BELAJAR EKONOMI SYARIAH

Pengembangan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah

2014-09-11T08:21:00.000-07:00

Berdasarkan UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 tujuan pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk mewujudkan sistem dan tatanan perbankan syariah yang sehat dan istiqomah dalam penerapan prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan pengembangan perbankan syariah tersebut, maka diperlukan langkah-langkah berupa kebijakan yang dilakukan secara konsisten, komprehensif dan menyeluruh. kebijakan pengembangan perbankan syariah pada dasarnya mengacu pada empat strategi utama, yaitu :

Menerapkan program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Upaya peningkatan pemahaman ini sangat penting, karena disadari bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan.
Membentuk mekanisme pengembangan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan kantor bank syariah ini diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Berkembangnya jaringan kantor bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah.
Menyusun dan menyempurnakan perangkat ketentuan operasional baik kelembagaan, kegiatan usaha, instrumen moneter, maupun pasar keuangan.
Pengembangan sumber daya insani (SDI).

Berkaitan dengan SDI ini maka dirasakan masih langkanya SDI yang mampu dan siap untuk memenuhi kebutuhan operasional bank syariah. Kendala di bidang SDI dalam pengembangan perbankan syariah ini terjadi disamping sistem perbankan syariah di Indonesia relatif masih baru dikembangkan, juga masih terbatasnya lembaga akademik dan pelatihan di bidang perbankan syariah.

Selanjutnya penting untuk dikemukakan bahwa keberhasilan pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan upaya penyebarluasan informasi, penyusunan atau penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, atau banyaknya pembukaan jaringan kantor, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya insani para pelaku perbankan syariah, yaitu para bankir, nasabah dan investor (masyarakat pengguna jasa) dalam memanfaatkan bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang rahmatan lil alamin.

Para bankir, nasabah, maupun investor pengguna jasa hendaknya menggunakan sistem perbankan syariah dengan berlandaskan kepada kompetensi usaha dan perilaku yang penuh integritas. Kompetensi usaha dan perubahan perilaku dapat terjadi apabila terdapat kesediaan dari masyarakat untuk mau mempelajari kegiatan perbankan syariah sebagai sebuah sistem disamping sebagai ajaran muamalah.

Integritas akan tetap terpelihara apabila para pelaku perbankan syariah menyadari bahwa transaksi yang dilakukan adalah hubungan muamalah sehingga memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Adanya pembangunan SDI syariah yang memiliki dimensi dunia dan akhirat sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

“Bukanlah sebaik-baiknya kamu orang yang bekerja untuk dunianya saja tanpa akhiratnya, dan tidak pula orang-orang yang bekerja untuk akhiratnya saja dan meninggalkan dunianya. Dan sesungguhnya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang bekerja untuk akhirat dan untuk dunia”

Pernyataan hadist Rasulullah dimaksud jelas menunjukkan adanya keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia serta hubungan antara manusia dan Allah SWT. Hadist tersebut juga secara implisit mengharuskan adanya keseimbangan yang harmonis antara faktor intelektual, emosional dan pendalaman spiritual tauhid sumber daya insani perbankan syariah (lebih dikenal dengan Inteligent Quetion, Emotional Quetion dan Spiritual Question. Redaksi).

Secara aplikasi pengembangan sumber daya insani perbankan syariah diharapkan memiliki akhlak dan kompetensi yang dilandasi oleh sifat yang dapat dipercaya atau amanah, memiliki integritas yang tinggi atau shiddiq, dan senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan atau tabligh, serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal atau fathonah.

Sumber : CIES (Center for ISlamics Economics Studies)

Talangan Haji Bagian 1

2014-09-11T05:55:00.000-07:00

Melaksanakan ibadah haji merupakan dambaan bagi setiap muslim. Tidak lengkap rasanya keislaman kita apabila belum dapat melaksanakan. Walaupun biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakanakannya juga tergolong besar. Karena itulah maka ibadah haji hanya diperuntukan bagi orang yang mampu saja. Baik kemampuan fisik maupun kemampuan secara finansial. Untuk mempermudah antara keinginan berhaji serta kemampuan secara financial, maka dibuatlah produk perbankan berupa dana talangan haji. Saat ini penyediaan dana talangan haji / pembiayaan dana talangan haji semakin banyak tersedia di berbagai bank syariah sebagai salah satu produk unggulannya. Hal ini tentu semakin mempermudah dan memberikan semangat bagi mereka yang ingin melaksanakan haji tetapi dananya belum memadai.

