KRISIS EKONOMI GLOBAL

Diguncang Krisis Global, Ekonomi Asia Dinamis

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Tue, 26 May 2009 14:40:00 +0000

Selasa, 18 November 2008 | 20:44 WIB

SEOUL, SELASA - Asia akan terkena dampak krisis global dengan ditandai oleh lesunya permintaan ekspor. Namun, Asia tetap menjadi wilayah yang sangat dinamis di dunia dari segi ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi akan turun tetapi Asia akan tetap mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia," kata Jong-Hwa Lee, kepala kantor urusan integrasi ekonomi regional Bank Pembangunan Asia (ADB). Lee tak menyebutkan perkiraan pertumbuhan ekonomi setiap negara pada tahun 2009.

Lee menjelaskan Asia kecuali Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 9 persen tahun lalu. Menurut Lee, terdapat ekspekstasi pertumbuhan ekonomi di Asia sebesar 7,5 persen pada tahun ini.

"Setiap orang sekarang memahami permintaan ekspor akan turun secara berkesinambungan tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga di China dan India," jelas Lee. "Pertanyaannya adalah bagaimana memperkuat permintaan produksi dalam negeri dan inilah yang disebut tantangan sebenarnya."

Lee menjelaskan pemerintah negara-negara Asia dapat mengambil beberapa langkah seperti pemotongan tingkat suku bunga dan pajak serta peningkatan cadangan devisa dan anggaran pemerintah. "Upaya itu dapat meningkatkan permintaan produk dalam negeri serta kemungkinan menghindari dampak substansial dari kelesuan ekonomi global."

China, Jepang serta Korea Selatan telah mengumumkan serangkaian langkah stimulus ekonomi. Beijing sendiri telah mengumumkan paket stimulus senilai 586 miliar dollar AS.

Krisis Keuangan Global Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalis

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Tue, 26 May 2009 14:38:00 +0000

Rabu, 15 Oktober 2008 | 21:20 WIB

JAKARTA, RABU - Calon Presiden Sutiyoso menilai terjadi krisis keuangan global saat ini merupakan bukti gagalnya sistem ekonomi kapitalis. Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi kapitalis, harus mewaspadai dampak dari krisis global ini. Sutiyoso yakin, bila krisis ini berkepanjangan, pasti membawa dampak negatif bagi perekonomian rakyat Indonesia.

"Fundamental ekonomi Indonesia sangat rapuh. Hal ini bisa terjadi karena beberapa penyebab. Pertama, bentuknya bagaikan piramida sosial. Di puncaknya sekelompok kecil pengusaha besar, pengusaha asing dan BUMN yang menguasai sekitar 90% ekonomi nasional. Sedangkan pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi (ekonomi kerakyatan) yang jumlahnya sangat banyak, hanya menguasai sangat kecil ekonomi nasional. Kedua, pembangunan makro ekonomi kita tidak memberikan dampak positif terhadap pembangunan mikro ekonomi," ujar Sutiyoso menanggapi terjadinya gejolak keuangan saat ini.

Menurut Sutiyoso, seharusnya ekonomi Indonesia, berazaskan keadilan yang berbentuk belah ketupat. "Di tengah yang besar yaitu pengusaha menengah yang banyak dan kuat. Sekarang ini, ekonomi kita hanya ditopang oleh sekelompok kecil pengusaha besar, pengusaha asing, dan BUMN. Padahal, pengusaha asing tidak bisa diharapkan untuk menopang ekonomi Indonesia, karena investasi mereka pada umumnya bersifat padat modal, padat teknologi, dan jangka pendek. Investasinya kurang menyerap tenaga kerja dan setiap saat mereka bisa membawa ke luar dananya, sebab kita menganut sistem devisa bebas," ujar Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso.

Kalau krisis keuangan global berlanjut, kata Bang Yos, maka pengusaha besar dan BUMN tidak bisa bertahan, apalagi kalau ditinggal pergi para investor asing. Mereka pasti kolaps, dan akan menimbulkan efek domino kepada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, karena mereka menarik modalnya dan tidak bisa membayar pajak.

Akibatnya, lanjut Bang Yos, pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan, disebabkan oleh kecilnya penerimaan negara. Maka akan terjadi penurunan investasi dan kelesuan ekonomi, PHK, kemiskinan dan pengangguran akan bertambah banyak. Dengan demikian, akan menganggu seluruh sendi perekonomian, termasuk perekonomian rakyat Indonesia.

"Krisis ekonomi global saat ini juga pasti memukul UKM dan ekonomi kerakyatan. Hal ini Mengingat sebagian produk masyarakat mensuplai industri besar dan sebagian lagi produknya dijual di pasar internasional, akan mengalami pukulan karena krisis tersebut melemahkan daya beli masyarakat dunia (Amerika Serikat, Eropa dan negara industri lainnya)," jelasnya.

Selain itu, para petani tidak bisa mendapatkan manfaat dari krisis ekonomi seperti yang terjadi ditahun 1997/1998, sebab hasil pertanian mereka tidak bisa dibeli oleh masyarakat Barat, kalaupun mereka membeli tidak bisa mahal sebab daya beli mereka merosot akibat dilanda krisis ekonomi tersebut.

Dampak Krisis Global, Bunuh Diri Marak di Korsel

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Tue, 26 May 2009 14:36:00 +0000

Selasa, 28 Oktober 2008 | 13:21 WIB

SEOUL, SELASA — Situasi ekonomi yang suram dituding sebagai penyebab meningkatnya gelombang bunuh diri di Korea Selatan, situasi yang mengulang dampak krisis finansial Asia pada 1997-1998 di negara itu.

Para pakar kesehatan di Negeri Ginseng itu menyatakan, sakit mental juga telah merebak di tengah terjungkalnya pasar saham belakangan ini. Kantor berita Yonhap melaporkan, seorang pria berusia 47 tahun di Gwangju, barat daya Korsel, melakukan bunuh diri pada pekan lalu setelah menderita kerugian besar dalam investasinya di pasar saham.

Ia ditemukan tergantung di kamar mandi apartemennya pada Jumat lalu, kata Yonhap mengutip laporan polisi setempat. Pria itu menanam modal di pasar saham dengan nilai 370 juta won atau sekitar Rp 3 miliar, dua tahun lalu. Namun, pria itu mengalami kerugian dua pertiganya dari modalnya akibat jatuhnya pasar saham.

"Mereka yang mengalami depresi cenderung menyalahkan diri sendiri bila segala hal menjadi kacau. Mereka menyiksa diri akibat kehancuran pasar saham sekalipun krisis itu merupakan krisis global," kata pakar.

Bertindak atas petunjuk keluarganya, polisi menemukan pria itu menulis surat pemberitahuan bunuh diri di mobilnya yang diparkir di tempat sepi, dengan seutas kabel melingkar di lehernya. Istrinya dapat diselamatkan setelah minum pil tidur di rumahnya.

Pada 9 Oktober, Korea Times melaporkan seorang karyawan perusahaan jasa keamanan berusia 32 tahun ditemukan gantung diri di sebuah penginapan di Seoul. Pria itu juga diduga bunuh diri terkait tumbangnya pasar saham.

"Suami saya terus berkata dirinya bersalah di depan keluarga dan ingin mati saja," kata istrinya kepada polisi.

Pada hari yang sama, polisi berhasil menggagalkan upaya bunuh diri sepasang suami-istri berusia 60 tahunan, tulis surat kabar itu. Mereka meminjam 100 juta won dari sebuah perusahaan sekuritas pada Oktober lalu dan menanamkannya semua di pasar modal dan modal mereka amblas seketika.

"Sekitar 20 persen pasien saya mengeluhkan kepedihan yang mendalam akibat kejatuhan pasar saham. Itulah alasannya mengapa mereka mengalami depresi," kata Ha Jee-Hyun, seorang psikiater di RS Universitas Konkuk.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pekan lalu bahwa krisis ekonomi global kemungkinan akan menyebabkan naiknya angka bunuh diri dan sakit jiwa, dengan banyak orang sedang berjuang mengatasi kerugian akibat disitanya rumah mereka atau lenyapnya penghasilan mereka.

Krisis Global adalah Kesempatan Emas

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Tue, 26 May 2009 14:35:00 +0000

Senin, 12 Januari 2009 | 15:13 WIB

KUALA LUMPUR, SENIN — Krisis perekonomian global yang melanda dunia adalah kesempatan emas bagi sektor perbankan syariah untuk menunjukkan diri sebagai alternatif dari kapitalisme. "Waktunya untuk membuktikan kepada dunia," kata Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Senin (12/1), saat berbicara dalam konferensi perbankan syariah di Kuala Lumpur.

Perbankan syariah yang mengalami booming 1 triliun dollar AS melarang tindakan spekulasi dalam bisnisnya. Terbukti, dengan cara ini perbankan syariah relatif tanpa cidera saat berhadapan dengan kredit macet.

Di samping itu, transaksi dalam perbankan syariah harus didasari oleh jaminan aset nyata. Sistem perbankan syariah juga melarang investasi yang terkait dengan perjudian, alkohol, dan pornografi.

Krisis Global Berdampak pada Kesehatan

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Tue, 26 May 2009 14:33:00 +0000

Sabtu, 15 November 2008 | 05:34 WIB

JAKARTA, SABTU - Situasi krisis ekonomi global akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat secara nasional, regional maupun global. Ini terutama menyangkut masalah dana sehingga perlu ditangani secara serius.

”Tugas kita adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa masalah kesehatan harus diperhatikan dan menjadi prioritas,” kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie pada diskusi ”Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Kesehatan Masyarakat” di kantor Menko Kesra di Jakarta, Jumat (14/11).

Pada diskusi yang diselenggarakan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional Ke-44, 12 November 2008 ini, terungkap bahwa krisis ekonomi global akan berdampak ke berbagai sektor, termasuk perubahan gaya hidup karena akan terjadi rasionalisasi tenaga kerja, biaya produksi, kenaikan gaji karyawan, bonus yang ditunda, dan ekspor pun melamban.

Staf pengajar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prastuti Soewondo mengatakan, 70-80 persen penghasilan keluarga digunakan untuk makan. Maka jika daya beli masyarakat menurun, tentu akan muncul ancaman rawan gizi karena masyarakat akan cenderung membeli makanan yang kurang esensi gizinya. Tingkat kematian pun akan naik, termasuk penderita gangguan jiwa karena stres pun meningkat. (LOK)

Krisis Global, Awas Gangguan Jiwa!

