Pemerintah Desa Cikeruh|Kecamatan Jatinangor|Kabupaten Sumedang|Desa Maju Desa Mandiri

Jumlah Penduduk berdasarkan status Perkawinan

2014-03-22T12:06:00.001-07:00

Jumlah Penduduk berdasarkan kepemilikan akta lahir

2014-03-22T12:03:00.003-07:00

Jumlah Penduduk yang memiliki E-KTP

2014-03-22T12:00:00.002-07:00

Jumlah Penduduk Desa Cikeruh Tahun 2014 Berdasarkan Agama

2014-03-22T11:56:00.000-07:00

Jumlah Penduduk Desa Cikeruh Tahun 2014 berdasarkan Jenis Pekerjaan

2014-03-22T11:53:00.001-07:00

Jumlah Penduduk Desa Cikeruh Tahun 2014 berdasarkan tingkat Pendidikan

2014-03-22T11:50:00.001-07:00

Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Usian

2014-03-22T11:45:00.003-07:00

Jumlah Penduduk Desa Cikeruh Per Bulan Maret 2014

2014-03-22T11:39:00.000-07:00

Pelatihan Keuangan bagi Perangkat Desa Segera di Laksanakan

2014-03-17T06:11:00.000-07:00

JAKARTA -- Dua Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang Undang Desa segera terbit Juli 2014 mendatang. Ketentuan tersebut menyangkut pengelolaan APBN dan sistem pengaturan desa.

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tarmizi A Karim mengatakan, dua PP itu menjadi payung peraturan lainnya. Bagaimana transfer dana ke desa serta pola penguatan lembaga harus diatur terlebih dahulu.

"Bagaimana desa mempersiapkan diri, seperti penguatan lembaga dan pelatihan terhadap kapasitas perangkat desa," kata Tarmizi kepadaRepublika, Selasa (11/3).

Dia menambahkan, pelatihan tersebut akan berlangsung di kabupaten/ kota. Sekarang pihaknya masih tahap sosialisasi akan adanya undang-undang itu. Sebab, RKP Desa terpadu dengan daerah sehingga, mekanisme awalnya harus dipersiapkan sejak dini.

Meski keseluruhan ada sekitar 18 PP, kata dia, dua aturan tersebut diperkirakan terbit awal, pada Juli 2014. Pihaknya optimis semua regulasi bisa selesai dirumuskan akhir 2014, karena pemberlakuannya pada 2015.

"PP harus cepat lahir, tidak perlu waktu hingga 2015. Keseluruhannya diharap bisa segera rampung akhir tahun ini," ujar dia.

Sebelumnya, DPR menetapkan UU Desa pada Rabu (18/12) lalu. Dengan adanya aturan itu, maka masing-masing desa akan memperoleh 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/ kota. Sedikitnya anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 600 juta per desa.

Sumber: Berita Kemendagri

Edit KK (Lanjutan Manual Validasi Data Penduduk)

2014-02-12T05:39:00.001-08:00

Perbaikan Biodata ;
Pada form Validasi Data Keluarga setelah dilakukan pencarian biodata yang akan di edit, Klik tombol Edit,

setelah muncul form EDIT BIODATA lakukanlah Validasi/Perbaikan data terhadap data yang terdapat kesalahan atau kekurangan, jangan lupa melakukan validasi terhadap data AKSEPTOR KB dan MEMILIKI e-KTP, klik Simpan.
Setelah dilakukan edit biodata maka akan terjadi perubahan pada kolom FLAG yang berwarna kuning.

Keterangannya FLAG sebagai berikut :
N = Data normal/ data asli, belum dilakukan validasi
E = Data yang telah di validasi\ di edit
O = Data yakin benar dan tidak dilakukan lagi validasi
P = Data akan melakukan proses Pisah KK
TD = Data hasil penambahan karena Kedatangan
TL = Data hasil penambahan karena Kelahiran
TS = Data hasil penambahan karena Susulan (Belum masuk Database Validasi tapi sudah masuk Database di Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil dan sudah memiliki KK)
TT = Data hasil penambahan karena Tidak Terdata Sebelumnya
X = Data telah di hapus se keluarga bersama Header KK nya
XD = Data telah di hapus karena Dobel
XM = Data telah di hapus karena Meninggal
XP = Data telah di hapus karena Pindah ke luar Desa/Kel
XT = Data telah di hapus karena Tidak Dikenal
cari data yg akan di validasi, lkik Edit, lakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki orang tersebut, pastikan data sama dengan Akta Kelahiran, STTB, Surat Nikah, SK PNS jika PNS/TNI/POLRI

Proses Pisah KK

Pisah KK Sebagai Kepala Keluarga ;
Pada Tab ANGGOTA KELUARGA kolom BIODATA AKTIF Cari data yang akan Pisah KK, pada kolom FLAG Pilih P -> Pisah KK, akan langsung muncul form BIODATA PISAH KK. pilih Jenis Pisah = 2 : Membentuk KK baru,

kemudian langsung muncul form Data Keluarga Pisah KK,

setelah muncul form DATA KELUARGA PISAH KK pilih jenis kk (1. Kk baru 2. Sudah memiliki KK), lakukan perubahan seperlunya pada alamat, jangan lupa catat No KK untuk menambahkan anggota lain, klik Simpan, klik Keluar, maka data tersebut sudah terpisah dengan membentuk kk baru dan No KK baru.

Pisah KK Sebagai Anggota Keluarga ;

Pada Tab ANGGOTA KELUARGA Cari data yang akan Pisah KK, pada kolom FLAG Pilih P -> Pisah KK, muncul form biodata pisah kk, pilih jenis pisah = 1 : Numpang KK yang sudah ada, masukan NOMOR_KK yang akan di tumpangi, jangan lupa ubah kolom Hubungan Keluarga nejnadi anggoata ( istri, anak, dll,), klik simpan, maka data sudah terpisah dari KK induk menjadi anggota KK yang baru.

Hasil Proses Pisah kk dapat kita cetak sebagai permohonan Kartu Kelurga maupun KTP. Pada Menu Cetakan klik tab Data Keluarga, klik Dokumen Data Keluarga per KK, dan untuk mencetak Formulir klik tab Formulir, Klik Permohonan KK atau Permohonan KTP.

Penghapusan/Pengurangan Data ;
Menghapus data KK dengan seluruh Anggota Kealuraga ;
Pilih kk yang akan di hapus, klik tombol Delete KK, akan muncul warning sbd konfirmasi keyakinan penghapusan, Klik Yes,

tulisan pada status kk menjadi SUDAH DI HAPUS, dan seluruh naggota keluarga pada tab ANGGOTA KELUARGA pindah ke kotak BIODATA_TIDAK_AKTIF dengan FLAG = X.

Menghapus sebagian anggota Keluarga ;
Pilih biodata yg akan dihapus, ubah FLAG menjadi :
XD = Data telah di hapus karena Dobel
XM = Data telah di hapus karena Meninggal (ada proses kelanjutan )
XP = Data telah di hapus karena Pindah ke luar Desa/Kel (ada proses kelanjutan )
XT = Data telah di hapus karena Tidak Dikenal
Klik Rifresh, maka data akan pindah ke kotak BIODATA_TIDAK_AKTIF di bagian bawah.

Dari proses penghapusan, untuk pilihan Meninggal dan Pindah dapat kita teruskan ke proses selanjutnya :
Meninggal ;
Pilih pada data yang Meninggal, pada tab ANGGOTA KELUARGA kotak BIODATA_TIDAK_AKTIF, klik PROSES maka akan muncul form ENTRY DATA KEMATIAN,

Masukan data kematian dengan lengkap, klik simpan, selanjutnya bisa Cetak Formulir Kematian atau Cetak Keterangan Kematian, deghan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat, selain cetakan berupa hardcopy anda juga bisa membuat softcopy berupa file PDF yang akan tersimpan ke folder C:/Validasi_2013/pdf.