Apa sih sebenarnya dana talangan haji?

Secara sederhana dana talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin melakukan pendaftaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) untuk mendapatkan porsi/kursi haji, namun dana yang mereka miliki tidak mencukupinya. Artinya dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana dalam memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Kita tahu bahwa minimal saldo tabungan yang harus dimiliki orang yang ingin berangkat haji adalah 25 juta pada saat tulisan ini dibuat. Sudah jelas, bagi mereka yang hanya memiliki dana terbatas alias tidak mencapai angka 25 juta maka logikanya tidak akan mendapatkan porsi haji.

Solusinya...

Kita (nasabah) atau siapapun yang ingin mendaftarkan haji (mendapat porsi haji) tetap harus memiliki tabungan dengan saldo minimal 25 juta. Jika kita hanya memiliki uang misalnya hanya 5 juta namun tetap ingin mendaftar haji atau mendapatkan porsi haji maka kita bisa menggunakan alternatif. Kekurangan dana dalam saldo tabungan ini bisa kita atasi dengan cara menggunakan dana talangan haji, sehingga dalam rekening tabungan kita menjadi 25 juta, dan bisa digunakan untuk pendaftaran haji. Dana talangan haji ini adalah salah satu produk yang terdapat di beberapa Bank Syariah.

Manfaat Dana Talangan Haji

Ibadah haji adalah ibadah mahal dan butuh hidayah untuk berangkat ke sana, tanpa motivasi kuat susah untuk mencapainya. Jangankan yang tidak punya uang, yang punya uang pun tidak semuanya mampu berangkat. Tetapi paling tidak, yang kurang mampu dalam urusan dana dan memiliki motivasi kuat akan mendapatkan spirit lebih sungguh-sungguh untuk ikhtiar mencukupi kebutuhan pembiayaan haji. Inilah sisi positif penggunaan dana talangan haji :

1. Mendapatkan porsi haji

2. Membangkitkan semangat berikhtiar mengumpulkan dana untuk berangkat haji

3. Memungkinkan berangkat haji dalam waktu dekat, karena semakin lama menunda pendaftaran haji akan semakin lama berada dalam antrian. Anda harus tahu bahwa peminat haji yang jumlahnya sangat besar dibanding jatah / quota haji dari tahun ketahun akan menyebabkan semakin lama menunggu keberangkatan haji. Apalagi yang tidak mau daftar, kapan bisa berangkat? Beberapa bank yang mengadakan fasilitas Dana Talangan Haji : Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, Bukopin Syariah Bank Muamalat dan lain sebagainya.

Talangan Haji Bagian 2

2014-09-11T05:46:00.000-07:00

Hukum Dana Talangan Haji

Banyak masyarakat menanyakan hukum dana talangan haji yang sekarang sedang marak di berbagai tempat. Hanya dengan modal lima jutaan rupiah seseorang bisa mendaftar untuk berangkat haji dengan menggunakan dana talangan yang disediakan oleh berbagai lembaga keuangan syariah.
Bagaimanakah hukum dana talangan haji ini, apakah boleh atau haram?
Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh porsi haji pada saat pendaftaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian LKS ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan porsi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, LKS memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Lembaga–lembaga Keuangan Syariah di dalam menerapkan Dana Talangan Haji merujuk kepada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Akad yang digunakan adalah gabungan dua akad yaitu akad qardh /pinjaman dengan akad ijarah/jasa yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah (Qardh wal Ijarah). Dalil utama fatwa DSN ini, antara lain dalil yang membolehkan ijarah (seperti Qs. Al-Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti Qs. Al-Baqarah [2]:282). Ketentuan umum yang termaktub dalam Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Penjelasan Fatwa DSN