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Tue, 26 May 2009 14:32:00 +0000

Sabtu, 11 Oktober 2008 | 09:47 WIB

KRISIS keuangan global tampaknya akan meningkatkan gangguan kesehatan mental dan bahkan bunuh diri, sementara orang berjuang menghadapi kemiskinan dan pengangguran, demikian peringatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ratusan juta orang di seluruh dunia sudah terkena pengaruh gangguan mental seperti depresi dan gangguan dua kutub dan kemerosotan pasar saat ini dapat menambah parah rasa kecewa di kalangan orang yang rentan terhadap penyakit semacam itu.

WHO juga menyebutkan, dampaknya dapat terlihat pada orang-orang yang tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan akses perawatan yang terbatas.
"Kita tak perlu terkejut atau memandang rendah guncangan itu dan konsekuensi yang mungkin muncul akibat krisis keuangan saat ini. Sebagaimana kita saksikan jurang pemisah menganga lebar dalam perawatan orang yang sangat membutuhkan," kata Direktur Jenderal WHO Margaret Chan pada pertemuan para ahli kesehatan mental.

Kemiskinan dan tekanan yang berkaitan dengannya termasuk kekerasan, pengucilan sosial, dan "ketidakamanan terus-menerus" berkaitan dengan kemunculan gangguan mental, katanya. "Tak perlu terkejut bahwa kita terus menyaksikan gangguan, bunuh diri, dan tekanan lebih jauh," kata Chan.

Chan mencela "betapa besar kurangnya perawatan" bagi sebagian pasien kesehatan mental, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah, tempat tinggal dua dari empat penderita. Pemerintah harus menjadikan kesehatan mental sebagai bagian penting dari perawatan kesehatan primer, katanya.

Benedetto Saraceno, Direktur Departemen Penyelewengan Bahan Kimia dan Kesehatan Mental WHO, mengatakan gangguan kesehatan mental mempengaruhi satu dari empat orang pada satu titik kehidupan mereka.

Gangguan syaraf dan mental seringkali bersifat kronis dan melumpuhkan, katanya. Hampir satu juta orang melakukan bunuh diri di seluruh dunia setiap tahun, banyak di antara mereka pemuda dewasa.

Ketika ditanya mengenai krisis keuangan, Saraceno mengatakan, "Kemiskinan dapat menjadi akibat dari kejadian semamcam itu, utang, kekecewaan dan kehilangan kendali yang mungkin mencapai klas bawah dan menengah. Bahkan orang miskin dapat terpengaruh oleh krisis ini."

"Ada bukti jelas bahwa bunuh diri berhubungan dengan bencana keuangan. Saya bukan berbicara mengenai jutawan yang melompat dari jendela tapi tentang orang miskin," katanya.

Krisis global diperkirakan dapat memengaruhi "kestabilan masyarakat dan keluarga", kata Saraceno. WHO meluncurkan satu program pada pekan kedua Oktober, acara tahunan Hari Kesehatan Mental Dunia, yang ditujukan untuk meningkatkan dana dan layanan bagi penderita penyakit mental selama enam tahun ke depan.

Lebih dari 75 persen orang yang menderita gangguan mental di dunia tak mendapat perawatan atau pengobatan, dan banyak orang ternoda dan terabaikan dan jadi korban pelecehan, kata badan dunia itu.

Secara global, WHO menyatakan kebanyakan negara mengeluarkan kurang dari 2 persen dari anggaran kesehatan nasional mereka untuk kesehatan mental.

"Saya yakin bahwa sekalipun di negara berpenghasilan menengah yang terkena krisis ekonomi, itu berarti kekurangan uang dan akses ke perawatan," kata Saraceno.

Pelajaran dibalik Depresi Besar

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 15:26:00 +0000

Jumat, 6 Februari 2009 | 13:28 WIB

Banyak yang membandingkan derajat kedalaman dan magnitude krisis ekonomi global yang dianggap sebagai krisis terburuk dalam 60 tahun terakhir sekarang ini dengan Depresi Besar (Great Depression) tahun 1930-an.

Pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam mengatasi depresi ekonomi tahun 1930-an seharusnya juga bisa menjadi acuan untuk bisa keluar dengan cepat dari krisis ekonomi dunia sekarang ini atau krisis serupa.

Sayangnya, para akademisi dan ekonom terkemuka dunia sendiri sampai sekarang ini belum sepenuhnya sepakat mengenai kebijakan apa sebenarnya yang paling berperan dalam membuat dunia keluar dari krisis ekonomi terburuk abad ke-20 waktu itu.

Pandangan tradisional selama ini meyakini kebijakan New Deal yang digulirkan Presiden Franklin D Roosevelt (FDR) sebagai kunci keluar dari krisis dan tak sedikit yang mengaitkan pulihnya kembali ekonomi AS waktu itu dengan meletusnya Perang Dunia.

Banyak studi yang menunjukkan peran PD II dan kebijakan fiskal terkait PD II sebagai faktor terpenting pemulihan ekonomi yang terjadi pada kurun 1941-1942.

Namun, tak sedikit pula studi lain yang membantah temuan ini dengan mengungkapkan bahwa sebagian besar pemulihan ekonomi sudah terjadi sejak sebelum perang meletus. Christina Romer, yang sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai kandidat Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Barack Obama, adalah salah satu yang menyebutkan bahwa kebijakan fiskal nyaris sama sekali tak menyumbang pada pemulihan ekonomi AS yang terjadi sebelum tahun 1942.

Beberapa ekonom lain melihat peran belanja fiskal yang dilakukan FDR waktu itu lebih sebagai melapangkan jalan untuk terjadinya pemulihan ekonomi secara alamiah ketimbang sebagai motor pemulihan itu sendiri.

Pandangan lain lagi yang muncul belakangan menyebutkan, pemulihan ekonomi AS dari Depresi Besar lebih didorong oleh pergeseran ekspektasi yang ditimbulkan oleh langkah kebijakan yang ditempuh FDR.

Peningkatan belanja pemerintahan federal dan peningkatan defisit federal (bukan negara bagian) pada tahun 1930-an berperan besar dalam mengubah ekspektasi masyarakat mengenai arah ekonomi, dari yang semula bias deflasioner menjadi inflasioner. Ekspektasi ini yang kemudian menuntun pada turunnya suku bunga riil dan melonjaknya permintaan agregat dalam perekonomian.

Sekelompok ekonom lain, termasuk Bruce Bartlett dari Forbes.com, mengatakan, Depresi Besar 1930-an baru benar-benar berakhir setelah ditempuhnya kebijakan moneter dan fiskal yang sama-sama ekspansif menjelang PD II.

Fiskal ekspansif

Dari studi IMF sendiri (”Fiscal Policy for the Crisis”, Desember 2008) terhadap beberapa kasus krisis besar, mulai dari Depresi Besar 1930-an, krisis perbankan Jepang 1997, krisis finansial Asia 1997, krisis bank simpan pinjam (saving and loan) di AS tahun 1980- 1990, serta krisis perbankan dan ekonomi negara-negara Nordik awal 1990-an, lembaga itu tak bisa menyebutkan secara konklusif seberapa besar efek multiplier dari langkah fiskal yang diambil.

Anehnya, berkebalikan dengan resep kebijakan pengetatan yang diterapkannya dalam penyelesaian krisis finansial Asia 1997, IMF dalam studi itu sependapat dengan kelompok ekonom pengikut aliran Keynesian yang menyatakan diperlukan suatu kebijakan fiskal yang sangat ekspansif untuk bisa keluar dari krisis sekarang.

Paket kebijakan yang diambil, menurut IMF, harus mampu mengatasi dua hal, yakni problem sistem finansial dan masalah penurunan permintaan agregat dalam perekonomian. Artinya, harus mengandung dua komponen, yakni menyehatkan kembali sistem finansial dan mendongkrak permintaan agregat.

Untuk bisa berhasil, menurut IMF, paket stimulus fiskal itu harus tepat waktu (timely), masif, berkelanjutan (lasting), terdiversifikasi, kebersamaan (contingent), kolektif, dan sustainable.

Alasan harus tepat waktu karena yang diperlukan adalah langkah sesegera mungkin untuk mengatasi krisis. Skalanya harus besar karena penurunan permintaan swasta yang terjadi atau akan terjadi juga luar biasa besar. Berkelanjutan karena penurunan ekonomi diyakini akan berlangsung cukup lama. Terdiversifikasi karena ada ketidakpastian yang sangat besar menyangkut efektivitasnya, apa pun langkah yang ditempuh.

Kebersamaan karena upaya menekan probabilitas terulangnya kembali Depresi Besar juga menuntut adanya komitmen untuk menempuh langkah lebih jauh dari semua pihak dan secara kolektif jika diperlukan karena krisis hanya bisa diatasi jika semua negara yang masih memiliki kapasitas atau ruang fiskal juga ikut berkontribusi.

Aspek sustainabilitas juga harus diperhatikan agar langkah stimulus dalam skala masif ini tak menuntun pada ledakan utang dan reaksi yang tak dikehendaki dari pasar finansial.

Salah satu yang mengkhawatirkan stimulus sekarang ini kemungkinan tak cukup memadai (not big enough) adalah ekonom peraih Nobel Ekonomi Paul Krugman. Menurut Krugman, persoalan sekarang ini adalah seberapa radikal langkah yang diambil Obama untuk menjaga agar sistem finansial tetap berfungsi di tengah krisis yang semakin memburuk dan semakin sulit diatasi dengan semakin berlalunya waktu.

Yang diperlukan sekarang ini, menurut dia, adalah langkah drastis segera agar AS tak terperangkap dalam kemelut ekonomi seperti sekarang ini secara berkepanjangan.

Dari formula dan komposisi paket stimulus yang diluncurkan banyak negara sekarang ini, IMF melihat komponen stimulus yang memiliki efek multiplier terbesar tampaknya adalah dengan menggenjot belanja pemerintah dan pengurangan pajak serta transfer yang bersifat terarah. Sementara penurunan pajak yang bersifat umum atau subsidi, baik yang ditujukan pada konsumen maupun sektor dunia usaha, dinilai tak besar efek multiplier-nya.

Kalkulasi sejumlah kalangan yang dikutip IMF dan Krugman menyebutkan, biaya yang dikeluarkan AS untuk mengamankan satu lapangan pekerjaan di suatu sektor jauh lebih besar daripada rata-rata upah tahunan di sektor tersebut.

Perhitungan yang dikeluarkan Federal Reserve Dallas tahun 2002 menyebutkan, diperlukan 230.000 dollar AS lebih hanya untuk mempertahankan satu lapangan kerja di 20 sektor dalam perekonomian sebagai konsekuensi dari kebijakan proteksi yang ditempuh pemerintah di sektor tersebut.

