TRADISI TAHUN BARU NUSANTARA CERMINAN PANCASILA
Pandji R Hadinoto

IKA STIH IBLAM, Jalan Alam Segar I No. 9, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310

indolawyer@yahoo.com

ABSTRAK

Mempertimbangkan Nilai2 Operasional JSN45 khususnya butir  3, 4, 5, 7, 9 maka penggalian dan pemasyarakatan unsur2 budaya nusantara unggulan adalah strategik demi NKRI, termasuk TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 khususnya Sila Persatuan Indonesia (butir 3, 4, 6, 7) dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (butir 1, 4, 10, 11);
Menyikapi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2025 dengan proyeksi menjadi negara mandiri, maju, adil dan makmur berpendapatan perkapita USD15.000 atau kekuatan ekonomi 12 besar dunia, dan tahun 2045 diproyeksikan di 7 kekuatan ekonomi dunia berpendapatan perkapita USD47.000, termasuk Pemerintah Kurang Perhatian pada Kebudayaan Bangsa [the Politic 08/ThII) berikut aspirasi Kebudayaan Mendisain Masa Depan (Bappenas, 20Des12];
Mengingat kawasan Nusantara ini telah ber-abad2 bersiklus tahunan matahari yakni bulan2 Srawana (12Jul-12Aug), Badra (13Aug-10Sep), Asuji (11Sep-11Okt), Kartika (12Okt-10Nop), Posa (11Nop-12Des), Margasirah (13Des-10Jan), Maga (11Jan-11Peb), Palguna (12Peb-11Mar), Caitra (12Mar-11Apr), Waisaka (12Apr-11Mei), Jesta (12Mei-12Jun), Asada (13Jun-11Jul).
Maka Hari Koperasi 12Jul13 (Jum’at Sukra / tanggal Jawa 4 Poso 1946, Jemuwah Pahing / tanggal Hijriah 04 Ramadhan 1434) sebagai sokoguru Ekonomi Pancasila, sepantasnya strategik dimuati pembudayaan lebih struktural dikombinasi tradisi Tahun Baru Nusantara di awal bulan Srawana setiap 12Jul, sehingga Jatidiri Ekonomi Pancasila Indonesia per Konstitusi Pasal-33 UUD45 menuju 2025 dan 2045, secara berkala terkokohkan ditengah arus globalisasi;
Disamping hari2 libur bersama kalender nasional, tradisi ini membangun kebanggaan dan kepercayaan diri anak bangsa, dengan aksi EarthHour dan/atau CarFreeDay di perkotaan terutama kota2 besar sehingga berdampak perbaikan mutu lingkungan, disertai pemberdayaan struktural siklus pasar2 Pancawara (Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage) di pedesaan guna penguatan ekonomi rakyat hadapi mewabahnya gerai2 investor ritel.  

KATA KUNCI

EkoKesRa Demi Strategi Ketahanan Bangsa

PENDAHULUAN

Strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menguatkan Semangat ke-Indonesia-an sesungguhnya dapat dioperasionalisasikan dalam praktek kebiasaan kehidupan sehari-hari dengan menjabarkan ke-45 butir tata nilai budaya Pancasila sebagaimana diatur dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 [Pancasila 45, www.jakarta45.wordpress.com : 1], khususnya dalam konteks Penguatan Daya Dukung Ekonomi Pancasila adalah Sila ke-3 Persatuan Indonesia yakni butir-butir (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, dan Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu butir-butir (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, (4) Menghormati hak orang lain, (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Adapun kerja penjabaran tersebut diatas akan dapat termotivasi sedemikian rupa sehingga tercapai kemanfaatan bagi kepentingan umum bilamana diiringi oleh keinginan kuat untuk mengejawantahkan nilai-nilai operasional Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 [JSN45, www.jakarta45.wordpress.com : 1], sebagai Ruh Indonesia Merdeka (RIM) khususnya terkait konteks Penguatan Daya Dukung Ekonomi Pancasila, seperti butir-butir (3) Nasionalisme, (4) Patriotisme, (5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, (7) Persatuan dan Kesatuan, (9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri.

Penjabaran tersebut diatas akan menemukan nilai tambah kepentingan umum bilamana dikaitkan dengan politik pertumbuhan ekonomi kedepan seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2025 dengan proyeksi menjadi Negara mandiri, maju, adil dan makmur berpendapatan perkapita USD 15,000 atau kekuatan ekonomi 12 besar dunia, dan tahun 2045 diproyeksikan di 7 kekuatan ekonomi dunia berpendapatan perkapita USD 47,000 termasuk dugaan Dr Chatib Basri (kini Menteri Keuangan) ketika Reuni Alumni Canisius College 29 April 2013 bahwa 15 tahun ke depan akan bertumbuh 40% kelas ekonomi menengah sebagai konsekwensinya, dan ini berarti meningkatnya kebutuhan konsumsi sekunder yang akan menggulirkan berbagai jenis industri konsumtif.yang pada gilirannya akan menyumbangkan tingkat kesenjangan ekonomi juga.

Sementara kini disinyalir bahwa peredaran uang dikuasai dan dikendalikan oleh sangat sedikit saja jumlah penduduk sedangkan kebanyakan jumlah penduduk masih belum turut menikmati trickle down effect daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Istilahnya, pertumbuhan ekonomi tidak harmonis dengan perkembangan demi pemerataan manfaat ekonomi ke banyak pemangku kepentingan akan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Oleh karena itulah tema Kongres Pancasila V ini diyakini sungguh menguatkan sekaligus mengisi pendapat bahwa Pemerintah Kurang Perhatian pada Kebudayaan Bangsa [the Politic, Edisi 08 – Th II – 15 – 29 Februari 2013 : 2) berikut aspirasi Kebudayaan Mendisain Masa Depan [Sri-Edi Swasono, Bappenas, 20 Desember 2012 : sampul].