Secara teori ketentuan umum yang disebutkan oleh DSN MUI di atas tentang upah dan pinjam meminjam dalam kasus Dana Talangan Haji sudah benar. Namun apakah ketentuan itu sesuai dengan yang diterapkan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini oleh Bank-bank Syariah? Mari kita bahas terkait ketentuan umum fatwa DSN terutama pada point ke-3 yang selama ini sering menjadi bahan kajian perdebatan tentang penerapannya pada LKS . Di dalam ketentuan umum fatwa DSN No. 3, dijelaskan bahwa : “Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji“. Sekarang marilah kita lihat dalam praktiknya, apakah ada bank syariah yang hanya menerima pengurusan haji melalui pembiayaan talangan haji saja tanpa menerima setoran haji dari nasabah yang telah memiliki uang tunai sejumlah biaya pendaftaran BPIH? Kalaupun memang ada, walaupun selama ini belum pernah ditemukan kondisi bank syariah seperti diatas berarti bank syariah tersebut telah menyimpang dari fatwa DSN point 3 dan wajib dicabut ijinnya sebagai lembaga penerima dana setoran haji.

Talangan Haji Bagian 3

2014-09-11T05:42:00.000-07:00

Pro dan Kontra terkait Dana Talangan Haji.

Harus diakui keberadaan program dana talangan haji juga tidak terlepas dari kekurangan dalam penerapannya dilapangan. Hal ini pun disadari oleh pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah selaku pengelolanya. Kekurangan terutama dalam penyeragaman proses antar Lembaga Keuangan Syariah karena beda penafsiran dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur mengenai dan talangan haji. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direjen PHU (saat itu dijabat oleh Bapak Anggito Abimayu) telah mengatur tata cara dan prosedur dana talangan haji dengan membatasi jangka waktu talangan dan penyeragaman akad yang digunakan.

Selain itu ada juga pandangan dari sejumlah tokoh dan ulama terkait dengan program Dana Talangan Haji yang digulirkan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. Bahwa program tersebut selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat, diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara financial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk “mampu“ walaupun harus meminjam uang ke Bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jama’ah haji hingga menimbulkan rata-rata antrian jamaah selama 9 tahun .

Pandangan yang mengatakan dana talangan haji akan memperpanjang daftar tunggu haji, sebenarnya bukan masalah dan bukan merupakan alasan yang kuat untuk melarang/menghentikan dana talangan haji. Kalau dirata-ratakan seluruh daerah di Indonesia, daftar tunggu jamaah haji Indonesia sekitar 9 tahun, bandingkan dengan Malaysia, yang waiting list-nya sudah 13 tahun. Selain perbandingan itu, kita perlu menggunakan logika ushul fiqh, mana lebih maslahah meneruskan dana talangan haji dibanding menghentikanya? Dalam analisis kami, melarang dana talangan haji malah justru akan banyak merugikan umat, merugikan pemerintah serta ekonomi bangsa, merugikan rakyat dan merugikan lembaga-lembaga keuangan syariah. Larangan talangan haji akan menghilangkan empat kemaslahatan di atas dan sekaligus menggembosi pertumbuhan bank-bank syariah, yang sudah lama digagas para ulama dan cendikiawan muslim, ICMI, MUI dan ormas-ormas Islam lainnya. Beberapa alasan perlunya dana talangan haji (dikutip dari http://www.dakwatuna.com) antara lain:

Kemaslahatan bagi umat Islam.

Talangan haji itu meringankan (takhfif), Takhfif adalah salah satu dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (istitha’ah) membayar sebelum keberangkatan haji. Talangan haji diberikan bagi orang-orang yang sebenarnya mampu membayar atau melunasinya. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak mampu secara finansial. Kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, cuma untuk mendapatkan seat dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana tangan haji tersebut.

kemaslahatan bagi ekonomi bangsa.

Dana haji yang sudah berjumlah Rp 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan. Dana ini sebelum digunakan untuk biaya haji, sangat potensial untuk pembangunan ekonomi rakyat (umat), apalagi daftar antrian haji sudah mencapai 9 tahun, maka pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan social makin signifikan dan bermakna. Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang panjang, dana itu juga akan mendatangkan hasil (yield) bagi pemerintah, berupa bagi hasil atau ujrah. Lihatlah negara tetangga Malaysia, Tabung Haji telah menunjukkan kesuksesan yang luar biasa, bagi pembangunan ekonomi umat Islam dan bangsa dan negaranya.

Kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah.

Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah. Sebagai contoh dana haji yang masuk ke Bank Syariah Mandiri lebih dari Rp 18 triliun, Jumlah dana yang lumayan besar ini secara significant sudah mendorong pertumbuhan bank syariah. Kemajuan bank-bank syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat (baca ; umat Islam).

