polemik

BAWASLU AKAN PLENO 93 PELANGGARAN PEMILU

2009-03-25T23:30:00.002+07:00

BAWASLU AKAN PLENO 93 PELANGGARAN PEMILU
sumber : http://www.depkominfo.go.id/2009/03/24/bawaslu-akan-pleno-93-pelanggaran-pemilu/
March 24, 2009, 11:44 pm

Jakarta 24/3/2009 (Kominfo Newsroom) - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sampai saat ini sudah mengantongi 93 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu dalam kampanye terbuka yang sudah berjalan delapan hari

“Dari 93 laporan, 30 di antaranya diduga melakukan tindakan pidana pemilu. Namun Bawaslu masih melakukan rapat pleno untuk memastikan adanya pelanggaran,” kata anggota Bawaslu, Wirdianingsi di kantor Bawaslu Jakarta, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan dari laporan dugaan pelanggaran itu meliputi pelibatan anak-anak dan pengunaan fasilitas negara atau mobil dinas dalam melakukan kegiatan kampanye.

Menurutnya Bawaslu sudah memerintahkan Panwaslu provinsi untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu di wilayah masing-masing.

Laporan dari Panwaslu dan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pemilu akan direkap untuk ditindaklanjuti melalui rapat pleno seluruh anggota Bawaslu.

Dia menambahkan, untuk kasus Agung Laksono, karena yang melaporkan LSM Sigma Indonesia, dalam satu dua hari ini akan mengundang Sigma untuk menjelaskan pengaduan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPR itu.

“Kami akan meminta penjelasan dari pihak Sigma untuk memberikan keterangan seputar pernyataan Agung Laksono,” kata Widia.

Sementara itu, Selasa (24/3) Bawaslu melakukan pemanggilan Caleg Agung Laksono, Partai Demokrat dan PKB yang berdasarkan laporan pengawas dan masyarakat diduga melakukan pelanggaran dalam kegiatan kampanye mereka. (T.Yr/ysoel)

Forum komentar ditutup
PUSAT DATA DEPKOMINFO - DEPART

PERPU No. 1 Tahun 2009

2009-03-17T15:43:00.003+07:00

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mempunyai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional dapat
mengakibatkan sebagian pemilih tidak dapat menggunakan hak memilihnya;
c. bahwa untuk memberikan kepastian tidak terjadinya kehilangan suara pemilih, perlu pengaturan pemberian tanda lebih dari satu kali pada surat suara dinyatakan sebagai
suara yang sah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mengatasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan permasalahan
dalam penyelenggaraan pemilihan umum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47
(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
(3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.
(4) Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi belum tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional, KPU melakukan perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional sebanyak 1 (satu) kali.

2. Ketentuan Pasal 176 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176
(1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(1a) Dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda lebih dari satu kali pada kolom nama partai dan/atau kolom nomor calon dan/atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang sama dan dalam partai politik yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara.

(2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. pemberian tanda satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD.

(2a) Dalam hal KPPS pada saat melakukan penghitungan suara menemukan pemberian tanda satu kali atau lebih pada nomor urut dan/atau kolom foto dan/atau nama calon anggota DPD yang sama, suara tersebut dinyatakan sah dan dihitung satu suara.

(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 41
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengatasi permasalahan penyelenggaraan pemilu terkait
dengan ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional
dan pemberian tanda lebih dari satu kali yang belum diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, diperlukan adanya pengaturan mengenai masalah tersebut
agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan yang
sangat mendesak dan untuk mengatasi terjadinya kegentingan yang
memaksa akibat kekosongan hukum, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4986

Contoh surat Suara

2009-03-17T15:17:00.001+07:00

BDV-619247-BDV

2009-03-01T12:40:00.002+07:00

BDV-619247-BDV

MK Putuskan Penetapan Caleg dengan Suara Terbanyak

2008-12-23T19:37:00.004+07:00

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

"Menimbang bahwa dalil pemohon beralasan sepanjang mengenai pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 10/2008 maka permohonan pemohon dikabulkan," ujar ketua majelis hakim (MK) Mahfud MD dalam membacakan putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2008).

Menurut Mahfud, pelaksanaan putusan MK tidak akan menimbulkan hambatan yang pelik karena pihak terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyatakan siap melaksanakan putusan MK.