Pembudayaan sebagai upaya terstruktur berupa perwujudan atau pembentukan kebiasaan yang berulang adalah akan dapat membumi sedemikian rupa bilamana pola sinergi atau saling menguatkan diantara unsur-unsur budaya itu dibangun bersama.

Ciri Gotong Royong Pancasila sebagai bahan galian budaya Nusantara oleh karenanya akan lebih mudah dipahami masyarakat bilamana secara berkala disinergikan penerapannya (aksi ganda) dengan bahan galian budaya Nusantara lain seperti Tradisi Tahun Baru Nusantara.

Koperasi sebagai soko guru ekonomi gotong royong Pancasila yang diperingati setiap tanggal 12 Juli yang ternyata koinsidensi dengan awal Tahun Baru Nusantara adalah sesungguhnya berkah dari Tuhan Yang Maha Pengasih kepada bangsa Indonesia, dan oleh karenanya layak dijadikan tonggak perkuatan berkala daripada ekonomi gotong royong Pancasila itu sendiri.

Kawasan Nusantara ini sesungguhnyalah telah ber-abad2 bersiklus tahunan matahari yakni bulan-bulan Srawana (12Jul-12Aug), Badra (13Aug-10Sep), Asuji (11Sep-11Okt), Kartika (12Okt-10Nop), Posa (11Nop-12Des), Margasirah (13Des-10Jan), Maga (11Jan-11Peb), Palguna (12Peb-11Mar), Caitra (12Mar-11Apr), Waisaka (12Apr-11Mei), Jesta (12Mei-12Jun), Asada (13Jun-11Jul).

Temuan penulis ikhwal diatas ini sebagai peristiwa adalah terjadi saat mengikuti Kajian Makrifatullah Dalam Kawih-kawih Sunda (Kuno) bertempat di Gedung Yayasan Wakaf Paramadina, Plaza Pondok Indah 1, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 dengan penceramah Ir Achmad Chodjim MM, pada tanggal 31 Januari 2013.

METODA

Berdasarkan informasi-informasi tekstual dan verbal dari berbagai sumber resmi dan kompeten, maka dirakitlah satu upaya konsolidasi untuk menemukan wujud pembudayaan nilai-nilai Pancasila kedalam praktek kehidupan sehari-hari.

Upaya konsolidasi ini dilanjutkan dengan upaya sosialisasi bertahapan pembinaan, penggalangan dan pengerahan. Dalam konteks inilah, penyampaian makalah ini adalah sebagai bagian daripada upaya sosialisasi, berdampingan dengan upaya sosialisasi berupa Ajakan Tradisi Tahun Baru Nusantara [www.jakarta45.wordpress.com] yang telah disampaikan ke publik melalui berbagai jejaring sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN ATAS MASALAH

HARI KOPERASI DAN TAHUN BARU NUSANTARA 12 JULI

Koperasi yang diidealisasikan sebagai soko guru ekonomi Pancasila, perkembangan dan pertumbuhannya kini dirasakan tergerus oleh sikap politik ekonomi liberalistik kapitalistik sehingga keberadaannya terpinggirkan oleh suasana dan kondisi pasar bebas.

Dalam pengertian itulah dirasakan perlu dilakukan upaya-upaya berskala nasional untuk mendorong peran Koperasi menjadi lebih mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Pencanangan dan peneguhan keberadaan Tahun Baru Nusantara yang kebetulan secara alamiah bertepatan dengan Hari Koperasi, seharusnya dapat dikreasikan sedemikian rupa guna meningkatkan peran serta Masyarakat Koperasi dan Masyarakat Peduli Koperasi, mengingat tercatat kegiatan ekonomi termasuk ekonomi kerakyatan justru meningkat saat peringatan-peringatan Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, Tahun Baru Saka dan lain sebagainya, yang kebanyakan sebetulnya adalah versi non peradaban Nusantara.

Artinya, skala kegiatan ekonomi nasional seharusnya dapat ditumbuhkembangkan juga melalui peristiwa budaya Nusantara itu sendiri, seperti Tradisi Tahun Baru Nusantara.

Dan untuk memberikan nilai tambah lebih dibandingkan dengan peringatan Tahun-tahun Baru versi non Peradaban Nusantara tersebut, dilekatkan beberapa program turunan pemberdayaan yang lebih merupakan kebutuhan akan kualitas hidup yang sehat lingkungan dan sehat ekonomi rakyat. Sehat lingkungan itu seperti Earth Hour, Car Free Day, Penghijauan dan lain sebagainya, serta tidak harus diwujudkan sebagai hari libur nasional namun lebih berkarakter hari kebaktian sosial nasional.

Sehat Ekonomi Rakyat seperti pengaturan struktural siklus pasar-pasar Pancawara (Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage) melalui pengaturan perundang-undangan, berjangkar kehadiran Tradisi Tahun Baru Nusantara. Pasar-pasar tradisional berskala lokal seperti Pasar Nggawok pada tanggal 12 Mei 2013 [Makalah : 10] yang berjarak 12 kilometer dari Solo kearah barat daya, Pasar Tani Solo pada tanggal 12 Mei 2013 [Makalah : 10] bertepatan dengan Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi, Solo.

Melalui pembangunan karakter masyarakat ber Tradisi Tahun Baru Nusantara yang dikaitkan dengan Hari Koperasi ini diyakini akan turut gelorakan Jiwa Semangat Nilai-nilai 45 (JSN45), yaitu ruh Indonesia Merdeka (RIM) di semua dimensi ipoleksosbudhankam.