Kemaslahatan bagi rakyat.

Dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Jumlah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Indonesia melebihi 43 juta. Selama ini bank-bank asing sangat gencar merebut pasar UKM di Indonesia. Mereka menikmati gurihnya bisnis di sektor UKM. Jika 43 triliun dana haji ditempatkan di bank-bank syariah, maka jutaan UKM yang sebagian besar muslimin dan berasal dari golongan ekonomi lemah bisa dibantu tumbuh dan kembangnya sehingga pada akhirnya dapat mengentasan kemiskinan.

Talangan Haji Bagian 4

2014-09-11T05:28:00.002-07:00

Banyak masyarakat yang bertanya bagaimana tata cara atau prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan dana talangan haji dari perbankan syariah. Insya Allah saya akan coba jelaskan secara sederhana (berformat tanya jawab) dengan program dana talangan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri

Bagaimana caranya mendapatkan dana talangan haji ?

Untuk bisa mendapatkan program dana talangan haj, masyarakat atau nasabah mempersiapkan dana setoran awal sebesar Rp. 5.850.000,-. Nasabah akan diberikan dana talangan sejumlah Rp. 22.500.000,- dengan jangka waktu maksimal selama 1 tahun. Artinya nasabah berkewajiban mengembalikan dana talangan haji yang dikeluarkan bank sejumlah Rp. 22.500.000,- maksimal selama satu tahun terhitung tanggal dari akad yang dibuat. Mengenai cara pengembaliannya bebas, bisa dicicil bulanan, mingguan ataupun langsung disetorkan ke rekening nasabah sebelum tanggal jatuh temponya.

Mengapa harus ada setoran awal ?

Seperti diketahui bersama, saat ini untuk bisa mendapatkan seat/porsi keberangkatan haji, kita harus memiliki dana sejumlah Rp. 25.000.000,- yang akan ditransfer ke rekening pengelolaan haji Kementerian Agama RI . karena dana talangan haji yang diberikan oleh bank hanya sebesar 22.500.000,- maka diperlukan setoran awal untuk menggenapinya agar dapat dipergunakan mendaftarkan seat/porsi keberangkatan haji. Apabila dirinci komponen setoran awal yang berjumlah total Rp. 5.850.000,- sebagai berikut:

Setoran minimal pembukaan rekening tabungan mabrur /tabungan haji sejumlah Rp. 500.000,-
Tambahan untuk menutupi kekurangan dari dana talangan haji yang diberikan bank agar dapat memenuhi batasan dana pendaftaran seat/porsi keberangkatan haji sejumlah Rp. 2.500.000,-
Ujrah atau biaya administrasi pengurusa haji yang dikenakan bank sejumlah 2.850.000,-

Apa saja persyaratan yang dibutuhkan?

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan dana talangan haji dan pengurusan pendaftarannya di Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

Fotocopy KTP suami dan istri yang masih berlaku sebanyak 10 lembar
Fotocopy kartu keluarga dan surat nikah/surat keterangan Nikah dari Desa/kelurahan sebanyak 2 lembar
Surat keterangan sehat dari Puskesmas atau dokter sebanyak 2 lembar
Pas Photo 80% muka ukuran 3X4 sebanyak 20 lembar dan ukuran 4X6 sebanyak 30 lembar.
Materai 6000 sebanyak 6 lembar
Fotocopy akta kelahiran / ijazah terakhir sebanyak 2 lembar
Fotocopy buku tabungan Mambrur sebanyak lembar (disiapkan oleh bank).

Demikian paparan singkat mengenai prosedur dan tata cara untuk memperoleh dana talangan haji. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca

Gerakan Ekonomi Syariah (gres!)

2014-09-10T06:11:00.003-07:00

Pertumbuhan system ekonomi syariah di Indonesia ternyata sangat lambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Apabila kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia, perkembangan system ekonomi syariahnya sangat pesat karena cukup banyak campur tangan pemerintah (Government Driven) dalam membantu perkembangannya. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan penerapan system ekonomi syariah di Indonesia, dimana salah satu sebab lambannya perkembangan system ekonomi syariah ini adalah karena kurangnya campur tangan pemerintah dalam mendorong peningkatan pertumbuhan tersebut.