Suatu ongkos yang sangat mahal hanya untuk satu lapangan kerja. Namun, para ekonom dan politisi mengingatkan bahayanya jika tak ditempuh stimulus. Tanpa ada stimulus, krisis akan semakin memburuk dan berkepanjangan, serta angka pengangguran di AS diperkirakan juga membengkak menjadi 16 juta tahun 2010.

Sementara itu, jika ditempuh stimulus, angka pengangguran berdasarkan konsensus sejumlah lembaga, bisa ditekan menjadi 13 juta pada tahun 2010. Dalam tiga bulan terakhir 2008, angka pengangguran di AS bertambah 500.000 per bulan dengan jumlah penganggur tahun lalu mencapai 6 juta orang, sementara output ekonomi anjlok 6 persen dibandingkan periode sama tahun 2007.

Sektor yang paling terpukul adalah sektor konstruksi yang dalam tahun 2008 saja mengurangi 1,3 juta tenaga kerja.

Ekonom Moody’s Economy.com, Mark M Zandi, memproyeksikan paket stimulus senilai 750 miliar dollar AS (terakhir membengkak menjadi 900 miliar dollar AS lebih) yang diusulkan pemerintahan Obama akan menumbuhkan PDB sebesar 2,9 triliun dollar AS dalam empat tahun ke depan atau sekitar empat kali lipat dari biaya stimulus.

Ia memproyeksikan PDB AS akan meningkat masing-masing 1 triliun dollar AS lebih pada tahun 2011 dan 2012. Sementara itu, Christina Romer dan Jared Bernstein memperkirakan, paket stimulus akan menciptakan 3,7 juta lapangan kerja pada akhir tahun 2010.

Paket stimulus Obama itu sendiri sukses mengombinasikan dua pendekatan ideologis (kelompok pengikut aliran Keynes dan penentang) yang saling bertentangan sekaligus merupakan semacam bentuk kompromi yang ditempuh Obama dalam upaya mendapatkan dukungan dua kubu partai (Demokrat dan Republik/bipartisan) terhadap paket yang akan digulirkan.

Di antara langkah itu adalah pemotongan pajak temporer senilai 300 miliar dollar AS sebagaimana dikehendaki kubu Republik dan perluasan program jaring pengaman sosial, seperti asuransi pengangguran, yang dinilai kubu Demokrat bermanfaat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Ekonom yang yakin paket stimulus Obama ini akan berhasil atau gagal sama-sama kuat. Ada beberapa alasan yang membuat sebagian ekonom percaya stimulus dalam bentuk proyek infrastruktur akan berjalan di lapangan. Salah satunya, pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah sudah memiliki proyek infrastruktur yang siap (ready to go) untuk segera direalisasikan dan selama ini tertunda karena keterbatasan anggaran daerah. AS mungkin juga tak mengalami kendala institusional seperti yang kita alami di Indonesia.

Sri Hartati Samhadi
Sumber : Kompas Cetak

Ekspor Merosot Cuma Asumsi?

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 15:17:00 +0000

Senin, 9 Februari 2009 | 03:58 WIB

Oleh FAISAL BASRI

Entah sudah berapa kali pemerintah mengutik-utik asumsi APBN. Belakangan ini bahkan frekuensinya hampir mingguan. Sungguh menyesakkan proses perencanaan pembangunan di negeri kita. Krisis ekonomi dunia sudah teramat nyata, tetapi kita masih saja disibukkan oleh perubahan-perubahan asumsi APBN. Satu setengah bulan sudah tahun 2009 berlalu, entah kapan mulai merealisasikan belanja pembangunan dan atau dana stimulus untuk meredam pelambatan pertumbuhan ekonomi dan ancaman ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kalau tahun-tahun sebelumnya yang kerap jadi biang keladi perubahan besaran-besaran APBN adalah fluktuasi harga minyak, kini merembet ke hampir semua besaran makroekonomi. Pekan lalu, pemerintah berancang-ancang mengerek turun asumsi pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

Tak dimungkiri bahwa perkembangan ekonomi dunia dari hari ke hari kian buruk. World Economic Outlook terbitan Dana Moneter Internasional edisi Oktober 2008 mencantumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi (output) dunia tahun 2009 sebesar 3,0 persen. Namun, sebulan kemudian dikoreksi menjadi 2,2 persen. Pada akhir Januari lalu, IMF kembali melakukan koreksi, yang cukup drastis, menjadi hanya 0,5 persen.

Sejalan dengan koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia tahun 2009 pun dikoreksi, dari 4,1 persen pada Oktober 2008 menjadi 2,0 persen pada November 2008, dan minus 2,8 persen, Januari 2009. Dari perbandingan itu tampak koreksi pada pertumbuhan perdagangan dunia lebih tajam ketimbang koreksi pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Pemerintah tampaknya merespons kecenderungan pemburukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia dengan usulan mengoreksi asumsi pertumbuhan ekspor dan produk domestik bruto pada APBN 2009. Pertumbuhan ekspor dikerek turun dari 5,9 persen pada awal Januari lalu menjadi 5 persen pada akhir Januari dan akhirnya 2,5 persen pada minggu pertama Februari 2009. Bahkan, pemerintah sudah menghitung pertumbuhan ekspor hanya 1 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor tahun 2008 sebesar 13,7 persen, berarti kinerja ekspor Indonesia tahun ini akan merosot sangat tajam.

Seandainya perekonomian dunia terus mengalami pemburukan lebih lanjut dari yang diperkirakan dewasa ini, bisa saja pertumbuhan ekspor kita akan lebih buruk lagi, katakanlah mengalami pertumbuhan negatif. Dengan kata lain, volume ekspor tahun ini akan lebih rendah daripada tahun lalu. Apakah dengan begitu pemerintah lantas akan mengoreksi lagi target pertumbuhan ekonominya?

Sebetulnya, kemerosotan ekspor tak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi apabila pada waktu yang bersamaan impor pun turun secara proporsional. Bahkan, bertolak dari pengalaman krisis tahun 1998 dan kejadian di China belakangan ini, kemerosotan impor lebih parah ketimbang penurunan ekspor sehingga menghasilkan perbaikan neraca perdagangan dan transaksi berjalan (current account). Lebih jauh lagi, kemerosotan pertumbuhan impor yang lebih tajam daripada pertumbuhan ekspor justru memberikan sumbangsih positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian domestik

Maka, lebih baik kita menyiapkan serangkaian langkah untuk mengamankan perekonomian domestik dan langkah terobosan untuk menyiasati kelesuan pasar global. Namun, ada baiknya lebih dulu mengawalinya dengan sejumput optimisme.

Mayoritas ekspor kita adalah komoditas primer dan produk-produk manufaktur bernilai tambah rendah. Salah satu karakteristik menonjol dari produk-produk seperti itu adalah permintaannya kurang peka terhadap perubahan pendapatan atau bahasa teknisnya low income elasticity of demand. Jadi, kalaupun dunia mengalami resesi, volume ekspor kita tak akan anjlok.

Kita tak banyak mengekspor mobil, barang elektronik canggih, dan jasa-jasa modern yang mahal. Justru sebaliknya, produk-produk sejenis itu kebanyakan kita impor. Karena permintaan terhadap produk-produk tersebut sangat peka terhadap perubahan pendapatan, niscaya impor kita untuk produk-produk itu akan turun lebih drastis ketimbang penurunan ekspor kita. Maka, bisa diperkirakan hasil akhirnya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan eksternal, khususnya transaksi berjalan.

Kekhawatiran bahwa kemerosotan ekspor akan mengakibatkan gelombang besar PHK bisa diredam jika kita memaksimalkan potensi pasar dalam negeri. Pusatkan saja perhatian pada tiga produk, yakni elektronik, tekstil dan pakaian jadi, serta sepatu. Terutama, berantas habis impor ilegal. Asosiasi produsen elektronik menengarai bahwa lebih dari separuh impor elektronik dilakukan secara ilegal. Porsi yang cukup besar diduga terjadi pula untuk impor tekstil, pakaian jadi, sepatu, serta makanan dan minuman.

Lalu, permudah dan bantu habis-habisan para tenaga kerja kita yang mencari nafkah di luar negeri dengan memberikan jaminan perlindungan hukum. Satu sumber lagi yang berpotensi bagi penerimaan devisa adalah sektor pariwisata.

Dengan pembenahan mendasar di sektor ini, setidaknya kita masih bisa berharap tak terjadi penurunan jumlah pengunjung. Sumbangan TKI dan wisatawan asing sangat besar peranannya dalam penerimaan devisa dan peredam angka pengangguran.

Rasanya, daya tahan kita menghadapi kelesuan ekonomi dunia bisa tak seburuk bayangan angka-angka yang tersajikan belakangan ini asalkan kita mau kerja keras. Buktikan bahwa kita bisa jadi bangsa mandiri.

Faisal Basri Pengamat Ekonomi

Menguji Kedigdayaan Stimulus Triliunan Dollar

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 15:12:00 +0000

Jumat, 6 Februari 2009 | 04:35 WIB
Perekonomian global mulai memasuki periode paling kritis dari krisis ekonomi yang berepisentrum di Amerika Serikat. Untuk meredam krisis, sejumlah negara secara kolektif telah atau berencana menggelontorkan paket stimulus fiskal senilai triliunan dollar AS. Suku bunga secara global juga sudah berada di titik terendah sejak beberapa dekade terakhir.

Namun, semua itu belum mampu membalikkan ekspektasi negatif dan membawa krisis global ke titik dasarnya.

Situasi dewasa ini, seperti digambarkan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Pascal Lamy, bisa dilukiskan hanya dengan dua kata: pesimisme dan ketakutan. Pekerja ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Pelaku usaha ketakutan tak akan mendapatkan kredit untuk membiayai kegiatan usahanya. Pemerintah ketakutan penurunan tajam perdagangan akan melumpuhkan mesin pertumbuhan.

Kepercayaan bisnis dan konsumen berada pada titik terendah. Sektor keuangan dan perekonomian dipenuhi oleh zombie, lembaga-lembaga keuangan dan korporasi raksasa yang secara teknis sudah bangkrut dan hidup dari suntikan besar dana pemerintah atau bank sentral.

Kondisi ekonomi global terus memburuk sejak krisis kredit macet perumahan (subprime mortgage) menyeruak di AS, Juli 2007. Perekonomian dunia nyaris tak bergerak, diperkirakan hanya tumbuh 0,5 persen tahun ini, dengan perekonomian negara maju tumbuh negatif 2 persen dan negara-negara berkembang positif 3,3 persen.

Pertumbuhan positif terutama disumbangkan oleh perekonomian negara-negara yang tengah bertumbuh (emerging markets) yang sangat bergantung pada perdagangan. Dengan volume ekspor global yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,8 persen tahun ini dan investasi modal swasta merosot 82 persen tahun lalu, pijakan emerging markets Asia sebagai benteng terakhir perekonomian global juga mulai goyah.