SIMPULAN

1. Tahun Baru Nusantara tiap awal bulan Srawana tanggal 12 Juli itu baik berdasarkan prakarsa swadaya masyarakat maupun prakarsa struktural pemerintah, dapat dikreasikan jadi motor penggerak bagi pembangunan nasional tentang peningkatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi kerakyatan terutama yang berbasis koperasi rakyat.
2. Hari Koperasi 12 Juli itu sendiri akan bertambah pamornya di kalangan usahawan kecil menengah untuk melipatgandakan gairah kewirausahaan berbasis koperasi kerakyatan termasuk yang melibatkan keusahaan lintas komoditas dan lintas daerah.
3. Secara berkala baik Hari Koperasi sebagai penghormatan bagi sokoguru ekonomi kerakyatan dan Tahun Baru Nusantara sebagai penghormatan terhadap unsur budaya nusantara yang keberadaannya masih hidup di kalangan masyarakat adat Tengger berupa tradisi Kesodo, dapat ditingkatkan martabatnya sedemikian rupa sehingga dapat menjadi ikon ataupun penjuru kehidupan masyarakat gotong royong Pancasila berskala nasional, sekaligus sebagai salah satu solusi bagi pendidikan politik yang ditandai kini tak didampingi moralitas ataupun idealisme untuk selalu berjuang dengan semangat nasionalis [Kebangkitan Nasional, Pengaruh Kekuatan Asing Makin Meluas, Kompas, 19 Mei 2013 : 1].
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi kerakyatan yang berorientasi manfaat kebersamaan segenap pemangku kepentingan, pada gilirannya dapat diproyeksikan bermartabat kesetaraan sekaligus memperkecil bahkan menghilangkan persaingan usaha a-simetrik dengan kepengusahaan versi korporasi yang memang kodratnya keuntungan finansial para pemodal. Kesetaraan ini bermakna sikap, situasi dan kondisi lahir batin kemerdekaan bagi para pelaku usaha yang pada gilirannya dapat berdampak terciptanya perdamaian abadi dalam konteks ketertiban dunia..
5. Penggalian, pemasyarakatan dan pemberdayaan unsur budaya lokal seperti Tahun Baru Nusantara di awal bulan Srawana itu dapat meneguhkan strategi Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menguatkan Semangat ke-Indonesia-an seperti telah diikrarkan pada Pembukaan UUD 1945 yakni “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” dan berujung pengkokohan EkoKesRa (Ekonomi Kesejahteraan Rakyat) demi Strategi Ketahanan Bangsa [STRAHANSA, www.jakarta45.wordpress.com : 1] sehingga diperbesar kearah kemungkinan aksi pelurusan Batang Tubuh Konstitusi 2002 terhadap Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengingat pula bahwa ternyata 69,4% Agenda Reformasi adalah Gagal [Jajak Pendapat “Kompas”, Beratnya Menghela Gerbong Reformasi, Kompas, 20 Mei 2013 : 1].

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR RUJUKAN

1. Pandji R Hadinoto, 2009. “Pancasila 45,” “JSN45,” “STRAHANSA,” www.jakarta45.wordpress.com , hlm. 1
2. The Politic, Edisi 08 – Th II – 15 – 29 Februari 2013, “Pemerintah Kurang Perhatian pada Kebudayaan Bangsa,”  hlm. 2
3. Sri-Edi Swasono, “Kebudayaan Mendesign Masa Depan,” 90 Tahun Taman Siswa, Bappenas, 20 Desember 2012, hlm. sampul
4. “Kebangkitan Nasional,” Kompas, 19 Mei 2013, hlm. 1
5. “Jajak Pendapat “Kompas”,” Kompas, 20 Mei 2013, hlm. 1

Makassar (ANTARA) – Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Laode M Kamaludin, M.Sc, M.Eng mengatakan, “elecronic voting” (e-voting) dapat menjadi alternatif alat Pemilu baik pada Pilpres maupun Pilkada bupati/walikota.

“Dengan alat ini, maka dapat menghemat anggaran Pemilu, lumayan jika dapat mencapai 50 persen,” kata Laode Kamaluddin pada pertemuan regional Forum Rektor Indonesia di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sabtu.

Menurut dia, pentingnya penggunaan alat tersebut, selain karena pertimbangan ekonomis, juga akurasi datanya jauh lebih terjamin dan dapat diakses oleh semua masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, FRI yang didukung lembaga yang kompeten BPPT dan KPU pusat.

“Upaya menghemat anggaran itu harus dipikirkan sekarang, sehingga anggaran berdemokrasi itu sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan,” katanya.

Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar Prof Dr dr HA Idrus Paturusi.

Menurut dia, dana Pilpres dan pemilihan legislator yang mencapai puluhan triliun rupiah dapat dihemat sekitar 50 persen apabila menggunakan e-voting.

“Alokasi anggaran puluhan triliun itu dapat digunakan untuk membangun rumah sakit atau menyejahterakan masyarakat, daripada menghabiskan anggaran Pemilu yang masih menggunakan model lama,” katanya.

Pada pertemuan FRI juga dibahas tentang perlunya mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar mengambil bagian dalam berdemokrasi.

Hal tersebut mencermati adanya kecenderungan angka Golongan Putih (Golput) terus meningkat dari kalangan generasi muda. Salah satu contoh pada Pilkada di Jawa Tengah yang Golputnya hampir mencapai 50 persen.(tp)

Lima Tiket Menuju Surga, Anda Berminat?