Itu mungkin rekan-rekan untuk sementara posting manual aplikasi data penduduk, selanjutnya akan kita sambung dengan materi perpindahan penduduk (pindah/datang) dan pembuatan atau entri data untuk akta kelahiran/surat kelahiran.

Aplikasi Validasi Data Penduduk (lanjutan)

2014-02-11T00:23:00.001-08:00

Setelah kita mengenal aplikasi data penduduk, sekarang admin akan masuk pada panduan pokok penggunaan aplikasi data penduduk tersebut.

Melakukan Validasi ;
Pada form Indek (Menu Utama) Klik tombol Validasi, maka akan masuk ke form VALIDASI DATA KELUARGA,

ada 3 Tab yang tampil yaitu :
1.    ANGGOTA KELUARGA, terdiri dari 2 kolom:
a.    Biodata aktif yaitu biodata yang datanya dapat di akses, diperbaiki dan di cetak
b.    Biodata Tidak aktif, yaitu data yang timnbul karena proses penghapusan karena : pindah, meninggal, tidak dikenal, dobel
2.    ENTRY BIODATA dan PISAH KK, terdiri dari 2 kolom:
a.    Entry Biodata yaitu form untuk melakukan entry/pemasukan data baru karena : kelahiran, kedatangan atau belum terdata sebelumnya.
b.    Biodata Pisah KK, yaitu kolom untuk melakukan proses pisah kk karena membentuk keluarga baru.
3.    DATA KK MISKIN.
Yaitu tab untuk melakukan pendataan mengenai data kk miskin dan data kelaurga yang mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah.

Edit KK, Perbaikan pada Header KK, (Nama Kepala Keluarga, Alamat, RT, RW juga KODE POS);
Pada form Validasi Data Keluarga Klik Tombol Edit KK,

Silahkan lakukan perbaikan data sesuai dengan data yang sebenarnya, setelah selesai maka klik tombol Simpan. Pada form VALIDASI setelah dilaukan perubahan dan di simpan maka STATUS KK yang sebelumnya muncul tulisan BELUM DIMUTAKHIRKAN akan beribah menjadi SUDAH DI UBAH.

Replace NO_KK  Merubah no KK yg hasil create apl validasi yg bersifat temporary/sementara menjadi No KK hasil create Apl SIAK ( ketika KK sudah jadi), klik tombol Replace_No_KK, kemudian masukan Nomor KK yang baru, klik Replace.

Pencarian KK  proses pencarian kepala keluarga, klik tombol Pencarian KK pada form VALIDASI, isi nama yang akan dicari, klik Find Next. Jika data sudah ditemukan maka klik tanda X, lakukan proses selanjutnya terhadap kk tersebut.

Cetak Formulir F1-01  mencetak formulir permohonan Biodata WNI (KK) bisa langsung bentuk hardcopy ke kertas, bisa juga softcopy yaitu create file dg format PDF.
Pada form Validasi Data Keluarga ada kotak Menu Cetakan, pada pilihan tab Formulir klik tombol KK F-1.01, maka muncul preview cetakan formulir kk.

Cetak formulir F1-21  mencetak formulir Permohonan KTP WNI
Pada form Validasi Data Keluarga ada kotak Menu Cetakan, pada pilihan tab Formulir klik tombol KTP-1 Lembar, maka muncul preview cetakan formulir KTP.

Cetak Dokumen Data Keluarga  mencatak dokumen per keluarga untuk dijadikan arsip di tingkat Desa/Kel, RW maupun RT. Cetakan ini bisa juga di cetak per RT dan dijadikan sebagai berkas untuk melakukan validasi/coklit ke masyarakat oleh petugas Registrasi maupun oleh Ketua RT atau RW setempat. Lakukan perbaikan secukupnya.
Pada form Validasi Data Keluarga ada kotak Menu Cetakan, pada pilihan tab Data Keluarga klik tombol Dokumen Data Keluarga per RT untuk mencetak per RT, klik tombol Dokumen Data Keluarga per KK untuk mencetak per KK yang sedang tampil, maka muncul preview cetakan dokumen data keluarga validasi.

Manual Aplikasi Validasi Penduduk (lanjutan)

2014-02-10T08:54:00.001-08:00

Setelah berkenalan dengan program aplikasi Validasi penduduk pada postingan sebelumnya, disini admin akan coba menguraikan kembali manual atau panduan dari program validasi penduduk ini. Pada postingan ini, admin akan sedikit memaparkan tutorial aplikasi ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu data base penduduk Desa kita, sehingga akan tampil seperti gambat dibawah ini rekapitulai jumlah penduduk. Hasil ini akan tampal setelah kita mengklik tombol atau menu seperti dalam gambar berikut :

setelah kita klik menu seperti dalam gambar diatas, maka akan da report seperti dalam gambar dibawah ini :

Rekap Jumlah Penduduk sebagai langkah awal untuk memonitor kevalidan database terutama dari segi struktur susunan RT/RW, jika terdapat kejanggalan mengenai jumlah RT, RW dan jumlah Penduduk maupun jml KK dalam tiap RT /RW maka jelas perlu dilakukan validasi data.

Pencarian Biodata

Pada form Index (Menu Utama) klik tombol Pencarian Biodata, maka akan tampil form Pencarian Biodata WNI,

Pilih criteria pencarian, misalkan berdasarkan Nama Lengkap, data di kolom nama lengkap, kemudian klik tombol Cari Nama, kemudian akan muncul form hasil pencarian,

Jika data yang dicari sudah ditemukan kemudian klik pada :

1. Nomor KK, maka akan masuk ke forn Validasi Data Keluarga

2. Nama Lengkap, maka akan masuk ke form Surat-surat Keteranga

Berikutnya kita akan melakukan validasi penduduk dalam form validasi penduduk. seperti gambar di bawah ini:

demikian itu kiranya untuk sementara admin lanjutkan untuk postingan besok hari. mudah-mudahan memudahkan dalam prose pelayanan kepada pendiduk dan bisa memberikan kemudahan bagi operator kependudukan.

Manual Aplikasi Validasi Penduduk

2014-01-29T05:47:00.000-08:00

Panduan Operasional Aplikasi Validasi Data Penduduk

A) Spesifikasi Komputer :

1) Processor DialCore 2 Ghz

2) Memory 1 Gb

3) Free space Hardisk 100 Mb

B) Spesifiasi Software :

1) Microsoft Access 2007

2) Foxit Reader / Acrobat Reader

3) SaveAsPDF

C) Instalasi Aplikasi Validasi Data Penduduk :

1) Masukkan CD Validasi Data Penduduk, maka akan outo start dan muncul tampilan setup aplikasi

2) Klik SetupValidasi.Exe

3) Tunggu sampai proses instalasi selesai

D) Mengoperasikan Aplikasi Validasi Data Penduduk :

1) Dobel Click Short Cut Validasi Data Penduduk

i) Setelah masuk aplikasi akan muncul Security Notice, klik Open

i) Kemudian muncul form login, maskan nama pengguna dan kata sandi lalu klik tombol login

ii) Setelah berhasil login maka akan masuk ke menu utama.

Terdapat banyak tombol di form ini :

Validasi : Tombol untuk masuk ke form validasi, dimana kita bisa melakukan proses validasi yaitu perbaikan, penambahan, penghapusan dan proses lainnya.