Awal tahun ini tepatnya tanggal 13 Januari 2014, didapatkan momentum untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah melalui pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah (gres!) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tentang gerakan ekonomi syariah (Gres!) adalah merupakan kampanye ekonomi syariah secara inovatif, masif dan terintegrasi. Program ini melibatkan industri keuangan syariah, bisnis islami, regulator, asosiasi, perguruan tinggi dan stakeholders lainnya. Masing-masing industri / lembaga dapat menyelenggarakan program yang diintegrasikan dalam rangkaian program gres! Program dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), organisasi yang didirikan oleh industri, asosiasi dan regulator ekonomi syariah.

Tujuan dari gerakan ekonomi syariah (gres!) ini adalah:

Membangun kesadaran (awareness) masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip luhur (islamic values) dalam kehidupan sehari-hari.
Menjadikan ekonomi syariah sebagai budaya dalam keseharian (gaya hidup) masyarakat.
Akselerasi pengembangan ekonomi syariah sehingga menjadi bagian yang signifikan dalam sistem perekonomian nasional.

Agar kampanye ini dapat mencapai sasaran dan berjalan secara efektif seperti yang diinginkan maka perlu dibuat pendekatan-pendekatan untuk mencapai sasaran tersebut. Pendekatan yang dilakukan antara lain :

· Pendekatan ekonomi dengan memberikan manfaat (benefit) dan membuktikan ekonomi syariah sebagai pilihan yang menguntungkan.

· pendekatan budaya (kultur) dengan mendekatkan industri, produk, jasa dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pendekatan sosial dengan mengusung prinsip kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian

Diharapkan dengan adanya kampanye gerakan ekonomi syariah (gres!) ini, mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Sehingga bukan suatu hal yang mustahil apabila pada akhirnya, Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah dunia . Demikian sedikit informasi buat pembaca Radar Tambora terkait gerakan ekonomi syariah (gres!).

Produk Perbankan Syariah Bagian 3

2014-09-10T06:04:00.002-07:00

Produk Jasa Perbankan

Produk jasa perbankan syariah terbagi menjadi 6 kategori berdasarkan prinsip transaksi yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1, Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Wakalah terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

Wakalah al muthlaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan
Wakalah al muqayyadah penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu
Wakalah al Ammah perwakilan yang lebih luas lagi daripada al muqayyadah tetapi lebih sederhana dari pada al mutalaqah

Contoh penerapannya di perbankan syariah adalah antara lain SKBDN, LC, Setoran Kliring, Inkaso, Intercity Kliring, RTGS, Western Union dan masih banyak lainnya.

2. Kafalah

Kafalah adalah akad jaminan dari suatu pihak kepada pihak lain

Jenis-jenis kafalah yaitu:

Kafalah bin nafs adalah jaminan dari diri si penjamin (Personal Guarante)
Kafalah bil maal adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (Advance paymen bond) atau jaminan pembayaran (payment bond)
Kafalah muallaqah adalah jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu untuk dan untuk tujuan tertentu, dalam perbankan diterapkan jaminan pelaksanaan suatu proyek (performance bond) atau jaminan penawaran (bid bond)

Contoh penerapannya di perbankan syariah adalah Bank Garansi.

3.Jualah

Jualah adalah akad dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini diterapkan oleh bank dalam menawarkan pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah.

Contoh penerapannya di perbankan syariah adalah :Referensi Bank dan dukungan Bank.

4. Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing. Syarat-syaratnya adalah :

Harus tunai
Serah terima harus dalam majelis kontak
Bila pertukaran antara mata uang yang sama harus dalam jumlah yang sama.

Contoh penerapannya di perbankan syariah adalah Tukar Bank Note ke Rupiah atau Tukar Rupiah ke TT (Valas)

5. Ijarah

Ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu

Contoh penerapannya di perbankan syariah adalah Kotak simpanan (safe deposit) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian).

6. Rahn

Rahn adalah pemberian pinjaman kepada nasabah dimana nasabah memberikan harta benda yang senilai dengan besarnya pinjaman sebagai jaminan.

Contoh penerapannya di perbankan syariah adalah seperti gadai.