Senin, 03 Juni 2013

Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”

Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”

Monumen ‘Pancasila Sakti’ atau sering disebut juga monumen ‘Pahlawan Revolusi’ dibangun atas prakarsa Soeharto.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130531/menggugat-hari-kesaktian-pancasila.html#ixzz2VClGc1i8
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Diposkan oleh IB di  09.00

Senin, 03 Juni 2013

Elite Politik Justru Merusak Nilai-Nilai Pancasila

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, “INDONESIA BERJUANG” MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (9)

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/elite-politik-justru-merusak-nilai.html

Anies Baswedan:

Elite Politik Justru Merusak Nilai-Nilai Pancasila

Suara Pembaruan, Minggu, 2 Juni 2013 | 19:42

Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid (kedua dari kiri), Dekan Fisip Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono (kedua dari kanan), dan Dekan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady berbicara dalam diksui publik bertema “Pancasila Jiwa Bangsa” di Jakarta, Minggu (2/6). [SP/Gusti Lesek]

Berita Terkait

• Asmara Nababan Meninggal Dunia
• Polisi Perempuan dan TNI AL Pingsan
• Presiden Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila

JAKARTA] Nilai-nilai Pancasila masih hidup di dalam msyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Nilai-nilai itu hidup bukan hanya dalam diri orang-orang tua  yang telah merasakan asam garam kehidupan, tetapi juga dalam diri anak-anak muda Indonesia, yang menghidupkan Pancasila dengan cara-cara mereka sendiri.

“Sayangnya, nilai-nilai Pancasila yang sudah berakar itu dirusakkan oleh elite-elite politik. Mereka yang memainkan, sehingga nilai-nilai Pancasila semakin memudar,” kata Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan dalam diksui publik bertema “Pancasila Jiwa Bangsa”  di Jakarta, Minggu (2/6).

Diskusi yang diselenggarakan Taruna Merah Putih (TMP), sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu, menghadirkan pembicara Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, Dekan Fisip Universitas Indonesia (UI) Bambang Shergi Laksmono, dan Dekan Eksekutif  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), John Riady.

Menurut Anies, selama ini banyak orang yang telah merawat nilai-nilai Pancasila, tetapi mereka tidak menjaganya.

Akibatnya muncul benalu-benalu yang kerjanya menghisap hidup Pancasila di dalam sistem politik Indonesia.

“Benalu-benalu itu menghambat upaya-upaya perbaikan yang dilakukan warga negara yang tidak memiliki kepentingan lain, selain Indonesia yang lebih baik dan bermartabat,” katanya.

Dijelaskan, pengeroposan negeri ini juga berjalan efektif, karena orang-orang baik hanya diam, hanya mengeluh, dan tak berbuat apa-apa.

“Kepada mereka yang menghambat kita katakan bahwa api Pancasila akan membakar kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi mari kita berhenti berlipat tangan, saatnya turun tangan melunasi janji kemerdekaan dalam semangat gotong-royong, semangat yang menjadi saripati Pancasila kita,” katanya.

Memudar

Sementara itu, John Riady sepakat bahwa bangsa Indonesia harus kembali merajut dan jangan membiarkan nilai-nilai Pancasila dirobek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sayangnya, jangankan menghayati nilai-nilai Pancasila, menyebut nama Pancasila saja saat ini sudah sangat jarang.

John Riady mengatakan, dirinya pernah men-searching kata Pancasila di internet, dan hasilnya kata itu hanya muncul di media-media dan dibicarakan beberapa figur nasional.

“Tetapi di masyarakat, pemuda, SMA, dan mahasiswa hampir tidak ada pembicaraan soal Pancasila. Artinya sosialisasi Pancasila belum menjiwai semangat mereka,” katanya.

Karena itu, John mengusulkan perlu digencarkan sosialisasi Pancasila ke semua level, mulai dari SD hingga perguruan tinggi dan lapisan masyarakat,” katanya.

Anies Baswedan menambahkan, sosialisasi Pancasila perlu digencarkan dengan berbagai cara. “Kalau di rumah saja orang tuanya tidak pernah bicara Pancasila, jangan harap ke luar rumah anak-anak akan berbuat dan bertingkah laku Pancasilais,” katanya.

Karena itu, perlu digallak sosialisasi Pancasila, termasuk sosialisasi  melalui media massa, dengan memasukan pesan-pesan ideologis ke televisi-televisi yang ada saat ini.

Nusron Wahid mengatakan,  Pancasila perlu terus disosialisasikan. Tetapi dirinya tidak sepakat membentuk sebuah lembaga khusus untuk sosialisasi Pancasila.

“Kita akan terjebak pada pola Orde Baru, akan ada tafsir tunggal atas Pancasila. Yang dibutuhkan saat ini bukan tukang sosialisasi, tetapi pemimpin yang tegas, yang berani menindak siapa yang melanggar Pancasila,” katanya.

Sementara itu, Bambang mengatakan, tantangan ke depan kita adalah merevitalisasi Pancasiala. Bagaimana caranya?

“Ya ini tantangan kita  ke depan. Kuncinya adalah kualitas pengajaran dan membangun jaringan. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk merumuskan format dan materi untuk menghidupkan kembali Pancasila,” katanya. [L-8]

Diposkan oleh IB di  01.42

Minggu, 02 Juni 2013

Megawati: Pancasila Telah Dipisahkan dari Bung Karno

Diposkan oleh IB di  16.22

Minggu, 02 Juni 2013

Polemik Seputar 4 Pilar Kebangsaan

UNTUK MEMPERINGATI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO, “INDONESIA BERJUANG” MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITAN (6)
http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2013/06/polemik-seputar-4-pilar-kebangsaan.html

Polemik Seputar 4 Pilar Kebangsaan

BERDIKARIonline, Minggu, 2 Juni 2013 | 13:56 WIB  

Ilustrasi

Berbicara tentang Pancasila mungkin dianggap sudah begitu klasik dan membosankan bagi sebagian besar kalangan masyarakat Indonesia. Sejak runtuhnya kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru oleh gerakan reformasi yang memuncak di pertengahan Mei 1998 lalu, Pancasila memang nyaris dilupakan dan secara sadar mulai dikubur dalam-dalam dari ingatan kita sendiri. Termasuk pada peringatan kelahirannya yang ke-68 tahun ini, pun terasa begitu biasa-biasa saja, seakan tidak ada urgensinya sama sekali untuk dirayakan atau sekedar direfleksikan dan menjadi perhatian bersama.