Pencarian Biodata : tombol untuk melakukan pencarian biodata, pencarian bisa dilakukan berdasarkan No KK, NIK, Nama Lengkap, dll

Entry KK : tombol untuk entry KK baru yang tidak terdata atau pun karena kedatangan

Cek Data Deleta : untuk memeriksa data delete.

1) Penting, sebelum melakukan proses selanjutnya kita harus mengisi Data Wilayah, dengan cara klik tombol Administrator, masukan nama pengguna dan kata sandi lalu klik Login.

1) Setelah login admin berhasil maka masuk Setup Wilayah, akan tampil NO_PROVINSI, NOKABUPATEN, NO_KECAMATAN NO_KELURAHAN. Tidak perlu di isi karena sudah sesuai dengan kode wilayah masing2. Yang harus di isi adlh Nama CAMAT dan NIP CAMAT. Untuk menghindari hal yg tidak terduga maka pengisian nam camat dan nip cukup dengan titik-titik“………………………………”.

1) Selanjutnya mengisi data desa/kelurahan, dg cara klik next record tanda “ > ” dibagian bawah sampai diketemukan Desa/Kelurahan Saudara, isi NAMA_KADES/LURAH, NIP_LURAH (jika kelurahan maka nip diisi, jika desa maka dikosongkan saja), PETUGAS REGISTRASI dan ALAMAT KANTOR DESA. Setelah selesai klik OK.

1) Setelah setup wilayah dan sebelum melakukan proses selanjutnya lakukan pencetakan Rekap Jumlah Penduduk sbg dasar untuk melakukan perbaikan data. Jika anda tidak akan mencetak ke hardcopy anda bisa melakukan dokumentasi ke softcopy berupa file PDF yang dapat di buka oleh aplikasi Foxit Reader atau Acrobat Reader, yaitu dengan meng klik tombol PDF, maka file akan tersimpan di folder c:\validasi_2013\PDF

Ok rekan-rekan perangkat, sebagai pengantar saja nanti disambung lagi mengenai pemaparan aplikasi data penduduk ini.

Peran Apdesi Sumedang Masih ‘Mati Suri’

2014-01-24T01:21:00.000-08:00

Dengan mundurnya Ketua Apadesi Sumedang beberapa waktu lalu, membuat para kades ibarat anak ayam kehilangan induknya. Bahkan semenjak itu keberadaan Apdesi itu seolah mati suri karena meskipun ada, namun tak lagi berfungsi, maka pemilihan ketua Apdesi minta segera dilakukan kembali.

Ketua Apdesi Didi Sobandi yang juga Kades Palasari Kecamatan Ujungjaya itu mengundurkan dari jabatannya karena dia mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Caleg). Sehingga dia tak lagi berkiprah mengurus keorganisasian para kades. Kata Catra Hermansyah Kades Karangpakuan yang juga ketua Apdesi Kecamatan Darmaraja.

Kekosongan ketua itu lanjutnya, peran Apdesi itu vakum meskipun masih ada anggota kepengurusan lain, namun apalah artinya itu bila ketua pengambil kebijakkan itu tidak ada. Akhirnya para kades berjalan sewang-sewangan tanpa melibatkan Apdesi pada setiap mengurusan yang menyangkut pemerintahaan desa dengan pemerintahan kabupaten, maupun provinsi.

“Selama ini para kades selalu bertanya, mengapa tidak segera dilakukan kembali pemilihan ketua?, seolah tidak ada yang peduli atas kekosongan ketua Apdesi. Padahal ketua itu sudah cukup lama tinggalkan Apdesi karena Nyaleg, sehingga Apdesi itu dibiarkan terlantarkan, “tuturnya Rabu kemarin.

Meskipun saat itu lanjutnya, Didi menjabat sebagai ketua Apdesi kurang optimal dalam memperjuangkan aspiratif para kades, namun peran ketua itu mutlak dibutuhkan sebagai pendamping. Sebab menurut Catra, ada beberapa pekerjaan yang harus dibantu Apdesi seperti mengurus BOP, ADD dan TAPD. Akhirnya para kades itu berjalan masing-masing tanpa Apdesi.

“Diera Warson, ketua Apdesi itu lebih jauh lebih koperatif dalam memperjuangan aspirasi para kades yang terkenal saat itu bahwa kades sebagai ujung tombak tapi ujung nombok. Hal tersebut peran serta Apdesi lebih Signifikan perjuangannya yang tak hanya tingkat kabupaten dan provinsi, bahkan tingkat pusat agar nasib kades lebih baik tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah, “tuturnya.

Para kades itu lanjutnya, perlu lembaga wadah organisasi yang berfungsi sebagai jembatan penyampaian aspirasi. Namun Apdesi juga perlu ketua yang jujur dan berani bahkan cerdik dan pintar dalam memperjuang nasib dan hak-hak kades yang secara otomatis kades juga memperjuangkan nasib warganya.

Plt. Bupati Sumedang Lantik 10 orang Kepala Desa

2014-01-24T01:17:00.000-08:00

Bertempat di Gedung Negara, Rabu (8/1), , Plt. Bupati H. Ade Irawan, mengawali tahun 2014 dengan melantik tujuh orang Kepala Desa baru periode 2014-2020. Mereka adalah Dedeng (Kades Ungkal-Conggeang), U Priatna D, BSc (Kades Jambu-Conggeang), Tarya (Kades Jatimulya-Sumedang Utara), Ujang Yusup (Kades Sirnamulya-Sumedang Utara), Dadang Subarnas (Kades Gunasari-Sumedang Selatan), Carsan (Kades Cintajaya-Jatigede), dan Suhaya (Kades Sundamekar-Cisitu). Serta tiga Kepala Desa Incumbent, yakni Herman (Kades Cikurubuk-Buahdua), Toto Aryanto (Kades Marongge-Tomo), dan Setiawan Saputra (Kades Sukarapih-Sukasari).

Dalam sambutannya, Ade Irawan mengingatkan kepada para Kades yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab untuk membawa perubahan positif dalam memajukan desa masing-masing serta tetap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.

Oleh karena itu, Ade berpesan agar setelah pelantikan para Kades segera menemui seluruh warganya, baik yang mendukungnya ataupun tidak. “Dari sini jangan kemana-mana. Bapak-bapak sudah ditunggu oleh masyarakat di desa. Bekerja dan berkaryalah demi kesejahteraan masyarakat,” pesan wabup.

Ade Irawan yang akan dilantik menjadi Bupati Sumedang definitif pada Senin ini (13/1), mengatakan pengabdian seorang Kepala Desa harus tegak lurus kepada pemerintahan di atasnya. “Apalagi nanti di tahun 2015, masing-masing desa akan dapat bantuan Rp. 1 miliar. Pergunakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pemerintah desa dan masyarakatnya,” katanya.

Ade pun menegaskan kepada seluruh warga agar mendukung semua program dan kegiatan para Kepala Desanya tanpa mempermasalahkan dukung-mendukung saat Pilkades. “Pilkades sudah selesai, tidak perlu lagi bicara mendukung atau tidak mendukung saat pemilihan karena semuanya adalah warga Bapak-Bapak,” tegas Wabup.

Ade Irawan mengucapkan selamat kepada para Kepala Desa yang baru dilantik serta kepada Panitia Pilkades dan masyarakat desa yang telah berhasil melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa dengan tertib, aman dan lancar sehingga menghasilkan pemimpin di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu kepala BPMPD, Subagio menyebutkan, pelantikan Kepala Desa ini adalah yang pertama dan terakhir untuk tahun 2014 karena tidak akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa lagi seiring akan digelarnya Pemilihan Umum Legislatif pada bulan April dan Pemilihan Presiden pada bulan September nanti.