Karena itu, ada kekhawatiran perekonomian global semakin memburuk sebelum sempat membaik, kendati dengan stimulus yang digelontorkan, ekonom masih meyakini perekonomian global akan pulih pada 2010, dimotori negara-negara Asia yang diperkirakan sudah mulai bergerak pada akhir 2009.

Seluruh perekonomian macan Asia (Korea, Singapura, Taiwan, Hongkong) sekarang ini sudah dalam resesi. Kekhawatiran terbesar saat ini adalah risiko terjadinya ”gempa susulan” seperti diingatkan Gubernur BI Boediono dan Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo, karena sekarang ini ibaratnya sistem keuangan di Asia belum terkena.

Spiral deflasi

Kalangan ekonom dan Komite Kebijakan Moneter Federal Reserve, yang pertengahan tahun lalu masih mencemaskan ancaman hiperinflasi, kini mulai mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya deflasi (kecenderungan anjloknya harga-harga) di AS, yang bisa berisiko menyeret perekonomian global semakin dekat ke situasi seperti Depresi Besar 1930-an.

Deflasi memicu terjadinya penurunan ekonomi lebih jauh karena mendorong konsumen menunda pembelian untuk menunggu harga jatuh lebih rendah lagi. Deflasi juga membuat dunia usaha menunda investasi karena khawatir merugi, apalagi jika mereka harus berutang untuk mendanai investasinya.

Krisis global membuat upaya pengurangan kemiskinan global juga terkendala. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan, 51 juta lapangan kerja hilang akibat krisis global tahun ini. Artinya, peningkatan angka pengangguran global dari 5,7 persen (2007) dan 6 persen (2008) menjadi 7,1 persen (2009).

Biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah dan bank sentral negara maju dan negara berkembang untuk menyelamatkan sektor keuangan dan manufakturnya sudah tak terhitung. Namun, hal ini belum mampu memberikan ketenangan dan membalik ekspektasi negatif. Indeks saham masih bergejolak.

Dengan semakin suramnya prospek ekonomi global, banyak negara berlomba untuk terus menambah stimulus fiskal. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran Bank for International settlements (bank sentral dari bank-bank sentral seluruh dunia) yang mengingatkan, bailout bisa memperburuk krisis finansial dan membahayakan posisi fiskal pemerintah karena sifatnya memindahkan risiko swasta ke neraca keuangan pemerintah.

Kekhawatiran lainnya, krisis akan memicu gelombang proteksionisme (terutama oleh AS), yang semakin mengancam prospek pemulihan perdagangan dan ekonomi global. Lamy mengingatkan, Depresi Besar antara lain juga dipicu aksi AS yang menaikkan secara tajam tarif 20.000-an produk, yang kemudian memicu aksi retaliasi dan perang tarif dari negara-negara mitra dagangnya.

Sejauh ini, perhatian dunia hanya terfokus pada kebijakan penanganan krisis global, sementara koreksi terhadap faktor-faktor yang dianggap ikut mencetuskan tsunami krisis itu sendiri belum banyak disentuh. Serangan terhadap eksekutif Wall Street di Davos menunjukkan dunia menghendaki ditegakkannya good governance pada sistem keuangan global.

Selama fenomena bubble asset, tak transparannya sekuritisasi dan rekayasa keuangan, ketergantungan pada utang secara eksesif, lemahnya regulasi dan regulator yang korup, ideologi pasar yang kebablasan dan maraknya praktik ponzi scheme tak dibenahi, penanganan krisis ibaratnya baru setengah jalan. Dan krisis yang disebut Presiden Bank Dunia Robert Zoellick sebagai bencana buatan manusia bakal terus terulang.

Potensi Destruktif Defisit Fiskal Global

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 15:07:00 +0000

Jumat, 20 Februari 2009 | 02:43 WIB

Penggelontoran stimulus fiskal dalam skala masif dan agresif dinilai vital untuk mencegah pelambatan ekonomi global, tetapi di sisi lain memunculkan kekhawatiran di kalangan ekonom terkait potensi dampak destruktifnya bagi perekonomian domestik dan global.

Peringatan antara lain dilontarkan oleh ekonom Harvard University, Jeffrey Sachs dan Martin Feldstein.

Dampak destruktif itu antara lain berupa crowding out effect (kompetisi sengit memperebutkan dana pinjaman yang terbatas) di pasar utang global, naiknya suku bunga pinjaman global, tekanan inflasi, serta tekanan terhadap nilai tukar mata uang negara berkembang akibat tersedotnya dollar AS dan arus modal global ke surat utang AS serta negara-negara maju lain untuk pembiayaan paket stimulus.

Hal ini menyebabkan semakin sulitnya pembiayaan defisit fiskal di negara-negara berkembang dari utang untuk mendukung paket stimulus mereka dan terhambatnya upaya menurunkan suku bunga dalam rangka menggerakkan ekonomi dalam negeri.

Peringatan juga disampaikan sejumlah lembaga pemeringkat kepada sejumlah negara Asia karena ada tendensi ekspansi stimulus sudah ke arah membahayakan kemampuan untuk membayar kembali cicilan dan bunga utang.

Di AS, paket stimulus senilai 787 miliar dollar AS dan bail out terhadap sektor keuangan dan korporasi menyisakan defisit fiskal di pihak pemerintah federal sebesar 1,7 triliun dollar AS. Ini hampir empat kali lipat dari posisi defisit tahun 2008 yang 455 miliar dollar AS dan delapan kali lipat defisit 2007. Feldstein memperkirakan defisit fiskal AS tahun ini bakal melonjak di atas 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Stimulus sebesar itu juga membengkakkan utang nasional AS dari sekitar 9 triliun dollar AS menjadi 10,7 triliun dollar AS. Ini menjadi tanggung jawab pembayar pajak dan generasi mendatang. Dengan utang sebesar itu, setiap warga negara AS memikul beban utang 36.000 dollar AS.

Tak heran kalangan politisi di Kongres mengatakan, ”Kita sedang merampok dollar yang dihasilkan dengan susah payah oleh generasi masa depan Amerika karena kita mengandalkan mereka untuk (membayar) utang yang jumlahnya luar biasa,” kata Senator John McCain dari Partai Republik.

Pendekatan pragmatis

Seriusnya ancaman pelambatan ekonomi global dan desakan untuk menempuh langkah stimulus agresif membuat banyak negara, termasuk negara Uni Eropa, menempuh pendekatan pragmatis ”stimulus dulu, defisit diurus belakangan”.

Beberapa negara yang sebelumnya memupuk surplus fiskal juga merelakan membengkaknya defisit, termasuk Australia dan Kanada. Negara berkembang juga melakukan hal yang sama, dengan defisit fiskal negara berkembang Asia 1-12 persen dari PDB.

Angka stimulus global terus meningkat dengan kian meningkatnya intensitas krisis global, ditandai oleh memburuknya resesi di negara maju dan dampak ke negara berkembang. Sachs melihat Obama dan Kongres sendiri tidak terbuka kepada publik menyangkut dampak stimulus dan langkah bail out yang sekarang ditempuh terhadap posisi fiskal dan juga nasib program-program pemerintah dalam 4-10 tahun mendatang.

Menurut Sachs, harus ada kerangka perencanaan jangka menengah yang jelas soal implementasi stimulus dan pembiayaan defisit. Tanpa itu, potensi merusak dari stimulus bisa lebih besar daripada manfaat positifnya, dan nasib stimulus fiskal bisa berakhir sama seperti stimulus dalam bentuk rabat pajak dan program penyelamatan aset bermasalah (TARP) sebelumnya yang terbukti tak efektif. Bahkan, hal itu berisiko membuat lumpuh peran pemerintah di sektor-sektor kritis, seperti program tunjangan sosial dan kesehatan, satu dekade atau lebih ke depan.

Sebelumnya, Bank for International Settlements (BIS) juga mengingatkan, paket bail out yang ditempuh AS bisa memperburuk krisis finansial.

Di dalam negeri, defisit fiskal yang besar dan penggelontoran dana dalam jumlah besar akan menciptakan tekanan terhadap inflasi dan suku bunga untuk naik. Defisit masif juga akan menghambat investasi swasta karena untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah akan dipaksa lebih banyak lagi menerbitkan surat utang, yang berarti semakin menggelembungkan utang pemerintah.

Pembengkakan utang dalam skala masif ini akan dibebankan kepada pembayar pajak dan generasi mendatang dalam bentuk peningkatan pajak. Peningkatan beban pajak akan menjadi disinsentif bagi perekonomian dan kian memperberat kinerja ekonomi ke depan.

Efek lainnya, jika pada saat bersamaan semua negara berebut dana pinjaman dari pasar finansial global melalui penerbitan surat utang, dikhawatirkan akan terjadi crowding out effect yang membuat sektor swasta akan makin kesulitan mendapat dana untuk usahanya dan memicu melonjaknya suku bunga. Ini akan membuat pembiayaan untuk sektor produktif atau kegiatan ekonomi yang meningkatkan produktivitas dan standar hidup juga semakin sulit.

Penerbitan surat utang dalam skala masif oleh AS dan negara-negara maju juga membuat aliran modal global semakin tersedot ke surat utang pemerintah negara maju, dan dengan dollar AS tersedot kembali ke dalam negeri AS, pasokan dollar di pasar global (termasuk emerging markets) juga akan mengering.

Ini akan membuat nilai tukar mata uang negara berkembang, seperti Indonesia—di mana rupiah beberapa pekan ini kembali terpuruk di atas level Rp 11.000 per dollar AS—akan semakin tertekan. (tat)

Berhenti Bergantung pada Ekspor

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 15:02:00 +0000

Senin, 16 Februari 2009 | 10:13 WIB

Gambaran pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009 semakin suram saja. Pada Desember 2008, dunia masih percaya bahwa perekonomian masih bisa tumbuh minimal 2,2 persen, namun kini ekonomi global semakin tertekan dan mungkin hanya bisa tumbuh maksimal 0,5 persen.

Dampaknya terasa langsung ke perekonomian regional di Asia, lalu Asia Tenggara, dan akhirnya menerpa Indonesia. Perdagangan luar negeri sulit diharapkan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian. Dengan kondisi itu, pemerintah pun tak kuasa berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekspor ke level 5 persen di atas nilai ekspor 2008. Mereka mengubah target pertumbuhan ekspor pada 2009 ini menjadi maksimal 2,5 persen, bahkan sangat mungkin terpuruk ke level 1 persen.