"Jika memang harus menetapkan anggota legislatif bedasarkan suara terbanyak," katanya.

Mahfud menambahkan, walau tanpa revisi undang-undang maupun pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"KPU beserta jajarannya dapat menetapkan calon terpilih berdasarkan putusan MK dalam perkara ini," tuturnya.

Dalam permohonannya, Muhammad Sholeh, meminta pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Namun MK hanya mengabulkan permohonan pemohon pasal 214 huruf a, b, c, d, e sedangkan pasal 55 ditolak oleh MK. Uji Materi ini diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima Satria.
(did/gah)

sumber http://www.detiknews.com/read/2008/12/23/182833/1058577/10/mk-putuskan-penetapan-caleg-dengan-suara-terbanyak

-------------------

Strategi meraih 30 % suara DPR (2)

2008-08-18T14:42:00.003+07:00

Meski pemungutan suara pemilihan anggota legislatif pada bulan april 2009, suasana panas sudah terasa sejak awal tahun 2008. Panasnya suhu politik belum terasa oleh masyarakat luas. Tapi, bisa dipastikan suhu politik di internal partai hampir mencapai 100 derajat. Lobi politik akan terus menghangat di internal partai untuk mendapatkan nomor jadi dan daerah pemilihan.

Kondisi internal partai dapat dikelompokkan menjadi 4 :
1. Partai lama yang mempunyai dukungan massa kuat yang menggunakan model nomor urut seperti ketentuan UU
2. Partai lama yang mempunyai dukungan massa kuat yang menggunakan model suara terbanyak seprti PAN, Golkar.
3. Partai baru

Partai baru dipastikan akan menggunakan model nomor urut dimana jika tidak ada calon anggota legislatif yang memenuhi bpp maka nomor urut terkecil (1, 2, 3) yang akan terpilih. pilihan model demikian akan lebih aman untuk konsolidasi dan menghindari perpecahan. Partai Baru akan mengusung kader-kader utamanya menjadi pilihan.

sebagai partai baru konflik internal masih relatif kecil. semangat kebersamaan menjadi pilihan utama dan pertama. kekecewaan pasti ada.
Kondisi internal partai baru akan memanfaatkan kelemahan dan konflik yang timbul dalam tubuh partai lama

Hal berbeda dirasa pada parta besar yang sudah ada. geseskan antar calon akan terus berjalan hingga november 2008.

proses yang terjadi di internal partai mempunyai pengaruh besar dalam pemilu 2009.

pemenangnya adalah calon yang mempunyai strategi matang. bukan lagi partai. Partai akan mendukung keberadaan calon.

Calon legislator harus menyusun strategi yang matang untuk meraih 30 % suara. 30 % bukan angka yang tinggi jika dilakukan dengan strategi khusus.

Issu Putra daerah bukan modal utama. kekuatan dukungan adalah faktor penentu.

Strategi yang harus di miliki oleh calon anggota DPR adalah sebagai berikut:

1.
2,

Untuk konsultasi strategi pemenangan hubungi : pemilu.indonesia@yahoo.com

-------------------

Dicari Legislator Berkarakter

2008-08-18T13:13:00.000+07:00

Oleh Bachtiar Aly

Masa kampanye pun telah dua minggu berlalu. Sebagian masyarakat keheranan karena ternyata kampanye tidak “semeriah” dulu. Mereka tahunya kampanye adalah ajang dangdutan dan hura-hura.

Sebagian lain acuh tak acuh dengan yang disampaikan. Sementara para pengamat sibuk berteriak tentang kekecewaannya atas ketidakmampuan partai politik (parpol) mengemas kampanye yang cerdas. Format kampanye berdasarkan UU No 10 Tahun 2008 sudah cukup menjelaskan bahwa kampanye Pemilu 2009 lebih memberi aksentuasi pada kampanye yang bersifat dialogis dengan khalayak yang terbatas, tapi dapat dilakukan berkali-kali.

Hadirnya 34 parpol lama dan baru telah menyemarakkan arena demokrasi kita. Harapan mempertunjukkan pertarungan yang sportif pun dibebankan di pundak mereka.Masyarakat tidak ingin parpol sikut-sikutan, apalagi membantai lawan politiknya dengan kampanye negatif.