“Pada tahun ini, ada 79 orang Kades yang habis masa jabatannya, 49 orang pada bulan Agustus dan 30 orang pada bulan Oktober. Berdasarkan surat edaran Mendagri, setelah pelantikan ini tidak ada lagi pelantikan Kepala Desa,” pungkasnya

Refleksi Tahun 2013

2014-01-01T00:26:00.001-08:00

Penghujung tahun 2013 telah terlewati banyak agenda dan kegiatan yang telah terlaksanakan dan sesuai dengan program pemerintah Desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Cikeruh Nomor 02 Tahun 2009 yang terangkum melalui RPJMDes Desa Cikeruh Tahun 2009-2014, dimana Pemerintah Desa Cikeruh banyak melakukan kegiatan pembangunan di bidang insfrastruktur fisik yaitu dimana prosentase antara pembangunan fisik dan pembangunan yang lainnya adalah sebesar 70%-30%, dan pembangunan fisik tersebut kalau dilihat dari prosentase sudah mencapai 90% tercapai dari rencana kegiatan fisik.
Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dokumen RPJMDes Desa Cikeruh pada periode kedua Pemerintah bapak Rachmat lebih menekankan pada penyelesaian infrastruktur di Desa Cikeruh, dimana kegiatan yang telah dilaksanakan antaranya adalah pembangunan atau peningkatan jalan Desa Cikeruh yang berada di lokasi dusun Ciawi Desa Cikeruh yaitu dengan volume sebesar 510 M3 dan telah dilaksanakan melalui program PPIP (Program Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan) melalui fasilitasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2012, juga pembangunan saluran air yang berada di wilayah Dusun III Cikeruh yang berada di blok Ciantay sepanjang 100 M sama di biayai melalui program PPIP serta jalan lintas RW di Dusun II Ciawi jalan antara RW 04 dan RW 03 sepanjang 45 M dibiayai melalui program PPIP. Kemudian program pembangunan saluran air atau saluran irigasi yang berada di wilayah Dusun II Ciawi sepanjang 200 M dibiayai melalui APBDes Desa Cikeruh Tahun 2012 dan CSR (Corporate Social Responsibility) dari Perguruan Tinggi UNPAD Jatinangor.
Tak luput juga banyak pembangunan yang berskala kecil yang langsung di danai oleh APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Desa Cikeruh Tahun 2013 yaitu pembangunan ataupun renovasi jembatan lintas RW yaitu jembatan Puri Indah- RW 09 Dusun Cikeruh, pembangunan masjid yang berada di tiga wilayah yaitu Masjid Al-Falah RW 05 Dusun Ciawi, Masjid Al-Ikhlas RW 06 Dusun Ciawi dan juga Masjid Al-Manan RW 09 Dusun Cikeruh, dan juga yang paling penting yaitu pembangunan GSG (Gedung Serba Guna) Jati Buana Desa Cikeruh yang merupakan program pembangunan multi years yang di danai dari APBDes Tahun 2013 yang mana tahun ini di alokasikan sebesar 100 jt rupiah untuk penyelesaian konstruksi baja dan pemasangan batako atau dinding setinggi 3 M, dengan luas sebesar 24 M x 26 M.
Mungkin itulah sedikit gambaran mengenai beberapa program pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, tapi selain pembangunan fisik juga banyak pembangunan lainnya yang sifatnya non fisik atau lebih kepada bersifat pembangunan sumber daya manusia Desa Cikeruh yang tidak bisa kami uraikan satu persatu, tetapi pada intinya bahwa kami Pemerintah Desa Cikeruh telah melaksanakan semua program sesuai dengan arahan dario dokumen RPJMDes Desa Cikeruh, yang mana meski banyak kekurangan dari berbagai sisi tetapi kami sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik kami kepada masyarakat Desa Cikeruh, sehingga mudah-mudahan untuk kedepan bahwa kegiatan ini bisa berlangsung atau dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari dokumen RPJMDes Desa Cikeruh tersebut.
Pada tahun 2014 ini kami lebih menekankan kepada pembangunan non fisik, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang mencakup program perlindungan sosial, dimana didalamnya meliputi pembangunan tingkat kesehatan masyarakat, tingkat daya beli masyarakat dan juga tingkat pendidikan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM masyarakat Desa Cikeruh menjadi lebih baik.
Seiring dengan telah disahkan dan ditetapkannya RUU Desa menjadi Undang-undang Desa pada penghujung tahun 2013 ini, tentunya ini akan berdampak pada kesiapan aparatur pemerintahan Desa terhadap amanat yang disampaikan pada UU Desa tersebut yang akan berimplikasi pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Desa, dan juga bahwa pada tahun 2014 ini merupakan tahun politik bagi pemerintah baik secara nasional maupun tingkat lokal desa Cikeruh mengingat bahwa banyak agenda demokrasi pada tahun 2014 ini yang pada hari ini kita telah menginjak satu hari di tahun 2014 ini. Agenda Pemilu legislatif yang akan dihadapi pada tanggal 09 april 2014 mendatang juga agenda pemilihan presiden pada tahun 2014. Dan juga bahwa pada tahun 2014 ini juga masa bakti Kepala Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor pada bulan Agustus 2014 akan berakhir dan akan dipersiapkan untuk dilakukan pemilihan Kepala Desa pada awal tahun 2015.
Terakhir semoga di tahun 2014 ini pemerintah Desa Cikeruh bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Cikeruh sehingga pada gilirannya semua apa yang dicita-citakan oleh semua lapisan masyarakat Desa Cikeruh bisa tercapai.

Buruknya Pelayanan Disduk Sumedang

2013-12-14T05:07:00.000-08:00

Pelayanan Kependudukan adalah pelayanan Dasar yang harus di layani dan difasilitasi oleh instansi terkait dengan masalah kependudukan, sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan, dan oleh sebab itu wajar apabila warga masyarakat yang merasa dikecewakan oleh instansi tersebut dalam memperoleh pelayanan kependudukan melaporkan kepada Ombudsman RI, dan karena hal ini merupakan hak dari warga Negara itu sendiri.

Seperti halnya yang terjadi pada pelayanan Kependudukan di Kab. Sumedang, banyak warga masyarakat yang merasa kecewa dan bahkan jengkel, dan dongkol ketika mendapat pelayanan buruk dari petugas yang ada di Dinas Kependudukan Kab. Sumedang, banyak contoh mengenai buruknya pelayanan dinas Kependudukan Kab, Sumedang. Seperti misalnya masalah tenggat waktu yang diberikan pada resi pengambilan dokumen, jam penerimaan berkas yang dirasa terlalu sempit, hasil pencetakan dokumen yang tidak sesuai dengan permohonan dari pemohon dan bahkan yang lebih parah bahwa dokumen dari permohonan itu sendiri tidak ada berkasnya. seperti halnya, pengalaman penulis ketika melakukan pengurusan dokumen titipan warga mengingat penulis adalah seorang perangkat desa, pada waktu itu mengajukan permohonan perubahan nama dan perubahan jenis pekerjaan, dan penulis mengajukan perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung yang mempunyai kekuatan hukum yang jelas, dan pada resi dituliskan bahwa dokumen tersebut akan selesai selama 14 hari kerja, maka setelah tenggat waktu yang ditentukan, malahan penulis lewati dua hari karena hapal bahwa apabila datang pada waktu yang dituliskan terkadang dokumen tidak ada atau belum tercetak. Setelah tenggat waktu tersebut, penulis datang ke Dinas Kependudukan dengan harapan bahwa dokumen telah selesai dan siap dibawa, memang dokumen tersebut telah selesai di cetak dan ditanda tangani, tetapi setelah diteliti dengan seksama ternyata bahwa dokumen tersebut masih sama dengan dokumen sebelum di adakan perubahan, tentunya bukannya penulis senang tetapi kemudian penulis melakukan komplain ke bagian entry data dan juga untungnya penulis mempunyai copy atau salinan permohonan yang sudah dilakukan perubahan, jadi penulis mempunyai kekuatan bahwa yang melakukan kesalahan adalah dari pihak dinas tersebut, dan akhirnya dokumen yang seharusnya selesai sesuai dengan tgl yang tertera dalam resi jadi mundur kembali selama 7 hari kerja. perasaan dongkol dan kesal penulis rasakan, tapi tidak penulis ungkapkan.