Tanda-tandanya sudah cukup jelas dengan hanya melihat aktivitas perdagangan di pelabuhan paling sibuk di Indonesia, yakni Tanjung Priok. Transaksi ekspor impor di pelabuhan yang menangani 70 persen transaksi ekspor impor nasional ini makin sepi saja.

Dampaknya sangat jelas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yang semula direncanakan pada kisaran 4,5-5,5 persen dengan nilai tengah 5 persen, diubah menjadi kisaran 4,5-5 persen dengan kemungkinan terbesar 4,7 persen. Koreksi ini dilakukan pemerintah hanya dalam satu pekan. Terakhir pada Rapat Kerja dengan Panitia Anggaran DPR, 12 Februari 2009, pemerintah juga menunjukkan sikap pesimistis pada pertumbuhan 4,7 persen, dan ada kemungkinan direvisi lagi ke posisi 4,2-4,3 persen.

Banyak syarat

Target-target pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dicapai dengan banyak syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah ada sedikit pertumbuhan investasi, penggelontoran belanja pemerintah dalam jumlah besar minimal tumbuh 10,4 persen lebih banyak dari 2008, dan konsumsi rumah tangga yang menjadi andalan utama, setidaknya harus tumbuh 4,8 persen dibandingkan dengan 2008.

Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga, yakni 70 persen dari produk domestik bruto (PDB), kemudian belanja pemerintah 10 persen, dan investasi sekitar 15 persen, sisanya dari ekspor.

Jadi, seperti diungkapkan Menteri Keuangan dan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, andaikan hanya konsumsi rumah tangga yang tumbuh sesuai target dan sektor lainnya nol, itu sudah cukup mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2009 ke level 3,5 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi 3,5 persen tidaklah cukup karena Indonesia butuh lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghitung, setiap pelambatan ekonomi 0,5 persen, ada 50.000 pekerja yang diberhentikan (PHK). Jika ekonomi tumbuh 4,5 persen, jumlah pekerja yang diberhentikan bisa mencapai 200.000 orang. Jadi, jika ekonomi hanya tumbuh 3,5 persen, maka jumlah PHK bisa menenggelamkan 300.000 orang ke jurang kemiskinan baru.

Bappenas juga mencatat, setiap pertambahan laju pertumbuhan ekonomi 0,5 persen akan menambah pertumbuhan kesempatan kerja baru sekitar 578.000. Jika ekonomi tumbuh 4,5 persen, pertumbuhan kesempatan kerjanya mencapai 1,53 persen dari total angkatan kerja yang mencapai sekitar 170 juta orang. Dengan demikian, jika ekonomi hanya tumbuh 3,5 persen akan ada sekitar 1,156 juta lapangan kerja yang tidak tercipta.

Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sebab, dengan menyuruh semua penduduk berbelanja sepenuh hati pun, ekonomi hanya tumbuh 3,5 persen dan itu hanya cukup menciptakan 4,046 juta lapangan kerja baru, sangat tidak memadai dibandingkan dengan tingkat pengangguran yang bisa mencapai 8,6 persen dari angkatan kerja.

Akan tetapi coba tengok realitas di DPR. Dalam beberapa kali pemaparan pemerintah tentang aksi-aksi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi krisis perekonomian global, program- program yang bisa langsung memperkuat konsumsi masyarakat justru ditentang. Program kucuran dana langsung seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) malah dicurigai sebagai upaya pemerintah yang berkuasa untuk berkampanye.

Murni masalah ekonomi

”Pada saat krisis, justru program seperti BLT dan PNPM yang perlu diperkuat. Namun, justru program ini yang banyak ditentang. Seseorang harus meyakinkan DPR bahwa saat ini ada masalah murni ekonomi, yakni memastikan ekonomi tumbuh, bukan masalah politik,” ujar Sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Raden Pardede.

Penguatan BLT dan PNPM dibutuhkan agar daya beli masyarakat miskin tertolong. Jika daya beli menguat, konsumsi rumah tangga bisa dipastikan mencapai titik tertinggi yang diperkirakan pemerintah, yakni 4,8 persen.

Penguatan daya beli juga perlu dilakukan untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat, seperti kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan sekitar Rp 34 triliun bisa sukses. Sebab KUR hanya bisa sukses jika bisnis-bisnis skala mikro dan kecil ada pembelinya.

Contoh buruk terjadi di China, masyarakat miskin enggan memanfaatkan program sejenis KUR karena mereka tahu, apa pun bisnis yang mereka buat tidak akan ada pembelinya. Setidaknya itu yang dilaporkan majalah The Economist edisi 31 Januari 2009, dalam paparannya tentang ”Asia’s shock”.

Di posisi ini, paket stimulus fiskal senilai Rp 71,3 triliun yang disiapkan pemerintah juga menuai protes kalangan DPR yang setuju pada keampuhan kucuran uang tunai ke masyarakat sebagai obat sementara memperkuat daya beli. Pasalnya, stimulus fiskal ini didominasi insentif berupa pemotongan pajak, bukan transfer dana langsung ke masyarakat.

Tidak sebanding

Salah satu insentif itu adalah penghematan pajak sebagai dampak penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pribadi, dan perubahan standar minimum Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bernilai Rp 43 triliun. Itu setara 60,3 persen dari total stimulus Rp 71,3 triliun. Ini tidak sebanding dengan aliran dana yang benar-benar disebarkan ke masyarakat senilai Rp 10,2 triliun, atau yang disebut pemerintah sebagai stimulus berupa tambahan proyek infrastruktur.

Atas dasar ini, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mendesak pemerintah menambah alokasi anggaran untuk BLT sebagai stimulus. Bagi Melchias, stimulus berupa transfer dana langsung ke masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan dengan penghematan pajak saat perekonomian sedang menghendaki pertumbuhan permintaan domestik dalam jumlah besar saat ini.

Dua pilihan

Jika kita melihat pengalaman China dan Jepang, seperti diulas The Economist, sebenarnya Indonesia sudah bisa memilih. China sejak lama percaya bahwa kombinasi proyek infrastruktur dengan kucuran stimulus secara tunai langsung ke masyarakat miskin bisa menghasilkan dua keuntungan, yakni daya beli di dalam negeri menguat dan infrastruktur semakin kaya.

Adapun Jepang memilih mengarahkan sumber dananya sebagian besar ke proyek infrastruktur dengan daya serap tenaga kerja yang rendah, sejak awal tahun 1990-an. Hasilnya, dana infrastruktur Jepang cenderung terbuang-buang karena tidak fokus, sementara secara kontras di China, mereka bisa menikmati jembatan, jalan, dan jalur kereta api yang jauh lebih baik.

The Economist malah secara vulgar meminta negara-negara di Asia mengurangi ketergantungan perekonomiannya pada ekspor. Sebab, negara-negara tujuan ekspor Asia, baik Uni Eropa maupun Amerika, sudah terpuruk. Penduduk Eropa dan Amerika sudah kehilangan daya beli dan tak sanggup membeli barang-barang dari Asia dalam jumlah mencukupi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kawasan. Asia diminta berhenti menabung dan mulailah membelanjakan setiap dana yang dimilikinya.

Paul Krugman, peraih hadiah Nobel Ekonomi 2008, menggambarkan resesi dunia sebagai sebuah suasana sangat suram di mana pasokan barang ada di mana-mana, namun tidak ada permintaan. Pada saat banyak toko dibuka, tetapi tidak ada pembelinya. Atau pada saat pedagang kaki lima menjamur semakin banyak, namun mereka menangis tidak ada yang membelinya. Tentunya Indonesia ingin terhindar dari situasi ini. Semoga!

Orin Basuki
Sumber : Kompas Cetak

AS Gugat Kerahasiaan Perbankan Swiss

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 14:53:00 +0000

Sabtu, 21 Februari 2009 | 02:11 WIB

ZURICH,JUMAT-Swiss tengah dag dig dug karena unsur kerahasiaan bank yang menjadi daya tarik perbankannya bagi para nasabah internasional terancam diusik.

Itu setelah Amerika Serikat menuntut bank terbesar Swiss, UBS, untuk membuka rekening para pengemplang pajak AS.

AS meningkatkan tekanannya pada bank Swiss itu untuk membuka identitas 52.000 pemilik rekening yang merupakan nasabah warga AS yang diduga telah menggelapkan pajak.

Langkah ini kian memperuncing perselisihan serupa antara Swiss yang menjadi surga pemilik uang haram dengan tetangga-tetangga Eropanya yang mulai gerah terhadap ulah perbankan Swiss.

"Bagi saya ini adalah awal dari berakhirnya penyalahgunaan kerahasiaan bank yang masih saja dianggap legal di Swiss dan demikian juga di tempat lainnya, demi melindungi para penggelap pajak," kata Bernard Bertossa, mantan jaksa Swiss yang mengkhususkan diri pada kasus pencucian orang.

Perkara terakhir dilayangkan oleh Departemen Kehakiman AS di Florida pekan kemarin, beberapa jam setelah otoritas Swiss dan AS mengumumkan penyelesaian di luar pengadilan atas penggelapan pajak senilai 780 juta dollar AS yang melibatkan UBS.

UBS menyatakan bertanggungjawab dan telah dipaksa oleh lembaga regulasi keuangan Swiss untuk mengungkapkan jati diri 250 sampai 300 nasabah asal AS, Rabu (18/2), yang oleh Departemen Kehakiman AS disebut sebagai satu langkah yang sangat tidak biasa. Namun UBS bersumpah akan menghadapi tuntutan pengadilan AS di Florida itu.

Menteri Keuangan Swiss Hans-Rudolf Merz menegaskan bahwa kerahasiaan bank-bank swiss tetap terjaga, sedangkan para pengusaha dan pemilik bank menangkis serangan hukum AS dan menggambarkan kasus UBS adalah persoalan kasuistis saja.

"Swiss telah memberlakukan prinsip kerahasiaan bank di masa lalu untuk kasus penggelapan pajak dan itu bukan hal baru," kata James Nason, juru bicara pada asosiasi perbankan swiss kepada AFP.

Namun media Swiss tidak mempercayai klaim ini setelah Departemen Kehakiman AS memperbarui tuntutan hukumnya meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan dengan para pihak bersengketa.

"Kerahasiaan bank masih sebatas mitos," demikian judul surat kabar Swiss Tages Anzeiger, sedangkan koran Le Matin menyebut kerahasiaan bank sedang menghadapi ancaman hukuman mati.

Di Swiss sendiri ada kemarahan terhadap metode-metode yang digunakan dalam penyelidikan kerahasiaan bank ini setelah para politisi negara itu menuduh AS menyabotase proses legal yang berlaku di Swiss dengan bersembunyi di bawah kesepakatan bersama mengenai perpajakan.