Produk Perbankan Syariah Bagian 2

2014-09-10T06:01:00.003-07:00

Produk Penghimpunan Dana

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dana investasi tabungan agar menunjang pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang diperoleh adil bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tanpa menerapkan sistem bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama wadiah (titipan), qardh (pinjaman), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah.

Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad dhamanah berbeda dengan wadiah yad amanah. Dalam wadiah yad amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, Produk pendanaan pada bank syariah yang menerapkan prinsip wadiah diantaranya adalah :

giro wadiah yang merupakan simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Giro wadiah ini didukung dengan adanya fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Beberapa fasilitas giro wadiah yang disediakan bank syariah untuk nasabah, antara lain: buku cek, bilyet giro, kartu ATM, fasilitas pembayaran, traveller’s cheques, wesel bank, wesel penukaran, kliring, dan lain-lain.
tabungan wadiah, yang merupakan simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti halnya giro wadiah.Tabungan yang menggunakan prinsip wadiah didukung pula dengan adanya fatwa dari DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yang memperbolehkan nasabah dalam menggunakan produk tersebut.

Prinsip Qardh

Qardh adalah memberikan (meminjamkan) uang kepada orang lain tanpa mengharapakn imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja oleh pihak yang menghutangi. Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Bonus tabungan qardh lebih besar daripada bonus giro qardh, karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif. Prinsip qardh didukung dengan adanya fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh.

Prinsip Mudharabah

Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal (shahibul maal) dalam hal ini pihak bank yang menyerahkan dana kepada pengelola modal (mudharib) dalam hal ini pihak nasabah, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

1. Pertama, mudharabah mutlaqah atau URIA (Unrestricted Investment Account), dimana tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini, dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

2. Kedua, mudharabah muqayadah atau RIA (Restricted Investment Account), dimana terdapat dua jenis, yaitu Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet, yang merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Kemudian Mudharabah Muqayadah of Balance Sheet yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang mudharabah ini adalah fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qardh).

Prinsip Ijarah

Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk, yang merupakan obligasi syariah. Dengan sukuk ini, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Sukuk ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (sukuk mudharabah dan sukuk musyarakah), menggunakan prinsip jual beli (sukuk murabahah, salam, istishna), menggunakan prinsip sewa (sukuk ijarah), dan lain sebagainya.

Produk Perbankan Syariah Bagian 1

2014-09-10T05:59:00.001-07:00

Kenapa bank syariah menggunakan nama yang membingungkan untuk produk-produknya? Tanya seorang calon nasabah non muslim yang pernah saya prospek untuk menjadi nasabah dana. Memang, produk – produk yang dimiliki oleh perbankan syariah kebanyakan menggunakan nama dalam bahasa arab sesuai dengan kegunaan produk tersebut. Hal ini dimaksudkan agar produk – produk yang dimiliki oleh bank syariah tetap sesuai dengan kaidah syariah yang melandasi produk tersebut.

Secara umum, produk perbankan syariah terbagi menjadi 3 kelompok produk yaitu :

1. Produk Pembiayaan

2. Produk Pendanaan

3. Produk Jasa

Produk Pembiayaan

secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba’i )

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property). Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah

b. Pembiayaan Salam

c. Pembiayaan Istisnah

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

3. Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

1) Pembiayaan Musyarakah

2) Pembiayaan Mudharabah

4. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

1) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)

2) Rahn (Gadai)

3) Qardh

4) Wakalah (Perwakilan)

5) Kafalah (Garansi Bank)

Sedangkan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

2014-09-10T01:09:00.002-07:00

Pada beberapa edisi yang lalu telah dipaparkan secara garis besar mengenai apa itu ekonomi syariah serta landasan syar’i yang menjadi latar belakangnya. Tulisan kali ini mengulas mengenai bagian dari ekonomi syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia yaitu mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai statistic perbankan syariah bulan April 2004. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menjalankan usahanya di Indonesia tercatat hanya ada 2 Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, 9 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 85 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah jaringan sebanyak 368 buah kantor. Saat ini, apabila mengacu pada data yang dikeluarkan oleh OJK per April 2014 bahwa LKS yang menjalankan usahanya di Indonesia tercatat sebanyak 11 BUS, 23 UUS serta 163 BPRS dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 2.989 buah (sumber: http://www.ojk.go.id). Data-data yang disajikan diatas mengungkapkan dalam rentang 10 tahun, lembaga keuangan syariah berkembang sangat pesat di Indonesia.