 

Lika-Liku Sejarah

Perjalanan hidup Pancasila sebagai falsafah dasar kemerdekaan Bangsa Indonesia memang begitu panjang, berliku, tidak semulus citra yang selama ini senantiasa disematkan kepadanya. Selama pemerintahan Soeharto yang berkuasa lebih dari 32 tahun, Pancasila telah “diperkosa” dan secara esensial dipelintir sedemikian rupa untuk hanya sebagai senjata hegemonik menghantam para penentangnya demi melegitimasi kelanggengan kekuasaan. Pengebirian sejarah pun dilakukan melalui program penataran P-4 dengan menegasikan peranan Soekarno sebagai penggali Pancasila dari kubur ingatan kolektif Bangsa setelah beberapa abad lamanya terjajah Bangsa asing.

Orde Baru merekayasa versinya dengan menyatakan bahwa Muhammad Yamin adalah tokoh penemu Pancasila yang otentik. Sementara, Bung Hatta yang notabene secara politik pun tengah bertentangan dengan Bung Karno, justru tegas menyatakan bahwa “andai mendiang Muh. Yamin belum wafat (beliau wafat di tahun 1962, sebelum Orde Baru terbangun), mesti dapat pula menegaskan bahwa penggali Pancasila pertama kali memang Soekarno lewat satu jam pidato di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, baru beberapa hari kemudian ia berpidato di Panitia Kecil yang dibentuk khusus untuk merampungkan naskah tersebut dan mengajukan teks yang sekarang dipergunakan.

Namun sayangnya, konsekuensi logis yang harus kita terima setelah lama dikekang pemaksaan azas tunggal di era Orde Baru itu, adalah fakta bahwa generasi Bangsa yang hidup pasca reformasi telah kehilangan pegangan ideologi nasional yang kukuh. Kita mulai mendekat pada kelumpuhan dihadapan gempuran ideologi asing berjuluk neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan ruh Pancasila itu sendiri, yakni berwujud dalam segala pandangan tentang globalisasi, pasar bebas, kebebasan individual, konsumerisme, kebergantungan pada hutang luar negeri, kebergantungan pada investasi modal asing yang makin menguasai sumber daya alam, dan mulai absennya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

 

Dasar Kehidupan Bangsa

Bila dicermati, kini muncul pula permasalahan baru tentang pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maret 2013 lalu, ketua MPR RI Taufiq Kiemas mewakili lembaga negara yang dipimpin, memperoleh gelar kehormatan doctor honoris causa (H.C) dari Universitas Trisakti atas jasanya telah melahirkan gagasan sosialisasi empat pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gagasan yang gencar disosialisasikan sejak 3 tahunan lalu oleh lembaga MPR RI tersebut dinilai sangat efektif guna menanamkan kembali nilai-nilai luhur yang perlu dijadikan acuan dan pedoman bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara awam, mungkin kebijakan MPR itu perlu diapresiasi sebagai inovasi jitu mengatasi disorientasi Bangsa yang sedang berlangsung. Namun, masih ada banyak pihak yang cermat dan peduli, mereka segera merespon untuk mengoreksi langkah inovatif tersebut. Sejumlah ormas, elemen mahasiswa, LSM, partai politik, hingga tokoh nasional pun muncul dengan penolakan keras menuduhnya sebagai bentuk kesesatan berfikir, dan menuntut untuk tidak memposisikan Pancasila sebagai pilar dan disejajarkan dengan nilai-nilai lainnya.

MPR RI melalui wakil ketuanya Lukman Hakim Saifudin, mengklarifikasi agar masyarakat jangan salah mengerti, dalam KBBI pilar itu juga bisa diartikan sebagai dasar, maka juga berarti dasar penyangga kehidupan berbangsa untuk konteks Pancasila dalam konsep sosialisasi 4 pilar tersebut. Dalam artikel opininya di harian KOMPAS (1/6) kemarin, guru besar UI Prof. Sri-Edi Swasono, kembali mengulas gugatannya, ia menegaskan sebaiknya MPR RI yang bekerja berdasarkan amanat UU no 27 Tahun 2009 tersebut harus lebih bijaksana dan berani mengoreksi kesalahan sekecil apapun termasuk pada gagasan sosialisasi 4 pilar yang justru kembali mengkebiri peranan Pancasila.

Menurutnya, Pancasila tak boleh diganggu gugat sebagai dasar negara, sementara 4 pilar yang lebih tepat yaitu: 1. Proklamasi kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), 2. UUD 1945, 3. NKRI, 4. Bhineka Tunggal Ika, sedangkan atap yang menaunginya adalah cita-cita nasional dalam teks pembukaan UUD 1945. Dengan demikian bangunan negara dan Bangsa Indonesia tersebut akan senantiasa kokoh di tengah iklim borderless state sekarang ini. Saya pribadi merasa polemik ini akan membawa manfaat, setidaknya publik yang kian apatis ini dapat turut memperhatikannya melalui perantara media massa, terlebih kalau lembaga MPR RI tersebut benar-benar bijak mau menyempurnakan ulang kebijakan inovatifnya tersebut.

Bangsa kita sedang terkoyak, dari luar kita dijadikan sasaran penghisapan oleh kepentingan asing, sementara di dalam, kita masih terpuruk dengan benang kusut budaya korupsi anggaran negara, kerusuhan sosial dan konflik horizontal, lemahnya taraf hidup masyarakat, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, juga belitan persoalan lainnya. Pancasila sebagai gagasan pencerah semestinya dapatlah kembali menginsprasi jiwa kita secara utuh sebagai Bangsa merdeka yang punya kemampuan untuk mewujudkan cita-cita nasional tentang Bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepriadian, adil dan makmur.