Bagi pers yang meliput tentu harus jeli dan cerdik sehingga peliputannya jangan sampai menjadi alat politik kelompok tertentu yang dengan tangan pers melakukan pembunuhan karakter (character assassination). Di pihak lain pers tak dapat disalahkan apabila ia memberitakan ke publik tentang cela seorang tokoh yang tidak memiliki karakter terpuji.

Ajang Para Caleg

Kampanye pun bukan hanya gawean parpol. Calon anggota legislatif (caleg) mulai sibuk kasak-kusuk agar sukses dicoret (dulu dicoblos).Mereka menawarkan dirinya kepada masyarakat sebagai pemimpin yang dapat membawa suara mereka ke Senayan. Para caleg ini harus sadar benar bahwa seorang anggota legislatif–– posisi yang mereka impikan––adalah pemimpin.

Dia diharapkan memiliki integritas dan kompetensi. Dia adalah sosok yang patut menjadi teladan. Memiliki moral terpuji, sangat peka terhadap aspirasi rakyat, dan sepak terjangnya tidak grusa-grusu, tapi bersandarkan pada etika. Hari-hari ini petinggi parpol kita disibukkan dengan penentuan caleg.

Tiap parpol punya kriteria dan standar dalam memilih calon.Faktor loyalitas, kesetiaan, disiplin, tidak tercela, dan segudang prasyarat lain diberlakukan tidak lain untuk dapat menggaet calon yang paling ideal dan realistik. Menjadi calon legislatif periode ini tak mudah.

Begitu seseorang terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan dikejar media dan diprotes masyarakat serta diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beban moralnya sungguh berat dan yang menderita adalah keluarga. Bahwa di negeri kita menghormati asas praduga tidak bersalah elok-elok saja.

Namun kalau sempat terlansir sang tokoh kecipratan dana siluman, wah repot juga menepisnya. Namun ini menjadi sarana pengingat juga bagi para caleg agar tak menyelewengkan kekuasaannya. Lagipula mereka tak perlu takut karena pers harus selalu menghormati asas praduga tidak bersalah.

Pers selalu didorong untuk tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat Kalau caleg kita sosok yang bersih, berintegritas, dan berkarakter, silakan melenggang terus dengan aman menghadang deburan ombak, berkeringat diterpa mentari, dan bersyahdu dengan sentuhan rembulan.

Anda sosok terpilih, jadilah pribadi yang memegang amanah. Berkarakter kata kuncinya. Bung Hattta sempat berujar,“ Seorang politikus itu harus punya karakter. Kalau tidak punya karakter berarti tidak punya pendirian.” (Pribadi Manusia Hatta,Seri Orang Besar Jiwa Besar,2002).

Bagi parpol baru tentu memerlukan kecermatan dalam menentukan figur caleg.Mengapa? Karena mitra atau pesaingnya parpol yang telah berjibaku pada pemilu sebelumnya tentu lebih berpengalaman dan relatif memiliki stok sumber daya manusia (SDM) yang telah punya jam terbang.

Namun, jangan risau, caleg parpol baru tentu mulai dengan spirit baru, visi, dan konsep baru. Masih segar bugar, belum terkontaminasi oleh angin puting beliung, bak kita menikmati roti fresh from the oven. Masalahnya harus memiliki kepercayaan diri untuk nantinya bertatap muka dengan calon khalayak pemilih pada acara kampanye yang bersifat dialogis.

Anda perlu menguasai materi diskusi dengan baik. Jangan anggap enteng. Masyarakat kita banyak yang sudah pandai dan kritis. Kita pun boleh bersyukur bahwa ini juga bagian dari keberhasilan pembangunan kita. Warga memiliki akses untuk menikmati berbagai fasilitas dan informasi.

Mungkin untuk mengantisipasi bola liar boleh pula caleg kita didampingi oleh staf ahli.Kalau kesulitan dana jangan pula berkecil hati, tawarkan saja kepada para ahli secara sukarela agar mereka ikut meramaikan kampanye dialogis. Percayalah, masih banyak orang Indonesia yang idealis. Jauh dari sikap matre, rakus materi. Para ahli ini akan membantu Anda. Namun Anda pun harus bekerja keras, jangan tak bergairah, berleha-leha belaka.