Ada beberapa sebab mendasar tekait pesatnya perkembangan LKS/Perbankan Syariah di Indonesia. Antara lain:

Mayoritas Warga Negara Indonesia adalah Muslim. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Muslim atau umat Islam di Indonesia adalah 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,18% dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan pasar yang tersedia sebagai sarana untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia.

Lebih tangguh menghadapi krisis. Krisis keuangan yang menghantam Asia pada 1997 menjadi momentum penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Karena satu-satunya perbankan syariah yanga ada (Bank Muamalat) mampu bertahan pada saat itu, dimana terdapat 64 bank terlikuidasi serta 45 lainnya bermasalah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Bank Syariah bisa bertahan disaat bank lainnya rontok? Dalam sistem keuangan syariah berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati diawal antara nasabah pemilik simpanan dengan bank.. Besar kecilnya bagi hasil tergantung dari besar kecilnya keuntungan usaha yang diperoleh bank. Apabila Bank membukukan keuntungan usaha yang tinggi maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah pun akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kondisi ini berbeda dari bank bank lainnya karena harus membayar bunga simpanan nasabah (pasak/pengeluaran) yang jauh lebih tinggi jumlahnya dibanding dengan bunga kredit yang diperolehnya dari debitur (tiang/pemasukan),sehingga tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada masyarakat (nasabah) akibat kebijakan bunga tinggi.

Halal dan bebas spekulasi. Perbankan syariah dalam menjalankan usahanya harus senantiasa menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsure perjudian (maisir) dan ketidakjelasan (gharar). Disamping itu dalam pengelolaan usahanya tidak berkaitan dengan membiayai barang dan jasa yang haram seperti diskotik, produksi miras dan lain sebagainya. Termasuk didalamnya adalah tidak adanya transaksi derivative (yang mengandung unsur gharar) pada produk–produk milik perbankan syariah. Kejadian subprime morgan Amerika pada tahun 2007 adalah merupakan contoh dari kegagalan produk produk perbankan yang mengandung unsur gharar/ketidak pastian.

Demikianlah penjelasan mengenai beberapa sebab mendasar terkait pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah.

Beda Bunga dan Bagi Hasil

2014-09-09T23:45:00.005-07:00

Seorang nasabah pernah bertanya kepada saya mengenai perbedaan antara bunga pada perbankan konvensional dan bagi hasil di perbankan syariah. Menurutnya sama saja antara bunga dengan bagi hasil karena batasannya tidak jelas, sama-sama memberikan tambahan pada simpanannya di bank.

Agama Islam tidak pernah melarang penganutnya untuk mendapatkan keuntungan, hanya saja cara untuk mendapatkan keuntungan itu yang diatur agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses transaksinya.

Secara sederahana perbedaan bagi hasil dan bunga dapat dirincikan sebagai berikut :

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Berbeda dengan bagi hasil dimana penentuannya berdasarkan besarnya rasio/nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
Pada bunga besarnya persentase didasarkan pada jumlah uang/modal yang dipinjamkan (penempatan dana oleh nasabah). Sedangkan pada bagi hasil ditentukan dari besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan/revenue yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan untung atau rugi. Sedangkan pada bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan pada bagi hasil, jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk islam. Berbeda dengan bagi hasil, tidak ada seorangpun yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Tentunya pembaca masih mengingat krisis keuangan asia pada tahun 1997, dimana pada saat itu, satu-satunya perbankan syariah yaitu bank muamalat dapat bertahan dari hantaman krisis. Salah satu sebab bank muamalat dapat bertahan adalah karena seluruh nasabah penabungnya hampir tidak mendapatkan bagi hasil disebabkan usaha bank sedang dalam kondisi merugi, sehingga modal bank muamalat tidak tergerus untuk menutup bagi hasil pada nasabah. Hal yang berbeda terjadi pada perbankan konvensional dimana bunga untuk nasabah penyimpan dana bisa mencapai angka 70%, padahal tingat keuntungan dari usaha bank dibawah itu. Mau tidak mau menyebabkan modal bank ikut terkuras untuk menutupi pembayaran bunga pada nasabah. Sehingga akhirnya bank tidak lagi dapat menjalankan usahanya karena modal telah habis. Inilah yang membuat puluhan bank pada saat itu gulung tikar karena tidak mampu bertahan dihantam krisis keuangan asia.