"Prilaku kekuasaan seperti ini tidak bisa diterima," kata Wakil Presiden Partai Kristen Demokrat Dominique de Buman seraya menambahkan bahwa Washington telah menikam Swiss dari belakang.

Ironisnya UBS tidak begitu mendapat simpati dari media Swiss, salah satunya tabloid Blick yang menuduh UBS telah mengubah Swiss menjadi republik pisang.

Persoalan kepajakan ini juga menjadi masalah yang dibicarakan ketika Menlu Swiss bertemu dengan Anggota Komisi Uni Eropa Benita Ferrero-Waldner di Brussels pada 26 Pebruari, kata para pejabat Swiss.

Swiss menghadapi tekanan yang terus menguat dari tetangga-tetangga Uni Eropanya dalam beberapa tahun terakhir, agar memperketat syarat perbankan untuk mencegah penggelapan pajak.

Koran Inggris The Guardian melaporkan, Jumat (20/2) bahwa Perdana Menteri Gordon Brown telah menargetkan Swiss karena menjadi surga penggelap pajak yang berusaha dia bahas dalam pertemuan G20.

Brown memang tidak menyebut-nyebut nama Swiss dalam sebuah brifing wartawan di London, Kamis kemarin. "Saya kini lebih yakin, setelah berbicara dengan para pemimpin dunia, bahwa kita ada dalam posisi untuk mengambil langkah lebih jauh dalam soal ini."

"Saya tak akan menyebutkan nama organisasi atau nama negara karena dalam dokumen sudah disebutkan dengan jelas bahwa kita ingin mencermati semua juridiksi yang ada," tambahnya dalam sambutan di laman pemerintah Inggris, Downing Street 10.

Brown mendukung pertukaran informasi di antara negara-negara, sebuah langkah yang terus menerus ditolak oleh pemerintah Swiss karena upaya itu akan merusak prinsip kerahasiaan bank-bank Swiss, dengan mendukung perlindungan nama para pemilik rekening penggelap pajak.

Menteri Keuangan Jerman Peer Steinbrueck tahun lalu menyerang prinsip kerahasiaan bank-bank Swiss dan menyatakan Swiss mesti ditempatkan dalam daftar negara-negara rilisan OECD yang tidak mau bekerjasama melawan penggelap pajak. Daftar ini akan segera diupdate.

Harga saham UBS jatuh 14,1 persen menjadi 10,9 franc Swiss pada perdagangan sore waktu Swiss.

Analis Rainer Skierka dari Bank Sarasin menyatakan langkah hukum yang diajukan AS memang tidak terlalu mengkhawatirkan bank itu, namun langkah itu akan membuat aliran dana baru ke bank tersebut tersendat, bahkan terhenti.

Krisis Global Gerus Saham Kasino Terbesar di Asia

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 14:49:00 +0000

Jumat, 28 November 2008 | 14:27 WIB

SINGAPURA, JUMAT — Krisis global memukul telak dunia hiburan. Hal ini pula yang dialami Genting Bhd. Dalam tiga minggu terakhir saham operator kasino terbesar yang listing di Asia ini mengalami keanjlokan tertinggi di bursa efek Kuala Lumpur setelah membukukan kerugian kuartal tiga. Tidak tanggung-tanggung, Genting mengalami kerugian sebesar 40,4 juta ringgit atau 11,2 juta dollar AS. Ini merupakan kerugian kuartalan pertama yang dialami Genting dalam delapan tahun terakhir.

Saat ini, saham Genting terjun 4,5 persen menjadi 4,24 ringgit, yang merupakan penurunan harian terbesar sejak 7 November lalu. Pada pukul 10.35 waktu Kuala Lumpur, saham Genting diperdagangkan pada posisi 4,28 ringgit.

Atas kejadian itu, JPMorgan Chase & Co hari ini menurunkan peringkat saham Genting dari overweight menjadi underweight dan memangkas harga saham dalam kurun waktu 12 bulan dari 6,4 ringgit menjadi 3,7 ringgit.

“Dengan adanya resesi ekonomi global saat ini, ditambah lagi dengan adanya Resort World di Sentosa Singapura, kami rasa akan sangat sulit bagi Genting untuk membukukan kinerja yang memuaskan dalam enam hingga sembilan bulan ke depan,” kata analis JPMorgan Sit Yin Wong.

Catatan saja, sepanjang tahun ini, saham Genting sudah anjlok sebesar 45 persen. Angka ini lebih tinggi dari penurunan Kuala Lumpur Composite Index yang sudah merosot 41 persen.

Meski demikian, Genting yang mendapatkan dua per tiga penjualannya dari hotel, perjudian dan tempat bermain, telah menginvestasikan dananya di berbagai bisnis untuk menambah pendapatan dari kasino. Beberapa bisnis yang sudah dimasuki antara lain pembangkit listrik dan minyak kelapa.

Genting tidak sendirian

Genting tidak sendirian. Saat ini, Resort World Bhd yang merupakan operator kasino kedua terbesar yang listing di Asia, juga turun 6,2 persen menjadi 2,29 ringgit. Ini merupakan harga penutupan terendah sejak 29 Oktober.

HwangDBS Vickers Research Sdn hari ini memutuskan untuk menurunkan peringkat saham Resort World. HwangDBS mengatakan, upaya perusahaan untuk membeli 10 persen saham Walker Digital Gaming LLC milik AS senilai 69 juta dollar AS tidak akan berpengaruh banyak terhadap pendapatan perusahaan.

“Hingga saat ini masih tidak jelas keuntungan yang didapatkan Resort dengan membeli 10 persen Walker Digital Gaming,” kata analis Yee Mei Hui. HwangDBS memangkas peringkat dari buy menjadi hold.

Kasino Trump Pun Bangkrut...

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 14:45:00 +0000

Jumat, 20 Februari 2009 | 02:58 WIB

Krisis keuangan tidak saja membuat perbankan atau industri mobil bangkrut. Kasino pun tak luput dari kebangkrutan karena krisis yang juga menerpa pengunjungnya. Akibatnya, tiga kasino di Atlantic City yang pernah dikelola miliarder Donald Trump, Selasa (17/2), mengajukan perlindungan kebangkrutan.

Trump Entertainment Resorts, perusahaan pengelola tiga kasino itu, mengajukan status bangkrut empat hari setelah Donald Trump yang dikenal sebagai miliarder real estat itu mundur sebagai presiden komisaris perusahaan tersebut. Ini pengajuan status bangkrut yang ketiga kalinya.

Tiga kasino di tepian Samudra Atlantik di Atlantic City, New Jersey, AS, itu identik dengan nama dan kesuksesan Trump. Namun, krisis keuangan membuat peminat kasino mulai meredup. Apalagi setelah pemegang obligasi dan pemegang saham lainnya menolak tawaran Trump agar membeli perusahaan itu.

”Saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan itu lagi,” kata Trump kepada Associated Press hari Selasa. Namun, kenyataannya, nama Trump tetap melekat di sana.

”Padahal, saham saya di perusahaan ini hanya 1 persen dari aset bersih saya,” ujar Trump yang selama ini dikenal sukses dalam investasi dan usaha. Aset bersih Trump sebesar 3 miliar dollar AS (tahun 2008).

Ketika diwawancara Fox News hari Rabu, Trump mengatakan, Atlantic City, seperti juga Las Vegas yang dikenal dengan kasinonya, sangat terpukul oleh krisis keuangan saat ini. Tidak dirinci berapa penurunan pemasukan kasino akibat krisis.

”Saya punya sedikit saham di situ. Saya membuat tawaran untuk membeli perusahaan itu. Tawaran itu ditolak,” kata Trump yang punya gaji 32 juta dollar AS atau sekitar Rp 384 miliar per tahun (tahun 2007). Sekitar Rp 32 miliar per bulan.

Krisis keuangan memaksa Trump Entertainment Resorts mengajukan perlindungan kebangkrutan ke pengadilan di New Jersey. Ini pengajuan yang ketiga kalinya oleh perusahaan pengelola tiga kasino terkenal di Atlantic City.

Krisis memang memperburuk, tetapi restrukturisasi juga belum berhasil menghilangkan semua utang. Kondisi kasino semakin diperburuk oleh persaingan kasino lain yang bermunculan di Pennsylvania dan New York selama dua tahun terakhir.

Pengadilan menyebutkan, Trump Entertainment Resorts punya total utang 1,74 miliar dollar AS dengan total aset 2,06 miliar dollar AS. ”Ini satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kami,” kata Mark Juliano, CEO perusahaan itu. ”Kami akan bekerja merestrukturisasinya.”

Trump Entertainment punya tiga kasino di Atlantic City. Mereka kini sedang dalam proses menjual Trump Marina Hotel Casino. Dua properti lainnya adalah Trump Taj Mahal Casino Resort dan Trump Plaza Hotel and Casino.

Nama Trump mungkin tergores dengan status kebangkrutan ini. Namun, imperium raja real estat ini tetap berkibar. Sedikit banyak gedung pencakar langit di Manhattan (New York) hingga Dubai dan Seoul masih tetap menyandang nama Trump, miliarder kelahiran New York, 4 Juni 1946. (AP/DI)

Indonesia Terus Terimbas Krisis

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 21 Feb 2009 14:44:00 +0000

Sabtu, 21 Februari 2009 | 02:19 WIB

JAKARTA, JUMAT - Indonesia, seperti berbagai negara, terus terimbas krisis global. Hal itu ditandai dengan melemahnya kurs rupiah menjadi Rp 12.100 per dollar AS dari Rp 11.850 pekan lalu. Indeks harga saham juga anjlok 3,1 persen menjadi 1.296,94 titik dalam sepekan di Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat siang, mendadak memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Tidak dijelaskan apa hasil pertemuan itu. Terkait rupiah, Boediono mengatakan, kurs dollar AS memang sedang menguat terhadap banyak mata uang dunia. ”Itu gelombang global. Kita akan waspada jangan sampai rupiah terlalu bergolak. Kita amankan dengan instrumen yang ada,” ujar Boediono.

Kepala Riset dari Recapital Securities Poltak Hotradero mengatakan, ”Bagus jika Bank Indonesia mengetahui dan mencegah fluktuasi rupiah yang tajam karena hal itu bisa membuat spekulan mendompleng pada gejolak yang membuat rupiah terpuruk. ”Jika ini terjadi, berapa pun cadangan devisa yang dikeluarkan, BI tidak akan mampu meredam spekulan,” katanya.

Bursa berjatuhan

Gejolak di pasar uang dan modal diperburuk lanjutan berita kebangkrutan perbankan global. Data-data ekonomi global juga tidak menunjukkan optimisme. Zona Eropa terus tenggelam dalam resesi. Sebuah survei menunjukkan aktivitas bisnis di 16 negara Eropa, pengguna mata uang tunggal euro, telah mencapai titik terrendah pada Februari dalam sembilan bulan terakhir.