Persaingan yang Elegan

Dalam berbagai dialog dan diskusi perlu dibuat aturan main yang elegan. Jangan pula forum tersebut tempat sumpah serapah, carut-marut, dan tuding-menuding. Forum kampanye tentu akan mengupas tuntas permasalahan yang dibincangkan. Di sana akan terlihat apakah caleg ini sanggup berargumentasi dengan logis jauh dari sikap emosional. Jangan terpancing untuk marah-marah.

Caleg harus berjiwa besar dan sanggup menjadi pendengar yang baik. Kiatnya adalah teguh dalam pendirian,lincah dalam pendekatan. Perlu diingat, kritik jurnalis kawakan Mochtar Lubis yang sempat heboh dan menjadi polemik setelah berceramah di Taman Ismail Marzuki (6/4/77) dengan tajuk “Manusia Indonesia”.

Dia menengarai,”Manusia Indonesia punya watak yang lemah. Karakter kurang kuat.Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa dan demi untuk ‘survive’, bersedia mengubah pendiriannya.”

Amatan ini tentu berguna bagi caleg kita dari parpol mana pun.Jangan mudah tergiur dengan godaan dunia.Jaga reputasi Anda, jangan kecewakan pemilih dan konstituen Anda. Bukankah kita juga dibekali nasihat nenek moyang: sekali lancung ke ujian,seumur hidup orang tak percaya? Begitu pun nobody is perfect. Harus terus belajar dan jangan mengulang kesalahan.

Pemilu kali ini kita harapkan akan berjalan aman dan damai, jauh dari kecurangan dan kekerasan. Syukurlah kita tidak menjadi seperti negara Taiwan yang menurut Prof Liao Da Chi dari Universitas Sun Yat-sen menghalalkan segala cara yang tidak demokratis untuk menjatuhkan seorang pemimpin atau seperti di Thailand yang menggunakan intervensi militer (Newsweek,14/7/08).

Masyarakat kita sudah sangat letih menyaksikan bentrok fisik yang menjadi perbuatan sia-sia.Kampanye dialogis yang terbatas salah satu cara mengantisipasi keributan itu. Pengerahan massa memang dibatasi. Masyarakat kita dengan format kampanye dialogis akan semakin lebih dewasa.

Mereka diajak untuk berdiskusi dengan berargumentasi sembari saling menghormati. Karena sesungguhnya ujung dari perjalanan kampanye ini kita akan sampai pada pilihan wakil-wakil rakyat yang mumpuni dan selalu setia dengan janjinya memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bolehlah kita becermin pada ungkapan penyair Kahlil Gibran tentang manusia kemarin dan manusia hari esok.”Apakah kamu adalah seorang politisi yang berkata pada dirinya sendiri: aku akan menggunakan negaraku untuk keuntungan diriku sendiri? Jika demikian, kamu hanyalah sebuah duri yang hidup dalam daging orang lain.

Atau kamu adalah seorang patriot yang setia, yang membisiki telinga jiwanya sendiri: aku mencintai negaraku dan melayaninya. Aku mencoba menjadi seorang pelayan yang baik. Jika demikian, kamu adalah sebuah oasis di padang gersang yang siap melepaskan dahaga bagi para musafir.” Kalau demikian halnya, akankah kita menemukan calon legislatif berkarakter seperti itu? Semoga.

Prof. Bachtiar Aly, Pakar Komunikasi Politik. (Koran Sindo)

Strategi meraih 30 % suara DPR (1)

2008-08-17T11:43:00.005+07:00

Partai Matahari Bangsa Rekomendasikan 13 Nama Capres

2008-07-28T19:25:00.001+07:00

Sumber : MI
Minggu, 27 Juli 2008 14:39 WIB

JAKARTA--MI: Partai Matahari Bangsa (PMB) merekomendasikan 13 tokoh nasional yang dianggap layak untuk dicalonkan sebagai presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009. Rekomendasi nama 13 tokoh yang berpeluang masuk bursa kepemimpinan nasional tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PMB di Jakarta, Minggu (27/7).

Ke-13 tokoh tersebut adalah
1. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin,
2. Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni,
3. mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah M Amien Rais,
4. Mensesneg Hatta Radjasa,
5. mantan Menteri Agama Malik Fajar,
6. Ketua PP Aisyiah Chamamah Suratmo.
7. mantan Ketua DPR Akbar Tandjung,
8. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X,
9. tokoh muda Muhammadiyah Jefrie Geovanie,
10. Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas,
11. Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie,
12 mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Hajriyanto Y Tohari, dan
13. Kapolri Sutanto.