Demikian penjelasan singkat mengenai beda bunga dan bagi hasil. Semoga dapat membantu pemahaman pembaca mengenai sistem ekonomi syariah khususnya Lembaga Keuangan Syariah.(LKS).

Yuk, menabung di Bank Syariah

2014-09-09T23:32:00.002-07:00

Mohon maaf sebelumnya, tulisan saya kali ini bukan untuk menggiring opini public agar masyarakat beralih menabung di perbankan syariah. Hanya sebatas sharing saja mengenai keuntungan menabung di bank syariah.

Pernahkah anda yang memiliki tabungan di beberapa bank membandingkan bagi hasil tabungan di bank syariah dengan bunga yang diterima pada perbankan lainnya. Fakta apakah yang diperoleh? Faktanya adalah nasabah penabung di bank syariah mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan bunga simpanan yang diperoleh dari perbankan lainnya. Dengan kondisi, bahwa jumlah simpanannya sama serta tidak memandang besar kecilnya saldo simpanan tersebut. Mengapa harus ditentukan dulu parameternya? Karena adanya beberapa kebijakan bank mengenai penetapan besarnya bunga berdasarkan jumlah pengendapan simpanan. Dalam artian bahwa semakin besar saldo simpanan kita maka semakin mudah kita melakukan negosiasi tingkat bunga yang diperoleh terkait penempatan dana tersebut.

Untuk lebih jelasnya mari kita bahas faktor-faktor yang menyebabkan bagi hasil perbankan syariah lebih tinggi dari bunga di perbankan non syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Tingkat pertumbuhan Lebih tinggi

Menurut data outlook perbankan syariah 2014 yang dikeluarkan Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/) tingkat pertumbuhan perbankan syariah pada tahun 2013 baik dari sisi Asset, DPK maupun Pembiayaan tumbuh lebih tinggi diatas rata-rata industri perbankan nasional. Apabila ditinjau dari rasio pembiayaan dengan simpanan (Finnancing to deposit ratio/FDR), tingkat penyaluran pembiayaan perbankan syariah terhadap simpanan nasabah diatas 100%. Indikator ini menunjukan bahwa tidak ada dana nasabah yang idle/mengganggur, semuanya disalurkan kembali sebagai pembiayaan dengan tingkat keuntungan yang jelas lebih besar dibandingkan hanya disimpan pada instrumen simpanan di Bank Indonesia

Jumlah nasabah dan skala usaha yang masih kecil

Jumlah nasabah di perbankan syariah sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah nasabah pada perbankan non syariah. Skala jumlah nasabah yang masih relative sedikit berdampak terhadap pengenaan biaya pemeliharaan rekening, biaya maintenance IT karena kapasitasnya yang masih terbatas dan biaya-biaya lainnya. Hal ini menyebabkan pengenaan biaya administrasi bulanan serta biaya transaksi lainnya lebih murah dibandingkan dengan perbankan lainnya. Selain itu, karena skala usaha yang masih kecil maka biaya-biaya tetap seperti gaji karyawan, pemeliharaan IT dan Asset masih jauh lebih kecil dibandingkan yang dikeluarkan oleh perbankan non syariah.

Booming Ekonomi

Sampai dengan akhir tahun 2013, secara nasional ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan baik walaupun mulai terlihat indikasi perlambatan pertumbuhannya. Pada saat ekonomi tumbuh dengan baik atau terjadinya booming ekonomi, secara umum siklus usaha perbankan juga turut tumbuh dan mendapatkan banyak laba. Pola bagi hasil pada simpanan di perbankan syariah jelas lebih menguntungkan karena pembagiannya berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh bank maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Hal yang berbeda terjadi pada bunga di perbankan non syariah, walaupun bank sedang mendapatkan banyak laba, akan tetapi tingkat bunga yang diberikan kepada nasabah tetap dan tidak bertambah.

Demikian pembahasan singkat mengenai keuntungan menabung di bank syariah, sebagai informasi untuk pembaca bahwa produk-produk perbankan syariah pun telah cukup lengkap dengan didukung IT yang canggih sehingga dapat bersaing dengan produk dari perbankan lainnya.