 

Saddam Cahyo, sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Lampung dan Mahasiswa Sosiologi FISIP Unila

Artikel Terkait:

• Pancasila, Dasar Atau Pilar?
• Eva Sundari: Pancasila Itu Kompas Bangsa
• Pancasila Masih Sebatas Frasemologi Politik
• Pancasila Dan Anti-Imperialisme
• Bernegara Tanpa Tujuan?

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20130602/polemik-seputar-4-pilar-kebangsaan.html#ixzz2V5eSO3y7
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Diposkan oleh IB di  15.57

Sabtu, 01 Juni 2013

UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 “INDONESIA BERJUANG” AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (4) 

Ende, Flores, dan Pemulihan Soekarno

Diposkan oleh IB di  11.30

TEMPO.CO, Surakarta – Pemerintah Surakarta tengah membangun kawasan terpadu untuk bisnis di Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Kawasan tersebut membentang antara Monumen 45, Pura Mangkunegaran, dan Stasiun Solo Balapan di Kecamatan Banjarsari. Kawasan terpadu ini disebut kawasan segitiga emas.

»Kawasan segitiga emas ini potensial untuk pengembangan ekonomi dan budaya,” kata Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo seusai membuka seminar bisnis inklusif, Kamis, 30 Mei 2013.

Dia menjelaskan, kawasan terpadu tersebut tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga ruang publik. »Kami memilih membuat kawasan segitiga emas di Banjarsari karena banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, banyak terdapat usaha jasa perdagangan,” ujarnya. Menurut Achmad, ciri khas Surakarta sebagai kota budaya tidak boleh ditinggalkan meski kini kota itu tengah merancang kawasan bisnis.

Sebagai pendukung ekonomi, saat ini tengah dibangun pasar elpabes (elektronik, pakaian, dan besi) dengan anggaran Rp 8,9 miliar. Pasar tiga lantai tersebut ditargetkan selesai pada 2014 dan mampu menampung 160 pedagang. Dalam waktu dekat akan ditata Kali Pepe sebagai tempat wisata air. »Setelah semua penataan selesai, baru bisa dibilang kawasan terpadu,” katanya.

Dia mengaku hanya sebatas menyiapkan rancangan kawasan dan membangun fasilitas dasar seperti pasar dan ruang publik. Selanjutnya dia mempersilahkan investor untuk meramaikan kawasan segitiga emas di Banjarsari.

Pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Lukman Hakim menilai segitiga emas yang di dalamnya mencakup kawasan bisnis bisa diwujudkan di Surakarta. Namun, dia meminta tidak meniru segitiga bisnis di kota besar. »Jangan diisi dengan bangunan kantor bertingkat. Itu tidak sesuai dengan karakter Solo,” katanya.

Dia menyarankan segitiga emas dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis jasa dan perdagangan yang selama ini menggerakkan ekonomi Surakarta. Misalnya, membuat pasar tradisional yang nyaman dan membentuk pusat-pusat perdagangan yang selama ini menyebar. »Jadi, masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam barang di kawasan segitiga emas, tapi tanpa mematikan perdagangan yang sudah ada,” ucapnya.

Purnomo mengatakan akan fokus pada pengembangan usaha mikro-kecil dan menengah di kawasan segitiga emas. Terutama dengan menggalakkan usaha kuliner. »Kami akan memfasilitasi pelaku usaha kecil dengan membangun kawasan bisnis,” katanya.

UKKY PRIMARTANTYO

Inilah Daftar Harga BBM

Dunia:

Indonesia Lebih Mahal

Ketimbang Amerika

Senin, 27 Mei 2013

Soekarno Bukan Pembelah dan Ajaran Nasionalismenya Masih Relevan!

UNTUK MENYONGSONG HARI ULTAH LAHIRNYA PANCASILA DAN BUNG KARNO TAHUN 2013 “INDONESIA BERJUANG” AKAN MENAYANGKAN ARTIKEL-ARTIKEL BERKAITANNYA (3) 

http://indonesiaberjuang-gerpindo.blogspot.nl/2011/07/soekarno-bukan-pembelah-dan-ajaran.html

 

Soekarno Bukan Pembelah dan Ajaran Nasionalismenya Masih Relevan!

BERDIKARI ONLINE, Jumat, 29 Juli 2011 | 6:19 WIB

Opini

Oleh : Rudi Hartono

 

 

Sebuah tanggapan terhadap tulisan Max Lane, “Soekarno: Pemersatu Atau Pembelah?”
Max Lane, seorang indonesianis dari University of Sydney, Australia, menulis sangat baik tentang Bung Karno dan gagasan-gagasan politiknya. Salah satu tulisannya yang terbaru diberi judul “Soekarno: Pemersatu Atau Pembelah.” 
Artikel itu membongkar satu keyakinan umum orang-orang Indonesia dan sebagian penulis dari luar:Soekarno sebagai tokoh pemersatu. Ternyata, setelah menyelami tulisan Bung Karno yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, Max Lane menemukan bahwa Bung Karno juga adalah pembelah.
Selain itu, jika anda tuntas membaca artikel itu, maka pesan utama yang hendak disampaikannya hanya satu hal: nasionalisme sebagai ideologi perlawanan sudah tidak relevan. Alasannya, nasionalisme berseru buat semua elemen bangsa untuk satu kepentingan yang sama, sedangkan fakta menunjukkan bahwa jarang sekali elemen-elemen sebuah bangsa mempunyai kepentingan yang sama: Yang dieksploitasi berkepentingan menghentikan eksploitasinya; yang melakukan eksploitasi berkepentingan meneruskan eksploitasinya. 
Saya tidak setuju dengan kesimpulan itu. Lagi pula, tanpa sebuah elaborasi yang memadai, Max Lane tiba-tiba mengajak kita untuk sampai pada kesimpulan yang masih memerlukan perdebatan panjang. 

‘Membelah Demi Persatuan?’