Hal tersebut bukan terjadi pada satu atau dua orang saja, tetapi banyak warga yang merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak dinas Kependudukan Kab. Sumedang, dan hal ini membuat penulis juga merasa malu kepada warga yang memberi amanat untuk mengurus dokumen tersebut, ada juga yang karena warga tersebut mempunyai kebutuhan yang mendesak dan dokumen seharusnya selesai pada tanggal sesuai resi pada waktu pendaftaran, ternyata tak dinyana dokumen tersebut belum selesai sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga hal tersebut membuat penulis bertanya, kenapa hal tersebut bisa terjadi pada dinas kependudukan tersebut padahal petugas disana 90% adalah merupakan PNS yang nota bene merupakan pegawai yang profesional, tetapi buktinya bahwa pelayanan yang diberikan sangat buruk sekali, berbeda ketika pelayanan di Kecamatan tingkat kesalahan tersebut sangat kecil prosentasenya, dan juga disisi cost (biaya) ditingkat kecamatan lebih murah dan terjangkau.

Karena sangat seringnya terjadi kesalahan, keterlambatan pencetakan, dan juga mahalnya biaya yang harus dikeluarkan apabila pelayanan di lakukan terpusat di Kabupaten, maka harapan penulis semoga dengan adanya tulisan ini ada stakeholder atau pemangku kepentingan yang membaca,maka penulis ingin memberikan solusi dan masukan, diantaranya :
1. Bagaimana jika setiap desa yang ada di Kabupaten Sumedang diberikan hak otoritas untuk melakukan entry data atau melakukan perubahan atau memodifikasi dokumen tersebut secara online dan apabila akan melakukan pencetakan maka si pemohon harus melampirkan dokumen yang sesuai dengan permohonan tersebut, kenapa hal tersebut harus karena mengingat bahwa akses internet atau jaringan sudah bisa diakses oleh semua Desa yang ada di Kabupaten Sumedang, dan juga bahwa sumber daya yang ada di Desa saat ini sudah bisa melek teknologi dan juga bahwa hal ini bisa meminimalisir margin error dalam pelayanan kependudukan, setelah diberi akses maka untuk pencetakan tetap dilakukan di kabupaten dan juga harus sesuai dengan dokumen sebagaimana permohonan tersebut diajukan.
2. Dan untuk mengurangi biaya atau cost pembuatan dokumen tersebut bagaimana jika dikembalikan ke kecamatan selain lebih murah juga lebih dekat dengan masyarakat. dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi solusi yang baik dan meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan Kependudukan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, penulis juga ingin memberikan tips kepada warga yang membutuhkan pelayanan kependudukan di Disduk Sumedang, diantaranya :
1. Masalah waktu kalau mengajukan permohonan sebaiknya berangkat pagi, kita kira-kira bahwa kita sampai dikantor tersebut pas kantor buka, karena kalau terlalu siang dikhawatirkan kita tidak mendapatkan no antrian, yang mengakibatkan kita harus kembali pada esok harinya.
2. Apabila akan melakukan perubahan-perubahan pada dokumen kependudukan sebaiknya melampirkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan dokumen kita.
3. Di usahakan selalu meminta pengantar dari pihak Desa atau Kelurahan dan kecamatan, karena apabila tidak ada validasi dari pihak Desa atau kecamatan maka dipastikan bahwa dokumen kita tidak valid dan syah menurut hukum, karena setiap pengantar nantinya akan tercatat dalam register Desa/ kelurahan yang akan di sinkronkan dengan data di dinas kependudukan.
4. Apabila mengajukan permohonan dokumen kependudukan sebaiknya sebelumnya dokumen tersebut permohonannya di copy terlebih dahulu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti di atas.
5. Terakhir, apabila akan melakukan pengambilan dokumen sebaiknya kita tidak pas waktu tanggal pada resi tapi kita mundurkan satu/dua hari dari tgl pengambilanm, karena ada kalanya dokumen tersebut belum selesai atau bahkan tidak ada, makanya di antisipasi dengan copy permohonan tersebut.

Mungkin itulah yang bisa disampaikan dalam tulisan ini, mudah-mudahan dengan adanya tulisan ini bisa sedikit memberikan tambahan wawasan dalam melakukan permohonan dokumen kependudukan.

Desa Cikeruh

Berkenalan dengan programVALIDASI DATA PENDUDUK

2013-12-05T09:04:00.000-08:00

screen shot aplikasi validasi data penduduk

Validasi Data Penduduk melibatkan pihak Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak pelayan Administrasi Kependudukan, untuk mempermudah keterlibatan pihak Desa/Kelurahan tersebut maka Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang meluncurkan sebuah aplikasi yaitu Aplikasi Validasi Data Penduduk.

Aplikasi Validasi Data Penduduk ini berisi Data Penduduk per-desa/kelurahan yang diambil dari Database KEPENDUDUKAN yang diberikan kepada masing-masing Desa/Kel se-Kabupaten Sumedang dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependuduka yang cepat dan akurat, dengan dilengkapi proses-proses penunjang pelayanan administrasi kependudukan, sehingga dengan aplikasi ini petugas Registrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan cepat dan akurat.
ValidasiData Penduduk

bertujuan meningkatkan keakuratan Database Kependudukan baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun tingkat Kabupaten (Dinas Kependuukan dan Pencatatan Sipil). Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kepndudukan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang.

Adapun manfaat dari Aplikasi Validasi Data Penduduk ini untuk membantu meringankan pekerajaan petugas Registrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan dengan adanya fasilitas :

a. Edit Data KK, yaitu untuk memperbaiki data header keluarga meliputi Nama Kepala Keluarga, Alamat, RT dan RW, memvalidasi tentang data KK miskin.

b. Edit Biodata yaitu untuk meperbaiki BIODATA yang SALAH, TIDAK LENGKAP atau yang STATUS PENDIDIKAN-nya semula SD sekarang sudah SMP, memasukan data keikutsertaan program KB, medata kepemilikan e-KTP.

c. Pengurangan/Penghapusan datayaitu mengapus data bagi penduduk yang mengalami mutasi, diantaranya TIDAK ADA/TIDAK DIKENAL, DOBEL DATA, MENINGGAL, PINDAH atau PISAH KK.

d. Entry/Penambahan Anggota Keluargayaitu penambahan bagi penduduk yang BARU LAHIR, DATANG atau BELUM DERDAFTAR sebelumnya.

e. Entry/Penambahan KK Baru yaitu Pemasukan data bagi keluarga pendatang maupun belum memiliki KK

f. Pisah KK yaitu proses membetuk KK baru dari data yang sudah ada tarus melakukan entry data.

Tahun 2014 "ADD" dipastikan meningkat signifikan

2013-12-04T02:22:00.000-08:00

Distribusi Raskin

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan alokasi dana desa (ADD) di dalam draft Rancangan Undang-undang (RUU) Desa yang akan disahkan Desember mendatang, akan lebih besar dibandingkan jumlah yang diterima desa saat ini. Hal ini disebabkan perhitungan ADD dari dana perimbangan minimal 10 persen, hanya dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

"Sedangkan ADD saat ini (Sesuai PP 72/2005), adalah bagian dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai dan DAK," ujar Gamawan kepada ROL, Rabu (27/11).