Usai menutup Rapimnas, Ketua Umum PMB Imam Addaruqutni mengatakan pihaknya akan terus mengamati dan memonitor perkembangan ke-13 tokoh tersebut di masyarakat. "Nama-nama tersebut nantinya diharapkan akan mengerucut menjadi satu nama menjelang Pilpres 2009," katanya yang didampingi Sekjen Ahmad Rofiq dan jajaran pengurus PMB lainnya.

Imam menambahkan masih ada waktu sekitar setahun untuk memproses ke-13 nama tersebut hingga mengerucut menjadi satu nama. "Kita punya formulanya, kemungkianan konvensi atau pemilu raya di kalangan intern PMB juga bisa. Peluang lewat konvensi sekitar 80%-90%. Tetapi yang jelas, kita akan jalin komunikasi intensif dengan 13 tokoh itu," katanya.

Mengenai tidak masuknya nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla di antara 13 nama itu, Imam mengatakan, para peserta Rapimnas menginginkan pemimpin nasional alternatif yang mampu membawa perubahan. Menurut dia, PMB ingin agar masyarakat tidak terjebak pada polarisasi terhadap satu figur, sehingga masyarakat perlu dihadapkan pada pilihan alternatif.

"Sri Sultan memiliki hubungan historis dengan Muhammadiyah, karena pendiri Muahammadiyah yakni KH Ahmad Dahlan pernah menjadi rujukan Kraton, sedangkan Kapolri Jenderal Pol Sutanto dianggap memegang peranan penting dalam masalah keamanan," jelas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini.

Ketika ditanya masuknya nama Amien Rais, Imam mengatakan, Amien termasuk tokoh populer dan tokoh reformasi, sehingga meski berbeda pendapat tetapi PMB tidak bermusuhan dan menganggap sebagai tokoh nasional yang masih 'gemerlap'. "Apalagi di partainya yang lama (PAN), beliau tidak lagi disebut-sebut sebagai capres."

Rapimnas PMB itu juga menargetkan mendapatkan sebanyak 1.700.000 kader dan berupaya memperoleh suara sebesar 7 persen pada Pemilu 2009. "Kita akan berusaha melewati perolehan suara maupun kursi di DPR RI sebesar tujuh persen. Kalau bisa dapat 10% kursi di DPR alhamdulillah, tetapi target kita adalah lolos ketentuan electoral threshold dan parliamentary threshold," kata Imam.

Rapimnas PMB yang berlangsung 25-27 Juli itu merupakan yang pertama kali sejak partai itu ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum. (Ant/X-11)

AMPI Usulkan Empat Nama Capres 2009

2008-07-28T19:16:00.000+07:00

Sumber: media Indonesia
Minggu, 27 Juli 2008 16:58 WIB

JAKARTA--MI: Rapat Pimpinan Paripurna III Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) merekomendasikan empat nama kader terbaik Partai Golkar untuk dipertimbangkan sebagai calon pemimpin bangsa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

"Empat nama tersebut, HM Jusuf Kalla, HR Agung Laksono, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X," kata Ketua Panitian Rapim Paripurna III AMPI Bambang
Soesatyo di Jakarta, Minggu (27/7).

Menurut Bambang, Rapim Paripurna tersebut diikuti 300 peserta dan delegasi Dewan Pimpinan Daerah AMPI seluruh Indonesia. Selain merekomendasikan empat nama tersebut AMPI juga menegaskan akan menjaga keutuhan duet SBY-JK hingga massa akhir jabatan.

Sementara itu, dalam rekomendasi lainnya, AMPI menyatakan mendukung sistem pencalonan legistatif internal partai berdasarkan suara terbanyak. "Rekomendasi lainnya AMPI, mendukung rencana Partai Golkar untuk menempatkan 60% wajah baru di legislatif di semua tingkatan dari generasi muda," katanya.

Selain itu, AMPI juga bertekad memenangkan hati rakyat untuk pemenangan pemilu 2009 dengan membangun posko-posko simpatik di setiap desa sebagai bentuk kerja nyata membantu rakyat dengan kegiatan sosial, kesehatan dan pendidikan gratis. (Ant/OL-01)