Indeks harga harga-harga konsumen di Perancis mencapai titik terrendah sejak 1999. Melemahnya perekonomian global juga menghantam perusahaan tambang London, yang mendorong penurunan indeks saham di bursa London menjadi 3.938,77 titik, terrendah dalam tiga bulan terakhir. Produksi sektor otomotif komersial Inggris jatuh 59,9 persen dibandingkan Januari 2008. Di Swedia, Saab, anak perusahaan raksasa otomotif AS General Motors, meminta perlindungan karena bangkrut.

”Data-data ekonomi di Zona Eropa sangat mengkhawatirkan,” ujar ekonom Eropa pada IHS Global insight di London, Howard Archer.

Di China, sekitar 70 persen perusahaan multinasional membatalkan perekrutan pegawai. Indeks Nikkei, Tokyo, anjlok 1,87 persen menjadi 7.416,38 titik, terrendah sejak 27 Oktober 2008. Bursa juga jatuh 1,19 persen di New York dan terendah sejak 9 Oktober 2002, Kamis.

Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) Jean-Claude Trichet mengatakan, kegiatan di pasar belum normal. Upaya ECB menyuntikkan dana ke pasar 600 miliar euro untuk mengatasi kekeringan likuiditas belum mampu memulihkan kepercayaan pasar, dan belum bisa memulihkan aktivitas perbankan.

Bagaimana solusinya? "Kita akan melewati tahap hingga pasar melakukan koreksinya sendiri," kata Peter Dixon, ekonom Commerzbank.

Hal ini menjadi topik dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN di Bangkok, Jumat. Asia terpukul oleh penurunan ekspor dan pelarian modal yang diakibatkan oleh kekhawatiran kinerja ekonomi akan anjlok. Presiden Bank Pembangunan Asia, Haruhiko Kuroda, meminta Asia bekerja sama mengatasi kelangkaan devisa.

Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Paris mengatakan, akan ada negara yang minta tolong pada IMF karena pelarian modal. Solusi atas krisis global belum ada yang efektif, meski bermunculan paket stimulus ekonomi. Strauss-Kahn mengatakan, salah satu solusi adalah dengan memberantas negara-negara surga pajak dan surga bagi penipu seperti Al Capone. Negara-negara seperti itu telah mereguk keuntungan secara ilegal. Straus-Khan mengingatkan tahun 2009 tidak saja ditandai krisis, tetapi juga soal apakah negara-negara miskin akan bertahan. (AP/AFP/MON/JOE/DAY)

Paket Stimulus Obama Tak Cukup Menahan Krisis

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Thu, 12 Feb 2009 17:22:00 +0000

Kamis, 12 Februari 2009 | 15:38 WIB

WASHINGTON,KAMIS-Rencana stimulus yang didesain oleh Presiden Barack Obama dinilai tidak cukup untuk menghindari penurunan perekonomian terbesar di AS sejak 1946. Itu seiring dengan pengeluaran konsumen yang telah membukukan kemerosotan yang paling besar dari yang pernah ada.

Perekonomian Negeri Paman Sam ini akan menyusut sebesar 2% tahun ini. Angka ini mencuat dari perkiraan 50 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg. Meski Obama bertujuan untuk menciptakan 3,5 juta lapangan pekerjaan dengan rencana stimulus ini, namun para ekonom melihat tingkat pengangguran akan semakin membengkak menjadi 8% pada tahun depan.

Prediksi tersebut menggarisbawahi pentingnya upaya penyelamatan untuk sistem finansial akan membuka keran pasar kredit untuk mendorong bisnis dan pengeluaran konsumen. Kemerosotan perekonomian yang berkepanjangan berarti The Fed akan tetap menjaga suku bunganya berada di bawah 1% hingga dua tahun ke depan.

"Tanpa adanya stimulus, saya rasa kita akan membukukan rapor negatif untuk semua kuartal di tahun lantaran penurunan akan semakin terjadi di semua sektor," tukas Nigel Gault, Chief U.S. Economist untuk IHS Global Insight Inc. di Lexington, Massachusetts.

Ekonom memasukkan hitungan stimulus sebesar US$ 800 miliar untuk menyusun prediksi. Nah, prediksi tersebut telah dikumpulkan sebelum para pemangku kebijakan di House maupun Senate akhirnya menyetujui pengucuran US$ 789 miliar; termasuk di dalamnya potongan pajak dan pengeluaran pemerintah.

Untuk catatan, GDP AS akan terjungkal sebesar 5% dalam tiga bulan pertama tahun ini, dengan penyusutan sebesar 1,7% dari April hingga bulan Juni. Angka ini membengkak dua kali lebih besar dibandingkan hitungan semula. Diprediksi, perekonomian akan menggelinding sebesar 1,9% tahun 2010, dan menggemuk menjadi 2,9% tahun 2011.(Femi Adi Soempeno/Bloomberg)

Asia and the financial crisis

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 07 Feb 2009 15:28:00 +0000

Countries in Asia are increasingly worried about what is happening in the West. A number of nations urged the US to provide meaningful assurances and bailout packages for the US economy, as that would have a knock-on effect of reassuring foreign investors and helping ease concerns in other parts of the world.

Many believed Asia was sufficiently decoupled from the Western financial systems. Asia has not had a subprime mortgage crisis like many nations in the West have, for example. Many Asian nations have witnessed rapid growth and wealth creation in recent years. This lead to enormous investment in Western countries. In addition, there was increased foreign investment in Asia, mostly from the West.

However, this crisis has shown that in an increasingly inter-connected world means there are always knock-on effects and as a result, Asia has had more exposure to problems stemming from the West. Many Asian countries have seen their stock markets suffer and currency values going on a downward trend. Asian products and services are also global, and a slowdown in wealthy countries means increased chances of a slowdown in Asia and the risk of job losses and associated problems such as social unrest.

Towards the end of October 2008, a major meeting between the EU and a number of Asian nations resulted in a joint statement pledging a coordinated response to the global financial crisis. However, as Inter Press Service (IPS) reported, this coordinated response is dependent on the entry of Asia’s emerging economies into global policy-setting institutions.

This is very significant because Asian and other developing countries have often been treated as second-class citizens when it comes to international trade, finance and investment talks. This time, however, Asian countries are potentially trying to flex their muscle, maybe because they see an opportunity in this crisis, which at the moment mostly affects the rich West.

Asian leaders had called for “effective and comprehensive reform of the international monetary and financial systems.” For example, as IPS also noted in the same report, one of the Chinese state-controlled media outlets demanded that “We want the U.S. to give up its veto power at the International Monetary Fund and European countries to give up some more of their voting rights in order to make room for emerging and developing countries.” They also added, “And we want America to lower its protectionist barriers allowing an easier access to its markets for Chinese and other developing countries’ goods.”

Whether this will happen is hard to know. Similar calls by other developing countries and civil society around the world, for years, have come to no avail. This time however, the financial crisis could mean the US is less influential than before. A side-story of the emerging Chinese superpower versus the declining US superpower will be interesting to watch.

It would of course be too early to see China somehow using this opportunity to decimate the US, economically, as it has its own internal issues. While the Western mainstream media has often hyped up a “threat” posed by a growing China, the World Bank’s chief economist (Lin Yifu, a well respected Chinese academic) notes “Relatively speaking, China is a country with scarce capital funds and it is hardly the time for us to export these funds and pour them into a country profuse with capital like the U.S.”

Asian nations are mulling over the creation of an alternative Asia foreign exchange fund, but market shocks are making some Asian countries nervous and it is not clear if all will be able to commit.

What seems to be emerging is that Asian nations may have an opportunity to demand more fairness in the international arena, which would be good for other developing regions, too.

The financial crisis and the developing world

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 07 Feb 2009 15:22:00 +0000

For the developing world, the rise in food prices as well as the knock-on effects from the financial instability and uncertainty in industrialized nations are having a compounding effect. High fuel costs, soaring commodity prices together with fears of global recession are worrying many developing country analysts.

Summarizing a United Nations Conference on Trade and Development report, the Third World Network notes the impacts the crisis could have around the world, especially on developing countries that are dependent on commodities for import or export:

Uncertainty and instability in international financial, currency and commodity markets, coupled with doubts about the direction of monetary policy in some major developed countries, are contributing to a gloomy outlook for the world economy and could present considerable risks for the developing world, the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) said Thursday.

… Commodity-dependent economies are exposed to considerable external shocks ,st,emming from price booms and busts in international commodity markets.

Market liberalization and privatization in the commodity sector have not resulted in greater stability of international commodity prices. There is widespread dissatisfaction with the outcomes of unregulated financial and commodity markets, which fail to transmit reliable price signals for commodity producers. In recent years, the global economic policy environment seems to have become more favorable to fresh thinking about the need for multilateral actions against the negative impacts of large commodity price fluctuations on development and macroeconomic stability in the world economy.

Europe and the financial crisis

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 07 Feb 2009 15:05:00 +0000

In Europe, a number of major financial institutions failed. Others needed rescuing.

In Iceland, where the economy was very dependent on the finance sector, economic problems have hit them hard. The banking system virtually collapsed and the government had to borrow from the IMF and other neighbors to try and rescue the economy. In the end, public dissatisfaction at the way the government was handling the crisis meant the Iceland government fell.

A number of European countries have attempted different measures (as they seemed to have failed to come up with a united response).

For example, some nations have stepped in to nationalize or in some way attempt to provide assurance for people. This may include guaranteeing 100% of people’s savings or helping broker deals between large banks to ensure there isn’t a failure.

The EU is also considering spending increases and tax cuts said to be worth €200bn over two years. The plan is supposed to help restore consumer and business confidence, shore up employment, getting the banks lending again, and promoting green technologies.

Rich Countries involved in corruption abroad

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 07 Feb 2009 14:37:00 +0000

When asking why poor countries are poor, it is quite common to hear, especially in wealthier countries that are perceived to have minimal corruption (at least domestically) that other countries are poor because of corruption. Yet, corruption is not something limited to third world despots. Rich countries too have been involved in corrupt practices around the world.