Komoditas Pertanian melimpah, jika Desa maju

Meskipun begitu, Gamawan tidak mengetahui secara detil penambahan ADD tersebut. "Silakan tanya ke Chatib Basri (menteri keuangan)," kata Gamawan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Bab VII tentang Keuangan Desa Pasal 67 ayat (2) disebutkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Infrastruktur Desa akan tercover jika ADD dari APBN

Sedangkan Pasal 68 ayat (1) disebutkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Dalam ayat (2) disebutkan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

Secara keseluruhan, ke depannya Gamawan memastikan pembiayaan desa akan sangat memadai karena berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber itu meliputi pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10 persen, ADD bagian dari dana perimbangan minimal 10 persen, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain.

Sebelumnya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPDSI) meminta agar alokasi dana desa (ADD) yang besarannya 10 persen dari dana alokasi umum (DAU) ditingkatkan presentasenya. Demikian disampaikan Sekretaris ABPDSI Ali Sodikin, Selasa (26/11). "Kalau 10 persen menurut kami masih jauh dari cukup," ujar Ali.

Sumber: http://kemendagri.go.id

ilustrasi: http://google.com

Jangan Ada lagi ”Uang Sukarela” dalam pengurusan dokumen Kependudukan

2013-12-04T02:10:00.001-08:00

Dokumen Kependudukan

“Pada 8 Desember nanti kita panggil semua kepala Disdukcapil se-Indonesia, untuk menyikapi perubahan Undang-Undang tersebut,” kata Mendagri Gamawan Fauzi kepada Padang Ekspres.

Setelah itu, kata Gamawan, masing-masing Disdukcapil menyosialisasikannya ke aparatur pemerintahan yang melayani proses kepengurusan administrasi kependudukan dari tingkat terendah, yakni kelurahan, kecamatan hingga kantor Disdukcapil.

Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi oknum aparatur yang meminta biaya dalam pengurusan seluruh dokumen kependudukan, seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan akta kematian. Semuanya sudah digratiskan mulai tahun 2014, dan biayanya ditanggung negara.

UU Adminduk itu pun mengatur ketentuan pidana. Untuk itu, masyarakat diajak Gamawan Fauzi untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran. “Jadi, apabila ada oknum aparatur yang meminta biaya pengurusan dengan alasan apapun, karena masuk kategori pungli (pungutan liar). Jadi, jangan ada lagi yang minta ‘uang seikhlasnya atau uang sukarela’. Masyarakat agar melaporkan itu, dan pelakunya bisa diancam pidana dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta,” ingat peraih Bung Hatta Award, itu.

Mantan Gubernur Sumbar tersebut mengatakan, dengan adanya UU Adminduk itu, semua kepengurusan dokumen kependudukan berada di Disdukcapil seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Bagi yang terlambat urus akta kelahiran, tidak perlu lagi ke pengadilan. “Akta kelahiran yang menerbitkan Disdukcapil. Jadi, kini tidak perlu lagi ke pengadilan, cukup datang ke Disdukcapil saja,” katanya.

Dengan adanya UU tersebut, pemerintah diminta aktif dalam mendata penduduk. Mencari penduduk tak memiliki dokumen kependudukan dan membuatkannya sekaligus. “Dulu mengurus, kelahiran, kematian, warga yang aktif mendatangi kantor kelurahan, tapi sekarang aparatur pemerintah yang harus aktif mencari kebutuhan warga akan dokumen kependudukan,” ujar Gamawan.

Sumber : http://kemendagri.go.id

ilustrasi: http://google.com

Beberapa Catatan Penting dalam Revisi UU ADMINDUK

2013-12-03T05:10:00.000-08:00

Pungli alias Pungutan Liar

Dokumen Kependudukan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam sambutan mengatakan pemerintah melalui revisi UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan akan terus memperbaiki pelayanan publik, khususnya dibidang kependudukan.

“Dalam rangka itulah, kita mencatat bahwa perubahan mendasar revisi UU tersebut mengandung beberapa nilai penting, diantaranya mengenai akta pencatatan sipil yang selama ini penerbitannya di tempat terjadinya peristiwa diubah menjadi di domisili penduduk,”kata Gamawan dihadapan Sidang Paripurna DPR, Selasa (26/11).

Catatan penting lainnya, tambah Gamawan, mengenai penerbitan akta kelahiran tidak memerlukan lagi penetapan Pengadilan Tinggi, tapi cukup dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Disamping itu, lanjutnya, dalam perubahan UU ini telah diamanatkan bahwa dalam pelayanan administrai kependudukan, untuk mendapatkan semua jenis dokumen kependudukan tidak diperkenankan lagi dipungut biaya kepada masyarakat atau gratis.

“Hal mendasar lainnya yang diubah dalam revisi UU ini adalah masa berlaku KTP-el, dari 5 tahun menjadi seumur hidup kecuali terjadi perubahan elemen data kependudukan, seperti perubahan nama, status, alamat, agama, dan jenis kelamin,”terang Mendagri.

Ia menambahkan, dengan adanya perubahan masa berlaku KTP-el tersebut, akan dapat menghemat keuangan Negara lebih kurang Rp. 4 triliun per 5 tahun.

Dalam kesempatan ini, pemerintah sangat menghargai dan menyampaikan apresiasi terhadap pendapat dan pemikiran DPR RI yang telah dapat menyetujui perubahan yang disampaikan Pemerintah dalam RUU ini, bahkan menambahkan beberapa subtansi yang sangat mendasar yang telah disampaikan.

“Tugas kita selanjutnya, adalah melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan UU No.23 Tahun 2006 yang telah di revisi, agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui, memahami dan mengindahkan pesan UU ini secara utuh,”tandas Gamawan.

Pemerintah menurutnya, akan terus berupaya agar UU ini dilaksanakan dan tidak ada penyimpangan, terutama menyangkut kemudahan berurusan dan tidak ada pungutan yang membebani masyarakat.

Sebelumnya, Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah agar jika UU ini telah disahkan, mencantumkan pasal-pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman.

“Saya minta Mendagri, agar disetiap Desa, Kelurahan dan semacamnya, pasal yang mengatur ancaman hukuman, khususnya Pasal 95b terhadap pejabat dan petugas desa yang melakukan tugas-tugas untuk dicantumkan, supaya rakyat kecil tidak menjadi korban pungli, ini betul-betul saya mohon, karena dari sinilah biang nya pungli pertama kali terjadi,”tegasnya.

Akhirnya setelah sekian lama, RUU Perubahan Atas UU No.23 tahun 2006 tentang Admisnitrasi Kependudukan disetujui pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/11), Pimpinan Rapat paripurna kali ini adalah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, menurut Priyo UU ini merupakan produk DPR yang monumental dan tonggak baru bagi terwujudnya administrasi dan data kependudukan di masyarakat yang lebih modern, efektif, efesien, tidak bertele-tele dan tidak menyusahkan rakyat.

Sumber Berita : http://dpr.go.id

ilustrasi: http://google.com

Dalam RUU Adminduk : Ada Sanksi Pidana dan Penjara

2013-12-03T04:56:00.003-08:00

Specimen Akta Kelahiran

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan mengenai sanksi pidana penjara dan denda, demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dalam laporannya di Sidang Paripurna DPR, Selasa (26/11). Sanksi pidana penjara dan denda dalam RUU ini secara tegas diantara diberikan bagi setiap orang yang memerintahkan, menfasilitasi, melakukan manipulasi data kependudukan dan elemen data kependudukan. Selanjutnya bagi setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPTD Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan. “Sanksi juga diberikan bagi setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan,”tegas Arif.