Salah satu rujukan Max Lane dalam membangun argumentasinya adalah tulisan Bung Karno yang berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”. Menurutnya, orang yang menganggap tulisan itu mengusung persatuan adalah orang yang berfikiran dangkal dan menyesatkan.
Sebaliknya, bagi Max Lane, tulisan “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” sejatinya adalah tulisan pembelahan, bukan penyatuan. Max menyebut Bung Karno Sukarno ‘membelah demi sebuah persatuan’. Sebuah kalimat yang kontradiktif.
Argumentasi pokok Max Lane, kalau boleh saya sederhanakan, adalah bahwa tulisan Bung Karno itu menuntut setiap golongan (nasionalis, islamis, dan Marxist) untuk memilih: bersatu atau tidak. Hanya saja, lanjut Max, landasan untuk bersatu itu bukan hanya Indonesia Merdeka, tetapi analisa terhadap dan sikap anti-kapitalis.
Artinya: Soekarno mengajak setiap golongan nasionalis, islamis, dan Marxist untuk bersatu atas dasar Indonesia merdeka dan sekaligus anti-kapitalis. 
Di sinilah letak masalahnya: Max Lane terkesan memaksakan bahwa basis persatuan yang dikehendaki Bung Karno adalah persatuan untuk Indonesia merdeka dan sekaligus anti-kapitalisme (asing dan bangsa sendiri).
Ini gampang dijelaskan secara teoritis, tetapi sulit diterapkan dalam aplikasi strategi politiknya. Soekarno berseru untuk persatuan demi pelipatgandaan kekuatan melawan kolonialisme, sedangkan kecenderungan kesimpulan Max adalah politik mengisolasi perjuangan nasional menjadi segelintir “anti-kapitalis”.
Pertanyaannya: Apa mungkin mencapai Indonesia merdeka dengan mengandalkan persatuan segelintir orang, dalam hal ini kalangan anti-kapitalis ansich, untuk melawan musuh dari luar (kolonialis) dan sekaligus musuh dari dalam (feodalisme dan kapitalisme)?

Beberapa Ketidaksetujuan

Menurut saya, ada beberapa kekeliruan mendasar yang dilakukan Max Lane dalam tulisannya.
Pertama, penggunaan kata “pembelah” kurang tepat, sebab istilah itu hampir dekat dengan kata “pecah-belah”, sebuah politik yang dipergunakan kolonialisme untuk menancapkan kukunya selama ratusan tahun di Indonesia.
Kedua, Soekarno dalam tulisan itu memang menganjurkan pemilahan, menyuruh setiap golongan memilih, tetapi pilihannya adalah: bersatu atau terpecah-belah. Di sini, Soekarno mengajak ketiga kekuatan untuk bersatu mencapai Indonesia merdeka. Jelas sekali, sebagaimana juga dalam tulisannya lainnya, Soekarno selalu menekankan perjuangan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka. 
Ketiga, Max mengabaikan konteks situasi saat lahirnya tulisan itu. 

Terkait konteks situasi itu, ada beberapa hal yang patut dicatat sebelum kelahiran kelahiran tulisan Bung Karno itu:

Pada jaman itu, di hampir seluruh Asia termasuk Indonesia, tiga kekuatan itu (nasionalis, islamis, dan marxis) tampil menonjol sebagai azas pergerakan melawan kolonialisme. 
Bung Karno sendiri menulis: 

“….tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha-besar dan maha-kuat, satu ombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangnya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya..”

Tiga kekuatan itu sama-sama dimulutnya anti-kolonialisme, tetapi, pada lapangan politik, ketiganya sulit sekali bersatu. Satu contoh paling maju adalah pembentukan konsentrasi radikal 1918 guna melawan Volksraad. Sekalipun berhasil menyatukan berbagai spectrum politik nasional, termasuk yang moderat sekalipun, tetapi persatuan ini tidak bertahan lama.
Kemudian, Bung Karno juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keretakan dan saling serang di kalangan pergerakan pembebasan nasional itu sendiri. Dalam tahun 1921, di dalam Sarekat Islam (SI), organisasi politik terbesar saat itu, telah terjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Para pemimpin sayap kanan (SI putih) telah berhasil memaksa keluar pengikut-pengikutnya yang kiri (SI-merah)—yang sangat dipengaruhi oleh ISDV/PKI.

Pemuda Bung Karno juga menyaksikan bagaimana gurunya, Tjokroaminoto, diserang secara pribadi oleh Haji Misbach, tokoh haji merah yang berfikiran radikal dan anti-kolonial. Dalam kongres PKI itu, pemuda Bung Karno berdiri dan meminta Haji Misbach untuk meminta maaf.

Penekanan Pada Perjuangan Nasional

Pada bagian lainnya tulisannya, Max juga menulis begini: “dengan menyatakan bahwa Indonesia Merdeka adalah prioritas tidak ada pelunturan sedikit pun dengan tekanannya pada diteruskannya propaganda anti-kapitalis.”
Secara sepintas lalu, tidak ada masalah dengan argumen itu. Tapi, ketika diterjunkan ke dalam strategi politik, baik saat itu maupun saat ini, akan tetap muncul masalah; bisakah kita mencapai Indonesia merdeka dan sekaligus merobohkan kapitalisme? Bisakah itu berjalan secara sekaligus?
Soekarno, dalam tulisan “Kapitalisme Bangsa Sendiri”—yang juga dikutip separuhnya saja oleh Max Lane—berkata: 

“Di dalam karangan saya yang lampau saya katakan, bahwa kita harus anti segala kapitalisme, walaupun kapitalisme bangsa sendiri. Tetapi di situ saya janjikan pula untuk menerangkan, bahwa kita dalam perjuangan kita mengejar Indonesia-merdeka itu tidak pertama-tama mengutamakan perjuangan kelas, tetapi harus mengutamakan perjuangan nasional.”