As Professor Robert Neild from Trinity College, Cambridge University writes in Public Corruption; The Dark Side of Social Evolution (London: Anthem Press, 2002), “Rich countries and their agencies … commonly have been and are accomplices in corruption abroad, encouraging it by their actions rather than impeding it….” (p.209). Specific problems he highlights include:

The impact of Cold War corruption (supporting dictatorships, destabilizing democracies, funding opposition, etc);
Firms from rich countries bribing rulers and officials from developing countries to gain export contracts, particularly in the arms trade and in construction (even justifying it by suggesting bribery is “customary” in those countries, so they need to do it to, in order to compete);
The “corruption-inducing effects of the purchase, by the rich countries and their international corporations, of concessions in Third World countries to exploit natural deposits of oil, copper, gold, diamonds and the like.” Payments made to rulers often violate local (and Western) rules, keeping corrupt rulers in power, who also embezzle a lot of money away.
The drug trade. Neild suggests that international law and national laws in rich countries that prohibit drugs may serve to “produce a scarcity value irresistible to producers, smugglers and dealers.” Governments and civil society in the third world are often “undermined, sometimes destroyed” by the violence and corruption that goes with the drug trade. “This is probably the most important way in which the policies of rich countries foster corruption and violence. Yet the effect on the Third World seems scarcely to enter discussion of alternative drug policies in the rich countries.” Legalizing drugs, a system of taxation and regulation, comparable to that applied to tobacco and alcohol might do more to reduce corruption in the world than any other measure rich countries could take, he suggests. (See this site’s section on illicit drugs for more on that aspect.)

Corruption

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 07 Feb 2009 14:27:00 +0000

Corruption is both a major cause and a result of poverty around the world. It occurs at all levels of society, from local and national governments, civil society, judiciary functions, large and small businesses, military and other services and so on. Corruption affects the poorest the most, whether in rich or poor nations.

The issue of corruption is very much inter-related with other issues. At a global level, the “international” (Washington Consensus-influenced) economic system that has shaped the current form of globalization in the past decades requires further scrutiny for it has also created conditions whereby corruption can flourish and exacerbate the conditions of people around the world who already have little say about their own destiny.

A difficult thing to measure or compare, however, is the impact of corruption on poverty versus the effects of inequalities that are structured into law, such as unequal trade agreements, structural adjustment policies, so-called “free” trade agreements and so on. It is easier to see corruption. It is harder to see these other more formal, even legal forms of “corruption.” It is easy to assume that these are not even issues because they are part of the laws and institutions that govern national and international communities and many of us will be accustomed to it—it is how it works, so to speak. Those deeper aspects are discussed in other parts of this web site’s section on trade, economy, & related issues.

That is not to belittle the issue of corruption, however, for its impacts are enormous too.

Poverty Facts and Stats

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 07 Feb 2009 14:17:00 +0000

At least 80% of humanity lives on less than $10 a day.Source 1

More than 80 percent of the world’s population lives in countries where income differentials are widening.Source 2

The poorest 40 percent of the world’s population accounts for 5 percent of global income. The richest 20 percent accounts for three-quarters of world income.Source 3

According to UNICEF, 26,500-30,000 children die each day due to poverty. And they “die quietly in some of the poorest villages on earth, far removed from the scrutiny and the conscience of the world. Being meek and weak in life makes these dying multitudes even more invisible in death.”Source 4

Around 27-28 percent of all children in developing countries are estimated to be underweight or stunted. The two regions that account for the bulk of the deficit are South Asia and sub-Saharan Africa.

If current trends continue, the Millennium Development Goals target of halving the proportion of underweight children will be missed by 30 million children, largely because of slow progress in Southern Asia and sub-Saharan Africa.Source 5

Based on enrolment data, about 72 million children of primary school age in the developing world were not in school in 2005; 57 per cent of them were girls. And these are regarded as optimisitic numbers.Source 6

Nearly a billion people entered the 21st century unable to read a book or sign their names.Source 7

Less than one per cent of what the world spent every year on weapons was needed to put every child into school by the year 2000 and yet it didn’t happen.Source 8

Infectious diseases continue to blight the lives of the poor across the world. An estimated 40 million people are living with HIV/AIDS, with 3 million deaths in 2004. Every year there are 350–500 million cases of malaria, with 1 million fatalities: Africa accounts for 90 percent of malarial deaths and African children account for over 80 percent of malaria victims worldwide.Source 9

Water problems affect half of humanity:

Some 1.1 billion people in developing countries have inadequate access to water, and 2.6 billion lack basic sanitation.
Almost two in three people lacking access to clean water survive on less than $2 a day, with one in three living on less than $1 a day.
More than 660 million people without sanitation live on less than $2 a day, and more than 385 million on less than $1 a day.
Access to piped water into the household averages about 85% for the wealthiest 20% of the population, compared with 25% for the poorest 20%.
1.8 billion people who have access to a water source within 1 kilometre, but not in their house or yard, consume around 20 litres per day. In the United Kingdom ataverage person uses more than 50 litres of water a day flushing toilets (where average daily water usage is about 150 liters a day. The highest average water use in the world is in the US, at 600 liters day.)
Some 1.8 million child deaths each year as a result of diarrhoea
The loss of 443 million school days each year from water-related illness.
Close to half of all people in developing countries suffering at any given time from a health problem caused by water and sanitation deficits.
Millions of women spending several hours a day collecting water.
To these human costs can be added the massive economic waste associated with the water and sanitation deficit.… The costs associated with health spending, productivity losses and labour diversions … are greatest in some of the poorest countries. Sub-Saharan Africa loses about 5% of GDP, or some $28.4 billion annually, a figure that exceeds total aid flows and debt relief to the region in 2003.Source 10

Number of children in the world
2.2 billion
Number in poverty
1 billion (every second child)
Shelter, safe water and health
For the 1.9 billion children from the developing world, there are:

640 million without adequate shelter (1 in 3)
400 million with no access to safe water (1 in 5)
270 million with no access to health services (1 in 7)
Children out of education worldwide
121 million
Survival for children
Worldwide,

10.6 million died in 2003 before they reached the age of 5 (same as children population in France, Germany, Greece and Italy)
1.4 million die each year from lack of access to safe drinking water and adequate sanitation
Health of children
Worldwide,

2.2 million children die each year because they are not immunized
15 million children orphaned due to HIV/AIDS (similar to the total children population in Germany or United Kingdom)
Source 11

Rural areas account for three in every four people living on less than US$1 a day and a similar share of the world population suffering from malnutrition. However, urbanization is not synonymous with human progress. Urban slum growth is outpacing urban growth by a wide margin.Source 12

Approximately half the world’s population now live in cities and towns. In 2005, one out of three urban dwellers (approximately 1 billion people) was living in slum conditions.Source 13

In developing countries some 2.5 billion people are forced to rely on biomass—fuelwood, charcoal and animal dung—to meet their energy needs for cooking. In sub-Saharan Africa, over 80 percent of the population depends on traditional biomass for cooking, as do over half of the populations of India and China.Source 14

Indoor air pollution resulting from the use of solid fuels [by poorer segments of society] is a major killer. It claims the lives of 1.5 million people each year, more than half of them below the age of five: that is 4000 deaths a day. To put this number in context, it exceeds total deaths from malaria and rivals the number of deaths from tuberculosis.Source 15

In 2005, the wealthiest 20% of the world accounted for 76.6% of total private consumption. The poorest fifth just 1.5%:

Global Financial Crisis 2008

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Sat, 07 Feb 2009 14:03:00 +0000

The global financial crisis, brewing for a while, really started to show its effects in the middle of 2007 and into 2008. Around the world stock markets have fallen, large financial institutions have collapsed or been bought out, and governments in even the wealthiest nations have had to come up with rescue packages to bail out their financial systems.

On the one hand many people are concerned that those responsible for the financial problems are the ones being bailed out, while on the other hand, a global financial meltdown will affect the livelihoods of almost everyone in an increasingly inter-connected world. The problem could have been avoided, if ideologues supporting the current economics models weren’t so vocal, influential and inconsiderate of others’ viewpoints and concerns.

This article provides an overview of the crisis with links for further, more detailed, coverage at the end.

In This Global Cris, Can Your Marriage Survive?

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Fri, 06 Feb 2009 14:41:00 +0000

Alot of worker will be homeless because of unemployment job. The crisis will be the hardest time for more couple marriage to handle the situations. Have to do more hard things in every job.

Many people were never adequately prepared to deal with adversity. When faced with a spouses disability, or the illness or loss of a child, they simply refuse to deal with reality and abandon the situation. Others play the blame game. If only you hadhle, if you listened, and on and on, they unload their grief and anger on each other.

This is not the right time to wasting money. And don't isolate from your partner. Let each other know what you are feeling and why. There is no shame in expressing grief and hurt. Men are particularly good at trying to keep a stiff upper lip, and internalizing their emotions. They often need the reassurance that we don't think any less of them for crying or showing grief. This can be a very moving and profound moment in your marriage. Very often, a man, once he'se, been given permission to express his deepest feelings, will find himself much more open and loving in all other areas of his relationship with his wife.

How does a couple avoid the pitfalls inherent in such situations? First, avoid the temptation to cast blame. It is too easy when emotions are running high to lash out in anger. Try and recognize and validate your partner's feelings. Let each other know how much you need each other. Put off any sort of intensive talks until the situation has calmed down. I remember when Cam was 3 years old and sustained a severe head injury. I lashed out at Dave, telling him it was his fault for not watching him more closely. When I saw the look of profound hurt in his eyes, I immediately went to him and apologized. As we went through the long hours of waiting and praying, we held each other. From that day forward, no matter what happens in our lives to bring on a crisis, we automatically reach out to each other.

gobal economic crisis impact in Indonesia

marlina_ev@yahoo.com (emarlna@yahoo.com) — Fri, 06 Feb 2009 14:32:00 +0000

Said who in this country will not get the impact of the global economic crisis? even small person who live in this world also will get the impact. In Jakarta on 16 October 2008, the President of Indonesia, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, said that the global financial crisis that started from the United States raises a very broad impact, to Indone
sia. And the impact will last very long, at least until three years into the future. For that, the President requested hard work and extraordinary efforts with all parties so that the impact of Indonesia's worst can be prevented and overcome.
Perhaps My Yudhoyono and their goverment can work more harder than befor, so that they dont just talk onlya in every forum talking about the crisis.
The crisis will still happen some time. To the ministers I have prepared kontigensi. If there are targets that fumble, made another choice that can overcome the problem fixed, "said the President.
One of the most popular business man in indonesia also warn the government tobe carefull with they statement, cos it can make alot of persepsion.
This same issue was raised by businessmen Sofjan Wanandi who also attended the meeting. However, he, optimism should be guarded. "I think the government is currently more ready to face a crisis if compared with 1998. However, if steps are taken late, the crisis will switch to the crisis in the real sector next year.
About the length is still a global crisis and its impact to Indonesia, Chairman of the General Chamber of Commerce and Industry MS Hidayat estimate scenario terburuknya to four years, while the best scenario is two years. "Now, this new beginning of the tsunami in the economic field. Impact to the real sector will be felt in the first or second quarter after the crisis, "he said.