Pendanaan

Dalam isi laporan lainnya, Arif Wibowo juga menerangkan mengenai satu ketentuan baru yang diatur dalam RUU ini adalah terkait mengenai pendanaan, “Disepakati bahwa Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,”ujar politis PDIP ini. Ia menambahkan, untuk pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di daerah dianggarkan melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ditegaskan dalam penjelasan pasal bahwa pendanaan selain untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan tersebut tetap juga dianggarkan dalam APBD. Setelah menjelaskan beberapa hal, secara keseluruhan, lahirnya RUU perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Setelah mendengarkan laporan tersebut, akhirnya setelah sekian lama dibahas, Sidang Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyetujui RUU Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini menjadi UU.

Sumber berita : http://dpr.go.id

ilustrasi : http://google.com

Ngarot, Ritual Sakral Warga Karedok

2013-11-26T05:30:00.000-08:00

Syukur Panen dan Penolak Bala

NGAROT atau hajat bumi dipandang sakral oleh warga Desa Karedok, Kecamatan Jatigede. Sebab selain sebagai syukuran selesai panen juga sebagai penolak bala. Kepala Desa Karedok, Ujang Ruhiyat, menuturkan pada ritual tersebut warga desa wajib menyembelih seekor kerbau dan mementaskan seni tayuban.

Tradisi tersebut menurut Ujang merupakan tradisi turun menurun di wilayahnya.

“Diyakini warga jika tidak menyembelih kerbau dan menguburkan kepala kerbau di depan kantor desa serta mementaskan seni tayub khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Ujang disela acara Ngarot, yang dihadiri almarhum Bupati, Sabtu (2/11/2013).

Mitos itu, tutur Ujang beralasan, konon saat terdahulu ketika Ngarot tidak dilaksanakan dengan semestinya, desanya seperti ditimpa berbagai kejadian.

“Sesepuh bilang waktu Ngarot saat itu, hanya beli daging munding (kerbau), tidak menyembelih kerbau. Jadi tidak ada ritual ngubur hulu munding. Nah saat itu juga, sasak gantung sebagai jalan masuk ke Karedok rubuh, kemudian rumah warga ada yang kebakaran serta tak lama setelah Ngarot, kuwu (kades) Karedok saat itu meninggal,” tutur para sesepuh Desa Karedok.

Sesepuh Karedok lainnya mengakui mitos Ngarot sangat diyakini warga Karedok, sehingga setiap tahunnya warga selalu menggelar ritual tersebut. Tak lain sebagai penghormatan terhadap leluhur.

“Kalau warga memang sauyunan segala untuk keperluan ngarot biasanya diusahakan untuk ada,” ujarnya.

Dikatakannya, poin utama yang harus dilaksanakan dari ngarot itu adalah menyembelih kerbau dan menguburkan kepalanya di bawah pohon beringin pada malam hari serta wajib mementaskan seni tayub.

“Eta nu dua mah kudu dilaksanakeun,”ucap sesepuh setempat. Pantauan “KP” ritual ngarot memang penuh aura magis karena diwarnai tak sedikit warga yang kesurupan.

"Poyok Ungkal" sebagai warisan Budaya Sunda

2013-11-26T05:15:00.001-08:00

Oleh
Erik A Kurnia

Pertanyaan berikut mungkin terbilang aneh untuk ditanyakan. Namun, tidak ada salahnya ditanyakan. Pernahkah Anda merasa kesal jika diolok-olok oleh orang, siapapun dia orangnya. Pastinya wajar jika Anda sadar telah menjadi bahan olok-olokan orang, kedua deret gigi depan pastinya akan saling mengatup kuat, begitu pun alis mata menjadi satu. Kesal pastinya, lantaran olok-olokan itu tidak mengena di hati dan perasaan Anda.

Namun, berbeda halnya jika kita bertandang ke kampung Ungkal ini. Sebuah kampung yang sangat jauh dari pelosok kota Sumedang, dengan segala hiruk pikuknya. Dengan segala keterbatasan kondisi sebuah kampung yang juga sulit diakses lantaran tidak ada satu pun angkutan umum masuk ke kampung yang menjadi bagian dari Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang ini.

Syahdan, Sumedang dimasa kerajaan, seorang patih bertandang ke Ungkal untuk membuang rasa penasaran tentang cerita hebohnya poyok (olok-olokan/sindiran) Ungkal tersebut. Setibanya di kampung itu, sang patih menemui seorang kakek yang tengah mengupas gadung (jenis umbi-umbian yang bisa dikonsumsi) yang besar-besar sebesar kelapa. Gadung tersebut tengah dikupasnya. Lantas, sang patih bertanya kepada si pengupas gadung yang orang Ungkal tersebut.

“Lagi musim apa sekarang, Ki?,” tanya Sang Patih. Si kakek pengupas gadung itu dengan enak menjawab seraya berseloroh.

“Sedang musim gangsor gadung, juragan…,” jawab si kakek pelan penuh unggah-ungguh. Selama kedatangannya ke Ungkal tersebut Sang Patih merasa tidak menemukan kehebohan seperti yang diceritakan orang-orang di Sumedang tentang poyok Ungkal tersebut.

Sekembalinya di Sumedang, patih itu pun bercerita kalau dirinya tak menemukan apa yang disebut poyok Ungkal tersebut. Lantas, orang-orang di kerajaan pun menanyakan kembali apa saja perkataan yang didapat saat datang ke kampung tersebut. Sang patih pun mulai bercerita dengan gamblang kalau dirinya hanya mendapat jawaban ‘gangsor gadung’ (mengupas gadung). Tidak berapa lama orang-orang di kerajaan sontak tertawa terbahak-bahak yang membuat Sang Patih terbelalak keheranan.

Rupanya sang patih sendiri telah menjadi korban dari poyok Ungkal tersebut. Ternyata ‘gangsor gadung’ itu sendiri kata-kata olokannya. Kalau diperhatikan sebuah gadung sebesar kelapa yang dikupas akan terlihat mengkilat dan berwarna kuning. Olokan itu sangat tepat bagi Sang Patih yang saat datang ke Ungkal kepalanya tampak botak.

Itu dia, poyok ungkal, orang yang diolok-olok oleh orang Ungkal tidak akan merasakan kalau dirinya menjadi bahan olokan orang. Dan Sang patih pun baru sadar setelah diberitahu hal tersebut oleh orang-orang di kerajaan, dan seketika itu pula raut wajahnya mendadak kusut.

Roda waktu berganti, beberapa abad berselang sampai sekarang poyok Ungkal itu masih hidup dan lestari di tengah-tengah masyarakat Ungkal sebagai tradisi tutur khas kampungnya. Tersebutlah seorang dosen sastra Sunda dari Bandung datang ke kampung itu untuk melakukan penelitian. Perawakan dosen itu memang sudah digariskan berkulit agak gelap, namun seloroh apa dari orang Ungkal kepadanya? Sebuah kalimat yang sederhanan dan memang menggambarkan kenyataan hari itu.

“Aduh geuning, ongkoh poe teh panas tapi asa pararoek (Padahal hari panas begini, tetapi kok gelap ya…, red),” selorohnya seorang warga Ungkal saat Sang Dosen yang kebetulan berkulit gelap itu melintas di depannya. Si Dosen pun hanya bisa celingak-celinguk, lantaran memang tidak merasa kalau dirinya telah diolok-olok.