Jadi, dalam pemikiran Soekarno, sekalipun ia konsisten anti-kapitalis, tetapi tetap ada ‘penekanan’ terhadap perjuangan nasional. Ini adalah persoalan strategi politik, yaitu bagaimana menggabungkan kekuatan nasional yang anti-penjajahan untuk selekas-lekasnya mencapai Indonesia merdeka.
Kenapa mendahulukan perjuangan nasional? Soekarno punya analisa menarik untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Dalam tulisan “Kapitalisme Bangsa Sendiri”, Soekarno menceritakan mengapa perjuangan kelas cocok untuk eropa saat itu, tetapi tidak cocok untuk negara jajahan seperti Indonesia.

Kata Soekarno, dua golongan yang bertentangan di eropa, yaitu pemodal versus buruh, berasal dari dari satu bangsa, satu kulit, satu ras. Kaum buruh dan pemodal berasal dari satu natie. “Karena itulah maka disesuatu negeri yang merdeka antithese tadi tidak mengandung rasa atau keinsyafan kebangsaan, tidak mengandung rasa atau keinsyafan nasional, tetapi adalah bersifat zuivere klassenstrijd, –perjuangan klas yang melulu perjuangan klas,” kata Soekarno.
Tetapi, di negara jajahan seperti Indonesia saat itu, menurut Bung Karno, yang “menang” dan yang “kalah”, yang “diatas” dan yang “dibawah”, yang menjalankan kapitalisme dan yang dijalani kapitalisme, adalah berlainan darah, berlainan kulit, berlainan natie , berlainan kebangsaan. Antithese didalam negeri jajahan adalah “berbarengan” dengan antithese bangsa, –samenvallen atau coїnsederen dengan antithese bangsa. Antithese didalam negeri jajahan adalah, oleh karenanya, terutama sekali bersifat antithese nasional.”
Di sini, Soekarno menjelaskan perjuangan nasional sebagai prasyarat atau tahapan menuju perjuangan selanjutnya. Penuntasan perjuangan nasional itu mutlak diperlukan sebagai basis atau material untuk perjuangan selanjutnya.

Nasionalisme Tidak Relevan?
Di bagian akhir tulisannya Max Lane menulis begini: “nasionalisme berseru buat semua elemen bangsa untuk satu kepentingan yang sama, sedangkan fakta menunjukkan bahwa jarang sekali elemen-elemen sebuah bangsa mempunyai kepentingan yang sama: Yang dieksploitasi berkepentingan menghentikan eksploitasinya; yang melakukan eksploitasi berkepentingan meneruskan eksploitasinya.”
Dari situlah Max Lane mengambil kesimpulan bahwa nasionalisme tidak relevan.
Saya rasa, sebelum memvonis relavan dan tidaknya, ada baiknya melihat dua kecenderungan nasionalisme: nasionalisme negara-negara kapitalis maju dan nasionalisme negara-negara jajahan (semi-kolonial).
Ini penting, karena seperti kita ketahui, Soekarno pun membedakan antara nasionalisme borjuis di eropa dan nasionalisme yang dianut oleh pejuang anti-kolonial di dunia ketiga: Gandhi dan Sun Yat Sen.

Terkait dengan dua bentuk nasionalisme itu, ada baiknya kembali melihat fikiran Bung Karno. Katanya, nasionalisme di eropa itu nasionalisme borjuis, yaitu suatu ‘nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi’. Sedangkan nasionalisme Indonesia, yang disebutnya sosio-nasionalisme, adalah nasionalisme masyarakat atau nasionalisme yang mencari keberesan dalam kepincangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi kaum yang sengsara dan ditindas. (Baca selengkapnya di Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, buku DBR I).

Dalam perkembangan terbaru, misalnya pertemuan G-20 tahun lalu, terlihat jelas bahwa nasionalisme telah menjadi langgam baru kapitalisme global. Negara-negara kapitalis maju berbicara “kepentingan nasional” untuk kepentingan ekonomisnya: perdagangan dan ekspansi pasar. Sedangkan negara dunia ketiga juga berbicara nasionalisme sebagai bentuk pertahanan terhadap serbuan tersebut (proteksionisme, dll).

Dalam era neoliberal sekarang ini, penghancuran negara nasional justru menjadi proyek kaum neoliberalis, sebagai prasyarat untuk menjalankan agenda mereka. Sebaliknya, sebagai bentuk melawan dominasi neoliberal, beberapa bentuk gerakan anti-neoliberal mempergunakan sentimen ‘penguatan peran negara nasional’ khususnya dalam urusan kesejahteraan rakyat.

Jika ditanyakan, apakah nasionalisme masih relevan? Maka jawab saya: Sangat relavan. 
Dimana relevansinya dengan situasi sekarang? Menurut saya, dalam perjuangan melawan imperialisme saat ini, tidak bisa tidak perjuangan kita mengambil karakter perjuangan nasional atau revolusi nasional. Karena, dalam negara terjajah seperti Indonesia, sangat sulit berbicara revolusi anti-kapitalis, sementara ekspresi penindasannya sebagian besar karena eksploitasi dari luar.
Terhadap pertanyaan ini, saya mengutip pidato Njoto sebagai berikut: “Fasensprong (faham melompat) tidak mau tahu akan revolusi nasional dan demokratis. Fasensprong mau langsung ke sosialisme, sekalipun syarat-syarat untuknya belum tersedia. Fasensprong mengobrak-abrik pengusaha-pengusaha nasional dan pengusaha-pengusaha kecil, tetapi membiarkan pengusaha-pengusaha imperialis seperti BPM-Shell, Stanvac, Caltex dan Unilever. Mereka lebih hebat daripada “sosialisme dengan kemiskinan” – mereka mau “sosialisme dengan imperialisme”!

Diposkan oleh IB di  14.04