Pernah juga seorang petugas PLN terpaksa masuk kampung tersebut, lantaran ada kabel jaringannya yang perlu dibetulkan. Saat petugas itu tengah di atas tiang listrik membetulkan kabel, seorang warga berujar,

“Geuning tamiang teh geus lalantas.”

Tujuannya mengolok-olok si petugas PLN yang berperawakan tinggi kurus yang dinisbatkannya dengan sebuah bentuk bambu tamiang yang berukuran panjang tetapi kecil yang kerap digunakan untuk seruling bambu.

Lantas, bagaimana jika ke kampung itu datang tokoh politik terkenal atau pejabat daerah tekemuka, apa olok-olokan yang keluar dari orang Ungkal? Simak di edisi kedua.

Roda waktu berganti, beberapa abad berselang sampai sekarang poyok Ungkal itu masih hidup dan lestari di tengah-tengah masyarakat Ungkal sebagai tradisi tutur khas desa itu. Meski memang terbatas pada kalangan tertentu saja, lantaran perkembangan zaman poyok ungkal kalah pamor dengan bahasa prokem.

Tersebutlah, seorang dosen sastra dari Bandung datang ke desa itu untuk melakukan penelitian. Perawakan dosen itu memang sudah digariskan berkulit agak gelap, namun seloroh apa dari orang Ungkal kepadanya? Sebuah kalimat yang sederhanan dan memang menggambarkan kenyataan hari itu.

“Aduh geuning, ongkoh poe teh panas tapi asa pararoek (Padahal hari panas begini, tetapi kok gelap ya…, red),” selorohnya seorang warga Ungkal saat Sang Dosen yang kebetulan berkulit gelap itu melintas di depannya. Si Dosen pun tak ngeh dan dengan santainya berjalan menyusuri desa itu, lantaran memang tidak merasa kalau dirinya telah diolok-olok.

Pernah juga seorang petugas PLN terpaksa masuk kampung tersebut, lantaran ada kabel jaringannya yang perlu dibetulkan. Saat petugas itu tengah asyik bertengger di atas tiang listrik membetulkan kabel, seorang warga berujar,

“Geuning tamiang teh geus lalantas.” Tujuannya mengolok-olok si petugas PLN yang berperawakan tinggi kurus yang dinisbatkannya dengan sebuah bentuk bambu tamiang yang berukuran panjang tetapi kecil yang kerap digunakan untuk seruling bambu.

Namun kini kondisinya telah banyak berubah, meski memang tetap lestari poyok Ungkal ini, tetapi tak semua orang Ungkal bisa ber-poyok ria tersebut. Seperti halnya dengan Amah, 40, warga RT 2 RT 1 dusun Sukaluyu Desa Ungkal mengaku tahu dengan poyok itu, namun dirinya tak bisa melakukannya.

“Kolot kapungkur muhun palinter ngarulikna, ari ayeuna mah da tos teu tariasaeun komo deui barudak zaman kiwari tos elu gue,” tutur Amah kalau tradisi tutur itu mulai luntur sesuai perkembangan zaman.

Amah pun menunjuk beberapa orang di desa tersebut yang masih piawai dengan poyok Ungkal tersebut. Ada beberapa nama sesepuh desa itu salah satunya orang yang kini menjaga makam kramat yang berada di ujung desa tersebut. Saat ditemui koran ini kebetulan orang yang dimaksud tengah tidak di tempat. Hanya saja rupanya salah seorang petugas makam itu juga cukup sering bercanda dengan poyok Ungkal tersebut.

“Tah, upami kanggo Si Ibu ieu pedah nganggo kacamata, biasana mah kieu poyokna teh, “Asa ku rada bararentot nya jengkol teh ayeuna mah,” sebut Dedi Supriatna.

Kata dia lain lagi jika melihat seorang udah berumur dan tampak jelas uban di kepalanya. “Tuh geura geus kalaluar geuning kembang tiwu teh,” imbuh Dedi. Dan masih banyak lagi ujaran-ujaran berisi poyokan Ungkal tersebut.

Menurut Dedi, tujuan dari poyok Ungkal itu tidak lebih dari sebatas ‘senggolan’ saja alias guyonan a’la orang desa yang malu terus terang, tapi ingin menyampaikan sesuatu.

“Tetapi sekarang sudah jarang yang memakainya, terkecuali orang-orang tua saja. Anak-anak generasi sekarang sudah tidak tahu dengan poyok Ungkal, mereka sudah sangat familiar dengan bahasa prokem masa kini,” sebut Dedi

Sumber: historiamag.blogspot.com

Anggaran APBN Tidak Bisa Langsung Disalurkan ke Desa

2013-11-25T06:25:00.003-08:00

Alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat disalurkan secara langsung ke desa. Sebab, keinginan parlemen dan tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa tersebut bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (25/11).

"Kalau dia (desa) levelnya kan paling rendah (dari struktur pemerintahan). Dalam desentralisasi APBN kan ada di level kabupaten/kota. Itu kan undang-undangnya begitu. Tidak bisa sebuah RUU bertentangan dengan UU," ujar Chatib.

Pengelolaan APBN semakin terbebani mandatory spending (anggaran belanja bersifat wajib) yang semakin membesar. Hal tersebut merupakan konsekuensi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pertama, anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemudian, UU 34/2004 yang mewajibkan pengalokasian dana perimbangan setiap tahunnya berkisar antara 27 sampai 30 persen terhadap belanja negara. Sedangkan dana alokasi umum (DAU) besarannya minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto dan dana bagi hasil (DBH). Selanjutnya adalah UU otonomi khusus Aceh dan Papua dengan alokasi 2 persen dari DAU nasional.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi transfer ke daerah dalam APBN 2014 mencapai Rp 592,6 triliun atau naik dibandingkan alokasi dalam APBNP 2013 sebesar Rp 529,4 triliun. Transfer daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dalam APBN 2014, dana perimbangan tercatat Rp 487,9 triliun (APBNP 2013 Rp 445,5 triliun) dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 104,6 triliun (APBNP 2013 Rp 83,8 triliun).

Sedangkan total anggaran pendidikan dalam APBN 2014 mencapai Rp 368,9 triliun atau naik dibandingkan dalam APBNP 2013 sebesar Rp 345,3 triliun. Alokasi dana pendidikan 2014 terdiri atas alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp 130,279 triliun dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp 238,619 triliun. Rasio anggaran pendidikan dalam APBN 2014 tercatat 20,0 persen. Sedangkan dalam APBNP 2013 20,01 persen.

Beban mandatory spending dalam APBN dikhawatirkan akan semakin besar seiring rencana pengesahan RUU Desa. RUU Desa kemungkinan disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR, Desember nanti. Salah satu poin penting RUU Desa ialah pengalokasian APBN masuk desa setiap tahunnya. Meskipun begitu, besaran maupun presentasenya belum dapat dipastikan karena menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung menjelaskan, dalam diskusi yang berkembang di parlemen, pengalokasian APBN secara langsung untuk desa, dapat diupayakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di dalamnya tertuang alokasi dana desa (ADD) besarannya 10 persen dari dana alokasi umum (DAU). "Sekarang yang terpenting, kita efektifkan akuntansinya," kata Yuswandi kepada ROL, Senin (25/11).

Dalam konteks dana perimbangan keuangan, ujar Yuswandi, alokasi dana disalurkan ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Setelah itu, dana disalurkan ke desa. "Tinggal diatur saja alokasinya di PP. Karena, desa pengelolaan keuangannya memakai dana transfer di mana entitas keuangan subjek to buat laporan keuangan. Kita bicara substansi itu terpenuhi, tapi harus melalui proses pertumbangan, termasuk dana-dana sektoral," papar Yuswandi.

Sumber : Republika Online